BAB I · Web viewAgar pelaksanaan pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan, sesuai dengan amanat UU. Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan

memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang

ditetapkan maka diperlukan perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah suatu

proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dengan ditetapkannya pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto

dan sesuai dengan visi misinya yaitu untuk menciptakan Kota Mojokerto yang

sehat, cerdas dan bermoral. Semakin memberikan keyakinan dan dorongan yang

kuat bagi seluruh stakeholders untuk bersama-sama seiring dan sejalan

melaksanakan pembangunan sesuai dengan peranannya masing-masing. Namun

demikian akibat belum pulihnya tatanan politik, social ekonomi dan hukum di

tingkat Nasional berdampak pada tersendatnya sasaran pembangunan baik di

tingkat Nasional, Propinsi maupun Daerah. Agar pelaksanaan pembangunan lebih

terarah kepada sasaran pembangunan, sesuai dengan amanat UU. Nomor 25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan suatu

dokumen perencanaan pembangunan yang matang melalui koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah.

Dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah tahun 2009-2014 sebagai penjabaran dari visi dan misi

Walikota terpilih telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders

untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui penyusunan prioritas

program-program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman

bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dokumen

Rencana Strategis (Renstra) SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prajuritkulon tahun

2009-2014. disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan

Camat Prajuritkulon yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi

capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan

pokok yang bersifat indikatif.

Dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan

perubahan yang dikenal dengan “Good Governance”. Tuntutan tersebut disatu

sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi seiring berkembangnya aspirasi,

Renstra Kecamatan Prajuritkulon 2009-2014 1

tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik serta kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi, disisi lain melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai

perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokratisasi, pemberdayaan

daerah, dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dipandang

sebagai landasan untuk mewujudkan “Good Governance” tersebut dengan 3 (tiga)

pilar utamanya yakni Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Aktif

Masyarakat.

Rencana Strategis Kecamatan Prajuritkulon meliputi uraian visi, misi,

tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang prioritas dan realistis

dengan mempertimbangkan unsur-unsur masalah dan potensi yang dimiliki

organisasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu dipandang

perlu untuk menjabarkan Renstra Kecamatan Prajuritkulon tahun 2009-2014

dalam suatu Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang

dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal-hal tersebut perlu disusun Renstra

Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto sebagai dokumen manajemen strategis.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

tahun 2009-2014 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen

renstra daerah dan sebagai dasar / acuan SKPD untuk menjalankan program dan

kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan :

Adapun tujuan disusunnya renstra Kecamatan Prajuritkulon Kota

Mojokerto 2009-2014 yaitu :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Kecamatan

Prajuritkulon Kota Mojokerto.

b. Sebagai alat ukur kinerja pelayanan Kecamatan Prajuritkulon Kota

Mojokerto.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto didasarkan

pada peraturan-perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 9);


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4285);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4386);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor

4438);

7. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengedalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

8. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah

No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencanan Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah



12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik

Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4405);


14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara


Negara Republik Nomor 4406);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara



17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun

2006 - 2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3

seri E);

22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005

– 2025.


23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tantang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto;

24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-

2025;

25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 –

2014;

1.4 Metoda Penyusunan

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Tahun

2009-2014 disusun dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Kajian Implikasi Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih terhadap

Tupoksi Kecamatan Prajuritkulon.

- Penilaian keterkaitan visi, misi dan program dalam Renstra Kecamatan

Prajuritkulon periode lalu.

- Identifikasi program Kepala Daerah terpilih terhadap capaian kinerja

program Kecamatan Prajuritkulon periode lalu.

- Kesimpulan dampak visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Identifikasi perubahan program dan kegiatan Kecamatan Prajuritkulon

Bentuk upaya menjaga kelanjutan capaian kinerja yang sudah baik

dan rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana pada periode

lalu

Hasil telaahan program dan kegiatan yang memerlukan kerja sama

dengan SKPD lain atau pihak ketiga

Hasil telaahan sebaran kegiatan (lokasi) sesuai arahan rencana tata

ruang

2. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Prajuritkulon

- Menerima secara resmi rancangan awal RPJMD dari Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Kota

- Perumusan visi dan misi Kecamatan Prajuritkulon

- Kajian strategis terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal

untuk menetapkan strategi dalam kelompok tujuan dan kebijakan dalam

pencapaian visi dan misi Kecamatan Prajuritkulon.


- Penyusunan program sebagai penjabaran kebijakan dalam bentuk

program lokalitas dan program lintas SKPD dan program kewilayahan.

- Penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi indikasi pendanaan serta

dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat

indikatif.

- Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan rencana

tata ruang.

3. Pembahasan forum SKPD.

4. Penyampaian Rancangan Renstra Kecamatan Prajuritkulon kepada Camat

Prajuritkulon sebagai masukan utama dalam penyusunan Rancangan RPJMD

Kota Mojokerto.

Gambaran tentang tahapan Proses Penyusunan Renstra Badan Perencanaan

Pembangunan Kota adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 1.1Proses Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan

Kota Mojokerto

1.5 Hubungan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 3 ayat (3), bahwa

pembangunan nasional meliputi pembangunan Pusat dan Daerah. Perencanaan

Pembangunan Nasional untuk tingkat Kabupaten/Kota menghasilkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk priode waktu 20 tahun,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk priode waktu 5


Dokumen Renstra Kec Pralon yang telah disahkan dg Kep. Camat Kec Prajuritkulon

Kajian Implikasi Visi, Misi &

Program KD thd Tupoksi Kec

pralon

Perumusan Visi dan Misi Kec.

Pralon

Kajian Internal & Eksternal (Analisis SWOT)

Penetapan Strategi,

Tujuan dan Kebijakan

Perumusan Program (Kec Pralon, Lintas

SKPD, Kewilayahan)

Penyusunan Kegiatan dan Lokasi Kegiatan, dilengkapi :Indikasi pendanaan

Kerangka regulasi

Kerangka anggaran

Rancangan Renstra Kec Pralon (Visi, Misi, tujuan, strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan SKPD)

Renstra Kec Pralon

Pembahasan Forum SKPD

Capaian keberhasilan & permasalahan

Tupoksi Kec Pralon

Evaluasi Renstra Kec.

Pralon (Renstra periode lalu)

tahun, Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk

priode waktu 5 tahun, Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk priode waktu 1 tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk priode waktu 1 tahun yang

merupakan pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan

Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD). Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis Daerah (Renstrada), adalah Dokumen

Perencanaan yang harus dimiliki oleh Kota Mojokerto. Setiap SKPD termasuk

Kecamatan Prajuritkulon wajib menyusun Renstra, untuk terjadinya keselarasan

terhadap Dokumen Perencanaan, maka Penyusunan Renstra Kecamatan

Prajuritkulon harus mengacu kepada Dokumen Perencanaan diatas. Gambaran

tentang hubungan antara Renstra Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagaimana ditunjukkan pada

gambar berikut:

HUBUNGAN RENSTRA KECAMATAN PRAJURITKULON

DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Gambar 1.1 Bagan Hubungan Renstra Kecamatan Prajuritkulon Dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya.


Gambar 1.2 Bagan Sistem AKIP Pemerintah Daerah

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

Tahun 2009-2014 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Maksud dan

Tujuan , Landasan Hukum, Metoda Penyusunan, Hubungan RPJM Daerah

dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

Pada bagian ini dijabarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi

Kecamatan, Susunan Kepegawaian, Kondisi 3 Tahun Terakhir dan Kondisi

yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan.


BAB III PERNYATAAN VISI DAN MISI

Bab ini menjabarkan tentang Visi dan Misi Daerah Kota Mojokerto Periode

2009-2014, dan Pernyataan Visi dan Misi Kecamatan Prajuritkulon.

BAB IV NILAI – NILAI ORGANISASI

Bab ini menjabarkan nilai - nilai organisasi Kecamatan Prajuritkulon Kota

Mojokerto

BAB V ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menjabarkan tentang isu – isu strategis di Kecamatan Prajuritkulon

yang meliputi Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal serta faktor kunci

keberhasilan yang akan dicapai.

BAB VI TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI

PENCAPAIANNYA

Bab ini berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta strategi kebijakan dan

program Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto selama kurun waktu

jangka menengah 5 (lima) tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

BAB VII PENUTUP

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang

keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan utama yang

dihadapi dan langkah – langkah antisipatif yang akan diambil.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PRAJURITKULON

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penyusunan

perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, umum dan

mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan

kecamatan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan tugas Camat.

a. Tugas Camat :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum ;

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan ;

4. Mengkoordinasikan pemeiharaan prasarana dan. Fasilitas pelayanan

umum ;

5. Mengkoordiasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat

kecamatan ;

6. Membina penyelenggaraan pemerintan kecamatan ;

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat.

b. Tugas Sekretariat Kecamatan :

1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja kecamatan ;

2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan

pertanggungjawaban keuangan ;

3. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana ;

4. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;

5. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta

melaksanakan pelayanan publik ;

6. Penyiapan datan dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan

inventaris ;

7. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di

lingkungan kegiatan ;

8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat.


c. Tugas Sub Bagian Penyusunan Program :

1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka menyusun

program kerja, rencana kerja dan penyusunana Laporan Akuntabilitas

Kinerja instansi Pemerintah ;

2. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana serta

penyusunan produk hukumnya ;

3. Menyusun dan menyiapakan laporan kegiatan kecamatan ;

4. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program kerja dan

rencana kerja kecamatan ;

5. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja ;

6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai

dengan bidang tugasnya.

d. Tugas Sub Bagian Keuangan :

1. Menghimpun dan menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) dan

dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) ;

2. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran kecamatan ;

3. Mengurus pembayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas dan keuangan

lainnya ;

4. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan ;



e. Tugas Sub Bagian Kepegawaian :

1. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data

kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian ;

2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan

pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan adminstrasi

kepegawaian ;

3. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan , kegiatan pemberian

informasi dan hubungan masyarakat serta menyiapkan bahan

pelaksanaan pelayanan publik ;

4. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang

milik kecamatan serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan

kantor ;




f. Tugas Kasi Pemerintahan :

1. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data di bidang tata

pemerintahan ;

2. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum,

kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil ;

3. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan organisasi sosial politik dan

kemasyarakatan, ideologi negara dan kesatuan bangsa serta membantu

pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah ;

4. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan

keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang

berlaku ;

5. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan di bidang tata

pemerintahan ;

6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait,

lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas ;

7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai


g. Tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

1. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data di bidang

ketentraman dan ketertiban ;

2. Menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban serta kegiatan perlindungan masyarakat ;

3. Melaksanakan penertiban dalam rangka menegakkan Peraturan daerah

serta ketentuan dan peraturan perundangan lainnya ;

4. Melaksanakan pengamanan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya

gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk dalam penjaag rumah

jabatan camat ;

5. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dengan kepolisian, tentara

dan pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan ;

6. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang

ketentraman dan ketertiban ;


7. Melaksanakan koordinasi dan kerjsama dengan instansi terkai, lembaga

non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan

tugas ;



h. Tugas Kasi Perekonomian Fisik dan Prasarana Wilayah :

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang

perekonomian, fisik dan prasarana wilayah ;

2. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha

ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka

meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;

3. Menyiapkan bahan pembinaan, pengelolaan kekayaan dan inventarisasi

kelurahan ;

4. Menyiapkan bahan pembinaan, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan

sanitasi lingkungan ;

5. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana

dan fasilitas pelayanan umum ;

6. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang

perekonomian, fisik dan prasarana wilayah ;


lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaraan

pelaksanaan tugas ;



i. Kasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang sosial dan

pemberdayaan masyarakat ;

2. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan dibidang soisal,

kepemudaan, peranan wanita dan olah raga ;

3. Menyiapkan bahan pembinaan kehidupan, keagamaan, pendidikan,

kebudayaan dan kesehatan masyarakat ;

4. Menyiapkan bahan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat

untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan

dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan

kecamatan :


5. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

6. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang sosial dan

pemberdayaan masyarakat ;


lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas ;



2.2 Struktur Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan

memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi.

Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas.

Struktur yang baik adalah struktur yang beroreintasi kepada visi-misi organisasi

yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme

jajaran di dalamnya. Mengenahi struktur organisasi kecamatan secara jelas

digambarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2008 seperti gambar

dibawah ini.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

KOTA MOJOKERTO

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kota Mojokerto


2.3 Susunan Kepegawaian

2.1.1 Komposisi Pegawai

Susunan Organisasi Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Kecamtan Prajuritkulon terdiri dari :

a. Camat

a. Sekretariat :

- Sub Bagian Penyusunan Program

- Sub Bagian Keuangan

- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

b. Seksi Tata Pemerintahan

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

d. Seksi Perekonomian Fisik dan Prasarana Wilayah

e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan

Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab pada Sekretaris dan Kepala

Seksi yang bertanggung jawab terhadap Camat.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Prajuritkulon

sebanyak 23 (Dua puluh tiga) Orang dengan kedudukan sebagaiman pada

tabel dibawah ini.

Tabel Personil Kecamatan Prajuritkulon Berdasarkan Gender

No NAMA Laki-laki Perempuan Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Camat

Sekretariat :

Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Perekonomian Fisik dan Prasarana Wilayah

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat

Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Staf

1

1

-

1

-

1

-

-

1

8

-

-

1

-

1

-

1

1

-

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

JUMLAH 13 10 23

2.1.2 Pegawai menurut Eselon, Pangkat dan Golongan


Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Prajuritkulon yang berjumlah 23

orang semua telah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Secara lengkap tentang

kepegawaian pada organisasi Kecamatan Prajuritkulon dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel : Struktur Kepegawaian Kecamatan Prajuritkulon :

No. Eselon Jumlah

1 Eselon IIA

2 Eselon IIB

3 Eselon IIIA 1

4 Eselon IIIB 1

5 Eselon IVA 4

6 Eselon IVB 3

7 NS ( Fungsional) / Staf 14

Jumlah 23

2.1.3 Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Prajuritkulon yang

berjumlah 23 orang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Personil Kecamatan Prajuritkulon

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1

2

3

4

5

6

S-2

S-1

Diploma

SLTA/Sederajat

SLTP/Sederajat

SD/Sederajat

2

6

1

12

1

1

JUMLAH 23

Dengan dukungan 23 orang personil yang ada pada Kecamatan

Prajuritkulon dengan komposisi pendidikan Pasca Sarjana 2 Orang, Sarjana 6

orang, Sarjana Muda 1 orang, SLTA sebanyak 11 orang, STM sebanyak 1

orang, SLTP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 1 orang merupakan potensi

sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi

organisasi.

2.4 Kondisi 3 Tahun Terakhir


Data Kondisi Kecamatan tiga tahun terakhir dibidang pelayanan.

No Sasaran

RENCANA

TINGKAT CAPAIAN

(TARGET) dalam %

REALISASI

Dalam % Ket

2006 2007 2008 2006 2007 2008

1. Meningkatnya pelayanan KTP 85 90 90 85 90 90

2. Meningkatnya pengurusan KSK 85 90 90 85 90 90

3. Meningkatnya pelayanan umum 90 100 100 90 100 100

4. Meningkatnya pelayanan legalitas SKKB 100 100 100 100 100 100

5. Meningkatnya pelayanan surat keterangan

pindah

85 90 90 85 90 90

6. Meningkatnya pelayanan IMB dan HO 85 90 90 85 90 90

GRAFIK RENCANA PENCAPAIAN PELAYANAN

75

80

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6

TAHUN

TIN

GK

AT

SASA

RA

N (%

)

TAHUN 2006TAHUN 2007TAHUN 2008


GRAFIK REALISASI PENCAPAIAN PELAYANAN

75

80

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6

TAHUN

TIN

GK

AT

SASA

RA

N (%

)

TAHUN 2006TAHUN 2007TAHUN 2008

Keterangan :

1. = Pelayanan KTP

2. = Pelayanan KSK

3. = Pelayanan Umum

4. = Pelayanan SKCK

5. = Pelayanan Surat Pindah

6. = Pelayanan IMB

2.5 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir

demikian cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu

pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap

lembaga dan aparatur pemerintahan serta masyarakat. Agar tujuan kebijakan-

kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan kemampuan/kapasitas yang

disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, kemampuan/kapasitas

adalah: kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem

untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan

efisien. Hal ini harus didasari pada suatu tinjauan yang terus-menerus terhadap

kondisi-kondisi kerangka kerja, dan pada penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi

dan tujuan. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja,

untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome).

Kondisi yang diharapkan adalah Kecamatan memiliki

kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal

perencanaan sesuai dengan kebutuhan,dinamika dan kemajuan masyarakat,

sehinga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari


pembangunan nasional dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut peluang

Kecamatan sebagai lembaga untuk menjadi motifator pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat . Kemampuan/kapasitas tersebut tergantung pada

sarana dan prasarana pendukung lain, antara lain gedung kantor yang

representatif dan peralatan teknologi komputer baik yang di gunakan untuk

penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi

informasi dan pemanfaatan Internet, ke depan jaringan ini diharapkan dapat

dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan

Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto dan masyarkat untuk mengakses

informasi dari pangkalan data Bappeda Kota Mojokerto melalui komputer di

ruangan masing-masing baik untuk mencari informasi maupun menyebarluaskan

informasi yang dimilikinya.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, maka perlu disepakati nilai –

nilai keberhasilan, kesepakatan nilai-nilai dan maksud yang ditempuh melalui

pembenaran tanggapan dari setiap karyawan karyawati yang ada di Kecamatan

Prajuritkulon, berdasarkan kepada hasil tanggapan maka terdapat beberapa nilai

yang perlu di patuhi untuk dijalankan; yaitu :

1. Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik dari pada bekerja sendiri-sendiri.

2. Berprilaku secara organisasi.

3. Kematangan dalam mengatasi permasalahan maupun tantangan bersama.

4. Saling menghormati serta menghargai sesama.

5. Menjalankan tugas dengan jujur dan tulus.

6. Rasa memiliki.

7. Mengenali harapan masyarakat.

8. Menjaga dan melanjutkan tradisi Inovasi.

9. Memiliki keyakinan serta memiliki ketahanan dalam menguasai perubahan.

10. Kesedian untuk selalu memberikan bantuan secara iklas.


BAB III

PERNYATAAN VISI DAN MISI

3.1. Review Visi dan Misi Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Mojokerto,

agar lebih terarah dan berhasi guna serta berdaya guna, maka pemerintah

bersama – sama masyarakat Kota Mojokerto telah menetapkan visi, misi dan

strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2014.

a. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa

komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi

milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang

ada di Kota Mojokerto. Visi Kota Mojokerto tergambarkan dalam suatu

bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan

citra yang ingin diwujudkan yaitu :

”TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG SEHAT, CERDAS

SEJAHTERA DAN BERMORAL”

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kota Mojokerto untuk

menjadikan wilayah Kota Mojokerto dalam kondisi sehat, cerdas, sejahtera

dan bermoral pada 4 (empat) elemen kehidupan Kota Mojokerto yaitu

pemerintah, masyarakat, swasta dan lingkungan.

c. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan

misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana

pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2014, maka

ditetapkan misi Kota Mojokerto yaitu :

1. Mewujudkan clean and good governance;

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses

pembangunan;

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ;

4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia ;

5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi ;

6. Meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan ;


7. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif, profesional dan berdaya saing

tinggi ;

8. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dan tata ruang ;

9. Meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial ;

10. Menjunjung tinggi nilai – nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan

kesetaraan gender ;

11. Menentapkan stabilitas keamanan, politik dan pemerintah.

3.2 Pernyataan Visi Kecamatan Prajuritkulon

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin

diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, dengan mengisyaratkan adanya misi dan

tantangan. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai

keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berangkat dari

pengertian visi tersebut, maka visi Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojoketo dapat

dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DI KECAMATAN

PRAJURITKULON “

Dimana visi tersebut mengandung arti bahwa Kecamatan Prajuritkulon

sangat mengutamakan pelayanan prima yang mengarah pada good government

tanpa melanggar peraturan-peraturan yang ada.

3.3 Pernyataan Misi Kecamatan Prajuritkulon

Dalam rangka mencapai visi Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional di Bidang Pelayanan.

2. Mewujudkan Kwalitas dan Kwantitas Sarana yang memadai.

3. Mewujudkan Metode Kerja yang cepat dan tepat.


BAB IV

NILAI – NILAI ORGANISASI


BAB V

ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS

5.1 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis

Kecamatan Prajuritkulon timbul baik dari sudut kelebihan maupun

kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan exsternal. Faktor-faktor

internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan

horizontal.

1. Isu-isu internal dilingkungan Kantor Kecamatan Prajuritkulon antara lain :

a. SDM yang belum profesional.

b. Prasarana belum lengkap.

c. Sistem kerja yang belum optimal.

d. Administrasi yang belum tertib.

2. Isu-isu external antara lain :

a. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar

golongan .

b. Perkembangan/Penataan Permukiman yang asri.

c. Peningkatan Potensi pengembangan Jasa Perdagangan.

d. Belum adanya peran aktif masyarakat dalam menciptakan rasa aman.

e. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali.

f. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.

g. Belum adanya sarana promosi yang representative.

5.2 Isu –Isu Strategis Perencanaan stategik instansi Pemerintah memerlukan intergrasi antara

keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab

tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun exsternal

merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan

(Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman

(threats) yang ada.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Prajuritkulon di

dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan ( Strengths )

a. Tersedianya jumlah SDM

a. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat.


2. Kelemahan ( Weakness )

b. Pelayanan masih belum prima

c. Aparatur belum profesional

d. Administrasi belum tertib

3. Peluang ( Opportunites )

a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik.

b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan.

c. Berkembangnya sarana perdagangan.

d. Kondisi masyarakat yang Heterogen.

e. Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan (peluang)

f. Tersedianya lahan permukiman. (peluang)

4. Ancaman ( Threats )

a. Kemacetan lalu lintas

b. Keamanan dan Ketertiban.

c. Banjir

5.3 Faktor Kunci Keberhasilan

Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan

Prajuritkulon, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi

tersebut meliputi :

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.

2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.

3. Tersedianya sarana tramtib.

4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib.

5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.

6. Tersedianya data umum yang akurat.

7. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.

8. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi perdagangan.

9. Tersedinya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.

10.Tersedia bantuan dan akses permodalan.

11.Tersedianya data wajib pajak yang lengkap


BAB VI

TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS

DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

6.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Prajuritkulon adalah

merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Prajuritkulon yang efisien dan

efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain

1. Meningkatkan Kompetensi Sumber daya Manusia di bidang pelayanan

2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berbasisi ilmu tekhnologi

3. Meningkatkan tertib administrasi utamanya dibidang pelayanan.

Adapun sasaran strategi penyusunan RENSTRA Kecamatan Prajuritkulon

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan di bidang pelayanan untuk 3

orang staf di Kecamatan Prajuritkulon.

2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang berbasis ilmu tekhnologi.

3. Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan

kepada warga masyarakat.

6.2 Strategi

Yang dimaksud dengan strategi adalah cara-cara yang dipakai oleh SKPD

Kecamatan Prajuritkulon untuk wewujudkan program-program yang telah

memperoleh pendanaan dari sumber APBDII, APBD I maupun pusat.

Adapun strategi dari pencapaian program SKPD kecamatan Prajuritkulon

adalah :

1. Tingkatkan kompetensi SDM bidang pelayanan melalui kerjasama dengan

SKPD lain.

2. Efektifkan anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana yang berbasis

ilmu tekhnologi.

3. Optimalkan SKPD untuk meningkatkan kualitas data

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada Visi Misi

Kecamatan, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi


acuan dalam menetapkan program pembangunan lima tahun ke depan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat sesuai bidang kerjanya.

2. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana

penunjang kinerja;

3. Memberikan anggaran kepada seluruh SKPD untuk kegiatan peningkatan

kualitas data.


BAB VI

P E N U T U P

6.1. Program Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi

kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2014 yang diperlukan sebagai

pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2014, maka dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen

perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Kepala Daerah untuk masa

bakti 2009-2014, perlu disusun rancangan program indikatif Tahun 2014 sebagai

dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang

bersangkutan, sebelum Kepala Daerah masa bakti berikutnya terpilih.

Dalam implementasi program transisi ini, memerlukan komitmen dari

semua unsur pemerintahan (governance) meliputi legislatif, eksekutif serta

masyarakat luas. Mengingat program seperti ini memerlukan kesabaran dan

kesamaan visi, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pembiayaan yang cukup

besar tersebut.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

Selanjutnya perlu diperhatikan koordinasi antar program, agar tercipta

efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaan.

Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata

pamong (governance) yang baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih

(overlapping) pelaksanaan antar program. Selain itu, tujuan adanya kaidah ini

adalah kelanjutan program yang dilakukan. Dengan tata pamong yang baik,

diharapkan implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya


Tabel : Visi Misi Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

Visi Misi Tujuan sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Prajuritkulon

Mewujudkan SDM yang Profesional di bidang pelayanan

Meningkatkan kompetensi SDM di bidang Pelayanan

Meningkatkannya pengetahuan dan ketrampilan di bidang pelayanan untuk 3 orang staf kecamatan Prajuritkulon

Tingkatkan kompetensi SDM bidang pelayanan melalui kerja sama dengan SKPD lain

Memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat

Mewujudkan kwan-titas dan kwalitas sarana dan prasarana yang mewadai

Meningkatkan sarana dan prasa-rana berbasis ilmu tekhnologi

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung berbasis ilmu tekhnologi di seluruh ruangan kecamatan Prajuritkulon

Efektifkan anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana berbasis ilmu tekhnologi

Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja

Mewujudkan metode kerja tepat dan cepat

Meningkatkan tertib administrasi

Meningkatnya ketepatan dan kesepatan dalam memberikan pelayanan

Optimalkan SKPD untuk meningkatkan kualitas data

Memberi anggaran kepada seluruh SKPD untuk kegiatan Peningkatan kualitas data


RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

kode Program Kegiatan Tolak ukur Kinerja Keluaran Target Kinerja Capaian Program (Tahun ) SKPD

Penunjang Pagu Indikator (dalam Rp)

I II III IV V I II III IV V1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terselesaikannya beban kerja

25 Org 25 Org 25 Org 25 Org 25 Org 8622700 9916105 11403520.75 13114048.86 15081156.19

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Berfungsinya sambung-an telepon dan listrik

2 samb telepon

2 samb telepon

2 samb telepon

2 samb telepon

2 samb telepon

42090000 48403500 55664025 64013628.75 73615673.06

Penyediaan Jasa Pemeliha-raan dan Perizinan Kendara-an Dinas/operasional

Terwujudnya kelancaran koordinasi

1 Kend dinas

1 Kend dinas

1 Kend dinas

1 Kend dinas

1 Kend dinas

25323000 29121450 33489667.5 38513117.63 44290085.27

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Meningkatnya pelayanan masyarakat dan produktifitas kerja

10 pkk 8 kel dan 1 kec





782230000 899564500 1034499175 1189674051 1368125159

Penyediaan jasa perbaikan alat kerja

Berfungsinya sarana dengan baik

33 macam

33 macam

33 macam

33 macam

33 macam

18285000 21027750 24181912.5 27809199.38 31980579.28

Penyediaan alat tulis kantor Ketersediaan dan kelan-caran proses adminis-trasi perkantoran

40 macam

40 macam

40 macam

40 macam

40 macam

17381675 19988926.3 22987265.19 26435354.97 30400658.21

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tercapainya kelancaran dan proses pelayanan masyarakat

15 macam

15 macam

15 macam

15 macam

15 macam

14373620 16529663 19009112.45 21860479.32 25139551.22

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya penerangan dan pengadaan keperluan listrik kantor

60 bh 60 bh 60 bh 60 bh 60 bh 3450000 3967500 4562625 5247018.75 6034071.563

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

2875000 3306250 3802187.5 4372515.625 5028392.969

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Terwujudnya kebersihan dan keindahan kanto

1 knt 1 rumdis

1 knt 1 rumdis

1 knt 1 rumdis

1 knt 1 rumdis

1 knt 1 rumdis

4600000 5290000 6083500 6996025 8045428.75

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terbelinya makanan dan minuman rapat, tamu

120 Keg

120 Keg

120 Keg

120 Keg

120 Keg

34127400 39246510 45133486.5 51903509.48 59689035.9

Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terwujudnya koordi-nasi dan komunikasi antar daerah dalam

103 x 103 x 103 x 103 x 103 x 22591750 25980512.5 29877589.38 34359227.78 39513111.95


upaya pelayanan primaPembangunan Gedung Kantor

540431000 621495650 714719997.5 821927997.1 945217196.7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Terwujudnya keber-sihan rumah dinas

1 rumdis 1 rumdis 1 rumdis 1 rumdis 1 rumdis 14949080 17191442 19770158.3 22735682.05 26146034.35

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terbayarnya pengecat-an gedung kantor rumah jaga pagar dan tanaman

1 gedung knt

1 gedung knt

1 gedung knt

1 gedung knt

23765900 27330785 31430402.75 36144963.16 41566707.64

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Kelancaran proses ad-ministrasi perkantoran

61 mcm 61 mcm 61 mcm 61 mcm 5491250 6314937.5 7262178.125 8351504.844 9604230.57

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

Peningkatan SDM RT/RW dalam mening-katkan partisipasi warga dalam pembangunan

80 org 80 org 80 org 80 org 25277000 29068550 33428832.5 38443157.38 44209630.98

Program Pening-katan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terciptanya keamanan lingkungan dan mene-kan angka kriminalitas

1 wilayah

1 wilayah

1 wilayah

1 wilayah

44350900 51003535 58654065.25 67452175.04 77570001.29

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

Terwujudnya perilaku pola hidup sehat siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar (Pelatihan kader Triwisada)

1keg 1keg 1keg 1keg 1keg Dinas Pendidikan

28750000 33062500 38021875 43725156.25 50283929.69

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan (Lomba Kelurahan Berseri )

1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg DKP 11710450 13467017.5 15487070.13 17810130.64 20481650.24

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Startegik (Renstra) SKPD

Dokumen renstra SKPD 2009-2014

1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 2300000 2645000 3041750 3498012.5 4022714.375


Documents

BAB I · Web viewAgar pelaksanaan pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan, sesuai dengan amanat UU. Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,