8

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian analisis potensi dan efektifitas pajak daerah rumah kos yang

dilakukan Londa et al. (2017) dan Simangunsong et al. (2015), memiliki

kesamaan yaitu obyeknya. Londa et al. (2017) menyimpulkan bahwa dalam

lima bulan pajak atas rumah kos yang ada di Kota Kotamobagu terdapat

peningkatan efektifitas yang hal ini disebabkan setiap bulannya terjadi

peningkatan jumlah rumah kos yang terdaftar. Sedangkan Simangunsong et

al. (2015) menganalisis penerimaan pajak atas rumah kos di Kota Manado

selama tiga tahun, menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan penerimaan

atas pajak atas rumah kos. Dari kedua penelitian tersebut meski telah terjadi

peningkatan akan tetapi masih perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat

agar penerimaannya optimal. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan topik

dan obyek yang akan kami teliti.

Penelitian Pujiasih dan Wardani (2014) dan Nupus dan Isfaatun

(2012) tentang analisis potensi, efektifitas dan kontribusi pajak hotel,

memiliki kesamaan obyek dan topik yang diteliti. Pujiasih dan Wardani

(2014) menyimpulkan bahwa meningkatnya pajak hotel akan meningkatkan

pendapatan asli daerah pula. Akan tetapi peningkatan ini masih tidak

sebanding dengan peningkatan potensi pajak hotel. Hal ini disebabkan

karena efektifitas dan kontribusinya yang masih rendah. Sedangkan Nupus

(2012) menyimpulkan bahwa pajak hotel dari tahun 2008 hingga 2012

mengalami kenaikan. Penerimaan pajak hotel pada Kabupaten Sleman

9

dianggap sudah efektif serta berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Kedua penilitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian kami terkait

potensi dan efektifitasnya terhadap pendapatan asli daerah akan tetapi kami

nantinya hanya akan melihat penerimaan pajak seluruhnya tanpa pelihat

pendapatan daerah lainnya.

Asmawati et al. (2016) melakukan penelitian terkait Analisis Tax

Effort, Efektifitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota

Bengkulu Tahun 2011-2014, memiliki kesamaan dengan penelitian yang

akan dilakukan karena menganalisis tax effort dan efektifitas pajak daerah.

Asmawati et al. (2016) menyimpulkan bahwa dari perhitungan harga

konstanta selama empat tahun menunjukkan tax effort Kota Bengkulu

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerimaan pajak daerah Kota

Bengkulu sudah sangat efektif akan tetapi nilai efektifitasnya mengalami

penurunan pada tahun 2013 disebabkan turunnya penerimaan pajak hiburan

dan pajak burung walet.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Shanza (2015) mengenai analisis

potensi, efektifitas pemungutan dan upaya (tax effort) pajak, memiliki

kesamaan variabel dengan penelitian yang akan dilakukan akan tetapi

berbeda obyeknya. Shanza (2015) melakukan pengujian t dan f statistik

untuk melihat pengaruhnya. Potensi pajak hotel berpengaruh signifikan

terhadap penerimaan pajak daerah akan tetapi pemerintah daerah masih

belum optimal untuk menggali potensi pajak hotel. Tax effort yang diteliti

ternyata tidak berpangaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

10

Tax effort pajak hotel pada Kabupaten Bandung masih rendah hal ini

disebabkan PDRB Kabupaten Bandung yang cukup tinggi akan tetapi nilai

atau jumlah realisasi masih relatif rendah.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Institusional (Institutional Theory)

Pemikiran yang mendasari teori institusional adalah didasari pada

pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, organisasi harus meyakinkan

kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah entitas yang sah

(legitimate) serta layak untuk didukung. Teori ini juga digunakan untuk

menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi

publik. Teori institusional berpendapat bahwa organisasi yang

mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha

menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau harapan sosial dimana

organisasi berada. Penyesuaian pada harapan eksternal atau harapan

sosial mengakibatkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk

memisahkan kegiatan internal dan berfokus pada sistem yang sifatnya

simbolis pada pihak eksternal. Organisasi publik yang cenderung untuk

memperoleh legitimasi akan cenderung memiliki kesamaan atau

isomorfisme dengan organisasi publik lain Ridha dan Basuki (2012)

2. Teori Maslow

Dalam teori ini, kebutuhan Maslow dengan mengikuti teori jamak

yaitu dalam berperilaku atau bekerja seseorang melakukannya karena

adanya dorongan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Maslow

11

berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan manusia berjenjang.

Terdapat lima tingkatan kebutuhan yaitu:

a. Kebutuhan Fisiologi

Kebutuhan yang paling dasar yang harus dipuaskan adalah

kebutuhan untuk dapat tetap hidup yaitu makanan, rumah, pakaian dan

lain sebagainya. Sehingga pada dasarnya seluruh masyarakat memiliki

motivasi untuk bekerja agar mendapatkan gaji guna memenuhi

kebutuhan sehari-hari.

b. Kebutuhan Keselamatan dan Keamanan

Kebutuhan keselamatan dan keamanan merupakan kebutuhan

yang diperlukan oleh masyarakat agar dapat merasakan kebebasan

dari ancaman baik kecelakan dan keselamatan dalam bekerja.

Sehingga setiap pekerja saat ini telah dilindungi dengan asuransi

kesehatan,

c. Kebutuhan Sosial

Kebutuhan sosial adalah kebutuhan teman, interaksi, dicintai

dan mencintai serta diterima dalam pergaulan kelompok pekerja dan

masyarakat lingkungannya.

d. Kebutuhan akan Penghargaan

Kebutuhan akan penghargaan adalah kebutuhan akan pengakuan

dan penghargaan diri dari karyawan dan masyarakat lingkungannya.

Dengan adanya penghargaan maka akan semakin meningkatnya

motivasi pekerja.

12

e. Aktualisasi diri

Aktualisasi diri merupakan kebutuhan utuk menggunakan

keterampilan, kemampuan serta proses optimalisasi untuk mencapai

prestasi kerja yang memuaskan.

3. Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan

keempat atas Undang-undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa

pajak merupakan kontribusi waajib kepada negara yang terutang oleh

orang prbadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr, Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran

yang dibayarkan oleh rakyat yang nantinya akan dimasukkan kedalam

kas negara yang dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat

imbalan secara langsung yang nantinya akan digunakan untuk melakukan

pengeluaran umum.(Mardiasmo, 2016)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib

yang dibayarkan rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang

tanpa mendapatkan imbalan secara langsung untuk membiayai

pengeluaran umum negara.

13

4. Sumber Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah Bagian V mengenai sumber penerimaan

daerah yang mana pada pasal 285 bahwa Pendapatan Daerah berasal dari

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang benar-benar

diperoleh dari sumber-sumber pendapatan dalam daerah yang dikuasai

pemerintah daerah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat 1, PAD ini berasal

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah

yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang telah disahkan

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat 2 bahwa pendapatan transfer

berasal dari pusat dan daerah. Transfer yang diperoleh dari pemerintah

pusat berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana

keistimewaan dan dana desa. Sedangkan dana yang diperoleh dari

transfer antar daerah yaitu pendapatan bagi hasil dan bantuan

keluarga.

c. Lain-lain Pendapatan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2004 Bab VII Pasal 43 dijelaskan hibah dan pendapatan dana darurat

akan masuk menjadi lain-lain pendapatan.

14

5. Pajak Daerah

a. Dasar Hukum

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Kota Malang pada tahun 2010 mengeluarkan

peraturan terkait pajak daerah yaitu Perda Kota Malang No. 16 Tahun

2010 yang selanjutnya di revisi kembali pada tahun 2015 dengan

keluarnya Perda Kota Malang Nomor 02 Tahun 2015.

b. Definisi

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada

daerahnya masing-masing, baik yang terutang secara individu atau

kelompok/usahayang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang

tanpa mendapat imbalan secara langsung yang nantinya akan

digunakan untuk melakukan pengeluaran keperluan daerah.

(Mardiasmo, 2016)

c. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pajak Daerah pemungutannya sedikit berbeda dengan pajak

negara. Pemungutan pajak dilarang borongan, sehingga wajib pajak

tidak boleh membayarkan hutangnya sekaligus. Wajib pajak wajib

membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak.

Pajak yang terutang harus dibayarkan setiap bulan dan akan dilakukan

penagihan apabila telah lebih dari lima tahun terutangnya pajak

tersebut

15

6. Pajak atas rumah kos

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak atas rumah kos adalah sebagai

berikut :

PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan persewaan tanah dan atau

bangunan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010

b. Definisi

Menurut Perda Kota Malang No 16 Tahun 2010 Bab III Pasal 4,

pajak atas rumah kos termasuk salah satu objek pajak hotel. Pajak atas

rumah kos dapat dipungut kepada pemilik rumah kos yang

menyewakan kamar lebih dari 10. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa

dasar pengenaan merupakan jumlah yang dibayarkan oleh penyewa.

Tarif pajak yang dipungut adalah 5% dari DPP. Dalam pasal 9

dijelaskan bahwa masanya adalah satu tahun. Sehingga wajib pajak

yang terdaftar harus membayarkan pajaknya setiap bulannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa ketika

wajib pajak tidak patuh maka sanksi yang diberikan adalah

penyegelan atau mencabut ijin rumah kos.

16

c. Objek dan Wajib Pajak atas rumah kos

Pajak atas rumah kos merupakan salah satu pajak yang ada

didalam pajak hotel. Objek dalam pajak atas rumah kos ini hanyalah

rumah kos yang menyewakan kamar lebih dari 10. Subjek pajaknya

adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada

pihak yang mengusahakan atau memilik hotel. Sedang yang dimaksud

dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki

tempat usaha.

d. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Dasar pengenaan dari pajak atas rumah kos sendiri merupakan

sejumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa kamar. Tarif pajak atas

rumah kos sesuai dengan Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010

besarnya adalah 5 % dari dasar pengenaan.

Pajak atas rumah kos per kamar = DPP × Tarif Pajak atas rumah kos

Total pajak atas rumah kos = Pajak atas rumah kos perkamar × jumlah

kamar

e. Masa Pajak, Penetapan dan Saat Pajak Terutang

Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 lama

pajak atas rumah kos adalah 1 bulan kalender. Dimana setiap wajib

pajak wajib mengisi SPTPD yang nantinya disampaikan kepada

pejabat daerah selambat-lambatnya 10 hari setelah berakhirnya masa

pajak. Pajak sudah mulai terutang sejak penyewa membayarkan

uangnya atau terbitnya SPTPD.

17

7. Potensi

Potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan data dilapangan

yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian

dikalikan dengan tarif dasar pajak. Potensi pajak sangat menentukan

besarnya pajak daerah yang akan dipungut. Sehingga potensi ini perlu

diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak.

Untuk melakukan penilaian terhadap potensi pajak diperlukan yang

namanya matriks potensi. Matriks potensi ini diukur untuk mengukur

perbedaan potensi pajak daerah yang dinilai dari pertumbuhan dan

kontribusi pajak daerah. Dalam pengukuran potensi nantinya akan

terdapat empat kategori hasil pengukuran :

a. Prima

Pajak dan retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, jika

tingkat pertumbuhan dan kontribusinya tinggi. Hal ini menunjukkan

bahwa pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang besar

(sangat potensial) bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan tingkat

pertumbuhannya semakin meningkat atau cenderung stabil.

b. Potensial

Pajak dan retribusi daerah termasuk dalam kategori potensial,

jika tingkat pertumbuhannya rendah namun kontribusinya tinggi.

18

Kategori ini menandakan kontribusi cukup besar namun

pengelolaannya belum baik.

c. Berkembang

Pajak dan retribusi daerah termasuk dalam kategori

berkembang, jika tingkat pertumbuhan tinggi namun kontribusinya

rendah.

d. Terbelakang

Pajak dan retribusi daerah termasuk dalam kategori terbelakang,

jika tingkat pertumbuhan dan kontribusinya rendah. Kategori ini

menandakan belum baiknya pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Tingkat kontribusi dan pertumbuhan sektor-sektor pajak dan retribusi

daerah dikatakan tinggi apabila berada diatas rata-rata kontribusi atau

pertumbuhan seluruh sektor pajak dan retribusi daerah.

Tabel 2.1 Matriks Potensi Berdasarkan Kriteria Tingkat Pertumbuhan

dan Kontribusi

PERTUMBUHAN

Tinggi Rendah

Tinggi Prima Potensial

Rendah Berkembang Terbelakang

Sumber : Wahyuni (2009)

( )

( )

Keterangan :

G = Pertumbuhan

Xt = Realisasi penerimaan tahun t

Xt-1 = Realisasi penerimaan tahun sebelum t

Kontribusi

19

8. Efektifitas

Menurut Ikhsan dan Salomo (2002:120), pada dasarnya efektifitas

digunakan untuk menunjukan suatu keberhasilan suatu usaha atau

kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Efektifitas pemungutan pajak dengan demikian merupakan gambaran

dari kemampuan organisasi pemungut pajak untuk mencapai sasaran

yang telah ditetapkan, yakni jumlah penerimaan pajak yang telah

direncanakan. Dengan demikian efektifitas pajak (Tax Effectiveness)

merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai administrasi

perpajakan daerah secara keseluruhan. Mahmudi (2010:143) menyatakan

bahwa efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan

atau sasaran yang harus dicapai. Dapat dikatakan efektif apabila proses

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).

Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan

sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit

organisasi

Rumus efektifitas pajak daerah adalah sebagai berikut (Halim,

2007):

20

Tabel 2.2 Kriteria Tingkat Efektifitas

Rasio Efektifitas Tingkat Capaian

>100% Sangat Efektif

90% - 100% Efektif

80% - 90% Cukup Efektif

60 – 80% Kurang Efektif

<60% Tidak Efektif

Sumber : (Mahmudi, 2010)

9. Tax Effort

Menurut Halim (2004) upaya pajak (Tax Effort) adalah rasio antara

penerimaan pajak dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

Guna mengetahui kemampuan masyarakat dalam membayar pajak suatu

daerah maka dapat diukur melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto

(PDRB). Upaya Pajak merupakan analisis yang digunakan untuk

mengetahui hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan

bayar pajak daerah yang bersangkutan. Pengukur kemampuan bayar

pajak yang biasa digunakan adalah PDRB. Jika PDRB meningkat maka

kemampuan wajib pajak daerah dalam membayar pajak akan meningkat.

Syahputra (2006) menyatakan bahwa nilai upaya pajak berkisar antara

nol hingga satu, semakin besar nilai upaya pajak maka semakin besar

kemampuan pemerintah daerah untuk menarik pajak dari masyarakat.

Akan tetapi jika tax effort rendah sedangkan pendapatan asli daerah

tinggi artinya potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.

( )