22
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Saat ini negara kita masih menghadapi musibah baik yang sifatnya penyakit, pencemaran, maupun bencana alam. Sebagian kejadian tersebut telah dilalui seperti Pandemi SARS dan bencana tsunami, namun masih ada yang perlu perhatian serius seperti polio, flu burung, demam berdarah dangue (DBD), diare, pencemaran lingkungan dan busung lapar. Melihat berbagai masalah tersebut maka tidak menutup kemungkinan di masa datang berbagai masalah kesehatan akan semakin bertambah, khususnya masalah kesehatan lingkungan akan cenderung semakin kompleks bila tidak diimbangi oleh peningkatan sumber daya manusia (SDM), kemampuan menyerap dan menerapkan teknologi, serta perimbangan keragaman kecepatan laju pembangunan tiap daerah kabupaten/kota. Hal ini akan berakibat pula pada keragaman pola penyakit penyebab kematian antar daerah. Berbagai penanggulangan berbagai penyakit tersebut tidak mungkin diatasi sendiri oleh Depkes, sebaliknya tidak mungkin pula sektor terkait dapat membantu mengatasi hal ini tanpa sosialisasi dari pengelola program kesehatan mengenai derajat kesehatan. Derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu : lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan, dengan demikian konsep pembangunan yang

BAB I.docx

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB I.docx

BAB IPENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Saat ini negara kita masih menghadapi musibah baik yang sifatnya

penyakit, pencemaran, maupun bencana alam. Sebagian kejadian tersebut telah

dilalui seperti Pandemi SARS dan bencana tsunami, namun masih ada yang perlu

perhatian serius seperti polio, flu burung, demam berdarah dangue (DBD), diare,

pencemaran lingkungan dan busung lapar.

Melihat berbagai masalah tersebut maka tidak menutup kemungkinan di

masa datang berbagai masalah kesehatan akan semakin bertambah, khususnya

masalah kesehatan lingkungan akan cenderung semakin kompleks bila tidak

diimbangi oleh peningkatan sumber daya manusia (SDM), kemampuan menyerap

dan menerapkan teknologi, serta perimbangan keragaman kecepatan laju

pembangunan tiap daerah kabupaten/kota. Hal ini akan berakibat pula pada

keragaman pola penyakit penyebab kematian antar daerah.

Berbagai penanggulangan berbagai penyakit tersebut tidak mungkin

diatasi sendiri oleh Depkes, sebaliknya tidak mungkin pula sektor terkait dapat

membantu mengatasi hal ini tanpa sosialisasi dari pengelola program kesehatan

mengenai derajat kesehatan.

Derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu : lingkungan,

perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan, dengan demikian konsep

pembangunan yang berkelanjutan lebih mengutamakan dampak lingkungan pada

kebijakan pembangunan. Rencana peningkatan derajat kesehatan tersebut sesuai

Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan

jangka menengah nasional tahun 2004 - 2009 yang merupakan arah dari

pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka

Depkes yang tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan dalam Perpres No. 9

Tahun 2005 diamanatkan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan dengan

fokus peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan masyarakat yang

berkualitas yang memuat antara lain 12 program pembangunan kesehatan antara

lain Program Lingkungan Sehat dan Program Penyehatan dan Pemberantasan

Penyakit. Salah satu bentuk Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan dalam hal ini

Page 2: BAB I.docx

program Lingkungan Sehat dan Pemberantasan Penyakit, maka depkes

melaksanakan ”Program Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat”. Pada program

ini Dinas kesehatan yang ada di beberapa provinsi bekerjasama dengan

Pemerintah Pusat dalam mewujudkan Kabupaten/ Kota sehat demi terciptanya

peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apakah yang dimaksud dengan kota sehat?

2.      Bagaimanakah bentuk kerjasama dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan

Kabupaten/ Kota Sehat ?

3.      Apa saja indicator kota dikatakan kota sehat ?

4.      Upaya apa saja yang dilakukan dalam mewujudkan kota sehat ?

C.     Tujuan

1.      Mengetahui apa itu kota sehat.

2.      Menegtahui peran pemerintah dalam mewujudkan kota sehat.

3.      Mengetahui Indikator yang digunakan dalam penilaian kota sehat.

4.      Mengetahui program – program unggulan untuk mewujudkan kota sehat.

BAB IIPEMBAHASAN

A.    Program ini mengakomodasi dan mengkoordinasikan berbagai program di

tingkat Kabupaten  dan Kota (dengan peran aktif masyarakat) sehingga dapat

sinkron dan menjelma menjadi daya ungkit besar terhadap kriteria sehat pada

segala sektor dan bidang. indikator kabupaten dan kota sehat seseuai  Peraturan

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005

Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota

sehat

Page 3: BAB I.docx

Dasar Penyelenggaran Kab / Kota Sehat

1. UU Nomor : 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah

2. UU Nomor: 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

3. UU Nomor: 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor :

34 Tahun 2005 Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat

Dasar hukum pembentukan No. 650/174 tahun 1998 tentang pembentukan tim

Pembina teknis kab./kota sehat antara lain :

1.      Kep Mendagri No. 650/174 tahun 1998 tentang pembentukan kelompok kerja

pembinaan/kota sehat pelaksanaan [rogram kab./kota sehat

2.      kepMendagri No. 650-185 tahun 2002 tentang pembentukan kelompok kerja

pembinaan pelaksanaan program kab./kota sehat

kota sehat adalah suatu kondisi dari suatu wilayah yang bersih, nyaman, aman dan

sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi ekonomi

masyarakat yang saling mendukung melalui koordinasi forum kecamatan dan

difasilitasi oleh sector terkait dan sinkron dengan perencanaan masing – masing

desa.

Tatanan : adalah sasaran Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan

permasalahan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten.

Kawasan sehat  : dalah kondisi wilayah tertentu yang bersih, nyaman, aman dan

sehat bagi pekerja dan masyarakat dikawasan tersebut dengan mengoptimalkan

potensi masyarakat dan pekerja, melalui pemberdayaan pelaku pembangunan

yang terkait, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan

wilayah.

Desa sehat adalah suatu upaya untuk menyehatkan kondisi pedesaan yang bersih,

nyaman, aman dan sehat untuk dihuni warganya dengan mengoptimalkan potensi

Page 4: BAB I.docx

masyarakat , melalui pemberdayaan kelompok kerja masyarakat , difasilitasi oleh

sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan wilayah.

Forum Kabupaten/Kota adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan

aspirasinya dan berpatisipasi turut menentukan arah, prioritas, perencanaan

pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek sehingga dapat

mewujutkan wilalah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh

warganya.

Forum Komunikasi Desa Sehat adalah wadah bagi masyarakat di kecamatan

kabupaten untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan

mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara desa satu dengan desa lainnya

diwilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing-masing Pokja Desa Sehat

mewujutkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni

warganya.

Kelompok Kerja adalah wadah bagi masyarakat di kecamatan perkotaan / di

pedesaan atau yang bergerak dibidang usaha ekonomi, sosial dan budaya dan

kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasim kegiatan yang

disepakati mereka sehingga dapat mewujutkan wilayah yang bersih, nyaman,

aman dan sehat untuk dihuni dan bekerja.

Tujuan : Tujuan Program Kabupaten Sehat pada dasarnya adalah tercapainya

kondisi Kabupaten untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat untuk

dihuni dan bekerja bagi warganya dengan terlaksananya berbagai program-

program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan

produktifitas dan perekonomian masyarakat. 

Sasaran :

Page 5: BAB I.docx

1. Terlaksananya program kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan

kebutuhan masyarakat, melalui perberdayaan forum yang disepakati

masyarakat.

2. Terbentuknya forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar

masyarakat, pemerintah kabupaten dan pihak swasta, serta dapat

menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara

seimbang dan berkelanjutan dalam mewujutkan sinergi pembangunan

yang baik.

3. Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya

serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil,

merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber

daya di kabupaten tersebut secara mandiri.

4. Terwujutnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk menigkatkan

produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu

meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

B.     Model Kabupaten Sehat.

1. Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana umum : penanggung jawab

teknis Dinas PU.

2. Kawasan sarana lalu lintas yang tertib dan Pelayanan Transportasi :

penanggung jawab Dinas Perhubungan

3. Kawasan Pertambangan sehat : penanggung jawab Pertambangan.

4. Kawasan Hutan sehat : penanggung jawab Dinas Kehutanan.

5. Kawasan Industri dan Perkantoran sehat : penanggung jawab Dinas

Koperindag.

6. Kawasan Pariwisata sehat : penanggung jawab Kantor Pariwisata.

7. Ketahanan Pangan dan Gizi : Penanggung Jawab Dinas Pertanian

8. Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri : penanggung jawab Dinas

Kesehatan.

9. Kehidupan sosial Yang sehat : penanggung jawab Dinas Pemberdayaan

Masyarakat.

Page 6: BAB I.docx

Ciri-Ciri Kota Sehat

1. Pendekatan tergantung permasalahan yang dihadapi

2. Berasal dari kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masayarakat, sedangkan

pemerintah sebagai fasilitator

3. Mengutamakan pendekatan proses daripada target, tidak mempunyai batas

waktu, berkembang sesuai sasaran yang diinginkan masyarakat yang

dicapai secara bertahap.

4. Penyelenggaraan kegiatan didasarkan kesepakatan dari masyarakat (Toma,

LSM setempat) bersama Pemkab

5. Pendekatannya juga merupakan master plan Kota.

6. Pemkab merupakan partner kunci yang melaksanakan kegiatan

7. Kegiatan tersebut dicapai melalui proses dan komitmen pimpinan daerah,

kegiatan inovatif dari berbagai sektor yang dilakukan melalui partisipasi

masyarakat dan kerjasama

8. Dalam pelaksanaan kegiatan harus terintegrasi kondisi fisik, ekonomi, dan

budaya setempat

Kebijakan

1. Penyelenggaraan Kab./Kota Sehat diwujudkan dengan menyelenggarakan

semua program yang menjadi permasalahan di daerah, secara bertahap,

dimulai kegiatan prioritas bagi masyarakat di sejumlah kecamatan pada

sejumlah desa/kelurahan atau bidang usaha yang bersifat sosial ekonomi

dan budaya di kawasan tertentu.

2. Pelaksanaan Kab./Kota sehat dilaksanakan dengann menempatkan

masyarakat sebagai pelaku pembangunan dengan melelui pembentukan

Forum yang disepakati masy. Dengan dukungan pemerintah daerah dan

mendapatkan fasilitasi dari sektor terkait melalui program yang telah

direncakan

3. Setiap kabupaten/kota menetapkan kawasan potensial sebagai entry point“

yang dimulai dengann kegiatan sederhana yang disepakati masyarakat”,

Page 7: BAB I.docx

kemudian berkembang dalam suatu kawasan atau aspek yang lebih luas,

menuju kabupaten/kota sehat 2010.

4. Penyelenggaraan Kab./kota sehat lebih mengutama kan proses dari pada

target, berjalan terus-menerus dimulai dengan kegiatan prioritas dalam

suatu tatanan kawasan dan dicapai dalam waktu yang sesuai dengan

kemampuan masyarakat dan semua stakeholder yang mendukung.

5. Kesepakatan tentang pilihan tatanan kabupaten/kota sehat dengan kegiatan

yang menjadi pilihan serta jenis dan besaran indikatornya ditetapkan oleh

forum bersama-sama dengan pemerintah daerah.

6. Program-program yang belum menjadi pilihan masy. diselenggarakan

secara rutin oleh masing-masing sektor dan secara bertahap program-

program tsb disosialisasikan secara intensif kepada masy. dan sektor

terkait melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh forum

kabupaten/kota sehat.

7. Pelaksanaan kegiatan kabupaten/kota sehat sepenuhnya dibiayai dan

dilaksanakan oleh daerah yang bersangkutan dan masyarakat dengan

menggunakan mekanisme pendekatan konsep pemberdayaan ma-syarakat

dari, oleh dan untuk masyarakat.

8. Evaluasi kegiatan kabupaten/kota sehat dilakukan oleh forum dan pokja

kota sehat bersama-sama pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi,

media massa selaku pelaku pembangunan.

Strategi

1. Melibatkan semua potensi yang ada di masy. dalam forum & pokja,

sebagai penggerak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2. Forum didampingi oleh sektor tehnis sesuai dengan potensi kawasan sehat

melakukan advokasi kpd penentu kebijakan

3. Mengembangkan kegiatan kab./kota sehat yang sesuai dengann visi dan

misi potensi daerah dengann berbagai simbol/moto, semboyan yang

dipahami & memberikan rasa kebanggaan bagi warganya.

Page 8: BAB I.docx

4. Mengembangkan informasi dan promosi yang tepat sesuai dengan kondisi

setempat baik berupa media cetak, elektronik termasuk melalui internet,

media tradisional.

5. Meningkatkan potensi ekonomi daerah/wilayah dengan kegiatan yang

menjadi kesepakatan masyarakat.

6. Menjalin kerjasama antara forum kab./kota yang melaksanakan program

kabupaten/kota sehat.

Tatanan Kab./Kota sehat

1. Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum

2. Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib & Pelayanan Transportasi

3. Kawasan Industri & Perkantoran yang Sehat

4. Kawasan Kawasan Pariwisata Sehat

5. Kawasan Pertambangan Sehat

6. Kawasan Hutan Sehat

7. Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri

8. Ketahanan Pangan dan Gizi

9. Kehidupan Sosial yang Sehat.

Peran PKK pada program Kota /Kab.Sehat adalah pemberdayaan masyarakat pada

tatanan yang dipilih oleh Forum antra lain :

1. Kawasan Permukinan Sarana dan Prasarana Sehat

2. Kehidupan Masyarakat yang Sehat Mandiri

3. Ketahanan Pangan dan Gizi

4. Kehidupan Sosial yang Sehat

5. Kawasan Pariwisata Sehat

6. Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat

Klasifikasi dan Kriteria Penghargaan Kab/Kota Sehat

1. Klasifikasi Kab/Kota Sehat : Pemantapan, Pembinaan, dan Pengembangan

Page 9: BAB I.docx

2. Klasifikasi ditentukan berdasarkan jumlah tatanan yang dipilih

3. Kriteria tatanan

4. Kegiatan dalam tatanan

5. Berfungsinya Forum Kabupaten Sehat, FKDS, dan Pokja tingkat Desa

6. Berfungsinya Tim Teknis Kabupaten

Penghargaan “SWASTI SABA” diklasifikasikan atas 3 katagori :

1. Penghargaan PADAPA (Pemantapan) dari MENKES

2. Penghargaan WIWERDA (Pembinaan) dari MENKES

3. Penghargaan WISTARA (Pengembangan) dari PRESIDEN

4. Penghargaan “WISTARA” diberikan pada taraf pengembangan

C.     Indikator Program Kabuppaten/Kota Sehat sesuai Peraturan Bersama Menteri

Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 Nomor :

1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat,

Pengertian kota sehat atau kabupaten sehat sendiri adalah suatu kondisi kota

atau kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk

yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan

yang terintegrasi yang disepakati oleh masyarakat dan pemerintah daerahnya,

yang dalam hal ini menyangkut pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten

atau kota. Sedangkan maksud tatanan disini adalah sasaran yang akan dicapai oleh

kota atau kabupaten tersebut sesuai dengan potensi dan permasalahan pada

masing-masing kecamatan di kabupaten atau kota tersebut. Hal ini seperti yang

tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Kesehatan nomor 34 tahun 2005 dan nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

Menurut pengertian di atas, jelas gerakan kota sehat di tiap negara berbeda,

tergantung permasalahan yang dihadapi masing-masing, sehingga tidak dapat

dibandingkan program apa saja yang dijalankan oleh pemerintahnya, karena pasti

masalah tiap daerah berbeda.

Page 10: BAB I.docx

Cuma ada beberapa kesamaan konsep, yaitu sama-sama berasal dari keinginan

dan kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan pemerintahnya berperan

secara aktif sebagai fasilitator. Disini lebih mengutamakan pendekatan proses

daripada target apa yang akan dicapai, artinya bersifat atau berkembang secara

dinamis, tidak ada batasan waktu, dilakukan secara terus menerus dan bertahap

sesuai sasaran yang diinginkan masyarakat.

D.    Verifikasi Program Kabupaten Kota Sehat

Dalam rangka pemberian penghargaan terhadap program kabupaten/Kota Sehat

dilakukan pemberian penghargaan setiap 2 tahun sekali. Dasar pelaksanaan

penghargaan ini antra lain tercantum pada BAB V pasal 11 dijelaskan bahwa

penghargaan Kab/ Kota Sehat Tingkat Nasional dilaksanakan setiap 2 tahun

sekali. Dalam selang waktu tersebut dilaksanakan seleksi thd kab/ kota oleh tim

Seleksi Kab/ Kota Sehat tingkat Propinsi. Selanjutnya pengiriman hasil seleksi

Kab/Kota Sehat oleh Tim Penilai Tingkat Propinsi ke Pusat (dengan melampirkan

formulir penilaian dan dokumen pendukung) sesuai pedoman verifikasi.

( Pebruari-Maret 2009)

1. Tim Penilai Kab/Kota Sehat Tkt Pusat menseleksi administrasi (April-Mei

2009)

2. Tim Penilai tkt Pusat ke daerah utk mengklarifikasi / verifikasi (Juni-

Agustus 2009)

3. Penetapan calon penerima penghargaan oleh tim pusat (September 2009)

4. Pengiriman calon pemenang kab/ kota sehat ke Mendagri utk mendapat

rekomendasi/ persetujuan (September 2009)

5. Pengesahan Penenang Kab/ Kota sehat oleh Menkes (Oktober 2009)

6. Pemberian penghargaan SWASTI SABA (Nopember 2009)

Sedangkan variabel yang diverifikasi

1. Cakupan Pelaksanaan (Tatanan, Kecamatan, Desa/Kel)

2. Prestasi Daerah (penghargaan-penghargaan yang sudah diperoleh)

3. Aktifitas TIM PEMBINA

Page 11: BAB I.docx

4. Aktifitas FORUM

5. Aktifitas FORKOM DESA/ KEL

6. Aktifitas POKJA DESA

7. HASIL KEGIATAN

E.     Contoh kota sehat

Kota sehat : salatiga berjuang mendapatkan penghargaan Swasti Saba Wistara

(penghargaan tertinggi untuk kota sehat )

Kota salatiga pada tahun 2008 mendapatkan penghargaan Swasti Saba Padapa,

pada tahun 2011 mendapat penghargaan Swasti Saba Wiwerda, dan sekarang

sedang berusaha mendapatkan penghargaan Swasti Saba Wistara yang akan

dinilai pada hari senin, 8 juli 2013.

Program kota sehat di salatiga mengacu pada WHO yang bertepatan dengan

hari ulang tahun WHO dengan tema “ healthy cities for better life “

Pada tahun ini kota salatiga akan dinilai sebanyak 8 tatanan yaitu kawasan

pemukiman, sarana dan prasarana sehat, kawasan sarana lalu lintas tertib dan

pelayanan transportasi, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat yang

sehat dan mandiri, kehidupan social yang sehat, kawasan pariwisata yang sehat,

kawasan industry dan perkotaan sehat, dan kawasan hutan sehat.

Pada saat kota salatiga mendapatkan penghargaan Swasti Saba Padapa pada

tahun 2008 dinilai sebanyak 4 tatanan yaitu kawasan pemukiman, sarana dan

prasarana sehat, kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi,

ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri.

Pada saat kota salatiga mendapatkan penghargaan Swasti Saba Wiwerda pada

tahun 2011 dinilai sebanyak 6 tatanan yaitu kawasan pemukiman, sarana dan

prasarana sehat, kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi,

ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri,

kehidupan social yang sehat, kawasan pariwisata yang sehat.

Untuk penilaian kota sehat tahun 2013, kota salatiga mengandalkan beberapa

program unggulan yang akan diajukan dalam kompetisi kota sehat, diantaranya :

1.      Program greenschool atau sekolah hijau merupakan pengembangan dari

program kota sehat dengan melibatkan dinas pendidikanyang berupa

Page 12: BAB I.docx

pengmbangan kurikulum dan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan

pendidikan lingkungan sekolah. Selain itu Dinkes kota salati juga bekerjasama

dengan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup (DPLH) melakukan pembagian

tanaman keras dan program pelestarian tanaman langka, deprogram ini juga

ditambahkan larangan merokok.

2.      Program pengendalian merokok ditempat kerja yang telah dilakukan sosialisasi

program dengan lintas sector, perusahaan swasta, kelurahan dan kecamatan, di

pindok pesantren dan surat edaran SKPD tentang pengendalian merokok.

3.      Program keluarga mandiri kelola sampah merupakan program unggulan yang

sudah disosialisasikan sampai tingkat RT/RW, program ini juga membuat tempat

percontohan pengelolaan sampah rumah tangga, dan bekerjasama dengan kantor

lingkungan hidupmeberikan stimulant berupa tempat sampah dan grobag sampah.

4.      Program konservasi air dan penghijauan yang bekerjasama dengan Hotel Laras

Asri, Moses, TUK dan forship. Melalui program ini melakukan kegiatan

penanaman pohon di Dusun Tajuk dan kecandran, seminar air dan urbanisasi,

sepeda sehat kampanye Go Green, uji kemurnian air minum dalam kemasan yang

dikonsumsi masyarakat serta penandatanganan perjanjian kesepahaman kerjasama

dalam pemeliharaan lingkungan hidup, penanaman pohon di Ngawen dan daerah

Kalitaman.

5.      Program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan melakukan sosialisasi di

masyarakat sampai ketingkat RT/RW, kegiatan PSN bersama, dan

penandatanganan perjanjian kesepahaman kerjasama untuk mewujudkan kota

salatiga bebas jentik.

Page 13: BAB I.docx

BAB IV

PENUTUP

A.    Kesimpulan

1.      kota sehat adalah suatu kondisi dari suatu wilayah yang bersih, nyaman, aman

dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi ekonomi

masyarakat yang saling mendukung melalui koordinasi forum kecamatan dan

difasilitasi oleh sector terkait dan sinkron dengan perencanaan masing – masing

desa.

2.      Ciri-Ciri Kota Sehat yaitu Pendekatan tergantung permasalahan yang dihadapi,

Berasal dari kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masayarakat, sedangkan

pemerintah sebagai fasilitator

3.      Tatanan Kab./Kota sehat meliputi Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana

Umum, Sarana Lalu Lintas Tertib & Pelayanan Transportasi, Industri &

Perkantoran yang Sehat. Pariwisata Sehat, Pertambangan Sehat, Hutan Sehat,

Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi ,

Kehidupan Sosial yang Sehat.

Page 14: BAB I.docx

4.      Gerakan kota sehat di tiap negara berbeda, tergantung permasalahan yang

dihadapi masing-masing, sehingga tidak dapat dibandingkan program apa saja

yang dijalankan oleh pemerintahnya, karena pasti masalah tiap daerah berbeda.

Cuma ada beberapa kesamaan konsep, yaitu sama-sama berasal dari keinginan

dan kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan pemerintahnya berperan

secara aktif sebagai fasilitator.

5.      Verifikasi Program Kabupaten Kota Sehat Dalam rangka pemberian

penghargaan terhadap program kabupaten/Kota Sehat dilakukan pemberian

penghargaan setiap 2 tahun sekali.

DAFTAR PUSTAKA

Ø  Penyebab Kesakitan dan Kematian Dipengaruhi Kondisi Lingkungan dan Perilaku

http://www.depkes.go.id (diunduh tanggal 14 November 2013)

Ø  Profil Kabupaten/Kota Sehat http://digilib-ampl.net/detail/detail.php (diunduh

tanggal 14 November 2013)

Ø  Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat ( Peraturan bersama Menteri

Dalam Negeri dan Manteri Kesehatan ). Tim Pembina Kabupaten/ Kota sehat

tingkat pusat. 2005 Posted by Tugas Partnership

Ø  Danisworo, M, 1998, Makalah Pengelolaan kualitas lingkungan dan lansekap

perkotaan  di indonesia dalam menghadapi dinamika abad XXI.

Ø  Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Page 15: BAB I.docx

Ø  Yunus, Hadi Sabar, (2005). Manajemen Kota: Perspektif Spasial. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.