BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU fileKota Anyar Paiton Besuk Krasakan Krejengan Pajarakan Maron Gending Dringu Wonomerto Lumbang Tongas Sumber Asih 10.208,53 14.188,13

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

II-1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil

evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD

dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Sementara itu

capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi

geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan

permasalahan pembangunan.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk

wilayah Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi 7°40’ s/d 8°10’ Lintang

Selatan dan 111°50’ s/d 113°30’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.696,16

km², termasuk didalamnya kawasan Pulau Giliketapang dengan luas wilayah

0,6 km².

Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung yang

membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung

Lamongan dan Gunung Argopuro. Wilayah kabupaten Probolinggo terletak

pada ketinggian 0 - 2500 m diatas permukaan laut, tanahnya berupa tanah

vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung

berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang

berwarna kelabu kekuning-kuningan. Pada ketinggian 750 - 2500 m diatas

permukaan laut, cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran dan pada

ketinggian 150 - 750 m diatas permukaan laut, yang membujur dari Barat ke

Timur di bagian Selatan yang berada di kaki gunung Argopuro, sangat cocok

untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti, durian, alpukat dan buah lainnya,

contoh di kecamatan Tiris dan Kecamatan Krucil.

2.1.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah

Luas wilayah kabupaten probolinggo lebih kurang 1.696,16 km², terdiri

atas :

a). Pemukiman : 147,74km²

b). Persawahan : 373,13 km²


II-2

c). Tegal : 513,80km²

d). Perkebunan : 32,81km²

e). Hutan : 426,46km²

f). Tambak/Kolam : 13,99km²

g). Lain-lain : 188,23km²

Sementara Luas wilayah kabupaten probolinggo ditinjau dari luas 24

kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1.sebagai berikut :

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo Per Kecamatan

No. Kecamatan Luas (Ha) Prosentase (%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Sukapura

Sumber

Kuripan

Bantaran

Leces

Tegalsiwalan

Banyuanyar

Tiris

Krucil

Gading

Pakuniran

Kota Anyar

Paiton

Besuk

Krasakan

Krejengan

Pajarakan

Maron

Gending

Dringu

Wonomerto

Lumbang

Tongas

Sumber Asih

10.208,53

14.188,13

6.674,76

4.212,83

3.680,97

4.173,56

4.569,63

16.566,69

20.252,66

14.684,64

11.385,00

4.258,00

5.327,94

3.503,63

3.779,75

3.442,84

2.134,35

5.139,27

3,.61,48

3.113,54

4.566,84

9.271,00

7.795,20

3.025,41

6,02

8,36

3,94

2,48

2,17

2,46

2,69

9,77

11,94

8,66

6,71

2,51

3,14

2,06

2,23

2,03

1,26

3,03

2,16

1,84

2,69

5,46

4,61

1,78

Jumlah 169.616.65 100%

Sumber :Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2012

Letak geografis daerah berbatasan dengan :

- Utara : Selat Madura

- Timur : Kabupaten Situbondo

- Barat : Kabupaten Pasuruan

- Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember


II-3

Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota

Probolinggo.

2.1.1.2. Topografi

Secara topografis, Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang

menggambarkan kondisi geografis, yaitu terdiri dari dataran rendah pada

bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi

pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah

yang berbeda.

Sedangkan bentuk permukaan daratan di Kabupaten Probolinggo di

klasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

a) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 m diatas

permukaan laut. Daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai

dari Barat ke Timur kemudian membujur ke Selatan

b) Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m diatas permukaan

laut. Daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang Pegunungan

Tengger serta pada bagian selatan sisi Timur sekitar Gunung Lamongan

c) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m dari permukaan

laut. Daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu sekitar Pegunungan

Tengger dan sebelah Tenggara yaitu di sekitar Gunung Argopuro.

2.1.1.3. Hidrologi

Terdapat 25 sungai yang mengalir dan mengairi wilayah Kabupaten

Probolinggo. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 km,

sedangkan sungai terpendek adalah Afour Bujel dengan panjang hanya 2 km

saja.

Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut

sangat dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun.Pada saat musim

kemarau, sebagian besar sungai yang mengalir mengalami kekeringan kecuali

sungai-sungai besar (yaitu sungai-sungai utama) yang masih tergenang terus

sepanjang tahun.

Tabel 2.2

Sungai di Kabupaten Probolinggo

No. Nama Sungai Panjang Lebar Debit Air

Baku

Lahan

(Km) (M) (Minimum) (Ha)

1 K. Rondoningo 95,20 26,00 ± 200 3.36

2 K. Pandan Laras 43,50 26,00 ± 1.300 2.85

3 K. Kertosono 39,70 25,00 ± 100 570.00


II-4

No. Nama Sungai Panjang Lebar Debit Air

Baku

Lahan

(Km) (M) (Minimum) (Ha)

4 K. Kandang Jati 8,00 8,00 ± 100 507.00

5 K. Besuk 13,20 8,00 ± 100-200 173.00

6 K. Jabung 20,50 8,00 ± 300 465.00

7 K. Pancarlagas 85,70 50,00 ± 200 3.30

8 K. Legundi 12,50 6,00 - -

9 K. Paiton 18,00 20,00 ± 100 454.00

10 K. Kresek 24,50 25,00 ± 100 786.00

11 K. Taman 24,10 12,00 ± 5-10 240.00

12 K. Curah Manjangan 5,00 9,00 ± 50 34.00

13 K. Klumprit 12,50 12,00 ± 50 53.00

14 K.

Lumbang/Bayeman 17,50 13,00 ± 75 125.00

15 K. Blibis 20,00 15,00 - -

16 K. Blabo 10,00 10,00 ± 50 213.00

17 K. Besi 15,50 15,00 ± 5-10 183.00

18 K. Patalan 22,50 18,00 ± 50 72.00

19 K. Kedung Galeng 38,00 35,00 ± 100 564.00

20 K. Banyubiru 11,00 18,00 ± 300 697.00

21 K. Gending 20,00 20,00 ± 300 -

22 K. Klaseman 11,00 15,00 ± 100-200 -

23 K. Pekalen 35,10 35,00 ± 3.300 6.98

24 Afour Bujel 2,00 5,00 - -

25 K. Lawean 16,70 25,00 ± 200 369.00

Sumber : Dinas PU Pengairan Kabupaten Probolinggo

Selain sungai di Kabupaten Probolinggo juga terdapat danau/ranu yaitu

Ranu Segaran, Ranu Agung, Ranu Segaran Duwas dan Ranu Gedong yang

belum didayagunakan sebagaimana mestinya. Lokasi semua danau tersebut

berada di Kecamatan Tiris, sedang lokasi desanya dapat dilihat pada Tabel.

2.3., berikut :

Tabel. 2.3

Danau atau Ranu di Kabupaten Probolinggo

No Nama Danau Luas

(Ha) Lokasi

1. Ranu Segaran* 30.000 Desa Segaran, Kecamatan Tiris

2. Ranu Agung*

Segaran Agung 20.813 Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris

3. Ranu Segaran Duwas* 23.000 Desa Tlogoargo, Kecamatan Tiris

4. Ranu Merah* 18.000 Desa Andungsari

5. Ranu Gedang* 10.000 Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris

Ranu Citakan* - Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris

Ranu Kembar* - Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris

Ranu Bintaro* - Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris

6. Danau Ronggojalu 2.5 Kecamatan Tegalsiwalan

Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2012& Lembar Koreksi FGD Kec. Tiris 2009


II-5

Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur gali dan

beberapa sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali berkisar 3 - 30 m.

Kedalaman ini berarti air tanah dangkal sampai sedang dan sangat

dipengaruhi oleh keadaan iklim, sedangkan kedalaman sumur bor yang

merupakan air tanah dalam berkisar 40-200 m.

Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit yang cukup besar,

sebagian untuk kebutuhan air minum dan sebagian besar lainnya

diperuntukkan irigasi, hal ini mengingat pada saat musim kemarau sebagian

besar daerah mengalami kekeringan.

Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari luas wilayah

Kabupaten Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m; seluas 11,17 %

kedalaman air tanahnya antara 60 – 90 m; dan selebihnya 26,27 %

mempunyai kedalaman air tanah < 60 m.

2.1.1.3. Klimatologi

Seperti juga daerah tropis lainnya, iklim yang ada berupa iklim tropis

dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.Pada

umumnya musim kemarau jatuh pada bulan April hingga bulan Oktober,

sedangkan musim hujan terjadi antara bulan Oktober hingga bulan April.

Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai

dengan Maret. Curah hujan selama tahun 2011 berkisar antara 1.100–1.700

mm untuk dataran rendah, dan berkisar 1.700–5.700 mm untuk dataran

tinggi dengan rata-rata intensitas hujan sebesar 24,211 mm/hari. Jumlah

curah hujan rata-rata dalam setahun di Kabupaten Probolinggo sebesar 1.713

mm/tahun dengan hari hujan rata-rata 75.41 hari. Suhu udara beragam rata-

rata antara 27C hingga 32C pada bagian Utara, sedangkan di wilayah

pegunungan Argopuro dan Tengger, yaitu di Kecamatan Tiris, Krucil, Sumber

dan Sukapura suhu udaranya berkisar antara 5C hingga 15C.

2.1.1.4. Jenis Tanah

Jenis tanah penting untuk diketahui terutama usaha pengembangan

budidaya pertanian.Dilihat dari tekstur tanahnya, maka jenis tanah yang

mendominasi adalah tanah latosol yang berasal dari tanaman perkebunan,

sawah dan hutan tropika.Jenis tanah lainnya adalah alluvial, regosol, andosol,

mediteran dan gromossol.

2.1.1.5. Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya

alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.Klasifikasi kawasan


II-6

budidaya meliputi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, dengan

berbagai jenis peruntukan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha)

No Peruntukan Luas Prosen

1. Hutan 55.796,68 32,89

2. Tegal 52.801,95 31,13

3. Sawah 38.509,00 22,70

4. Perkampungan/Permukiman 12.904,04 7,60

5. Perkebunan Swasta/Rakyat 2.009,30 1,18

6. Tanah Rusak/Padang Rumput 2.413,96 1,42

7. Tambak 1.320,06 0,77

8. Kebun Campur 1.186,57 0,69

9. Industri 866,56 0,51

10. Hutan Rakyat 625,32 0,37

11. Danau/Rawa 138,00 0,08

12. Lain-lain 1.045,36 0,66

Jumlah 169.616,80 100

Sumber :Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo

Dari tabel 2.4 terlihat bahwa peruntukan lahan di Kabupaten

Probolinggo didominasi oleh hutan (32,89 %), tegalan (31,13 %), serta

persawahan (22,70 %). Sedangkan lahan permukiman yang merupakan

kawasan terbangunnya hanya meliputi 7,60 % dari seluruh luas lahan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten Probolinggo Tahun

2010-2019, rencana peruntukan kawasan budidaya yang ditetapkan dapat

dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5

Luas Kawasan Budidaya (Ha)

No Kawasan Budidaya Luas Kawasan Prosen

1. Kawasan Hutan Produksi 28.829,10 17,00

2. Kawasan Pertanian & Peternakan 40.081,07 23,63

3. Kawasan Perkebunan 38.649,00 22,79

4. Kawasan Perikanan 3.227,00 1,90

5. Kawasan Pariwisata 1.700,00 1,00

6. Kawasan Permukiman 18.248,00 10,76

7. Kawasan Perindustrian 3.272,00 1,93

8. Kawasan Pertambangan 10,00 0,01

9. Kawasan Khusus 1.550,00 0,91

10 Luas Kawasan Budidaya 135.566,17 79,93

11 Luas Kabupaten Probolinggo 169.616,80 100

Sumber :Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo


II-7

2.1.1.6. Kawasan Lindung

Yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah kawasan yang

ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup

yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta

budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu kawasan lindung yang perlu terus menerus dimantapkan

adalah kawasan suaka alam. Kawasan ini di Kabupaten Probolinggo telah

ditetapkan sesuai dengan arahan RTRW Propinsi Jawa Timur. Pada dasarnya

pemantapan kawasan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan

melindungi biota, ekosistem, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada

umumnya. Perlindungan kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka

margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah

pengungsian satwa. Kawasan suaka alam selain untuk mempertahankan

kelestarian alam itu sendiri, juga berperan dalam pengembangan dunia ilmu

pengetahuan dan kegiatan wisata. Pemanfaatan untuk pengembangan ilmu

pengetahuan dan kegiatan wisata tetap harus berdasarkan pada konsepsi

menjaga kawasan suaka alam itu sendiri, termasuk dalam kawasan suaka

alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jenis kawasan lindung di

Kabupaten Probolinggo yang akan dikembangkan dalam 5 tahun kedepan

antara lain kawasan suaka alam, hutan lindung, sempadan sungai, dan

sempadan pantai. Luas rencana kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo

sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6

Kawasan Lindung

No Jenis Kawasan Lindung Luas Kawasan Prosen

1. Kawasan Suaka Alam 5.859,50 16,25

2. Hutan Lindung 25.998,53 72,08

3. Sempadan Sungai 3.585,00 9,94

4. Sempadan Pantai 625,00 1,73

Jumlah 36.068,03 100

Sumber :RTRW Kabupaten Probolinggo

2.1.1.7. Kawasan Rawan Bencana

Penetapan kawasan ini bertujuan untuk melindungi manusia dan

kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak

langsung oleh perbuatan manusia meliputi kawasan gerakan tanah, rawan

letusan gunung berapi, rawan gempa bumi, dan rawan angin topan. Wilayah

rawan bencana alam dan wilayah kritis merupakan wilayah yang sering dan


II-8

atau mempunyai potensi bencana alam, seperti letusan gunung berapi, Angin

Gending, banjir dan kebakaran yang disebabkan oleh alam. Beberapa wilayah

rawan bencana di Kabupaten Probolinggo dapat diidentifikasi diantaranya,

sebagai berikut:

aa.. LLeettuussaann GGuunnuunngg BBeerraappii

Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang masih aktif mempunyai

potensi disamping sebagai obyek wisata, juga dapat menimbulkan bencana

letusan gunung berapi.Wilayah-wilayah yang masih berada dalam

jangkauan letusan gunung berapi seperti Kecamatan Sukapura dan

Kecamatan Sumber perlu mewaspadai aktifitas yang terjadi di kawah

Gunung Bromo.

Kabupaten Probolinggo memiliki 2 buah gunung berapi yang berpotensi

menimbulkan bencana yaitu Gunung Bromo dan Gunung Lamongan.

Gunung Bromo merupakan gunung api yang sering meletus lemah, berupa

letusan freatik atau magmatik tipe Stromboli. Material yang diletuskan

berupa batu (pijar) dan hembusan gas beracun hanya terbatas disekeliling

kawah atau dasar kaldera Lautan Pasir. Ancaman hujan abu lebat tidak

lebih dari jarak 6 Km dari kawah Gunung Bromo.

bb.. GGeerraakkaann TTaannaahh ((LLoonnggssoorr))

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo berupa tanah

longsor yang terdapat di berbagai kecamatan.Wilayah yang peka terhadap

bahaya ini adalah wilayah yang memiliki tingkat erosi tinggi, kawasan

pantai dan tanah-tanah gundul di kawasan hutan lindung, serta kawasan

yang mempunyai kelerengan tanah lebih dari 40 %. Berdasarkan Studi

identifikasi kawasan rawan bencana Kab. Probolinggo tahun 2007,

kawasan dengan tipologi gerakan tanah tertinggi adalah Kecamatan Gading,

Krucil, Lumbang, Pakuniran, Sukapura, Sumber, Kota Anyar dan Tiris.

cc.. BBaannjjiirr

Kawasan-kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran sungai perlu

mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir. Demikian pula perluasan

kawasan permukiman di perkotaan akan mengurangi luas wilayah resapan

air, sehingga tanpa sistem drainase yang baik akan dapat menimbulkan

banjir. Wilayah yang potensial terhadap bahaya banjir adalah Perkotaan

Gending, Dringu, Kraksaan, Tongas, Sumberasih, Krejengan dan Kotaanyar.


II-9

dd.. DDaaeerraahh RRaawwaann AAbbrraassii PPaannttaaii

Kabupaten Probolinggo memiliki panjang kawasan pesisir sekitar

71,893 Km dan seperti kabupaten lain di Indonesia juga memiliki masalah

dengan ekosistem pantainya terutama dengan masalah abrasi pantai.

Ada banyak faktor yang mengakibatkan sebuah pantai mengalami

abrasi, dari sekian faktor yang mempengaruhi ada satu faktor yang sangat

domininan yaitu ketahanan pantai itu sendiri dalam menghadapi

gelombang air laut. Ketahanan pantai akan tercipta dengan sendirinya jika

ekosistem di kawasan tersebut masih terjaga, salah satu ekosistem pantai

yang berperan penting dalam menciptakan ketahan pantai adalah

keberadaaan dari hutan mangrove atau rawa di wilayah pantai tersebut.

Dari beberapa hal di atas maka, deliniasi kawasan rawan abrasi pantai

dicari dengan menganalisa kawasan pantai yang tidak mempunyai vegetasi

rawa atau mangrove di pesisirnya. Dari hasil analisa spasial pada peta tata

guna lahan didapat distribusi kawasan rawan abrasi pantai meliputi

Kecamatan-kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Kraksaan, Gending,

Pajarakan dan Paiton.

Tabel 2.7

Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah

No. Kemiringan Luas Kawasan (Ha) Prosen

1 0 - 2 % 48.070,55 28,34

2 2 – 15 % 41.721,36 24,59

3 15 – 40 % 20.968,52 12,36

4 > 40 % 58.856,22 34,69

Jumlah 169.616,65 100

Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2012 (Diolah)

Dari tabel 2.7 terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat kemiringan

tanah lebih dari 40 % cukup tinggi, yaitu seluas 58.856,22 Ha (34,69 %)

dari seluruh luas daerah Kabupaten Probolinggo. Diantara luas daerah yang

memiliki kemiringan tanah > 40 % tersebut, yang terluas adalah di

Kecamatan Sumber yaitu seluas 11.979,66 Ha (20,35 %) dan Kecamatan

Krucil seluas 11.889,96 Ha (20,20 %).

2.1.1.8. Potensi pengembangan wilayah

Sesuai dengan RTRW Kabupaten Probolinggo penetapan kawasan

strategis Kabupaten Probolinggo dan skenario pengembangan wilayah, maka

ditetapkan rencana pengembangan kawasan strategis prioritas, yaitu:


II-10

a. Prioritas I : Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan, Ekowisata,

Industri guna mendukung pengembangan wilayah barat.

Wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat mempunyai potensi yang

besar karena terdapat beberapa kawasan strategis Kabupaten Probolinggo

antara lain:

Kawasan agropolitan bagian barat yang terdiri dari Kecamatan Tongas,

Lumbang, Sukapura, Sumber.

Jalur Pariwisata Nasional-Internasional Tanaman Nasional Bromo

Tengger Semeru,

Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tongas.

Sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan perwujudan

ruang Kabupaten Probolinggo, maka kawasan strategis yang terletak di

Kabupaten Probolinggo bagian barat merupakan prioritas I pengembangan.

Pengembangan kawasan strategis bagian barat ini diarah pada

pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata dan industri.

b. Prioritas II : Pengembangan Kawasan Strategis pada Sistem Perkotaan

Pendukung

Sistem perkotaan pendukung merupakan kawasan Perkotaan Kraksaan

dan kawasan pusat-pusat pelayanan. Pengembangan kawasan ini

meruakan prioritas pengembangan karena kawasan system perkotaan

pendukung ini fungsinya sebagai sentra-sentra pengembangan, simpul

distribusi pelayanan dan simpul penarik keterkaitan antar antar wilayah.

Pengembangan kawasan ini diarahkan sesuai dengan fungsi dan perannya

seperti telah dirumuskan rencana struktur ruang Kabupaten Probolinggo.

c. Prioritas III: Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan, Ekowisata,

Industri guna mendukung pengembangan wilayah timur.

Wilayah Kabupaten Probolinggo bagian timur mempunyai potensi

pengembangan kawasan strategis Kabupaten Probolinggo antara lain:

Kawasan agropolitan bagian timur yang terdiri dari Kecamatan Tiris,

Krucil, Gading.

Kawasan wisata Pegunungan Argopuro/Dataran Tinggi Hyang, arung

jeram Sungai Pekalen,

Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Paiton.

Sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan perwujudan

ruang Kabupaten Probolinggo, maka kawasan strategis yang terletak di

Kabupaten Probolinggo bagian timur merupakan prioritas III

pengembangan. Sama halnya dengan kawasan bagian timur,


II-11

pengembangan kawasan strategis bagian timur ini diarah pada

pengembangan kawasan agropolitan, ecowisata dan industri.

d. Prioritas IV: Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan

Selain potensi pertanian, industri dan pariwisata, Kabupaten Probolinggo

mempunyai potensi yang besar di sektor perikanan. Potensi perikanan

meliputi perikanan laut disekitar laut Pantai Utara dan perikanan darat

berupa budidaya tambak. potensi perikanan tersebut juga telah didukung

oleh sentra-sentra pengolahan. Tetapi potensi perikanan kurang

diperhatikan terutama untuk perikanan laut. Sehingga kawasan perikanan

laut dan kawasan tambak disekitar Pantai Utara banyak yang mengalami

alih fungsi ke industri, permukiman dan perdagangan. Sehingga

pengembangan kawasan strategis minapolitan berupa pengembangan

sentra-sentra perikanan sangat diperlukan dan menjadi prioritas

pengembangan. Pengembangan kawasan strategis minapolitan meliputi:

Pengembangan kawasan tambak disekitar Kecamatan Tongas,

Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton.

Pengembangan kawasan budidaya laut tersebar di Kecamatan Tongas,

Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton.

2.1.2 Aspek Demografi

Menurut hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo

Tahun 2011 tercatat 1.185.711 Jiwa, yang tersebar di 24 kecamatan. Dengan

rincian jumlah Laki-laki sebanyak 583.209 Jiwa dan Perempuan 602.502 Jiwa.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Tiris

sebanyak 76.719 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk

paling sedikit adalah Kecamatan Sukapura yaitu sebanyak 21.176 jiwa

sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.8.dibawah ini :

Tabel. 2.8

Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Probolinggo

berdasarkan hasil registrasi Tahun 2011

KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

Sukapura 10.377 10.799 21.176

Sumber 12.734 13.462 26.196

Kuripan 15.791 16.700 32.491

Bantaran 21.728 23.353 45.081

Leces 29.927 30.696 60.623

Tegalsiwalan 17.722 18.909 36.631

Banyuanyar 27.670 28.978 56.648

Tiris 38.296 38.423 76.719


II-12

Krucil 28.766 28.408 57.174

Gading 27.938 28.524 56.462

Pakuniran 22.523 23.294 45.817

Kotaanyar 18.447 19.414 37.861

Paiton 34.864 34.995 69.859

Besuk 24.684 26.336 51.020

Kraksaan 33.896 34.730 68.626

Krejengan 20.126 20.899 41.025

Pajarakan 17.257 17.763 35.020

Maron 32.461 33.731 66.192

Gending 21.018 21.713 42.731

Dringu 27.076 27.091 54.167

Wonomerto 21.323 22.407 43.730

Lumbang 15.764 16.630 32.394

Tongas 32.420 34.029 66.449

Sumberasih 30.401 31.218 61.619

JUMLAH 583.209 602.502 1.185.711

Sumber : Kabupaten Probolinggo dalam Angka, 2012

2.1.3. Aspek Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Probolinggo bisa dilihat dari

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sebaran Rumah Tangga Miskin (RTM)

di Kabupaten Probolinggo. Mengenai IPM di Kabupaten Probolinggo dapat

dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.9

Besarnya Nilai IPM dan Komponennya

Indeks 2010 2011 2012**

IPM 62.99 63.84 64,06

Indeks Harapan Hidup (Tahun) 60,22 60.70 60,87

Indeks Pendidikan (Persen) 64.98 66.52 66,84

IndekPengeluaran Per Kapita

(Persen) 63.79 64.29 64,48

Sumber : BPS Propinsi Jatim

** Angka Sementara


II-13

Sedangkan mengenai sebaran rumah tangga miskin di Kabupaten Probolinggo

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10

Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu di Kabupaten Probolinggo

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Maret 2012

KECAMATAN

Jumlah Rumah Tangga

JUMLAH Kelompok 1

Kelompok

2 Kelompok 3

SUKAPURA 806 761 724 2.291

SUMBER 1.670 1.389 1.377 4.436

KURIPAN 2.559 1.664 1.587 5.810

BANTARAN 1.629 1.873 2.518 6.020

LECES 1.571 1.964 3.141 6.676

TEGALSIWALAN 1.706 1.569 1.769 5.044

BANYUANYAR 3.393 2.825 2.647 8.865

TIRIS 4.855 3.899 3.936 12.690

KRUCIL 5.284 2.944 1.965 10.193

GADING 3.784 2.549 2.472 8.805

PAKUNIRAN 3.444 2.106 1.606 7.156

KOTAANYAR 4.401 1.748 1.217 7.366

PAITON 3.783 2.833 2.294 8.910

BESUK 3.178 2.710 2.782 8.670

KRAKSAAN 2.930 2.354 2.453 7.737

KREJENGAN 2.955 1.950 2.017 6.922

PAJARAKAN 1.537 1.370 1.588 4.495

MARON 4.543 3.631 3.157 11.331

GENDING 2.149 1.872 1.779 5.800

DRINGU 1.709 1.762 2.069 5.540

WONOMERTO 1.860 1.862 1.857 5.579

LUMBANG 1.896 1.807 2.170 5.873

TONGAS 4.001 3.385 3.409 10.795

SUMBERASIH 2.841 2.655 2.947 8.443

Jumlah Total 68.484 53.482 53.481 175.447

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Maret 2012

2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 4 tahun terakhir

ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, terdiri dari kondisi makro

ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial.

A. PDRB

Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir peningkatan PDRB

Kabupaten Probolinggo baik berdasarkan harga berlaku maupun harga

konstan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini

ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai tambah barang dan jasa

yang diindikasikan dengan pesatnya peningkatan nilai PDRB atas dasar

harga berlaku dari sebesar Rp. 10,262 Milyar,- pada tahun 2007 menjadi

sebesar Rp. 11,834.2 Milyar pada tahun 2008, pada tahun 2009 sebesar

Rp. 13,196.2 Milyar, pada tahun 2010 sebesar Rp. 14,896.3 Milyar, pada

tahun 2011 sebesar Rp. 16,761.96 Milyar dan pada tahun 2012 (angka


II-14

sementara) sebesar Rp. 18,849.11 Milyar. Kenaikan PDRB ini

mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi Kabupaten Probolinggo secara

makro khususnya produksi barang dan jasa mengalami

peningkatan.Pencapaian PDRB Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan

cukup berhasil seiring dengan usaha penguatan ekonomi rakyat melalui

pembinaan terhadap usaha kecil/wirausaha baru dan penguatan ekonomi

melalui sektor yang lain.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo

dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, artinya kondisi

perekonomian di Kabupaten Probolinggo tetap dapat memberikan

pertumbuhan yang positif. Mulai tahun 2008 sampai dengan 2012 tingkat

pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, yakni 4,74% tahun 2008,

naik menjadi sebesar 5,72% tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2010

terjadi kenaikan yang cukup signifikan mencapai 6,19%. Adapun

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2011 sebesar 6,23%

dan pada tahun 2012 (angka sementara) sebesar 6,47 %. Kondisi ini

tentunya cukup menggembirakan dan menandakan bahwa perkembangan

perekonomian di wilayah Kabupaten Probolinggo sudah mulai kembali pada

jalur yang sesuai dengan harapan. Namun demikian masih diperlukan

upaya-upaya yang lebih baik di dalam upaya percepatan pertumbuhan

ekonomi di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Selanjutnya kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi sejak 2008-

2012 adalah sebagaimana pada grafik di bawah ini :


II-15

Gambar 2.1

5.78 5.726.19 6.23 6.47

9.2

5.48

6.35.93 5.62

0

2

4

6

8

10

2008 2009 2010 2011 2012**

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kab.Probolinggo (%)

Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi

Sumber

data: BPS Provinsi Jawa Timur ** Angka Sementara

C. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting penting untuk

mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah dalam hubungannya

dengan kemajuan sektor ekonomi adalah PDRB per kapita yang

biasanya dipakai sebagai indikator perkembangan kesejahteraan rakyat.

Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan Atas Dasar Harga

Berlaku, karena PDRB Perkapita selain dipengaruhi faktor produksi juga

dipengaruhi oleh harga barang/jasa. Namun demikian gambaran

tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai ukuran peningkatan

ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi karena pengaruh

inflasi sangat dominan baik dalam pembentukan PDRB maupun

pendapatan regional.

Adapun PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun

2008 sebesar Rp. 9.966.152,90, Tahun 2009 adalah sebesar Rp.

11.022.140,09,-, Tahun 2010 sebesar Rp. 12.336.674,37,- sedangkan pada

Tahun 2011 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp.

13.818.944,20,- dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 15.453.119,42,- (angka

sementara).


II-16

D. Laju Inflasi

Kabupaten Probolinggo cukup berhasil dalam menekan laju inflasi.

Pada tahun 2008 angka Inflasi sebesar 9,20%, Tahun 2009 menurun

menjadi 5,48%, Tahun 2010 kembali meningkat sebesar 6,30% antara lain

diakibatkan oleh kondisi iklim ekstrim dan tidak menentu atau anomali

cuaca, kenaikan harga bahan makanan yang disebabkan banyaknya

kegagalan panen menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas serta

kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada awal tahun 2010. Sedangkan pada

tahun 2011 inflasi tercatat sebesar 5,93% dan pada tahun 2012 (angka

sementara) 5,62 %.

Tabel 2.11

Inflasi PDRB Kabupaten Probolinggo 2008 – 2012 (%)

Indeks 2008 2009 2010 2011 2012**

PERTANIAN 10,24 6,74 6,43 8,28 8,47

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 4,55 3,45 3,47 5,17 4,13

INDUSTRI PENGOLAHAN 9,43 6,34 8,41 6,52 6,49

LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 2,11 1,06 2,54 1,11 1,17

BANGUNAN 10,80 5,14 7,61 7,50 2,80

PERDAG, HOTEL, RESTORAN 8,30 4,05 5,11 3,44 2,79

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1,77 2,96 2,91 1,24 1,66

KEU. PERSEWAAN DAN JASA PERUSH 8,48 4,25 5,05 4,66 4,88

JASA-JASA 10,27 6,20 4,97 5,32 5,38

INFLASI KAB. PROBOLINGGO 9,02 5,48 6,30 5,93 5,62

Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur * Angka Sementara

E. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan

alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap

pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.

Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif,

sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang

lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Data

kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:

1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;

2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;

3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk

memperbaiki posisi mereka.


II-17

Angka Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo secara resmi

menggunakan data Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan

Individu yang merupakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial

(PPLS) Tahun 2011 oleh BPS Kabupaten Probolinggo. Angka RT Kelompok 1

(Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan

10% terendah di Indonesia) sejumlah 68.484 KK, RT Kelompok 2 (Rumah

Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 11% - 20%

terendah di Indonesia) sejumlah 53.482 KK dan RT Kelompok 3 (Rumah

Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 21% - 30%

terendah di Indonesia) sejumlah 53.481 KK, sehingga jumlah RTS di

Kabupaten Probolinggo adalah 175.447 KK. Dokumen Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010

yang disusun oleh Bappeda Kabupaten probolinggo merekomendasikan

hal-hal sebagai berikut:

Tahap pertama (2010-2012) diprioritaskan pada sektor yang mampu

menjadi landasan dalam memerangi kemiskinan, peningkatan

kesempatan kerja, pengembangan layanan dan kualitas pendidikan,

pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas kesehatan.

Tahap kedua (2012-2014) diprioritaskan pada kegiatan peningkatan

kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan investasi, peningkatan

kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat pada arus mikro,

pengembangan layanan dan kualitas pendidikan, serta percepatan

pengembangan wilayah.

Tahap ketiga (2014-2015) dititikberatkan pada kegiatan yang bersifat

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun-tahun

sebelumnya

.

Tabel 2.12

Tabel Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Probolinggo

Hasil Sensus Tahun 2009 – 2011

No. Uraian 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Penduduk

Miskin (000)

280.10

276.60 259.23 245.88

2 Jumlah Penduduk

Miskin (%)

27.69

25.22 23,48 22,17

3 Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)

225,151.00

255,757.00

306,762.00

Data : BPS Jawa Timur ** Angka Sementara


II-18

Tabel 2.13

TPT Kabupaten Probolinggo

No. Uraian 2009 2010 2011 2012 **

1 Pengangguran 15,686 12,190 18,218 12,356

2 Angka Kerja 604,247 603,228 569,592 623,537

3 TPT 2,60 2,02 3,20 1,98

Data : BPS Jatim ** Angka Sementara

F. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan

salah satu prioritas dalam mewujudkan stabilitas penyelenggaraan

pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat

terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa

aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan

masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan

kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh

aparat penegak hukum (kepolisian). Data mengenai perkembangan angka

kriminalitas pada tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel 2.14. sebagai

berikut :

Tabel 2.14

Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Probolinggo

Tahun 2007 - 2011

NO Uraian Satuan 2007 2008 2009 2010 2011

1 Perjudian Kasus 212 118 93 121 80 2 Pembunuhan Kasus 9 3 4 9 5 3 Penipuan Kasus 81 42 45 44 75 4 Narkoba Kasus 19 11 31 39 36 5 Pencurian biasa Kasus 49 47 44 32 53 6 Penadahan Kasus 9 4 9 13 15 7 Penculikan Kasus - 1 - 0 0 8 Ganda Uang Kasus - - - 0 1 9 Aniaya Biasa Kasus - - 5 79 70 10 Pemerasan Kasus 4 12 6 42 42 11 KDRT Kasus - - 15 13 30 12 C a b u l Kasus 5 13 1 7 6 13 Perkosaan Kasus 22 8 8 10 5 14 Perampasan Kasus 16 5 5 4 6

Jumlah Kasus 426 264 266 413 424 Sumber : Polres Probolinggo tahun 2012

Matrik mengenai gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian

kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 5 tahun


II-19

terakhir ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat lainnya secara rinci

dapat diliihat pada tabel 2.15 berikut ini:

Tabel 2.15 Matrik Gambaran Umum Kondisi Daerah

terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2008 – 2012

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/

Indikator Kinerja Pembangunan

Daerah

Capaian kinerja SKPD Penanggung

Jawab 2008 2009 2010 2011 2012

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1.1 ADHB 11,834,2

M

13,196,2

M

14.896,2

M 16.761,96

M 18.849,1

1 M BPS

1.2 Laju inflasi 9,02 5,48 6,30 5,93 5,62**

BPS

1.3 PDRB per kapita 9.966.153 11.022.14

0

12.336.67

4 13.818.944

15.453.119

BPS

Fokus Kesejahteraan Sosial

1 Pendidikan

1.1 Angka melek huruf 78.24 77.97 82,06 81,73 82,94 Dinas Pendidikan

1.2 Angka rata-rata lama sekolah

(SD s/d SMA) 13,16 12,97 12,78 12,17 12,09 Dinas Pendidikan

1.3 Angka partisipasi kasar

1.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD/MI/Paket A 119.26 119.96 119.50 119.74 120,28 Dinas Pendidikan


SMP/MTs/Paket B 92.86 93.11 93.05 93.23 93,66 Dinas Pendidikan


SMA/SMK/MA/Paket C 59,53 59,87 60.21 60.56 60,9 Dinas Pendidikan

1.4 Angka pendidikan yang

ditamatkan - - - - - Dinas Pendidikan

1.5 Angka Partisipasi Murni

1.5.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A 98.87 99.13 98.86 99.06 99,67 Dinas Pendidikan

1.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B 71.87 70.38 72.03 72.17 72,54 Dinas Pendidikan

1.5.3 Angka Partisipasi Murni (APM))

SMA/SMK/MA/Paket C 38.68 33.37 38.90 39.12 39,57 Dinas Pendidikan

2 Kesehatan

2.1 Angka kelangsungan hidup bayi

per 1000 KH 993,1 993,53 987,31 988,29 987,57 Dinas Kesehatan

2.2 Angka usia harapan hidup 60,56 60,85 61,06 61,42 - Dinas Kesehatan


II-20

2.3 Persentase balita gizi buruk 1,65 2,23 3,36% 2,3% 2,8% Dinas Kesehatan

3 Ketenagakerjaan

3.1 Rasio penduduk yang bekerja - 0,974 0,979 0,968 0,980 Disnakertrans

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1 Kebudayaan

1.1 Jumlah Grup Kesenian 60 62 73 83 90 Disbudpar

1.2 Jumlah Gedung 10 12 14 14 14 Disbudpar

2 Olah raga

2.1 Jumlah klub olahraga 64 82 88 98 117 Kanpora

2.2. Jumlah gedung olahraga 1 1 1 1 1 Kanpora

2.1.5 Aspek Pelayanan Umum

Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran penyelenggaraan

pemerintahan Kabupaten Probolinggo 5 tahun terakhir ditinjau dari aspek

pelayanan umum, terdiri dari fokus urusan layanan kewenangan wajib dan

kewenangan pilihan pemerintah daerah, sesuai dengan SKPD yang mempunyai

tupoksi kewenangan masing-masing.

Data dari matrik gambaran pelayanan umum dapat dilihat pada tabel

2.16 berikut ini:

Tabel 2.16 Data Gambaran Umum Kondisi Daerah

terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2007 – 2012

Aspek Pelayanan Umum

No



Daerah

Capaian kinerja SKPD

Penanggungjawab Satuan 2008 2009 2010 2011 2012

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Pelayanan Urusan Wajib

1 Pendidikan

1.1 Pendidikan dasar

1.1.1 Angka partisipasi sekolah (SD

s/d SMA) % 87,38 87,56 87,73 87,84 87,93 Diknas

1.1.2 Rasio ketersediaan sekolah/

penduduk usia sekolah % 119.16 119.45 119.20 119.18 119.25 Diknas

1.1.3 Rasio Guru terhadap murid 1:… 1:7 1:8 1:8 1:7 1:10 Diknas

1.1.4 Rasio guru/murid per kelas rata

rata 1:…. 20 22 21 23 24 Diknas

1.3 Fasilitas Pendidikan:

1.3.1 Sekolah pendidikan SD/MI % 86.30 86.47 85.79 85.95 87.54 Diknas


II-21

kondisi bangunan baik

1.3.2

Sekolah pendidikan SMP/MTs

dan SMA/SMK/MA kondisi

bangunan baik

% 86.99 86.82 86.65 86.80 88,65 Diknas

1.4 Pendidikan Anak Usia Dini

1.4.1 Rasio Jumlah Siswa Paud/Julah

Anak usia 2- 4 Tahun % 43.38 39.44 35.85 44.92 45,14 Diknas

1.5 Angka Putus Sekolah

1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS)

SD/MI % 0,065 0,051 0,09 0,02 0,041 Diknas


SMP/MTs % 2.37 2.24 2.11 0.023 1,93 Diknas


SMA/SMK/MA % 1.07 1.02 0.97 0.03 0,72 Diknas

1.6 Angka Kelulusan

1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 94,21 94,97 99,54 99,99 99,98 Diknas

1.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 96,85 97,34 98,95 98,78 98,98 Diknas

1.6.3 Angka Kelulusan (AL)

SMA/SMK/MA % 97.77 98.17 98.65 98.68 98.86 Diknas

1.6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari

SD/MI ke SMP/MTs % 79.28 80.21 80.73 91.85 92,17 Diknas

1.6.5 Angka Melanjutkan (AM) dari

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 69.50 69.80 70.08 70.98 71,24 Diknas

1.6.6 Guru yang memenuhi kualifikasi

S1/D-IV % 54.58 56.17 57.64 67.89 68,06 Diknas

2 Kesehatan

2.1 Rasio posyandu per satuan balita

13,55 13,55 14,43 14,43 14,43 Dinkes

2.2 Rasio puskesmas, poliklinik,

pustu per satuan penduduk /100.000 11,03 0,0121 0,0120 0,0121 0,0118 Dinkes

2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan

penduduk /100.000 0,0048 0,0046 0,0045 0,0055 0,0055 Dinkes

2.4 Rasio dokter per satuan

penduduk /100.000 0,044 0,057 0,063 0,05 0,05 Dinkes

2.5 Rasio perawat per satuan

penduduk /100.000 0,061 0,073 0,085 0,087 0,087 Dinkes

2.6 Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani % 73,81 86,66 60,59 80,61 97,53 Dinkes

2.7

Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan

% 92,97 94,68 97,50 97,37 87,23 Dinkes

2.8

Cakupan Desa/kelurahan

Universal Child Immunization

(UCI)

% 91,82 91,52 95,45 92,73 98,79 Dinkes

2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk

mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 Dinkes

2.10 Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit % 81,91 81,62 73,38 85,27 80,12 Dinkes


II-22

TBC BTA

2.11

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

DBD

% 100 100 100 100 100 Dinkes

2.12

Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat

miskin

% 133,26 100 198,34 5,80 5,38 Dinkes

2.13 Cakupan kunjungan bayi % 101,32 89,66 93,81 97,19 96,77 Dinkes

3 Pekerjaan Umum

3.1 Proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik % 80.11 82.44 68.26 74,62 73,10

DPU Bina

Marga

3.2 Rasio Jaringan Irigasi 22,50 22,50 22,50 - DPU

Pengairan

3.3 Jumlah tempat ibadah Buah 9,927 9,927 9,579 9,925 Bagian Kesra

3.4 Persentase rumah tinggal

bersanitasi % 44% 45% 45% 46%

DPU

Ciptakarya

3.6

Rasio tempat pembuangan

sampah (TPS) per satuan

penduduk

- 0,788 m3/th

0,86

m3/th

0,86

m3/th 0,86 m3/th BLH

3.7 Rasio rumah layak huni - - - - DPU Ciptakarya

3.8 Rasio permukiman layak huni % 38% 38% 38% 38% DPU

Ciptakarya

3.9 Panjang jalan dilalui Roda 4 Km 785,819 785,819 785,819 785,819 785,819 DPU

Binamarga

3.10

Jalan Penghubung dari ibukota

kecamatan ke kawasan

pemukiman penduduk (mimal

dilalui roda 4)

km 15,211 17,835 86,972 12,836 91,230 DPU Binamarga

3.11 Panjang jalan kabupaten dalam

kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) % 88,27 90,42 86,38 90,56 89,76

DPU Binamarga

3.12

Panjang jalan yang memiliki

trotoar dan drainase/saluran

pembuangan air ( minimal 1,5

m)

km 120,562 150,231 175,821 200,690 235,746 DPU Binamarga

3.13

Sempadan jalan yang dipakai

pedagang kaki lima atau

bangunan rumah liar

km 3,621 4,791 5,312 6,342 7,858 DPU

Binamarga

3.14 Sempadan sungai yang dipakai

bangunan liar % 0,052 0,054 0,052 0,051 0,051

DPU

Pengairan

3.15

Drainase dalam kondisi baik/

pembuangan aliran air tidak

tersumbat

11,220 12,124 15,233 18,671 23,575 DPU

Binamarga

3.17 Luas irigasi Kabupaten dalam

kondisi baik % 90,00 92,00 92,00 92,00 92,00

DPU Pengairan

4 Perumahan

4.1 Rumah tangga pengguna air

bersih (PDAM) % 59,67 66,95 83,01 87,44 -

DPU

Ciptakarya

4.2 Rumah tangga pengguna listrik % 84,80 84,38 83,97 83,55 83,76 DPU

Ciptakarya

4.3 Rumah tangga ber-Sanitasi % 45% 45% 36% - - DPU

Ciptakarya

4.4 Lingkungan pemukiman kumuh - - - - - DPU Ciptakarya

4.5 Rumah layak huni % 65% 65% 65% - - DPU Ciptakarya


II-23

5 Penataan Ruang

5.1

Rasio Ruang Terbuka Hijau per

Satuan Luas Wilayah ber

HPL/HGB

- - - - - DPU

Ciptakarya

5.2 Rasio bangunan ber- IMB per

satuan bangunan 0.15 0.16 0.14 - -

DPU

Ciptakarya

5.3 Ruang publik yang berubah

peruntukannya - - - - -

Bid Fisrana

Bappeda

6 Perencanaan Pembangunan

6.1

Tersedianya dokumen

perencanaan RPJPD yg telah

ditetapkan dgn PERDA

Ada/Tida

k ADA ADA ADA ADA ADA Bappeda

6.2

Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RPJMD yg telah

ditetapkan dgn

PERDA/PERKADA

Ada/Tida


6.3

Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RKPD yg telah

ditetapkan dgn PERKADA

Ada/Tida


6.4 Penjabaran Program RPJMD

kedalam RKPD

Ada/Tida

k TIDAK ADA ADA ADA ADA Bappeda

7 Perhubungan

7.1 Rasio ijin trayek 445/jml

pnduduk

747/jml

pnduduk

404/jml

pnduduk

250/jml

pnduduk

103/jml

pnduduk

Dinas

Perhubungan

7.2 Jumlah uji kir angkutan umum Buah 1.128 1.195 1.287 1.392 1.502 Dinas

Perhubungan

7.3 Jumlah Pelabuhan

Laut/Udara/Terminal Bis Buah 3 3 3 3 3

Dinas

Perhubungan

7.4 Angkutan darat Buah 5.050 5.368 5.547 5.756 5.980 Dinas Perhubungan

7.5 Kepemilikan KIR angkutan

umum Buah 1.128 1.195 1.287 1.392 1.502

Dinas Perhubungan

7.6 Lama pengujian kelayakan

angkutan umum (KIR) Jam 15 menit 15 menit 10 menit 10 menit 10 menit

Dinas Perhubungan

7.7 Biaya pengujian kelayakan

angkutan umum Rp 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000

Dinas Perhubungan

7.8 Pemasangan Rambu-rambu % 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Perhubungan

8 Lingkungan Hidup

8.1 Persentase penanganan sampah - 0,788 1.38 1,58 1,58 BLH

8.2 Persentase Penduduk berakses

air minum 10,680 11,222 11,819 - BLH

8.3 Pencemaran status mutu air - 40 59,10 82,60 83,3 BLH

8.4 Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan amdal. % 100 100 100 100 100 BLH

8.5 Tempat pembuangan sampah

(TPS) per satuan penduduk 0.6 0.60 0,77 0.8 - BLH

8.6 Penegakan hukum lingkungan % 100 100 100 85 66,6 BLH

9 Pertanahan

9.1 Penyelesaian izin lokasi % 100 100 100 100 100 Kantor

Perijinan


II-24

10 Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1 Rasio bayi (penerbitan) berakte

kelahiran 26,439 47,207 19,700 11,901 11,642

Dinas kependuduka

n dan Capil

10.2 Kepemilikan (penerbitan) KTP 24,879 20,788 13,185 12,624 77,796

Dinas

kependudukan dan Capil

10.3 Ketersediaan database

kependudukan skala kabupaten Ada/Tida

k Ada Ada Ada Ada Ada

Dinas kependudukan dan Capil

11 Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

11.1

Persentase partisipasi

perempuan di lembaga

pemerintah

% 4.064 3.939 3,939 3,939 14,5 BPP & KB

11.2 Partisipasi perempuan di

lembaga swasta % 25 29,6 32,7 35,6 37,9 BPP & KB

11.3 Rasio KDRT % 0,99 0,81 0,81 1,11 1,58 BPP & KB

11.4 Persentase jumlah tenaga kerja

dibawah umur % - 3,04 3,07 3,07 3,09 BPP & KB

11.5 Partisipasi angkatan kerja

perempuan % 25 27 19,61 16,65 21,04 BPP & KB

11.6

Penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan

anak dari tindakan kekerasan

% 50 65 77 96 96 BPP & KB

12 Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

12.1 Rata-rata jumlah anak per

keluarga 63,42% 79,68% 110,78% 105,82 % - BPP & KB

12.2 Rasio akseptor KB % 14,35 14,76 14,76 17,20 16,74 BPP & KB

12.3 Cakupan peserta KB aktif % 73,11 72,94 72,95 75,64 73,39 BPP & KB

12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan

Keluarga Sejahtera I % 59,11 54,64 54,64 59,27 47,92 BPP & KB

13 Sosial

13.1

Sarana sosial seperti panti

asuhan, panti jompo dan panti

rehabilitasi

96 107 133 55 Dinsos

13.2 Total PMKS (yg memperoleh

bantuan sosial) 114.866 113.998 113.219 113,02 Dinsos

13.3 Penanganan penyandang

masalah kesejahteraan sosial 868 779 691 Dinsos

14 Ketenagakerjaan

14.1 Angka angkatan kerja Jiwa 586.702 604.247 603.228 569.592 623.537 Disnakertrans

14.2 Tingkat partisipasi angkatan

kerja % 75,25 74,08 73,28 70,02 75,31

Disnakertrans

14.3 Pencari kerja yang terdaftar Jiwa 4,670 7,138 3,657 3,445 3,025 Disnakertrans

14.4 Tingkat pengangguran terbuka % 3,46 2,60 2,02 3,20 1,98 Disnakertrans

14.5

Keselamatan dan Perlindungan

% - - 24,79 32,34 33,66 Disnakertrans


II-25

15 Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah

15.1 Persentase koperasi aktif % 36 37 50 64,70 70,50 Diskop dan

UKM

15.3 Usaha Mikro dan Kecil % 4,80 4,81 4,90 5,10 5,60 Diskop dan UKM

16 Penanaman Modal

16.1 Jumlah investor berskala

nasional (PMDN/PMA) 22 22 21 22

Kantor

Perijinan dan Penanaman Modal

16.2 Jumlah nilai investasi berskala

nasional (PMDN/PMA)

317,150

M 533,109M - 52,357 T

Kantor

Perijinan dan Penanaman Modal

16.3 Kenaikan / penurunan Nilai

Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Rp.

21,26M

Rp.

215,96M -

Rp.0,014

T

Kantor Perijinan dan

Penanaman Modal

17 Kebudayaan

17.1 Penyelenggaraan festival seni

dan budaya Kali 14 8 12 17 - Disbudpar

17.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar

Budaya yang dilestarikan % 100 100 100 100 100 Disbudpar

18 Kepemudaan dan Olahraga

18.1 Jumlah organisasi pemuda 762 1057 1081 1096 - Kanpora

18.2 Jumlah organisasi olahraga

(kab/kecamatan) 63 63 63 63 - Kanpora

18.3 Jumlah kegiatan kepemudaan 23 56 36 43 - Kanpora

18.6 Lapangan olahraga 64 64 65 65 - Kanpora

19 Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri

19.1

Kegiatan pembinaan terhadap

LSM, Ormas dan OKP (jumlah

orsospol)

1 1 1 1 1 Bakesbangpol

19.2 Kegiatan Pembinaan Politik

Daerah 14 18 19 27 42 Bakesbangpol

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

20.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja

per 10.000 penduduk Rasio 1.79 1.91 2.22 3.46 3,35

Kantor Satpol

PP

20.2 Jumlah Linmas Orang 13,615 15,869 15,439 Bakesbangpol

20.3 Rasio Pos Siskamling per jumlah

desa/kelurahan Rasio 5,87 5,27 4,62 - - Bakesbangpol

20.4 Pertumbuhan ekonomi % 5.97 5.78 5.72 5.99 Bid. Ekonomi

Bappeda

20.5 Kemiskinan (RTM) KK 112,095 112.095 112.095 112.095 Bid. Ekonomi

Bappeda

20.6

Sistem informasi Pelayanan

Perijinan dan adiministrasi

pemerintah

Ada/Tdk Ada Ada Ada Ada Ada

Kantor

Perijinan dan

Penanaman

Modal

20.7 Penegakan PERDA % 100 100 100 100 100 Kantor Satpol

PP

20.8 Cakupan patroli petugas Satpol Kali - - 24 24 24 Kantor Satpol


II-26

PP (jml Satpol/Jumlah Pdduk) PP

20.09

Petugas Perlindungan

Masyarakat (Linmas) di

Kabupaten

Orang 13,615 15,869 15,439 Bakesbangpol

20.10 Cakupan pelayanan bencana

kebakaran kabupaten % - - 10,39 10,39 10,39

Kantor Satpol PP

20.11

Cakupan sarana prasarana

perkantoran pemerintahan desa

yang baik

% 92.30 92.30 97.23 97.23 Bagian

Pemerintahan

20.12 Sistim Informasi Manajemen

Pemda Ada/Tdk Ada Ada Ada Ada Ada

Bagian

Kominfo

21 Ketahanan Pangan 2008 2009 2010 2011 2012

21.1 Ketersediaan pangan utama Ton 171.824 172.964 176.569 221.525 167.944 BKP & PPP

22 Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

22.1 LPM Berprestasi Klp 3 3 3 3 3 Bapemas

22. Kelompok LPM Klp 330 330 330 330 330 Bapemas

22.2 PKK aktif % 100 100 100 100 100 Bapemas

22.3 Posyandu aktif % 100 100 100 100 100 Bapemas

22.4 Kader Posyandu Aktif % 88 88 88 93,13 93,13 Bapemas

22.5

Swadaya Masyarakat terhadap

Program pemberdayaan

masyarakat

% 10,44 10,26 10,49 10,53 10,67 Bapemas

23 Statistik

23.1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada/Tida

k ADA ADA ADA ADA ADA

Bid. Dalap

Bappeda

23.2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada/Tida

k ADA ADA ADA ADA ADA

Bid. Dalap

Bappeda

24 Kearsipan

24.1 Pengelolaan arsip secara baku/

Laporan data Kearsipan (SKPD) % 47 55 68 73 76

Kantor Arsip

daerah

24.2 Peningkatan SDM pengelola

kearsipan (SKPD) orang 10 30 48 77 82

Kantor Arsip

daerah

25 Komunikasi dan Informatika

25.1 Jumlah surat kabar

nasional/lokal Buah 8 10 10 10

Bagian Kominfo

25.2 Jumlah penyiaran radio/TV lokal Buah 12 14 12 9 Bagian Kominfo

25.3 Web site milik pemerintah

daerah Buah 1 1 1 1

Bagian Kominfo

25.4 Pameran/expo Kali 1 1 1 1 Bagian Kominfo

26 Perpustakaan

26.1 Jumlah perpustakaan

(sekolah/Ponpes/Desa) Buah 120 132 227 259 265

Kantor Perpustakaan daerah

26.2 Jumlah pengunjung

perpustakaan per tahun Orang 42.380 47.037 62.789 31.463 25.184

Kantor Perpustakaan daerah

26.3 Koleksi buku yang tersedia di Buku 6.374 9.084 5.565 4.328 3.735 Kantor Perpustakaan daerah


II-27

perpustakaan daerah

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1 Pertanian

1.1

Produktivitas padi atau bahan

pangan utama lokal lainnya per

hektar

% 57,19 56,83 56,50 51,40 55,00 Diperta/Dibunhut

1.2

Kontribusi sektor

pertanian/perkebunan terhadap

PDRB

% 30.36 30.41 30.42 31.26 - Diperta/Dibunhut

1.3 Kontribusi sektor pertanian

(palawija) terhadap PDRB % 18.10 18.33 17.64 17.19 16.80

Diperta/Dibunhut

1.4 Kontribusi sektor perkebunan

(tanaman keras) terhadap PDRB % 4.18 4.15 4.08 4.06 4.07 Dibunhut

1.5 Kontribusi sektor peternakan

terhadap PDRB % 3.76 3.77 3.83 3.81 3.81 Disnak

1.6 Cakupan bina kelompok petani % 60.98 39.40 42.68 57.30 - Diperta

2 Kahutanan

2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan

kritis % 2.33 6.06 9.79 49.10 25,00 Disbunhut

2.3 Kontribusi sektor kehutanan

terhadap PDRB % 1,17 1,16 1,12 1,11 1,11 Disbunhut

3 ESDM

3.1 Pertambangan tanpa ijin % - 15 45 38 55 PU Pengairan

4 Pariwisata

4.1 Kunjungan wisata 174.153 204.167 240.016 243.381 244.644 Disbudpar

4.2 Kontribusi sektor pariwisata

terhadap PDRB 0.83 0.89 0.94 0.95 0.96 Disbudpar

5 Kelautan dan Perikanan

5.1 Produksi perikanan % 100,13 100,19 102,01 100,93 103,22 Dinas Perikanan dan

Kelautan

5.2 Konsumsi ikan % 17,69 17,72 17,91 18,23 18,75 Dinas Perikanan dan Kelautan

5.3 Cakupan bina kelompok nelayan % 33,33 33,33 37,50 68,00 39,34 Dinas

Perikanan dan Kelautan

5.4 Produksi perikanan kelompok

nelayan % 9,7 9,6 9,5 12,10 13,90

Dinas Perikanan dan Kelautan

6 Perdagangan

6.1 Kontribusi sektor Perdagangan

terhadap PDRB 25.89 25.71 26.51 26.81 26.97 Disperindag

6.2 Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9 Disperindag

7 Perindustrian

7.1 Kontribusi sektor Industri

terhadap PDRB 18.86 18.74 18.83 18.97 19.18 Disperindag

7.2 Pertumbuhan Industri. 0.5 0.1 0.2 0.06 0.06 Disperindag


II-28

7.4 Cakupan bina kelompok

pengrajin 0.8 0.8 0.10 0.12 0.12 Disperindag

8 Ketransmigrasian

8.1 Transmigran swakarsa % - - 71,02 - - Disnakertrans

2.1.6 Aspek Daya Saing Daerah

Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran penyelenggaraan

pemerintahan Kabupaten Probolinggo 4 tahun terakhir ditinjau dari aspek

daya saing daerah, terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas

wilayah, iklim investasi dan sumberdaya manusia. Data dari matrik gambaran

pelayanan umum dapat dilihat pada tabel 2.17. berikut ini:

Tabel 2.17 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kabupaten Probolinggo tahun 2007 – 2011 Aspek Daya Saing Daerah

No



Daerah

Capaian kinerja SKPD

penanggungjawab 2008 2009 2010 2011 2012

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1.1 Pengeluaran konsumsi rumah

tangga per kapita 55,61 54,22 58,58 42,44 - BPS

1.2 Pengeluaran konsumsi non

pangan perkapita

44,39 45,78 41,42 42,44

- BPS

1.3 Produktivitas total daerah BPS

2 Pertanian

2.1 Nilai tukar petani 97,01 98,19 98,74 102,62 Diperta

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

1 Perhubungan

1.1 Rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan 1 : 143 1 : 192 1 : 96 1 : 192 - Dinas Perhubungan

1.2 Jumlah orang/ barang yang

terangkut angkutan umum - - - - - Dinas Perhubungan

1.3

Jumlah orang/barang melalui

dermaga/bandara/ terminal per

tahun

46.371 53.220 58.100 38.100 Dinas Perhubungan

2 Penataan Ruang

2.1 Ketaatan terhadap RTRW 100 100 100 100 100 DPU CIPTA KARYA

2.2 Luas wilayah produktif 767.743 775.498 783.332 791.244 DPU CIPTA KARYA


II-29

2.3 Luas wilayah industri 79.006 79.006 79.006 79.006 79.006 DPU CIPTA KARYA

2.4 Luas wilayah kebanjiran 1.461,07 1.461,07 1.461,07 1.461,07 1.461,07 DPU PENGAIRAN

2.5 Luas wilayah kekeringan - - - - - DPU PENGAIRAN

2.6 Luas wilayah perkotaan 4.715,23 4.715,23 4.715,23 4.715,23 4.715,23 DPU CIPTA KARYA


Persandian

3.3

3.3.1

Jenis, kelas, dan jumlah

Restoran

6

5

7

2

14 Dispenda

3.3.2 Rumah Makan 95 76 60 69 55 Dispenda

3.4 Jenis, kelas, dan jumlah

penginapan/ hotel

3.4.1 Hotel Melati Satu 2 2 2 10 12 Dispenda

3.4.2 Hotel Melati Dua 5 4 4 4 5 Dispenda

3.4.3 Hotel Melati Tiga 9 10 11 2 3 Dispenda

4 Lingkungan Hidup

4.1 Persentase Rumah Tangga (RT)

yang menggunakan air bersih 59,67 66,95 83,01 87,44 - PU Ciptakarya

5 Komunikasi dan Informatika

5.1 Rasio ketersediaan daya listrik 1 :

1.536,2

1 :

3.188,8

1 :

1.274,37

1 :

1.154,7 - PLN

5.2 Persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik 84,8 84,38 83,97 83,55 83,76 PLN

Fokus Iklim Berinvestasi


Persandian

1.4 Jumlah dan macam pajak dan

retribusi daerah Dispenda

1.4.1 Pajak Daerah 6 6 7 7 9 Dispenda

1.4.2 Retribusi Daerah 26 26 26 23 29 Dispenda

1.5 Jumlah Perda yang

mendukung iklim usaha 3 1 3 4 4 Bagian Hukum

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2012

Guna mengetahui evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun

2012, maka berikut adalah kesimpulan hasil evaluasi program dan kegiatan

berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten

Probolinggo Tahun 2012, sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi

Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

a. Pertanian

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian 2012 menunjukkan bahwa

jumlah produksi padi melampaui target yaitu produksi tahun 2012

mencapai 316.423 ton sedangkan targetnya hanya 309.069 ton atau


II-30

mencapai 102,38%. Produksi jagung juga melampaui target yaitu

produksi tahun 2012 mencapai 322.921 ton sedangkan targetnya hanya

320.581 ton atau mencapai 100,73%.

Sedangkan untuk produksi kedelai tidak berhasil melampaui target yaitu

produksi tahun 2012 mencapai 634 ton sedangkan targetnya 892 ton

atau hanya mencapai 71,08%. Untuk produksi ubi kayu juga tidak

berhasil melampaui target yaitu produksi tahun 2012 mencapai 117.888

ton sedangkan targetnya 118.818 ton atau hanya mencapai 99,22%.

Manfaat kegiatan telah dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat

luas yaitu ketersediaan bahan makanan pokok, harga jual ditingkat

petani relatif stabil, meningkatnya pola konsumsi masyarakat,

meningkatnya kelembagaan petani serta pengetahuan dan keterampilan

petani.

b. Peternakan

Pada tahun 2012, menurut data Dinas Peternakan Kabupaten

Probolinggo menunjukkan bahwa pencapaian produksi dan produktifitas

ternak sangat berhasil. Hal ini dapat ditunjukkan indikator sasaran atau

target yang telah ditetapkan secara signifikan dapat dicapai diantaranya:

peningkatan produksi telur dari 1.290.112 ton menjadi 1.300.122 ton,

susu dari 9.431.224 liter menjadi 9.967.424 liter, daging dari 5.798.849

kg menjadi 5.949.249 kg, sapi potong dari 287.480 ekor menjadi 296.683

ekor, sapi perah dari 8.593 ekor menjadi 8.809 ekor, kambing dari

45.771 ekor menjadi 46.943 ekor dan domba dari 71.448 ekor menjadi

713.053 ekor, ayam buras dari 992.690 ekor menjadi 998.275 ekor serta

ayam ras dari 484.132 ekor menjadi 487.594 ekor.

c. Perikanan

Pada tahun 2012 terjadi kenaikan produksi sebesar 10,09% dari

3.526,66 ton menjadi 3.882,43 ton pada produksi perikanan air payau

bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Begitu juga untuk produksi

perikanan air tawar meningkat 9,8% dari 401,53 ton menjadi 440,93 ton

dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk produksi budidaya laut

mengalami kenaikan sebesar 3,3 % dari 307,08 ton menjadi 317,09 ton

dari tahun sebelumnya. Pada produksi pengolahan meningkat sebesar

1,27% dari 4.138,71 ton menjadi 4.191,3 ton. Untuk produksi

penangkapan laut meningkat sebesar 0,4% dari 9.550,2 ton menjadi

9.588,4 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


II-31

Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari

berbagai indikator adalah :

- Pembinaan dan pendampingan pengembangan kapasitas kelembagaan

petani.

- Bantuan modal usaha bagi kelompok lumbung pangan.

- Mengadakan penelitian tentang pola konsumsi pangan masyarakat

untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

- Mengadakan penelitian untuk penyusunan perumusan kebijakan

penanganan daerah rawan pangan dengan penerapan Sistem Desa

Mandiri Pangan.

- Memasyarakatkan pemanfaatan bahan pangan lokal non beras baik

untuk konsumsi sendiri maupun untuk pengembangan usaha.

- Memasyarakatkan penganekaragaman menu berbasis 3B (Beragam,

bergisi, dan Berimbang) untuk menuju hidup sehat dan berkualitas.

- Sosialisasi pola pangan berbasis 3 B (beragam, bergizi dan berimbang)

dan diversifikasi pangan.

- Perlu adanya terapan teknologi baik melalui sosialisasi maupun

bantuan langsung mesin-mesin pengolahan tanah, irigasi dan

pengolahan produksi (pasca panen) dalam rangka peningkatan

mutu/kualitas bahan baku.

- Perlunya Peningkatan SDM Penyuluh baik kuantitas maupun

kualitasnya.

2. Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Otimalisasi Sektor

Riil

a. Volume Usaha Koperasi

Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM), maka dalam lima tahun akan ditingkatkan melalui fasilitasi

promosi, pelatihan, teknologi produksi, pusat informasi dan perijinan

yang didukung dengan fasilitasi permodalan bekerja sama dengan

lembaga keuangan. Khusus untuk Pemberian Kredit Modal Kerja Bagi

UMKM dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, diharapkan 5 tahun

kedepan volume usaha koperasi menjadi sebesar Rp

275.051.271.000,00 (tahun 2007 sebagai tahun dasar). Diharapkan

pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 351.042.500.000.

Revitalisasi pasar daerah yang mencakup rehabilitasi,

pemeliharaan, perawatan kebersihan, kualitas sarana prasarana,


II-32

keamanan dan ketertiban terus dilakukan sehingga dalam lima tahun

ke depan pasar daerah yang ada dapat melayani masyarakat lebih

profesional.

b. Nilai Investasi Sektor Industri.

Salah satu indikator meningkatnya kondisi ekonomi suatu daerah

adalah nilai investasi industri, dengan melaksanakan program dan

kegiatan dalam rangka peningkatan investasi dimaksud, maka pada

tahun 2014 diharapkan nilai investasi sektor industri di Kabupaten

Probolinggo sebesar Rp.320.742.000,00. Selanjutnya tujuan

pembangunan ini akan dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang

tergabung dalam fungsi ekonomi, serta pariwisata dan budaya.

3. Sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan

Investasi.

Dalam hal peningkatan rasio jalan yang baik pada tahun 2012

belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena baru tercapai

98%, sedangkan untuk jembatan yang baik melampaui target yang

ditetapkan yaitu 103 %. Hal ini disebabkan beberapa faktor kendala yaitu

keterbatasan dana dan kondisi iklim (bencana) yang merupakan salah satu

faktor belum tercapainya target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2012 Dinas PU Bina Marga telah dapat mengurangi

kondisi jalan rusak menjadi kondisi jalan sedang melalui kegiatan

pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan dan peningkatan jalan dan jembatan.

Sedangkan untuk Dinas PU Pengairan pada tahun 2012 untuk

beberapa indikator telah berhasil mencapai target yang ditentukan bahkan

melampaui, yaitu jaringan irigasi utama sebesar 100 % dan perbaikan

sungai mencapai 109 %. Untuk jaringan irigasi pedesaan mengalami

penurunan sebesar 8,58 %.

Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan

datang dari berbagai indikator adalah :

- Melaksanakan penjadwalan pelaksanaan proyek sedini mungkin dalam

setiap Tahun anggaran dan memacu pelaksanaan proyek yang berlokasi

pada dataran tinggi guna mengantisipasi datangnya musim penghujan

dan mengkoordinasikan kepada instansi yang terkait untuk melakukan

pembinaan terhadap pelaksanan pekerjaan.

- Melaksanakan pengawasan dengan menggunakan jasa konsultan


II-33

pengawas guna lebih mengefektifkan peningkatan kualitas pelaksanaan

proyek.

- Melibatkan dan meningkatkan SDM dengan dibekali lebih dahulu diklat-

diklat/kursus-kursus yang ditujukan pada peningkatan profesionalisme

sumber daya manusia.

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat petani / HIPPA / GHIPPA

dalam hal operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta

pengenalan/pemahaman bangunan irigasi dengan mengikut sertakan

dalam program diklat/ kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Pengairan. Selain itu memberikan himbauan agar

masyarakat ikut berpartisipasi dalam memelihara bangunan dan saluran

irigasi.

4. Sasaran Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana

Pencapaian sasaran dapat dikatakan berhasil karena beberapa

indikator sasaran telah melampaui target yg ditetapkan, diantaranya

peningkatan pelayanan pencegahan pencemaran air yang mencapai 138 %,

peningkatan pelayanan pencegahan pencemaran udara mencapai 116 %,

peningkatan rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

mencapai 101%.

Pencapaian terus dipertahankan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- Membina dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, dunia usaha dan

instansi terkait untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

melalui CSR perusahaan.

- Mengendalikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam melalui perijinan

dan pengawasan.

- Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk

melakukan pengawasan sosial.

- Meningkatkan responsibilitas aparat Pemerintah Kabupaten terhadap

laporan/pengaduan masyarakat dalam melaporkan terjadinya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam waktu 24 jam.

- Upaya pencegahan dampak lingkungan hidup, melalui penaatan

perijinan bidang lingkungan hidup dan Penyusunan dokumen

pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL/ UKL dan UPL).

- Upaya pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, melalui

penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan pemantauan

pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.


II-34

- Upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup, meliputi Penyelamatan

sumber mata air dan Pemulihan ekosistem pantai.

- Upaya pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan

hidup, melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur,

Pembinaan perusahaan dan Pembinaan kepada masyarakat.

5. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Sosial Keagamaan

dan Kesehatan.

a. Persentase penurunan kematian bayi belum berhasil mencapai target

karena terjadinya peningkatan angka kematian bayi dimana target yang

harus dicapai adalah 9,5 per 1.000 kelahiran sedangkan riilnya

kematian bayi mencapai 12,43 per 1.000 kelahiran.

b. Angka kematian Ibu melahirkan belum berhasil mencapai target dari 61

per 100.000 tapi tercapai 81 per 100.000.

c. Penduduk yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan juga belum

berhasil mencapai target dari 58 % hanya tercapai 55,8 %.

d. Angka Pemanfaatan tempat tidur dalam satuan waktu tertentu (BOR)

realisasi tahun 2012 adalah sebanyak 48,27 % meningkat dari tahun

2011 yang mencapai 44,11 %.

e. Rata-rata Lama Dirawat atau ALOS realisasi tahun 2012 adalah

sebanyak 3,27 hari turun dari tahun 2011 yang mencapai 3,46 hari.

f. Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO) menunjukkan bahwa realisasi

tahun 2012 adalah sebanyak 53,02 kali meningkat dari tahun 2011

yang mencapai 51,99 %.

g. Angka Kematian Bersih (Netto Death Rate/NDR), angka kematian 48

jam setelah dirawat tahun 2012 : 18,70 promil (standar Depkes tahun

2005 – standar Depkes : ≤ 25 promil meningkat dari tahun 2011 yang

mencapai 12,31 promil.

h. Angka Kematian Kasar (Gross Death Rate/GDR), angka kematian

umum tahun 2012 : 22,32 promil (standar Depkes Tahun 2005 –

standar Depkes ≤ 45 promil) meningkat dari tahun 2011 yang mencapai

18,25 promil.

i. PUS yang menjadi peserta KB aktif tercapai dari target 70% menjadi

97,8% atau tercapai 104,84%.

j. Persentase jumlah perempuan terlatih pada tahun 2012 adalah 100%.

Dimana rata-rata yang direncanakan ikut pelatihan adalah 30 orang

dan yang terealisasi untuk dilatih adalah 30 orang. Pelatihan dimaksud

meliputi pelatihan menjahit, bordir, tata rias dsb.


II-35

k. Persentase penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan

anak tercapai dari target 60% menjadi 60,5% atau tercapai 100,83%..

l. Persentase peningkatan peran kader perempuan capaiannya adalah

100% sehingga telah dapat melampaui target tahun 2011.

m. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2011 APM SD

99,47%; APM SMP 72,35% dan APM SMA 39,35%. Sedangkan pada

tahun 2012 APM SD 99,67%; APM SMP 72,54% dan APM SMA

39,57%. Walaupun demikian pencapaian diatas masih berada dibawah

target. Rasio jumlah siswa per jumlah sekolah untuk tingkat SD adalah

1: 119. Untuk tingkat SMP rasionya 1: 36 sedangkan target adalah 1:

160. Tingkat SMA rasio siswa per jumlah sekolah 1:76

Upaya yang terus akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target

antara lain:

- Peningkatan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan yang memadai secara bertahap.

- Penambahan tenaga kesehatan secara bertahap dan mengoptimalkan

tenaga yang ada .

- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan

teknis.

- Meningkatkan kemitraan antara bidan dan dukun bayi, melakukan

kegiatan swadaya serta pelaksanaan Audit Maternal Perinatal non

medis di Kecamatan.

- Peningkatan deteksi dini balita gizi buruk melalui peran aktif kader

posyandu di pedesaan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan

posyandu serta dukungan sektor-sektor terkait.

- Memberdayakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan sektor-sektor

terkait dalam penyebarluasan informasi dan promosi kesehatan

tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih Sehat pada kelompok-

kelompok potensial,.

- Pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam program Desa Siaga

dan Rumah Tangga Sehat.

- Penerapan sangsi terhadap pengedar garam tidak beryodium.

- Meningkatkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) melalui

peran aktif Tim Pangan dan Gizi (TPG) mulai dari Tingkat Kecamatan

sampai Kabupaten.

- Pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota

jamkesmas pusat melalui dana pendamping jamkesmas APBD


II-36

Kabupaten.

- Pembangunan TK Negeri di Kecamatan dan pendirian SMK di masing-

masing Kecamatan untuk memenuhi rasio SMK : SMA = 60 : 40.

- Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualifikasi

pendidikan guru.

- Peningkatan pengembangan kompetensi tenaga tutor.

- Dilaksanakan kegiatan-kegiatan kampanye pendidikan.

- Mendirikan perpustakaan sekolah dan meningkatkan minat baca siswa.

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

perpustakaan keliling (sepeda motor dan mobil perpustakaan).

- Meningkatkan kualitas SDM aparatur Perpustakaan melalui Diklat

Teknologi Informatika.

- Menerapkan kebijakan atau regulasi pemerintah Kabupaten Probolinggo

yang dapat meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam

memberdayakan ekonomi keluarga, memberikan latihan ketrampilan,

magang, bimbingan usaha dan bantuan modal.

- Melakukan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan

penyuluhan, penyebaran informasi lewat media elektonik, leaflet dengan

melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama sehingga kekerasan

terhadap perempuan dan anak semakin berkurang.

- Melakukan advokasi pada pengambil kebijakan dan perencana sehingga

program dan kegiatan yang responsive gender lebih besar.

- Melakukan advokasi kepada instansi terkait khususnya bagian

perencanaan dan keuangan untuk memberikan dukungan dana, sarana

dan prasarana yang memadai sehingga perlindungan terhadap

perempuan dan anak optimal.

- Memberikan advokasi kepada pemerintah desa serta memberikan

tambahan kesejahteraan kepada kader.

- Diadakan sosialisasi terhadap program.

- Perlu peningkatan kegiatan KIE pada masyarakat.

- Perlu adanya pembekalan khusus kepada kepala desa.

- Diberi penghargaan yang memadai dan adanya pancingan didalam

setiap pelayanan KB.

- Permintaan droping ke propinsi disamping usulan didalam pengadaan

barang.


II-37

6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

a) Penurunan jumlah Keluarga Pra sejahtera pada tahun 2012

berdasarkan data Dinas Sosial sebesar 33,54% dari tahun sebelumnya;

b) Penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial

sebesar 26,5% dari tahun sebelumnya;

c) Persentase Peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) yang dibina (mendapat bantuan) menurut data Dinas

Sosial sampai dengan tahun 2012 adalah 14,3%.

d) Tingkat kesempatan kerja yaitu perbandingan antara tenaga kerja

tertampung dibanding jumlah angkatan kerja adalah 98,02%.

e) Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2012 menunjukkan

bahwa UMK telah meningkat menjadi Rp 814.000 per bulan sehingga

Persentase pencapaian kehidupan minimal mencapai 88,23%.

f) Jumlah transmigran terkirim sebanyak 30 KK/117 jiwa dengan tujuan

ke 3 (tiga) lokasi yaitu :

- 15 KK/59 jiwa ke UPT Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten

Bengkalis Provinsi Riau.

- 10 KK/40 jiwa ke UPT Bekkai Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi

Selatan.

- 5 KK/18 jiwa ke UPT Kosa SP.2 Kecamatan Oba Kota Tidore Provinsi

Maluku Utara.

Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang

dari berbagai indikator adalah :

- Penanganan secara berkala kepada para PMKS.

- Mengoptimalkan tugas dan fungsi PSM/TKSK dan Karang Taruna

yang ada di wilayah dalam usaha kesejahteraan sosial.

- Mengajukan tambahan dana sehingga dapat menangani permasalahan

yang ada.

- Perlunya wadah untuk menampung permasalahan-permasalahan

sosial.

- Peningkatan kemampuan, pendidikan dan keterampilan kepada

Keluarga Binaan Sosial (KBS).

- Koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

maupun daerah penerima transmigran di luar Pulau Jawa.


II-38

- Mengadakan kerjasama dengan kabupaten penerima transmigran di

luar Pulau Jawa.

7. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Rata-rata capaian program dan kegiatan dapat dikatakan berhasil, hal ini

seiring pencapaian sasaran dalam RPJMD berikut ini:

a. Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur

telah dapat mencapai 100% karena target jumlah aset bergerak dan tak

bergerak telah sesuai dengan target begitu juga pemeliharaannya.

b. Persentase ketepatan laporan pelaksanaan pembangunan mencapai 100%

sehingga telah dapat mencapai target.

c. Persentase penyelesaian kegiatan sesuai waktu dan mutu yang

direncanakan penyampaian kegiatan sesuai waktu dan administrasi yang

direncanakan telah tercapai 100%.

d. Persentase tingkat kelengkapan administrasi kearsipan tercapai 100%

penataan dan pemberkasan telah dapat dilaksanakan pada tahun ini.

e. Persentase tingkat penerapan teknologi informasi & tingkat pelayanan

informasi kearsipan daerah bagi masyarakat dalam administrasi

kearsipan tercapai 100%.

f. Penerbitan Akta kelahiran sebanyak 11.642 lembar terdiri dari kelahiran

umum sebanyak 4.121 lembar dan kelahiran terlambat sebanyak 7.521

lembar.

g. Penerbitan Akta Perkawinan sebanyak 130 lembar terdiri dari 65 lembar

akta perkawinan suami dan 65 lembar akta perkawinan istri.

Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang

dari berbagai indikator adalah :

- Meningkatkan intensitas sosialisasi permendagri Nomor 21 Tahun 2011

Tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 22 Tahun

2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2012, PMK Nomor

64/PMK.05 Tahun 2011 perubahan atas PMK Nomor 97/PMK.05/2010

Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri bagi Pejabat

Negara/Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap serta standart biaya

umum TA. 2012 berdasarkan PMK Nomor 84/02 Tahun 2011..

- Penyempurnaan database kependudukan yang dimiliki penduduk.


II-39

- Dalam rangka mencapai hasil kerja yang optimal kedepan diharapkan

masing-masing Satker agar melaporkan kegiatannya sesuai dengan

jadwal yang telah ditentukan, mengupayakan lebih serius untuk

peningkatan kualitas SDM dan pembinaan serta pengawasan melekat

guna peningkatan prestasi yang lebih baik dari tahun yang lalu.

- Intensitas rapat koordinasi dengan SKPD yang membutuhkan

pengadaan barang dan jasa.

- Meningkatkan intensitas pendataan dan sertifikasi aset daerah.

- Meningkatkan sosialisasi kepada SKPD tentang mekanisme

perencanaan kebutuhan dan pengelolaan aset daerah.

- Mengkaji kembali dasar hukum pengelolaan aset daerah.

- Melakukan koordinasi dan himbauan kepada SKPD, agar lebih

mengoptimalkan pemungutan atas obyek pendapatan yang menjadi

tanggungjawabnya.

- Melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat untuk

penerbitan petunjuk pelaksanaannya.

- Melakukan pendampingan SKPD dalam penyusunan Neraca;

- Melakukan koordinasi dengan Propinsi Jawa Timur baik sebelum

maupun sesudah juknis pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari

Bantuan Keuangan Khusus.

- Melakukan koordinasi dan himbauan kepada SKPD, agar lebih

mengoptimalkan penyerapan dananya.

- Melakukan bimbingan teknis dan pembinaan Kepala SKPD dan Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi

Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi

Produksi Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, masih

menghadapi banyak kendala, diantaranya :

1. Anomali cuaca yang tidak menentu,

2. Terdapatnya daerah yang mengalami gagal panen,

3. Dampak pasca erupsi gunung Bromo,


II-40

4. Serangan OPT pada tanaman perkebunan,

5. Banyaknya virus yang menjangkit pada hewan ternak, seperti virus

flu burung.

2.3.2 Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Usaha Sektor

Riil.

Dalam upaya meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi

Usaha Sektor Riil, masih menghadapi banyak kendala, diantaranya :

1. Belum optimalnya jaringan promosi sebagai sarana pengembangan

investasi/penanaman modal;

2. Belum optimalnya pelayanan dan rendahnya kepastian hokum

dalam investasi/penanaman modal;

3. Kurangnya insentif investasi dan keterbatasan infrastrukutr serta

rendahya kualitas SDM.

4. Kualitas SDM yang relatif masih rendah yang tercermin kurangnya

produktivitas tenaga kerja;

5. Masih rendahnya penerapan standarisasi untuk produk-produk

industri manufaktur;

6. Lemahnya akses UMKM kepada sumber daya produktif, yaitu

permodalan, teknologi, informasi dan pasar;

7. Masih banyaknya koperasi yang dinilai belum sehat, terlihat bahwa

koperasi di Kabupaten Probolinggo memiliki kecenderungan adanya

peningkatan anggota dan jumlah simpanan, tetapi omset volume

usahanya mengalami penurunan;

8. Masih rendahnya produktivitas UMKM dan koperasi, karena

kualitas Sumber Daya Manusia UMKM dan koperasi masih rendah,

rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM dan terbatasnya

sarana prasarana operasional dan modal usaha;

9. Minimnya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.

2.3.3 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perekonomian Daerah

Beberapa Kendala utama dari pembangunan infrastruktur baik

infrastruktur transportasi, perumahan dan permukiman, pengairan di

kabupaten Probolinggo antara lain:

1. Kondisi prasarana jalan sebagian besar masih perlu penanganan /

pemeliharaan;


II-41

2. Banyaknya prasarana jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan

kualitasnya.;

3. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem

jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta

pola pelayanan distribusi angkutan jalan;

4. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana pelayanan angkutan umum

masih terbatas.

5. Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana

perumahan;

6. Menurunnya kondisi prasarana publik dan bangunan Pemerintah;

7. Pelayanan air bersih belum optimal, disebabkan rendahnya

kualitas pengelolaan pelayanan air minum oleh PDAM,

meningkatnya tingkat kebocoran dan tingkat pendapatan

masyarakat rendah serta terbatasnya jaringan pipa;

8. Relatif masih tingginya penggunaan jamban terbuka;

9. Pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara efektif dan efisien;

10. Mulai menurunya kondisi prasarana drainase;

11. Menyempitnya lahan ruang hijau terbuka;

12. Penerangan jalan umum masih kurang;

13. Meningkatnya kebutuhan air bagi masyarakat;

14. Menurunnya kemampuan penyediaaan air;

15. Lemahnya koordinasi, kelembagaan dan tata laksana.

2.3.4 Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana

Permasalahan yang dihadapi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Dan

Pencegahan Bencana Alam, yaitu :

1. Adanya kecenderungan peningkatan pencemaran lingkungan

Hidup;

2. Semakin rusaknya habitat ekosistem pesisir dan laut, abrasi pada

panjang pantai dan hutan Mangrove akan mengancam potensi

sumber daya pesisir dan perikanan laut;

3. Belum optimalnya pendayagunaan potensi kelautan;

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan

ligkungan;

5. Adanya keterbatasan data dan informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan


II-42

2.3.5 Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Sosial Keagamaan dan

Kesehatan

Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Probolinggo yang terkait

dengan bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain :

1. Partisipasi masyarakat mengikuti pendidikan cenderung menurun;

2. Rendahnya kualitas fasilitas pelayanan pendidikan khususnya

SD/MI;

3. Kualitas pendidikan masih rendah dan belum memenuhi standart

kompetensi;

4. Angka melek huruf masih relatif rendah;

5. Rendahnya cakupan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

6. Anggaran pendidikan masih belum mencukupi.

7. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih

dan sehat (PHBS);

8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman;

9. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan;

10. Rendahnya status kesehatan masyarakat;

11. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya yang tidak

merata.

2.3.6 Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengganguran di

Kabupaten Probolinggo masih dihadapkan pada berbagai permasalahan,

diantaranya:

1. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;

2. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap para penyandang

cacat, fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

lainnya;

3. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha serta kurangnya

sarana dan prasarana pelatihan kerja;

4. Banyaknya tenaga kerja yang bekerja dilapangan usaha yang

kurang produktif;

5. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan pelaksanaan

kebijakan/program di wilayahnya terutama wilayah perdesaan;


II-43

2.3.7 Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pelaksanaan otonomi

daerah.

Dalam mewujudkan pelaksanan otonomi daerah yang sesuai dengan

prinsip good governance dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik

di Kabupaten Probolinggo, masih menghadapi beberapa permasalahan,

antara lain yaitu :

1. Belum diberlakukannya standar pelayanan minimal (SPM) di

instansi pemerintah;

2. Belum adanya kepastian mengenai Pedoman Struktur Kelembagaan

pemerintah daerah;

3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM Aparatur;

4. Pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah belum optimal;

5. Perencanaan pembangunan daerah belum optimal;

6. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik;

7. Pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal.

Documents

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU fileKota Anyar Paiton Besuk Krasakan Krejengan Pajarakan Maron Gending Dringu Wonomerto Lumbang Tongas Sumber Asih 10.208,53 14.188,13