17

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI,

DAN MODEL PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Kajian tentang etnis Tionghoa mulai semakin menarik dan mendapat minat

dari para peneliti (akademisi) dalam negeri (Indonesia) ataupun luar negeri.Persoalan-

persoalan yang dihadapi oleh etnis Tionghoa sebagai etnis “perantauan” (diaspora)

yang ada di berbagai negara/kawasan pada umumnya dan di Indonesia pada

khususnya banyak dikaji terutama yang berada di pusat-pusat aktivitas perekonomian.

Sementara itu, kajian etnis Tionghoa yang ada di pedesaan masih dianggap langka

sehingga penelitian ini dipandang penting dilakukan dengan judul:“Kuasa di Balik

Harmoni: Etnografi Kritis Relasi Etnis Tionghoa dan Etnis Bali”di Desa Pupuan,

Tabanan, Bali”.

Dalam penelusuran pustaka studi ini ditemukan beberapa kajian yang

menjadikan etnis Tionghoa di Bali sebagai subjek sekaligus objek kajian, di

antaranya: Pertama,sebuah kumpulan tulisan dari intelektual Bali yang berjudul:

Integrasi Budaya Etnis Tionghoa ke Dalam Budaya Bali: Sebuah Bunga Rampai oleh

Made Sulistyawati sebagai editor (2008), yang memaparkan tentang adanya

akulturasi budaya Tionghoa dalam berbagai aspek seni budaya di Bali sehingga

memperkaya kebudayaan Bali.

18

Pada buku (kumpulan tulisan) itu terdapat karya I Wayan Geriya (2008: 26-

44) yang berjudul:“Pola Hubungan Antaretnis Bali dan Tionghoa dalam Dinamika

Kebudayaan dan Peradaban”. Tulisan Geriya memiliki tujuan untuk dapat

mendeskripsikan secara padat tentang kontribusi dan sinergi bermakna kedua etnis

bagi dinamika kebudayaan dan peradaban lokal, nasional dan universal. Metode yang

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan memakai analisis antropologis.

Hasil temuan dari Griya secara substantif dikatakan bahwa hubungan antaretnis

Tionghoa dan Bali di daerah Bali bersifat ekstensif dan intensif berbasis prinsip

resiprositas, akulturatif, dan toleransi yang sekaligus menjadi temuannya dengan

sumber data bersifat historis, antropologis dan demografis. Dijelaskan pula bahwa

karakteristik yang mengandung paralelisme dan persamaan telah mendorong

terwujudnya integrasi kedua etnis bersangkutan.

Berdasarkan penelusuran terhadap tulisan Geriya itu sangat jelas berbeda

dengan disertasi ini,baik fokus kajian, pendekatan yang digunakan maupun lokasi

penelitiannya.Walaupun ada perbedaannya, tulisan Geriya tetap ada relevansinya dan

memberikan sumbangan yang sangat penting bagi peneliti dalam melakukan analisis

kualitas ataupun kuantitas hubungan kedua etnis di Desa Pupuan.

Kedua,sebuah karya dari Made Purna (2008)yang termuat pada Jurnal

Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisionaldengan judul:“Pengaruh

Kebudayaan Tionghoa dalam Pembentukan Identitas Budaya Spriritual Bali: Sebuah

Model Integrasi Budaya”. Adapun tujuan dari karyanya adalah untuk mengetahui

unsur-unsur perekat budaya Bali dengan etnis Tionghoa sehingga menghasilkan

19

sebuah model integrasi budaya. Metode yang digunakan oleh Purna adalah metode

deskriptif kualitatif dengan pendekatan dan analisis antropologis.

Purna dalam tulisan itu mengatakan bahwa budaya Tionghoa sudah

diperkenalkan dengan budaya Bali sejak Abad VII dan menguraikan tentang berbagai

religi, tradisi, cerita ataupun tarian sudah mendapatkan pengaruh dari kebudayaan

etnis Tionghoa dan salah satu yang sangat terkenal adalah Barong Landung. Purna

juga mengulas tentang unsur-unsur sebagai perekat antara budaya etnis Tionghoa dan

Bali, di antaranya adanya perkawinan antaretnis, penghormatan terhadap leluhur dan

adanya kesamaan dalam simbol-simbol keagaman. Kajian Purna yang berbeda

dengan kajian yang dilakukan ini, yakni dalam hal fokus yang diangkat dan segi

metodologisnya. Namun, di balik itu ada relevansinya, yaitu dapat memperkaya

wawasan peneliti dalam mengkaji keharmonisan yang tercipta di Desa Pupuan antara

etnis Tionghoa dan etnis Bali.

Ketiga, karya I Ketut Wirata (2000) berupa tesis magister (S-2) Program

Kajian Budaya Universitas Udayna, dengan judul: Integrasi Etnis Tionghoa di Desa

Adat Carangsari Kecamatan Petang Kabupaten Badung Bali (Suatu Kajian Budaya.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Wirata adalah untuk mengetahui

karakteristik etnis Tionghoa di Desa Adat Carangsari, integrasi etnis Tionghoa di

Desa Adat Carangsari dan bentuk-bentuk integrasi dan peminjaman budaya. Kajian

Wirata menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan

antropologis yang masih berparadigma positivistik.

20

Dalam simpulannya, Wirata menyatakan bahwa etnis Tionghoa di Desa Adat

Carangsari terikat satu persaudaraan (penyamaan) dengan etnis Bali sehingga dapat

menempati wilayah yang sama dengan etnis Bali, yaitu tanah ayahan desa (karang

desa). Selain itu, menurutnya, terwujudnya integrasi etnis Tionghoa ke dalam Desa

Adat Carangsari dengan bukti dimilikinya juga tempat pemujaan leluhur dan tempat

suci agama Hindu sesuai dengan agama yang dianutnya, yaitu agama Hindu.

Berdasarkan ulasan itu maka kajian yang dilakukan oleh Wirata berbeda

dengan peneliti. Akan tetapikajian tersebut penting dan bermanfaat serta memiliki

relevansi bagi penulis untuk dapat memahami lebih jauh tentang integrasi etnis yang

berbeda pada suatu tempat di Bali khususnya di Desa Pupuan yakni harmonisnya

etnis Tionghoa dan etnis Bali.

Keempat, karya dari akademisi Universitas Udayana, Sutjiati Beratha, Ardika,

dan Dhana (2010)dengan judul: Dari Tatapan Mata ke Pelaminan Sampai di Desa

Pakraman: Studi tentang Hubungan Orang Bali dengan Orang Cina di Bali. Kajian

ini mengambil tiga lokasi yaitu Desa Baturiti, Desa Carangsari, dan Desa Padangbai

yang ketiga desa tersebut tersebar di tiga kabupaten di Provinsi Bali.

Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami pandangan orang Bali

mengenai orang Tionghoa dan pandangan orang Tionghoa mengenai orang Bali yang

melatari perkawinan campuran dan kebersamaannya dalam desa pakraman,

perlakuan orang Bali terhadap orang Tionghoa dan sebaliknya dalam keluarga dan

desa pakraman serta implikasi perkawinan campuran di antara kedua etnis tersebut

dilihat dari sudut multikulturalisme.Metode yang digunakan dalam penelitiantersebut

21

adalah metode deskriptif kualitatif dengan analisis interpretatif dan berpendekatan

emik dan etik.

Adapun temuan dari kajian tersebut adalah (1) Latar belakang perkawinan itu

didasari oleh lima hal, yaitu kecantikan/ketampanan, kondisi sosial ekonomi,

keberagamaan, sikap dan perilaku sosial. Di antara kelima unsur itu yang terpenting

dipertimbangkan adalah aspek kecantikan/ketampanan dan kondisi sosial ekonomi

untuk mengambil keputusan dalam perkawinan, dan (2) Kebersamaan orang Bali

dengan orang Tionghoa dalam desa pakraman dilatari oleh adanya keinginan dari

kedua belah pihak untuk melestarikan tradisi leluhurnya yang sudah melakukan

perkawinan campuran dan kebersamaan dalam desa pakraman.

Di samping itu, masing-masing pihak memiliki kepentingan, yaitu orang Bali

memiliki kepentingan agar memperoleh dukungan dari orang Tionghoa untuk dapat

menguatkan desa pakraman sebagai modal budaya sekaligus simbol identitasnya. Di

lain pihak, orang Tionghoa juga memperoleh dukungan dari orang Bali sehingga

mendapatkan rasa aman serta lahan untuk tempat tinggal, pemakaman dan tempat

ibadah sebagai modal budaya dan sekaligus sebagai simbol identitasnya pula. Dengan

demikian, adanya sikap saling mendukung itu tampak orang Bali memaknai desa

pakraman sebagai alat untuk memperoleh dukungan dari orang Tionghoa dan

sebaliknya orang Tionghoa memaknainya sebagai modal sosial sekaligus modal

budaya yang diperoleh dengan menggunakan modal ekonomi berupa uang dan barang

yang disumbangkan kepada desa pakraman.

22

Apabila dibandingkan dengan penelitian yang peneliti lakukan maka memang

ada persamaannya, yakni sama-sama mengkaji keberadaan etnis Tionghoa, tetapi

perbedaannya sangatlah jelas bahwa penelitian tersebut menggunakan pendekatan

multidisipliner mendasarkan pada latar belakang keilmuan dari ketiga peneliti yang

bersangkutan. Sementara itu, kajian yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan

kajian budaya, lokasi penelitian dan fokus penelitian juga berbeda. Walaupun

demikian, kajian tersebut memiliki relevansi dan banyak memberikan wawasan bagi

peneliti untuk memahami lebih dalam kehidupan multikultural dan perkawinan lintas

etnis serta implikasinya dalam berinteraksi di lapangan.

Kelima, karya lain dari kalangan akademis Universitas Udayana, yaitu

Sulistyawati (2011) sebagai editor dengan judul: Integrasi Budaya Tionghoa ke

Dalam Budaya Bali dan Indonesia: Sebuah Bunga Rampai. Pada karya itu

dipaparkan sembilan karya dari berbagai pakar pada bidangnya dengan tujuan yang

ingin dicapainya sesuai dengan topik atau tema yang disajikan.

Salah satu karya dari sembilan akademis Unud dalam buku bunga rampai

itu,yaitu tulisan I Wayan Ardika dengan judul: “Hubungan Komunitas Tionghoa dan

Bali: Perspektif Multikulturalisme”. Dalam kajiannya ditemukan bahwa hubungan

antara komunitas Tionghoa dan Bali di tiga desa lokasi kajiannya, yaitu Desa Baturiti,

Petang, dan Padangbai, menunjukkan keadaan harmonis, toleran dan saling

menghormati serta mengagungkan kesederajatan dalam perbedaan.

Ardika juga berkesimpulan bahwa kondisi tersebut adalah sebagai cerminan

dari ideologi multikulturalisme yang sudah dipraktikkan oleh kedua komunitas di

23

ketiga desa yang bersangkutan dan tumbuhnya ideologi itu disebabkan kesamaan

nilai-nilai dalam agama kedua komunitas itu, yaitu Budha/Khonghucu dan Hindu,

yang menjunjung tinggi persamaan dalam perbedaan.

Berdasarkan ulasan itu tulisan tersebut tentu berbeda dengan fokus kajian dan

lokasi yang peneliti lakukan. Walaupun demikian tulisan tersebut memiliki relevansi

dengan isu yang peneliti angkat dalam penelitian ini dan banyak memberikan

pengetahuan bagi peneliti dalam mengkaji keharmonisan hubungan antaretnis

Tionghoa dan etnis Bali di Desa Pupuan.

Keenam,karya I Putu Putra Kusuma Yudha (2014) berupa tesis Program

Pascasarjana (S-2) Universitas Udayana, dengan judul: Perubabahan Identitas

Budaya Etnis Tionghoa di Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan.

Tulisan Yudha ini pada intinya bertujuan untuk dapat memahami faktor-faktor yang

memengaruhi perubahan identitas budaya etnis Tionghoa di Desa Pupuan, dan

implikasi serta makna perubahan identitas etnis Tionghoa di Desa Pupuan. Metode

yang digunakannya adalah metode deskriptif kualitatif berpendekatan kajian budaya.

Kajian yang dilakukan oleh Yudha sama-sama tentang etnis Tionghoa di

lokasi yang sama, namun isu dan fokus yang diangkat berbeda dengan yang peneliti

lakukan. Akan tetapi, peneliti juga memandang karya dari Yudha itu memiliki

relevansinya dan dapat dijadikan referensi sehingga dapat menambah wawasan

peneliti dalam mencandrakan persoalan yang dipecahkan dalam disertasi ini.

Selain karya-karya di atas yang secara khusus mengkaji eksistensi etnis

Tionghoa secara lokalitas di Bali, berikut dipaparkan kajian-kajian dalam skala yang

24

lebih luas, baik bersifat nasional maupun di kawasan luar Indonesia, yang

substansinya juga membahas problematik dan eksistensi etnis Tionghoa, seperti yang

dilakukan oleh Koentjaraningrat (1982), yaitu kajiannya tentang: “Lima Masalah

Integrasi Nasional”. Tulisan ini yang di dalamnya mengulas etnis Tionghoa di

Indonesia adalah kelompok minoritas, tetapi dalam perkembangannya etnis ini

mengalami pertumbuhan sangat pesat dan tersebar hampir di seluruh wilayah

Indonesia.

Dijelaskan pula bahwa etnis Tionghoa itu tidak berasal dari satu suku bangsa,

tetapi berasal dari empat suku bangsa, yaitu Hokkian, Hakka, Tiu-Chiu dan Kanton.

Keempat etnis ini umumnya menekuni aktivitas perdagangan, yaitu sebagai

pedagang. Kehadirannya di Indonesia tentu saja menimbulkan berbagai persoalan,

seperti masalah kewarganegaraan, ketenagakerjaan, dan integrasi

nasional.Berdasarkan substansi yang ditulis oleh Koentjaraningrat jelas terdapat

perbedaan fokus kajian dan kajian peneliti bersifat studi kasus tentang kehidupan

harmonis etnis Tionghoa dan etnis Bali di daerah pedalaman, yaitu di Desa Pupuan.

Karya intlektual berikutnya, yaitu Emil Salim (1983) dalam sebuah Lokakarya

Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsayang memaparkan pokok-pokok

pikirannya yang berjudul: “Membina Keselarasan Hubungan Pri -Non-Pri”. Dalam

tulisannya itu dikemukakan bahwa adanya sentimen pri-non-pri berawal dari adanya

perlakuan yang berbeda antara golongan pribumi dan non-pribumi. Adanya perlakuan

yang berbeda itu mengakibatkan munculnya dua kelompok, yaitu kelompok ekonomi

lemah identik dengan golongan pribumi dan kelompok ekonomi kuat identik dengan

25

golongan non-pribumi. Selanjutnya, berkembangnya sikap sentimen antara Pri-non-

Pri berdampak kurang menguntungkan bagi terciptanya integrasi nasional. Oleh

karena itu, muncullah berbagai pihak untuk mencarikan solusinya sebagai upaya

menemukenali alternatif atau resep untuk memecahkan persoalan tersebut. Dalam

konteks ini kemudian muncul karya M.Sa‟dun (1999) dalam bukunya yang berjudul:

Pri - non-Pri Mencari Format Baru Pembaharuan. Kedua karya ini berupaya

mencari dan menemukan formula yang tepat sebagai resep untuk terwujudnya

harmoni atau kesatuan berbangsa dan bernegara di antara penduduk Indonesia yang

diistilahkan dengan sebutan pribumi dan non-pribumi.

Namun, kajian yang peneliti lakukan ini tidak lagi menggunakan kedua istilah

itu (Pri-non-Pri) sebab sejak era Reformasi (1998) ada pelarangan penggunaan istilah

tersebut sehingga peneliti menggunakan sebutan langsung yaitu etnis Tionghoa dan

etnis Bali. Memang ada persamaan dari penelitian yang penulis lakukan dengan karya

di atas, yaitu sama-sama ingin menemukan suatu formula untuk dijadikan pijakan

agar terwujudnya suatu harmoni dalam masyarakat yang pluralistas.

Karya dari Onghokham (1983) dengan judul :Rakyat dan Negara yang

menguraikan tentang refleksi seorang peranakan mengenai sejarah Tionghoa- Jawa”.

Dalam tulisannya dikatakan bahwa sejarah Tionghoa-Jawa sangat berkaitan erat

dengan perkembangan kolonialisme, yaitu adanya saling pengertian antara Belanda

dan etnis Tionghoa sejak awal kedatangannya ke Indonesia, mengingat keduanya

datang sama-sama dengan motif ekonomi sehingga orang Belanda menjadikan etnis

Tionghoa sebagai patner dagangnya. Sementara itu di bidang politik peran etnis

26

Tionghoa cukup penting yaitu ada sebagai opsir atau pejabat dan orang Tionghoa

yang kaya berkedudukan di istana dan memperoleh gelar bangsawan sehingga

memiliki pengaruh yang tinggi.

Selanjutnya, Onghokham mengatakan bahwa kehadiran etnis Tionghoa di

Indonesia memunculkan golongan baru dalam tatanan sosial kemasyarakatan

Indonesia, yaitu golongan Tionghoa Totok dan Tionghoa “cukuran” atau Tionghoa

Peranakan. Dalam perkembangan kolonialisme di Indonesia, etnis Tionghoa

terlembagakan sebagai golongan perantara antara orang Eropa dan orang Jawa.

Paparan tersebut di atas,baik substansi maupun pendekatannya, berbeda dengan

kajian yang peneliti lakukan.

Penulis lain, yakni Frena Bloomfild (1986) dalam karyanya berjudul: Di Balik

Sukses Bisnis Orang-Orang Cina, mengemukakan bahwa berbagai legenda, misteri,

dan tradisi orang-orang Tionghoa yang menjadi latar belakang kultur, gaya hidup,

kepercayaan, agama, dan sikap sosialnya. Jika karya Bloomfild dicermati maka

cenderung gaya penulisannya yang bersifat deskriptif dan berbeda dengan yang

peneliti lakukan.

Leo Suryadinata (1988) dalam karyanyaberjudul: The Culture of the Chinese

Minority in Indonesia (Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia: Dede Oetomo,

penterj.) menguraikan tentang “Pendidikan Tionghoa Indonesia: Dahulu dan

Sekarang”, “Khonghucuisme di Indonesia: Dahulu dan Sekarang”, “Sejarah Singkat

Pers Tionghoa Indonesia”, “Gerakan Dakwah di Kalangan Orang Tionghoa

Indonesia”, “Sastra Peranakan di Indonesia”, dan “Cerita Silat Sesudah Perang di

27

Indonesia”. Sebaliknya, kajian peneliti lebih mengarah pada relasi dua etnis yang

berbeda, tetapi dapat bekerjasama dan harmonis sampai saat ini. Karya Suryadinata

ini dapat dipakai sebagai referensi bagi peneliti dalam mengurai pendidikan yang

dilakukan oleh etnis Tionggoa yang bersifat etnopedagogik.

Karya Jennifer Cushman dan Wang Gungwu (1991) dalam kumpulan

karangannya berjudul: Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara. Pada

intinya membahas keberadaan etnis Tionghoa di Asia Tenggara, yang secara

kaleidoskopik menggambarkan bagaimana etnis Tionghoa di Asia Tenggara

menanggapi lingkungan yang berubah sesudah Perang Dunia II. Selain itu,

bahasannya menunjukkan adanya perubahan identitas pada etnis Tionghoa, yaitu jika

sebelumnya etnis ini sangat didominasi oleh apa yang disebut identitas historis, tetapi

kini etnis Tionghoa di kawasan Asia Tenggara berubah dengan menampilkan

identitas lain seperti identitas komunal, budaya, etnis,dan kelas.

Adanya perubahan itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika kehidupan etnis

Tionghoa di daerah rantauan yang selalu berusaha memodifikasi dua kepentingan

yang dalam hal-hal tertentu bertolak belakang, yaitu antara kepentingan pemenuhan

kebutuhan nasional dimana etnis Tionghoa bermukim dan adanya kepentingan dalam

pelestarian warisan budaya yang dipercayainya sehingga etnis Tionghoa dapat

mempertahankan eksistensinya.

Di dalam buku tersebut juga dikemukakan tentang konsep identitas etnis

Tionghoa dan identitas ganda. Dalam analisis yang dilakukan oleh Gungwu dikatakan

bahwa kesadaran sebagai etnis Tionghoa atau rasa kecinaan merupakan unsur inti

28

dari etnis Tionghoa. Adapun fokus kajian yang dilakukan oleh Gungwu dan Cushman

adalah pembicaraan mereka tentang perubahan identitas etnis Tionghoa di Asia

Tenggara. Ulasan dalam buku tersebut jelas berbeda dengan kajian yang peneliti

lakukan. Walaupun ada perbedaan, tulisan dari Gungwu sangat bermanfaat bagi

peneliti untuk melihat perilaku adaptif dari etnis Tionghoa di lokasi perantauan (Desa

Pupuan) sehingga etnis ini dapat hidup harmonis dengan etnis Bali.

Karya Stuart William Greif (1988) dengan judul: WNI: Problematik Orang

Indonesia Asal Cina (judul asli: Indonesians of Chinese Origin: Assimilation and the

Goal of “One Nation-On People”(Dahana, 1991,Penerj.), yang pada intinya

menguraikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh orang Indonesia keturunan

etnis Tionghoa, baik peranakan maupun totok,yang sudah ratusan tahun menjadi

penduduk Indonesia. Meskipun sudah diakui ada kemajuan,permasalahan mereka

belum terpecahkan dengan tuntas.

Dalam karya itu juga dipaparkan tentang curahan hati, pikiran dan harapan

bagi keturunan etnis Tionghoa yang sudah atau belum menjadi WNI dalam berbagai

hal tentang kehidupannya di Indonesia serta bagaimana pertentangan dari kelompok

integrasionis yang menginginkan keturunan etnis Tionghoa menjadi suku tersendiri

dan golongan asimilasionis yang ingin membaurkan diri ke dalam masyarakat

Indonesia sehingga lebur menjadi orang Indonesia.

Berdasarkan fokus studi yang dilakukan oleh Greif sebagaimana diuraikan di

atas tentu saja kajian yang peneliti lakukan jelas berbeda, namun kajian Greif juga

amat bermanfaat bagi peneliti dalam hal untuk melakukan dialog dengan etnis

29

Tionghoa di Desa Pupuan sehingga peneliti mendapatkan curahan hati dan pikiran

ataupun harapan dari etnis Tionghoa di Desa Pupuan pada masa-masamendatang agar

hubungan penuh toleransi dapat ditumbuhkembangkan sebagai pilar hidup yang

harmonis.

Yusmar Yusuf (1994) mencoba mengajukan model penanganan masalah

hubungan antaretnis, yang berjudul: Baba Tauke dan Awang Melayu Relasi

Antaretnik di Riau. Dalam karyanya itu dikatakan bahwa relasi antara Tauke-

Nelayan, secara historis dan sosial budaya, merupakan sistem dinamis yang

menggerakkan fungsi-fungsi sosial masyarakat dalam perilaku sosial ekonominya

tetap dilandasi oleh proses keseimbangan struktural dan akomodasi ekspresif melalui

pola pertukaran atau keseimbangan resiprositas yang mereka persepsikan sebagai alat

peredam konflik dan sekaligus sebagai pola pemeliharaan sistem sosial.

Jika dicermati maka karya Yusuf tersebut berbeda dengan kajian yang peneliti

lakukan, bukan saja dari aspek special, substansi,tetapi juga dari pendekatan yang

digunakan, yaitu Yusuf lebih menekankan dari pendekatan sosiologis dan

antropologis.Akan tetapi, karya Yusuf tersebut dapat dijadikan model untuk

menemukan kiat-kiat yang dilakukan oleh kedua etnis, yaitu etnis Tionghoa dan etnis

Bali untuk dapat hidup harmonis.

Harlem Siahaan (1994) dalam kajiannya dengan judul: Konflik dan

Perlawanan Kongsi Cina di Kalimantan Barat 1770-1854 mengatakan bahwa

tantangan terhadap kehadiran dan peranan Belanda yang semakin bersifat struktural

juga berasal dari para kolonis dan kongsi etnis Tionghoa. Kelompok etnis Tionghoa

30

menganggap bahwa kehadiran dan intensifikasi peranan pihak Belanda termasuk

dalam urusan pemerintahan, keamanan, serta perdagangan tentu saja akan merugikan

pihaknya.

Diuraikan pula bahwa konsolidasi kekuasaan kesultanan dimungkinkan

dengan adanya bantuan pasukan dan administrasi Belanda cenderung mengganggu

konstelasi kekuatan politik bagi para imigran dan kongsi etnis Tionghoa, kesultanan

yang lemah secara politik, militer, dan keuangan merupakan kondisi yang ideal bagi

pencapaian tujuan-tujuan ekonomi dan perdagangan etnis Tionghoa. Oleh karena itu,

kondisi seperti itu paling tidak dapat dimanfaatkan dalam menegakkan otonomi

kampung dan kongsi etnis Tionghoa seoptimal mungkin serta untuk melakukan

tawar-menawar secara lebih menguntungkan pihak etnis Tionghoa.

Karya Siahaan di atas jika dilihat dari substansi yang diuraikannya sangat

jelas dipergunakannya pendekatan historis yang bersifat struktural dalam kajiannya

itu. Oleh karena itu, kajian peneliti justru bukan berbicara konflik tetapi justru

terciptanya sebuah harmoni di antara dua etnis yang berbeda budaya, asal usul, etnik,

tetapi dapat hidup berdampingan secara damai (rukun) dan dibedah dengan

pendekatan kajian budaya dengan menggunakan teori-teori sosial kritis. Akan tetapi,

kajian Siahaan dapat menambah wawasan peneliti untuk melihat dinamika hubungan

antaretnis di Desa Pupuan dalam kehidupannya sepanjang interaksi yang terjalin

sejak awal kedatangan etnis Tionghoa di daerah penelitian.

Hariyono (1994) dalam karyanya yang berjudul: Kultur Cina dan Jawa:

Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural, yang menurut penulisnya perlu kiranya

31

diperhatikan yang didasarkan atas pertimbangan bahwa ada peluang yang sangat

besar mengingat agama dan ideologi bukanlah merupakan masalah yang cukup kuat

untuk menghalangi hubungan antaretnik. Dikatakan pula bahwa secara historis etnis

Tionghoa tidak berkecenderungan kuat untuk mempertahankan ideologi dan

agamanya. Walaupun demikian, ternyata hal tersebut tidak akan menjamin tidak

terjadinya konflik. Misalnya, kasus pernikahan antaretnis Tionghoa dengan etnis

Jawa, sebagaimana yang dikaji oleh Abigael Wohing Ati (1994) yang dituangkan

dalam bukunya berjudul: Menguji Cinta: Konflik Pernikahan Cina - Jawa.

Dalam tulisan Ati juga dipaparkan bahwa agama dan ideologi bukan masalah

yang cukup kuat untuk menghalangi pernikahan antaretnik, mengingat etnis Tionghoa

tidak berkecenderungan kuat untuk mempertahankan ideologi dan agama. Kriteria

Jawa atau Tionghoa bukanlah sosok tubuh, tetapi konstruk yang tersusun dari

pemahaman dan pengalaman nilai-nilai budaya. Fenomena ini akhirnya mengalami

kehancuran ketika pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik adu domba

(devide at impera), politik rasialis, dan resolusi anti perkawinan antaretnis, yang akan

menjadi latar belakang drama anti Cina di Indonesia.

Karya Hariyono dan Ati di atas jelas berbeda dari segi substansi ataupun

lokasi kajian yang dilakukan. Namun, karya tersebut tentu saja dapat menambah

wawasan peneliti untuk lebih dapat memahami karakteristik masing-masing etnis

yang ada di Desa Pupuan sehingga lebih terpahami bahwa terciptanya harmoni dapat

diwujudkan melalui pembauran atau asimilasi budaya di antara etnis yang ada dan

dapat dilakukan dengan melakukan perkawinan lintas etnis sebagaimana yang terjadi

32

di Desa Pupuan sehingga kehidupan yang harmonis tetap dapat dipertahankan sampai

saat ini.

Karya Charles A.Coppel (1994), berjudul: Tionghoa Indonesia Dalam Krisis,

mengulas tentang latar belakang historis masalah etnis Tionghoa dan bagaimana

terjadinya masalah tersebut serta bagaimana usaha masyarakat etnis Tionghoa di

Indonesia untuk mengakomudasi diri dengan pasang surut politik nasional. Selain itu,

disoroti juga olehnya tentang beberapa hal tentang etnis Tionghoa Indonesia yang

merupakan tawanan dari situasi dan sejarah etnisnya sendiri.

Coppel juga mengatakan bahwa sebagai etnis minoritas, tetapi relatif kaya

dengan melakukan aktivitas perdagangan yang tidak seimbang sehingga

menimbulkan rasa antipati dari para pesaing usahawan Indonesia dan sangat

berpengaruh di sektor ekonomi dan sering melakukan kesepakatan dengan pihak

penguasa. Namun, jika terjadi prasangka anti Tionghoa dan terjadi pertentangan

kepentingan terus berlanjut maka ada dilema yang terlalu erat dengan penguasa tentu

akan dapat menimbulkan malapetaka bagi mereka sendiri ketika pemerintah yang

berkuasa dijatuhkan.

Karya Coppel yang komprehensif tentang munculnya berbagai persoalan etnis

Tionghoa (krisis etnis Tionghoa) di Indonesia yang penelusurannya dengan

menggunakan pendekatan temporal (historis) sejak kehadiran para imigran keturunan

etnis Tionghoa melakukan persebaran (diaspora) ke Indonesia dan bagaimana

perlakuan penguasa terhadap etnis Tionghoa dari zaman kolonial sampai

pascakemerdekaan. Uraian tersebut tentu sangat berbeda dengan kajian yang

33

penelitilakukan hanya terbatas secara lokalitas dan substansial. Karya Coppel itu

sangat berguna bagi peneliti ketika merunut dinamika kehidupan etnis Tionghoa di

Desa Pupuan yang juga tidak luput dari kebijakan yang dikenakan kepadanya sejak

kedatangannya ke Desa Pupuan, baik era prakolonial (kerajaan), kolonial, maupun era

pascakemerdekaan.

Denys Lombard (1996), dalam bukunya yang berjudul: Nusa Jawa: Silang

Budaya Jilid II, mengulas secara tajam tentang keberadaan etnis Tionghoa di

Indonesia dalam berbagai peran yang dimainkannya dan pengaruhnya pada berbagai

sendi kehidupan masyarakat. Karya Lombard membahas secara detail tentang

eksistensi dan peran yang dimainkan oleh etnis Tionghoa di Indonesia dalam segala

aspek kehidupan di Indonesia. Sementara itu, kajian yang peneliti lakukan hanya

terbatas pada kehidupan yang harmonis etnis Tionghoa di daerah pedesaan yang jauh

dari pusat aktivitas ekonomi, yaitu di Desa Pupuan.

Meskipun ada perbedaan dengan kajian peneliti, tulisan Lombard itu dapat

bermanfaat bagi peneliti untuk melihat dalam skala kecil (mikro) bagaimana peran

serta etnis Tionghoa di Desa Pupuan dalam berbagai kehidupan dan pada akhirnya

dapat hidup menyatu dengan masyarakat lokal yang mayoritas etnis Bali sehingga

tercipta sebuah kehidupan yang harmoni.

Leo Suryadinata (1999), dalam karyanya berjudul: Etnis Tionghoa dan

Pembangunan Bangsa, mengulas secara komprehensip mengenai masalah etnis

Tionghoa. Dalam hal ini Suryadinata mengkaji beberapa hal, seperti “Etnis Tionghoa

dan Pembangunan Bangsa di Asia Tenggara”, “Pencarian Identitas Nasional Etnis

34

Tionghoa di Asia Tenggara”, “Pola Partisipasi Politik Etnis Tionghoa di Empat

Negara ASEAN”, “Kebijakan Pemerintah dan Integrasi Nasional di Indonesia”, dan

“Bumi Putra dan Pribumi: Nasionalisme Ekonomi di Malaysia dan Indonesia”. Jika

dilihat secara substatif karya Suryadinata di atas tentu cakupannya cukup luas, yakni

bukan saja berbicara etnis Tionghoa di Indonesia tetapi juga di luar Indonesia yaitu di

kawasan negara-negara Asia Tenggara.

Kajian yang peneliti lakukan tentu saja sangat terbatas secara lokalitas yang

bersifat mikro, yaitu di Desa Pupuan, dan hanya memfokuskan kajian terhadap

terciptanya harmoni di daerah tersebut sehinga diharapkan menemukan sebuah

formula atau model yang dapat disebarluaskan untuk menjaga kehidupan yang

harmonis di daerah-daerah yang rawan munculnya konflik akibat berbedaan etnik

yang ada. Untuk itu, tulisan Suryadinata khususnya pada tema: “Kebijakan

pemerintah dan integrasi nasional di Indonesia” dapat dipakai rujukan untuk melihat

bagaimana kebijakan yang diambil oleh penguasa setempat dalam upaya menjaga

kehidupan yang harmonis dan bersatu jauh dari pertentangan (konflik).

Sebagaimana sudah disinggung di atas bahwa fenomena anti-Tionghoa sudah

tumbuh seiring dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan tidak

diperbolehkannya perkawinan antaretnik justru semakin parah ketika Rezim Orde

Baru, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wibowo (1999) dalam karyanya

berjudul:Restrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina. Dikatakan olehnya

bahwa Orde Baru dalam rangka menangani masalah etnis Tionghoa mengembangkan

tiga gugus strategi penanganan masalah etnis Tionghoa, yaitu stigmatisasi,

35

marginalisasi, dan viktiminasi. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Orde Baru dalam

rangka mengeksploitasi dan mengadu domba perbedaan-perbedaan dalam masyarakat

atau memanipulasi pertentangan antargolongan sosial dalam masyarakat, guna

menekan terjadinya aliansi golongan dan mengukuhkan kekurangannya. Dengan

demikian pemerintah Orde Baru pada dasarnya tidak menghendaki adanya suatu

kekuatan integrasi.

Karya Wibowo secara arif mengajak untuk dilakukan peninjauan atau

penilaian secara reflektif kembali mengapa munculnya persoalan etnis Tionghoa di

Indonesia sejak era Orde Baru yang mengambil beberapa kebijakan yang bersifat

refresif dan diskriminatif. Ulasan dari Wibowo ini juga dapat peneliti rujuk untuk

melihat kehidupan sosial budaya ataupun ekonomi politik masyarakat etnis Tionghoa

di Desa Pupuan, apakah kebijakan dari penguasa atau pemerintah era Orde Baru ada

pengaruh atau dampaknya bagi kehidupan etnis tersebut dalam melakukan aktivitas

kehidupannya di masyarakat yang bersifat multietnik di lokasi penelitian.

Karya Leo Suryadinata (2002) dengan judul: Negara dan Etnis Tionghoa:

Kasus Indonesia mengulas tentang kebijakan negara terhadap kelompok minoritas

etnis Tionghoa di Indonesia. Selain itu, ia juga mengulas penggunaan istilah “Cina

dan Tionghoa”, “kiprah elite Tionghoa dalam perekonomian Indonesia”,

“kepercayaan dan agama Khonghucu di Indonesia”, dan “hasil kebudayaan Cina

perantauan di Indonesia”.

Sebuah karya Achmad Habib (2004) dengan judul: Konfik Antaretnik di

Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa, memfokuskan kajiannya tentang

36

konflik yang terjadi antara etnis Jawa dan etnis Tionghoa kasus di Dusun

Sumberwedi Jawa Timur dalam perebutan sumber daya alam (perkebunan).

Kedua karya di atas (Suryadinata dan Habib) sangat jelas berbeda dengan

kajian yang peneliti lakukan baik, secara substantif maupun luas cakupan lokasi

kajian yang dilakukan. Walaupun demikian, karya kedua intelektual itu dapat

digunakan sebagai pijakan terutama dalam hal membicarakan asal usul munculnya

istilah “Cina” dan “Tionghoa” dan menganalisis dinamika hubungan atau relasi di

antara dua etnis yang berbeda sehingga peneliti akan dapat lebih jelas dalam

pendeskripsian mengenai dinamika kehidupan kedua etnis di Desa Pupuan.

Karya monumental dari Hari Poerwanto (2005) dengan judul:Orang Cina

Khek dari Singkawang mengulas secara lugas tentang usulan asimilasi untuk

mengatasi masalah etnis Tionghoa di Indonesia, sejarah etnis Tionghoa di Indonesia,

problematik etnis Tionghoa di Indonesia dalam hubungannya dengan asimilasi dan

integrasi nasional, perantauan etnis Tionghoa di Kalimantan sejak zaman kolonial,

dan asimilasi etnis Tionghoa di Singkawang.

Menelisik karya Poerwanto tersebut sangat jelas fokus kajiannya di

Kalimantan tentang kehidupan dan sejarah kehadiran etnis Tionghoa di Singkawang

serta usulan yang diajukan untuk mengatasi persoalan etnis Tionghoa di Indonesia

dengan asimilasi. Bertolak dari itu maka kajian yang peneliti lakukan tentunya sangat

berbeda secara substantif dan terbatas dari aspek keruangan (lokalitas) yang hanya

mengkaji sebuah desa yang ada di pegunungan (pedalaman), yaitu Desa Pupuan.

Akan tetapi, karya Poerwanto kiranya amat membantu peneliti untuk dijadikan

37

rujukan terutama sekali terkait penelusuran sejarah kehadiran etnis Tionghoa di Desa

Pupuan secara khusus dan tentu saja tidak lepas dari kehadiran etnis Tionghoa di

Indonesia pada umumnya.

Pada tahun 2008, karya dari Mely G.Tan, yang berupa kumpulan tulisan yang

diberi judul:Etnis Tionghoa di Indonesia, memuat beberapa tulisan di antaranya:

“Etnik Tionghoa di Indonesia”, “Pandangan Bung Karno Mengenai Keragaman Etnis

Masyarakat Indonesia”, “Peran Etnis Tionghoa dalam Masyarakat di Indonesia

Bidang Sosial dan Budaya”, “Etnik Tionghoa di Indonesia: Isu identitas Tionghoa”,

“Bisnis Tionghoa di Indonesia”, dan “Bahasa dan Politik Rekayasa pada Zaman Orde

Baru Soeharto”.

Karya Tan di atas tentu saja substansinya sangat luas yang mengulas pernak-

pernik kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia dan pandangan tokoh bangsa, yakni

Bung Karno, tentang keragaman etnis di Indonesia dan bagaimana praktik politik

Orde Baru terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Atas dasar itu, kajian dari peneliti

sangat berbeda dan spesifik atau terbatas pada suatu fenomena sosial budaya

hubungan antaretnis yang berbeda, tetapi dapat hidup rukun atau harmonis di sebuah

desa di pedalaman, yaitu Desa Pupuan.

Walaupun berbeda fokus kajiannya, karya itu (Tan) tampaknya sangat

membantu penelitis untuk dapat melihat lebih jauh bagaimana kehidupan etnis

Tionghoa sebagai etnis minoritas yang dikenai pula kebijakan yang diambil oleh

penguasa Orde Lama ataupun Orde Baru. Dengan demikian peneliti akan lebih

38

mudah mendeskripsikan dinamika kehidupan etnis Tionghoa di tengah-tengah etnis

Bali yang mayoritas di Desa Pupuan.

Karya monumental M.D.La Ode (2012) dengan judul: Etnis Cina Indonesia

dalam Politik: Politik Etnis Cina Pontianak dan Singkawang di Era Reformasi 1998-

2008, adalah hasil disertasinya untuk meraih gelar doktor di Universitas Indonesia

(2011), yang menguraikan keberadaan etnis Tionghoa di Kalimantan Barat, dinamika

dan latar belakang keterlibatan etnis Tionghoa dalam dunia politik sebelum dan

sesudah Reformasi serta dampak dari keterlibatan etnis Tionghoa dalam dunia politik

di Indonesia.

Karya Ode lebih banyak menyoroti keterlibatan etnis Tionghoa dalam konteks

politik sejak era Reformasi 1998 dan dampak yang ditimbulkannya serta respons dari

etnis lokal, yaitu Melayu, Dayak, dan Pemda di Pontianak dan Singkawang periode

1998-2008. Sementara itu kajian yang peneliti lakukan lebih banyak secara

substansial menyoroti terciptanya kerukunan sosial dua etnis berbeda, yaitu etnis

Tionghoa dan Bali di Desa Pupuan, yang terletak jauh dari sentra ekonomi, yaitu di

daerah pegunungan yang bermatapencaharian sebagai pedagang di pasar tradisional

setempat dan juga ada sebagai petani di perkebunan.

Karya Jemma Purdey (2013) dengan judul: Kekerasan Anti Tionghoa di

Indonesia 1996-1999, mengulas tentang: Indonesia-Tionghoa,minoritas di tengah-

tengah, menyebarkan ketidakpuasan, meningkatnya sentimen anti-Tionghoa, klimaks,

merepresentasikan dan mengingat, dan perubahan rezim dan transisi.

39

Karya Purdey jelas berbeda dengan karya peneliti lakukan sebab Purdey lebih

banyak menyoroti tentang kekerasan yang menimpa etnis Tionghoa yang dilakukan

oleh etnis non-Tionghoa sehingga merupakan cerminan ketidakharmonisan yang

terjadi. Sementara itu, peneliti justru sebaliknya, yaitu memaparkan keharmonisan

yang terjadi antaretnis Tionghoa dengan etnis Bali di Desa Pupuan sampai saat

penelitian ini dilakukan.

Sebuah karya Nasrul Hamdani (Hisyam, ed., 2013) dengan judul Komunitas

Cina di Medan menguraikan mengenai etnis Tionghoa di Sumatra Timur, dinamika

etnis Tionghoa Medan tahun 1930-1942, dan etnis Tionghoa di Medan pada masa

Pendudukan Jepang.

Karya Hamdani tersebut jika disimak sangat jelas mempergunakan

pendekatan sejarah atau historis sehingga bersifat monodisiplin yang membicarakan

etnis Tionghoa dengan sebutan atau istilah “orang Cina” sebagai suatu komunitas

yang dominan di Sumatra Utara tepatnya di Kota Medan, dari awal kedatangannya

sebagai kulikontrak zaman kolonial Belanda serta dinamika yang dialaminya periode

1930-1942, dan karena itu, jelas berbeda dengan kajian yang dilakukan ini.

Karya Munawir Aziz (2013) dengan judul: Lasem Kota Kecil: Interaksi

Tionghoa, Arab, dan Jawa dalam Silang Budaya Pesisiranbanyak menyoroti tentang

Lasem sebagai kota Bandar di pesisir Jawa, pilar-pilar menuju perdamaian (harmoni),

dan negoisasi harmoni di Lasem antaretnis. Perbedaannya dengan kajian yang peneliti

lakukan adalah karya Aziz di atas terletak bukan hanya pada perbedaan lokasi

penelitiannya, tetapi juga terletak pada substansinya, yaitu Aziz menjadikan subjek

40

penelitiannya interaksi tiga etnis yaitu Tionghoa, Arab, dan Jawa, yang dapat hidup

harmonis. Sementara itu, penelitian yang peneliti lakukan hanya menggunakan dua

subjek etnis, yaitu etnis Tionghoa dan etnis Bali di Desa Pupuan.

Karya-karya pada tahun 2014, ada beberapa karya yang dapat ditemukan yang

ada kaitannya dengan pembahasan etnis Tionghoa, yaitu karya Darwin Darmawan

dengan judul:Identitas Hibrid Orang Cina, yang menguraikan tentang: identitas etnis

Tionghoa di Indonesia, teori hibrid dan identitas hibrid di Indonesia, GKI Perniagaan

dalam konteks sejarah Jakarta, etnis Tionghoa di Indonesia era Soekarno sampai era

Reformasi, arti menjadi etnis Tionghoa Indonesia Kristen, dan hidup bersama dalam

perbedaan.

Jika dibandingkan dengan kajian yang penulis lakukan jelas ada perbedaannya

yaitu kajian dari Darmawan itu lebih banyak menyoroti identitas hibrid etnis

Tionghoa di Indonesia yang beragama Kristen, sedangkan kajian peneliti justru

berfokus pada persoalan harmoni yang ada di antara dua etnis yang berbeda, yaitu

etnis Tionghoa dan Bali serta mengulas tentang etnis Tionghoa yang beragama Hindu

ataupun Budha dan juga peniruan (mimikri) budaya lokal etnis setempat, yaitu etnis

Bali yang beragama Hindu dalam praktik kesehariannya.

Ada pula karya pada tahun 2014, yaitu karya Iwan Santosa berjudul:

Tionghoa dalam Sejarah Kemeliteran Sejak Nusantara sampai Indonesia, yang

mengulas tentang: hubungan Tiongkok dengan Nusantara, melawan kolonialisme,

konflik internasional di tahun 1930-an, revolusi Indonesia, dan konflik 1965-1967,

yang secara substantif menyajikan peran aktif etnis Tionghoa bidang militer atau

41

pertahanan dalam menegakkan kemerdekaan mengusir penjajah dan juga

mempertahankan negara dari berbagai ancaman ataupun rongrongan, baik bersifat

internalmaupun eksternal.

Jika dicermati secara substantif karya Santosasangat jelas berbeda dengan

kajian yang peneliti lakukan, yaitu lebih banyak menyoroti aspek historis tentang

peran etnis Tionghoa dalam bidang kemeliteran dari zaman sebelum era kolonial

ataupun pascakemerdekaan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia

sehingga menggunakan pendekatan sejarah. Sementara itu, kajian yang peneliti

lakukan tidak melihat dari peran etnis Tionghoa dalam militer, tetapi bagaimana

peran etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi perdagangan dan pertanian (perkebunan)

di Desa Pupuan yang akhirnya berhasil menjadi bagian integral dari kelompok sosial

dalam wadah desa pakraman di DesaPupuan sehingga tercipta kehidupan yang

harmonis dan menggunakan pendekatan kajian budaya dan etnografi kritis.

Berdasarkan kajian pustaka yang diuraikan di atas maka dapat dikatakan

bahwa karya-karya monumental dari para pakar yang berasal dari dalam dan luar

negeri lebih banyak membicarakan isu tentang eksistensi etnis Tionghoa, baik di

wilayah Indonesia maupun yang ada di luar wilayah Indonesia, dengan segala

problematik yang dihadapi oleh etnis Tionghoa, seperti diketahui, etnis ini sangat

dinamis dalam percaturan ekonomi perdagangan.

Hasil penelusuran pustaka di atas membuktikan bahwa belum ada yang

membahas secara khusus dengan pendekatan etnografi kritis tentang relasi antardua

etnis yang berbeda, tetapi tercipta sebuah harmoni. Walaupun ada yang

42

bersinggungan,kajiannya sangat positivistis, dan walaupun ada yang mengambil

lokasi penelitiannya sama, tetapi latar belakang ataupun rumusan problematiknya

berbeda, dan belum menunjukkan ada pembahasan yang lebih jauh mengenai

terciptanya relasi yang harmonis antara etnis Tionghoa dan etnis Bali yang berbeda

latar belakang sejarah ataupun budaya di Desa Pupuan dengan menggunakan

pendekatan cultural studies dan pendekatan etnografi kritis.

Berdasarkan studi pustaka itu peneliti tertarik untuk meneliti fenomena

tersebut dengan topik: “kuasa di balik harmoni: etnografi kritis relasi etnis Tionghoa

dan etnis Bali di Desa Pupuan, Tabanan, Bali” dengan mempergunakan pendekatan

kajian budaya (cultural studies approach), dengan beberapa karakteristiknya, yaitu

menggunakan pendekatan multidispliner dan teori-teori sosial kritis.

2.2 Penjelasan Konsep

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang digunakan dan perlu

dijelaskan agar tidak menimbulkan bias tafsir yang dapat mengacaukan pemahaman

terhadap persoalan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun konsep-konsep yang

perlu dijelaskan adalah “kuasa di balik harmoni”, “etnografi kritis”, “relasi etnis

Tionghoa dan etnis Bali”. Berikut adalah penjelasan masing-masing konsep yang

digunakan dalam disertasi ini.

43

2.2.1Kuasa di Balik Harmoni

“Kuasa” (kekuasaan) yang istilah asingnya power adalah sebuah istilah yang

cukup populer atau tidak asing dalam dunia akademik atau keilmuan dari berbagai

disiplin termasuk dalam Cultural Studies (Kajian Budaya). Foucault dalam

karyanyaPower/Knowledge menjadikan “kuasa” (power)sebagai kata kunci. Jika

pandangan Foucault tersebut diaplikasikan dalam mengkaji realitas etnismaka tidak

dapat dipisahkan dengan wacana (diskursus) dan kekuasaan. Foucault juga

mendefinisikan bahwa kekuasaan itu tidak dimiliki melainkan diciptakan oleh

hubungan antarpengetahuan yang membangun posisi bagi mereka yang tunduk pada

praktik-praktik tertentu. Selanjutnya,dikatakan juga olehnya bahwa kekuasaan tidak

melekat pada struktur tertentu, melainkan ada dimana-mana, baik idividu maupun

kelompok.

Foucault juga mengatakan bahwa karena wacana adalah konstituen dari

kekuasaan maka wacana dan praktik yang terkait dengan etnisitas senantiasa melekat

makna kekuasaan dan lebih banyak menekankan pada power (kekuasaan)/knowledge

(pengetahuan), yang dapat diartikan bahwa kekuasaan itu dimiliki oleh seseorang atau

sekelompok orang jika ia memiliki pengetahuan itu sendiri (Spencer, 2006: 99). Akan

tetapi, perlu diingat bahwa Foucault juga mengingatkan beberapa hal yang terkait

dengan teorinya sebagaimana dikemukakan oleh Bertens (2014:310-316), yaitu (1)

kuasa bukanlah milik tetapi strategi;(2) kuasa tidak dapat dilokalisasi tetapi ada di

mana-mana; (3) kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi tetapi

44

terutama melalui normalisasi dan regulasi; dan (4) kuasa tidak bersifat destruktif

melainkan produktif.

Kekuasaan secara tradisional selalu dikaitkan dengan wacana politik,

pemerintahan, dan kepemimpinan. Akan tetapi, apa yang dikatakan oleh Lewis (2010:

31) bahwa kekuasaan itu tersebar di mana-mana atau di berbagai tempat, bersifat cair,

dan berkaitan dengan proses atau upaya-upaya menciptakan makna, pertengkaran,

sengketa dan pencarian jalan keluar. Oleh karena itu, sesungguhnya kemunculan atau

hadirnya suatu kekuasaan sudah tampak pada pemakaian bahasa ataupun tindakan-

tindakan atau perilaku yang bersifat fisik yang menyertainya. Dengan demikian,

sesungguhnya memang terdapat hubungan yang erat antara bahasa yang terucapkan

oleh subjek dan praktik kekuasaan sebagaimana yang juga disepakati oleh ahli

budaya.

Tokoh lain seperti Dijk (Eriyanto,2005: 272) juga mendefinisikan kekuasaan,

yaitu sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh sekelompok orang dan atau anggotanya

untuk mengontrol kelompok lain atau anggotanya. Langkah mengontrol

(pengawasan) itu jika dihubungkan dengan pandangan Gramsci ataupun Foucault

dapat dilakukan dengan kekuatan fisik secara langsung dan juga dilakukan secara

tidak langsung melalui tindakan persuasif.

Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang subjek, baik secara individual maupun

secara kolektif, sangat ditentukan oleh kepemilikan atas sumber daya seperti modal,

baik ekonomi, sosial, budayamaupunsimbolik, sebagaimana yang diteorikan oleh

Bourdieu. Salah satu modal budaya adalah pengetahuan, yang dapat digunakan untuk

45

mengontrol secara tidak langsung melalui penyebaran pengetahuan tersebut dan

barang siapa yang memiliki modal-modal tersebut akan memiliki pula kekuasaan

(power) yang lebih besar, kuat dan menjadi paling berpengaruh untuk tetap

menempati posisi superordinat (superior) dalam kehidupan sosial.Dalam interaksi

antarkelompok itu ada relasi kuasa dan dalam relasi kuasa itu kelompok yang

memiliki sumber daya berupa modal cenderung memiliki kekuasan yang lebih besar

sehingga dapat melakukan kontrol (dominasi) jika dibandingkan dengan kelompok

yang kurang memiliki modal tersebut.

Atas dasar uraian di atas maka konsep “kuasa (kekuasaan)” yang dimaksud

dalam disertasi ini tidak lain adalah usaha yang dilakukan oleh kelompok etnis, baik

etnis Tionghoa maupun etnis Bali, di Desa Pupuan untuk memainkan segala

potensinya sehingga dapat bertahan pada suatu posisi tertentu dalam berinteraksi di

masyarakat dan memelihara kehidupan yang harmonis dengan menjunjung tinggi

kesamaan dalam perbedaan.

Harmoni sama artinya dengan keselarasan atau selaras (Poerwadarminta,1982:

347). Harmoni juga bermakna adanya keseimbangan antarberbagai aspek dalam suatu

sistem kehidupan. Dalam ajaran agama Hindu yang dipraktikkan oleh etnis Bali

sangat menjunjung nilai-nilai keseimbangan dan harmonisasi yang dikenal dengan

ajaran Tri Hita Karana (THK). Di samping itu, harmoni juga berarti hidup rukun,

yaitu suatu keadaan atau situasi yang berada dalam keadaan selaras, tenang, dan

tentram tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam arti untuk saling

membantu. Oleh karena itu,berperilaku rukun berarti menghilangkan tanda-tanda

46

ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi sehingga hubungan sosial

tetap terlihat selaras dan baik.

Dengan demikian,kata rukun dan kerukunan memiliki pengertian, yaitu

keadaan damai dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam konsep

Hindu damai sama artinya dengansantih. Oleh karena itu, setiap etnis tentunya

memiliki doktrin tentang kerukunan dalam kehidupan sosial masing-masing.Selain

itu, doktrin seharusnya juga selalu menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong atau

saling bantu membantu antarsesama etnis.

Menurut Tarigan (2011), untuk tidak memandang setiap etnik sebagai sebuah

pelengkap bagi etnis lainnya yang berbeda dan untuk dapat saling memperkaya antara

etnis yang satu dan etnis lainnya, orang beretnis apapun harus sudah terbebas dari

dogma sebagai etnis pemenang yang mengungguli semua etnis lainnya dalam segala

segi. Untuk itu, yang dikembangkan adalah nilai plural dan kebersamaan itu sesuai

dengan prinsip manusia sebagai makhluk sosial.

Berdasarkan paparan itu maka harmoni yang dimaksud dalam disertasi ini

adalah suatu kehidupan yang rukun atau damai dan selarasantara dua etnis yang

berbeda,yaitu etnis Tionghoa dan etnis Bali di Desa Pupuan. Konsep harmoni ini juga

dipergunakan sebagai pendekatan dalam disertasi ini,yaitu dengan memberikan ruang

pada etnis Tionghoa untuk mengekspresikan tradisi, ritual, dan kepercayaannya

sehingga pendekatan harmoni ini mementingkan perdamaian antargolongan dan

memberikan ruang yang setara (equal).

47

2.2.2 EtnografiKritis

Pada konsep ini terdapat kata kunci, yaitu etnografi, yang secara harfiah

berarti tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang

antropolog atas hasil penelitian lapangan (field work) selama beberapa waktu (bulan

atau tahun). Penelitian antropologis bertujuan untuk menghasilkan laporan yang

begitu khas sehingga istilah etnografi juga mengandung makna suatu metode

penelitian untuk menghasilkan sebuah laporan (Marzali, 2007: vii). Dikatakan pula

olehnya bahwa ciri-ciri khas dari metode penelitian lapangan etnografi adalah (1)

sifatnya yang holistik-integratif, (2) thick description, (3) analisis kualitatif dalam

rangka mendapatkan native’s point of view, dan (4) teknik pengumpulan data yang

utama adalah observasi-partisipasi, dan wawancara terbuka dan mendalam, yang

dilakukan dalam jangka waktu yang relatif dan bukan kunjungan singkat dengan

pertanyaan terstruktur yang terjadi pada penelitian survai.

Pandangan tersebut di atas sejalan dengan pandangan Barker (2014: 93-95)

yang mengatakan bahwa etnografi adalah pendekatan emperis sekaligus teoretis yang

merupakan turunan dari antropologi, yang bertujuan utama untuk menghasilkan

deskripsi yang mendetail dan holistik serta analisis budaya yang didasarkan pada

kerja lapangan yang intensif. Tujuan etnografi secara metodologi sebagaimana yang

dikemukakan oleh Geertz (dalam Barker, 2014) adalah untuk dapat menghasilkan

deskripsi mendalam (thick description) dari kemajemukan dan kompleksitas

48

kehidupan budaya, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang tidak dikatakan atau

diterima begitu saja.

Berdasarkan pandangan itu maka studi ini yang menggunakan pendekatan

etnografi tentu akan berpusat pada pendalaman kemajemukan nilai budaya, makna,

dan dunia kehidupan yang selama ini kurang mendapat perhatian atau tempat dalam

tulisan akademis Barat. Barker juga menegaskan bahwa dalam etnografi yang

ditekankan adalah “semangat etnografi”, yaitu pemahaman aktivitas budaya secara

mendalam dengan cara menempatkannya dalam konteksnya. Dikatakan pula bahwa

etnografi yang berupaya merepresentasikan gugus makna, perasaan, dan budaya

“yang lain” dengan mengandalkan epistemologi realis sering menghadapi kritik dan

perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan uraian di atas maka etnografi kritis yang dimaksud dalam

disertasi ini adalah deskripsi yang mendetail dan holistik serta analisis budaya yang

didasarkan pada kerja lapangan yang intensif terhadap fenomena praktik budaya

antara dua etnis, yaitu etnis Tionghoa dan etnis Bali, yang memiliki kultur berbeda

tetapi dapat hidup harmoni di Desa Pupuan dengan dipergunakannya teori-teori sosial

kritis dalam menganalisis data lapangan (kancah).

2.2.3 Relasi Etnis Tionghoa dan Etnis Bali

Pada konsep relasi etnis Tionghoa dan etnis Bali terdapat kata kunci “etnis”

dan “Tionghoa”. Kata “relasi” dalam konsep relasi berarti hubungan atau interaksi

yang terjadi antaretnis atau kelompok tertentu pada suatu arena (wilayah) yang

didorong oleh adanya kepentingan (vested interest) dari pihak-pihak yang menjalin

49

hubungan. Sementara itu, etnis atau etnik dalam konteks ini berarti kelompok sosial

dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu

karena keturunan, adat, agama, bahasa dan sebagainya (KBBI,2005:309). Etnis juga

sering disamakan dengan kesukubangsaan seperti yang dikemukakan oleh Bath

(1988:11) bahwa:

“Kelompok etnis atau kesukubangsaan dikenal sebagai suatu populasi

jika memiliki beberapa ketentuan, yaitu (1) secara biologis mampu

berkembang biak dan bertahan; (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama

dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya; (3) membentuk

jaringan komunikasi dan interaksi sendiri; dan (4) menentukan ciri

kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat diterima

oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain”.

Bath secara khusus juga mengatakan bahwa dari segi sosial kelompok etnis

dapat dipandang sebagai suatu tatanan sosial jika mengacu pada rumusan etnis nomor

empat di atas yaitu menentukan ciri khasnya sendiri yang dapat dilihat oleh kelompok

lain dan ciri khas yang mendasar dan secara umum menentukan seseorang termasuk

kelompok etnis mana yang dapat ditafsirkan dari asal usulnya. Secara sederhana Bath

(1988) mendefinisikan etnis, yaitu suatu kelompok tertentu yang didasarkan atas

kesamaan ras, agama, asal usul bangsa atau kombinasi dari kategori tersebut yang

terikat pada sistem nilai budayanya. Sementara itu, Barker (2005: 201)

mendefinisikan etnis yaitu sebagai sebuah konsep budaya yang terpusat pada

kesamaan norma, nilai, kepercayaan, simbol dan praktik budaya.

Pada sisi lain Schermerhorn (dalam Tilaar, 2007: 5) yang dikutip juga oleh La

Ode (2012:35) mengatakan bahwa:

50

“Suatu kelompok etnis adalah suatu masyarakat kolektif yang

mempunyai atau digambarkan memiliki kesatuan nenek moyang, mempunyai

pengalaman sejarah yang sama di masa lalu, serta mempunyai fokus budaya

di dalam satu atau beberapa elemen yang simbolik itu seperti pola keluarga,

ciri-ciri fisik, afiliasi agama dan kepercayaan, bentuk dialek atau bahasa,

afiliasi kesukuan, nasionalitas, atau kombinasi dari sifat-sifat tersebut di atas.

Pada dasarnya di dalam kelompok itu terdapat sejenis tali pengikat

antaranggotanya sebagai suatu kelompok”.

La Ode (2012: 36) juga menguraikan bahwa kelompok etnis menjadi identitas

pada tiap-tiap kelompok etnis yang satu terhadap kelompok etnis yang lain sekaligus

menjadi faktor pembeda yang kontras. Jika ada satu individu dari kelompok etnis

yang satu masuk ke dalam kelompok etnis yang lain akan sangat kelihatan perbedaan

secara kontras karena kelompok etnis sebagai identitas selamanya melekat pada

individu.

Istilah “Tionghoa atau Tionghwa” adalah istilah yang dibuat sendiri oleh

orang keturunan Cina di Indonesia, yang berasal dari kata zhonghua dari Bahasa

Mandarin. Zhonghua dalam dialek Hok-kian dilafalkan sebagai Tionghoa. Pada masa

kolonial Belanda orang-orang yang ada di Hindia Belanda yang berasal dari

Tiongkok disebutnya sebagai Orang Cina oleh masyarakat. Sekelompok orang asal

Tiongkok yang anak-anaknya lahir di Hindia Belanda yang disebut “peranakan”

memandang perlu mempelajari kebudayaan dan bahasa asal leluhurnya. Dengan

demikian, pada tahun 1900 didirikannya sekolah di Hindia Belanda di bawah

naungan suatu badan yang dinamakan “Tjung Hwa Hwei Kwan” yang bila dilafalkan

atau diindonesiakan menjadi Tiong Hoa Hwe Kwan (THHK), yang dalam

perjalanannya bukan saja memberikan pendidikan bahasa dan kebudayaan Cina,

51

tetapi juga menumbuhkan rasa persatuan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda

dan pada tahun 1928 istilah “Cina” diganti menjadi “Tionghoa” secara resmi oleh

pemerintah kolonial di Hindia Belanda.

Pada masa penjajahan Jepang istilah “Tionghoa” juga digunakan sampai

Indonesia merdeka bukan saja oleh kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia tetapi

juga dipergunakan oleh kalangan pers (Suryadinata, 2002: 100-118). Dengan

dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 pada tanggal 14 Maret

2014, istilah “Cina”diganti menjadi “Tionghoa” dan sebutan negara Cina yang

dulunya bernama Republik Rakyat China diganti pula dengan sebutan Republik

Rakyat Tiongkok (RRT).

Dengan demikian, yang dimaksud dengan konsep “etnis Tionghoa” dalam

disertasi ini adalah kelompok sosial dalam sistem sosial yang didasarkan atas

kesamaan asal usul, norma, nilai, keyakinan atau kepercayaan, simbol, dan praktik

budaya yang berasal dari Tiongkok yang sudah menjadi warga negara Indonesia yang

memiliki hak dan kewajiban yang sama dan sudah diakui secara legal sebagai salah

satu suku (etnis) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sementara itu, etnis Tionghoa dalam

disertasi ini adalah etnis Tionghoa yang ada di Desa Pupuan, Tabanan, Bali yang

dijadikan lokasi penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas maka pengertian konsep “relasi etnis Tionghoa dan

etnis Bali” yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah hubungan atau relasi dua

kelompok sosial (komunitas) yang memiliki asal usul yang secara historis berbeda,

52

sehingga diikat oleh norma, nilai, keyakinan atau kepercayaan, simbol ataupun

praktik budaya yang berbeda pula, yakni etnis Tionghoa dan etnis Bali dan secara

etnisitas masing-masing etnis ini memiliki riwayat yang berbeda di Desa Pupuan.

2.2.4Etnopedagogik

Alwasilah (2008) mengatakan bahwa etnopedagogik adalah praktik

pendidikan berbasis pengetahuan lokal dalam berbagai aspek kehidupan.

Etnopedagogik memandang pengetahuan atau kearifan lokal (indigenous knowledge,

local wisdom) sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan

untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan oleh Alwasilah (2008) bahwa

kearifan lokal adalah koleksi fakta, konsep, keyakinan, dan persepsi masyarakat

terhadap lingkungan mereka dan secara singkat dikatakan olehnya bahwa kearifan

lokal adalah proses bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan,

dikelola, dan diwariskan.

Etnopedagogik juga didefinisikan sebagai model pembelajaran lintas budaya.

Melalui pendidikan itu peserta didik (masyarakat) akan mendapatkan pemahaman

tentang nilai-nilai universal dan melalui pendekatan etnopedagogik itu akan

didapatkan pula nilai-nilai lokal yang dapat digunakan sebagai sumber inofasi dan

keterampilan yang dapat diberdayakan untuk menghadapi kehidupan yang semakin

kompleks ini. Etnopedagogik ini juga berkaitan erat dengan pendidikan multikultural,

yang memuat perangkat kepercayaan yang memandang penting kearifan lokal dan

53

keberagaman yang dimiliki oleh komunitas etnis untuk membentuk gaya hidup,

pengalaman sosial, identitas pribadi dan kelompok sosial.

Berdasarkan paparan di atas maka konsep “etnopedagogik” dalam disertasi ini

adalah sebuah model atau pola dalam praktik pendidikan berbasis pengetahuan lokal

atau kearifan lokal (indigenous knowledge, local wisdom) yang ada pada masyarakat

Desa Pupuan, baik dari etnis Tionghoa maupun etnis Bali,dalam berbagai aspek

kehidupannya yang dapat digunakan sebagai sumber inofasi dan keterampilan yang

dapat diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat termasuk mempertahanakan

kehidupan yang harmonis agar tetap ajeg.

2.3 Landasan Teori

Dalam disertasi ini digunakan berbagai teori sebagai pijakan atau tuntunan

untuk memecahkan berbagai masalah dan teori ini digunakan sebagai kerangka acuan

yang dapat mengarahkan penelitian yang dilakukan sesuai dengan pendekatan kajian

budaya. Dalam mengaplikasikan teori digunakan pendekatan yang bersifat eklektik,

yaitu dipergunakan teori utama terlebih dahulu, selanjutnya baru digunakan teori-

teori lain sebagai penunjang atau pelengkap untuk mendapatkan daya penjelas yang

lebih memadai.

Teori-teori yang dipergunakan dalam disertasi ini diambil dari teori-teori

sosial kritis posmodern, yang menurut Lubis (2014: 25), bahwa posmodernisme

memiliki ciri terpenting, yaitu menolak pandangan fundasionalisme seperti

pandangan kaum positivisme logis dengan unifeild science-nya. Dikatakan pula

54

bahwa Posmodernisme juga menolak ilmu pengetahuan yang dianggap bebas nilai,

tidak mengakui keterlibatan subjek, dan anggapan bahwa bahasa adalah cermin

realitas.

Lubis (2014) selanjutnya mengatakan bahwa ketika posmodernisme

menerima keanekaragaman paradigma (perspektif dalam mengobservasi realitas),

maka kebenaran ilmu pengetahuan pun tidak bersifat tunggal, tidak tetap, akan tetapi

plural dan berubah, serta berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia.

Dengan demikian, sikap kritis yang dijadikan pijakan oleh posmodernisme adalah

dengan tegas menolak kebenaran tunggal yang bersifat terpusat dan justru lebih

pengakuan akan perbedaan-perbedaan pendapat yang tersebar di luar pusat atau yang

ada di pinggiran.

Namun, sebaliknya, posmodernisme mengakui keterlibatan objek dan subjek

dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mengakui pengaruh faktor

sosial historis pada subjek, mengakui “kekayaan kosakata” seseorang dalam

memahami dan menafsirkan berbagai fenomena kehidupan manusia dan sosial

budaya (teks) dan menerima keanekaragaman (pluralitas) paradigma ilmiah.

Demikian juga teori sosial kritis dapat dipergunakan untuk menguji secara

kritis kontradiksi atau pertentangan yang terjadi di masyarakat dan berupaya untuk

mencari sumber pemicunya dengan jalan membongkar hal-hal yang tersebunyi dan

menjadikan terang dan jelas secara eksplisit tentang relasi/interaksi etnis Tionghoa

dan etnis Bali sehingga dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan mengapa dapat

tercipta kehidupan yang harmonis di Desa Pupuan.

55

Untuk maksud tersebut maka ada beberapa teori utama yang digunakan

membedah atau menganalisis masalah yang diangkat,yaitu (1) Teori Praktik dari

Pierre Felix Bourdieu, (2) Teori Power/Knowledge dan Genealogy dari Michel

Foucault, dan (3) Teori Pendidikan Kritis dari Habermas, Foucault, dan Paulo Friere.

Berikut dideskripsikan ketiga teori utama tersebut yang digunakan secara

eklektik dengan teori sosial kritis lainnya sehingga didapatkan daya penjelas yang

lebih memadai terhadap persoalan yang dibahas dalam disertasi ini.

2.3.1 Teori Praktik Pierre Felix Bourdieu

Pierre Felix Bourdieu lahir pada tanggal 1 Agustus 1930 di Desa Denguin,

Distrik Pyreness-Antantiques di bagian Barat Daya Prancis. Pandangan Bourdieu

dapat digunakan untuk memahami etnisitas dengan baik. Dikatakan pula olehnya

bahwa realitas etnik adalah realitas pertarungan simbolik etnisitas yang terjadi di

berbagai arena kehidupan, seperti sosial, ekonomi, dan politik.

Konsep “habitus” Bourdieu juga dapat digunakan untuk menganalisis

masyarakat yang di dalamnya terjadi pertarungan atau perjuangan untuk merebut

“dominasi simbolik” dari etnis tertentu agar dapat ddirikan hegemoni kelompok etnis

tertentu terhadap kelompok lainnya yang dianggap saingannya. Oleh karena itu,

dalam interaksi sehari-hari dalam kehidupan publik terjadi medan pertempuran atau

persaingan antaretnis dan perjuangan untuk meraih dominasi simbolik.

Modal (capital) dari teori Praktik Bourdieu amat penting juga digunakan

untuk menganalisis etnis dan relasi antaretnis, sebab modal itu memainkan peran

56

yang penting agar dapat mengilustrasikan kondisi objektif yang dimiliki aktor, yaitu

kondisi keberadaanya atau eksistensinya di dalam masyarakat pada umumnya sebagai

relasi dari modal-modal yang dimilikinya. Bourdieu juga dalam Teori Praktik-nya

merumuskan dua dimensi, yaitu (1) proses internalisasi yang dialami pelaku (aktor,

baik individu maupun kelompok), dan (2) pengungkapan dari segala sesuatu yang

telah terinternalisasi yang menjadi bagian dari diri si pelaku.

Internalisasi yang dialami pelaku tersebut berdasarkan pengalaman hidup

yang melekat dalam diri aktor (habitus) dalam berbagai arena. Oleh karena itu, setiap

praktik aktor adalah merupakan produk hasil dari interaksi antarhabitus dan arena.

Setiap arena mempunyai aturan-aturan tersendiri sehingga masing-masing aktor harus

mampu berjuang di arena tersebut. Dalam rangka mempertahankan eksistensinya itu

maka aktor harus memiliki kekuatan dan cara atau strategi untuk mempertahankan

eksistensinya di arena.

Berdasarkan pandangan Bourdieu tersebut maka dalam disertasi ini teorinya

digunakan untuk menganalisis data sehingga dapat membedah permasalahan yang

pertamadalam disertasi ini. Berikut adalah penjelasan lebih detail konsep-konsep dari

teori Praktik-nya Bourdieu.

2.3.1.1 Habitus

Pemahaman terhadap habitus sangat penting artinya untuk dapat memahami

mengapa seseorang atau kelompok orang (aktor) berprilaku atau bertindak seperti itu

dan berbeda dengan orang lain. Dengan demikian maka prilaku aktor satu dengan

57

yang lainnya tentu berbeda dan wajar terjadi sebab aktor dalam menjalankan

kehidupannya tidak bisa dilepaskan dari habitus-nya. Oleh karena itu,habitus

berfungsi sebagai penggambaran kecenderungan pelaku sosial, baik individu maupun

kelompok, untuk beraksi dan juga bereaksi atas segala sesuatu yang terjadi di

sekelilingnya.

Sejalan dengan itu, Calhoun (1993: 4) mengatakan bahwa habitus itu sebagai

sebuah sistem yang terdiri atas kecenderungan-kecenderungan tetap yang berlaku

pada diri individu sebagai pelaku sosial dalam kehidupannya yang membuatnya

melakukan praktik sosial dalam arena yang berbeda-beda. Sementara itu, Ritzer et al.

(2008: 522) mengatakan bahwa habitus secara sosiologis didefinisikan sebagai

“struktur mental atau kognitif” yang digunakan oleh aktor menghadapi kehidupan

sosial. Melalui habitus, aktor dibekali serangkaian skema atau pola yang

diinternalisasikan yang digunakan untuk merasakan, memahami, menyadari, dan

menilai dunia sosial.

Bourdieu (1990) juga mengatakan bahwa habitus itu sebagai opus operatum

atau hasil praktik dan modus operandi atau modus praktik. Sebagai ilustrasi tentang

habitus, oleh Alamsyah (2010; Sjaf, 2014: 65-66), dikatakan bahwa habitus itu adalah

prinsip dan nilai yang melekat pada diri agen seperti sikap disiplindan sikap

antikekerasan dan dapat berwujud dalam gerak-gerik tubuh yang khas seperti cara

berbicara dan berjalan.

Habitus juga dapat berubah-ubah karena ranah (arena) dapat mengondisikan

habitus dan habitus dapat mengklasifikasikan ranah atau arena. Dalam sistem

58

klasifikasi itu aktor mengorganisasikan tindakan sosialnya dan mempersepsikan serta

mengapresiasi tindakan sosial agen lain. Habitus itu melekat pada diri agen dan

sekaligus mewujud pada agen seperti terlihat pada cara bicara, berjalan, makan,

minum, dan sikap lainnya sehingga secara otomatis tidak disadari akan memandu

praksis sosialnya (Bourdieu, 1984: 466; 1992: 19).

Dengan demikian, habitus itu dibentuk dari pengalaman hidup aktor seperti

asal usul, pekerjaan, dan pendidikan. Oleh karena itu, habitus itu ada sejak lahir dan

berkembang seiring dengan agen memasuki dunia atau arena baru seperti sekolah,

dunia kerjaserta tidak dapat dielakkan bahwa arena dapat memengaruhi sikap agen,

namun tidak berarti mengarahkan sepenuhnya sikap agen. Habitus juga dapat

dijadikan rujukan atau pedoman bagi agendalam mengambil sikap pada suatu kondisi

atau arena tertentu.

Berdasarkan paparan di atas maka habitus itu digunakan dalam penelitian

disertasi ini agar dapat dipahami sikap dan perilaku etnis etnis Tionghoa seperti itu di

Desa Pupuan dan sudah barang tentu berbeda dengan sikap dan perilaku etnis Bali.

2.3.1.2 Ranah (Arena)

Ranahatau arena adalah sebuah wilayah yang bersifat dinamis atau mencair

yang di dalamnya terdapat pertarungan/kontestasi untuk mendapatkan posisi tertentu.

Kontestasi di arena itu dalam upaya mencapai posisi berkaitan erat dengan

kepemilikan modal dari pelaku sosial di dalam arena tersebut (Calhoun,1993: 5-6).

Setiap aktor tidak akan dapat lepas dari arena dan masing-masing arena itu memiliki

aturan/ketentuan tersendiri sehingga dapat mempengaruhi seseorang individu

59

ataupunkelompok berprilaku. Dengan demikian kontestasi antaraktor selalu berusaha

sedapat mungkin untuk menguasai/merebut kode-kode atau aturan-aturan agar dapat

menjadi pengendali permainan.

Aktor yang dominan tentu saja berusaha untuk mempertahankan posisinya,

sedangkan aktor yang posisinya marjinal juga berusaha untuk merebut kedudukan

yang lebih tinggi. Pada pertarungan ini masing-masing aktor memanfaatkan

modalnya dan habitus yang dimilikinya untuk meraih kedudukan yang lebih tinggi di

masyarakat. Oleh karena itu,dalam kontestasi pada arena tertentu setiap aktor harus

memiliki modal dan kemampuan strategi dalam menggunakan modal tersebut agar

aktor memperoleh dan dapat mempertahankan posisi yang diinginkan dalam arena

tertentu.Relasi yang terbangun antaraktor dalam arena yang bersaing lebih bersifat

relasional dibandingkan bersifat struktural.

Hal ini disebabkan karena arena bukanlah struktur yang bersifat statis dengan

berbagai batasan yang ketat tetapi arena terbentuk dari adanya kesamaan antaragen

sosial seperti bahasa, gaya hidup, minat, pengetahuan dan lainnya yang dapat bertemu

pada suatu titik tertentu. Oleh karena itu Bourdieu (1992: 97) mengatakan bahwa

arena adalah suatu jaringan yang terbentuk dari relasi objektif di antara posisi-posisi

yang ada sehingga hubungan antaraktor dalam arena lebih bersifat relasional daripada

struktural. Demikian pula karena arena sifatnya cair dan dinamis serta sulitnya

menentukan batas-batasnya maka tiap agen dapat menempati dan memposisikan diri

lebih dari satu ranah dalam waktu yang bersamaan.

60

Berdasarkan uraian di atas maka di Desa Pupuantentu saja ada kontestasi

antaraktor baik dari etnis Tionghoa maupun etnis Bali yang ingin mempertahankan

eksistensinya masing-masing dengan memainkan modalnya baik bersifat ekonomi,

budaya, sosial, dan simbolik serta menggunakan strategi masing-masing untuk

meraih kemenangan yang secara kasat mata tidak tampak sehingga perlu ditelusuri

lebih jauh dalam penelitian ini.

2.3.1.3 Modal

Konsep modal menurut Bourdieu melampau definisi dari pendekatan ilmu

ekonomi. Dengan demikian modal menurut Bourdieu meliputi barang-barang

material dan barang-barang simbolik. Begitu juga dijelaskan bahwa kedudukan atau

kekuatan agen baik individu atau lembaga dalam struktur sosial ditentukan oleh

modal-modal yang dimilikinya (Bourdieu, 1992).

Bourdieu lebih lanjut menjelaskan bahwa modal itu meliputi (1) modal

ekonomi, yaitu tingkat kekayaan material dan kekayaan aktor, yang juga meliputi

faktor produksi seperti kepemilikan tanah, teknologi, dan modal dalam arti uang; (2)

modal sosial, yaitu merupakan jaringan sosial yang memudahkan aktor untuk

menghimpun modal-modal lainnya. Secara sederhana modal sosial didefinisikan oleh

Bourdieu yaitu suatu posisi atau relasi dalam suatu kelompok serta jaringan-jaringan

sosial.

Bourdieu juga menegaskan bahwa modal sosial sangat tergantung pada

luasnya jaringan koneksi yang dapat dimobilisasi dengan efektif dan jumlah kapital

(ekonomi, kultural, dan simbolik) yang dimiliki suatu masyarakat; (3) modal budaya,

61

yaitu kepemilikan aktor atas benda-benda material yang dianggap memiliki prestise

tinggi, pengetahuan, dan ketrampilan yang diakui oleh otoritas resmi dan kebiasaan

seperti gaya pakaian, cara bicara, selera makan, dan sebagainya. Atau dengan kalimat

lain, yaitu modal budaya adalah kualifikasi-kualifikasi intlektual hasil dari sistem

pendidikan, atau diturunkan melalui konsep-konsep, seperti latar belakang keluarga,

kelas sosial, investasi-investasi, dan komitmen pada pendidikan; dan (4)modal

simbolik, yaitu simbol-simbol kebudayaan yang dapat memperkuat kedudukan agen

di antara agen-agen lainnya. Jadi keempat modal itu akan tetap eksis dan berfungsi

dalam arena dan memiliki kekuatan terhadap arena.

Pada bagian lain Bourdieu juga mengatakan bahwa modal juga sangat

menentukan reproduksi instrument yang terkandung dalam arena yang distribusinya

membentuk struktur arena tersebut. Akan tetapi modal itu juga memiliki kekuatan

terhadap pola dan keteraturan yang mengatur kerja arena, sehingga ia menentukan

keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh para aktor di dalam arena (Bourdieu,

1992). Selanjutnya Bourdieu (1986) mengatakan bahwa keberadaan modal ekonomi

dapat dipertukarkan dengan modal lainnya, sedangkan modal simbolik

memungkinkan agen memperkuat kedudukannya di dalam masyarakat.

Berdasarkan atas pandangan itu maka dapat dikatakan bahwa posisi

kekuasaan dan kedudukan aktor ditentukan oleh kepemilikan modal dan relasinya

dengan aktor lain. Semakin tinggi kualitas modal yang dimiliki aktor maka semakin

berpeluang untuk menjadi dominasi atau menduduki posisi supraordinat daripada

aktor yang kurang memiliki modal kemungkinan besar tetap pada posisi subordinat.

62

Dalam konteks itu pula dikaji di lapangan (Desa Pupuan) apakah antara etnis

Tionghoa dan etnis Bali terjadi kontestasi pada arena yang sama dalam upaya

mempertahankan eksistensinya masing-masing dengan memainkan ke empat modal

yang ada seperti dalam teori modal Bourdieu di atas.

2.3.1.4Strategi

Konsep “strategi” juga diperkenalkan oleh Bourdieu. Dalam pertarungan atau

kontestasi, strategi memegang peranan yang sangat penting. Konflik selalu terjadi di

dalam sebuah arena dan sesuatu yang sudah lazim terjadi. Dalam sebuah arena selalu

ada individu atau kelompok yang mendominasi dengan kekuatan modal yang

dimiliki. Kelompok yang bukan mendominasi selalu berusaha keras agar modal yang

dimiliki bisa bertahan, berkembang dan bisa dilestarikan.

Rusdiarti (2004:57-60) mengutif pandangan Bourdieu tentang bentuk strategi,

yaitu: (1) Strategi investasi biologis, yaitu strategi yang berkaitan erat dengan

pelestarian keturunan dan jaminan atas pewarisan modal kepada generasi yang

selanjutnya dengan tujuan mempersiapkan generasi berikutnya yang lebih baik. (2)

Strategi suksesif, yaitu usaha mewariskan harta bagi generasi berikutnya. Pewarisan

ini biasanya terkait dengan pewarisan modal ekonomi dan modal budaya. (3) Strategi

edukatif, yaitu usaha yang dilakukan oleh aktor untuk menghasilkan pelaku-pelaku

sosial baru yang bisa dengan cakap mewarisi modal yang dimiliki oleh aktor tersebut.

Selanjutnya Rusdiarti menguraikan strategi yang ke-(4) yaitu strategi invasi

ekonomi atau capital invation, yaitu bertujuan untuk mempertahankan dan

meningkatkan modal ekonomi yang sudah dimiliki sebelumnya, dan (5) Strategi

63

investasi simbolik, yaitu strategi yang berkaitan dengan semua tindakan pelestarian

kapital simbolik, yang bertujuan agar individu/kelompok mendapat pengesahan

dalam kehidupan sosialnya sebab semakin besar kapital simboliknya maka semakin

besar pula pengaruhnya pada kelompok sosial yang lain.

2.3.2 Teori Diskursus Kekuasaan/Pengetahuan dan Genealogi Michel Foucault

2.3.2.1 Teori Diskursus Kekuasaan/Pengetahuan

Michel Foucault dilahirkan di Poiters, Prancis pada tanggal 15 Oktober 1926.

Foucault adalah figur sentral dalam filsafat Prancis abad XX yang ide-idenya

diasosiasikan dengan aliran pascastrukturalisme. Pemikirannya sangat mempengaruhi

perkembangan kajian budaya kontemporer dan pemikirannya dipengaruhi sangat

kental oleh Nietzsche, yaitu Foucault berupaya untuk mengeksplorasi beraneka

macam praktik diskursif yang menancapkan kekuasaan atas tubuh manusia tanpa ada

keterikatan terhadap suatu tatanan struktural tertentu atau otoritas final yang tetap.

Foucault juga berikhtiar untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi historis dan

sejumlah aturan yang berkontribusi dalam pembentukan pelbagai wacana sekaligus

bekerjanya model kekuasaan/pengetahuan dalam praktik sosial yang salah satu

pencapainya adalah pengaturan makna. Sebagian besar karya Foucault berfokus pada

penyelidikan historis terhadap kekuasaan sebagai jejaring yang tersebar di dalam

tatanan sosial yang tidak selalu bersifat represif (menekan, menindas), namun juga

bersifat produktif (Barker, 2014: 101-102).

64

Pandangan Foucault di atas peneliti menilai sangat relevan digunakan dalam

disertasi ini didasari oleh argumentasi bahwa berbicara atau mengkaji realitas etnis

tidak dapat dipisahkan dengan wacana (diskursus) dan kekuasaan. Menurut Foucault,

definisi kekuasaan itu tidak dimiliki, melainkan diciptakan oleh hubungan

antarpengetahuan yang membangun posisi bagi mereka yang tunduk pada praktik-

praktik tertentu. Selanjutnya, juga dikatakan olehnya bahwa kekuasaan tidak melekat

pada struktur tertentu, melainkan ada di mana-mana baik individu maupun kelompok.

Foucault juga mengatakan bahwa karena wacana adalah konstituen dari kekuasaan

sehingga wacana dan praktik yang terkait dengan etnisitas senantiasa melekat makna

kekuasaan (Spencer, 2006: 99).

Foucault juga lebih banyak menekankan pada power/knowledge

(kekuasaan/pengetahuan) yang dapat diartikan bahwa kekuasaan itu dimiliki oleh

seseorang atau sekelompok orang jika ia memiliki pengetahuan itu sendiri. Akan

tetapi perlu diingat bahwa Foucault juga mengingatkan beberapa hal yang terkait

dengan teorinya sebagaimana dikemukakan oleh Bertens (2014:310-316), yaitu (1)

Kuasa bukanlah milik tetapi strategi;(2) Kuasa tidak dapat dilokalisasi tetapi ada di

mana-mana; (3) Kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi tetapi

terutama melalui normalisasi dan regulasi; dan (4) Kuasa tidak bersifat destruktif

melainkan produktif.

Berdasarkan pandangan teori Foucault maka masing-masing etnis yang ada di

Desa Pupuan tentu berusaha merebut kekuasaan untuk mendapatkan atau

mempertahankan diri pada posisi superior (superordinat) dan sedapat mungkin untuk

65

menghindari posisi sub-ordinat (imperior). Begitu juga ada kemungkinan dari etnis

mayoritas (etnis Bali) menggunakan wacana dan kekuasaan/ilmu pengetahuan untuk

meminggirkan etnis Tionghoa di daerah penelitian (Desa Pupuan) agar orang

mewed(etnis Bali) tetap mendominasi atau memegang hegemoni atas etnis Tionghoa

sebagai etnis pendatang (tamiu). Adanya upaya itu perlu dikaji dalam penelitian ini

apakah hal tersebut dilakukan oleh etnis mayoritas (etnis Bali) terhadap etnis

minoritas (etnis Tionghoa).

Konsep hegemoni yang dipopulerkan oleh Gramsci (1891-1937) juga dapat

digunakan untuk melengkapi teori Foucault, sebab menurut Gramsci,teori hegemoni

meliputi sarana kultural dan ideologis yang di dalamnya terdapat kelompok penguasa

atau dominan yang menjalankan dan melestarikan kekuasaannya dalam suatu

masyarakat melalui konsensus terhadap kelompok yang dikuasai atau yang

didominasi. Oleh karena itu, kebudayaan dan masyarakat tidak lain merupakan suatu

perwujudan dari upaya hegemoni yang akan diterima secara konseptual oleh yang

terhegemoni.

Teori Hegemoni dari Gramsci digunakan pada disertasi ini dengan

argumentasi bahwa teori ini dianggap relevan untuk membedah permasalahan yang

berhubungan dengan kekuasaan dalam konteks relasi dua etnis yang berbeda

kemungkinan besar ada permainan kuasa di dalamnya sehingga terdapat pihak yang

menghegemoni dan pihak yang terhegemoni.

Menurut Piliang (2010: 71) bahwa hegemoni secara konvensional diartikan

sebagai suatu sistem kekuasaan atau dominasi politik dan dalam tradisi Marxisme

66

istilah hegemoni diperluas pengertiannya ke arah hubungan kekuasaan di antara

kelas-kelas sosial khususnya kelas berkuasa (ruling class). Piliang (2010: 73) juga

menegaskan bahwa prinsip hegemoni dibangun didasarkan atas demokrasi yang

dibentuk antara kelompok penguasa dengan kelompok yang dikuasai sehingga

tercipta masyarakat sipil. Dikatakan pula olehnya bahwa dalam masyarakat sipil itu

pandangan hidup kelas yang dikuasai bukanlah pandangan kelas hegemoni yang

dipaksakan secara pasif, tetapi merupakan artikulasi dari berbagai pandangan hidup

yang ada dari berbagai kelompok sosial yang kemudian disatukan dalam sebuah

artikulasi yang konduktornya adalah kelas hegemoni.

Gramsci berpandangan bahwa hegemoni merupakan kepemimpinan budaya

yang dijalankan oleh kelas penguasa dan hegemoni itu bukanlah hubungan dominasi

dengan mempergunakan kekuasaan tetapi hubungan yang didasarkan atas persetujuan

dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Selanjutnya Gramsci juga

mengatakan bahwa dominasi kekuasaan itu harus diperjuangkan melalui kekuatan

senjata dan juga melalui penerimaan publik, yaitu ide masyarakat berkuasa oleh

masyarakat luas yang diekspresikan melalui apa yang disebut opini publik (Ritzer,

2010: 300).

Barker (2014: 119-121) mengatakan bahwa hegemoni dapat dipahami dalam

kerangka strategi di mana pandangan tentang kenyataan dan kelompok sosial yang

menjadi panutan yang sedang dipertahankan seperti kelas, sek, etnis atau nasionalitas.

Akan tetapi harus dilihat dalam kerangka relasional dan sesuatu secara inheren tidak

67

stabil mengingat hegemoni adalah kesepakatan bersifat sementara dan serangkaian

aliansi antarkelompok sosial yang dimenangkan dan bukan diberikan.

Hegemoni itu terus menerus dimenangkan dan dinegosiasi ulang secara

konstan sehingga budaya adalah wilayah atau arena konflik dan perjuangan untuk

memperoleh makna. Lebih jauh Barker mengatatakan bahwa hegemoni itu bukanlah

suatu entitas yang bersifat statis melainkan serangkaian diskursus dan praktik yang

terus menerus berubah secara instrinsik terikat pada kekuasaan sosial. Oleh karena

hegemoni itu terus menerus harus dimenangkan dan bahkan diciptakan maka

kemungkinan pula akan adanya perlawanan atau resistensi yaitu terciptanya blok

kontra hegemoni yang dilakukan oleh kelompok atau kelas sub-ordinat (kelompok

termarjinalkan) atau kelompok minoritas.

Berdasarkan uraian di atas maka konsep power/knowledge dan hegemoni

besar kemungkinannya ikut berperan atau bermain di dalamnya sehingga terciptanya

sebuah harmoni dalam kehidupan dua etnis berbeda, yaitu etnis Tionghoa sebagai

etnis minoritas dan etnis Bali sebagai etnis mayoritas di lokasi penelitian yaitu Desa

Pupuan. Dengan demikian kedua teori tersebut dapat digunakan untuk membedah

berbagai alasan penyebab terciptanya harmoni dan bentuk relasi kuasa yang terjadi di

antara etnis Tionghoa dan etnis Bali sehingga ditemukan dinamikanya.

2.3.2.2 Teori Genealogi

Foucault menggunakan konsep “genealogy” untuk meneliti relasi kuasa dan

kesinambungan serta patahan wacana yang bermain dalam kondisi-kondisi historis

tertentu. Oleh karena itu Foucault diakui oleh banyak kalangan sebagai orang yang

68

berjasa menemukan genealogi subjek modern, yang ia lakukan dengan melacak dan

menelusuri jejak-jejak sejarah. Foucault memperlakukan subjek sebagai subjek

historis sehingga subjek dikenali dan dipahami sebagai produk sejarah.

Foucault mengatakan bahwa tugas genealogi adalah menelaah cara-cara di