BAB I .Web viewAgar pelaksanaan pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan, sesuai dengan

Embed Size (px)

Text of BAB I .Web viewAgar pelaksanaan pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan, sesuai dengan

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dengan ditetapkannya pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dan sesuai dengan visi misinya yaitu untuk menciptakan Kota Mojokerto yang sehat, cerdas dan bermoral. Semakin memberikan keyakinan dan dorongan yang kuat bagi seluruh stakeholders untuk bersama-sama seiring dan sejalan melaksanakan pembangunan sesuai dengan peranannya masing-masing. Namun demikian akibat belum pulihnya tatanan politik, social ekonomi dan hukum di tingkat Nasional berdampak pada tersendatnya sasaran pembangunan baik di tingkat Nasional, Propinsi maupun Daerah. Agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan, sesuai dengan amanat UU. Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang matang melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah.

Dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2009-2014 sebagai penjabaran dari visi dan misi Walikota terpilih telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prajuritkulon tahun 2009-2014. disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan Camat Prajuritkulon yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif.

Dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan yang dikenal dengan Good Governance. Tuntutan tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi seiring berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokratisasi, pemberdayaan daerah, dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dipandang sebagai landasan untuk mewujudkan Good Governance tersebut dengan 3 (tiga) pilar utamanya yakni Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Aktif Masyarakat.

Rencana Strategis Kecamatan Prajuritkulon meliputi uraian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang prioritas dan realistis dengan mempertimbangkan unsur-unsur masalah dan potensi yang dimiliki organisasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu dipandang perlu untuk menjabarkan Renstra Kecamatan Prajuritkulon tahun 2009-2014 dalam suatu Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal-hal tersebut perlu disusun Renstra Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto sebagai dokumen manajemen strategis.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto tahun 2009-2014 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen renstra daerah dan sebagai dasar / acuan SKPD untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan :

Adapun tujuan disusunnya renstra Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto 2009-2014 yaitu :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.

b. Sebagai alat ukur kinerja pelayanan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto didasarkan pada peraturan-perundangan sebagai berikut :

1.Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4285);

3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4386);

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4421);

5.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4437);

6.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4438);

7.Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengedalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8.Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10.Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014;

11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 3952);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4027);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4405);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4406);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4480);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4480);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4578);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4593);

19.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

21.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 - 2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 seri E);

22.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005 2025.

23.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tantang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto;

24.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025;

25.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 2014;

1.4 Metoda Penyusunan

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Tahun 2009-2014 disusun dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Kajian Implikasi Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih terhadap Tupoksi Kecamatan Prajuritkulon.

Penilaian keterkaitan visi, misi dan program dalam Renstra Kecamatan Prajuritkulon periode lalu.

Identifikasi program Kepala Daerah terpilih terhadap capaian kinerja program Kecamatan Prajuritkulon periode lalu.

Kesimpulan dampak visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Identifikasi perubahan program dan kegiatan Kecamatan Prajuritkulon

Bentuk upaya menjaga kelanjutan capaian kinerja yang sudah baik dan rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana pada periode lalu

Hasil telaahan program dan kegiatan yang memerlukan