Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 6
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
BAB II
DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai
perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut,
meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka
menengah, penerapan penganggaran secara terpadu, dan penerapan penganggaran berdasarkan
kinerja. Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan
RKA-KL diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses
perencanaan dan penganggaran.
Sistem penganggaran sebelumnya masih menggunakam sistem money follow function,
dimana anggaran mengikuti tugas dan fungsi pada kementerian lembaga. Pada tahun 2017,
anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi prioritas untuk
mencapai tujuan pembangunan nasional (Money Follow Program) dengan tetap
memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran. Oleh karena itu makalah ini akan membahas
tentang bagaimanakah sebenarnya penerapan konsep Money Follow Program dalam
penganggaran di Indonesia.
Pada konsep Money Follow Program sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko
Widodo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil,
maupun Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam beberapa kesempatan,
yang menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot
program/kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana
program/kegiatan dikatakan memiliki bobot yang tinggi jika memberi manfaat yang besar
kepada rakyat.
Melalui pendekatan ini diharapkan :
1) Adanya skala prioritas alokasi yang tinggi pada program-program yang memberikan
manfaat yang besar kepada masyarakat;
2) Program dan kegiatan yang akan didanai lebih tegas dan jelas, sehingga jelas sasaran
yang akan dicapai lebih optimal dan teratur;
3) Mendorong terciptanya efisiensi melalui koordinasi yang jelas antar program dan
kegiatan.
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 7
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
Konsep money follow program menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang
berdasarkan pada bobot program/ kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh
pemerintah. ”Pada konsep Money Follow Program juga menegaskan adanya fase penilaian atas
program-program yang akan diajukan. Program-program yang memberi manfaat yang besar
pada rakyat akan mendapatkan prioritas utama dalam pengalokasian anggaran, baru berikutnya
diikuti pengalokasian anggaran pada program-program dengan bobot dibawahnya (lebih
rendah). Sebaliknya jika terjadi efisiensi (penghematan) anggaran maka program-program yang
memiliki bobot yang memberikan manfaat lebih rendah kepada rakyat yang harus dihemat
(dipotong) terlebih dahulu. Prinsipnya tidak semua fungsi pemerintahan yang didanai, jika
memang tidak memberikan manfaat yang lebih besar kepada rakyat, maka tidak perlu didanai.
Selanjutnya yang dibutuhkan saat ini adalah optimalisasi peran dari masing-masing pihak
yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran, meningkatkan koordinasi, serta
memberikan penjelasan yang lebih detail dan informatif terhadap kebijakan yang dilaksanakan,
agar dapat memberikan pengetahuan yang sama pada pihakpihak yang berkepentingan, juga
dalam rangka memperoleh kesepahaman yang tidak membingungkan khususnya buat
Kementerian/Lembaga selaku eksekutor dari alokasi anggaran.
Dalam merencanakan rencana kerja dan anggaran pemerintah ada beberapa hal yang harus
di lakukan untuk mewujudkan sistem money follow program:
1. Gubernur mengendalikan rencana program dan kebijakan anggaran di Provinsi.
2. Pengalokasian anggaran fokus pada prioritas dan tidak dibagi rata, dan pembagian alokasi
anggaran tidak didasarkan pada jumlah unit kerja.
3. Program dapat dirasakan oleh masyarakat dan outputnya langsung terkait dengan pelayanan
publik.
4. Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi
rakyat.
Money Follow Program adalah merupkan sebuah Pendekatan penyusunan Anggaran
Belanja Daerah yang menekankan pada Program Prioritas yang Holistik-Tematik, Terintegrasi
dan Spasial yang bertujuan pencapaian pembangunan dan prioritas pemerintah maksimal dan
tepat sasaran. Dengan demikian, alokasi anggaran tidak lagi menggunakan struktur dan fungsi
organisasi sebagai basis pengalokasian anggaran, tapi didasarkan pada program pembangunan
prioritas dan program pendukung lainnya, yang berkontribusi terhadap pencapaian program
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 8
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
prioritas tersebut. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan penyusunan Anggaran Belanja
Daerah yang menekankan pada Program Prioritas yang Holistik-Tematik, Terintegrasi dan
Spasial adalah :
Pertama, pendekatan HOLISTIK-TEMATIK, yaitu pencapaian sasaran prioritas dari
satuan kerja/unit kerja lain harus berkoordinasi dengan multi satuan kerja/unit kerja. Misalnya,
untuk mencapai sasaran prioritas daerah dalam Program Pengembangan Kawasan Pariwisata
Danau Toba, perlu koordinasi multi OPD/SKPD, yaitu antara lain Dinas Pariwisata, Dinas
Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dinas Kehutanan, Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah dan Badan Penanaman Modal
Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah daerah Kabupaten dan lainnya.
Kedua, pendekatan INTEGRATIF, yaitu pembangunan harus dilakukan secara integratif.
Sebagai contoh, sasaran prioritas daerah untuk Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau
Toba perlu dilakukan secara terintegrasi melalui Pembangunan Infrastruktur, yaitu jalan tol
Medan-T.Tinggi, bandara silangit dan sibisa, penataan objek wisata, penataan Kerambah
Jaring Apung/KJA di kawasan Danau Toba, pembangunan rel kreta api P.Siantar-Prapat,
penyiapan prasarana dan sarana Kapal Ferri di Danau Toba, serta pengawasan dalam
pemanfaatan sumber daya alam/hutan, konektifitas wilayah, dan seterusnya (kombinasi
berbagai program/kegiatan).
Ketiga, pendekatan SPASIAL, yakni pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan
lokasi yang terintegrasi dengan infrastruktur lainnya. Contohnya, pembangunan bandara
silangit di lokasi wisata Danau Toba harus mempertimbangkan lokasi pemukiman terintegrasi
dengan sarana jalan pendukung pada lokasi objek wisata Hutaginjang, penataan zonasi
Kerambah Jaring Apung/KJA, pembangunan fasilitas pendukung untuk membangun ekonomi
masyarakat/pasar di sekitar lokasi bandara silangit, serta pemanfaatan jaringan air dan listrik
yang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah memiliki legalitas formal.
Pengalaman empiris itu selanjutnya dievaluasi dan membuahkan pendekatan penganggaran
dengan prinsip “Money Follow Program”. Pendekatan “Money Follow Program” harus
dipahami sebagai alokasi anggaran berdasarkan prioritas-prioritas pembangunan, didorong
sudah menggunakan pendekatan itu (“Money Follow Program”). Tentunya perubahan
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 9
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
pendekatan harus pula dibarengi perubahan “Mind Set” penganggaran. Jika sebelumnya
(menggunakan pendekatan “Money Follow Function”), filter pengalokasian anggaran adalah
fungsi, Prioritas menjadi kata kunci utama dalam penganggaran “Money Follow Program”.
Selama ini, penganggaran di daerah dimulai dari proses perencanaan dengan urutan
RPJMD-Renstra SKPD- Renja SKPD-KUA/PPAS-SE KDH- RKA SKPD - RAPBD - DPA
SKPD. Urutan tersebut sangat ideal dalam pendekatan “Money Follow Function”. Kepala
SKPD selaku Pengguna Anggaran memegang kendali atas usulan Pagu anggaran setiap tahun.
Konsep Money Follow Function pada prinsipnya menegaskan bahwa pengalokasian
anggaran harus berdasarkan fungsi masing-masing unit dalam organisasi pemerintah. Secara
filosofi maksud dari konsep ini adalah ingin membangun konsep penganggaran yang efektif
efisien serta menjaga kesinambungan fiskal melalui upaya peningkatan kualitas belanja atau
quality spending, yang dimulai dari pelaksanaan program/kegiatan oleh fungsi organisasi yang
tepat.
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 10
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
Jika anggaran dari suatu kegiatan itu dikelola dan dilaksanakan oleh unit organisasi yang
tepat maka:
Terhindar terjadinya duplikasi dalam penganggaran, karena sebuah kegiatan hanya akan
dilaksanakan oleh unit yang memang melaksanakan tugas dan fungsi tersebut;
Mendorong terciptanya efisiensi, karena dapat dihindari terjadinya kegiatan yang
overlapping, sebuah kegitatan tidak dapat dialokasikan anggarannya jika tidak sesuai
dengan tugas dan fungsi unit organisasi;
Mendorong pencapaian sasaran secara lebih optimal, karena diselenggarakan oleh unit
organisasi yang sesuai maka akan lebih professional dalam pengelolaannya yang pada
akhirnya dapat mengarah pada pencapaian sasaran secara lebih optimal;
Dalam konsep Money Follow Function tidak serta membagi anggaran pada semua
unit/organisasi secara merata, tetapi tetap ada proses penilaian (assessment) terhadap usul
sebuah program/kegiatan yang akan diusulkan oleh setiap unit/organisasi. Penilaian tersebut
utamanya menyangkut apakah program/kegiatan yang diusulkan termasuk dalam proses
prioritas yang harus didanai atau tidak serta bagaimana kontribusi dan dampaknya terhadap
pelaksanaan pembangunan.
Hal utama yang berbeda dalam penerapan “Money Follow Program” adalah peran
pengguna anggaran. Jika kita memahami pengguna anggaran/Kepala OPD adalah
penanggungjawab utama keberhasilan program kegiatan di OPD, maka dalam penerapan
“Money Follow Program” fokus utamanya adalah keberhasilan program. Ini mengindikasikan
bahwa program adalah kerja kolektif. Program Pengentasan Kemiskinan adalah kolektivitas
dari OPD pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja dll. Kepala OPD hanya bertindak sebagai
pejabat yang bertanggungjawab atas target program pada OPDnya, tetapi target program (lintas
OPD) bukan menjadi tanggungjawabnya. Untuk itu, setiap program harus disertai
penanggungjawab program, wewenang Kepala Daerahlah yang menunjuk, bisa dari kepala
OPD yang paling dominan dalam program tersebut atau pejabat lain (Sekda, Asisten atau Staf
Ahli). Dengan demikian, dalam Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Program minimal
harus mencantumkan Target Program, Nama Program, Koordinator Program dan OPD-OPD
pelaksana Program. Dengan demikian tahapan-tahapan penganggaran akan menjadi : RPJMD-
Renstra SKPD- Kajian Isu Strategis - Penetapan Program - Pengorganisasian Program - Renja
SKPD-KUA/PPAS-SE KDH- RKA SKPD - RAPBD - DPA SKPD
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 11
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
Prinsip Money Follow Program dilakukan untuk mengamankan alokasi dana pada program
prioritas dan meningkatkan efisiensi untuk belanja prioritas. Implementasi pendekatan tersebut
dilaksanakan dengan mengerucutkan usulan program/kegiatan prioritas, mengintegrasikan berbagai
sumber pendanaan (Kementerian/Lembaga, Subsidi, Hibah, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan
Pembiayaan BUMN, termasuk Pemerintah Daerah). Serta pembahasan mendetail untuk persiapan
proyek. Agar dana bisa berdaya guna maksimal, nomenklatur harus betul-betul jelas sehingga
menghindari penafsiran ganda. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah juga harus dapat
terwujud. Dengan demikian, program pembangunan tak hanya bagus secara sektoral, tetapi juga
bermanfaat secara keseluruhan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan dengan
pendekatan Temati, Holistik, Terintegrasi dan Spasial. Prioritas akan diberi ranking, sehingga kalau
ada anggaran maka semua program prioritas akan dibiayai. Kalau terjadi perubahan APBBN/APBD
sehingga anggaran berkurang maka dipilih program prioritas mana yang mendesak. Prioritas
terbawah akan dipotong. Maka semakin tajam perencanaan maka semakin sedikit distorsi yang
terjadi jika ada perubahan APBN/APBD menjadi APBN-P/P-APBD. Untuk tambahan referensi,
Money follow Program dimaksud harus terkait dan bersentuhan dengan target yang ingin diraih
maka aliran uang itu akan mengalir. Berdasar persepsi ini maka kita boleh juga mengatakan dan
mensejajarkan Money follow Program adalah Money Follow target, Money Follow problem atau
Money Follow Solution.
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 12
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
2.1 Roadmap/Milestone Proyek Perubahan
Untuk memastikan agar pelaksanaan proyek perubahan berjalan sesuai dengan tujuan yang
diiginkan, maka perlu dilakukan pentahapan demi pentahapan (milestone). Adapun pentahapan
tersebut diuraikan sebagai berikut :
Breaktrough I
Tabel 1
Kesepakatam Area Proyek Perubahan
NO KEGIATAN OUTPUT WAKTU
1 Menentukan Area Perubahan Terlaksananya pertemuan
dengan mentor dan seluruh
Tim Kerja Efektif
Tersusunnya Laporan
identifikasi area perubahan
19 s/d 28
Februari 2018
Pada proses menentukan area kesepakatan proyek perubahan yang diperlukan terlebih
dahulu adalah diagnosa permasalahan. Dalam hal ini Project Leader melakukan konsultasi dengan
mentor dan menentukan dengan Tim Kerja Efektif.
Breaktrough II
1) Milestone I : Terwujudnya Kebijakan Kepala Daerah Berupa Peraturan Gubernur
Yang Berbasis Money Follow Program Tentang Prioritas Pembangunan
Daerah Yang Holistik-Tematik, Terintegrasi dan Spasial
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 13
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
Tabel 2
Milestone I
NO KEGIATAN OUTPUT WAKTU
1 Melakukan Konsultasi dengan
Gubernur Sumatera Utara
Terkait Dukungan Proyek
Perubahan
Tersepakatinya Proyek Perubahan tentang
peningkatan efisiensi dan efektifitas
anggaran melalui implementasi Money
Follow Program Daerah Tahun 2018
20 Februari
s/d 12 Mei
2018
2 Pembentukan Tim Efektif
Proyek Perubahan
Tersedianya Surat Keputusan Gubernur
tentang pembentukan Tim Efektif Proyek
Perubahan
3 Pembentukan tim Kerja
Rancangan Peraturan gubernur
tentang Prioritas Pembangunan
Daerah
Tersedianya Surat Keputusan Gubernur
tentang pembentukan Tim Kerja
Rancangan Pergub Prioritas
Pembangunan Daerah
4 Pembahasan Materi
Rancangan Prioritas
Pembangunan Daerah di
Provinsi Sumatera Utara
Tersedianya rumusan rancangan pergub
tentang prioritas pembangunan daerah
5 Penandatanganan Peraturan
Gubernur tentang Prioritas
Pembangunan Daerah
Terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor Tahun 2018 tentang
Prioritas Pembangunan Daerah di
Provinsi Sumatera Utara
6 Melakukan Rapat Kerja
bersama Stakeholders terkait
Peraturan Gubernur tentang
Prioritas Pembangunan Daerah
Terimplementasinya program prioritas
dalam renja perubahan masing-masing
OPD
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 14
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
Pembentukan Tim Efektif adalah proses untuk mengidentifikasi personil yang dapat
mendukung kelancaran pelaksanaan proyek perubahan yang ditindaklanjuti dengan penetapan
berupa Surat Keputusan dan pembagian tugas secara jelas. Dilanjutkan dengan Pembentukan Tim
Kerja yang akan menyusun Rancangan Peraturan Gubernur terkait Program Prioritas yang akan
ditindak lanjuti dengan pembahasan dan penandatanganan oleh Gubernur.
2) Milestone II : Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Yang Berbasis Program Prioritas Yang Holistik-
Tematik, Terintegrasi dan Spasial
Tabel 3
Milestone II
NO KEGIATAN OUTPUT WAKTU
1 Pembentukkan Tim Kerja
Penyusunan Rancangan Perubahan
RKPD 2018
Terbentuk Tim Kerja Penyusunan
Rancangan Perubahan RKPD 2018
14 s/d 31
Mei 2018
2 Rapat Koordiansi & Penyusunan
Rancangan Perbaikan RKPD 2018
Terjadwalnya waktu untuk Rapat
Koordinasi Penyusunan Rancangan
Perubahan RKPD 2018
3 Pembahasan Rancangan Perubahan
RKPD 2018
Tersusunnya Jadwal Pembahasan
Rancangan Perubahan RKPD 2018
4 Konsultasi ke Pemerintah
Kabupaten/Kota (Sinkronisasi
Program/Kegiatan)
Terlaksana Pertemuan dengan
Kabupaten/Kota
5 Penandatanganan Peraturan
Gubernur Tentang Perubahan RKPD
2018
Terbit Peraturan Gubernur tentang
Perubahan RKPD 2018
Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara dilakukan untuk mengakomodir
Money Follow Prorgram yang dirancang oleh Pilot Project, maka Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dengan tidak merubah kesepakatan hasil musrenbang tetapi lebih mempertajam
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 15
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
lagi mekanisme pembagian anggaran agar lebih efektif dan efisien. Kemudian diikuti adanya
perubahan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2018 yg akan dilaksanakan.
3) Milestone III : Terimplementasinya Peraturan Gubernur Tentang Prioritas
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Yang Holistik-
Tematik, Terintegrasi dan Spasial Kedalam Rancangan Perubahan
APBD Tahun 2018
Tabel 4
Milestone III
NO KEGIATAN OUTPUT WAKTU
1 Pembentukan Kelompok Kerja
Penyusunan Rancangan Perubahan
APBD 2018
Terbentuknya Kelompok Kerja
Penyusunan Rancangan Perubahan
APBD 2018
07Juni 2018
s/d
30 Juni 2018
2 Pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan
Rencana Perubahan APBD 2018
Tersosialisasinya Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Penyusunan APBD
2018
3 Melakukan Rapat Koordianasi
Persiapan Rancangan PAPBD 2018
Terjadwalnya Rapat Koordinasi
Untuk Penyusunan Rancangan
PAPBD 2018
4 Melakukan Koordinasi & Konsultasi
Tim Kerja Efektif ke
Kabupaten/Kota
Tersedianya dukungan dari
pemerintah Kabupaten/Kota terkait
proyek perubahan Money Follow
Program
Pada tahapan ini milestone yang terakhir adalah pembentukan Kelompok Kerja Anggaran
Penyusunan Rancangan APBD, pelaksanaan sosialisasi rencana penyusunan Perubahan APBD
2018, melakukan koordinasi dengan kelompok kerja penyusunan program prioritas selanjutnya Tim
Efektif melaksanakan koordinasi dan Konsultasi ke Kabupaten/Kota dan melakukan Rapat
Koordinasi Penyusunan Draft PAPBD 2018
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 16
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
Tabel 5
Pentahapan Milestone Proyek Perubahan
NO
TAHAP
WAKTU (MINGGU)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pembentukan Tim Efektif dan Pembahasan
Materi Prioritas Pembangunan Daerah TA
2018 (Minggu ke I s/d V)
2 Penyusunan Perubahan RKPD 2018 yang
Berbasis Prioritas yang Holistik-Tematik,
Terintegrasi dan Spasial (Minggu ke VI s/d
VIII)
3 Implementasi Peraturan Gubernur dalam
menentukan Prioritas Pembangunan Daerah
(Minggu ke IX S/D XII)
2.2 Stakeholders Proyek Perubahan
Pelaksanaan proyek perubahan, tentu melibatkan stakeholder baik internal yaitu dari dalam
organisasi itu sendiri maupun eksternal yaitu yang berasal dari luar organisasi. Sehingga pada
prinsipnya stakeholder adalah setiap pihak baik itu individu atau organisasi, yang terkena dampak
dari kebijakan / proyek, atau menjadi pihak yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan / proyek.
Stakeholder yang terlibat di dalam proyek perubahan ini akan berperan aktif agar tujuan
akhir yang akan dicapai bersama dapat terwujud. Pada pelakasanaannya selain stakeholder reformer
juga sangat didukung oleh tim kerja yamg ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Sumatera Utara. Stakeholder yang terlibat akan mendukung dan membantu reformer dalam
menyelesaikan pelaksanaan proyek perubahan ini baik internal maupun eksternal. Untuk itu Project
Leader mengunakan identifikasi Stakeholder sebagai berikut :
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 17
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
Bagan 1
Identifikasi Stakeholder (Internal dan Eksternal)
1. (Gubernur)
2. (Wakil Gubernur)
3. (Sekretaris Daerah)
4. (Staff Ahli Gubernur)
5. (Asisten 1)
6. (Asisten 2)
7. (Asisten 3)
8. (Kepala Bappeda)
9. (Kepala Badan Pajak & Retribusi Daerah)
10. (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah)
11. (Kepala Biro Penyusunan Program)
12. (Kepala Biro Hukum)
13. (OPD Lingkup Pemprov Sumut)
14. (Kasubag Program dan Pelaporan Lingkup Pemprov
Sumut)
STAKEHOLDER
INTERNAL
1. (KemenPPN/Bappenas)
2. (Kemendagri)
3. (Kemenkeu)
4. (Bupati/Walikota)
5. (LSM/Ormas)
6. (Media Sosial)
STAKEHOLDER
EKSTERNAL
Stakeholder internal tergabung dalam tim kerja yang dibentuk melalui Tim Efektif Proyek
Perubahan, dimana pengertian Tim Kerja adalah suatu tim kerja yang mempunyai cara kerja untuk
mempermudah suatu perusahaan/instansi terutama sumber daya manusianya dalam hal penyusunan
perencanaan program kegiatan secara lebih baik, guna meningkatkan mutu dan produktifitas, nilai
tambah serta meningkatkan keuntungan semua pihak termasuk, produsen, karyawan, konsumen
maupun pemerintah. Oleh karena itu, Project Leader berharap bahwa Tim Kerja Efektif pada
implementasi proyek perubahan ini mensukseskan pelaksanaan kegiatan serta ketepatan waktu
dalam proses tahapan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2019 yang didalamnya terimplementasi
Program Prioritas Yang Holistik-Tematik, Terintegrasi dengan pendekatan Money Follow Program
Daerah Tahun 2019.
Sementara itu Stakeholder eksternal adalah Kemenkeu, dan KemenPPN/Bappenas yang
merupakan instansi Pemerintah Pusat yang memberikan arahan/masukan kebijakan Spasial dalam
menetapkan Kebijakan Anggaran, selanjutnya Kementerian Dalam Negeri yang bertugas
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 18
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
melakukan asistensi terhadap menganalisis kajian-kajian literatur, LSM/Organisasi kemasyarakatan
dan media yang turut berpartisipasi dalam penyempurnaan sekaligus sebagai wadah transparansi
Perubahan APBD 2018
Adapun dalam Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan yang dibentuk masing-masing
mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
A. Mentor bertugas untuk :
1. Memberikan bimbingan dan arahan dalam merumuskan atau mengidentifikasi permasalahan
yang krusial dalam organisasi terkait dengan implementasi proyek perubahan.
2. Membantu peserta dalam memetakan Milestone yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal
pertemuan yanga kan dilaksanakan.
3. Menjelaskan penyelesaian tugas kepada peserta diklat dan memberikan kesepakatan dan
persetujuan atas dokumen proposal proyek perubahan yang diajukan oleh projector leader.
4. Memberikan dukungan penuh kepada project leader dalam mengimplementasikan proyek
perubahan.
5. Memberikan dukungan dalam pelibatan pejabat strukturan dan staff yang diperlukan dalam
menyusun rancangan perubahan dan pengimplementasiannya.
6. Memberikan bimbingan dalam mengidentifikasi dan menemukan solusi dalam mengatasi
permasalahan yang timbul dalam implementasi kegiatan maupun administrasi yang
diperlukan.
7. Memberikan dukungan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada bila diperlukan dalam
implementasi proyek perubahan.
8. Berperan sebagai inspiratory bagi peserta diklat dalam melakukan inovasi-inovasi yang
diperlukan.
B. Project Leader bertugas
1. Mempersiapkan/merencanakan (dokumen/instrument/waktu) dengan baik sebelum
pertemuan dengan Mentor atau Coach.
2. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan Mentor atau Coach.
3. Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholder terkait (internal maupun
eksternal).
4. Membuat Laporan kegiatan tahap Taking Ownership
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 19
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
5. Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam Milestone dengan
mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimilki.
6. Secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau melaporkan kemajuan implementasi
proyek perubahan kepada mentor/coach minimal satu minggu sekali.
7. Mengacu kepada rumusan milestone dalam dokumen pelaksanaan proyek sebagai dasar
target perubahan.
8. Menggerakan seluruh elemen stakeholder terkait (internal dan eksternal) dalam mendukung
seluruh tahapan implementasi perubahan.
9. Mengembangkan instrument monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap
kemajuan yang dihasilkan dalam implementasi proyek perubahan.
10. Mengelola pendokumentasian kegiatan.
C. Coach berperan dalam :
1. Memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi dan monitoring serta pengawasan dalam proses
taking ownership dan laboratorium kepemimpinan.
2. Memberikan dukungan dan bimbingan dalam merumuskan proyek perubahan dan sebagai
inspiratory dalam mengatasi Kendala-kendala yang tidak dapat diatasi oleh peserta dan bila
diperlukan mengkoordinasikannya dengan Mentor
3. Memberikan feedback terhadap kemajuan laporan implementasi yang disampaikan peserta
sesuai yang dijadwalkan.
4. Mengoreksi dan mengarahkan pemetaan agenda project perubahan yang akan dilaksanakan
dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan.
5. Menjadi consuler dalam menumbuhkan inovasi peserta dalam penyusunan dan
pengimplementasian proyek perubahan.
D. Tim Efektif berperan dalam :
1. Memberikan dukungan pada tahap perancangan sistem.
2. Memberikan dukungan pada tahap pembangunan sistem.
3. Memberikan dukungan pada tahap implementasi sistem.
4. Memberikan dukungan pada tahap Monitoring
5. Memberikan feedback terhadap kemajuan laporan implementasi.
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 20
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
Sedangkan tata kelola proyek perubahan sebagaimana tercantum pada Gambar berikut :
Bagan 2
Tata Kelola Proyek Perubahan
Sponsor (Gubernur/Wakil Gubernur Suatera Utara) : menyetujui dokumen proposal dan
dokumen pelaksanaan proyek Perubahan & memberikan dukungan pelaksanaan proyek
Perubahan secara penuh dan sekaligus berperan sebagai Mentor.
Coach : Membimbing dan mengarahkan Reformer untuk melaksanakan Proyek Perubahan.
Project Leader : memimpin proyek perubahan secara keseluruhan & berkoordinasi dengan
seluruh stakeholder untuk kelancaran penyelesaian proyek perubahan.
Tim Kerja Efektif : menyiapkan bahan dan data yang dibutuhkan berdasarkan tugas dan
tanggung jawabnya masing-masing dalam melakukan pelaksanaan Penyusunan Rancangan
APBD 2018 dimana di dalamnya termuat Program Prioritas Yang Holistik_Tematik,
Terintegrasi dan Spasial dengan menggunakan pendekatan Money Follow Program.
Stakeholder ( Eksternal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara ) : berkontribusi dan
berperan serta dalam pelaksanaan Penyusunan Rancangan APBD 2018 dimana di dalamnya
termuat Program Prioritas Yang Holistik-Tematik, Terintegrasi dan Spasial dengan
menggunakan pendekatan Money Follow Program.
Sponsor
(Gubernur/Wakil Gubernur Suamatera Utara)
Coach Project Leader Mentor
Tim Kerja Stakeholder
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 21
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
Setelah melakukan identifikasi awal stakeholder diatas, kemudian perlu dipetakan lebih lanjut
bagaimana perubahan yang akan dilakukan akan memberi dampak (Impact) kepada para
stakeholder dan bagaimana tingkat pengaruh atau kewenangan para stakeholder tersebut terhadap
suksesnya proyek perubahan.
Tujuan dari pemetaan stakeholder adalah untuk melakukan assessment dan memetakan para
stakeholder terkait dengan peran dan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keberhasilan jalannya
perubahan agar berbagai kepentingan dari masing-masing stakeholder dapat diidentifikasi dengan
baik. Selain itu kegiatan ini juga untuk melakukan prioritas para stakeholder berdasarkan tingkat
kewenangan dan dampak yang dimiliki sehingga strategi perubahan lebih efektif
diimplementasikan.
Format yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 6
Identifikasi Stakeholder
DESKRIPSI PERANAN PENGARUH STRATEGI
KOMUNIKASI
A. Stakeholder Internal :
(Gubernur Sumatera
Utara)
Memberikan masukan
dan saran serta
pemikiran strategis
Pengaruh Besar dan
kepentingan besar
Persuasif dan
Informatif
(Kepala Bappeda
Suamtera Utara)
Memberikan masukan
dan saran serta
pemikiran strategis
Pengaruh Besar dan
kepentingan besar
Persuasif dan
Informatif
(Asisten 1 Setda
Provinsi Sumatera
Utara)
Memberikan masukan
dan saran serta
pemikiran strategis
Pengaruh Besar dan
kepentingan besar
Persuasif dan
Informatif
(Asisten 2 Setda
Provinsi Sumatera
Utara)
Memberikan masukan
dan saran serta
pemikiran strategis
Pengaruh Besar dan
kepentingan besar
Persuasif dan
Informatif
(Asisten 3 Setda
Provinsi Sumatera
Utara)
Memberikan masukan
dan saran serta
pemikiran strategis
Pengaruh Besar dan
kepentingan besar
Persuasif dan
Informatif
(Kepala Badan
Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah
Provinsi Sumatera
Utara)
Memberikan masukan
dan saran serta
pemikiran strategis
Pengaruh Besar dan
kepentingan besar
Persuasif dan
Informatif
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 22
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
DESKRIPSI
PERANAN
PENGARUH
STRATEGI
KOMUNIKASI
(Kepala Badan
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi
Sumatera Utara)
Memberikan masukan
dan saran serta
pemikiran strategis
Pengaruh Besar dan
kepentingan besar
Persuasif dan
Informatif
(Kepala Biro Hukum
Provinsi Sumatera
Utara)
Memberikan masukan
dan saran serta
pemikiran strategis
Pengaruh Besar dan
kepentingan besar
Persuasif dan
Informatif
(Kepala Biro
Penyusunan Program
Provinsi Sumatera
Utara)
Menghimpun semua
data dari masing-
masing SKPD untuk
di kompilasi menjadi
Program HIS
Pengaruh Besar dan
kepentingan besar
Koordinasi Sosialisasi
(Staff Ahli Gubernur
Sumatera Utara)
Memberikan masukan
dan saran serta
pemikiran strategis
Pengaruh Besar dan
kepentingan besar
Persuasif dan
Informatif
(Kepala SKPD
Lingkup Pemprov)
Memberikan masukan
dan saran serta
pemikiran strategis
Kepentingan besar dan
Pengaruh Besar
Forum SKPD
Persuasif dan
Informatif
B. Stakeholder Eksternal :
DESKRIPSI PERANAN PENGARUH STRATEGI
KOMUNIKASI
(KemenPPN/Bappenas
dan Kemenkeu)
Memberikan
masukan dan saran
pemikiran pada saat
evaluasi Program
Pengaruh Besar dan
kepentingan besar
Persuasif, Instruktif
dan Informatif
(Kemendagri) Memberikan
masukan serta
pemikiran strategis
melalui musrembang
Pengaruh Besar Tapi
Kepentingannya
Kecil
Konsultasi,
Koordinasi
(Bupati) Memberikan
masukan serta
pemikiran strategis
melalui musrembang
Pengaruh KecilTapi
Kepentingannya
Besar
Informatif, Koordinasi
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 23
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
DESKRIPSI PERANAN PENGARUH STRATEGI
KOMUNIKASI
(Walikota) Memberikan
masukan serta
pemikiran strategis
melalui musrembang
Pengaruh KecilTapi
Kepentingannya
Besar
Informatif, Koordinasi
(LSM Fokus) Memberikan
masukan serta
pemikiran strategis
melalui musrembang
Pengaruh Besar Tapi
Kepentingannya
Kecil
Uji Publik, Sosialisasi
(Rektor USU) Memberikan
masukan serta
pemikiran strategis
melalui musrembang
Pengaruh KecilTapi
Kepentingannya
Besar
Sosialisasi
(Media Sosial) Memberikan
masukan serta
pemikiran strategis
melalui musrembang
Pengaruh Besar Tapi
Kepentingannya
Kecil
Informatif
Dalam Pembangunan tim efektif diperlukan upaya untuk mempengaruhi stakeholder terkait
dengan melakukan pengelompokan stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan yang
dimilikinya. Upaya mengelompokkan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil
pemetaan stakeholder (net – map stakeholder) untuk menempatkan masing-masing stakeholder ke
dalam kuadran. Adapun pengelompokkan stakeholder tersebut adalah sebagai berikut :
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 24
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
Bagan 3
Peta Stakeholder Setelah Perubahan
2.3 Strategi Mempengaruhi Stakeholder
Dalam pelaksanaan proyek perubahan, reformer senantiasa mengajak seluruh
stakeholder baik internal maupun eksternal untuk dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan
proyek perubahan, maka diperlakukan strategi yang berbeda terhadap masing-masingkelompok.
Pentingnya peranan Tim Kerja Efektif untuk bekerja sama dan mengambil inisiatif melakukan
Latents
Ketua DPRD Sumut
Komisi D DPRDSU
Kemenkeu / Ditjen
Keuda
Kemendagri
KemenPPN / Bappenas
Promoters
Gubernur Sumut
Wakil Gubernur Sumut
Sekda Prop. Sumut
Staff Ahli Gubsu
Para Asisten I,II,III
Kepala Bappeda Sumut
Ka. Badan Pajak & Retribusi7
Ka. Badan Pengelolaan
Keuangan & Aset Dasar
Ka. Biro Perekonomian
Ka. Biro Pembangunan
Ka. Biro Hukum
Ka. Biro Humasy & Protokol
Kabag / Kabid terkait Proper
Kasubid / Kasubag Program &
Laporan
Apathetics
Ka. Bappeda Kab/Kota
LSM
Ka. BPKAD Kab/Kota
Media Sosial
Defender
Para Bupati / Walikota (8-10)
Perguruan Tinggi
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 25
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
koordinasi terhadap masing-masing stakeholder sesuai dengan besarnya kontribusi masing-masing
terhadap keberhasilan proyek perubahan sangat diperlukan dan diharapkan. Peran masing-masing
stakeholder terdiri dari :
1. Promoters (High Influence / High Inteterest)
Kelompok stakeholder yang dalam mendukung dan kepentingan besar terhadap program dan
juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil dalam melaksanakan proyek
perubahan.
2. Latents (High Influence / Low Interest)
Kelompok ini terlibat di dalam proses pelaksanaan proyek perubahan akan tetapi porsi
ataupun kontribusinya tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
pencapaian hasil secara langsung.
3. Defenders (Low Influence / High Interest0
Kelompok defender adalah pendukung utama yang menjadi penentu keberhasilan proyek
perubahan, diman kontribusinya mempunyai porsi yang sangat besar.
4. Apathetics (Low Influence / Low Interest)
Pada Pelaksanaan proyek perubahan ini, kelompok ini secara kasat mata tidak terdapat sama
sekali, artinya bahwa rata-rata semua mendukung sesuai dengan porsinya masing-masing.
2.4 Strategi Komunikasi
Dalam suatu organisasi sebagai kumpulan sekelompok orang yang memiliki tujuan
bersama,organisasi terdiri dari orang-orang yang saling bekerja sama sehingga untuk mencapai
tujuan bersama tersebut, komunikasi menjadi faktor yang sangat penting.
Dalam mengimplementasikan proyek perubahan, strategi komunikasi yang digunakan
bermacam-macam, antara lain :
1. Komunikasi Persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi fungsi komunikasi persuasive
adalah salah satu fungsi komunikasi yang efektif dalam berkomunikasi. Hal ini bertujuan
untuk mengajak dan mempengaruhi stakeholder internal agar mereka, secara pribadi
tergerak untuk bergabung dalam sebuah tim untuk mensukseskan implementasi proyek
perubahan pada Sub. Bagian Program dan Pelaporan.
2. Komunikasi Kelompok. Untuk peningkatan Penyusunan Perencanaan Program dan
Kegiatan di bentuk tim kerja Mekanisme Terpadu dan diadakan pertemuan secara intensif.
Dalam tim ini dibangun Kelompok Belajar (Learning group), kata „belajar‟ atau learning
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 26
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
tidak tertuju pada pengertian pendidikan di sekolah, namun juga termasuk belajar dalam
kelompok. Tujuan dari Learning group ini adalah meningkatkan informasi, pengetahuan dan
kemampuan diri para anggotanya. Hal ini dilakukan oleh team laeader pada setiap
pertemuan yang dilaksanakan oleh Sub. Bagian Program dan Pelaporan dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dengan stakeholder internal dalam bentuk pemberian
informasi kepada setiap peserta yang diundang untuk hadir dalam sebuah kegiatan. Hal ini
dilakukan agar anggota stakeholder internal yang dilibatkan dalam sebuah tim memahami
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu juga diberikan pemahaman
mengenai implementasi dari proyek perubahan.
3. Komunikasi Multikultural. Adalah jelas bahwa dalam berkomunikasi kita berhadapan
dengan berbagai orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dengan
demikian perlu ada strategi dalam komunikasi multikultural. Begitupun halnya dalam
implementasi proyek perubahan, team leader melihat hal akulturasi komunikasi
multikultural sehingga seluruh perbedaan dari masing-masing anggota tim diseimbangkan.
4. Partisipasi. Secara harfiah partisipasi diartikan sebagai peran serta stakeholder dalam
proses pelaksanaan, pemanfaatan hasil, perencanaan dan pengambilan keputusan. Secara
umum konsep partisipasi adalah sebagai kemampuan stakeholder untuk bertindak dalam
keberhasilan (keterpaduan) yang teratur untuk menanggapi kondisi lingkungan, sehingga
dapat bertindak sesuai dengan logika yang dikandung oleh kondisi lingkungan yang ada.
5. Fasilitasi. Dalam memberikan dukungan dan kemudahan. Secara konseptual bahwa
fasilitasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada para stakeholder melalui
peningkatan kapasitas baik secara individu, kelompok maupun lembaga sehingga mereka
mau terlibat secara sukarela dalam proses pelaksanaan proyek perubahan.
6. Negoisasi. Negoisasi dilaksanakan untuk mempertemukan perbedaan, mengelola, konflik,
menyelesaikan sengketa, menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang resisten agar
tercapainya perubahan yang diharapkan secara sinergis.
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 27
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis
Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN