Upload
phungkiet
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-1
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil
evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD
dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Sementara itu
capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi
geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan
permasalahan pembangunan.
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografis
Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk
wilayah Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi 7°40’ s/d 8°10’ Lintang
Selatan dan 111°50’ s/d 113°30’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.696,16
km², termasuk didalamnya kawasan Pulau Giliketapang dengan luas wilayah
0,6 km².
Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung yang
membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung
Lamongan dan Gunung Argopuro. Wilayah kabupaten Probolinggo terletak
pada ketinggian 0 - 2500 m diatas permukaan laut, tanahnya berupa tanah
vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung
berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang
berwarna kelabu kekuning-kuningan. Pada ketinggian 750 - 2500 m diatas
permukaan laut, cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran dan pada
ketinggian 150 - 750 m diatas permukaan laut, yang membujur dari Barat ke
Timur di bagian Selatan yang berada di kaki gunung Argopuro, sangat cocok
untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti, durian, alpukat dan buah lainnya,
contoh di kecamatan Tiris dan Kecamatan Krucil.
2.1.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah
Luas wilayah kabupaten probolinggo lebih kurang 1.696,16 km², terdiri
atas :
a). Pemukiman : 147,74km²
b). Persawahan : 373,13 km²
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-2
c). Tegal : 513,80km²
d). Perkebunan : 32,81km²
e). Hutan : 426,46km²
f). Tambak/Kolam : 13,99km²
g). Lain-lain : 188,23km²
Sementara Luas wilayah kabupaten probolinggo ditinjau dari luas 24
kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1.sebagai berikut :
Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo Per Kecamatan
No. Kecamatan Luas (Ha) Prosentase (%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Sukapura
Sumber
Kuripan
Bantaran
Leces
Tegalsiwalan
Banyuanyar
Tiris
Krucil
Gading
Pakuniran
Kota Anyar
Paiton
Besuk
Krasakan
Krejengan
Pajarakan
Maron
Gending
Dringu
Wonomerto
Lumbang
Tongas
Sumber Asih
10.208,53
14.188,13
6.674,76
4.212,83
3.680,97
4.173,56
4.569,63
16.566,69
20.252,66
14.684,64
11.385,00
4.258,00
5.327,94
3.503,63
3.779,75
3.442,84
2.134,35
5.139,27
3,.61,48
3.113,54
4.566,84
9.271,00
7.795,20
3.025,41
6,02
8,36
3,94
2,48
2,17
2,46
2,69
9,77
11,94
8,66
6,71
2,51
3,14
2,06
2,23
2,03
1,26
3,03
2,16
1,84
2,69
5,46
4,61
1,78
Jumlah 169.616.65 100%
Sumber :Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2012
Letak geografis daerah berbatasan dengan :
- Utara : Selat Madura
- Timur : Kabupaten Situbondo
- Barat : Kabupaten Pasuruan
- Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-3
Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota
Probolinggo.
2.1.1.2. Topografi
Secara topografis, Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang
menggambarkan kondisi geografis, yaitu terdiri dari dataran rendah pada
bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi
pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah
yang berbeda.
Sedangkan bentuk permukaan daratan di Kabupaten Probolinggo di
klasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu :
a) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 m diatas
permukaan laut. Daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai
dari Barat ke Timur kemudian membujur ke Selatan
b) Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m diatas permukaan
laut. Daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang Pegunungan
Tengger serta pada bagian selatan sisi Timur sekitar Gunung Lamongan
c) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m dari permukaan
laut. Daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu sekitar Pegunungan
Tengger dan sebelah Tenggara yaitu di sekitar Gunung Argopuro.
2.1.1.3. Hidrologi
Terdapat 25 sungai yang mengalir dan mengairi wilayah Kabupaten
Probolinggo. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 km,
sedangkan sungai terpendek adalah Afour Bujel dengan panjang hanya 2 km
saja.
Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut
sangat dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun.Pada saat musim
kemarau, sebagian besar sungai yang mengalir mengalami kekeringan kecuali
sungai-sungai besar (yaitu sungai-sungai utama) yang masih tergenang terus
sepanjang tahun.
Tabel 2.2
Sungai di Kabupaten Probolinggo
No. Nama Sungai Panjang Lebar Debit Air
Baku
Lahan
(Km) (M) (Minimum) (Ha)
1 K. Rondoningo 95,20 26,00 ± 200 3.36
2 K. Pandan Laras 43,50 26,00 ± 1.300 2.85
3 K. Kertosono 39,70 25,00 ± 100 570.00
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-4
No. Nama Sungai Panjang Lebar Debit Air
Baku
Lahan
(Km) (M) (Minimum) (Ha)
4 K. Kandang Jati 8,00 8,00 ± 100 507.00
5 K. Besuk 13,20 8,00 ± 100-200 173.00
6 K. Jabung 20,50 8,00 ± 300 465.00
7 K. Pancarlagas 85,70 50,00 ± 200 3.30
8 K. Legundi 12,50 6,00 - -
9 K. Paiton 18,00 20,00 ± 100 454.00
10 K. Kresek 24,50 25,00 ± 100 786.00
11 K. Taman 24,10 12,00 ± 5-10 240.00
12 K. Curah Manjangan 5,00 9,00 ± 50 34.00
13 K. Klumprit 12,50 12,00 ± 50 53.00
14 K.
Lumbang/Bayeman 17,50 13,00 ± 75 125.00
15 K. Blibis 20,00 15,00 - -
16 K. Blabo 10,00 10,00 ± 50 213.00
17 K. Besi 15,50 15,00 ± 5-10 183.00
18 K. Patalan 22,50 18,00 ± 50 72.00
19 K. Kedung Galeng 38,00 35,00 ± 100 564.00
20 K. Banyubiru 11,00 18,00 ± 300 697.00
21 K. Gending 20,00 20,00 ± 300 -
22 K. Klaseman 11,00 15,00 ± 100-200 -
23 K. Pekalen 35,10 35,00 ± 3.300 6.98
24 Afour Bujel 2,00 5,00 - -
25 K. Lawean 16,70 25,00 ± 200 369.00
Sumber : Dinas PU Pengairan Kabupaten Probolinggo
Selain sungai di Kabupaten Probolinggo juga terdapat danau/ranu yaitu
Ranu Segaran, Ranu Agung, Ranu Segaran Duwas dan Ranu Gedong yang
belum didayagunakan sebagaimana mestinya. Lokasi semua danau tersebut
berada di Kecamatan Tiris, sedang lokasi desanya dapat dilihat pada Tabel.
2.3., berikut :
Tabel. 2.3
Danau atau Ranu di Kabupaten Probolinggo
No Nama Danau Luas
(Ha) Lokasi
1. Ranu Segaran* 30.000 Desa Segaran, Kecamatan Tiris
2. Ranu Agung*
Segaran Agung 20.813 Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris
3. Ranu Segaran Duwas* 23.000 Desa Tlogoargo, Kecamatan Tiris
4. Ranu Merah* 18.000 Desa Andungsari
5. Ranu Gedang* 10.000 Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris
Ranu Citakan* - Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris
Ranu Kembar* - Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris
Ranu Bintaro* - Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris
6. Danau Ronggojalu 2.5 Kecamatan Tegalsiwalan
Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2012& Lembar Koreksi FGD Kec. Tiris 2009
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-5
Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur gali dan
beberapa sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali berkisar 3 - 30 m.
Kedalaman ini berarti air tanah dangkal sampai sedang dan sangat
dipengaruhi oleh keadaan iklim, sedangkan kedalaman sumur bor yang
merupakan air tanah dalam berkisar 40-200 m.
Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit yang cukup besar,
sebagian untuk kebutuhan air minum dan sebagian besar lainnya
diperuntukkan irigasi, hal ini mengingat pada saat musim kemarau sebagian
besar daerah mengalami kekeringan.
Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari luas wilayah
Kabupaten Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m; seluas 11,17 %
kedalaman air tanahnya antara 60 – 90 m; dan selebihnya 26,27 %
mempunyai kedalaman air tanah < 60 m.
2.1.1.3. Klimatologi
Seperti juga daerah tropis lainnya, iklim yang ada berupa iklim tropis
dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.Pada
umumnya musim kemarau jatuh pada bulan April hingga bulan Oktober,
sedangkan musim hujan terjadi antara bulan Oktober hingga bulan April.
Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai
dengan Maret. Curah hujan selama tahun 2011 berkisar antara 1.100–1.700
mm untuk dataran rendah, dan berkisar 1.700–5.700 mm untuk dataran
tinggi dengan rata-rata intensitas hujan sebesar 24,211 mm/hari. Jumlah
curah hujan rata-rata dalam setahun di Kabupaten Probolinggo sebesar 1.713
mm/tahun dengan hari hujan rata-rata 75.41 hari. Suhu udara beragam rata-
rata antara 27C hingga 32C pada bagian Utara, sedangkan di wilayah
pegunungan Argopuro dan Tengger, yaitu di Kecamatan Tiris, Krucil, Sumber
dan Sukapura suhu udaranya berkisar antara 5C hingga 15C.
2.1.1.4. Jenis Tanah
Jenis tanah penting untuk diketahui terutama usaha pengembangan
budidaya pertanian.Dilihat dari tekstur tanahnya, maka jenis tanah yang
mendominasi adalah tanah latosol yang berasal dari tanaman perkebunan,
sawah dan hutan tropika.Jenis tanah lainnya adalah alluvial, regosol, andosol,
mediteran dan gromossol.
2.1.1.5. Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.Klasifikasi kawasan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-6
budidaya meliputi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, dengan
berbagai jenis peruntukan dapat dilihat pada tabel 2.4.
Tabel 2.4
Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha)
No Peruntukan Luas Prosen
1. Hutan 55.796,68 32,89
2. Tegal 52.801,95 31,13
3. Sawah 38.509,00 22,70
4. Perkampungan/Permukiman 12.904,04 7,60
5. Perkebunan Swasta/Rakyat 2.009,30 1,18
6. Tanah Rusak/Padang Rumput 2.413,96 1,42
7. Tambak 1.320,06 0,77
8. Kebun Campur 1.186,57 0,69
9. Industri 866,56 0,51
10. Hutan Rakyat 625,32 0,37
11. Danau/Rawa 138,00 0,08
12. Lain-lain 1.045,36 0,66
Jumlah 169.616,80 100
Sumber :Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo
Dari tabel 2.4 terlihat bahwa peruntukan lahan di Kabupaten
Probolinggo didominasi oleh hutan (32,89 %), tegalan (31,13 %), serta
persawahan (22,70 %). Sedangkan lahan permukiman yang merupakan
kawasan terbangunnya hanya meliputi 7,60 % dari seluruh luas lahan.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten Probolinggo Tahun
2010-2019, rencana peruntukan kawasan budidaya yang ditetapkan dapat
dilihat pada tabel 2.5
Tabel 2.5
Luas Kawasan Budidaya (Ha)
No Kawasan Budidaya Luas Kawasan Prosen
1. Kawasan Hutan Produksi 28.829,10 17,00
2. Kawasan Pertanian & Peternakan 40.081,07 23,63
3. Kawasan Perkebunan 38.649,00 22,79
4. Kawasan Perikanan 3.227,00 1,90
5. Kawasan Pariwisata 1.700,00 1,00
6. Kawasan Permukiman 18.248,00 10,76
7. Kawasan Perindustrian 3.272,00 1,93
8. Kawasan Pertambangan 10,00 0,01
9. Kawasan Khusus 1.550,00 0,91
10 Luas Kawasan Budidaya 135.566,17 79,93
11 Luas Kabupaten Probolinggo 169.616,80 100
Sumber :Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-7
2.1.1.6. Kawasan Lindung
Yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah kawasan yang
ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup
yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta
budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
Salah satu kawasan lindung yang perlu terus menerus dimantapkan
adalah kawasan suaka alam. Kawasan ini di Kabupaten Probolinggo telah
ditetapkan sesuai dengan arahan RTRW Propinsi Jawa Timur. Pada dasarnya
pemantapan kawasan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan
melindungi biota, ekosistem, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada
umumnya. Perlindungan kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka
margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah
pengungsian satwa. Kawasan suaka alam selain untuk mempertahankan
kelestarian alam itu sendiri, juga berperan dalam pengembangan dunia ilmu
pengetahuan dan kegiatan wisata. Pemanfaatan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan kegiatan wisata tetap harus berdasarkan pada konsepsi
menjaga kawasan suaka alam itu sendiri, termasuk dalam kawasan suaka
alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jenis kawasan lindung di
Kabupaten Probolinggo yang akan dikembangkan dalam 5 tahun kedepan
antara lain kawasan suaka alam, hutan lindung, sempadan sungai, dan
sempadan pantai. Luas rencana kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo
sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.6.
Tabel 2.6
Kawasan Lindung
No Jenis Kawasan Lindung Luas Kawasan Prosen
1. Kawasan Suaka Alam 5.859,50 16,25
2. Hutan Lindung 25.998,53 72,08
3. Sempadan Sungai 3.585,00 9,94
4. Sempadan Pantai 625,00 1,73
Jumlah 36.068,03 100
Sumber :RTRW Kabupaten Probolinggo
2.1.1.7. Kawasan Rawan Bencana
Penetapan kawasan ini bertujuan untuk melindungi manusia dan
kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak
langsung oleh perbuatan manusia meliputi kawasan gerakan tanah, rawan
letusan gunung berapi, rawan gempa bumi, dan rawan angin topan. Wilayah
rawan bencana alam dan wilayah kritis merupakan wilayah yang sering dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-8
atau mempunyai potensi bencana alam, seperti letusan gunung berapi, Angin
Gending, banjir dan kebakaran yang disebabkan oleh alam. Beberapa wilayah
rawan bencana di Kabupaten Probolinggo dapat diidentifikasi diantaranya,
sebagai berikut:
aa.. LLeettuussaann GGuunnuunngg BBeerraappii
Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang masih aktif mempunyai
potensi disamping sebagai obyek wisata, juga dapat menimbulkan bencana
letusan gunung berapi.Wilayah-wilayah yang masih berada dalam
jangkauan letusan gunung berapi seperti Kecamatan Sukapura dan
Kecamatan Sumber perlu mewaspadai aktifitas yang terjadi di kawah
Gunung Bromo.
Kabupaten Probolinggo memiliki 2 buah gunung berapi yang berpotensi
menimbulkan bencana yaitu Gunung Bromo dan Gunung Lamongan.
Gunung Bromo merupakan gunung api yang sering meletus lemah, berupa
letusan freatik atau magmatik tipe Stromboli. Material yang diletuskan
berupa batu (pijar) dan hembusan gas beracun hanya terbatas disekeliling
kawah atau dasar kaldera Lautan Pasir. Ancaman hujan abu lebat tidak
lebih dari jarak 6 Km dari kawah Gunung Bromo.
bb.. GGeerraakkaann TTaannaahh ((LLoonnggssoorr))
Kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo berupa tanah
longsor yang terdapat di berbagai kecamatan.Wilayah yang peka terhadap
bahaya ini adalah wilayah yang memiliki tingkat erosi tinggi, kawasan
pantai dan tanah-tanah gundul di kawasan hutan lindung, serta kawasan
yang mempunyai kelerengan tanah lebih dari 40 %. Berdasarkan Studi
identifikasi kawasan rawan bencana Kab. Probolinggo tahun 2007,
kawasan dengan tipologi gerakan tanah tertinggi adalah Kecamatan Gading,
Krucil, Lumbang, Pakuniran, Sukapura, Sumber, Kota Anyar dan Tiris.
cc.. BBaannjjiirr
Kawasan-kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran sungai perlu
mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir. Demikian pula perluasan
kawasan permukiman di perkotaan akan mengurangi luas wilayah resapan
air, sehingga tanpa sistem drainase yang baik akan dapat menimbulkan
banjir. Wilayah yang potensial terhadap bahaya banjir adalah Perkotaan
Gending, Dringu, Kraksaan, Tongas, Sumberasih, Krejengan dan Kotaanyar.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-9
dd.. DDaaeerraahh RRaawwaann AAbbrraassii PPaannttaaii
Kabupaten Probolinggo memiliki panjang kawasan pesisir sekitar
71,893 Km dan seperti kabupaten lain di Indonesia juga memiliki masalah
dengan ekosistem pantainya terutama dengan masalah abrasi pantai.
Ada banyak faktor yang mengakibatkan sebuah pantai mengalami
abrasi, dari sekian faktor yang mempengaruhi ada satu faktor yang sangat
domininan yaitu ketahanan pantai itu sendiri dalam menghadapi
gelombang air laut. Ketahanan pantai akan tercipta dengan sendirinya jika
ekosistem di kawasan tersebut masih terjaga, salah satu ekosistem pantai
yang berperan penting dalam menciptakan ketahan pantai adalah
keberadaaan dari hutan mangrove atau rawa di wilayah pantai tersebut.
Dari beberapa hal di atas maka, deliniasi kawasan rawan abrasi pantai
dicari dengan menganalisa kawasan pantai yang tidak mempunyai vegetasi
rawa atau mangrove di pesisirnya. Dari hasil analisa spasial pada peta tata
guna lahan didapat distribusi kawasan rawan abrasi pantai meliputi
Kecamatan-kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Kraksaan, Gending,
Pajarakan dan Paiton.
Tabel 2.7
Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah
No. Kemiringan Luas Kawasan (Ha) Prosen
1 0 - 2 % 48.070,55 28,34
2 2 – 15 % 41.721,36 24,59
3 15 – 40 % 20.968,52 12,36
4 > 40 % 58.856,22 34,69
Jumlah 169.616,65 100
Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2012 (Diolah)
Dari tabel 2.7 terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat kemiringan
tanah lebih dari 40 % cukup tinggi, yaitu seluas 58.856,22 Ha (34,69 %)
dari seluruh luas daerah Kabupaten Probolinggo. Diantara luas daerah yang
memiliki kemiringan tanah > 40 % tersebut, yang terluas adalah di
Kecamatan Sumber yaitu seluas 11.979,66 Ha (20,35 %) dan Kecamatan
Krucil seluas 11.889,96 Ha (20,20 %).
2.1.1.8. Potensi pengembangan wilayah
Sesuai dengan RTRW Kabupaten Probolinggo penetapan kawasan
strategis Kabupaten Probolinggo dan skenario pengembangan wilayah, maka
ditetapkan rencana pengembangan kawasan strategis prioritas, yaitu:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-10
a. Prioritas I : Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan, Ekowisata,
Industri guna mendukung pengembangan wilayah barat.
Wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat mempunyai potensi yang
besar karena terdapat beberapa kawasan strategis Kabupaten Probolinggo
antara lain:
Kawasan agropolitan bagian barat yang terdiri dari Kecamatan Tongas,
Lumbang, Sukapura, Sumber.
Jalur Pariwisata Nasional-Internasional Tanaman Nasional Bromo
Tengger Semeru,
Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tongas.
Sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan perwujudan
ruang Kabupaten Probolinggo, maka kawasan strategis yang terletak di
Kabupaten Probolinggo bagian barat merupakan prioritas I pengembangan.
Pengembangan kawasan strategis bagian barat ini diarah pada
pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata dan industri.
b. Prioritas II : Pengembangan Kawasan Strategis pada Sistem Perkotaan
Pendukung
Sistem perkotaan pendukung merupakan kawasan Perkotaan Kraksaan
dan kawasan pusat-pusat pelayanan. Pengembangan kawasan ini
meruakan prioritas pengembangan karena kawasan system perkotaan
pendukung ini fungsinya sebagai sentra-sentra pengembangan, simpul
distribusi pelayanan dan simpul penarik keterkaitan antar antar wilayah.
Pengembangan kawasan ini diarahkan sesuai dengan fungsi dan perannya
seperti telah dirumuskan rencana struktur ruang Kabupaten Probolinggo.
c. Prioritas III: Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan, Ekowisata,
Industri guna mendukung pengembangan wilayah timur.
Wilayah Kabupaten Probolinggo bagian timur mempunyai potensi
pengembangan kawasan strategis Kabupaten Probolinggo antara lain:
Kawasan agropolitan bagian timur yang terdiri dari Kecamatan Tiris,
Krucil, Gading.
Kawasan wisata Pegunungan Argopuro/Dataran Tinggi Hyang, arung
jeram Sungai Pekalen,
Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Paiton.
Sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan perwujudan
ruang Kabupaten Probolinggo, maka kawasan strategis yang terletak di
Kabupaten Probolinggo bagian timur merupakan prioritas III
pengembangan. Sama halnya dengan kawasan bagian timur,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-11
pengembangan kawasan strategis bagian timur ini diarah pada
pengembangan kawasan agropolitan, ecowisata dan industri.
d. Prioritas IV: Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan
Selain potensi pertanian, industri dan pariwisata, Kabupaten Probolinggo
mempunyai potensi yang besar di sektor perikanan. Potensi perikanan
meliputi perikanan laut disekitar laut Pantai Utara dan perikanan darat
berupa budidaya tambak. potensi perikanan tersebut juga telah didukung
oleh sentra-sentra pengolahan. Tetapi potensi perikanan kurang
diperhatikan terutama untuk perikanan laut. Sehingga kawasan perikanan
laut dan kawasan tambak disekitar Pantai Utara banyak yang mengalami
alih fungsi ke industri, permukiman dan perdagangan. Sehingga
pengembangan kawasan strategis minapolitan berupa pengembangan
sentra-sentra perikanan sangat diperlukan dan menjadi prioritas
pengembangan. Pengembangan kawasan strategis minapolitan meliputi:
Pengembangan kawasan tambak disekitar Kecamatan Tongas,
Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton.
Pengembangan kawasan budidaya laut tersebar di Kecamatan Tongas,
Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton.
2.1.2 Aspek Demografi
Menurut hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo
Tahun 2011 tercatat 1.185.711 Jiwa, yang tersebar di 24 kecamatan. Dengan
rincian jumlah Laki-laki sebanyak 583.209 Jiwa dan Perempuan 602.502 Jiwa.
Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Tiris
sebanyak 76.719 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk
paling sedikit adalah Kecamatan Sukapura yaitu sebanyak 21.176 jiwa
sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.8.dibawah ini :
Tabel. 2.8
Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Probolinggo
berdasarkan hasil registrasi Tahun 2011
KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Sukapura 10.377 10.799 21.176
Sumber 12.734 13.462 26.196
Kuripan 15.791 16.700 32.491
Bantaran 21.728 23.353 45.081
Leces 29.927 30.696 60.623
Tegalsiwalan 17.722 18.909 36.631
Banyuanyar 27.670 28.978 56.648
Tiris 38.296 38.423 76.719
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-12
Krucil 28.766 28.408 57.174
Gading 27.938 28.524 56.462
Pakuniran 22.523 23.294 45.817
Kotaanyar 18.447 19.414 37.861
Paiton 34.864 34.995 69.859
Besuk 24.684 26.336 51.020
Kraksaan 33.896 34.730 68.626
Krejengan 20.126 20.899 41.025
Pajarakan 17.257 17.763 35.020
Maron 32.461 33.731 66.192
Gending 21.018 21.713 42.731
Dringu 27.076 27.091 54.167
Wonomerto 21.323 22.407 43.730
Lumbang 15.764 16.630 32.394
Tongas 32.420 34.029 66.449
Sumberasih 30.401 31.218 61.619
JUMLAH 583.209 602.502 1.185.711
Sumber : Kabupaten Probolinggo dalam Angka, 2012
2.1.3. Aspek Sumber Daya Manusia
Kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Probolinggo bisa dilihat dari
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sebaran Rumah Tangga Miskin (RTM)
di Kabupaten Probolinggo. Mengenai IPM di Kabupaten Probolinggo dapat
dilihat pada tabel berikut
Tabel 2.9
Besarnya Nilai IPM dan Komponennya
Indeks 2010 2011 2012**
IPM 62.99 63.84 64,06
Indeks Harapan Hidup (Tahun) 60,22 60.70 60,87
Indeks Pendidikan (Persen) 64.98 66.52 66,84
IndekPengeluaran Per Kapita
(Persen) 63.79 64.29 64,48
Sumber : BPS Propinsi Jatim
** Angka Sementara
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-13
Sedangkan mengenai sebaran rumah tangga miskin di Kabupaten Probolinggo
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.10
Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu di Kabupaten Probolinggo
Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Maret 2012
KECAMATAN
Jumlah Rumah Tangga
JUMLAH Kelompok 1
Kelompok
2 Kelompok 3
SUKAPURA 806 761 724 2.291
SUMBER 1.670 1.389 1.377 4.436
KURIPAN 2.559 1.664 1.587 5.810
BANTARAN 1.629 1.873 2.518 6.020
LECES 1.571 1.964 3.141 6.676
TEGALSIWALAN 1.706 1.569 1.769 5.044
BANYUANYAR 3.393 2.825 2.647 8.865
TIRIS 4.855 3.899 3.936 12.690
KRUCIL 5.284 2.944 1.965 10.193
GADING 3.784 2.549 2.472 8.805
PAKUNIRAN 3.444 2.106 1.606 7.156
KOTAANYAR 4.401 1.748 1.217 7.366
PAITON 3.783 2.833 2.294 8.910
BESUK 3.178 2.710 2.782 8.670
KRAKSAAN 2.930 2.354 2.453 7.737
KREJENGAN 2.955 1.950 2.017 6.922
PAJARAKAN 1.537 1.370 1.588 4.495
MARON 4.543 3.631 3.157 11.331
GENDING 2.149 1.872 1.779 5.800
DRINGU 1.709 1.762 2.069 5.540
WONOMERTO 1.860 1.862 1.857 5.579
LUMBANG 1.896 1.807 2.170 5.873
TONGAS 4.001 3.385 3.409 10.795
SUMBERASIH 2.841 2.655 2.947 8.443
Jumlah Total 68.484 53.482 53.481 175.447
Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Maret 2012
2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 4 tahun terakhir
ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, terdiri dari kondisi makro
ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial.
A. PDRB
Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir peningkatan PDRB
Kabupaten Probolinggo baik berdasarkan harga berlaku maupun harga
konstan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini
ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai tambah barang dan jasa
yang diindikasikan dengan pesatnya peningkatan nilai PDRB atas dasar
harga berlaku dari sebesar Rp. 10,262 Milyar,- pada tahun 2007 menjadi
sebesar Rp. 11,834.2 Milyar pada tahun 2008, pada tahun 2009 sebesar
Rp. 13,196.2 Milyar, pada tahun 2010 sebesar Rp. 14,896.3 Milyar, pada
tahun 2011 sebesar Rp. 16,761.96 Milyar dan pada tahun 2012 (angka
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-14
sementara) sebesar Rp. 18,849.11 Milyar. Kenaikan PDRB ini
mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi Kabupaten Probolinggo secara
makro khususnya produksi barang dan jasa mengalami
peningkatan.Pencapaian PDRB Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan
cukup berhasil seiring dengan usaha penguatan ekonomi rakyat melalui
pembinaan terhadap usaha kecil/wirausaha baru dan penguatan ekonomi
melalui sektor yang lain.
B. Pertumbuhan Ekonomi
Secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo
dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, artinya kondisi
perekonomian di Kabupaten Probolinggo tetap dapat memberikan
pertumbuhan yang positif. Mulai tahun 2008 sampai dengan 2012 tingkat
pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, yakni 4,74% tahun 2008,
naik menjadi sebesar 5,72% tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2010
terjadi kenaikan yang cukup signifikan mencapai 6,19%. Adapun
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2011 sebesar 6,23%
dan pada tahun 2012 (angka sementara) sebesar 6,47 %. Kondisi ini
tentunya cukup menggembirakan dan menandakan bahwa perkembangan
perekonomian di wilayah Kabupaten Probolinggo sudah mulai kembali pada
jalur yang sesuai dengan harapan. Namun demikian masih diperlukan
upaya-upaya yang lebih baik di dalam upaya percepatan pertumbuhan
ekonomi di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Selanjutnya kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi sejak 2008-
2012 adalah sebagaimana pada grafik di bawah ini :
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-15
Gambar 2.1
5.78 5.726.19 6.23 6.47
9.2
5.48
6.35.93 5.62
0
2
4
6
8
10
2008 2009 2010 2011 2012**
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kab.Probolinggo (%)
Pertumbuhan Ekonomi
Inflasi
Sumber
data: BPS Provinsi Jawa Timur ** Angka Sementara
C. PDRB Per Kapita
Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting penting untuk
mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah dalam hubungannya
dengan kemajuan sektor ekonomi adalah PDRB per kapita yang
biasanya dipakai sebagai indikator perkembangan kesejahteraan rakyat.
Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan Atas Dasar Harga
Berlaku, karena PDRB Perkapita selain dipengaruhi faktor produksi juga
dipengaruhi oleh harga barang/jasa. Namun demikian gambaran
tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai ukuran peningkatan
ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi karena pengaruh
inflasi sangat dominan baik dalam pembentukan PDRB maupun
pendapatan regional.
Adapun PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun
2008 sebesar Rp. 9.966.152,90, Tahun 2009 adalah sebesar Rp.
11.022.140,09,-, Tahun 2010 sebesar Rp. 12.336.674,37,- sedangkan pada
Tahun 2011 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp.
13.818.944,20,- dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 15.453.119,42,- (angka
sementara).
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-16
D. Laju Inflasi
Kabupaten Probolinggo cukup berhasil dalam menekan laju inflasi.
Pada tahun 2008 angka Inflasi sebesar 9,20%, Tahun 2009 menurun
menjadi 5,48%, Tahun 2010 kembali meningkat sebesar 6,30% antara lain
diakibatkan oleh kondisi iklim ekstrim dan tidak menentu atau anomali
cuaca, kenaikan harga bahan makanan yang disebabkan banyaknya
kegagalan panen menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas serta
kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada awal tahun 2010. Sedangkan pada
tahun 2011 inflasi tercatat sebesar 5,93% dan pada tahun 2012 (angka
sementara) 5,62 %.
Tabel 2.11
Inflasi PDRB Kabupaten Probolinggo 2008 – 2012 (%)
Indeks 2008 2009 2010 2011 2012**
PERTANIAN 10,24 6,74 6,43 8,28 8,47
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 4,55 3,45 3,47 5,17 4,13
INDUSTRI PENGOLAHAN 9,43 6,34 8,41 6,52 6,49
LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 2,11 1,06 2,54 1,11 1,17
BANGUNAN 10,80 5,14 7,61 7,50 2,80
PERDAG, HOTEL, RESTORAN 8,30 4,05 5,11 3,44 2,79
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1,77 2,96 2,91 1,24 1,66
KEU. PERSEWAAN DAN JASA PERUSH 8,48 4,25 5,05 4,66 4,88
JASA-JASA 10,27 6,20 4,97 5,32 5,38
INFLASI KAB. PROBOLINGGO 9,02 5,48 6,30 5,93 5,62
Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur * Angka Sementara
E. Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan
alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.
Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif,
sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang
lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Data
kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:
1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;
2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;
3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk
memperbaiki posisi mereka.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-17
Angka Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo secara resmi
menggunakan data Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan
Individu yang merupakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial
(PPLS) Tahun 2011 oleh BPS Kabupaten Probolinggo. Angka RT Kelompok 1
(Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan
10% terendah di Indonesia) sejumlah 68.484 KK, RT Kelompok 2 (Rumah
Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 11% - 20%
terendah di Indonesia) sejumlah 53.482 KK dan RT Kelompok 3 (Rumah
Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 21% - 30%
terendah di Indonesia) sejumlah 53.481 KK, sehingga jumlah RTS di
Kabupaten Probolinggo adalah 175.447 KK. Dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010
yang disusun oleh Bappeda Kabupaten probolinggo merekomendasikan
hal-hal sebagai berikut:
Tahap pertama (2010-2012) diprioritaskan pada sektor yang mampu
menjadi landasan dalam memerangi kemiskinan, peningkatan
kesempatan kerja, pengembangan layanan dan kualitas pendidikan,
pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas kesehatan.
Tahap kedua (2012-2014) diprioritaskan pada kegiatan peningkatan
kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan investasi, peningkatan
kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat pada arus mikro,
pengembangan layanan dan kualitas pendidikan, serta percepatan
pengembangan wilayah.
Tahap ketiga (2014-2015) dititikberatkan pada kegiatan yang bersifat
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun-tahun
sebelumnya
.
Tabel 2.12
Tabel Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Probolinggo
Hasil Sensus Tahun 2009 – 2011
No. Uraian 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah Penduduk
Miskin (000)
280.10
276.60 259.23 245.88
2 Jumlah Penduduk
Miskin (%)
27.69
25.22 23,48 22,17
3 Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
225,151.00
255,757.00
306,762.00
Data : BPS Jawa Timur ** Angka Sementara
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-18
Tabel 2.13
TPT Kabupaten Probolinggo
No. Uraian 2009 2010 2011 2012 **
1 Pengangguran 15,686 12,190 18,218 12,356
2 Angka Kerja 604,247 603,228 569,592 623,537
3 TPT 2,60 2,02 3,20 1,98
Data : BPS Jatim ** Angka Sementara
F. Angka Kriminalitas
Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan
salah satu prioritas dalam mewujudkan stabilitas penyelenggaraan
pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat
terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa
aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan
masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan
kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.
Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh
aparat penegak hukum (kepolisian). Data mengenai perkembangan angka
kriminalitas pada tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel 2.14. sebagai
berikut :
Tabel 2.14
Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Probolinggo
Tahun 2007 - 2011
NO Uraian Satuan 2007 2008 2009 2010 2011
1 Perjudian Kasus 212 118 93 121 80 2 Pembunuhan Kasus 9 3 4 9 5 3 Penipuan Kasus 81 42 45 44 75 4 Narkoba Kasus 19 11 31 39 36 5 Pencurian biasa Kasus 49 47 44 32 53 6 Penadahan Kasus 9 4 9 13 15 7 Penculikan Kasus - 1 - 0 0 8 Ganda Uang Kasus - - - 0 1 9 Aniaya Biasa Kasus - - 5 79 70 10 Pemerasan Kasus 4 12 6 42 42 11 KDRT Kasus - - 15 13 30 12 C a b u l Kasus 5 13 1 7 6 13 Perkosaan Kasus 22 8 8 10 5 14 Perampasan Kasus 16 5 5 4 6
Jumlah Kasus 426 264 266 413 424 Sumber : Polres Probolinggo tahun 2012
Matrik mengenai gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian
kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 5 tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-19
terakhir ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat lainnya secara rinci
dapat diliihat pada tabel 2.15 berikut ini:
Tabel 2.15 Matrik Gambaran Umum Kondisi Daerah
terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2008 – 2012
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah
Capaian kinerja SKPD Penanggung
Jawab 2008 2009 2010 2011 2012
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1.1 ADHB 11,834,2
M
13,196,2
M
14.896,2
M 16.761,96
M 18.849,1
1 M BPS
1.2 Laju inflasi 9,02 5,48 6,30 5,93 5,62**
BPS
1.3 PDRB per kapita 9.966.153 11.022.14
0
12.336.67
4 13.818.944
15.453.119
BPS
Fokus Kesejahteraan Sosial
1 Pendidikan
1.1 Angka melek huruf 78.24 77.97 82,06 81,73 82,94 Dinas Pendidikan
1.2 Angka rata-rata lama sekolah
(SD s/d SMA) 13,16 12,97 12,78 12,17 12,09 Dinas Pendidikan
1.3 Angka partisipasi kasar
1.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI/Paket A 119.26 119.96 119.50 119.74 120,28 Dinas Pendidikan
1.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/MTs/Paket B 92.86 93.11 93.05 93.23 93,66 Dinas Pendidikan
1.3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK/MA/Paket C 59,53 59,87 60.21 60.56 60,9 Dinas Pendidikan
1.4 Angka pendidikan yang
ditamatkan - - - - - Dinas Pendidikan
1.5 Angka Partisipasi Murni
1.5.1 Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A 98.87 99.13 98.86 99.06 99,67 Dinas Pendidikan
1.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B 71.87 70.38 72.03 72.17 72,54 Dinas Pendidikan
1.5.3 Angka Partisipasi Murni (APM))
SMA/SMK/MA/Paket C 38.68 33.37 38.90 39.12 39,57 Dinas Pendidikan
2 Kesehatan
2.1 Angka kelangsungan hidup bayi
per 1000 KH 993,1 993,53 987,31 988,29 987,57 Dinas Kesehatan
2.2 Angka usia harapan hidup 60,56 60,85 61,06 61,42 - Dinas Kesehatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-20
2.3 Persentase balita gizi buruk 1,65 2,23 3,36% 2,3% 2,8% Dinas Kesehatan
3 Ketenagakerjaan
3.1 Rasio penduduk yang bekerja - 0,974 0,979 0,968 0,980 Disnakertrans
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1 Kebudayaan
1.1 Jumlah Grup Kesenian 60 62 73 83 90 Disbudpar
1.2 Jumlah Gedung 10 12 14 14 14 Disbudpar
2 Olah raga
2.1 Jumlah klub olahraga 64 82 88 98 117 Kanpora
2.2. Jumlah gedung olahraga 1 1 1 1 1 Kanpora
2.1.5 Aspek Pelayanan Umum
Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Probolinggo 5 tahun terakhir ditinjau dari aspek
pelayanan umum, terdiri dari fokus urusan layanan kewenangan wajib dan
kewenangan pilihan pemerintah daerah, sesuai dengan SKPD yang mempunyai
tupoksi kewenangan masing-masing.
Data dari matrik gambaran pelayanan umum dapat dilihat pada tabel
2.16 berikut ini:
Tabel 2.16 Data Gambaran Umum Kondisi Daerah
terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2007 – 2012
Aspek Pelayanan Umum
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah
Capaian kinerja SKPD
Penanggungjawab Satuan 2008 2009 2010 2011 2012
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Pelayanan Urusan Wajib
1 Pendidikan
1.1 Pendidikan dasar
1.1.1 Angka partisipasi sekolah (SD
s/d SMA) % 87,38 87,56 87,73 87,84 87,93 Diknas
1.1.2 Rasio ketersediaan sekolah/
penduduk usia sekolah % 119.16 119.45 119.20 119.18 119.25 Diknas
1.1.3 Rasio Guru terhadap murid 1:… 1:7 1:8 1:8 1:7 1:10 Diknas
1.1.4 Rasio guru/murid per kelas rata
rata 1:…. 20 22 21 23 24 Diknas
1.3 Fasilitas Pendidikan:
1.3.1 Sekolah pendidikan SD/MI % 86.30 86.47 85.79 85.95 87.54 Diknas
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-21
kondisi bangunan baik
1.3.2
Sekolah pendidikan SMP/MTs
dan SMA/SMK/MA kondisi
bangunan baik
% 86.99 86.82 86.65 86.80 88,65 Diknas
1.4 Pendidikan Anak Usia Dini
1.4.1 Rasio Jumlah Siswa Paud/Julah
Anak usia 2- 4 Tahun % 43.38 39.44 35.85 44.92 45,14 Diknas
1.5 Angka Putus Sekolah
1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS)
SD/MI % 0,065 0,051 0,09 0,02 0,041 Diknas
1.5.2 Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs % 2.37 2.24 2.11 0.023 1,93 Diknas
1.5.3 Angka Putus Sekolah (APS)
SMA/SMK/MA % 1.07 1.02 0.97 0.03 0,72 Diknas
1.6 Angka Kelulusan
1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 94,21 94,97 99,54 99,99 99,98 Diknas
1.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 96,85 97,34 98,95 98,78 98,98 Diknas
1.6.3 Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK/MA % 97.77 98.17 98.65 98.68 98.86 Diknas
1.6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari
SD/MI ke SMP/MTs % 79.28 80.21 80.73 91.85 92,17 Diknas
1.6.5 Angka Melanjutkan (AM) dari
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 69.50 69.80 70.08 70.98 71,24 Diknas
1.6.6 Guru yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV % 54.58 56.17 57.64 67.89 68,06 Diknas
2 Kesehatan
2.1 Rasio posyandu per satuan balita
13,55 13,55 14,43 14,43 14,43 Dinkes
2.2 Rasio puskesmas, poliklinik,
pustu per satuan penduduk /100.000 11,03 0,0121 0,0120 0,0121 0,0118 Dinkes
2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan
penduduk /100.000 0,0048 0,0046 0,0045 0,0055 0,0055 Dinkes
2.4 Rasio dokter per satuan
penduduk /100.000 0,044 0,057 0,063 0,05 0,05 Dinkes
2.5 Rasio perawat per satuan
penduduk /100.000 0,061 0,073 0,085 0,087 0,087 Dinkes
2.6 Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani % 73,81 86,66 60,59 80,61 97,53 Dinkes
2.7
Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
% 92,97 94,68 97,50 97,37 87,23 Dinkes
2.8
Cakupan Desa/kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI)
% 91,82 91,52 95,45 92,73 98,79 Dinkes
2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 Dinkes
2.10 Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit % 81,91 81,62 73,38 85,27 80,12 Dinkes
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-22
TBC BTA
2.11
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
DBD
% 100 100 100 100 100 Dinkes
2.12
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat
miskin
% 133,26 100 198,34 5,80 5,38 Dinkes
2.13 Cakupan kunjungan bayi % 101,32 89,66 93,81 97,19 96,77 Dinkes
3 Pekerjaan Umum
3.1 Proporsi panjang jaringan jalan
dalam kondisi baik % 80.11 82.44 68.26 74,62 73,10
DPU Bina
Marga
3.2 Rasio Jaringan Irigasi 22,50 22,50 22,50 - DPU
Pengairan
3.3 Jumlah tempat ibadah Buah 9,927 9,927 9,579 9,925 Bagian Kesra
3.4 Persentase rumah tinggal
bersanitasi % 44% 45% 45% 46%
DPU
Ciptakarya
3.6
Rasio tempat pembuangan
sampah (TPS) per satuan
penduduk
- 0,788 m3/th
0,86
m3/th
0,86
m3/th 0,86 m3/th BLH
3.7 Rasio rumah layak huni - - - - DPU Ciptakarya
3.8 Rasio permukiman layak huni % 38% 38% 38% 38% DPU
Ciptakarya
3.9 Panjang jalan dilalui Roda 4 Km 785,819 785,819 785,819 785,819 785,819 DPU
Binamarga
3.10
Jalan Penghubung dari ibukota
kecamatan ke kawasan
pemukiman penduduk (mimal
dilalui roda 4)
km 15,211 17,835 86,972 12,836 91,230 DPU Binamarga
3.11 Panjang jalan kabupaten dalam
kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) % 88,27 90,42 86,38 90,56 89,76
DPU Binamarga
3.12
Panjang jalan yang memiliki
trotoar dan drainase/saluran
pembuangan air ( minimal 1,5
m)
km 120,562 150,231 175,821 200,690 235,746 DPU Binamarga
3.13
Sempadan jalan yang dipakai
pedagang kaki lima atau
bangunan rumah liar
km 3,621 4,791 5,312 6,342 7,858 DPU
Binamarga
3.14 Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar % 0,052 0,054 0,052 0,051 0,051
DPU
Pengairan
3.15
Drainase dalam kondisi baik/
pembuangan aliran air tidak
tersumbat
11,220 12,124 15,233 18,671 23,575 DPU
Binamarga
3.17 Luas irigasi Kabupaten dalam
kondisi baik % 90,00 92,00 92,00 92,00 92,00
DPU Pengairan
4 Perumahan
4.1 Rumah tangga pengguna air
bersih (PDAM) % 59,67 66,95 83,01 87,44 -
DPU
Ciptakarya
4.2 Rumah tangga pengguna listrik % 84,80 84,38 83,97 83,55 83,76 DPU
Ciptakarya
4.3 Rumah tangga ber-Sanitasi % 45% 45% 36% - - DPU
Ciptakarya
4.4 Lingkungan pemukiman kumuh - - - - - DPU Ciptakarya
4.5 Rumah layak huni % 65% 65% 65% - - DPU Ciptakarya
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-23
5 Penataan Ruang
5.1
Rasio Ruang Terbuka Hijau per
Satuan Luas Wilayah ber
HPL/HGB
- - - - - DPU
Ciptakarya
5.2 Rasio bangunan ber- IMB per
satuan bangunan 0.15 0.16 0.14 - -
DPU
Ciptakarya
5.3 Ruang publik yang berubah
peruntukannya - - - - -
Bid Fisrana
Bappeda
6 Perencanaan Pembangunan
6.1
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yg telah
ditetapkan dgn PERDA
Ada/Tida
k ADA ADA ADA ADA ADA Bappeda
6.2
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD yg telah
ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
Ada/Tida
k ADA ADA ADA ADA ADA Bappeda
6.3
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yg telah
ditetapkan dgn PERKADA
Ada/Tida
k ADA ADA ADA ADA ADA Bappeda
6.4 Penjabaran Program RPJMD
kedalam RKPD
Ada/Tida
k TIDAK ADA ADA ADA ADA Bappeda
7 Perhubungan
7.1 Rasio ijin trayek 445/jml
pnduduk
747/jml
pnduduk
404/jml
pnduduk
250/jml
pnduduk
103/jml
pnduduk
Dinas
Perhubungan
7.2 Jumlah uji kir angkutan umum Buah 1.128 1.195 1.287 1.392 1.502 Dinas
Perhubungan
7.3 Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal Bis Buah 3 3 3 3 3
Dinas
Perhubungan
7.4 Angkutan darat Buah 5.050 5.368 5.547 5.756 5.980 Dinas Perhubungan
7.5 Kepemilikan KIR angkutan
umum Buah 1.128 1.195 1.287 1.392 1.502
Dinas Perhubungan
7.6 Lama pengujian kelayakan
angkutan umum (KIR) Jam 15 menit 15 menit 10 menit 10 menit 10 menit
Dinas Perhubungan
7.7 Biaya pengujian kelayakan
angkutan umum Rp 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000
Dinas Perhubungan
7.8 Pemasangan Rambu-rambu % 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Perhubungan
8 Lingkungan Hidup
8.1 Persentase penanganan sampah - 0,788 1.38 1,58 1,58 BLH
8.2 Persentase Penduduk berakses
air minum 10,680 11,222 11,819 - BLH
8.3 Pencemaran status mutu air - 40 59,10 82,60 83,3 BLH
8.4 Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan amdal. % 100 100 100 100 100 BLH
8.5 Tempat pembuangan sampah
(TPS) per satuan penduduk 0.6 0.60 0,77 0.8 - BLH
8.6 Penegakan hukum lingkungan % 100 100 100 85 66,6 BLH
9 Pertanahan
9.1 Penyelesaian izin lokasi % 100 100 100 100 100 Kantor
Perijinan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-24
10 Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1 Rasio bayi (penerbitan) berakte
kelahiran 26,439 47,207 19,700 11,901 11,642
Dinas kependuduka
n dan Capil
10.2 Kepemilikan (penerbitan) KTP 24,879 20,788 13,185 12,624 77,796
Dinas
kependudukan dan Capil
10.3 Ketersediaan database
kependudukan skala kabupaten Ada/Tida
k Ada Ada Ada Ada Ada
Dinas kependudukan dan Capil
11 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
11.1
Persentase partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintah
% 4.064 3.939 3,939 3,939 14,5 BPP & KB
11.2 Partisipasi perempuan di
lembaga swasta % 25 29,6 32,7 35,6 37,9 BPP & KB
11.3 Rasio KDRT % 0,99 0,81 0,81 1,11 1,58 BPP & KB
11.4 Persentase jumlah tenaga kerja
dibawah umur % - 3,04 3,07 3,07 3,09 BPP & KB
11.5 Partisipasi angkatan kerja
perempuan % 25 27 19,61 16,65 21,04 BPP & KB
11.6
Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan
anak dari tindakan kekerasan
% 50 65 77 96 96 BPP & KB
12 Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
12.1 Rata-rata jumlah anak per
keluarga 63,42% 79,68% 110,78% 105,82 % - BPP & KB
12.2 Rasio akseptor KB % 14,35 14,76 14,76 17,20 16,74 BPP & KB
12.3 Cakupan peserta KB aktif % 73,11 72,94 72,95 75,64 73,39 BPP & KB
12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I % 59,11 54,64 54,64 59,27 47,92 BPP & KB
13 Sosial
13.1
Sarana sosial seperti panti
asuhan, panti jompo dan panti
rehabilitasi
96 107 133 55 Dinsos
13.2 Total PMKS (yg memperoleh
bantuan sosial) 114.866 113.998 113.219 113,02 Dinsos
13.3 Penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial 868 779 691 Dinsos
14 Ketenagakerjaan
14.1 Angka angkatan kerja Jiwa 586.702 604.247 603.228 569.592 623.537 Disnakertrans
14.2 Tingkat partisipasi angkatan
kerja % 75,25 74,08 73,28 70,02 75,31
Disnakertrans
14.3 Pencari kerja yang terdaftar Jiwa 4,670 7,138 3,657 3,445 3,025 Disnakertrans
14.4 Tingkat pengangguran terbuka % 3,46 2,60 2,02 3,20 1,98 Disnakertrans
14.5
Keselamatan dan Perlindungan
% - - 24,79 32,34 33,66 Disnakertrans
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-25
15 Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah
15.1 Persentase koperasi aktif % 36 37 50 64,70 70,50 Diskop dan
UKM
15.3 Usaha Mikro dan Kecil % 4,80 4,81 4,90 5,10 5,60 Diskop dan UKM
16 Penanaman Modal
16.1 Jumlah investor berskala
nasional (PMDN/PMA) 22 22 21 22
Kantor
Perijinan dan Penanaman Modal
16.2 Jumlah nilai investasi berskala
nasional (PMDN/PMA)
317,150
M 533,109M - 52,357 T
Kantor
Perijinan dan Penanaman Modal
16.3 Kenaikan / penurunan Nilai
Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Rp.
21,26M
Rp.
215,96M -
Rp.0,014
T
Kantor Perijinan dan
Penanaman Modal
17 Kebudayaan
17.1 Penyelenggaraan festival seni
dan budaya Kali 14 8 12 17 - Disbudpar
17.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan % 100 100 100 100 100 Disbudpar
18 Kepemudaan dan Olahraga
18.1 Jumlah organisasi pemuda 762 1057 1081 1096 - Kanpora
18.2 Jumlah organisasi olahraga
(kab/kecamatan) 63 63 63 63 - Kanpora
18.3 Jumlah kegiatan kepemudaan 23 56 36 43 - Kanpora
18.6 Lapangan olahraga 64 64 65 65 - Kanpora
19 Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
19.1
Kegiatan pembinaan terhadap
LSM, Ormas dan OKP (jumlah
orsospol)
1 1 1 1 1 Bakesbangpol
19.2 Kegiatan Pembinaan Politik
Daerah 14 18 19 27 42 Bakesbangpol
20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
20.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja
per 10.000 penduduk Rasio 1.79 1.91 2.22 3.46 3,35
Kantor Satpol
PP
20.2 Jumlah Linmas Orang 13,615 15,869 15,439 Bakesbangpol
20.3 Rasio Pos Siskamling per jumlah
desa/kelurahan Rasio 5,87 5,27 4,62 - - Bakesbangpol
20.4 Pertumbuhan ekonomi % 5.97 5.78 5.72 5.99 Bid. Ekonomi
Bappeda
20.5 Kemiskinan (RTM) KK 112,095 112.095 112.095 112.095 Bid. Ekonomi
Bappeda
20.6
Sistem informasi Pelayanan
Perijinan dan adiministrasi
pemerintah
Ada/Tdk Ada Ada Ada Ada Ada
Kantor
Perijinan dan
Penanaman
Modal
20.7 Penegakan PERDA % 100 100 100 100 100 Kantor Satpol
PP
20.8 Cakupan patroli petugas Satpol Kali - - 24 24 24 Kantor Satpol
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-26
PP (jml Satpol/Jumlah Pdduk) PP
20.09
Petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten
Orang 13,615 15,869 15,439 Bakesbangpol
20.10 Cakupan pelayanan bencana
kebakaran kabupaten % - - 10,39 10,39 10,39
Kantor Satpol PP
20.11
Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan desa
yang baik
% 92.30 92.30 97.23 97.23 Bagian
Pemerintahan
20.12 Sistim Informasi Manajemen
Pemda Ada/Tdk Ada Ada Ada Ada Ada
Bagian
Kominfo
21 Ketahanan Pangan 2008 2009 2010 2011 2012
21.1 Ketersediaan pangan utama Ton 171.824 172.964 176.569 221.525 167.944 BKP & PPP
22 Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
22.1 LPM Berprestasi Klp 3 3 3 3 3 Bapemas
22. Kelompok LPM Klp 330 330 330 330 330 Bapemas
22.2 PKK aktif % 100 100 100 100 100 Bapemas
22.3 Posyandu aktif % 100 100 100 100 100 Bapemas
22.4 Kader Posyandu Aktif % 88 88 88 93,13 93,13 Bapemas
22.5
Swadaya Masyarakat terhadap
Program pemberdayaan
masyarakat
% 10,44 10,26 10,49 10,53 10,67 Bapemas
23 Statistik
23.1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada/Tida
k ADA ADA ADA ADA ADA
Bid. Dalap
Bappeda
23.2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada/Tida
k ADA ADA ADA ADA ADA
Bid. Dalap
Bappeda
24 Kearsipan
24.1 Pengelolaan arsip secara baku/
Laporan data Kearsipan (SKPD) % 47 55 68 73 76
Kantor Arsip
daerah
24.2 Peningkatan SDM pengelola
kearsipan (SKPD) orang 10 30 48 77 82
Kantor Arsip
daerah
25 Komunikasi dan Informatika
25.1 Jumlah surat kabar
nasional/lokal Buah 8 10 10 10
Bagian Kominfo
25.2 Jumlah penyiaran radio/TV lokal Buah 12 14 12 9 Bagian Kominfo
25.3 Web site milik pemerintah
daerah Buah 1 1 1 1
Bagian Kominfo
25.4 Pameran/expo Kali 1 1 1 1 Bagian Kominfo
26 Perpustakaan
26.1 Jumlah perpustakaan
(sekolah/Ponpes/Desa) Buah 120 132 227 259 265
Kantor Perpustakaan daerah
26.2 Jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun Orang 42.380 47.037 62.789 31.463 25.184
Kantor Perpustakaan daerah
26.3 Koleksi buku yang tersedia di Buku 6.374 9.084 5.565 4.328 3.735 Kantor Perpustakaan daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-27
perpustakaan daerah
Fokus Layanan Urusan Pilihan
1 Pertanian
1.1
Produktivitas padi atau bahan
pangan utama lokal lainnya per
hektar
% 57,19 56,83 56,50 51,40 55,00 Diperta/Dibunhut
1.2
Kontribusi sektor
pertanian/perkebunan terhadap
PDRB
% 30.36 30.41 30.42 31.26 - Diperta/Dibunhut
1.3 Kontribusi sektor pertanian
(palawija) terhadap PDRB % 18.10 18.33 17.64 17.19 16.80
Diperta/Dibunhut
1.4 Kontribusi sektor perkebunan
(tanaman keras) terhadap PDRB % 4.18 4.15 4.08 4.06 4.07 Dibunhut
1.5 Kontribusi sektor peternakan
terhadap PDRB % 3.76 3.77 3.83 3.81 3.81 Disnak
1.6 Cakupan bina kelompok petani % 60.98 39.40 42.68 57.30 - Diperta
2 Kahutanan
2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan
kritis % 2.33 6.06 9.79 49.10 25,00 Disbunhut
2.3 Kontribusi sektor kehutanan
terhadap PDRB % 1,17 1,16 1,12 1,11 1,11 Disbunhut
3 ESDM
3.1 Pertambangan tanpa ijin % - 15 45 38 55 PU Pengairan
4 Pariwisata
4.1 Kunjungan wisata 174.153 204.167 240.016 243.381 244.644 Disbudpar
4.2 Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB 0.83 0.89 0.94 0.95 0.96 Disbudpar
5 Kelautan dan Perikanan
5.1 Produksi perikanan % 100,13 100,19 102,01 100,93 103,22 Dinas Perikanan dan
Kelautan
5.2 Konsumsi ikan % 17,69 17,72 17,91 18,23 18,75 Dinas Perikanan dan Kelautan
5.3 Cakupan bina kelompok nelayan % 33,33 33,33 37,50 68,00 39,34 Dinas
Perikanan dan Kelautan
5.4 Produksi perikanan kelompok
nelayan % 9,7 9,6 9,5 12,10 13,90
Dinas Perikanan dan Kelautan
6 Perdagangan
6.1 Kontribusi sektor Perdagangan
terhadap PDRB 25.89 25.71 26.51 26.81 26.97 Disperindag
6.2 Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9 Disperindag
7 Perindustrian
7.1 Kontribusi sektor Industri
terhadap PDRB 18.86 18.74 18.83 18.97 19.18 Disperindag
7.2 Pertumbuhan Industri. 0.5 0.1 0.2 0.06 0.06 Disperindag
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-28
7.4 Cakupan bina kelompok
pengrajin 0.8 0.8 0.10 0.12 0.12 Disperindag
8 Ketransmigrasian
8.1 Transmigran swakarsa % - - 71,02 - - Disnakertrans
2.1.6 Aspek Daya Saing Daerah
Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Probolinggo 4 tahun terakhir ditinjau dari aspek
daya saing daerah, terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas
wilayah, iklim investasi dan sumberdaya manusia. Data dari matrik gambaran
pelayanan umum dapat dilihat pada tabel 2.17. berikut ini:
Tabel 2.17 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Probolinggo tahun 2007 – 2011 Aspek Daya Saing Daerah
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah
Capaian kinerja SKPD
penanggungjawab 2008 2009 2010 2011 2012
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1.1 Pengeluaran konsumsi rumah
tangga per kapita 55,61 54,22 58,58 42,44 - BPS
1.2 Pengeluaran konsumsi non
pangan perkapita
44,39 45,78 41,42 42,44
- BPS
1.3 Produktivitas total daerah BPS
2 Pertanian
2.1 Nilai tukar petani 97,01 98,19 98,74 102,62 Diperta
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
1 Perhubungan
1.1 Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan 1 : 143 1 : 192 1 : 96 1 : 192 - Dinas Perhubungan
1.2 Jumlah orang/ barang yang
terangkut angkutan umum - - - - - Dinas Perhubungan
1.3
Jumlah orang/barang melalui
dermaga/bandara/ terminal per
tahun
46.371 53.220 58.100 38.100 Dinas Perhubungan
2 Penataan Ruang
2.1 Ketaatan terhadap RTRW 100 100 100 100 100 DPU CIPTA KARYA
2.2 Luas wilayah produktif 767.743 775.498 783.332 791.244 DPU CIPTA KARYA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-29
2.3 Luas wilayah industri 79.006 79.006 79.006 79.006 79.006 DPU CIPTA KARYA
2.4 Luas wilayah kebanjiran 1.461,07 1.461,07 1.461,07 1.461,07 1.461,07 DPU PENGAIRAN
2.5 Luas wilayah kekeringan - - - - - DPU PENGAIRAN
2.6 Luas wilayah perkotaan 4.715,23 4.715,23 4.715,23 4.715,23 4.715,23 DPU CIPTA KARYA
3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
3.3
3.3.1
Jenis, kelas, dan jumlah
Restoran
6
5
7
2
14 Dispenda
3.3.2 Rumah Makan 95 76 60 69 55 Dispenda
3.4 Jenis, kelas, dan jumlah
penginapan/ hotel
3.4.1 Hotel Melati Satu 2 2 2 10 12 Dispenda
3.4.2 Hotel Melati Dua 5 4 4 4 5 Dispenda
3.4.3 Hotel Melati Tiga 9 10 11 2 3 Dispenda
4 Lingkungan Hidup
4.1 Persentase Rumah Tangga (RT)
yang menggunakan air bersih 59,67 66,95 83,01 87,44 - PU Ciptakarya
5 Komunikasi dan Informatika
5.1 Rasio ketersediaan daya listrik 1 :
1.536,2
1 :
3.188,8
1 :
1.274,37
1 :
1.154,7 - PLN
5.2 Persentase rumah tangga yang
menggunakan listrik 84,8 84,38 83,97 83,55 83,76 PLN
Fokus Iklim Berinvestasi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1.4 Jumlah dan macam pajak dan
retribusi daerah Dispenda
1.4.1 Pajak Daerah 6 6 7 7 9 Dispenda
1.4.2 Retribusi Daerah 26 26 26 23 29 Dispenda
1.5 Jumlah Perda yang
mendukung iklim usaha 3 1 3 4 4 Bagian Hukum
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2012
Guna mengetahui evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun
2012, maka berikut adalah kesimpulan hasil evaluasi program dan kegiatan
berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012, sebagai berikut:
1. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi
Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
a. Pertanian
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian 2012 menunjukkan bahwa
jumlah produksi padi melampaui target yaitu produksi tahun 2012
mencapai 316.423 ton sedangkan targetnya hanya 309.069 ton atau
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-30
mencapai 102,38%. Produksi jagung juga melampaui target yaitu
produksi tahun 2012 mencapai 322.921 ton sedangkan targetnya hanya
320.581 ton atau mencapai 100,73%.
Sedangkan untuk produksi kedelai tidak berhasil melampaui target yaitu
produksi tahun 2012 mencapai 634 ton sedangkan targetnya 892 ton
atau hanya mencapai 71,08%. Untuk produksi ubi kayu juga tidak
berhasil melampaui target yaitu produksi tahun 2012 mencapai 117.888
ton sedangkan targetnya 118.818 ton atau hanya mencapai 99,22%.
Manfaat kegiatan telah dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat
luas yaitu ketersediaan bahan makanan pokok, harga jual ditingkat
petani relatif stabil, meningkatnya pola konsumsi masyarakat,
meningkatnya kelembagaan petani serta pengetahuan dan keterampilan
petani.
b. Peternakan
Pada tahun 2012, menurut data Dinas Peternakan Kabupaten
Probolinggo menunjukkan bahwa pencapaian produksi dan produktifitas
ternak sangat berhasil. Hal ini dapat ditunjukkan indikator sasaran atau
target yang telah ditetapkan secara signifikan dapat dicapai diantaranya:
peningkatan produksi telur dari 1.290.112 ton menjadi 1.300.122 ton,
susu dari 9.431.224 liter menjadi 9.967.424 liter, daging dari 5.798.849
kg menjadi 5.949.249 kg, sapi potong dari 287.480 ekor menjadi 296.683
ekor, sapi perah dari 8.593 ekor menjadi 8.809 ekor, kambing dari
45.771 ekor menjadi 46.943 ekor dan domba dari 71.448 ekor menjadi
713.053 ekor, ayam buras dari 992.690 ekor menjadi 998.275 ekor serta
ayam ras dari 484.132 ekor menjadi 487.594 ekor.
c. Perikanan
Pada tahun 2012 terjadi kenaikan produksi sebesar 10,09% dari
3.526,66 ton menjadi 3.882,43 ton pada produksi perikanan air payau
bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Begitu juga untuk produksi
perikanan air tawar meningkat 9,8% dari 401,53 ton menjadi 440,93 ton
dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk produksi budidaya laut
mengalami kenaikan sebesar 3,3 % dari 307,08 ton menjadi 317,09 ton
dari tahun sebelumnya. Pada produksi pengolahan meningkat sebesar
1,27% dari 4.138,71 ton menjadi 4.191,3 ton. Untuk produksi
penangkapan laut meningkat sebesar 0,4% dari 9.550,2 ton menjadi
9.588,4 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-31
Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari
berbagai indikator adalah :
- Pembinaan dan pendampingan pengembangan kapasitas kelembagaan
petani.
- Bantuan modal usaha bagi kelompok lumbung pangan.
- Mengadakan penelitian tentang pola konsumsi pangan masyarakat
untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang.
- Mengadakan penelitian untuk penyusunan perumusan kebijakan
penanganan daerah rawan pangan dengan penerapan Sistem Desa
Mandiri Pangan.
- Memasyarakatkan pemanfaatan bahan pangan lokal non beras baik
untuk konsumsi sendiri maupun untuk pengembangan usaha.
- Memasyarakatkan penganekaragaman menu berbasis 3B (Beragam,
bergisi, dan Berimbang) untuk menuju hidup sehat dan berkualitas.
- Sosialisasi pola pangan berbasis 3 B (beragam, bergizi dan berimbang)
dan diversifikasi pangan.
- Perlu adanya terapan teknologi baik melalui sosialisasi maupun
bantuan langsung mesin-mesin pengolahan tanah, irigasi dan
pengolahan produksi (pasca panen) dalam rangka peningkatan
mutu/kualitas bahan baku.
- Perlunya Peningkatan SDM Penyuluh baik kuantitas maupun
kualitasnya.
2. Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Otimalisasi Sektor
Riil
a. Volume Usaha Koperasi
Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM), maka dalam lima tahun akan ditingkatkan melalui fasilitasi
promosi, pelatihan, teknologi produksi, pusat informasi dan perijinan
yang didukung dengan fasilitasi permodalan bekerja sama dengan
lembaga keuangan. Khusus untuk Pemberian Kredit Modal Kerja Bagi
UMKM dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, diharapkan 5 tahun
kedepan volume usaha koperasi menjadi sebesar Rp
275.051.271.000,00 (tahun 2007 sebagai tahun dasar). Diharapkan
pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 351.042.500.000.
Revitalisasi pasar daerah yang mencakup rehabilitasi,
pemeliharaan, perawatan kebersihan, kualitas sarana prasarana,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-32
keamanan dan ketertiban terus dilakukan sehingga dalam lima tahun
ke depan pasar daerah yang ada dapat melayani masyarakat lebih
profesional.
b. Nilai Investasi Sektor Industri.
Salah satu indikator meningkatnya kondisi ekonomi suatu daerah
adalah nilai investasi industri, dengan melaksanakan program dan
kegiatan dalam rangka peningkatan investasi dimaksud, maka pada
tahun 2014 diharapkan nilai investasi sektor industri di Kabupaten
Probolinggo sebesar Rp.320.742.000,00. Selanjutnya tujuan
pembangunan ini akan dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang
tergabung dalam fungsi ekonomi, serta pariwisata dan budaya.
3. Sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan
Investasi.
Dalam hal peningkatan rasio jalan yang baik pada tahun 2012
belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena baru tercapai
98%, sedangkan untuk jembatan yang baik melampaui target yang
ditetapkan yaitu 103 %. Hal ini disebabkan beberapa faktor kendala yaitu
keterbatasan dana dan kondisi iklim (bencana) yang merupakan salah satu
faktor belum tercapainya target yang telah ditetapkan.
Pada tahun 2012 Dinas PU Bina Marga telah dapat mengurangi
kondisi jalan rusak menjadi kondisi jalan sedang melalui kegiatan
pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan dan peningkatan jalan dan jembatan.
Sedangkan untuk Dinas PU Pengairan pada tahun 2012 untuk
beberapa indikator telah berhasil mencapai target yang ditentukan bahkan
melampaui, yaitu jaringan irigasi utama sebesar 100 % dan perbaikan
sungai mencapai 109 %. Untuk jaringan irigasi pedesaan mengalami
penurunan sebesar 8,58 %.
Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan
datang dari berbagai indikator adalah :
- Melaksanakan penjadwalan pelaksanaan proyek sedini mungkin dalam
setiap Tahun anggaran dan memacu pelaksanaan proyek yang berlokasi
pada dataran tinggi guna mengantisipasi datangnya musim penghujan
dan mengkoordinasikan kepada instansi yang terkait untuk melakukan
pembinaan terhadap pelaksanan pekerjaan.
- Melaksanakan pengawasan dengan menggunakan jasa konsultan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-33
pengawas guna lebih mengefektifkan peningkatan kualitas pelaksanaan
proyek.
- Melibatkan dan meningkatkan SDM dengan dibekali lebih dahulu diklat-
diklat/kursus-kursus yang ditujukan pada peningkatan profesionalisme
sumber daya manusia.
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat petani / HIPPA / GHIPPA
dalam hal operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta
pengenalan/pemahaman bangunan irigasi dengan mengikut sertakan
dalam program diklat/ kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Pengairan. Selain itu memberikan himbauan agar
masyarakat ikut berpartisipasi dalam memelihara bangunan dan saluran
irigasi.
4. Sasaran Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana
Pencapaian sasaran dapat dikatakan berhasil karena beberapa
indikator sasaran telah melampaui target yg ditetapkan, diantaranya
peningkatan pelayanan pencegahan pencemaran air yang mencapai 138 %,
peningkatan pelayanan pencegahan pencemaran udara mencapai 116 %,
peningkatan rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk
mencapai 101%.
Pencapaian terus dipertahankan dengan upaya-upaya sebagai berikut:
- Membina dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, dunia usaha dan
instansi terkait untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
melalui CSR perusahaan.
- Mengendalikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam melalui perijinan
dan pengawasan.
- Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk
melakukan pengawasan sosial.
- Meningkatkan responsibilitas aparat Pemerintah Kabupaten terhadap
laporan/pengaduan masyarakat dalam melaporkan terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam waktu 24 jam.
- Upaya pencegahan dampak lingkungan hidup, melalui penaatan
perijinan bidang lingkungan hidup dan Penyusunan dokumen
pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL/ UKL dan UPL).
- Upaya pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, melalui
penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan pemantauan
pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-34
- Upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup, meliputi Penyelamatan
sumber mata air dan Pemulihan ekosistem pantai.
- Upaya pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan
hidup, melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur,
Pembinaan perusahaan dan Pembinaan kepada masyarakat.
5. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Sosial Keagamaan
dan Kesehatan.
a. Persentase penurunan kematian bayi belum berhasil mencapai target
karena terjadinya peningkatan angka kematian bayi dimana target yang
harus dicapai adalah 9,5 per 1.000 kelahiran sedangkan riilnya
kematian bayi mencapai 12,43 per 1.000 kelahiran.
b. Angka kematian Ibu melahirkan belum berhasil mencapai target dari 61
per 100.000 tapi tercapai 81 per 100.000.
c. Penduduk yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan juga belum
berhasil mencapai target dari 58 % hanya tercapai 55,8 %.
d. Angka Pemanfaatan tempat tidur dalam satuan waktu tertentu (BOR)
realisasi tahun 2012 adalah sebanyak 48,27 % meningkat dari tahun
2011 yang mencapai 44,11 %.
e. Rata-rata Lama Dirawat atau ALOS realisasi tahun 2012 adalah
sebanyak 3,27 hari turun dari tahun 2011 yang mencapai 3,46 hari.
f. Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO) menunjukkan bahwa realisasi
tahun 2012 adalah sebanyak 53,02 kali meningkat dari tahun 2011
yang mencapai 51,99 %.
g. Angka Kematian Bersih (Netto Death Rate/NDR), angka kematian 48
jam setelah dirawat tahun 2012 : 18,70 promil (standar Depkes tahun
2005 – standar Depkes : ≤ 25 promil meningkat dari tahun 2011 yang
mencapai 12,31 promil.
h. Angka Kematian Kasar (Gross Death Rate/GDR), angka kematian
umum tahun 2012 : 22,32 promil (standar Depkes Tahun 2005 –
standar Depkes ≤ 45 promil) meningkat dari tahun 2011 yang mencapai
18,25 promil.
i. PUS yang menjadi peserta KB aktif tercapai dari target 70% menjadi
97,8% atau tercapai 104,84%.
j. Persentase jumlah perempuan terlatih pada tahun 2012 adalah 100%.
Dimana rata-rata yang direncanakan ikut pelatihan adalah 30 orang
dan yang terealisasi untuk dilatih adalah 30 orang. Pelatihan dimaksud
meliputi pelatihan menjahit, bordir, tata rias dsb.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-35
k. Persentase penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan
anak tercapai dari target 60% menjadi 60,5% atau tercapai 100,83%..
l. Persentase peningkatan peran kader perempuan capaiannya adalah
100% sehingga telah dapat melampaui target tahun 2011.
m. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2011 APM SD
99,47%; APM SMP 72,35% dan APM SMA 39,35%. Sedangkan pada
tahun 2012 APM SD 99,67%; APM SMP 72,54% dan APM SMA
39,57%. Walaupun demikian pencapaian diatas masih berada dibawah
target. Rasio jumlah siswa per jumlah sekolah untuk tingkat SD adalah
1: 119. Untuk tingkat SMP rasionya 1: 36 sedangkan target adalah 1:
160. Tingkat SMA rasio siswa per jumlah sekolah 1:76
Upaya yang terus akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target
antara lain:
- Peningkatan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan yang memadai secara bertahap.
- Penambahan tenaga kesehatan secara bertahap dan mengoptimalkan
tenaga yang ada .
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan
teknis.
- Meningkatkan kemitraan antara bidan dan dukun bayi, melakukan
kegiatan swadaya serta pelaksanaan Audit Maternal Perinatal non
medis di Kecamatan.
- Peningkatan deteksi dini balita gizi buruk melalui peran aktif kader
posyandu di pedesaan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan
posyandu serta dukungan sektor-sektor terkait.
- Memberdayakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan sektor-sektor
terkait dalam penyebarluasan informasi dan promosi kesehatan
tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih Sehat pada kelompok-
kelompok potensial,.
- Pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam program Desa Siaga
dan Rumah Tangga Sehat.
- Penerapan sangsi terhadap pengedar garam tidak beryodium.
- Meningkatkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) melalui
peran aktif Tim Pangan dan Gizi (TPG) mulai dari Tingkat Kecamatan
sampai Kabupaten.
- Pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota
jamkesmas pusat melalui dana pendamping jamkesmas APBD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-36
Kabupaten.
- Pembangunan TK Negeri di Kecamatan dan pendirian SMK di masing-
masing Kecamatan untuk memenuhi rasio SMK : SMA = 60 : 40.
- Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualifikasi
pendidikan guru.
- Peningkatan pengembangan kompetensi tenaga tutor.
- Dilaksanakan kegiatan-kegiatan kampanye pendidikan.
- Mendirikan perpustakaan sekolah dan meningkatkan minat baca siswa.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
perpustakaan keliling (sepeda motor dan mobil perpustakaan).
- Meningkatkan kualitas SDM aparatur Perpustakaan melalui Diklat
Teknologi Informatika.
- Menerapkan kebijakan atau regulasi pemerintah Kabupaten Probolinggo
yang dapat meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam
memberdayakan ekonomi keluarga, memberikan latihan ketrampilan,
magang, bimbingan usaha dan bantuan modal.
- Melakukan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan
penyuluhan, penyebaran informasi lewat media elektonik, leaflet dengan
melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama sehingga kekerasan
terhadap perempuan dan anak semakin berkurang.
- Melakukan advokasi pada pengambil kebijakan dan perencana sehingga
program dan kegiatan yang responsive gender lebih besar.
- Melakukan advokasi kepada instansi terkait khususnya bagian
perencanaan dan keuangan untuk memberikan dukungan dana, sarana
dan prasarana yang memadai sehingga perlindungan terhadap
perempuan dan anak optimal.
- Memberikan advokasi kepada pemerintah desa serta memberikan
tambahan kesejahteraan kepada kader.
- Diadakan sosialisasi terhadap program.
- Perlu peningkatan kegiatan KIE pada masyarakat.
- Perlu adanya pembekalan khusus kepada kepala desa.
- Diberi penghargaan yang memadai dan adanya pancingan didalam
setiap pelayanan KB.
- Permintaan droping ke propinsi disamping usulan didalam pengadaan
barang.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-37
6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
a) Penurunan jumlah Keluarga Pra sejahtera pada tahun 2012
berdasarkan data Dinas Sosial sebesar 33,54% dari tahun sebelumnya;
b) Penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
sebesar 26,5% dari tahun sebelumnya;
c) Persentase Peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) yang dibina (mendapat bantuan) menurut data Dinas
Sosial sampai dengan tahun 2012 adalah 14,3%.
d) Tingkat kesempatan kerja yaitu perbandingan antara tenaga kerja
tertampung dibanding jumlah angkatan kerja adalah 98,02%.
e) Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2012 menunjukkan
bahwa UMK telah meningkat menjadi Rp 814.000 per bulan sehingga
Persentase pencapaian kehidupan minimal mencapai 88,23%.
f) Jumlah transmigran terkirim sebanyak 30 KK/117 jiwa dengan tujuan
ke 3 (tiga) lokasi yaitu :
- 15 KK/59 jiwa ke UPT Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten
Bengkalis Provinsi Riau.
- 10 KK/40 jiwa ke UPT Bekkai Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi
Selatan.
- 5 KK/18 jiwa ke UPT Kosa SP.2 Kecamatan Oba Kota Tidore Provinsi
Maluku Utara.
Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang
dari berbagai indikator adalah :
- Penanganan secara berkala kepada para PMKS.
- Mengoptimalkan tugas dan fungsi PSM/TKSK dan Karang Taruna
yang ada di wilayah dalam usaha kesejahteraan sosial.
- Mengajukan tambahan dana sehingga dapat menangani permasalahan
yang ada.
- Perlunya wadah untuk menampung permasalahan-permasalahan
sosial.
- Peningkatan kemampuan, pendidikan dan keterampilan kepada
Keluarga Binaan Sosial (KBS).
- Koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
maupun daerah penerima transmigran di luar Pulau Jawa.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-38
- Mengadakan kerjasama dengan kabupaten penerima transmigran di
luar Pulau Jawa.
7. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
Rata-rata capaian program dan kegiatan dapat dikatakan berhasil, hal ini
seiring pencapaian sasaran dalam RPJMD berikut ini:
a. Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur
telah dapat mencapai 100% karena target jumlah aset bergerak dan tak
bergerak telah sesuai dengan target begitu juga pemeliharaannya.
b. Persentase ketepatan laporan pelaksanaan pembangunan mencapai 100%
sehingga telah dapat mencapai target.
c. Persentase penyelesaian kegiatan sesuai waktu dan mutu yang
direncanakan penyampaian kegiatan sesuai waktu dan administrasi yang
direncanakan telah tercapai 100%.
d. Persentase tingkat kelengkapan administrasi kearsipan tercapai 100%
penataan dan pemberkasan telah dapat dilaksanakan pada tahun ini.
e. Persentase tingkat penerapan teknologi informasi & tingkat pelayanan
informasi kearsipan daerah bagi masyarakat dalam administrasi
kearsipan tercapai 100%.
f. Penerbitan Akta kelahiran sebanyak 11.642 lembar terdiri dari kelahiran
umum sebanyak 4.121 lembar dan kelahiran terlambat sebanyak 7.521
lembar.
g. Penerbitan Akta Perkawinan sebanyak 130 lembar terdiri dari 65 lembar
akta perkawinan suami dan 65 lembar akta perkawinan istri.
Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang
dari berbagai indikator adalah :
- Meningkatkan intensitas sosialisasi permendagri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 22 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2012, PMK Nomor
64/PMK.05 Tahun 2011 perubahan atas PMK Nomor 97/PMK.05/2010
Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri bagi Pejabat
Negara/Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap serta standart biaya
umum TA. 2012 berdasarkan PMK Nomor 84/02 Tahun 2011..
- Penyempurnaan database kependudukan yang dimiliki penduduk.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-39
- Dalam rangka mencapai hasil kerja yang optimal kedepan diharapkan
masing-masing Satker agar melaporkan kegiatannya sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan, mengupayakan lebih serius untuk
peningkatan kualitas SDM dan pembinaan serta pengawasan melekat
guna peningkatan prestasi yang lebih baik dari tahun yang lalu.
- Intensitas rapat koordinasi dengan SKPD yang membutuhkan
pengadaan barang dan jasa.
- Meningkatkan intensitas pendataan dan sertifikasi aset daerah.
- Meningkatkan sosialisasi kepada SKPD tentang mekanisme
perencanaan kebutuhan dan pengelolaan aset daerah.
- Mengkaji kembali dasar hukum pengelolaan aset daerah.
- Melakukan koordinasi dan himbauan kepada SKPD, agar lebih
mengoptimalkan pemungutan atas obyek pendapatan yang menjadi
tanggungjawabnya.
- Melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat untuk
penerbitan petunjuk pelaksanaannya.
- Melakukan pendampingan SKPD dalam penyusunan Neraca;
- Melakukan koordinasi dengan Propinsi Jawa Timur baik sebelum
maupun sesudah juknis pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari
Bantuan Keuangan Khusus.
- Melakukan koordinasi dan himbauan kepada SKPD, agar lebih
mengoptimalkan penyerapan dananya.
- Melakukan bimbingan teknis dan pembinaan Kepala SKPD dan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah.
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi
Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
Dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi
Produksi Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, masih
menghadapi banyak kendala, diantaranya :
1. Anomali cuaca yang tidak menentu,
2. Terdapatnya daerah yang mengalami gagal panen,
3. Dampak pasca erupsi gunung Bromo,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-40
4. Serangan OPT pada tanaman perkebunan,
5. Banyaknya virus yang menjangkit pada hewan ternak, seperti virus
flu burung.
2.3.2 Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Usaha Sektor
Riil.
Dalam upaya meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi
Usaha Sektor Riil, masih menghadapi banyak kendala, diantaranya :
1. Belum optimalnya jaringan promosi sebagai sarana pengembangan
investasi/penanaman modal;
2. Belum optimalnya pelayanan dan rendahnya kepastian hokum
dalam investasi/penanaman modal;
3. Kurangnya insentif investasi dan keterbatasan infrastrukutr serta
rendahya kualitas SDM.
4. Kualitas SDM yang relatif masih rendah yang tercermin kurangnya
produktivitas tenaga kerja;
5. Masih rendahnya penerapan standarisasi untuk produk-produk
industri manufaktur;
6. Lemahnya akses UMKM kepada sumber daya produktif, yaitu
permodalan, teknologi, informasi dan pasar;
7. Masih banyaknya koperasi yang dinilai belum sehat, terlihat bahwa
koperasi di Kabupaten Probolinggo memiliki kecenderungan adanya
peningkatan anggota dan jumlah simpanan, tetapi omset volume
usahanya mengalami penurunan;
8. Masih rendahnya produktivitas UMKM dan koperasi, karena
kualitas Sumber Daya Manusia UMKM dan koperasi masih rendah,
rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM dan terbatasnya
sarana prasarana operasional dan modal usaha;
9. Minimnya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.
2.3.3 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perekonomian Daerah
Beberapa Kendala utama dari pembangunan infrastruktur baik
infrastruktur transportasi, perumahan dan permukiman, pengairan di
kabupaten Probolinggo antara lain:
1. Kondisi prasarana jalan sebagian besar masih perlu penanganan /
pemeliharaan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-41
2. Banyaknya prasarana jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan
kualitasnya.;
3. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem
jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta
pola pelayanan distribusi angkutan jalan;
4. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana pelayanan angkutan umum
masih terbatas.
5. Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana
perumahan;
6. Menurunnya kondisi prasarana publik dan bangunan Pemerintah;
7. Pelayanan air bersih belum optimal, disebabkan rendahnya
kualitas pengelolaan pelayanan air minum oleh PDAM,
meningkatnya tingkat kebocoran dan tingkat pendapatan
masyarakat rendah serta terbatasnya jaringan pipa;
8. Relatif masih tingginya penggunaan jamban terbuka;
9. Pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara efektif dan efisien;
10. Mulai menurunya kondisi prasarana drainase;
11. Menyempitnya lahan ruang hijau terbuka;
12. Penerangan jalan umum masih kurang;
13. Meningkatnya kebutuhan air bagi masyarakat;
14. Menurunnya kemampuan penyediaaan air;
15. Lemahnya koordinasi, kelembagaan dan tata laksana.
2.3.4 Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana
Permasalahan yang dihadapi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Dan
Pencegahan Bencana Alam, yaitu :
1. Adanya kecenderungan peningkatan pencemaran lingkungan
Hidup;
2. Semakin rusaknya habitat ekosistem pesisir dan laut, abrasi pada
panjang pantai dan hutan Mangrove akan mengancam potensi
sumber daya pesisir dan perikanan laut;
3. Belum optimalnya pendayagunaan potensi kelautan;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan
ligkungan;
5. Adanya keterbatasan data dan informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-42
2.3.5 Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Sosial Keagamaan dan
Kesehatan
Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Probolinggo yang terkait
dengan bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain :
1. Partisipasi masyarakat mengikuti pendidikan cenderung menurun;
2. Rendahnya kualitas fasilitas pelayanan pendidikan khususnya
SD/MI;
3. Kualitas pendidikan masih rendah dan belum memenuhi standart
kompetensi;
4. Angka melek huruf masih relatif rendah;
5. Rendahnya cakupan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Anggaran pendidikan masih belum mencukupi.
7. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih
dan sehat (PHBS);
8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman;
9. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan;
10. Rendahnya status kesehatan masyarakat;
11. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya yang tidak
merata.
2.3.6 Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengganguran di
Kabupaten Probolinggo masih dihadapkan pada berbagai permasalahan,
diantaranya:
1. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
2. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap para penyandang
cacat, fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
lainnya;
3. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha serta kurangnya
sarana dan prasarana pelatihan kerja;
4. Banyaknya tenaga kerja yang bekerja dilapangan usaha yang
kurang produktif;
5. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan pelaksanaan
kebijakan/program di wilayahnya terutama wilayah perdesaan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
II-43
2.3.7 Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pelaksanaan otonomi
daerah.
Dalam mewujudkan pelaksanan otonomi daerah yang sesuai dengan
prinsip good governance dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik
di Kabupaten Probolinggo, masih menghadapi beberapa permasalahan,
antara lain yaitu :
1. Belum diberlakukannya standar pelayanan minimal (SPM) di
instansi pemerintah;
2. Belum adanya kepastian mengenai Pedoman Struktur Kelembagaan
pemerintah daerah;
3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM Aparatur;
4. Pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah belum optimal;
5. Perencanaan pembangunan daerah belum optimal;
6. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik;
7. Pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal.