13

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Sikap dan Perilaku (Theory of Attitude and Behavior)

Teori sikap dan perilaku yang dikembangkan oleh Triandis (1980), menyatakan

bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh sikap yang terkait dengan apa yang orang-

orang ingin lakukan serta terdiri dari keyakinan tentang konsekuensi dari melakukan

perilaku, aturan-aturan sosial yang terkait dengan apa yang merka pikirkan akan

mereka, dan kebiasaan yang terkait dengan apa yang mereka biasa lakukan (Chandra

dan Ramantha, 2013).

Arumsari (2014) menyatakan bahwa sikap dapat dipelajari, sikap memberikan

dasar perasaan bagi hubungan antara pribadi kita dengan orang lain, dan sikap adalah

pernyataan evaluatif, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang

obyek, orang atau peristiwa

Teori sikap dan perilaku mampu mempengaruhi auditor untuk mengelola faktor

personalnya sehingga mampu bertindak jujur, tidak memihak pada suatu kepentingan

tertentu, berpikir rasional, bertahan meskipun dalam keadaan tertekan, berperilaku

etis dengan senantiasa mengindahkan norma-norma profesi dan norma moral yang

berlaku yang nantinya akan mempengaruhi auditor dalam mengambil opini yang

sesuai (Chandra dan Ramantha, 2013).

14

2.1.2 Auditing

Mulyadi (2002) menyatakan auditing adalah suatu proses sistematik untuk

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan

tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat

kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Tujuan auditing pada umumnya adalah memberikan suatu pernyataan

pendapat mengenai apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar,

dalam segala hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Auditor bekerja dengan cara menarik sebuah kesimpulan dari suatu proses auditing.

Berkualitas atau tidaknya hasil pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan

akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya

keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan (Hidayat, 2011)

2.1.3 Jenis-jenis Auditor

Auditor dapat dibedakan menjadi tiga jenis menurut Yusup (2010: 17), yaitu

sebagai berikut:

1) Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan

negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia auditor pemerintah dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu:

15

a) Auditor eksternal pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23 ayat 5 Undang-undang

Dasar 1945 yang berbunyi “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang

keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang

pengaturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu

diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

b) Auditor internal pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat

Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang dilaksanakan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal

Departemen/LPND, dan Badan Pengawasan Daerah.

2) Auditor Internal

Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh

karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas utama

auditor internal ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat di

mana ia bekerja. Auditor internal berkewajiban memberi informasi kepada

manajemen yang berguna untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan

efektifitas perusahaan.

3) Auditor Independen atau Akuntan Publik

Tugas utama auditor independen atau akuntan publik adalah melakukan fungsi

pengaudian atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan

ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan terbuka yaitu perusahaan yang

menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, perusahaan-

16

perusahaan besar, dan juga pada perusahaan-perusahaan kecil, serta organisasi-

organisasi nirlaba. Praktik sebagai akuntan publik harus dilakukan melalui suatu

KAP yang telah mendapat ijin dari Departemen Keuangan.

2.1.4 Akuntan Publik

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri

keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik sebagaimana diatur dalam UU

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

443/KMK.01/2011. Berdasarkan PSA No. 02 seksi 110, akuntan publik mempunyai

tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh

keyakinan memadai (reasonable assurance) tentang apakah laporan keuangan bebas

dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

Akuntan publik tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan

audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan

oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan.

Akuntan publik juga bertanggung jawab untuk menyatakan pendapat atas laporan

keuangan.

Menurut Febrianty (2012), terdapat empat tingkatan atau level jabatan yang

dapat diemban akuntan publik dalam KAP. Masing-masing level memiliki tugas dan

wewenang yang berbeda, yaitu seperti pada Tabel 2.1.

17

Tabel 2.1 Tingkatan Staf dan Tanggung Jawab Pekerjaan Akuntan Publik

Tingkatan Staf Masa kerja Tanggung Jawab Pekerjaan

Junior Auditor atau

Staff Assistant

0-2 tahun Mengerjakan sebagian besar pekerjaan

audit detail.

Senior atau

Incharge Auditor

2-5 tahun Mengkoordinasikan dan bertanggung

jawab terhadap pekerjaan lapangan audit

termasuk supervisor dan memeriksa

pekerjaan.

Manajer 5-10 tahun Membantu dalam merencanakan dan

mengatur audit, memeriksa pekerjaan

senior dan mengukur hubungan dengan

klien. Manajer juga mungkin bertanggung

jawab untuk lebih dari satu kesepakatan

pada saat yang sama.

Partner 10 tahun ke

atas

Memerika pekerjaan audit keseluruhan

dan terlibat dalam keputusan audit yang

signifikan. Partner adalah pemilik

perusahaan oleh karenanya bertanggung

jawab juga atas pelaksanaan audit dan

pemberian pelayanan terhadap klien.

2.1.5 Gambaran Umum Kantor Akuntan Publik

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK 06/2002 pada

tanggal 30 September 2002, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang

telah memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam

memberikan jasanya.

18

a) Bentuk Usaha Kantor Akuntan Publik

Bentuk usaha KAP yang dikenal di Indonesia menurut Jusup (2010: 19) ada

dua jenis yaitu sebagai berikut:

1) KAP dalam bentuk usaha sendiri

KAP bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan.

Penanggung jawab KAP ini adalah akuntan publik yang bersangkutan.

2) KAP dalam bentuk usaha kerjasama

KAP bentuk ini menggunakan nama sebanyak-banyaknya tiga nama akuntan

publik yang menjadi rekan atau partner dalam KAP bersangkutan. Penanggung

jawab akuntan publik ini adalah dua orang atau lebih akuntan yang masing-

masing merupakan rekan atau partner dan salah seorang bertindak sebagai rekan

pimpinan.

KAP mempunyai tanggung jawab yang lebih jelas dan lebih banyak

persyaratan profesional yang harus dipenuhi oleh KAP daripada organisasi lainnya

karena tanggungjawabnya lebih besar terhadap pemakai laporan audit. KAP

mempunyai hak legal untuk melaksanakan laporan keuangan berdasarkan peraturan

yang berlaku. Bentuk hukum suatu kantor akuntan publik dapat berupa perusahaan

perseorangan atau persekutuan. KAP memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga

merupakan hal penting bagi auditor yang bekerja di KAP memiliki independensi dan

kompetensi yang tinggi.

19

b) Jasa-jasa Kantor Akuntan Publik

Mulyadi (2002:4) menyebutkan bahwa KAP menyediakan berbagai macam

jasa bagi masyarakat yang dapat digolongkan ke dalam dua kelompok: jasa atestasi

dan jasa nonatestasi. Jasa atestasi adalah jasa profesional independen yang

meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa-jasa tambahan

yang biasanya diberikan oleh KAP meliputi jasa akuntansi dan pembukuan, jasa

perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen. Jasa-jasa yang diberikan KAP tersebut

akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Jasa Atestasi

Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang

independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam

semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa atestasi yang

diberikan KAP berkaitan dengan penerbitan laporan yang memuat suatu

kesimpulan tentang keadaan asersi atau pernyataan tertulis berisi kesimpulan

tentang kendala asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain,

dilaksanakan melalui audit, pemeriksaan, review, dan prosedur yang disepakati

bersama. Keempat jasa atestasi yang dapat diberikan oleh suatu KAP antara lain:

a) Audit

Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan

keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen

entitas tersebut. Atas dasar audit yang dilaksanakan terhadap laporan

keuangan historis suatu entitas, auditor menyatakan pendapat mengenai

20

apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal

yang material, posisi keuangan dan hasil usaha entitas sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum.

b) Pemeriksaan (examination)

Auditor dalam melaksanakan penugasaan jasa ini memberikan pendapat atas

asersi-asersi suatu pihak sesuai kriteria yang ditentukan.

c) Penelahaan (review)

Jasa review atau pengkajian terutama terutama dilakukan dengan wawancara

dengan manajemen dan analisa komparatif informasi keuangan suatu

perusahaan.

d) Prosedur yang disepakati bersama (agreed-upon procedurs)

Lingkup kerja jasa ini lebih sempit dari audit atau examination.

Kesimpulannya yang dibuat atas hal tersebut harus berbentuk tingkatan

temuan, keyakinan negatif atau keduanya.

2) Jasa Nonatestasi

Jasa nonatestasi meliputi jasa review laporan keuangan, jasa kompilasi laporan

keuangan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa perpajakan, yaitu lebih rinci

dijelaskan sebagai berikut.

a) Jasa review laporan keuangan

Review laporan keuangan merupakan salah satu jasa yang diberikan KAP

untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi

material yang harus dilaksanakan agar laporan keuangan tersebut sesuai

21

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atas baris akuntansi

komperehensif lainnya.

b) Jasa kompilasi laporan keuangan

KAP dapat melakukan kompilasi laporan keuangan berdasarkan catatan data

keuangan serta informasi lainnya yang diberikan manajemen suatu entitas

ekonomi. KAP tidak memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajiban

laporan keuangan atas suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut.

Tanggung jawab atas laporan keuangan sepenuhnya terdapat pada manajemen

entitas ekonomi yang bersangkutan.

c) Jasa konsultasi manajemen

Jasa konsultasi manajemen merupakan fungsi pemberian konsultasi dengan

saran dan bantuan teknis kepada klien guna meningkatkan penggunaan

kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan klien. Jasa

yang diberikan KAP bervariasi mulai dari konsultasi umum kepada

manajemen, perancangan sistem dan implementasi sistem akuntansi,

penyusunan proposal keuangan dan studi kelayakan proyek, penyelengaraan

pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan seleksi dan rekrutmen pegawai, hingga

pemberian jasa konsultan lainnya, termasuk konsultasi dalam pelaksanaan

merger dan akuisisi.

d) Jasa perpajakan

22

Jasa perpajakan meliputi perencanaan pajak, review kewajiban pajak,

pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan penyelesaian masalah

perpajakan.

2.1.6 Kompetensi

Standar umum pertama menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh

seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai

auditor, sedangkan standar umum ketiga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan

audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran

profesionalnya dengan cermat dan seksama (SPAP, 2011;150:1). Halim (2008:49)

menyatakan standar pertama menuntut kompetensi teknis seorang auditor yang

melaksanakan audit. Kompetensi ini ditentukan oleh tiga faktor yaitu: 1) pendidikan

formal dalam bidang akuntansi di suatu perguruan tinggi termasuk ujian profesi

auditor, 2) pelatihan yang bersifat praktis dan pengalaman dalam bidang auditing, 3)

pendidikan profesional yang berkelanjutan selama menekuni karir auditor

profesional.

Menurut Kamus Kompetensi LOMMA (1998) dalam Lasmahadi (2002)

kompetensi adalah aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia

untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini termasuk sifat, motif-motif,

sistem nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan dimana kompetensi akan

mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja.

23

Ashton (1991) menunjukkan bahwa dalam literatur psikologi, pengetahuan

spesifik dan lama pengalaman bekerja sebagai faktor penting untuk meningkatkan

kompetensi. Ashton juga menjelaskan bahwa ukuran kompetensi tidak cukup hanya

pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain dalam pembuatan

keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki sejumlah unsur lain di

selain pengalaman. Agusti dan Putri (2013) mengemukakan bahwa kompetensi

auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan

eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Menurut De

Angelo (1981) kompetensi memiliki 2 (dua) komponen yaitu pengetahuan dan

pengalaman.

Menurut Kusharyanti (2003) secara umum ada lima jenis pengetahuan yang

harus dimiliki oleh seorang auditor, yaitu: (1) Pengetahuan pengauditan umum, (2)

Pengetahuan area fungsional, (3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang

paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri khusus, dan (5) Pengetahuan

mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. Tubbs (1992) dalam Mayangsari

(2003) auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal: (1) Mendeteksi

kesalahan, (2) Memahami kesalahan secara akurat, (3) Mencari penyebab kesalahan.

Pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui

berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam,

keadaan, gagasan, dan penginderaan Elfarini (2007). Nirmala dan Cahyonowati

(2013) menemukan bahwa auditor berpengalaman mempunyai pemahaman yang

lebih baik.

24

Muliani dan Rangga (2010) mengatakan bahwa seseorang jika melakukan

pekerjaan yang sama secara terus menerus, maka akan menjadi lebih cepat dan lebih

baik dalam menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan dia telah benar-benar memahami

teknik atau cara menyelesaikannya, serta telah banyak mengalami berbagai

hambatan-hambatan atau kesalahan-kesalahan dalam pekerjaannya tersebut, sehingga

dapat lebih cermat dan berhati-hati menyelesaikannya.

2.1.7 Independensi

Definisi independensi dalam The CPA Handbook menurut E.B. Wilcox adalah

merupakan suatu standar auditing yang penting karena opini akuntan independen

bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh

manajemen. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan

publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik

berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan,

namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atau

pekerjaan akuntan publik Christiawan (2005) dalam Elfarina (2007).

Dalam Kode Etik Akuntan Publik disebutkan bahwa independensi adalah sikap

yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan

pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas

dan objektivitas. Setiap akuntan harus memelihara integritas dan objektivitas dalam

tugas profesionalnya dan setiap auditor harus independen dari semua kepentingan

yang bertentangan atau pengaruh yang tidak layak. Berdasarkan pengertian diatas

25

dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan sikap seseorang untuk bertindak

jujur, tidak memihak, dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bukti yang

ada.

Menurut Aturan Etika Kompartemen Akuntansi Publik Peraturan 101 dalam

menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental

independen didalam memberikan jasa professional sebagaimana diatur dalam standar

professional akuntan publik yang ditetapkan IAI. Sikap mental independensi tersebut

harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan ( in

apearance). Oleh karena itu, ia tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan

siapapun sebab bilamana tidak demikian halnya, bagaimanapun sempurnanya

keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap independensi (tidak

memihak) yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya

Ubaidillah dan Arafah (2009).

Selain itu juga independensi adalah auditor berkewajiban untuk jujur tidak

hanya pada manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan, tetapi juga pada kreditur

dan pihak lain yang meletakkan kepercayaannya kepada mereka Kharismatuti (2012).

Jika seorang auditor tidak independen yaitu tidak jujur, maka opini yang ia terbitkan

tidak akan memberikan tambahan apapun. Auditor secara intelektual harus jujur,

bebas dari kewajiban terhadap klien, baik manajemen maupun pemilik perusahaan

Arumsari (2014).

Aspek independensi ada tiga, yaitu Arumsari (2014):

26

a) Independensi sikap mental, yang ditentukan oleh pikiran akuntan publik untuk

bertindak dan bersikap independen.

b) Independensi penampilan, yaitu ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap

independensi akuntan publik.

c) Independensi dari sudut keahlian, yaitu mempertimbangkan fakta dengan baik

yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan jika ia memiliki keahlian dari

hal tersebut.

Christina (2007) meneliti 4 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu :

1) Lama hubungan dengan klien

Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dngan

klien sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan

No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan public. Keputusan menteri

tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien

yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh

sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu

dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal

akuntansi.

2) Tekanan dari klien

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sedang mengalami konflik

kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin

ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni

tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan maksud untuk

27

menciptakan penghargaan. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak

jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor

sehingga laporan keuangan audit yang dihasilkan itu sesuai dengan

keinginan klien (Media akuntansi, 1997) dalam Elfarina (2007). Pada

situasi ini, auditor mengalami dilema. Pada satu sisi jika auditor

mengikuti keinginan klien maka ia melanggar standar profesi. Tetapi

jika auditor tidak mengikuti klien maka klien dapat menghentikan

penugasan atau mengganti KAP auditornya.

Goldman dan Barlev (1974) dalam Christian (2007) berpendapat

bahwa usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang

melanggar standar profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi

konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan

kliennya. Klien dapat dengan mudah mengganti auditor KAP jika

auditor tersebut tidak bersedia memenuhi keinginannya. Sementara

auditor membutuhkan fee untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga

akan lebih mudah dan murah bagi klien untuk mengganti auditornya

dibandingkan bagi auditor untuk mendapatkan sumber fee tambahan

atau alternative sumber fee lain Nichols dan Prince (1976) dalam

Elfarini (2007).

3) Telaah dari rekan auditor

Tuntutan pada profesi akuntan untuk memberikan jasa yang

berkualitas menurut transparansi informasi mengenai pekerjaan dan

28

operasi Kantor Akuntan Publik. Kejelasan informasi tentang adanya

system pengendalian kualitas yang sesuai dengan standar profesi

merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap klien dan

masyarakat luas akan jasa yang diberikan.

Pekerjaan akuntan publik dan operasi Kantor Akuntan Publik perlu

dimonitor dan di “audit” guna menilai kelayakan desain system

pengendalian kualitas dan kesesuaiaannya dengan standar kualitas

yang diisyaratkan sehingga output yang dihasilkan dapat mencapai

standar kualitas yang tinggi. Peer review sebagai mekanisme

monitoring dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasa

akuntansi dan audit. Peer review dirasakan memberikan manfaat baik

bagi klien, Kantor akuntan Publik yang diriview dan auditor yang

terlibat dalam tim peer review. Manfaat yang diperoleh dari peer

review antara lain mengurangi resiko litigation, member pengalaman

positif, mempertinggi moral pekerja, memberikan competitive edge

dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan.

4) Jasa non audit

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan

juga jasa non atestasi yang berupa jam konsultasi manajemen dan

perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan laporan

keuangan Kusharyanti (2003;29) dalam Elfarina (2007). Adanya dua

jenis jasa yang diberikan oleh suatu KAP menjadikan independensi

29

auditor terhadap kliennya dipertanyakan yang nantinya akan

mempengaruhi kualitas audit.

Pemberian jasa selain audit ini merupakan ancaman potensial bagi

independensi auditor, karena manajemen dapat meningkatkan tekanan

pada auditor agar bersedia untuk mengeluarkan laporan yang

dikehendaki oleh manajemen, yaitu wajar tanpa pengecualian Barkes

dan Simnet (1994), Knapp (1985) dalam Elfarina (2007). Pemberian

jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas

manajmen klien. Jika pada saat dilakukan pengujian laporan keuangan

klien ditemukan kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan

auditor tersebut. Kemudian auditor tidak mau reputasinya buruk

karena dianggap memberikan alternative yang tidak baik bagi

kliennya. Maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas dari auditor

tersebut.

2.1.8 Integritas Auditor

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan

merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas

mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana

dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan

untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan

yang andal (Sukriah, 2009). Kemudian Wibowo (2006) menyebutkan integritas

30

auditor internal menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi

pengandalan atas judgment mereka.

Menurut Arens (2008: 99), integritas berarti bahwa bahwa seseorang bertindak

sesuai dengan kata hatinya, dalam situasi seperti apapun. Sedangkan menurut

Mulyadi (2002:56), integritas adalah suatu karakter yang menunjukan kemampuan

seseorang untuk mewujudkan apa yang telah disanggupinya dan diyakini

kebenarannya ke dalam kenyataan. Auditor yang berintegritas adalah auditor yang

memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang telah diyakini kebenarannya

tersebut ke dalam kenyataan. Menurut Sukrisno (2004), integritas adalah unsur

karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas

dalam menguji semua keputusannya.

Menurut Prinsip Etika Profesi Akuntan Indonesia dalam Mulyadi (2002:56),

untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap auditor harus

memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan

profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan

merupakan patokan (benchmark) bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang

diambilnya.

2.1.9 Kualitas Audit

Audit merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu perusahaan karena

memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan. Audit merupakan proses

31

untuk memberikan informasi yang akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu

perusahaan. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, profesional, dan tidak

memihak atau dapat dipengaruhi oleh pihak lain, yang disebut auditor. Auditor

mempunyai peranan yang sangat penting dalam dasar pengambilan keputusan hasil

audit.

Halim (2008:59) laporan keuangan yang berguna bagi pembuatan keputusan

adalah laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas audit merupakan hal yang sangat

penting untuk dihasilkan oleh auditor dalam melakukan pengauditan. Kusharyanti

(2003) menyatakan penelitian mengenai kualitas audit penting bagi KAP agar mereka

dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya

meningkatkannya. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting agar dapat menilai

KAP mana yang konsisten dalam menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya. De

Angelo (1981) yang dikutip Alim dkk (2007) mendefinisikan bahwa kualitas audit

sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang

adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.

Christiawan (2005) mengungkapkan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua

hal yaitu independensi dan kompetensi. Berdasarkan definisi di atas, maka

kesimpulannya adalah seorang auditor dalam menemukan pelanggaran atau salah saji

harus memiliki kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional.

Seorang auditor harus mempunyai kemampuan pemahaman dan keahlian teknis.

Sementara itu, melaporkan pelanggaran klien merupakan sikap independensi yang

harus dimiliki oleh auditor.

32

Deis dan Giroux (1992) melakukan penelitian tentang empat hal dianggap

mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu: (1) lama waktu auditor telah

melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (tenure), semakin lama seorang

auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang

dihasilkan akan semakin rendah, (2) jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka

kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah klien yang banyak

akan berusaha menjaga reputasinya, (3) kesehatan keuangan klien, semakin sehat

kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan

auditor agar tidak mengikuti standar, dan (4) review oleh pihak ketiga, kualitas audit

akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan

direview oleh pihak ketiga.

2.2 Hipotesis Penelitian

2.2.1 Pengaruh Kompetensi pada Kualitas Audit

Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan

pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga

auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat dan obyektif. Dapat dipahami

bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan

teknis cukup sebagai auditor. Semakin tingginya pendidikan yang dimiliki oleh

seorang auditor, maka akan semakin luas juga pengetahuan yang dimiliki oleh

auditor. Pengalaman yang banyak akan membuat auditor lebih mudah dalam

mendeteksi kesalahan yang terjadi dalam melakukan audit. Penelitian Rahmawati

33

(2013) menyatakan bahwa kompetensi (terdiri dari pengetahuan dan pengalaman)

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan arah pengaruh positif. Alim

(2007) dan Castellani (2008) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa

kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh

Indah (2010) juga menunjukkan bahwa pengalaman dan pengetahuan auditor

berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis mengenai kompetensi pada

kualitas audit adalah:

H1: kompetensi berpengaruh pada kualitas audit

2.2.2 Pengaruh independensi pada Kualitas Audit

Independensi merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak mempunyai

kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang

berkepentingan dalam memberikan pendapat. Independensi auditor merupakan salah

satu faktor yang penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Tingkat

independensi merupakan faktor yang menentukan dari kualitas audit, hal ini dapat

dipahami karena jika auditor benar-benar independen maka akan tidak terpengaruh

oleh kliennya. Auditor akan dengan leluasa melakukan tugas-tugas auditnya. Jika

tidak memiliki independensi terutama jika mendapat tekanan-tekanan dari pihak klien

maka kualitas audit yang dihasilkannya juga tidak maksimal (Elfarina, 2007).

Ahson dan Asokan (2004) Independensi yang dirasakan auditor sangat penting

untuk pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap profesi audit. Tekanan

34

independensi telah didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk melawan

tekanan dan mempertahankan sikap tidak memihak ketika menghadapi tekanan. Hasil

penelitian Trisnaningsih (2007) mengindikasikan bahwa auditor yang hanya

memahami good governance tetapi dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak

menegakkan independensinya maka tidak akan berpengaruh terhadap

kinerjanya.Penelitian yang dilakukan Alim dkk (2007) juga menemukan bukti

empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sukriah

dkk (2009) juga membuktikan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas

audit. Tjun Lauw ( 2012) mendapatkan hasil yang sama yaitu kompetensi

berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis mengenai independensi pada

kualitas audit adalah:

H2: independensi berpengaruh pada kualitas audit

2.2.3 Integritas Memoderasi Pengaruh Kompetensi pada Kualitas Audit

Perilaku tidak mungkin terjadi jika situasinya tidak memungkinkan. Teori

sikap dan perilaku mampu mempengaruhi auditor untuk mengelola faktor

personalnya sehingga mampu bertindak jujur, tidak memihak pada suatu kepentingan

tertentu, berpikir rasional, bertahan meskipun dalam keadaan tertekan, berperilaku

etis dengan senantiasa mengindahkan norma-norma profesi dan norma moral yang

berlaku yang nantinya akan mempengaruhi auditor dalam mengambil opini yang

sesuai (Chandra dan Ramantha, 2013). Kompetensi yang dibutuhkan dalam

melakukan audit yaitu pengetahuan dan kemampuan. Auditor harus memiliki

35

pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki

kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa

permasalahan. Christiawan (2002) dan Alim dkk. (2007) menyatakan bahwa semakin

tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah (2010) juga menunjukkan bahwa pengalaman dan

pengetahuan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan

merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas

mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana

dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan

untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan

yang andal (Sukriah, 2009).

Christiawan (2002) dan Alim dkk. (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi

kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Penelitian yang

dilakukan Chotimah (2013) menemukan bahwa kompetensi tidak berpengaruh

terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis mengenai hubungan integritas

auditor sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi pada kualitas audit adalah:

H3: Integritas auditor memoderasi pengaruh kompetensi pada kualitas audit

2.2.4 Integritas Memoderasi Pengaruh Independensi pada Kualitas Audit

36

Perilaku tidak mungkin terjadi jika situasinya tidak memungkinkan. Teori sikap

dan perilaku mampu mempengaruhi auditor untuk mengelola faktor personalnya

sehingga mampu bertindak jujur, tidak memihak pada suatu kepentingan tertentu,

berpikir rasional, bertahan meskipun dalam keadaan tertekan, berperilaku etis dengan

senantiasa mengindahkan norma-norma profesi dan norma moral yang berlaku yang

nantinya akan mempengaruhi auditor dalam mengambil opini yang sesuai (Chandra

dan Ramantha, 2013).

Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik

tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban

untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga

kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atau pekerjaan akuntan

publik (Christiawan, 2002) dalam (Elfarina, 2007).

Sunarto (2003) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang

tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima

kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan

kualitas hasil pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Penelitian yang dilakukan

alim dkk (2007) menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh

signifikan terhadap kualitas audit. Sukriah dkk (2009) juga membuktikan bahwa

independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian Rahmawati (2013),

Agusti dan Pertiwi (2013) bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas

audit.Penelitian yang dilakukan Chotimah (2013) menemukan bahwa independensi

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

37

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis mengenai hubungan integritas

auditor sebagai pemoderasi pengaruh independensi pada kualitas audit adalah:

H4: Integritas auditor memoderasi pengaruh independensi pada kualitas audit