8

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan di Indonesia belum berperan sebagai alat

untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan dalam memberikan

pelayanan publik kepada masyarakat. Pada periode lama, output yang

dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan di Indonesia sering tidak akurat,

terlambat, dan tidak informatif, sehingga tidak dapat diandalkan dalam

pengambilan keputusan. Kekurangan yag ada dalam akuntansi

pemerintahan pada periode tersebut sering menjadi ladang subur untuk

tumbuhnya praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

(Simanjuntak dan Putri, 2013).

Sekarang ini tuntutan masyarakat untuk membuat akuntansi

pemerintahan semakin penting, semakin besar dana yang dikelola oleh

pemerintah, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan yang

semakin baik. Pengertian pemerintahan lebih terkesan sebagai lembaga

politik namun aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan, sedangkan

pengertian akuntansi pemerintahan sendiri tidak terlepas dari pengertian

akuntansi secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai proses

identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran,

9

transaksi dan kejadian keuangan, penyajian pelaporan, serta

penginterpretasian atas hasilnya (Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia nomor 71 tahun 2010).

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan

dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak

bertujuan mencari laba (Baswir, 2000). Akuntansi pemerintahan

mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di

badan pemerintahan. Akuntan pemerintah menyediakan laporan

akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara

(Nordiawan, 2007).

2. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh Komite Standar

Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan

Peratutaran Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan

dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk

memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan

keuangan akuntansi dan audit di pemerintahan baik pusat maupun

pemda.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peratutan Pemerintah

Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005 pasal 1 ayat 4). KSAP

bertujuan mengembangkan program-program pengembangan

10

akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan, termasuk dalam

mengembangkan SAP dan mempromosikan penerapan standar tersebut.

SAP disusun dengan mengadaptasi dari IPSAS (international Public

Sector Accounting Standart) yang diterbitkan oleh IFAC (international

Federation Of Accountant). Walaupun mengadaptasi dari IPSAS namun

dalam penyusunannya disesuaikan dengan kondisi di Indonesia antara

lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku,

praktik-praktik keuangan yang ada, serta kesiapan sumber daya para

pengguna SAP.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah

pusat/daerah. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan

kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Standar

akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa manfaat yakni:

a. Menjadi pedoman bagi akuntan pemerintah dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah.

b. Menjadi bahan pertimbangan bagi auditor dalam menentukan opini

laporan keuangan pemerintah.

c. Dapat digunakan pengguna laporan keuangan dalam memahami isi

laporan keuangan sehingga terhindar dari kesalahan interpretasi

informasi yang terkandung didalamnya.

d. Dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam hal

konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan.

11

e. Menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi.

SAP memuat sebuah kerangka konseptual dan sebelas pernyataan,

dimana setiap pernyataan berisi pedoman dalam menyusun laporan

keuangan pemerintah pusat/daerah, pernyataan itu antara lain:

a. PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan

b. PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran

c. PSAP 03 : Laporan Aliran Kas

d. PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan

e. PSAP 05 : Akuntansi Persediaan

f. PSAP 06 : Akuntansi Investasi

g. PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap

h. PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

i. PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban

j. PSAP 10 : Koreksi Kesalahan

k. PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian

3. Basis Akuntansi

Basis atau dasar akuntansi adalah hal terpenting dalam melakukan

pencatatan. Basis akuntansi merupakan himpunan dari standar-standar

akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan

peristiwa lainnya tersebut diakui untuk tujuan pelaporan keuangan atau

dasar akuntansi adalah hal terpenting dalam melakukan pencatatan. Basis

akuntansi merupakan himpunan dari standar-standar akuntansi yang

menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya

12

tersebut diakui untuk tujuan pelaporan keuangan (Halim, 2012). Basis

akuntansi menentukan asumsi yang akan dipakai dalam melakukan

pencatatan dan pelaporan dan juga basis akuntansi yang akan dipilih akan

mempengaruhi arsitektur standar akuntansi yang akan dibangun, baik

kerangka konseptual maupun pernyataan yang terkait dengan kapan

transaksi diakui dan berapa besar nilainya (Noerdiawan, 2007). Terdapat

empat macam basis akuntansi dalam praktik akuntansi pemerintahan,

antara lain:

a. Basis Kas ( Cash Basis )

Basis kas ini merupakan basis kas yang paling sederhana.

Dalam basis ini transaksi ekonomi dan kejadian yang terjadi diakui

ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur

kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui penerimaan

kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode (Harun, 2009).

Pengakuan basis kas ini hanya berdasarkan pada kas masuk dan

kas keluar saja selain itu fokus pengukuran hanya pada kas,

sehingga di neraca yang dilaporkan hanya akun kas dan ekuitas

dana yang ada sisi pasiva hanya menggambarkan keadaan atas.

Akuntansi berbasis kas ini memiliki kelebihan dan

kekurangan. Kelebihan dari basis ini antara lain:

1) laporan keuangan memperlihatkan sumber dana, alokasi dan

penggunaan sumber-sumber kas.

13

2) Basis ini mudah dimengerti dan dijelaskan sehingga tidak

perlu pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi bagi

pembuat laporan keuangan dan tidak membutuhkan

pertimbangan dalam menentukan jumlah arus kas dalam

suatu periode.

Adapun kekurangan yang dimiliki oleh akuntansi berbasis kas ini

yaitu:

1) Hanya memfokuskan pada arus kas dan mengabaikan arus

sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada

kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa

untuk sekarang maupun masa yang akan datang

2) Laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan

karena dalam pencatatannya tidak menggunakan double

entry.

3) Akuntansi basis kas ini juga tidak dapat digunakan untuk

penetapan harga (pricing), kebijakan kontrak publik, kontrol

dan evaluasi kinerja karena tidak menyediakan informasi

mengenai biaya pelayanan (cost of service).

14

b. Basis Akrual ( Accrual Basis )

Teknik basis akrual memiliki fitur pencatatan dimana

transaksi adalah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki

implikasi implikasi uang masuk atau keluar di masa depan.

Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar-

benar diterima atau dikeluaran (Ritonga, 2006).

Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran

aset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi basis akrual adalah basis

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya

pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Ritonga, 2006).

Penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan

memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihan basis akrual

dapat dipaparkan sebagai berikut:

1) Memberikan gambaran bagaimana pemerintah membiayai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya.

2) Menyediakan informasi yang digunakan oleh pengguna

laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan

pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi

segala kewajiban serta komitmen yang ada.

3) Menunjukan posisi dan perubahan posisi keuangan

pemerintah.

15

4) Menyediakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukan

keberhasilan pengelolaan sumber daya yang di kelolanya.

5) Memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah

secara efisiensi dan efektivitas serta pencapaian hasil akhir

dalam penggunaan sumber daya yang dikelolanya.

Sedangkan kekurangan dari basis akrual ini antara lain:

1) Penerapan basis ini perlu mempersiapkan biaya yang cukup

besar karena untuk menangani penilaian aset, penyiapan

kebijakan akuntansi, membangun sistem akuntansi untuk

mendukung sistem tersebut dibutuhkan komputer atau

peralatan lainnya serta sumber daya manusia yang siap untuk

menangani akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

2) Basis akrual kurang memberikan arti untuk sektor publik atau

pemerintahan karena didesain untuk mengukur laba.

3) Basis akrual lebih kompleks memungkinkan parlemen

(DPR/DPRD) kurang memberikan perhatian dalam menelaah

laporan keuangan sehingga mengurangi akuntabilitas.

4) Diperlukan ruang yang lebih luas dalam hal pertimbangan

profesional (profesional judgement) baik penyedia laporan

keuangan maupun auditor pemerintah.

c. Basis Kas Modifikasian (Modified Cash Basis)

Basis kas modifikasian ini transaksinya dicatat berdasarkan

kas yang diterima atau dibayarkan, sehingga neraca yang

16

dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas. Pada dasarnya basis ini

sama dengan akuntansi basis kas. Perbedaan basis kas ini berada

pada fokus pengukurannya yang menggunakan sumber daya bukan

hanya kas, sehingga posisi laporan keuangan dapat

menggambarkan keadaan semua sumber daya yang ada (seperti

utang dan piutang) tidak hanya kas (Nordiawan, 2007).

Basis ini dalam laporan keuangan memerlukan

pengungkapan tambahan atas pos-pos tertentu yang biasanya diakui

dalam basis akrual. Pengungkapan ini tergantung dengan kebijakan

pemerintah. Sebagai tambahan atas pos-pos yang diungkapkan

dalam basis kas, ada beberapa pengungkapan yang terpisah atas

saldo near-cash yang diperlihatkan dengan piutang yang akan

diterima dan utang yang akan dibayar selama periode tertentu

sebagai aset dan kewajiban keuangan (Harun, 2009)

d. Basis Akrual Modifikasian (Modified Accrual Basis)

Pada dasarnya basis akrual modifikasi ini adalah basis akrual

yang mencatat transaksi sesuai dengan kejadiannya, tidak semata-

mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya

hanya pada sumber daya yang bersifat lancar (Nordiawan, 2007).

4. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah menyusun Standar

Akuntansi Pemerintahan dengan basis akrual yang merupakan langkah

awal dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan menetapkan

17

Peraturan Pemerintah RI nomor 24 tahun 2005. Hal ini sejalan dengan

amanat dalam UU No. 17 tahun 2003 pasal 36 (1) yang memberikan

masa transisi selama lima tahun untuk penerapan pengakuan pengukuran

pendapatan dan belanja berbasis akrual (Simanjuntak, 2005). Ketentuan

undang-undang tersebut mewajibkan untuk segera menerapkan basis

akrual dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 sebagai

pedoman dalam pelaksanaanya.

Akuntansi berbasis akrual menurut Peraturan Pemerintah nomor 71

Tahun 2010 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dari

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi berbasis akrual

merupakan basis akuntansi yang melakukan pencatatan dan pengakuan

pada saat terjadi transaksi tanpa memperhatikan adanya arus kas akibat

transaksi.

Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8)

menyatakan bahwa SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui

pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial

berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan

dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang

ditetapkan dalam APBN/APBD. Maksud dari definisi tersebut pengunaan

basis akrual untuk mengakui transaksi yang berkaitan dengan

18

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran

menggunakan basis akuntansi yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Akuntansi berbasis akrual saat ini menjadi tren di berbagai negara.

Penggunaan basis akrual mendapatkan salah satu ciri dari praktik

manajemen keuangan modern (sector public) yang bertujuan untuk

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah

dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah

dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas

(Mulyana, 2009).

Alasan penggunaan basis akrual dalam pemerintah juga dijelaskan

oleh Widjajarso (2008) sebagai berikut:

a. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup,

misal transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi,

misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga

penggunaan basis akrual sangat disarankan.

b. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk

menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya (full costs of

operation).

c. Akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang

dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

d. Akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan

yang komprehensif tentang pemerintah, misalnya penghapusan

hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas.

19

Perbedaan PP nomor 24 tahun 2005 dengan PP 71 tahun 2010 ini dapat

dilihat dalam komponen laporan keuangan. Perbandingan komponen

laporan keuangan antara PP nomor 24 tahun 2005 dengan PP nomor 71

tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Perbedaan Komponen Laporan keuangan PP 24 tahun 2005

dengan PP 71 tahun 2010

PP 24 Tahun 2005 PP 71 Tahun 2010

Komponen Laporan

Keuangan Pokok:

1. Neraca

2. Laporan Realisasi

Anggaran (LRA)

3. Laporan Arus Kas

(LAK)

4. Catatan atas Laporan

Keuangan (CLaK)

Laporan yang bersifat

optional:

1. Laporan Kinerja

Keuangan (LKK)

2. Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE)

Komponen Laporan Keuangan Pokok:

A. Laporan Anggaran:

1. Laporan Realisasi

Anggaran (LRA)

2. Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih (SAL)

B. Laporan Finansial:

1. Neraca

2. Laporan Operasional (LO)

3. Laporan Arus Kas (LAK)

4. Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE)

C. Catatan atas Laporan

Keuangan (CLaK)

Sumber: KSAP. 2010. Pokok-Pokok Perbedaan SAP Berbasis Kas Meunju

Akrual dengan SAP Berbasis Akrual. Jakarta

20

Komponen laporan keuangan berdasarkan PP 71 Tahun 2010 yang

berbeda dengan PP 24 Tahun 2005 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas

dalam penyajiannya. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan

diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah.

Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat

terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Sisa

lebih /kurang pembiayaan anggaran pada saat akhir periode

pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih

(SAL).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi

kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini

menginformasikan penggunaan dari sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun sebelumnya atau sumber dana yang digunakan

untuk menutup sisa kurang anggaran tahun lalu, sehingga tersaji

sisa kurang/lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Laporan

perubahan saldo anggaran lebih menyajikan sekurang-kurangnya

pos-pos:

1) Saldo anggaran lebih awal

2) Penggunaan saldo anggaran lebih

21

3) Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan

4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya

5) Saldo anggaran lebih akhir

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi

yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh

pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional

sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya

ekonomi.

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang

dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya oleh entitas

pelaporan.

22

3) Surplus/defisit dari operasi

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara

pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Sedangkan defisit dari kegiatan operasional adalah selisih

kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode

pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dari kegiatan

operasional.

4) Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu

dikelompokan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan

operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional

merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

5) Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam

laporan operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit

sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar

biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal

tahun anggaran.

b) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang.

c) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

23

6) Surplus defisit-LO

Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang

antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non

operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO

pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan

perubahan ekuitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-

kurangnya pos-pos:

1) Ekuitas awal

2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi

ekuitas dana, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif

yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan

koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan

mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode

sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi

aset tetap.

4) Ekuitas akhir

24

5. Strategi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual

Penerapan akuntansi akrual di pemerintahan merupakan tantangan

besar dan penerapan ini di pemerintahan suatu negara tidaklah mudah.

Perlu kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan akuntansi akrual,

karena basis akrual relatif lebih sederhana. Penerapan akrual basis

terdapat dua model (widjajarso, 2008):

a. Model sekaligus (big bang)

Pilihan atas metode konversi harus dilakukan secara hati-hati

sampai saat ini metode big bang sangat jarang digunakan (Ichsan,

2013). Model ini dilakukan dalam jangka waktu yang sangat

singkat. Manfaat model ini mendukung terjadinya perubahan

budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan menghindari risiko

kepentingan. Kelemahan juga dimiliki oleh model ini yakni beban

kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah

yang timbul, dan komitmen politik mungkin bisa berubah

(Widjajarso, 2008).

b. Model bertahap

Model bertahap memiliki jangka waktu yang lebih panjang

dibandingkan dengan model big bang sekitar empat sampai enam

tahun (Mongoloi dalam Putri, 2013). Keuntungan model ini dapat

diketahui permasalahan yang mungkin timbul dan dicarikan cara

penyelesaiannya selama masa transisi untuk mengurangi resiko

25

kegagalan. Namun, untuk dapat menerapkan model ini dibutuhkan

sumber daya manusia yang banyak karena menerapkan dua basis

secara bersamaan. Hal ini akan mempersulit perubahan budaya

organisasi dan momentum penerapan basis akrual akan hilang

(Widjajarso, 2008).

Tabel 2.2 Strategi Penerapan SAP Akrual Secara Bertahap

Tahun Strategi Penerapan SAP Akrual

2010

1) Penerbitan standar akuntansi

pemerintah berbasis akrual

2) Mengembangkan framework

akuntansi berbasis akrual

3) Sosialisasi akuntansi berbasis

akrual

2011

1) Penyiapan aturan pelaksanaan

dan kebijakan akuntansi

2) Pengembangan sistem

akuntansi dan TI bagian

pertama (proses bisnis dan

requirement)

3) Pengembangan kapasitas

SDM

2012

1) Pengembangan sistem

akuntansi dan TI (lanjutan)

2) Pengembangan kapasitas

SDM (lanjutan)

2013 1) Piloting beberapa KL dan

BUN

26

2) Review, evaluasi dan

penyempurnaan sistem

3) Pengembangan kapasitas

SDM (lanjutan)

2014

1) Parallel run dan konsolidasi

seluruh LK

2) Review, evaluasi dan

penyempurnaan sistem

3) Pengembangan kapasitas

SDM (lanjutan)

2015

1) Implementasi penuh

2) Pengembangan kapasitas

SDM (lanjutan)

Sumber: KSAP. 2010. Sosialisasi PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP.

Jakarta

6. Komponen Pendukung Kesuksesan dalam Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Penerapan standar akuntansi pemerintahan basis akrual secara

penuh ini membutuhkan komponen pendukung demi tercapainya

keberhasilan atas penerapannya. Beberapa komponen pendukung

keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

dipaparkan dalam penjelasan berikut:

a. Komitmen dari pimpinan

Komitmen merupakan kunci keberhasilan dari suatu

perubahan, karena mencakup loyalitas dan keterlibatannya dalam

memberikan dukungan untuk tercapainya suatu tujuan. Komitmen

27

organisasi adalah keadaan dimana seorang karyawan memihak

pada suatu organisasi tersebut dan tujuannya, serta berniat untuk

memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Robbins

dalam Putri, 2013). Jadi komitmen menggambarkan kondisi sejauh

mana hubungan seorang pegawai dalam melibatkan dirinya pada

organisasinya serta memiliki keinginan untuk tetap tinggal di

organisasi itu.

Penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada

beberapa kementrian/lembaga adalah dari komitmen pimpinan

satuan kerja khusus SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

sebagai penerima dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. Oleh

karena itu komitmen yang tinggi dari pimpinan juga diperlukan

untuk membangun tata kelola dan sistem pengendalian internal

organisasi yang baik.

b. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama

sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi

dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya

manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan

logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan

keuangan yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar

yang ditetapkan pemerintah. Pelaporan keuangan yang menuntut

ketepatan waktu memerlukan tenaga yang mampu bekerja secara

28

kompeten dan memiliki integritas yang baik. Hal ini yang

menyebabkan perlunya SDM yang baik dan terlebih menguasai

akuntansi pemerintahan (Yafie, 2012).

Manusia merupakan unsur terpenting dalam memberikan

kontribusi demi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya

manusia adalah manusia yang mampu melakukan pekerjaan bagi

suatu bisnis, dengan memberikan kontribusinya menggunakan

kemampuan fisik mereka maupun menggunakan kemampuan

mentalnya.

Rekrutmen dan pelatihan sumber daya manusia diperlukan

agar berkompeten dan profesional dalam pengelolaan keungan.

Persiapan dalam sumber daya manusia adalah salah satu faktor

utama dalam upaya penerapan SAP berbasis akrual.

c. Teknologi Informasi yang Memadai

Penerapan akuntansi berbasis akrual yang kompleks ini dapat

dipastikan memerlukan teknologi informasi yang rumit dan

membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Teknologi

informasi merupakan istilah umum teknologi apapun yang

membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan

mengkomunikasikan informasi (Haryanto dalam Putri, 2013).

Teknologi informasi diperlukan untuk memproses dan

mengolah berbagai informasi dalam penyusunan laporan keuangan

agar sesuai dengan SAP, yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah.

29

Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan

Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi

pemerintah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai kesiapan Pemerintah dalam menerapkan

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual antara lain:

1. Ardiansyah (2013)

Penelitian ini berjudul “Factors Affecting The Affecting The

Readiness Of PP No.71 Tahun 2010 About Government Accounting

Standards (Case Study On Working Units In Kppn Malang’s Working

Area)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang

mempengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan

dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada

160 unit kerja di wilayah kerja KPPN Malang dengan menggunakan

kuesioner.

Variabel independen yang digunakan adalah kualitas sumber daya

manusia, komitmen organisasional dan komunikasi. Variabel terikat

adalah kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data.

Hasil statistik menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi

kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah

30

kualitas sumber daya manusia dan komunikasi, sedangkan komitmen

organisasi tidak mempengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi

pemerintah berbasis akrual.

2. M. Dhairolly Yafie (2012)

Penelitian ini berjudul “Penerapan Basis Akrual Pada Standar

Akuntansi Pemerintah Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan bahwa

penerapan basis ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja satuan

pemerintahan. Di penelitian ini juga menjelaskan mengenai negara lain

yang telah menerapkan basis ini serta mengulas peluang dan tantangan

yang akan menghadang dalam pelaksanaan akrual basis ini dalam

pemerintahan.

3. Kamal Dwi Rasyid (2014)

Penelitian ini berjudul “Analisis Perbedaan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) Berbasis Cash Towards Accrual (PP No. 24/2005)

Dengan SAP Berbasis Accrual (PP No. 71/2010) (Studi Kasus Di

Pemerintah Kota Batu)”. Penelitian ini menjelaskan tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan berbasis Cash Towards Accrual (CTA)

dipemerintah Kota Batu yaitu Perwali Kota Batu No. 44 Tahun 2011

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batu dan penerapan SAP

Accrual Basis pada Pemerintah Daerah, serta menganalisis berbagai

perbedaan-perbedaannya, khususnya dalam pengakuan, pengukuran serta

penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

31

Melalui metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus di

Pemerintah Kota Batu, penelitian ini menghasilkan suatu pandangan

mengenai SAP Accrual Basis merupakan pengembangan dari SAP Cash

Towards Accrual.

4. Hetti Herlina (2013)

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP No. 71 Tahun

2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan)”. Penelitian ini terfokus

untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

kesiapan Pemda dalam implementasi kebijakan. Faktor yang berpengaruh

terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pengimplementasian PP 71

tahun 2010 antara lain faktor perilaku, faktor keterampilan dan faktor

informasi.