5

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dana Pensiun

Undang – Undang dana pensiun yang dikeluarkan tahun 1992 yaitu

Undang – Undang No 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Tujuan di

keluarkannya Undang – Undang tersebut untuk memberikan jaminan kepastian

dalam penyelenggaraan program pensiun. Menurut Undang – Undang ini dana

pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang

menjanjikan manfaat pasti (Pasal 1 ayat 1). Program pensiun bertujuan untuk

memberikan kesinambungan penghasilan di hari tua bagi karyawan.

Secara kelembagaan dana pensiun dapat di bedahkan menjadi 2 jenis,

yaitu Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang merupakan dana pensiun

yang di bentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa dalam hal ini untuk

menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik

karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa sedangkan Dana pensiun Pemberi

Kerja (DPPK) merupakan dana pensiun yang di bentuk oleh badan yang

mempekerjakan karyawan selaku pendiri. (Hari Sunarto, 2007;3). Dalam DPPK di

kenal dua program pensiun yaitu program pensiun manfaat pasti (PPMP) dan

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Program Pensiun Manfaat Pasti

Dalam KepMenKeu No 91/PMK.05/2005 di jelaskan bahwa manfaat

pensiun adalah merupakan pembayaran berkala yang di bayarkan kepada peserta

pada saat dan dengan cara di tetapkan dalam peraturan dana pensiun. (Pasal 1 ayat

14) sedangkan Program Pensiun merupakan suatu program yang mengupayakan

manfaat pensiun bagi peserta (Pasal 1 ayat 2). Menurut Sudjono (1998:8)

menyatakan bahwa pada hakikatnya di laksanakannya suatu program pensiun

adalah untuk mengajak masyarakat mempersiapkan diri dalam menghadapi masa

6

tua dan untuk mengajak masyarakat menabung dalam menyisihkan sebagian dari

pendapatan yang di peroleh selama masih aktif bekerja.

Dalam PPMP rumus manfaat pensiun sudah ditetapkan dalam peraturan

dana pensiun, sedangkan besar iuran yang di tetapkan berdasarkan perhitungan

aktuaria, kecuali iuran peserta yang di tetapkan dalam peraturan dana pensiun atau

besar iuran adalah perkiraan kebutuhan dana yang harus disisihkan sekarang

untuk merealisasikan pembayaran manfaat pensiun.

Tabel 2.1

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

Jenis Manfaat Pensiun Keterangan

Manfaat Pensiun Normal

(MPN)

Dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya

setelah peserta mencapai usia pensiun nromal atau

sesudahnya dan berakhir pada bulan berikutnya

setelah pensiunan meninggal dunia

Manfaat Pensiun di Percepat

(MPD)

Dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya

setelah peserta berhenti bekerja dalam jangka

waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapai usia

pensiun normal dan berakhir pada bulan

berikutnya setelah pensiunan meninggal dunia

Manfaat Pensiun Cacat

(MPC)

Dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya

setelah peserta berhenti bekerja karena cacat dan

berakhir pada bulan berikutnya setelah pensiunan

meniggal dunia

Manfaat Pensiun di Tunda

(MPD)

Dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya

setelah peserta mencapai usia pensiun normal atau

atas permintaan peserta dimulai bulan berikutnya

setelah peserta mencapai usia pensiun normal dan

berkahir pada bulan selanjutnya sejak pensiun

meninggal dunia

Sumber: Peraturan Dana Pensiun DPSK, DPSW dan DP-GKJ

7

Program pensiun manfaat pasti (PPMP) lebih pasti penerimaan karena

memiliki rumus penetapan dari awal oleh peraturan dana pensiun yaitu:

MP = MK × F × PhDP

Keterangan:

MP = Manfaat Pensiun

MK = Masa kerja

F = Faktor penghargaan

PhDP = Penghasilan dasar pensiun

Dalam buku yang berjudul pendidikan dan pelatihan dana pensiun

(Siswosudarmo; 2014) berisi tentang aspek – aspek yang terkait terhadap program

pensiun manfaat pasti antara lain:

Tabel 2.2

Aspek – Aspek dalam PPMP

Aspek Program Pensiun Manfaat Pasti Keterangan

Manfaat pensiun Besarnya manfaat pensiun yang

sudah pasti, tidak ada resiko

besarnya manfaat pensiun bagi

peserta.

Dalam PPMP besarnya

manfaat pensiun sudah di

tetapkan dalam peraturan

dana pensiun dalam

bentuk rumus yang lebih

di sukai peserta.

Iuran Pensiun Besarnya Iuran pemberi kerja

tidak pasti ( di hitung oleh

aktuaris) ada resiko pendanaan

sepenuhnya.

Iuran pemberi kerja tidak

pasti karena sangat

tergantung dari

kecukupan dana, jika

terjadi defisit merupakan

tanggung jawab pemberi

kerja.

Past Service

Liability

Arahan investasi di tetapkan

oleh pendiri.

Pendiri mempun

yai kewenangan dalam

menentukan batasan

8

arahan investasi

Risiko Investasi Tanggung jawab pemberi kerja Ketik hasil investasi lebih

kecil dari yang di

harapkan, kemungkinan

kualitas pendanaan

menjadi unfunded

sehingga pemberi kerja

menambah iuran agar

menjadi funded.

Laporan Aktuaris Mutlak di perlukan sejak awal

pembentukan DP dan secara

periodik. Laporan aktuaris untuk

menghitung besarnya iuran dan

valuasi dana, konsekuaensi ada

biaya untuk aktuaris.

Untuk menghitung berapa

kekayaan yang ada,

berapa kewajiban yang

harus di penuhi dan

berapa iuran yang harus

di bayar.

Sumber: Sujat Siswosudarmo

Dalam kepesertaannya Hak atas manfaat pensiun di gambarkan dalam

sebuah tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

Kepesertaan dan Hak atas Manfaat Pensiun pada PPMP Masa kepesertaan UPD UPN BUPM

0 Th 3 Th 46 Th 55 Th 60 Th

Sekurang-kurangnya

berhak atas iuran

peserta sendiri dan

hasil

pengembangannya

HAK ATAS

PENSIUN

DITUNDA

MANFAAT

PENSIUN

DIPERCEPAT

MANFAAT

PENSIUN

NORMAL

9

Sumber: Sujat Siswosudarmo, Januari 2003

UPD : Usia Pensiun Dipercepat

UPN : Usia Pensiun Normal

BUPM : Batas Usia Pensiun Maksimum

10

Organ Dana Pensiun

Sebagai badan hukum, dana pensiun memiliki hak dan kewajiban serta

dapat melakukan hubungan hukum, inilah yang melakukan fungsi sebagai alat

kelengkapan dan pensiun untuk mencapai tujuannya. Organ dana pensiun terdiri

dari pendiri, pengurus, dan pengawas.

Tabel 2.4

Organ Dana Pensiun

Pendiri

Pengawas

Pengurus

Keterangan Organ atau alat

kelengkapan dana

pensiun untuk

memegang segala

kewenangan yang tidak

di serahkan kepada

dewan pengawas dan

pengurus

Di tetapkan sebagai

keputusan dari pendiri

dengan diikuti

pernyataan tertulis

untuk melakukan

pengawasan

pengelolaan dana

pensiun sesuai dengan

undang – undang dan

peraturan yang berlaku.

Sebagai penyelenggara

dan pengelola dana

pensiun, dalam melakukan

tugas dan kewajibannya

bertanggung jawab kepada

pendiri.

Kewajiban - Membayar Iuran

yang terdiri dari

Iuran normal dan

Iuran Tambahan

- Melaporkan

jumalah tenaga

kerja yang di

ikuti selambat –

lambatnya 30

hari sesuah

terjadi

perubahan

- Menyetor selurh

iuran peserta

yang si pungut

setiap bulannya.

- Mengakui

sebagai hutang

- Membuat

peryataan

tertulis tentang

ketersediaannya

di tunjuk

sebagai anggota

dewan

pengawas.

- Bersama

pengurus

membicarakan

secara berkala

pendapat dan

saran peserta

mengenai

perkembangan

portofolio

investasi.

- Mengelola dana

pensiun dengan

mengutamakan

kepentingan

peserta dan pihak

lainnya atas

manfaat pensiun.

- Menyusun RAPB

tahun yang akan

datang.

- Memelihara buku

catatan, dokumen

yang di perlukan

dalam pengelolaan

dana pensiun.

- Bertindak teliti,

terampil dan

cermat dalam

11

atas iuran peserta

dan iuran

pemberi kerja

yang belum di

setor

- Melaporkan

hasil

pengawasan

kepada pendiri.

pengelolaan dana

pensiun.

- Menyampaikan

laporan kepada

pendiri dan

keterangan kepada

dewan pengawas..

- Menyampaikan

secara berkala

kepada menteri.

Tanggung

jawab

- Menjaga

kelangsungan

penyelengaraan

dana pensiun.

- Memenuhi

pendanaan agar

kewajiban

pembayaran

manfaat pensiun

peserta

terpenuhi.

- Melakukan

pemeriksaan

berkala atas

buku catatan

dan dokumen

yang menjadi

bukti

pengelolaan

keuangan dan

invetasi dana

pensiun.

- Menunjuk

akuntan publik

untuk

melakukan

audit terhadap

laporan

keuangan dana

pensiun.

- Menunjuk

aktuaris untuk

menyusun

laporan aktuaris

dana pensiun.

- Pengurus

bertanggung jawab

kepada pendiri atas

pengelolaan dana

pensiun sesuai

peraturan dana

pensiun.

- Pengurus masing –

masing atau

bersama – sama

bertanggung jawab

secara pribadi atas

segala kerugian

yang timbul akibat

tindakan pengurus

yang melanggar

atau melalaikan

tugas dan

kewajiban

sebagimana

ditepakan dalam

peraturan dana

pensiun.

Sumber: BAPEPAMLK

Kedudukan pengurus/pengawas berada di bawah pendiri dana pensiun.

Pengurus/pengawas di tunjuk oleh pendiri berdasarkan surat keputusan

kepengurusan. Pengurus/pengawas bertanggung jawab kepada dan di berhentikan

oleh pendiri berdasarkan arahan dan ketentuan dari pihak yang terutang dalam

12

peraturan dana pensiun dari arahan investasi. Perbuatan menjalankan urusan yang

mempunyai konsukuensi pendanaan atau harus mendapatkan persetujuan pendiri,

karena hakekat dana pensiun adalah lembaga yang mendapat kepercayaan untuk

mengelola dana milik peserta.

Prinsip Pendanaan dalam PPMP

Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiataanya mengelola dana

pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri.

Penghimpunan dana melalui iuran yang di potong dari gaji karyawan dan iuran

dari pemberi kerja, yang kemudian dana yang terkumpul oleh dana pensiun di

usahakan lagi dengan menginvestasikan ke berbagai sektor yang dapat

menguntungkan perusahaan yang mengelola dana pensiun (Ibid, 8)

a. Dana awal

b. Iuran normal

Sumber utama kekayaan Dana Pensiun, untuk mendanai dari nilai

sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada tahun yang

bersangkutan sesuai dengan mentode perhitungan aktuaris yang di

gunakan. Jenis Iuran normal terdiri dari:

- Iuran pemberi kerja

Iuran yang di bayarkan oleh pemberi kerja dan di tetapkan dengan

perhitungan aktuaris.

- Iuran Peserta di bayarkan oleh peserta dan di tetapkan dalam peraturan

dana pensiun.

- Iuran tambahan ( Khusus untuk dana pensiun yang mengalami defisit,

yang merupakan kewajiban pendiri untuk memberikan iuran

tambahan).

c. Hasil Pengembangan (Investasi)

Pengaturan investasi dana pensiun berdasarkan Keputusan menteri

keuangan No.199/PMK.018.2008 di mana dana pensiun hanya bisa

berinvestasi sesuai instrumen – instrumen yang telah di tetapkan oleh

menteri keuangan. Dalam aturan yang telah di terbitkan 5 desember

13

2008 di tetapkan instrumen investasi yang diperbolehkan untuk dana

pensiun, terdiri dari surat berharga negara, tabungan pada bank,

deposito on call pada bank, sertifikat deposito pada bank, sertifikat

bank Indonesia, saham yang tercata pada bursa efek di Indonesia,

obligasi yang tercatat di bursa efek indonesia, efek bangunan aset dari

kontrak investasi kolektif, unit penyertaan dana investasi , kontrak opsi

saham, penempatan langsung pada saham, tanah di Indonesia, atau

bangunan di Indonesia.

Selanjutnya pendiri bertanggung jawab terhadap jumlah dana tersebut

sejalan dengan bertambahnya dan berubah jumlah kewajiban yang harus di bayar

atau di penuhi.

Perhitungan-perhitungan Keuangan

A. Analisis-analisis

Menurut kamus Akuntansi (2008;48) analisis adalah melakukan evaluasi

terhadap kondisi dari pos – pos atau ayat – ayat yang berkaitan dengan akuntansi

dan alasan alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. Dengan

adanya kegiatan analisis kita melakukan proses penilaian yang kritis dan

mendasar terhadap suatu masalah sehingga dapat menginterprestasikan masalah

tersebut sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan.

B . Rasio Pendanaan

Dalam Refreshing Course sertifikasi pengurusan dana pensiun, Rasio

pendanaan adalah rasio keuangan yang menunjukan kemampuan dana pensiun

untuk memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun untuk pesertanya

(Kadarisma,2003;10).

Dengan menggunakan rasio kecukupan dana dapat menjadi alat ukur

bagaimana mengetahui kemampuan dana pensiun dalam memenuhi

kewajibannya.

14

Menurut Kadarisma dalam Refreshing Course sertifikasi pengurusan dana

pensiun (2003;10) terdapat 3 kondisi dalam pengendalian rasio pendanaan di dana

pensiun.

Tabel 2.5

Kondisi Pengendalian Rasio Pendanaan

Kondisi Rasio Pendanaa Posisi Keterangan

I = 100 % Terpenuhi Jumlah Kekayaan untuk

pendanaan yang di miliki

oleh dana pensiun sama besar

dengan kewajiban aktuarinya.

II > 100% Surplus Jumlah kekayaan untuk

pendanaan lebih besar dari

jumlah kewajiban aktuaria

III < 100% Defisit Jumlah ini terjadi akibat

besaranya kekayaaan untuk

pendanaan kurang dari

kewajiban aktuaria.

Sumber: Kadarisma,2003

C. Perhitungan Aktuaria

Dalam kegiatan penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti wajib di

butuhkan seorang aktuaris. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No 510/KMK.06/2002 pengertian aktuaris adalah seorang yang

berdasarkan pendidikan dan pengetahuannya dalam rangka penilaian dan

pembiayaan program pensiun, dan bekerja pada perusahaan konsultan aktuarias

15

yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan sesuai peraturan

peraturan yang berlaku. Dalam hall ini aktuaris dapat mengaplikasikan ilmu

keuangan dan teori statistika untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut

analisis kejadian masa depan yang berdampak pada segi finansial, khususnya

yang berhubungan dengan besar pembayaran pada masa depan dan kapan

pembayarannya di lakukan pada waktu yang tidak pasti.

Kewajiban aktuaria merupakan kewajiban dan pensiun yang di hitung

berdasarkan anggapan bahwa dan pensiun berlangsung sampai terpenuhinya

seluruh kewajiban kepada peserta dan pihak pihak yang berhak (Keputusan

Menteri Keuangaan No.510/KMK.06/2002 pasal 1 ayat 5). Tugas Aktuaria adalah

menjabarkan dengan baik rumus rumus kapan seseorang harus melakukan klaim

dan menghitung nilai premi dan nilai klaim secara analitis bukan intuisi semata.

Dana di wajibkan oleh menteri keuangan untuk menyampaikan laporan

aktuaria sekurang kurangnya tiga tahun sekali. Aktuaris melakukan perhitungan

terutama tiga tahun sekali. Aktuaris melakukan perhitungan terutama untuk

memperoleh angka tentang:

(1) Besar kewajibanaktuaris atau masa kekrja lalu (PSL)

(2) Kewajiban masa kerja yang akan datang dan iuran normal (PSL)

Dua angka perhitungan tersebut sangat pentinguntuk mementukan

kebijakan dan rencana kerja dana pensiun yang akan datang khususnya

baik terjadi defisit dan pada saat terjadi kenaikan pensiun masa kerja yang

akan datang. Hasil perhitungan aktuaria selalu berkaitan dan bergantung

dengan metode (andalan) yang di pakainya. Aktuaris dalam menghitung

ketersediaan dana dan kewajiban di dasari pada asumsi sebagai berikut:

Asumsi ekonomis

1. Tingkat bunga teknis (Perolehan investasinya)

2. Tingkat kenaikan PhDP dan Manfaat Pensiun (PhDP)

3. Tingkat kenaikan batas maksimum PhDP

4. BiaPeya operasi = a % (∑ IuranhDP + Pengembangan)

16

5. Margin mis 4% = (Perolehan investasi – Pertumbuhan PhDP)

Asumsi Decremental

1. Pensiun normal, pensiun percepat,pernsiun di perlambat.

2. Tingkatmortalita peserta aktif dan eserta pasif (pensiunan)

3. Tingkat pengundura diri

Asumsi – Asumsi lain

1. Struktur keluraga

2. Perbedaan usia antara pesertadan isteri/suami

3. Biaya administrasi

4. Peserta baru di masa yang akan datang

5. Dan lain lain