30
17 BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI RUGI DALAM PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT PENGOPERASIAN BENDA- BENDA ANGKASA BUATAN 2.1 Konsep Benda-Benda Angkasa Buatan Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, sejarah telah menunjukkan bahwa aktifitas manusia di luar angkasa terus berkembang guna memberikan manfaat bagi kehidupan seluruh umat manusia. Berdasarkan International Telecommunications Union (ITU) 1 , benda angkasa buatan adalah kendaraan buatan manusia yang dipergunakan di luar bagian atmosfir permukaan bumi. Sedangkan menurut NASA 2 , benda angkasa buatan merupakan “pesawat, baik berawak maupun tak berawak manusia, yang ditujukan ke orbit bumi atau lintasan angkasa lain. Dengan kata lain, benda angkasa buatan dapat berupa satelit, 1 ITU dibentuk di Paris pada tahun 1865 dengan nama International Telegraph Union dan menjadi International Telecommunications Union pada tahun 1932. Pada tahun 1947 ITU menjadi badan sendiri dalam organisasi PBB. Pada awalnya wilayah keahlian ITU merupakan telegraf, namun sekarang ITU telah mencakup seluruh sektor ICT, dari penyiaran digital ke Internet, dan dari teknologi mobile untuk TV 3D. ITU melakukan banyak perkembangan di bidang satelit komunikasi yang berfungsi untuk kepentingan perkembangan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan serta melakukan harmonisasi kominikasi antar negara. 2 Kongres dan Presiden Amerika Serikat mendirikan National Aeronautics and Space Administration (NASA) pada tanggal 1 Oktober 1958, mengingat adanya urgensi untuk menyediakan sarana dan prasarana eksplorasi penerbangan di luar atmosfir permukaan bumi. NASA pertama kali mengadakan program astronot tunggal untuk penerbangan luar angkasa bernama Mercury selama 1961-1963 untuk memastikan apakah manusia bisa bertahan hidup di ruang angkasa dan program-program lainnya yang menerbangkan astronot ke luar angkasa sampai para remote sensing melalui satelit bumi untuk mengumpulkan informasi serta pemantauan lingkungan) serta lokakarya orbital lainnya untuk astronot dan Skylab. (Steve Garber and Roger Launius dalam The Brief History of NASA).

BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

  • Upload
    hadung

  • View
    230

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

17

BAB II

KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI RUGI DALAM

PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT PENGOPERASIAN BENDA-

BENDA ANGKASA BUATAN

2.1 Konsep Benda-Benda Angkasa Buatan

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, sejarah telah menunjukkan

bahwa aktifitas manusia di luar angkasa terus berkembang guna memberikan

manfaat bagi kehidupan seluruh umat manusia. Berdasarkan International

Telecommunications Union (ITU)1, benda angkasa buatan adalah kendaraan

buatan manusia yang dipergunakan di luar bagian atmosfir permukaan bumi.

Sedangkan menurut NASA2, benda angkasa buatan merupakan “pesawat, baik

berawak maupun tak berawak manusia, yang ditujukan ke orbit bumi atau lintasan

angkasa lain. Dengan kata lain, benda angkasa buatan dapat berupa satelit,

1 ITU dibentuk di Paris pada tahun 1865 dengan nama International Telegraph Union dan

menjadi International Telecommunications Union pada tahun 1932. Pada tahun 1947 ITU

menjadi badan sendiri dalam organisasi PBB. Pada awalnya wilayah keahlian ITU merupakan

telegraf, namun sekarang ITU telah mencakup seluruh sektor ICT, dari penyiaran digital ke

Internet, dan dari teknologi mobile untuk TV 3D. ITU melakukan banyak perkembangan di bidang

satelit komunikasi yang berfungsi untuk kepentingan perkembangan ekonomi, teknologi dan ilmu

pengetahuan serta melakukan harmonisasi kominikasi antar negara.

2 Kongres dan Presiden Amerika Serikat mendirikan National Aeronautics and Space

Administration (NASA) pada tanggal 1 Oktober 1958, mengingat adanya urgensi untuk

menyediakan sarana dan prasarana eksplorasi penerbangan di luar atmosfir permukaan bumi.

NASA pertama kali mengadakan program astronot tunggal untuk penerbangan luar angkasa

bernama Mercury selama 1961-1963 untuk memastikan apakah manusia bisa bertahan hidup di

ruang angkasa dan program-program lainnya yang menerbangkan astronot ke luar angkasa

sampai para remote sensing melalui satelit bumi untuk mengumpulkan informasi serta

pemantauan lingkungan) serta lokakarya orbital lainnya untuk astronot dan Skylab. (Steve Garber

and Roger Launius dalam The Brief History of NASA).

Page 2: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

18

peluncur satelit, stasiun luar angkasa, kontainer atau pesawat lainnya yang

ditujukan ke luar angkasa.3

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang telah dicapai di

bidang keantariksaan telah memungkinkan dan membuka kesempatan yang cukup

besar bagi berbagai pihak maupun negara tertentu untuk melakukan kegiatan di

ruang angkasa. Kegiatan dalam bidang keantariksaan ini nampaknya akan terus

meningkat baik mengenai jumlah negara yang terlibat di dalamnya maupun

mengenai ruang lingkupnya. Pendaratan yang dilakukan oleh astronot Amerika

Serikat di bulan dengan mulus merupakan kejadian yang menggemparkan dunia

internasional dan sekaligus menaikkan gengsi Amerika Serikat di forum

internasional.

Memang, berbagai bentuk pesawat ruang angkasa (flight instrumentalities)

telah diciptakan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet (sekarang bernama Rusia).

Berbagai bentuk satelit, stasiun ruang angkasa serta kendaraan ruang angkasa

lainnya telah mengorbit bumi atau menjelajahi ruang angkasa. Semua alat-alat

atau benda-benda buatan manusia itu telah dimanfaatkan guna peningkatan

kualitas dan taraf hidup manusia, penelitian ilmu pengetahuan dan pencarian

sumber-sumber alam baru.

Salah satu hal yang sedang berkembang pesat dalam era modern ini adalah

komersialisasi ruang angkasa. Hal ini adalah suatu fenomena baru memasuki abad

3 Luis Fernando Fiallos Pazmino, “Legal Aspects of Launching and Operating Spacecraft”,

(Tesis Master McGill University, 2003), hlm. 32.

Page 3: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

19

ke-21 ini. Walaupun era komersialisasi ruang angkasa telah berlangsung dalam

dunia ini, namun belum ada perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur

pengertian dan istilah komersialiasi ruang angkasa atau definisi istilah lain yang

mempunyai maksud yang sama. Untuk sementara dapat dikemukakan bahwa

komersialisasi ruang angkasa itu adalah segala macam aktivitas yang

berhubungan ruang angkasa untuk memperoleh suatu keuntungan ekonomis.

Aktivitas komersial ini dilakukan oleh badan-badan pemerintah ataupun

swasta, nasional maupun badan internasional antara lain NASA dan Organisasi

Internasional lainnya. Banyak juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh badan-

badan semi pemerintah yang melibatkan perusahaan swasta atau yang sahamnya

dimiliki swasta.

Bentuk-bentuk aktivitas yang telah atau sedang berkembang untuk di

komersialkan adalah :4

1. komunikasi

2. penginderaan jauh

3. sistem transportasi ruang angkasa

4. pengolahan bahan

5. pembangkit tenaga

4 Wahyuni Bahar, Pertanggungjawaban Negara Terhadap Aktivitas Komersial di Ruang

Angkasa, Hukum Dan Perkembangannya, Editor E. saefullah Wiradipradja dan Mieke Komar

Kantaatmadja, (Bandung: Remaja Karya CV, 1988), hlm. 165.

Page 4: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

20

6. pertambangan

Semua bentuk kegiatan atau aktivitas di atas sangat menentukan tingkat

kemajuan di masa yang akan datang. Aktivitas komersial di ruang angkasa di satu

sisi memang memberikan dampak positif bagi kehidupan tetapi di sisi lainnya

aktivitas komersial ruang angkasa juga dapat menimbulkan dampak negatif.

Salah satu indikator perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas komersial

di ruang angkasa adalah besarnya peningkatan frekuensi dan jumlah peluncuran

satelit serta penempatan benda antariksa (satelit dan roket) di ruang angkasa.

Frekuensi dan peluncuran satelit pun akan semakin meningkat mengingat

meningkatnya kebutuhan akan pemanfaatan satelit baik untuk keperluan

telekomunikasi maupun keperluan lainnya seperti: penginderaan jauh,

meteorologi, navigasi, siaran televisi secara langsung melalui satelit serta kegiatan

militer.

Perkembangan kegiatan antariksa dan peluncuran benda-benda antariksa

buatan manusia yang selanjutnya disebut sebagai benda antariksa (space objects)

yang diakibatkan oleh komersialisasi ruang angkasa akan berlanjut tanpa

hentinya. Pada saat ini banyak sekali benda-benda antariksa buatan manusia

berupa satelit, fragment dari satelit atau roket yang berada di ruang angkasa, dan

itu semua akan semakin bertambah banyak seiring dengan terus berjalannya

aktivitas komersial di ruang angkasa.

Adapun pengoperasian benda-benda angkasa buatan tersebut berlangsung

untuk aktifitas luar angkasa sebagai berikut:

Page 5: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

21

1. Satelit komunikasi (Communication Satellite)

Berdasarkan ITU, Radio Regulation sebagaimana diperbarui oleh WRC-

97, telekomunikasi memuat setiap transmisi, emisi, atau penerimaan tanda, sinyal,

tulisan, gambar dan suara melalui wire, radio, optik atau sistem elektromagnetik

lainnya.5

2. Remote sensing

3. Global Navigation Satellite System (GNSS)

4. Wisata Luar Angkasa (Space Tourism)

5. Transportasi Komersil Angkasa (Commercial Space Transport)

Sehubungan dengan hal di atas, berikut jenis-jenis benda angkasa buatan

yang telah berkembang hingga saat ini:

1. Satelit

Satelit buatan merupakan benda yang mengitari benda lain yang massanya

lebih besar dan gerakan ditentukan oleh kekuatan dari benda lainnya.

Misalnya satelit Palapa yang mengelilingi Bumi. Satelit Buatan terdiri dari

macam-macam jenis tergantung dari fungsinya.

“Berikut jenis-jenis satelit buatan:6

5 Luis Fernando Fiallos Pazmino, Op.Cit., hlm. 12.

6 Ibid., hlm. 35.

Page 6: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

22

1. Satelit astronomi adalah satelit yang digunakan untuk mengamati

planet, galaksi, dan benda luar angkasa lainnya.

2. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa

dengan tujuan telekomunikasi.

3. Satelit pengamat bumi adalah satelit yang dirancang khusus untuk

mengamati bumi seperti pengamatan lingkungan, meteorologi,

pembuatan peta, dan lain sebagainya.

4. Satelit navigasi adalah satelit yang menggunakan sinyal radio yang

disalurkan ke penerima dipermukaan tanah untuk menentukan lokasi

sebuah titik dipermukaan bumi seperti mengukur jarak antar

bangunan.

5. Satelit mata-mata adalah satelit pengamat bumi yang digunakan untuk

tujuan militer atau mata-mata.

6. Satelit cuaca adalah satelit yang diguanakan untuk mengamati cuaca

dan iklim di bumi.

7. Satelit tenaga surya adalah satelit yang diusulkan dibuat di orbit Bumi

tinggi yang menggunakan transmisi tenaga gelombang mikro untuk

menyorotkan tenaga surya kepada antena sangat besar di bumi yang

dpaat digunakan untuk menggantikan sumber tenaga konvensional.

8. Stasiun angkasa adalah struktur buatan manusia yang dirancang

sebagai tempat tinggal manusia di luar angkasa. Stasiun luar angkasa

dibedakan dengan pesawat angkasa lainnya oleh ketiadaan propulsi

pesawat angkasa utama atau fasilitas pendaratan; Dan kendaraan lain

digunakan sebagai transportasi dari dan ke stasiun. Stasiun angkasa

dirancang untuk hidup jangka-menengah di orbit, untuk periode

mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan.

9. Satelit miniatur adalah satelit yang ringan dan kecil. Klasifikasi baru

dibuat untuk mengkategorikan satelit-satelit ini: satelit mini (500–200

kg), satelit mikro (di bawah 200 kg), satelit nano (di bawah 10 kg).”

Sejak keberhasilan Uni Soviet meluncurkan satelitnya yang diberi nama

Sputnik I, maka Amerika Serikat berusaha pula untuk menyaingi atau setidak-

tidaknya mensejajarkan kedudukannya dengan pihak Uni Soviet dalam berbagai

kemajuan khususnya teknologi ruang angkasa.

2. Kendaraan Peluncur (Launch Vehicle)

Page 7: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

23

Kendaraan Peluncur merupakan benda angkasan buatan yang digunakan

untuk memindahkan manusia dan kargo dari dan ke orbit bumi, atau dapat pula

membawa satelit yang akan ditempatkan di sekitar bumi. Kendaraan peluncur ini

dapat digunakan secara berulang kali (Reusable Launch Vehicle) dan sekali pakai

(Expendable Launch Vehicle).7

3. Stasiun Luar Angkasa (Space Station)

Stasiun luar angkasa digunakan untuk berbagai macam fungsi dan

kegunaan terutama, dimana tidak hanya digunakan untuk kepentingan penelitian

namun juga untuk kepentingan umum. Adapun stasiun ini dipergunakan untuk

berbagai uji material yang tidak dapat diuji secara efektif di bumi dalam bidang

farmasi, pula stasiun ini dipergunakan bagi manusia dalam hal mengeksplorasi

ruang angkasa berupa perjalanan ke planet lainnya atau bintang.8

2.2 Konsep Pengoperasian Benda-Benda Angkasa Buatan

Pengoperasian benda angkasa buatan dalam menyelenggarakan kegiatan

luar angkasa diatur dalam Konvensi Peaceful Uses of Outer Space, terlebih lagi

setelah dibentuknya komite ad hoc yakni Committee on the Peaceful Uses of

Outers Space (COPUOS). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, COPOUS

merupakan badan yang membantu pembentukan Outer Space Treaty dimana

Outer Space Treaty menyatakan bahwa negara harus bertanggung jawab atas

7 Ibid., hlm. 38.

8 Ibid., hlm. 43

Page 8: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

24

setiap kegiatan nasionalnya yang dilakukan di luar angkasa dalam hal

mempergunakan dan mendayagunakan benda angkasa buatan.

Outer Space Treaty mewajibkan negara yang mengoperasikan benda

angkasa buatan untuk mendaftarkan setiap benda angkasa buatan yang

diluncurkan keluar angkasa, guna mengetahui negara mana yang nantinya akan

bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang timbul dalam hal benda angkasa

buatan tersebut mengalami kegagalan fungsi dan jatuh ke permukaan bumi.

Adapun Outer Space Treaty membatasi pengoperasian benda angkasa

buatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan senjata nuklir atau senjata yang

massanya dapat merusak luar angkasa serta kewajiban negara peluncur untuk

tidak mengintervensi kepentingan negara peluncur lainnya dalam hal

mengeksplorasi dan menggunakan ruang angkasa. Hal tersebut menjadi tujuan

diwajibkannya pendaftaran benda angkasa buatan sebelum diluncurkan ke ruang

angaksa.

Dalam Liability Convention dijelaskan bahwa negara peluncur atau negara

yang ikut bersama-sama meluncurkan atau negara yang memberi fasilitas

peluncuran atau Organisasi Internasional yang ikut serta dalam peluncuran

benda-benda ruang angkasa, harus bertanggung jawab secara internasional atas

kerusakan dan atau kerugian yang diderita oleh negara lain baik terhadap harta

benda dan manusia, badan hukum maupun terhadap masalah kerugian yang

diderita oleh suatu pesawat udara dalam penerbangan sebagai akibat dari

pelaksanaan keantariksaan dari negara peluncur. Tanggung jawab yang harus

Page 9: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

25

dipikul oleh negara peluncur adalah tanggung jawab mutlak dan anggung jawab

berdasarkan kesalaham. Prinsip ini terdapat dalam artikel I, II, III, IV, V dan

artikel VI Liability Convention 1972.

Berdasarkan artikel I ayat (c) negara peluncur bukan hanya negara yyang

meluncurkan benda-benda angkasa itu saja akan tetapi juga dapat dikategorikan

sebagai negara peluncur, yaitu negara yang mendapat kesempatan ikut

meluncurkan obyek ruang angkasa, negara yang wilayahnya atau yang

memberikan fasilitas dari mana obyek ruang angkasa tersebut diluncurkan, turut

bertanggung jawab atas kerugian disebabkan oleh peluncuran itu.

Maka dengan demikian, suatu negara dapat memenuhi syarat sebagai

negara peluncur apabila :9

1. Negara itu meluncurkan benda ruang angkasa dari wilayahnya

dengan menggunakan sarananya sendiri; atau

2. Negara itu meluncurkan benda ruang angkasa dari wilayah negara

lain, berdasarkan perjanjian dengannya, dengan menggunakan

sarananya sendiri atau sarana setempat; atau

3. Mengadakan peluncuran benda ruang angkasa negara lain atau

badan nonpemerintah lainnya; atau

9 J.E.S. Fawcett, Outer Space : New Challenges to Law and Policy, Clarendon Press,

Oxford, 1984, hlm. 25.

Page 10: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

26

4. Menyediakan sarana peluncuran untuk digunakan oleh negara lain

di dalam wilayah negara lain itu.

Di samping itu, manakala terdapat dua atau lebih negara yang terlibat di

dalam upaya peluncuran benda-benda ruang angkasa, maka dalam hal ini mereka

menentukan siapa yang akan menjadi negara pendaftarnya (State of Registry).

2.3 Konsep Ganti Rugi Akibat Pengoperasian Benda-Benda Angkasa

Buatan

Outer Space Treaty merupakan magna charta10

dari rezim hukum

angkasa, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dasar yang harus dipatuhi dalam

menjalankan kegiatan ruang angkasa. Sementara Liability Convention yang

merupakan penjelasan dari Pasal VI dan VII dari Outer Space Treaty, lebih

khusus mengatur mengenai konsep liability dalam hal terjadi damage. Dengan

demikian, ketentuan keduanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan,

khususnya ketika membahas mengenai damage yang terjadi di ruang angkasa.

Liability Convention merupakan pengaturan mengenai tanggung jawab

untuk kerugian yang ditimbulikan oleh space objects atau benda angkasa.

Liability Convention digunakan sebagai pedoman dasar untuk mengajukan ata

10

Magna Charta atau The Great Charter adalah piagam yang diberikan oleh Raja John

dari Inggris pada tahun 1215. Piagam ini merupakan perjanjian perdamaian pertama, yang

menjadi jaminan mendasar bagi warga negara Inggris. Prinsip-prinsip di dalamnya mengatur

bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kebebasan, kebahagiaan, serta kenikmatan

hidup. Prinspi prinsip ini kemudian menjadi dasar konstitusi Inggris.

Maksud dari istilah ‘magna charta dari rezim hukum angkasa’ adalah prinsip-prinsip

yang menjadi dasar atau prinsip utama yang mengatur hukum angkasa.

Page 11: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

27

mengklaim pertanggung jawaban atas benda angkasa yang jatuh ke bumi.

Liability Convention ini mengandung 4 lingkup atau sudut pandang, yaitu lingkup

geografis, lingkup benda (material), lingkup fungsional/personal, dan lingkup

waktu. Dengan meninjau keempat susut pandang ini, maka dapat terlihat hal-hal

seperti: di wilayah ruang mana saja konvensi ini dapat berlaku; dapat dikenakan

pada siapa saja serta apa saja yang menjadi tujuan darikonvensi dan akhirnya

dapat pula dilihat waktu berlakunya konvensi ini.

2.3.1 Tujuan Mengenai Konsep Liability

Untuk membahas mengenai tanggung jawab negara dalam hal terjadi

damage, maka diperlukan adanya tinjauan mengenai konsep tanggung jawab

negara atau dalam hal ini adalah konsep yang disebut dengan liability. Dalam hal

damage terjadi di wilayah ruang angkasa, maka berlaku konsep fault liability

terhadap pemilik dari benda angkasa tersebut.11

Apabila pemilik terhadap suatu

benda angkasa terdapat lebih dari satu, maka berlaku konsep joint liability

terhadapnya.12

Namun demikian, dalam rezim hukum angkasa terdapat konsep

tanggung jawab negara selain liability, yaitu responsibility. Hal ini seringkali

menimbulkan kerancuan dalam implementasinya. Maka dari itu, tinjauan

mengenai konsep liability ini dibahas dalam tiga sub-bab, yaitu 1) perbedaan

konsep tanggung jawab negara antara liability dengan responsibility, 2) konsep

fault liability, serta 3) konsep joint liability.

11

Pasal III, Liability Convention.

12 Pasal V, Liability Convention.

Page 12: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

28

2.3.2 Perbedaan konsep tanggung jawab negara antara liability dengan

responsibility

Sebelum masuk pada pembahasan konsep liability secara lebih lanjut,

penulis perlu membahas dan membedakan mengenai dua jenis konsep tanggung

jawab negara. Dua konsep tanggung jawab negara yang dimaksud adalah

responsibility dan liability. Keduanya merupakan dua terminologi penting yang

terkandung pada hukum internasional. Meskipun memiliki makna yang sama

yaitu tanggung jawab, namun terdapat perbedaan yang jelas dari kedua konsep

tersebut. Outer Space Treaty 1967 mengatur mengenai responsibility pada Pasal

VI, dan pada Pasal VII dari perjanjian yang sama mengatur mengenai liability.

Pasal VI Outer Space Treaty berbunyi sebagai berikut:

“State Parties to the Treaty shall bear international responsibility for

national activities in outer space, [......] whether such activities are carried out by

governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that

national activities are carried out in conforminty with the provisions set forth in

the present Treaty. [......] ”

Dapat dilihat bahwa Pasal VI Outer Space Treaty berbicara mengenai

international responsibility sebuah negara. Dalam hal tersebut Negara

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa segala aktivitas nasional yang

berhubungan dengan kegiatan eksplorasi ruang angkasanya, baik yang dilakukan

oleh pemerintah maupun oleh privat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam

Page 13: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

29

perjanjian tersebut.13

Sedangkan Pasal VII dari perjanjian yang sama, berbunyi

sebagai berikut:

“Each State Party that launches or procures the launching of an object

into outer space, [.....], is internationally liable for damage to another State Party

to the Treaty or to its natural or juridical persons by such object or its component

parts [......]”

Konsep tanggung jawab yang diatur pada pasal VII di atas menekankan

pada liability atau tanggung jawab sebuah negara terhadap kerusakan atau damage

yang disebabkan kepada negara peserta lainnya, warga negaranya, dan juga

properti dari negara tersebut.14

Sepintas dua konsep tersebut terlihat berdiri sendiri dan tidak terikat satu

sama lain. Namun demikian pada faktanya, beberapa terjemahan otentik dari

Outer Space Treaty, seperti Cina, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Indonesia hanya

menggunakan satu terminologi untuk menjelaskan keduanya.15

Adanya satu

terminologi yang menerjemahkan dua konsep berbeda ini seringkali menimbulkan

kerancuan. Hal ini telah lama menjadi bahan diskusi yang dibicarakan oleh para

penulis hukum ruang angkasa mengenai bagaimana seharusnya memberikan

13

Frans G. Von der Dunk, “Liability versus Responsibility in Space Law: Misconception

or Misconstruction?”, Proceedings of the Thirty-fourth Colloquium on the Law of Outer Space,

(1992), hal 363.

14 Ibid.

15 Bin Cheng, “Article VI of the 1967 Space Treaty Revised: „International

Responsibility‟, „National Activities‟, and „The Appropriate State‟ ”, Journal of Space Law Vol.

26-1, (1998), hal. 10.

Page 14: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

30

interpretasi terhadap definisi yang samar terhadap liability dan responsibility pada

Pasal VI dan Pasal VII.16

Perbedaan yang mendasar dari konsep responsibility dan liability adalah

bahwa responsibility menekankan pada adanya suatu tindakan pelanggaran

terhadap hukum internasional. Sementara liability menekankan pada timbulnya

efek berbahaya (harmful effect) dari suatu aktivitas yang tidak harus semata-mata

merupakan pelanggaran hukum internasional.17

Seorang ahli hukum angkasa, Bin Cheng, menjelaskan mengenai

perbedaan dari kedua konsep tersebut, bahwa :

i. Responsibility merupakan pertanggungjawaban terhadap suatu

tindakan maupun kelalaian pada pentaatan terhadap sistem norma,

baik norma moral, agama, politik, atau norma lainnya. Pada norma

hukum, responsibility merupakan tanggung jawab seseorang untuk

memenuhi segala kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya,

serta segala pelanggaran dari kewajiban hukum tersebut.18

Pelanggaran terhadap kewajiban hukum menimbulkan kewajiban

lainnya, yaitu untuk melakukan reparasi terhadap segala kerusakan

16

Von Der Dunk, “Liability versus Responsibility in Space Law: Misconception or

Misconstruction?”.

17 Rebecca M. Wallace, International Law, (Sweet & Maxwell, 2003), hal. 203.

18 Bin Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and

Tribunals Part III: General Principles of Law in the Concept of Responsibility, (Cambridge:

Grotius, 1987), hal. 163-164.

Page 15: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

31

yang disebabkannya.19

Namun apabila tidak terjadi kerusakan yang

ditimbulkan dari pelanggaran tersebut, maka tanggung jawab yang

dibebankan adalah untuk kembali mengikuti norma yang berlaku

demi terciptanya keserasian hukum. Contoh konkritnya adalah

ketika seorang pengemudi melanggar lampu merah. Apabila

pelanggaran tersebut menimbulkan adanya korban, maka

pengemudi bertanggung jawab untuk melakukan reparasi terhadap

korban. Namun pada kebanyakan pelanggaran lampu lalu lintas,

tidak terdapat korban maupun kerugian yang disebabkan olehnya.

Meskipun demikian, setiap pengemudi tetap bertanggung jawab

untuk tidak melanggar kewajibannya dengan menaati lampu lalu

lintas demi tercapainya ketertiban dan keserasian hukum.

ii. Sementara liability adalah terminologi yang digunakan untuk

menunjukkan kewajiban untuk menanggung konsekuensi yang

timbul dari pelanggaran norma hukum, khususnya adalah

kewajiban untuk melakukan reparasi terhadap segala kerusakan

yang disebabkan, berbentuk pembayaran moneter atau kompensasi.

Terminologi ini seringkali digunakan secara umum untuk

menunjukkan kewajiban hukum untuk memperbaiki kerusakan

atau kerugian yang terjadi, terlepas dari adanya kesalahan

19

Permanent Court of International Justice (PCIJ): Chorzow Factory case (Merits), Series

A, No. 17, hal. 29, dan 47 (1928) where the Court stated: "reparation must, as far as possible, wipe

out all the consequences of the illegal act and re-establish the situation which would, in all

probability, have existed if that act had not been committed".

Page 16: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

32

apapun.20

Bentuk pembayaran moneter terhadap kerugian atau

kerusakan ini salah satunya adalah dengan restitutio in integrum21

.

Pada restitutio in integrum, reparasi dilakukan untuk

mengembalikan keadaan seperti semula seakan-akan tidak pernah

terjadi kerusakan sebelumnya.22

Contoh konkrit dari konsep

liability ini adalah ketika adanya kecelakaan lalu lintas dan

menabrak gerobak. Terlepas dari ada atau tidaknya unsur

pelanggaran hukum yang dilakukan dalam kecelakaan tersebut,

pengemudi tetap harus bertanggung jawab untuk membayar

kompensasi terhadap semua kerugian yang ditimbulkannya.

Dengan demikian, konsep responsibility timbul ketika terdapat

pelanggaran hukum internasional. Pada Pasal VI dijelaskan bahwa responsibility

merupakan kewajiban negara untuk memberikan regulasi dan kontrol terhadap

aktivitas ruang angkasanya, baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh

badan hokum privat, serta kewajiban suatu negara untuk memastikan bahwa tidak

melanggar ketentuan dalam perjanjian-perjanjian internasional. Sementara itu

konsep liability lebih menekankan pada kewajiban sebuah negara untuk

memberikan kompensasi atas terjadinya damage yang disebabkan oleh suatu

benda angkasa, terlepas dari damage tersebut disebabkan oleh adanya pelanggaran

20

Bin. Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and

Tribunals Part III: General Principles of Law in the Concept of Responsibility.

21 Supra Note 41.

22 Ibid.

Page 17: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

33

terhadap hukum internasional maupun tidak.23

Selain itu, konsekuensi yang

dihasilkan pada responsibility tidak serta merta melibatkan pembayaran

kompensasi atau ganti rugi, melainkan hanya memberikan kewajiban negara

untuk melakukan regulasi dan kontrol terhadap aktivitas ruang angkasanya sesuai

dengan prinsip-prinsip dalam Outer Space Treaty.24

Sedangkan konsekuensi yang

timbul dari adanya liability adalah dengan serta merta mewajibkan pelaku untuk

melakukan kompensasi atau pembayaran moneter terhadap kerugian yang

ditimbulkannya.25

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa

pada rezim hokum angkasa, konsep responsibility lebih luas daripada konsep

liability. Dalam situasi apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh adanya

pelanggaran hukum, maka liability adalah bagian dari responsibility. Namun pada

situasi-situasi lainnya, responsibility dan liability adalah dua konsep yang berdiri

sendiri.

Liability Convention mengatur mengenai dua sistem liability yang berbeda

(dual system liability). Dua sistem liability ini dibedakan dari tempat terjadinya

damage, yaitu 1) di wilayah permukaan bumi, dan 2) di wilayah ruang angkasa.

Pada sistem yang pertama, berlaku absolute liability apabila damage terjadi di

wilayah permukaan bumi, hal ini diatur pada Pasal II. Sedangkan pada sistem

kedua, berlaku fault liability apabila damage terjadi di wilayah ruang angkasa,

23

W. B. Wirin, “Practical Implications of Launching State - Appropriate State

Definitions”, 37 IISL Proceeding, (1994), hal. 109.

24 Bin Cheng, “Article VI of the 1967 Space Treaty Revised: „International

Responsibility‟, „National Activities‟, and „The Appropriate State‟ ”, hal. 9.

25 Ibid.

Page 18: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

34

dimana hal ini diatur pada Pasal III dari konvensi yang sama. Dengan demikian,

apabila damage disebabkan oleh tabrakan yang terjadi di ruang angkasa, maka

yang berlaku adalah sistem fault liability.

Pasal III Liability Convention yang memuat ketentuan mengenai fault

liability berbunyi sebagai berikut:

“In the event of damage being caused elsewhere than on the surface of the

earth to a space object of one launching State or to persons or property on board

such a space object by a space object of another launching State, the latter shall

be liable only if the damage is due to its fault ir the fault of persons for whom it is

responsible.”26

Dari ketentuan di atas, maka unsur terpenting yang harus dibuktikan agar

sebuah negara dapat dikatakan bertanggung jawab atau liable terhadap damage

yang terjadi, adalah unsur kesalahan atau fault dari negara tersebut. Namun

demikian, di dalam Liability Convention maupun Outer Space Treaty tidak

terdapat ketentuan maupun penjelasan lebih lanjut mengenai unsur fault.27

Hal ini

menimbulkan beragam interpretasi terhadap fault itu sendiri, yaitu definisi

mengenai apa yang dimaksud dengan fault serta unsur-unsur yang terkandung

dalam fault.

26

Pasal III, Liability Convention.

27 Elise Epperson Crow, “Waste and Management in Space Addressing the Challenge of

Orbital Debris”, 18 Southwestern Journal of International Law 707, (2012), hal.8.

Page 19: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

35

Diluar dari individual liability oleh Launching State yang dikemukakan di

atas, Liability Convention juga mengatur mengenai liability dalam kondisi dua

Launching State atau lebih bertanggung jawab secara renteng dan bersama-sama

(jointly and severally liable) atas damage yang terjadi. Prinsip umum dalam

sistem liability ini adalah apabila damage yang terjadi disebabkan oleh benda

angkasa yang merupakan joint launching. Joint launching bisa diartikan sebagai

adanya perjanjian antara dua negara atau lebih yang meluncurkan suatu benda

angkasa,28

atau sebagai interpretasi dari Pasal I (c) Liability Convention, yaitu di

dalamnya termasuk juga negara dari wilayah teritorialnya atau fasilitasnya suatu

benda angkasa diluncurkan.29

Selanjutnya damage yang disebabkan oleh benda

angkasa yang merupakan joint launching ini kemudian berdampak kepada Negara

ketiga. Dalam hal ini, dua negara peluncur tersebut harus bertanggung jawab

secara renteng dan bersama-sama terhadap negara ketiga.30

Sistem ini dikenal

sebagai joint liability yang diatur pada Pasal IV dan Pasal V Liability Convention.

Dalam joint liability, dua prinsip liability yaitu absolute dan fault liability

berlaku juga pada sistem ini.31

Apabila damage terjadi di wilayah permukaan

bumi atau pesawat terbang (aircraft in flight), maka berlaku sistem absolute

28

Valerie Kayser, Launching Space Objects Issues of Liability and Future Prospects,

(Kluwer Academic Publishers, 2001), hal. 37.

29 Article V (3) Liability Convention:

“A State from whose territory or facility a space object is launched shall be regarded as a

participant in a joint launching.”

30 Pasal V, Liability Convention.

31 W. F. Foster, “The Convention on International Liability for Damage Caused by Space

Objects”, The Canadian Yearbook of International Law, (1972), hal.150.

Page 20: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

36

liability.32

Sedangkan apabila damage terjadi di wilayah lain selain di permukaan

bumi, maka dua negara peluncur tersebut harus bertanggung jawab secara

tanggung renteng kepada negara ketiga, apabila damage tersebut disebabkan oleh

salah satu ataupun kedua dua negara peluncur tersebut, ataupun karena kesalahan

orang yang salah satu atau kedua negara peluncur tersebut bertanggung jawab

terhadapnya.33

Selanjutnya mengenai pembagian porsi pembayaran diserahkan

kepada persetujuan para negara peluncur. Tentu saja bagaimanapun pembagian

orsi antara negara peluncur tersebut tidak boleh mengesampingkan atau engurangi

hak negara ketiga untuk mendapatkan full compensation atau ganti rugi secara

penuh.34

2.4 Konsep Pengaturan Lembaga Ganti Rugi

2.4.1 Pihak Pihak Yang Bertanggung Jawab

Di dalam artikel II dari Liability Convention 1972 dinyatakan bahwa :

32

Pasal IV (1a) Liability Convention: “ In the event of damage being caused elsewhere

than on the surface of the earth to a space object of one launching State or to persons or property

on board such a space object by a space object of another launching State, and of damage thereby

being caused to a third State or to its natural or juridical persons, the first two States shall be

jointly and severally liable to the third State, to the extent indicated by the following:

a) If the damage has been caused to the third State on the surface of the earth or to aircraft in

flight, their liability to the third State shall be absolute.”

33

Pasal IV(1b) Liability Convention: “b) If the damage has been caused to a space object

of the third State or to persons or property on board that space object elsewhere than on the

surface ofthe earth, their liability to the third State shall be based on the fault of either of the first

two States or on the fault of persons for whom either is responsible.” 34

Pasal VI (2) Liability Convention:

“In all cases of joint and several liability referred to in paragraph 1 of this Article, the burden of

compensation for the damage shall be apportioned between the first two States in accordance with

the extent to which they were at fault; if the extent of the fault of each of these States cannot be

established, the burden of compensation shall be apportioned equally between them. Such

apportionment shall be without prejudice to the right of the third State to seek the entire

compensation due under this Convention from any or all of the launching States which are jointly

and severally liable. ”

Page 21: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

37

A Launching State shall be absolutely liable to pay compensation for

damage caused by its Space Object on the surface of the Earth or to aircraft in

flight.

Dengan melihat ketentuan yang ditegaskan dalam artikel II di atas makan

dapat diketahui tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang

disebabkan oleh benda-benda angkasa di mana yang bertranggung jawab adalah

Negara Peluncur (launching State).

Sedangkan yang dimaksud dengan Negara peluncur selanjutnya dijelaskan

di dalam artikel I ayat (c) yaitu :

The term launching State means:

(1) a state which launches or procures the launching of space object,

(2) a state from whose territory or facility a space object is launched.

Jadi berdasarkan artikel I ayat (c) Negara peluncur bukan hanya Negara

yang meluncurkan benda-benda angkasa itu saja akan tetapi juga dapat

dikategorikan sebagai Negara peluncur, yaitu Negara yang mendapat kesempatan

ikut meluncurkan objek ruang angkasa, Negara yang wilayahnya atau yang

memberikan fasilitas dari mana objek ruang angkasa tersebut diluncurkan, turut

bertanggung jawab atas kerugian disebabkan oleh peluncuran itu.

Page 22: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

38

Maka dengan demikian, suatu Negara dapat memenuhi syarat sebagai

peluncur apabila ;35

1. Negara itu meluncurkan benda ruang angkasa dari wilayahnya

dengan menggunakan sarananya sendiri; atau

2. Negara itu meluncurkan benda ruang angkasa dari wilayah negara

lain, berdasarkan perjanjian dengannya, dengan menggunakan

sarananya sendiri atau sarana setempat; atau

3. Mengadakan peluncuran benda ruang angkasa negara lain atau

badan non pemerintah lainnya; atau

4. Menyediakan sarana peluncuran untuk digunakan oleh negara lain

di dalam wilayah negara lain itu.

Di samping itu, manakala terdapat dua atau lebih negara yang terlibat di

dalam upaya prluncuran benda-benda ruang angkasa, maka dalam hal itu mereka

akan menentukan siapa yang akan menjadi negara pendaftarnya (State of

Registry).

2.4.2 Hal-Hal Yang Dipertanggung Jawabkan

Negara peluncur (launching state) bertanggung jawab atas kerugian yang

disebabkan oleh benda-benda ruang angkasa yang diluncurkan ke ruang angkasa.

35

J.E.S. Fawcett, Outer Space : New Challenges to Law and Policy, Clarendon Press,

Oxford, 1984, hlm. 25.

Page 23: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

39

Mengenai “Kerugian”, konvensi memberikan batasan sebagaimana yang

dinyatakan di dalam artikel I ayat (a) sebagai berikut:

The term damage means loss of life, personal injury or other impairment

of health; or loss of damage to property of states or of person, natural or

juridical, or property of international intergovernmental organization.

Menilik artikel I ayat (a) di atas, maka kerugian yang dapat dipertanggung

jawabkan oleh negara peluncur diartikan sebagai kerugian atau kerusakan yang

diderita oleh orang (personil) secara individu atau kerugian yang berkaitan dengan

rusaknya kesehatan seseorang atau kehilangan, rusaknya harta benda milik

pribadi, badan hokum atau harta benda milik organisasi internasional yang

bersifat antar pemerintah.

Kerugian sebagaimana yang disebutkan di atas dapat terjadi di permukaan

bumi, berarti dapat di wilayah darat atau wilayah laut suatu negara atau di wilayah

yang bukan merupakan yurisdiksi dari negara mana pun, juga dapat terjadi di

ruang udara dalam hal tertabraknya pesawat udara yang sedang melakukan

penerbangan dan akhirnya kerugian itu dapat pula terjadi di ruang angkasa dalam

hal merugikan benda-benda ruang angkasa milik negara peluncur.

Dengan memperhatikan artikel II dan III dari Liability Convention 1972

maka jelaslah bahwa konvensi ini memberikan dua alternatif pertanggung

jawaban negara terhadap kerugian yang disebabkan oleh Space Object atau benda

angkasa. Kedua alternatif tersebut merupakan suatu prinsip hokum yang dianut

Page 24: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

40

konvensi ini dalam hal pertanggung jawaban negara mengenai aktivitasnya di

ruang angkasa yang telah menimbulkan kerugian terhadap negara lainnya.

Prinsip yang pertama, yaitu; jika kerugian itu terjadi di permukaan Bumi,

misalnya tertimpa suatu bangunan oleh kepingan benda angkasa, rusak alam

karena terjadi kontaminasi nuklir di permukaan bumi, meninggal manusia karena

benda angkasa tersebut, tertabrak atau tertimpa pesawat udara oleh pecahan benda

angkasa atau tertabrak oleh benda yang sementara diluncurkan ke ruang angkasa,

maka dalam keadaan atau kejadian semacam ini negara peluncur bertanggung

jawab secara penuh dan mutlak (absolute) terhadap kerugian yang diderita oleh

pihak ketiga tersebut sebesar kerugian yang diderita.

Pihak yang dirugikan dalam kejadian ini tidak perlu memberikan suatu

pembuktian tentang adanya unsur kesalahan pada pihak negara peluncur, cukup

dengan menunjukkan fakta adanya kerugian tersebut (establishing the fact of

damage) yang disebabkan oleh suatu benda yang diidentifikasi sebagai milik

negara peluncur.

Alasan yang mendasari prinsip tanggung jawab mutlak (Absolute Liability)

adalah ketidak mampuan pihak yang dirugikan untuk memberikan suatu

pembuktian yang lengkap seperti yang lazim diperlukan dalam kasus ganti rugi

yang umum, di mana diharuskan adanya pembuktian unsur kesalahan atau

kelalaian yang disengaja.36

36

Mieke Komar Kantaatmadja, Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa, Remaja

Karya, Bandung, 1984, hlm. 127.

Page 25: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

41

Hal ini disebabkan oleh adanya suatu asumsi bahwa mustahil bagi orang

awam misalnya untuk mengerti maupun sanggup membiayai suatu pemeriksaan

atau penelitian untuk mencari sebab-sebab teknis dari kesalahan di pihak operator.

Dasar tanggung jawab absolut ini adalah dasar tanggung jawab yang berusaha

melindungi pihak ketiga yang tidak turut serta dalam suatu kegiatan yang

mengandung resiko berbahaya yang sangat tinggi, akan tetapi tanpa

keinginannyadapat merasakan akibat buruk dari aktivitas tersebut.37

Prinsip kedua yang terdapat dalam konvensi adalah prinsip pertanggung

jawaban atas dasar kesalahan (Liability based on Fault). Prinsip ini diberlakukan

bila kerugian itu terjadi bukan di permukaan Bumi dan di udara, akan tetapi

kerugian terjadi di ruang angkasa yakni dalam hal benda angkasa tersebut

merugikan negara lain karena telah merusak atau menabrak benda angkasa milik

negara peluncur lainnya yang telah ditempatkan pada orbitnya.

2.4.3 Pihak-Pihak Yang Berhak Atas Ganti Rugi

Untuk mengtahui siapa-siapa yang berhak menuntut dan memperoleh ganti

rugi atas kerugian yang disebabkan oleh objek ruang angkasa milik negara

peluncur , maka perlu mengetahui dalam ketentuan konvensi tentang kerugian

yang dipertanggung jawabkan.

Artikel I ayat (a) dari LiabilityConvention 1972 dinyatakan bahwa :

37

Ibid.

Page 26: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

42

The term damage means loss of life, personal injury or other impairment

of health; or loss of damage to property of states or of person, natural or

juridical, or property of international intergovernmental organization.

Berdasarkan artikel I ayat (a) di atas maka kerugian yang dipertanggung

jawabkan adalah kerusakan yang diderita oleh orang secara individu atau kerugian

yang berkaitan dengan rusaknya kesehatan orang, kehilangan, rusaknya harta

benda milik negara atau milik pribadi, milik badan hukum atau harta benda milik

organisasi internasional antar pemerintah.

Dengan demikian jelaslah bahwa yang berhak atas ganti rugi adalah

mereka yang secara nyata dirugikan yaitu :

1. Orang secara individu;

2. Negara;

3. Badan Hukum;

4. Organisasi Internasional antar pemerintah.

Mengenai orang secara individu, badan hukum nasional, maka tuntutan

ganti rugi itu harus dilakukan melalui negaranya atau diwakili oleh negaranya.

Mereka-mereka yang berhak atas ganti rugi itu tidak dapat melaksanakan

haknya untuk menuntut ganti rugi dalam hal kerugian tersebut disebabkan oleh

benda angkasa yang diluncurkan oleh negaranya sendiri atau dalam hal mereka

turut serta hadir dalam peluncuran karena adanya undangan dari negara peluncur.

Page 27: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

43

Mengenai kekecualian dalam penuntutan ganti rugi ini dinyatakan di

dalam artikel VII Space Liability Convention 1972 sebagai berikut :

The provisions of this Convention shall not apply to damage caused by a

space object of launching state to :

a. Nationals of that Launching State;

b. Foreign Nationals during such time as they are participating in the

operating of the space object from the time of its launching or at

aby stage there after until its descent, or during such time as they

are in the immediate vicinity of a planned launching or recovery

area as the result of an invitation by launching state.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana tercantum dalam artikel VII Space

Liability Convention 1972 itu maka jelaslah bahwa warga negara dari negara

peluncur kehilangan hak untuk memperoleh ganti rugi, demikian pula warga

negara asing selama mereka pada waktu tertentu ikut melakukan operasi kegiatan

pada saat objek ruang angkasa tersebut diluncurkan atau sampai saat setiap

tingkatan objek ruang angkasa tersebut dilepaskan atau selama jangka waktu

secepat mungkin berada di sekitar tempat perencanaan peluncuran atau tempat

penemuan kembali karena adanya undangan dari negara peluncur tersebut.

2.5 Pengaturan Lembaga Ganti Rugi

Page 28: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

44

Untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh objek

ruang angkasa, maka pihak-pihak yang berhak atas ganti rugi tersebut harus

melakukan tuntutan terhadap negara peluncur melalui negaranya.

Mengenai hal ini, Space Liability Convention 1972 memberikan ketentuan,

yaitu :

1. Suatu tuntutan kompensasi atas kerugian/kerusakan harus di

lakukan terhadap negara peluncur melalui saluran diplomatic. Jika

suatu negara tidak mempunyai hubungan diplomatic dengan negara

peluncur, maka pengajuan tuntutan dapat dilakukan melalui

permohonan negara yang lain untuk melakukan penuntutan

terhadap negara peluncur atau melalui cara-cara lain berdasarkan

konvensi untuk kepentingan penuntutan demikian. Tuntutan dapat

juga dilakukan melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-

Bangsa untuk kepentingan negara penggugat dan negara peluncur

dimana keduanya adalah anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa,

(artikel IX);

2. Suatu tuntutan untuk kompensasi atas kerusakan yang diderita

dapat diajukan kepada negara peluncur tidak lebih dari satu tahun

sejak tanggal terjadinya kerusakan/kerugian atau sejak

diketahuinya adanya ciri-ciri negara peluncur harus bertanggung

jawab, (artikel X ayat 1);

Page 29: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

45

3. Kompensasi yang harus dibayar oleh negara peluncur sebagai

negara yang bertanggung jawab atas kerusakan/kerugian yang

diderita berdasarkan konvensi, harus sesuai prinsip hukum

internasional serta prinsip persamaan derajat dan keadilan, (artikel

XII);

4. Jika negara penuntut dan negara pembayar kompensasi

berdasarkan konvensi setuju mengenai bentuk lain dari

kompensasi, maka kompensasi demikian harus dibayarkan

berdasarkan mata uang dari negara penuntut atau jika negara itu

mengajukan permohonan bahwa mata uang tersebut adalah mata

uang dari negara yang membayar kompensasi, (artikel XIII);

5. Dengan kehendak masing-masing pihak yang berkaitan dengan

penuntutan dan menyatakan bilamana penyelesaian suatu tuntutan

tidak dapat dicapai melalui perundingan diplomatik, maka dalam

jangka waktu satu tahun dari sejak tanggal pemberitahuan negara

penuntut kepada negara peluncur, maka masing-masing pihak

berhubungan dengan suatu Komisi Penuntut yang dapat dilakukan

melalui permohonan salah satu pihak, (artikel XIV);

6. Komisi Penuntut harus mempunyai komposisi yang terdiri dari tiga

anggota, satu ditunjuk oleh negara penuntut, satu lagi oleh negara

peluncur dan yang satunya adalah anggota dari pihak ketiga. Ketua

komisi dapat dipilih oleh pihak-pihak yang mengadakan

Page 30: BAB II KONSEP DAN PENGATURAN LEMBAGA GANTI … II DANI... · 17 bab ii konsep dan pengaturan lembaga ganti rugi dalam penyelesaian ganti rugi akibat pengoperasian benda-benda angkasa

46

persetujuan kerja sama dalam jangka waktu dua bulan. Jika dalam

persetujuan itu tidak dapat dipilih seorang ketua, maka salah satu

pihak dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Jendral

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menunjuk ketua dalam jangka

waktu tidak lebih dari dua bulan, (artikel XV).

Komisi penuntut akan memutuskan melalui jasa-jasa baik bagi

suatu penuntutan untuk pembayaran kompensasi dan menentukan

jumlah kompensasi yang harus dibayar sejauh hal itu

memungkinkan, (artikel XVIII).

Keputusan Komisi merupakan keputusan akhir dan mengikat jika

telah disetujui oleh masing-masing pihak, (artikel XIX ayat 2).

7. Tidak satu pun ketentuan dari konvensi akan menghalangi suatu

negara atau individu maupun badan hukum untuk melakukan

penuntutan di hadapan Mahkamah/Peradilan atau Peradilan

Administratif atau Badan Peradilan lainnya terhadap negara

peluncur, (Pasal XI ayat 2).