Upload
hatuong
View
234
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
WEWENANG POLRI DALAM MENGELUARKAN SURAT KETERANGAN
CATATAN KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
KEPOLISIAN NOMOR 2 TAHUN 2002
A. Latar Belakang Penelitian
Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi
pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia.
Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan
masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan
taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana
mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan
ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Indonesia, bila dikaji secara mendalam ternyata berisi
harapan-harapan, yang diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :
(1) Terwujudnya aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas dan
profesional.
(2) Terlaksana tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik, benar dan
berkualitas, dengan mengedepankan keadilan, kepolisian hukum dan hak-
hak azasi manusia.
(3) Terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat,
melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum dan
penegakan hukum sebagaimana mestinya.
2
Pelayanan publik adalah pintu gerbang emas yang akan menghantarkan
polisi dengan citra humanis. Untuk menghantar masyarakat pada kesejahteraan
umum maka pintu gerbang emas harus berlandaskan instrumen standar pelayanan
yang menjamin hak warga negara dan inovasi pelayanan secara terus-menerus.
Pelayanan publik adalah program paling krusial. Komitmen Kapolri dalam
pembenahan pelayanan publik pada dasarnya difokuskan pada sentra-sentra
pelayanan kepolisian, seperti tempat penerima laporan/pengaduan oleh
masyarakat, pengurusan SIM/STNK dan BPKB dan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK).
Pelaksanaan konsep ini tentunya menuntut dilaksanakannya kaidah good
governance termasuk prinsip transparansi dan akuntabiltas. Pergeseran sistem
kenegaraan sesuai kaidah good governance secara langsung berimplikasi
terhadap hubungan struktural di tubuh kepolisian. Peralihan dari sistem
otoritarian ke demokrasi tentu akan mempengaruhi perilaku organisasi dan
individu polisinya.
Undang-undang Kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2002 adalah
produk hukum yang mencerminkan pilar kemajuan demokrasi di Indonesia paska
pemisahan Polri dan TNI yang menegaskan bahwa Polri memiliki peran sebagai
penegak hukum, pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Pelayanan
publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam
kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai
3
pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam
bentuk pemenuhan hak dasar, menerbitkan regulasi sebagai payung hukum
sampai pada ranah memastikan alokasi anggaran dan personil untuk melayani
masyarakat. Dalam konteks good governance, pelayanan publik merupakan
gerbang utama reformasi birokrasi karena pelayanan publik adalah ruang dimana
masyarakat dan aparatus negara berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.
Di sinilah pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap
kepentingan publik karena akan terpantau secara transparan kebijakan, prosedur
dan perilaku yang menyimpang.
Disinilah konsep melayani merupakan tindakan proaktif dan preventif
terhadap sumber, potensi dan kerawanan gejolak dalam masyarakat. Komitmen
polisi masyarakat harusnya menempatkan masyarakat sebagai stake holder dalam
memecahkan permasalahan tidak hanya dengan memperluas struktur organisasi
dan penambahan beban anggaran. Selanjutnya bagaimana menerapkan kaedah
proporsional, tidak deskriminatif, responsif dan terukur dalam setiap jenis
pelayanan yang disampaikan. Seiring dengan peningkatan profesionalisme
kepolisian, tuntutan ke arah perbaikan kinerja dan citra kepolisian sebagai
pelayan masyarakat telah menjadi agenda reformasi kepolisian.
Daya kritis masyarakat sipil terhadap kinerja dan citra kepolisian adalah
cerminan bagaimana kuatnya aspirasi dan tuntutan atas hak-hak masyarakat yang
menjadi wewenang kepolisian. Polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan
kepada individu, komunitas dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan
4
untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta
menjamin keamanan di lingkungannya secara berkesinambungan untuk
meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat yang dilayaninya.
Dalam memberikan pelayanan keamanan polisi mempunyai kewenangan untuk
menegakan hukum dan keadilan serta memerangi kejahatan yang mengganggu
dan merugikan masyarakat, warga komunitas dan negara.
Hal tersebut dilakukan untuk mengayomi warga masyarakat dan negara
dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan. Penerbitan
administrasi lalu lintas pelayanan surat izin mengemudi (SIM), pelayan surat
tanda nomor kendaraan (STNK), pelayan buku pemilik kendaraan bermotor
(BPKB), informasi (rambu, marka, telepon, dll), pengaduan kehilangan,
kecelakaan, kematian, keramaian dan lainnya juga adalah bentuk pelayanan
terhadap masyarakat serta pelayanan terhadap pembuatan Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK).
Pemerintah akan mempercepat dan menyederhanakan sejumlah layanan
publik, seperti pengurusan SIM, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),
Taspen, Surat Kelakuan Baik. Bahkan kepolisian akan mulai membuka layanan
online untuk memudahkan masyarakat mengikuti seluruh tahapan perkara,
sekaligus mencegah penyelewengan. Wakil Presiden Boediono selaku Ketua
Komite Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) telah meluncurkan
Program Perbaikan Layanan Dasar Publik yang mencakup layanan dari delapan
instansi pemerintah. Inti program ini, layanan kepada publik di bidang-bidang
5
yang masuk dalam program ini harus membaik secara signifikan. Semua
parameter perbaikan itu sangat jelas terukur secara kuantitatif sehingga mudah
dievaluasi oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) yang akan memantau dengan ketat pelaksanaan program
ini. Instansi-instansi tersebut antara lain: Kepolisian Republik Indonesia (Polri),
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemdikbud), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta,
Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Badan Pertanahan Nasional (BPN),
Taspen, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Perbaikan layanan ini beragam. Kepolisian RI, misalnya, akan memperbaikan
serangkaian layanan yang langsung menyentuh masyarakat umum. Antara lain,
pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Kelak,
dengan persyaratan lengkap dan telah lulus ujian mengemudi, SIM baru bisa
diperoleh dalam dua jam. Perpanjangan SIM lama bahkan lebih cepat lagi.
Dengan persyaratan lengkap, SIM lama bisa diperpanjang dalam waktu 60 menit.
Kepolisian juga mereformasi layanan penerbitan Surat Kelakuan Baik
yang akan disebut Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dalam arti,
surat tersebut merujuk pada ada tidaknya catatan kepolisian yang dimiliki oleh
orang tersebut. Di tingkat Polda/Polres/Polsek, waktu pengurusannya kelak
hanya perlu 1 hari kerja dan di tingkat Mabes Polri, pengurusannya hanya makan
waktu dua jam. Masyarakat diminta melengkapi persyaratannya agar bisa selesai
6
dengan mudah. Kepolisian RI pun akan meningkatkan transparansi dengan
menyediakan layanan online. Nantinya, seluruh penanganan perkara dapat
dipantau secara terbuka secara online. Masyarakat akan dapat mengikuti seluruh
tahapan perkara secara mudah sehingga mencegah penyelewengan.
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sebelumnya dikenal
sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (disingkat SKKB) adalah surat
keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan
seseorang. Dahulu, sewaktu bernama SKKB, surat ini hanya dapat diberikan
yang tidak/belum pernah tercatat melakukan tindakan kejahatan hingga tanggal
dikeluarkannya SKKB tersebut. SKKB berlaku selama 6 (enam) bulan. Seiring
dengan program Program Reformasi Birokrasi Polri khususnya dalam bidang
pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian memiliki urgensi yang penting di tengah masyarakat maka penulis
merasa penting melakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana
kewenanangan POLRI dalam menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK), bagaimana alur mekanisme pembuatan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK) dan bagaimana fungsi kegunaan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK) menurut Undang Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002
B. Identifikasi Masalah
1. Bagaimana kewenangan POLRI dalam menerbitkan Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK)?
7
2. Bagaimana kegunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menurut
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui kewenangan POLRI dalam menerbitkan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
2. Untuk mengetahui kegunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Peneletian ini dapat menjadi karya tulis Ilmiah yang dapat ditelaah
dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada
umumnya, baik oleh rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Pasundan maupun oleh masyarakat luas mengenai kewenangan Polri dalam
mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dihubungkan
dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Polri dan
masyarakat umum tentang sejauh mana kewenangan Polri dalam
menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, alur makenisme
pembuatan SKCK dan mengetahui fungsi kegunaan Surat Keterangan
8
Catatan Kepolisian (SKCK) menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian.
E. Kerangka Pemikiran
Sebelum mengulas tentang kewenangan POLRI dalam mengeluarkan
Surat Keterangan Catatan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian, maka perlu dipahami dulu pengertian mendasar
tentang hukum. Pengertian hukum yang mendasari tingkah laku sosial pada
masyarakat tersebut, mengacu pada definisi hukum yang dikemukakan oleh para
ahli hukum, sebagai berikut :
Menurut E. Utrectht : “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup
(perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang
seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat
menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.” E. Utrecht
mengartikan keberadaan hukum ini yaitu, “hukum sebagai alat daripada
penguasa yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggar
hukum karena dalam penegakan hukum jika terjadi pelanggaran menjadi
monopoli penguasa.”
Van Kan “Hukum sebagai seluruh peraturan hidup manusia yang
bersifat memaksa demi melindungi kepentingan manusia yang ada di dalam
masyarakat, tujuan hukum yakni menjaga ketertiban dan perdamaian.”
Didirikannya Peraturan hukum membuat orang akan dapat memenuhi kebutuhan
9
dan kepentingan hidup manusia dengan cara yang tertib. sehingga tercapai tujuan
kedamaian dalam hidup bermasyarakat.
Satjipto Raharjo, Pengertian hukum tersebut dibahas dari perspektif
filsafati dan bersifat normatif yang dilahirkan dari kehendak manusia atau
masyarakat untuk menciptakan keadilan. “Hukum adalah karya manusia berupa
norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan
pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat
dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum
mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum
diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.” Dari berbagai
definisi hukum yang dikemukakan di atas bisa ditarik kesimpulan pengertian
hukum, merupakan sebuah sistem yang dibuat manusia untuk membatasi
perilaku manusia agar tingkah laku manusia ini dapat terkontrol dalam kehidupan
bermasyarakat. Hukum adalah aspek paling penting dalam pelaksanaan sebuah
rangkaian kekuasaan kelembagaan seperti kehidupan bernegara.
Hukum secara tugas akan menjamin adanya kepastian peraturan dalam
masyarakat. Maka dari itu, di setiap masyarakat akan memiliki hak untuk
mendapat pembelaan di mata hukum. Sehingga hukum dapat diartikan sebagai
peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan
untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi yang
melakukan pelanggaran. Hal ini mungkin berbeda dengan hukum karma yang
10
mungkin tidak memiliki efek secara langsung. Namun hukum buatan manusia
tentu harus kita patuhi, jika tidak akan langsung berdampak pada sangsi.
Ranah kewenangan Polri dalam mengeluarkan Surat Keterangan Catatan
Kepolisan termasuk kedalam ranah Hukum Administrasi Negara, oleh karenanya
akan dijelaskan dahulu mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara.
menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya Hukum Administrasi Negara
merumuskan definisi kerja hukum administrasi Negara adalah hukum yang
secara khas mengenai seluk beluk daripada administrasi Negara, dan terdiri dari
dua tingkatan. Hukum Administrasi Negara Heteronom yang bersumber pada
UUD, TAP MPR, dan UU adalah hukum yang mengatur seluk beluk organisasi
dan fungsi administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara Otonom adalah
hukum operasional yang diciptakan oleh Pemerintah dan Administrasi Negara
sendiri. Hukum Administrasi materiil terletak diantara hukum privat dan hukum
pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan
masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan kepada
pihak partikelir tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi
norma-norma yang menegakkannya dapat diserahkan kepada pihak partikelir.
Diantara kedua bidang hukum itu terletak hukum administrasi (hukum antara).
Lapangan HAN Khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang
berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Contoh :
Hukum Atas Tata Ruang, IMB. Lapangan HAN Umum adalah peraturan-
11
peraturan hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijaksanaan
penguasa. Contoh : Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dll.
Lapangan hukum administrasi khusus itulah kemudian dicari elemen-
elemen umum yaitu elemen yang terdapat dalam tiap lapangan khusus tersebut.
Elemen yang demikian itulah kemudian membentuk hukum administrasi umum.
Bagi Negara yang sedang berkembang, yang sedang membangun, seperti halnya
Indonesia, fungsi pelayanan dan pengaturan saja tidak cukup, karena pemerintah
harus pula berupaya menjadikan masyarakat mampu dan mau membangun
dirinya sendiri. Pemerintah harus dapat menciptakan kondisi yang kondusif,
sehingga tumbuh kreatifitas dan oto aktifitas masyarakat untuk membangun
dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Oleh karena itu, fungsi aparatur negara pada
Negara yang sedang berkembang adalah :
1. melayani masyarakat,
2. mengayomi masyarakat, dan
3. menumbuhkembangkan prakarsa dan peranserta masyarakat dalam
pembangunan.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor
33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah perangkat
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para
Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sedangkan Polri
termasuk lembaga yang mengurusi keamanan misalnya mendirikan dan
12
membentuk kepolisian Negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional,
menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu
keamanan Negara dan sebagainya. Polisi Republik Indonesia sebagai Institusi
Penegak hukum memiliki peran dan tugas Pokok Polri berdasarkan Pasal 13
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah:
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Polri dalam dimensi administrasi negara melaksanakan 3 ( tiga ) fungsi
yaitu :
1. Sistem administrasi negara
2. Sistem administrasi keamanan ( telah berubah sejak terbitnya Tap MPR No.
VII tahun 2000 tentang pemisahan antara TNI dan Polri ).
3. Sistem administrasi peradilan pidana.
Oleh karena itu Polisi merupakan bagian dari usaha untuk
mempertahankan integritas bangsa Indonesia dengan komponen bangsa yang
lain, terutama agar militer ( TNI ) dan masyarakat agar tetap bersatu dalam
tatanan Indonesia dan masih banyak peran yang dimainkan oleh Polri dalam
melaksanakan tugas utamanya dalam memegang tanggung jawab keamanan dan
ketertiban masyarakat yaitu :
1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit - penyakit masyarakat
13
3. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat termasuk
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan.
4. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam
5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap undang -
undang dan peraturan - peraturan negara.
6. Dalam bidang sistem peradilan pidana mengadakan penyelidikan dan
penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan - ketentuan
dalam KUHP dan peraturan - peraturan yang lain.
7. Mengawasi aliran - aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat
dan negara
8. Melaksanakan tugas - tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu
peraturan negara.
Peran dan tugas Polri :
1. Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan perlindungan
masyarakat, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Selain tugas pokok diatas, Polri juga melaksanakan tugas bantuan ;
i. dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepda TNI yang diatur
dengan undang-undang,
ii. turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan
internasional sebagai anggota International Criminal Police
Organization (Interpol),
14
iii. membantu secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia
(Peace keeping operation) dibawah bendera PBB.
Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang anggotanya juga berstatus
Pegawai Negeri merupakan suatu institusi yang mempunyai tugas dan fungsi
dalam hal :
a. Keamanan dan ketertiban, dalam menjalankan fungsinya ini polisi dapat
melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
b. Penegakan Hukum, untuk menjalankan fungsinya ini polisi dapat melakukan
penyelidikan dan penyidikan, dalam hal terjadi dugaan / indikasi tindak
pidana.
c. Perlindungan dan pengayoman, hal ini diberikan terhadap jiwa dan raga
seseorang serta harta bendanya, Hak Asasi Manusia lainnya, dan terhadap
lingkungan hidup.
d. Pelayanan, hal ini diberikan untuk memberikan pelayanan administrasi
terhadap masyarakat yang membutuhkan, seperti misalnya pencarian Surat
Ijin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan
lain-lain.
Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dengan baik
terutama tugas dalam hal keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum maka
polisi mempunyai wewenang, yaitu ;
a. Melakukan Penangkapan
15
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup
bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana.
b. Melakukan Penahanan
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat
tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya,
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana. Melakukan Penggeledahan, baik penggeledahan badan maupun
penggeledahan rumah.
Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan
pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang
diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita
Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah
tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan
tindakanpemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
c. Melakukan Penyitaan
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih
dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak
16
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam
penyidikan, penuntutan dan peradilan.
Surat Keterangan Catatan Kepolisian termasuk kedalam sumber-sumber
hukum dalam arti formal , arti formal diperhitungkan terutama “bentuk tempat
hukum itu dibuat menjadi positif oleh instansi Pemerintahan yang berwenang”.
Dalam arti, bentuk wadah suatu badan pemerintahan tententu dapat menciptakan
badan hukum.
Dasar Hukum pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK) itu sendiri adalah:
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 15 ayat (1)
huruf k " Polri secara umum berwenang mengeluarkan surat izin dan atau
surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan"
2. Skep Kapolri No. Pol : Skep / 816 / IX / 2003 tanggal 17 September 2003
tentang petunjuk lapangan penerbitan SKCK. 3. PP No.50 tahun 2010,
tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak.
Setiap masyarakat indonesia yang bisa di katakan sudah dewasa
diharuskan untuk membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) guna
membantu peranan kepolisian untuk menelaah dalam menegakkan supermasi
hukum yang ada di indonesia dengan adil sesuai dengan hukum UUD 1945
dalam penegak hukum yang berkridebel dan sebagai pengayom masyarakat yang
membutuhkan keamanan. peranan penting dalam pendeteksian dini ( early
17
detection ) dalam pembuatan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK).
Dalam Tugas Pokok dan fungsi POLRI maka Satuan fungsi Intelijen
Keamanan dalam pelayanan publik yang memiliki wewenang dalam
mengeluarkan Surat Catatan Keterangan Kepolisian berdasar kepada :
1. Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
2. Undang – Undang Nomor 50 tahun 2010 tentang Jenis dan Tariff Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
3. PP No 60 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP).
4. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 448 / IX / 2007 tanggal 17 September
2007 tentang pedoman produk Intelijen di lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
5. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Baintelkam.
6. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP / 816 / IX / 2003, TANGGAL 17
September 2003 tentang Naskah Sementara Juklap Penerbitan SKCK.
Seiring dengan program reformasi Birokrasi Polri yang memiliki dasar
bahwa Reformasi birokrasi akan mendorong terwujudnya penerapan prinsip -
prinsip Clean Government dan Good Governance yang secara universal diyakini
18
menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat. Di dalam reformasi birokrasi terdapat beberapa area perubahan yang
setiap perubahannya dapat memberikan dampak antara lain pada penurunan
praktek KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan
publik, meningkatnya produktivitas aparatur, meningkatnya kesejahteraan
pegawai negeri dan hasil - hasil pembangunan secara nyata dirasakan oleh
seluruh masyarakat. Kondisi tersebut akan dicapai melalui berbagai upaya antara
lain dengan penerapan Quick Wins.
Melalui Quick Wins atau disebut juga low hanging fruit diharapkan
didapatkan momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk
selanjutnya ikut melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan
berkelanjutan. Keluaran dari pelaksanaan Quick Wins adalah perbaikan sistem
dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik masing-masing.
Arahan Wakil Presiden pada rapat Komite Pengarah Reformasi
Birokrasi Nasional (RBN) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2013 tentang
perlu ditetapkan Quick Wins yang memiliki dampak paling besar bagi
masyarakat dan paling mudah untuk diimplementasikan serta disampaikan
capaiannya di bulan Agustus 2014.
Prioritas utama adalah Layanan Publik Dasar dan Internal :
1. Layanan Kependudukan (KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga);
2. Penerimaan Siswa Online;
19
3. Layanan Kepolisian (Transparansi Layanan Dasar Kepolisian: SIM,
STNK,BPKB; Statistik Kriminal dan Penanganan Perkara);
4. Rekruitmen Terbuka kepada seluruh K/L dan Pemda utk Jabatan Strategis;
dan
5. Penggunaan e-mail resmi untuk K/L dan Pemda.
Rencana aksi Quick Wins Nasional dibidang layanan dasar publik dalam
Lingkungan Polri Tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut:
1. Bidang Lantas yaitu SIM: Transaparansi pelayanan publik program
pelayanan SIM, Penambahan unit SIM keliling dan Pengujian SIM
Bersertifikat dengan kriteria keberhasilan adalah terlaksananya transparansi
pelayanan SIM dengan standar waktu dan tarif sesuai ketentuan,
penambahan 50 SIM keliling dan penguji sim telah miliki sertifikat; BPKB:
Transaparansi pelayanan publik program pelayanan BPKB dan
komputerisasi BPKB serta STNK di 7 Polda dengan kriteria keberhasilan
adalah terlaksananya transparansi pelayanan SIM dengan standar waktu dan
tarif sesuai ketentuan dan pelaksanaan penerbitan BPKB serta STNK yang di
dukung komputer online dengan NTMC; STNK: Transaparansi pelayanan
publik program pelayanan STNK dengan kriteria keberhasilan transparansi
pelayanan penerbitan STNK dengan standar waktu dan penetapan tarif
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Bidang Reskrim yaitu STATISTIK KRIMINAL : Publikasi statistik kriminal
dengan kriteria keberhasilan meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara
20
tindak pidana sehingga publik dan pimpinan dapat mengetahui prosentase
laporan yang masuk dan laporan yang ditindak lanjuti ke tahap berikutnya;
PENANGANAN PERKARA : Pelaksanaan transparasi penanganan perkara
dengan kriteria keberhasilan meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara
tindak pidana sehingga pelapor dan pimpinan dapat mengetahui prosentase
laporan yang masuk dan laporan yang ditindak lanjuti ke tahap selanjutnya.
3. Bidang Intelkam yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK):
Transaparansi pelayanan publik program pelayanan Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK) dan program pelayanan Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK) secara online dengan kriteria keberhasilan
transparansi pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sesuai
dengan standar waktu dan biaya yang ditetapkan dan masyarakat dapat
mengakses dan mengisi data form Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK) serta lampirannya.
F. Metode Peneletian
Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan
adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat
ilmiah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut:
21
1. Spesifikasi Penelitian
Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif,
menurut Suharismi Arikunto:
“Deskriptif kualitatif adalah data yang dihimpun dengan cara diuraikan
diatas, kemudian diolah dengan cara data seleksi, diklasifikasi secara
sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum untuk
mendukung materi skripsi melalui analisa data secara kualitatif”.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan
pendekatan secara yuridis normative, yaitu pendekatan yang berasal dari
peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dihubungkan dengan
permasalahan yang diteliti untuk membentuk suatu pembahasan atau uraian
yang kemudian ditarik satu kesimpulan.
3. Tahap Penelitian
Menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamudji bahwa penelitian
kepustakaan yaitu :
Penelitian terhadap data skunder, yang dengan teratur dan sistematis
menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk
disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informative dan
reaktif kepada masyarakat.
Penelitian dilakukan untuk memperoleh data skunder yang
dimaksudkan untuk member data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui
22
literature kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat
para ahli yang ada korelasinya dengan obyek penelitian.
4. Teknik Penelitian
Pada tahap penelitian ini penulis menekankan pada teknik
kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara mengambil dari bahan
pustaka yakni konsep-konsep, teori pendapat para ahli atau penemuan
yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan
tersebut meliputi:
a. Bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan topik yang peneliti angkat yaitu Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yaitu :
1) Undang-undang Dasar 1945
2) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil-hasil penelitian para sarjana di
bidang yang berkaitan dengan topik dan mendukung penelitian tersebut
serta memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan data primer.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi
tentang hukum primer dan sekunder seperti kamus, artikel, makalah,
internet yang berkaitan dengan masalah Surat Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK).
23
5. Alat Pengumpul Data
Alat pengumpul data dilakukan melalui penelaahan data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu
data yang bisa diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku
teks, hasil penelitian, wawancara yang tak berstruktur dan studi
kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan data
pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polrestabes
Bandung dan bahan-bahan hukum lain.
6. Analisis Data
Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti
menganalisi data yang telah diproses tersebut. Adapun Metode analisa data
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dhimpun dengan
cara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk
mendukung materi skripsi melalui analisa data kualitatif.
7. Lokasi Penelitian
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian telah
dilakukan di:
a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan bandung, Jalan
Lengkong Dalam No. 18 Bandung.
b. Polrestabes Bandung Fungsi Satuan INTELKAM Bidang Pelayanan
SKCK, jalan Jawa No. 1 Bandung.