BAB I PENDAHULUAN. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah. b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara

LAPORAN TAHUNAN BPBD 2012 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa kepala daerah berkewajiban

menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan bentuk

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah

dilaksanakan oleh kepala daerah sesuai dengan dokumen perencanaan

kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk bahan penyusunaan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Tahun Anggaran 2012,

diperlukan Laporan Tahunan SKPD yang merupakan visualisasi dari

pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tahun anggaran 2012 dan

merupakan suatu kewajiban masing-masing SKPD untuk menyusun laporan

tersebut dan Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) merupakan

salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 21 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Bandung.

Dengan telah berakhirnya anggaran tahun 2012, BPBD mencoba

menyusun Laporan Tahunan untuk tahun periode 2012. Dimana laporan ini

akan digunakan untuk menyusun LKPJ Bandung Tahun Anggaran 2013.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor

0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2010-2014.

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat

2005 – 2025;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat

2008 – 2013;

10. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang

Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di

Kabupaten Bandung;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010;


Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;


Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan

Desa di Kabupaten Bandung;


Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;


Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Bandung.

3

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2011;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 19 tahun 2011 tentang

Perubahan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2011;

21 Peraturan Bupati No 28 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD 2011

22. Peraturan Bupati No 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Penjabaran

APBD 2011

23. Peraturan Bupati No 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung

24. Peraturan Bupati No 26 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2011

1.3. Gambaran Umum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dibentuk

melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan

Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Terletak di

komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM.17 Soreang Kabupaten

Bandung.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dipimpin

oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan,

mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung

jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas

pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas sesuai dengan lingkup

tugasnya.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung,

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pengarah yang

mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada

Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan

pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi

prabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana. Unsur Pengarah


a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.

b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat

tanggap darurat dan pasca bencana.

c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi

prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :

a. Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

b. Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan

dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara

terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca

bencana.

c. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Pelaksana menyelenggarakan

fungsi :

1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan

bencana.

2. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

3. Penetapan rumusan kebijakan pengomandoan penyelenggaraan


4. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan


5. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas


6. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/

instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana.

A. Sekretariat

Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh

Sekretariat Unsur Pelaksana, yaitu :

1. Sekretariat Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris

5

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan

yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum,

kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama


3. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan

pelayanan kesekretariatan.

b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.

c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan

kerumahtanggaan.

d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.

e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian

dan keuangan Badan.

f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas Badan.

g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan

tugas Badan.

h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan.

i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

k. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

l. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/

instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan

kesekretariatan.

a) Sekretaris, membawahkan :

i. Sub Bagian Program

1. Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian.

2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan progran

Badan.

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal ini Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.

b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program

kerja Badan.

c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan.

d. Pelaksanaan Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

penunjang pelaksanaan tugas.

e. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama


f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan

sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

ii. Sub Bagian Umum

1. Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

2. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan

administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal

ini Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.

b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,

naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.

d. Pelaksanaan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi

dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Badan.

e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi

perjalanan dinas.

7

f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat

dinas.

g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat.

h. Pelaksanaan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban

kantor.

i. Pelaksanaan pngelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan

perundang-undangan.

j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan

data dokumentasi kepegawaian Badan.

k. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta

disiplin pegawai di lingkungan Badan.

l. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti

pegawai di lingkungan Badan.

m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

n. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit

kerja lain di lingkungan Badan.

iii. Sub Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan

administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal

ini Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi

dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.

b. Pelaksanaan pengumpul, belanja dan pembiayaan Badan.

c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.

d. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan

belanja.

e. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji

serta tambahan penghasilan bagi pegawnegeri sipil.

f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan

belanja Badan

g. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan

administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan

Badan.

h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan,

belanja dan pembiayaan Badan.

i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja

pengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang di lingkungan Badan.

j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan tugas pengelolaan

keuangan.

k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan

dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.

l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

m. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

n. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di

lingkungan Badan.

B. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang.

2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok

memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan

bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan

bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah

dan Badan Penanggulangan Bencana.

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal ini Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan

fungsi :

1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian,

pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan penaggulangan bencana.

2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,


kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

3) perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,



9

4) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan,

mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

5) Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan


6) Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana

untuk kead aan darurat bencana.

7) Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan

memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan

personil.

8) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas

pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

9) Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

10) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan


i Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :

a. Seksi Pencegahan Bencana

1) Seksi Pencegahan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

2) Kepala Seksi Pencegahan Bencana mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan

pencegahan bencana.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal ini Seksi Pencegahan Bencana menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan

pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana.

b. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan

sikap terhadap resiko bencana.

c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan

pencegahan bencana.

d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk

keadaan darurat bencana.

e. Pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta

pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana.

f. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan

bencana dan mitigasi pada prabencana.

g. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan

peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi

pada prabencana.

h. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan

gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan dan mitigasi

pada prabencana.

i. Pelaksanaan pengawasanevaluasi terhadap perencanaan

penyelenggaraan sistem pengendali bencana

j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana.

k. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.

l. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

m. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan


b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana

(1). Seksi Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

(2). Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas pokok


pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan

Kesiapsiagaan Bencana (3). Dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Kesiapsiagaan

Bencana menyelenggarakan fungsi :


penanganan kesiapsiagaan pada prabencana.

b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme sistem pencegahan

dini kebencanaan.

c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan

pelatihan personil.

d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan kem memobilisasi sumber daya.

e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada

prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat

terhadap kesiapsiagaan pada prabencana.

f. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan

gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana .

11

g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.

h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

i. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub

unit kerja lain di lingkungan Badan.

C. Bidang Kedaruratan dan Logistik

(1). Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2). Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin,

membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian,

pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi

penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang

secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan

Nasional Penanggulangan Bencana.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal

ini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian,

pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan

penyaluran uang dan barang.

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,

pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulan

dan penyaluran uang dan barang.

c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,

pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulan

dan penyaluran uang dan barang.

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,

pengkomandoan dan pelaksanaan kedaruratan, pengumpulan dan

penyaluran uang dan barang.

e. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan panduan pengetahuan

dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

f. Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan belogistik yang meliputi

penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk

pengungsian, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian

korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi

bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan

tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi.

g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

h. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang logistik penanggulangn

bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :

a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

(1). Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi.

(2). Kepala Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai tugas

pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat

penanganan penanggulangan bencana.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal ini Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana


a. Penyusunan rencana operasional dan program tanggap darurat dan

penanganan pengungsian penanggulangn bencana.

b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum.

c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda

penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga.

d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ke tempat

yang aman.

e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di

lokasi bencana.

f. Penyusunan dan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain,

olah raga, hiburan dan sarana informasi.

g. Pelaksanaan penanganan bencana alam tingkat lokal.

h. Penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan

bencana.

i. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.

j. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

k. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangn bencana

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana

1) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

13

2) Kepala Seksi Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok


pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik

penanggulangn bencana.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal ini Seksi Logistik Penanggulangan Bencana menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan

logistik penanggulangn bencana.

b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang

dan barang.

c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik.

d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan

dapur umum dan pendirian tenda-tenda.

e. Penyusunan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana.

f. Pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial

yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana.

g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.

h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

i. Pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana


D. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok

memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan

bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil

dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal

ini

4) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian,

pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana.

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,


bencana.

c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,


bencana.

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana.

e. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek

pelayanan publik.

f. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan

kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

g. Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta

kelembagaan pada wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

h. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban.

i. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam

segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

j. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena

bencana.

k. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang

terintegrasi dalam program pembangunan daerah.

l. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

m. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan

rekonstruksi penanggulangan bencana.

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan :

a. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana

(1). Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2). Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok


pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat

penanganan rehabilitasi pasca bencana.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal ini Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi :

15


penanganan rehabilitasi pasca bencana.

b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan

semua aspek pelayanan publik.

c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek

pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca

bencana.

d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantua

darurat berupa sandang, lauk-pauk, famili kit, kid ware serta beras dan

obat-obatan serta makanan tambahan.

e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua

prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca

bencana.

f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.

g. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

h. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangn bencana


b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana

(1). Seksi Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

(2). Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok


pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca

bencana.

(3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal ini Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan


b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya

kegiatan perekonomian, sosial dan budaya.

c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan

ketertiban pasca bencana.

d. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang

terkena bencana.

e. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi

yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah.


g. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

h. Pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan


Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bandung, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Satuan Tugas

(1). Satuan Tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kaji cepat bencana dan

dampak bencana.

(2). Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian

kebutuhan dan penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan/ kerugian.

b. Pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala

Pelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana.

c. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan

sarana dan prasarana.

d. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap fungsi

pelayanan umum, pe terhadap meintahan dan kemampuan sumber daya.

e. Pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana.


g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

h. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansi

terkait dalam penanganan darurat bencana.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung

terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahkan

a.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

b.Sub. Bagian Keuangan

c.Sub. Bagian Penyusunan Program

c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan

a.Seksi Logistik Penanggulangan Bencana

b.Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

17

d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan

a.Seksi Pencegahan Bencana

B.Seksi Kesiapsiagaan Bencana

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan

a.Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana

b.Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana

19

1.4.1. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Adapun sumber daya manusia yang ada pada BPBD Kabupaten Bandung

dalam melaksanakan roda organisasi sebagai berikut :

Tabel 1.1

Keberadaan Personil berdasarkan Golongan

No Tingkat Golongan Jumlah

1 Golongan IV 4 Orang

2 Golongan III 13 Orang

3 Golongan II 13 Orang

4 Golongan I -

Jumlah 30 Orang

Tabel 1.2

Keberadaan Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan


1 S2 4 Orang

2 S1 16 Orang 3 D4 - 4 D3 1 Orang 5 SLTA 9 Orang

6 SLTP - Orang

7 SD - Orang

Jumlah 30 Orang

Tabel 1.3

Keberadaan Personil berdasarkan Pendidikan Struktural


1 Adum/DiklatpimIV/Spada 6 Orang

2 Adumla/Spala - Orang

3 Spama/Diklatpim III/Spadya 2 Orang

4 Diklatpim II/Spamen 1 Orang

Jumlah 9 Orang

Tabel 1.4

Keberadaan Personil Non PNS

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 TKK ( SLTA) -

2 Pekerja Harian Lepas (PHL)

- S1 3 Orang

- D3 1 Orang

- SLTA/STM 5 Orang

- SLTP 2 Orang

- SD -

Jumlah 11 Orang

Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bandung per Desember 2012, Pegawai organik berjumlah 30 orang. Pegawai

organik mayoritas sarjana. Sumber Daya Manusia, Penanggulangan Bencana yang

meliputi kegiatan penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat

tanggapan darurat dan pasca bencana, evaluasi dan pelaporan memerlukan sumber

daya manusia yang tinggi. (data komposisi pegawai BPBD tahun 2012 terlampir).

Tabel 1.5

Asset (Sarana dan Prasarana)

NO. No. KODE

BARANG JENIS/ NAMA BARANG

KEADAAN BARANG

ASET JM

L BAIK

KURANG

BAIK RUSAK

1 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 1




5 02.06.01.01.02 Mesin Tik Manual Standar √ _ _ 1

6 02.06.04.07.06 Lemari Arsip P.Kaca √ _ _ 4

7 02.06.04.07.06 Lemari Arsip P.Ayun √ _ _ 5

8 02.06.01.04.14 Lemari Arsip Pintu Setengah √ _ _ 1

9 02.06.01.04.04 Filling Kabinet/Metal √ _ _ 9

10 02.06.02.06.03 Televisi √ _ _ 1

11 02.06.02.04.01 Kulkas √ _ _ 2

12 02.06.02.03.01 Vacuum Cleaner √ _ _ 1

13 02.06.02.03.03 Mesin Babat Rumput √ _ _ 1

14 02.06.03.02.01 Komputer PC √ _ _ 4

15 02.06.03.02.02 Laptop √ _ _ 1

16 02.06.03.05.03 Printer √ _ _ 1

17 02.06.03.05.04 Scanner √ _ _ 1

18 02.06.02.06.18 UPS/Stabilizer √ _ _ 1

19 02.07.01.01.03 Infocus/Proyektor+Attachment √ _ _ 1

20 02.06.03.02.05 Layar Infocus √ _ _ 1

21 02.06.02.06.08 Sound System √ _ _ 1

22 02.06.04.01.06 Meja Kerja Setengah Biro √ _ _ 8

23 02.06.02.01.27 Kursi Kerja √ _ _ 10

24 02.06.02.01.27 Kursi Rapat / chitoes √ _ _ 30

25 02.06.02.01.07 Zice √ _ _ 5

26 02.06.01.04.03 Rak Buku √ _ _ 7

27 02.06.02.01.02 Rak TV √ _ _ 2

28 02.06.02.01.37 Meja Komputer √ _ _ 4

29 02.06.02.01.13 Meja Telpon √ _ _ 1

30 02.06.04.02.11 Meja Tamu √ _ _ 1

31 02.06.02.06.23 Camera Digital √ _ _ 1

32 02.06.02.06.23 Camera Digital √ _ _ 1

21

33 02.06.02.06.50 Recorder (Alat Perekam) √ _ _ 2

34 02.04.03.01.71 Global Positioning System √ _ _ 2

35 02.06.02.06.39 Dispenser √ _ _ 3

36 02.06.02.06.50 Magic com √ _ _ 1

37 02.04.01.06.01 Gergaji Mesin Besar √ _ _ 1

38 02.04.01.06.01 Gergaji Mesin Sedang √ _ _ 1



41 02.03.01.05.01 Kendaraan Roda Dua √ _ _ 3

42 03.11.01.01.04 Pemeliharaan Peleburan

Gedung,Halaman Parkir

√ _ _

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh faktor intern

dan ekstern, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sumber dana yang diukur dalam laporan tahunan 2012 ini dari APBD Kabupaten

Bandung didukung dengan kebijakan-kebijakan atau kegiatan penanggulangan

bencana yang tidak terlepas dari adanya dukungan biaya untuk proses

mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Bandung dalam menghadapi

Bencana secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada penguatan

kelembagaan, budaya dan kearifan lokal yang dilaksanakan oleh stakeholder,

masyarakat dan aparat pemerintah.

b. Sarana dan Prasarana yang tersedia cukup dapat menunjang tercapainya

Program pelayanan administrasi perkantoran melalui kegiatan penyediaan jasa

komunikasi sumber daya air dan listrik, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor,

barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman, Rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam dan luar daerah.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Tahunan ini dibuat sebagai :

1. Laporan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran.

2. Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bandung.

3. Bahan Evaluasi Kinerja BPBD dalan perencanaan kegiatan tahun yang

akan datang.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan uraian tentang dasar laporan tahunan dibuat

1.2 Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang

digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan, baik yang

berskala nasional, regional maupun lokal (peraturan yang

memuat ketentuan secara langsung terkait dengan

penyusunan Laporan Tahunan).

1.3 Gambaran Umum

Menjelaskan uraian ringkas tentang tugas pokok dan fungsi

BPBD

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan

penyusunan dokumen Laporan Tahunan bagi BPBD

1.5 Sistematika Penyusunan

Mengemukakan struktur penyusunan dokumen Laporan

Tahunan terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi

setiap bab di dalamnya.

BAB II PROGRAM KERJA

2.1 Visi dan Misi

2.2 Tujuan dan sasaran

2.3 Program dan kegiatan

BAB III ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Pendapatan

3.2 Belanja

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

4.1 Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung

4.2 Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN

23

BAB II PROGRAM KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG

2.1 VISI DAN MISI

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada

masa yang akan datang. Sebagai unsur yang bertugas membantu Sekretaris Daerah

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah dalam menetapkan visinya harus mengacu kepada visi Sekretaris Daerah

Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya.

Dalam melaksanakan kegiatannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengacu pada Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2010 – 2015 dan disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi : kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 adalah :

”Terwujudnya Kabupaten Bandung Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapi bencana”.

Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan

kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan

Misi BPBD Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung tujuan

organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari

visi, rumusan misi tersebut juga mengambarkan tugas pokok dan fungsi

BPBD

BPBD sebagai salah satu lembaga teknis daerah dari Pemerintah Kabupaten

Bandung, dalam menetapkan visinya, harus mengacu kepada Visi Kabupaten

Bandung dengan serta memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten

Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 –

2015, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya

Saing, melalui Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Pemantapan Pembangunan

Perdesaan, berlandaskan Religius, Kultural dan berwawasan Lingkungan”.

Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut, maka Visi BPBD Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Renstra BPBD Tahun 2010 - 2015 adalah ”Terwujudnya Kabupaten Bandung Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapi

bencana”. Penjabaran makna dari Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan.

2. Siaga dan Sabilulungan dalam Menghadapi Bencana adalah mekanisme untuk

mendekatkan pelayanan dasar kesiapan menghadapi bencana dengan

melibatkan seluruh elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong

efektivitas dan efisiensinya penanggulangan bencana yang profesional maka

rumusan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun

2010-2015 adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.

2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam


4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi

bencana.

5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat

tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas

dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

25

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bandung dengan

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 “Mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Visi BPBD Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015 ”Terwujudnya Kabupaten Bandung

Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapi bencana”

Misi Misi

1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi.

2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), memantapkan Kesalehan Sosial berlandaskan Iman dan Taqwa.

3. Memantapkan pemulihan Keseimbangan Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan.

4. Menggali, menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan lokal lainnya.

5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan.

6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah.

7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.

1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.

2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.

4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.

5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan Misi yang harus dicapai, yaitu :

a. Merumuskan dan melaksanakan tugas di bidang pengkoordinasian,



b. Merumuskan koordinasi/kerjasama dan kemitraan unit kerja/

instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan


Sasaran

Adapun sasaran dari tujuan misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

a. Tersedianya peta, data dan informasi rawan bencana di 267 desa, 9

kelurahan dalam rangka peningkatan pengurangan bencana di Kabupaten

Bandung.

b. Meningkatkan pembinaan tehnik terhadap masyarakat dalam rangka

peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi bencana di

setiap wilayah masing-masing.

c. Terwujudnya koordinasi di bidang tanggap darurat, pencegahan, mitigasi,

kesiapsiagaan, tanggap darurat penanggulangan bencana, rehabilitasi

dan rekonstruksi penanggulangan bencana dengan unit kerja/

instansi/lembaga lain.

Tujuan BPBD Kabupaten Bandung merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari BPBD kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan misi BPBD Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih.

2.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2012 meliputi 4 (Empat) Program Belanja Langsung SKPD dan 4 (Empat) Program untuk Belanja langsung kegiatan. Program tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD A. Program Kesekretariatan yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain :

1) Kegiatan Belanja Jasa Kantor

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3) Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor.

7) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9) Kegiatan penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

11) Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12) Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

27

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas

2) Pengadaan Mebeulair

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor.

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga

4. Kegiatan Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

B. Program dan Kegiatan bidang yang terdiri dari

1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1) Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi

bencana alam

2) Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di

tempat penampungan sementara

2. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

- Kegiatan koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam sosial.

3. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana alam

- Kegiatan Pemetaan kawasan rawan bencana 4. Program penataan peraturan perundang-undangan

- Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah.

BAB III

ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. PENDAPATAN

Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung bukan merupakan SKPD penghasil pendapatan.

3.2. BELANJA

Anggaran BPBD pada tahun 2012 sebelum perubahan

anggaran adalah, sebesar Rp.4.317.187.900,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 5.038.711.150,- (Lima Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), terealisasi sebesar Rp.4.975.283.860,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pencapaian 98.74%, dengan belanja tidak langsung sebesar Rp.1.705.492.349,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp.3.269.791.511.- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah) yang dijabarkan melalui 8 Program dan 23 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.6

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Bandung Tahun 2012

No. Urusan Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan

Alokasi Biaya (Rp)

Anggaran Realisasi %

1 2 3 4 5

I BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN

1,616,028,000 -

BELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN

1,737,551,250 1,705,492,349 98,5

A BELANJA PEGAWAI 1,737,551,250 1 ,705,492,349

98,15

1 Gaji dan Tunjangan 1,273,455,000 1 ,255,229,849 98,57

2 Tambahan Penghasilan PNS 464,096,250 450,262,500 99,52

II BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN

2,701,159,000

-

29

BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN

3,301,159,900 3,269,791,511 99,05

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

637,771,900

631,041,761 99.94

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,800,000 1,800,000 100

1 Pelayanan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik

15,665,000 11,096,111 70,83

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31,514,600 31,339,600 99.44

3 Penyediaan alat tulis kantor 50,000,000 49,368,150 98,74

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

31,321,000 31,182,600 99,56

5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9,992,300 9,992,300 100

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

137,689,000

136,330,000 99.01

7 Penyediaan peralatan rumah tangga

6,250,000 6,250,000 100

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13,680,000 13,680,000 100

9 Penyediaan makanan dan minuman

74,675,000 74,675,000 100

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar derah

206,685,000

206,653,000

99,98

11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

58,500,000 58,500,000 100

B Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

830,853,000 814,090,000 97.98

1 Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional

449,000,000 437,260,000 97,39

2 Pengadaan meubelair 98,388,000 97,145,000 98,74

3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

93,800,000 93,800,000 100

4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

189,665,000 185,885,000 98,01

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14,875,000 14,822,500 99,65

1. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu

14,875,000 14,822,500 99,65

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

17,660,000

17,660,000

100

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun

17,660,000 17,660,000 100

III BELANJA LANGSUNG URUSAN

PROGRAM

A Program Pencegahan dini dan

penanggulangan korban

bencana alam

825,000,000 823,471,000 99,81

1 Pemantauan dan Penyebarluasan

Informasi Potensi Bencana Alam

525,000,000

524,549,800 99,91

2 Pengadaan Logistik dan Obat-

obatan bagi Penduduk di Tempat

Pengungsian

300,000,000 298,921,200 99,64

B Program Perencanaan

Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar

475,000,000 475,000,000 100

1 Koordinasi Penanggulangan dan

Penyelesaian Bencana

475,000,000 475,000,000 100

C Program Perencanaan

Pembagunan Daerah Rawan

Bencana

135,000,000 135,000,000 100

2 Pemetaan Kawasan Rawan

Bencana

135,000,000 135,000,000 100

D Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

365,000,000 358,706,250 98,28

1 Kajian Peraturan Perundang-

Undangan Daerah Terhadap

Peraturan Perundang-Undangan

yang Baru, Lebih Tinggi dari

Keserasian Antar Peraturan

Perundang-Undangan Daerah.

365,000,000 358,706,250 98,28

Jumlah Total Sebelum

Perubahan

Jumlah Total Setelah

Perubahan

4,317,187,900

5,038,711,150

-

4,975,283,860

31

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

Pada tahun anggaran 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BDBD) Kabupaten Bandung, mendapat alokasi anggaran sebelum perubahan

sebesar Rp.4.317.187.900,- dan setelah perubahan anggaran adalah sebesar

Rp.5.038.711.150,- , terealisasi sebesar Rp.4.975.283.860,- yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung, sebelum perubahan anggaran sebesar Rp.

1,616,028,000,- dan setelah perubahan anggaran sebesar Rp.1.737.551.250,-

terealisasi Rp.1,705,492,349 atau 98,15%.

2. Belanja Langsung, anggaran sebesar :

Sumber Dana dari APBD Kabupaten Bandung DPA BPBD sebelum perubahan

sebesar Rp.2,701,159,000,- dan setelah perubahan anggaran sebesar

Rp.3,301,159,900,- dan terealisasi sebesar Rp. 3,269,791,511,- atau 99,05%.

Sumber Dana on call tanggap darurat bencana (Belanja Tidak Terduga) dari

APBD Kabupaten Bandung :

- BTT untuk tanggap darurat bencana kebakaran sebesar Rp. 61,413,000,-

- BTT untuk tanggap darurat bencana kekeringan sebesar Rp. 117,974,400,-

- BTT untuk tanggap darurat bencana banjir & longsor sebesar

Rp.381,168,500,-

- Jumlah Total sumber dana on call tanggap darurat bencana dari APBD

Kabupaten Bandung sebesar Rp. 560,555,900,-

4.1. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG

Anggaran BPBD tahun 2012, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten

Bandungsesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk Belanja Langsung

kegiatan SKPD sebesar Rp. 3,301,159,900,- Digunakan untuk 4 (empat) program

kesekretariatan dan 4 (empat) program prioritas, yang digunakan untuk

kegiatan antara lain :

4.1. Program dan Kegiatan

4.1.1. Kesekretariatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1,800,000 dan terealisasi

sebesar Rp.1,800,000,- atau 100%, dengan langkah-langkah kegiatan

diantaranya :

a) Pelaksanaan administrasi surat-menyurat (pembuatan, penerimaan

dan pendistribusian).

b) Pengiriman surat-menyurat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.7

Indikator Tolak Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Rp.1,800,000 Rp.1,800,000

Keluaran Terpeliharanya kegiatan pelayanan administrasi

perkantoran dengan tersedianya

jasa surat menyurat

750 nomor surat 764 buah surat

Hasil Meningkatnya produktivitas kerja

melalui penyediaan jasa surat

menyurat

12 Bulan 12 Bulan

b. Pelayanan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15,665,000,- dan terealisasi

sebesar Rp.11,096,111,- atau 70,83%, kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a) Kegiatan penyediaan air minum bagi karyawan-karyawati BPBD

b) Penyediaan komunikasi melalui telepon

c) Penyediaan komunikasi melalui internet

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapet dilihat pada table berikut :

Tabel 4.8


Target Realisasi


Rp. 15,665,000 Rp. 11,096,111

Keluaran

Tersedianya air minum

Terpeliharanya jaringan listrik.

Lancarnya komunikasi lewat

internet

900 galon

12 bulan

12 bulan

740 galon

12 bulan

12 bulan

Hasil

Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan

listrik, air minum dan

telekomunikasi.

12 bulan 12 bulan

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor


sebesar Rp. 31,514,600,- atau 100 %, kegiatan ini melaksanakan

penyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor juga menyediakan

peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk satu tahun anggaran.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada table berikut :

33

Tabel 4.9


Target Realisasi


Rp. 31,514,600 Rp. 31,514,600

Keluaran

Tersedianya petugas kebersihan

Terpeliharanya kenyamanan

Tersedianya alat dan bahan

pembersih

2 orang

12 bulan

12 bulan

2 orang

12 bulan

12 bulan

Hasil Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan

12 bulan 12 bulan

d. Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50,000,000,- dan terealisasi

sebesar Rp.49,368,150,- atau 98.74 %, .Untuk lebih jelasnya dari uraian di

atas, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.10


Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan

Bahan

Rp. 50,000,000 Rp.

49,368,150

Keluaran Tersedianya alat tulis kantor 1654 satuan 1634 satuan

Hasil Terselenggaranya administrasi perkantoran

100 % 98,74 %

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


sebesar Rp.31,182,600,- atau 99.56 %, kegiatan ini ditujukan untuk

pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku

administrasi serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran

Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.11


Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 31,321,000 Rp.31,182,600

Keluaran Tersedianya Bahan cetakan

Penggandaan

27 jenis

1 paket

27 jenis

1 paket

Hasil Terselenggaranya administrasi perkantoran

100 % 99.56 %

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


sebesar Rp.9,992,300,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat

listrik dan peralatan penerangan bangunan kantor.


Tabel 4.12


Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 9,992,300 Rp. 9,992,300

Keluaran Tersedianya komponen Peralatan Listrik

14 jenis 14 jenis

Hasil Terciptanya kenyamanan kantor 100 % 100 %

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


sebesar Rp. 136,330,000,- atau 99,01%, yang digunakan untuk belanja

modal pengadaan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Rapat-rapat persiapan

- Pembentukan pejabat pengadaan barang

- Pembentukan pejabat pemeriksa barang

- Penerimaan dokumen pengadaan barang

- Proses pelaksanaan pengadaan barang

- Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang

Dari langkah-langkah tersebur di atas, maka hasil yang di capai

adalah pelaksanaan pengadaan barang yang akuntabel dan dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui

mekanisme pengadaan barang sesuai prosedur, maka diperoleh barang

yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.


Tabel 4.13


Target Realisasi


Keluaran

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor :

- Lemari Arsip Pintu Kaca - Lemari Arsip Pintu Ayun

- Lemari Arsip Pintu Setengah - Filing Kabinet

- Televisi

- Kulkas - Vacuum Cleaner

- Mesin Babat Rumput - Komputer/ PC

- Komputer Note Book

- Printer - Scaner

- UPS/Stabilizer - Infocus

- Layar Infocus - Mesin Tik

- Sound System

4 buah 5 buah

1 buah 9 buah

1 buah

2 buah 1 buah

1 buah 4 unit

1 unit

1 unit 1 unit

1 unit 1 unit

1 unit 1 buah

1 unit

17 jenis

4 buah 5 buah

1 buah 9 buah

1 buah

2 buah 1 buah

1 buah 4 unit

1 unit

1 unit 1 unit

1 unit 1 unit

1 unit 1 buah

1 unit

Hasil Meningkatnya Efektivitas Kerja 100 % 99,01%,

35

- Permasalahan :

Anggaran kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

sebelum perubahan atau Januari s/d September 2012 adalah sebesar

Rp.122,689,000,- dan terealisasi sebesar 114,180,000,-. Anggaran setelah

perubahan atau pada bulan Oktober 2012, bertambah sebesar

Rp.15,000,000 untuk pengadaan 1 unit sound system, yang diambil dari

kelebihan anggaran pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional. Jadi anggaran setelah perubahan menjadi Rp.137,689,000,-

dan terealisasi sebesar Rp.136,330,000,- dengan sisa anggaran sebesar

Rp.1,359,000,-.

- Penyelesaian masalah

Anggaran yang dicairkan dikembalikan dengan sisa anggaran

berada pada kas daerah.

h. Penyediaan peralatan rumah tangga


sebesar Rp.6,250,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk belanja

modal pengadaan peralatan dapur


Tabel 4.14


Target Realisasi


Rp. 6,250,000 Rp. 6,250,000

Keluaran

Tersedianya Perlengkapan

peralatan Rumah tangga : - Tabung Gas

- Kompor Gas - Lemari Makan

- Dispenser

- Rak Piring - Magicom

7 jenis

2 buah

2 buah 1 buah

2 buah

1 buah 1 buah

7 jenis

2 buah

2 buah 1 buah

3 buah

1 buah 1 buah

Hasil Meningkatkan pelayanan

rumah tangga perkantoran

100% 100%

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


sebesar Rp.13,680,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk

membiayai langganan surat kabar dan majalah, serta membeli buku-buku

perundangan-undangan dan buku ilmu pengetahuan lainnya.


Tabel 4.15


Target Realisasi


Rp.13,680,000 Rp.13,680,000

Keluaran

Tersedianya Surat Kabar/

majalah dan buku ilmu pengetahuan :

5 jenis surat kabar

harian selama satu tahun dan buku

pengetahuan

5 jenis surat kabar

harian selama satu tahun dan buku

pengetahuan

Hasil Meningkatkan pengetahuan karyawan dan karyawati

BPBD

100 % 100 %

j. Penyediaan makanan dan minuman


sebesar Rp.74,675,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai

makan dan minum harian pegawai, rapat, tamu serta makan dan minum

kegiatan.


Tabel 4.16


Target Realisasi


Rp. 74,675,000 Rp. 74,675,000

Keluaran

Tersedianya : - Makan dan minum harian piket

bencana

- Makan dan minum harian pegawai non PNS

- Makan dan minum harian rapat - Makan dan minum tamu

1080 HOK

864 HOK

2040 HOK 897 HOK

1080 HOK

864 HOK

2040 HOK 897 HOK

Hasil Meningkatkan kinerja karyawan/ti

BPBD dan pelayanan tamu

100 % 100 %

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar derah


sebesar Rp. 206,653,000,- atau 99,98 %, kegiatan ini diperuntukan untuk

membiayai perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka rapat koordinasi ke

luar daerah, dengan sisa anggaran sebesar Rp.32,000,- dan telah disetor ke

kas daerah.


Tabel 4.17


Target Realisasi


Keluaran Terlaksananya rapat koordinasi :

1. Tingkat regional

37

- Sekretaris Daerah

- Eselon II/ Anggota DPRD

- Eselon III

- Golongan IV

- Golongan III

- Golongan II

5 HOK

6 HOK 20 HOK

31 HOK 16 HOK

1 HOK

5 HOK

6 HOK 20 HOK

31 HOK 16 HOK

1 HOK

Hasil

Terlaksananya rapat koordinasi/

konsultasi di tingkat Propinsi, regional dan nasional

100 % 99,98 %

l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah



makan dan minum harian pegawai, rapat, tamu serta makan dan minum

kegiatan.


Tabel 4.18


Target Realisasi


Keluaran

Tersedianya biaya perjalanan dinas

ke dalam daerah :

- Golongan IV

- Golongan III

- Golongan II

58 HOK

150 HOK

80 HOK

58 HOK

150 HOK

80 HOK

Hasil Terlaksananya rapat koordinasi/

konsultasi di dalam daerah

100 % 100 %

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional

Kegiatan ini sebelum perubahan dianggarakan sebesar Rp. 464,000,000,-.

Setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 449,000,000,- dengan realisasi

sebesar Rp.437,260,000,- atau 97,36%, dengan sisa anggaran

Rp.11,740,000. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja modal

pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan langkah-langkah sebagai

berikut :








Tabel 4.19


Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan

Bahan

Rp. 449,000,000 Rp. 437,860,000

Keluaran

Tersedianya Sarana dan

Prasarana Aparatur

- alat-alat angkutan darat

bermotor pick up

- alat-alat angkutan darat

bermotor sepeda motor

1 unit

3 unit

1 unit

3 unit

Hasil

Terciptanya Kelancaran dan

kenyamanan kerja Aparatur

melalui penyediaan kendaraan

dinas

100 % 97,36 %

b. Pengadaan meubelair

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 98,388,000,- dan terealisasi sebesar

Rp.97,145,000,- atau 98.74 %, kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal

pengadaan barang dan jasa dengan langkah-langkah sebagai berikut :







Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :

Tabel 4.20


Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp.98,388,00

0

Rp. 97,145,000

Keluaran

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur :

- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

Setengah Biro

- Belanja Modal Pengadaan kursi kerja

- Belanja Modal Pengadaan kursi rapat

- Belanja Modal Pengadaan sofa

- Belanja Modal Pengadaan Rak Buku

- Belanja Modal Rak TV

- Belanja Meja Komputer

- Belanja Meja Telepon

- Belanja Modal Meja Tamu

8

10

30 5

7 2

4 1

1

8

10

30 5

6 2

4 1

1

Hasil Tersedianya sarana prsarana kantor 100 % 98,74 %

c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

39


sebesar Rp.93,800,000,- atau 100 %, kegiatan ini untuk membiayai

pemeliharaan halaman dan taman kantor, juga untuk perbaikan atap gedung

dan genting yang rusak.


Tabel 4.21


Target Realisasi


Keluaran Terpeliharanya secara rutin dan berkala gedung dan lingkungan kantor

12 Bulan

12 Bulan

Hasil Terciptanya lingkungan kantor yang rapi

dan nyaman dalam bekerja

100 % 100 %

d. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional


sebesar Rp. 185,885,000,- atau 98,01%. Pelaksanaan kegiatan ini untuk

adalah biayai pemeliharaan kendaraan dinas opersional sebanyak 4 (empat)

unit kendaraan roda empat, belanja service, serta belanja eksploitasi

kendaraan opersional.


Tabel 4.22


Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp.

189,665,000

Rp.

185,885,000

Keluaran Terlaksananya pemeliharaan kendaraan

roda 4 (empat)

4 unit

4 unit

Hasil Terpeliharanya kendaraan operasional kantor

100 % 98,01 %

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu


sebesar Rp. 14,822,500,- atau 87%. Pelaksanaan kegiatan ini berupa

pengadaan pakaian olah raga bagi karyawan/ ti Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bandung.


Tabel 4.23


Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp.

14,875,000

Rp.

14,822,500

Keluaran Tersedianya pakaian beserta sepatu olah

raga

35 stel

35 stel

Hasil Terciptanya kenyamanan kerja Aparatur 100 % 99,05 %

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun


sebesar Rp.17,660,000,- atau 100%, dengan produk yang dihasilkan berupa :

(a) laporan keuangan akhir tahun yang terdiri dari :

1) Laporan keuangan bulanan

2) Laporan keuangan triwulan

3) Laporan keuangan semesteran

4) Laporan keuangan tahunan

5) Laporan realisasi anggaran (LRA)

(b) buku laporan :

1) Buku laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2012

2) Buku laporan Tahunan BPBD (LAPTAH) tahun 2012

3) Buku Rencana kinerja (RENJA) BPBD tahun 2013,

Kegiatan ini dilakukan dengan langkah-langkah aktivitas sebagai berikut :

1) Pembuatan surat ke tiap bidang

2) Rapat –rapat persiapan & penentuan jadwal

3) Pembentukan Tim

4) Pembuatan surat tugas

5) Penyusunan draft laporan dan buku laporan oleh masing-masing tim

6) Pembagian draft ke tiap bidang untuk dikoreksi

7) Penyusunan draft hasil koreksi

8) Finalisasi draft

9) Penandatanganan

10) Pencetakan produk laporan

11) Penyampaian produk

12) Rekonsiliasi

13) Evaluasi


Tabel 4.24


Target Realisasi


Keluaran

Tersusunnya laporan :

1) Keuangan akhir tahun 2) LAKIP

3) LAPTAH

4) RENJA

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Hasil

Terinformasikannya laporan capaian

kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja

100 % 100 %

41

4.2.2. Program dan Kegiatan Prioritas Tiap Bidang

1. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

dianggarkan sebesar Rp. 825,000,000 yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

dengan anggaaran sebesar Rp.525,000,000,- .

b) Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat

Pengungsian dengan anggaran sebesar Rp. 300,000,000,-

a. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam


sebesar Rp.524,549,800,- atau 99,91 %, dengan sisa anggaran Rp.450.200,-

kegiatan ini ditujukan untuk membiayai beberapa kegiatan dengan langkah-

langkah sebagai berikut :


- Pembentukan tim & panitia

- Penyusunan agenda

- Belanja modal pengadaan alat-alat kelengkapan pelatihan :

Rapat-rapat persiapan

Pembentukan pejabat pengadaan barang

Pembentukan pejabat pemeriksa barang

Penerimaan dokumen pengadaan barang

Proses pelaksanaan pengadaan barang

Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang

- Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan pendidikan TRC dan UCS

Seksi Kesiapsiagaan

Mengadakan pembentukan dan pelatihan Tim Reaksi Cepat

(TRC) sebanyak I (satu) angkatan dan Unit Cegah Siaga (UCS)

sebanyak 4 (empat) angkatan.

Tim TRC berasal dari unsur pemerintahan

Tim UCS beranggotakan :

Angkatan I : Masyarakat umum

Angkatan II : Masyarakat dan Mahasiswa

Angkatan III : Masyarakat dan LSM

Angkatan IV : Siswa/ i Pramuka tingkat SMU


Tabel 4.25


Target Realisasi


Keluaran

Terlaksananya Penyelenggaraan

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana serta terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC)

dan Unit Cegah Siaga (UCS)

Terbentuknya

TRC pada setiap

Kecamatan. Terbentuknya

UCS pada setiap

1 Angkatan

4 Angkatan

Penanggulangan Bencana di

Kabupaten Bandung. Terlaksanya

Kecamatan

Hasil

Terbentukanya Tim Reaksi cepat

(TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) penanggulangan bencana tingkat

Kabupaten Bandung.

Terselenggaranya koordinasi

pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan di Kabupaten

Bandung

100 % 100 %

- Permasalahan

Anggaran kegiatan ini sebelum perubahan adalah sebesar

Rp.175,000,000,- dan habis pada bulan Oktober 2012. Kemudian setelah

perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.525,000,000,-, dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 524,549,800,- dan sisa sebesar Rp.450,200,-. Karena

untuk menghadapi bencana yang terjadi maka pada anggaran perubahan

dengan tambahan sebesar Rp.350,000,000,-, kegiatan yang dilaksanakan

adalah :

1) Pembentukan dan pelatihan Unit Cegah Siaga (UCS) yang mandiri

dalam penanggulangan bencana sebanyak 2 (dua) angkatan.

2) Apel siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Serta Gladi

Posko Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Bandung.


Anggaran yang dicairkan dikembalikan dengan sisa anggaran berada

pada kas daerah yaitu sebesar Rp.450,200,-.

b. Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat Pengungsian


sebesar Rp.298,921,200,- atau 99,4 %, kegiatan ini ditujukan untuk

membiayai pembelian logistik dan obat-obatan diantaranya :

1) Belanja barang pakai habis

2) Belanja bahan material

3) Belanja pakaian kerja

4) Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel

5) Belanja modal pengadaan gergaji mesin

Dari kegiatan ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- Belanja barang pakai habis, bahan material dan pakaian kerja.

- Untuk belanja pengadaan :

Rapat-rapat persiapan

Pembentukan pejabat pengadaan barang

Pembentukan pejabat pemeriksa barang

Penerimaan dokumen pengadaan barang

Proses pelaksanaan pengadaan barang

43

Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang


Tabel 4.26


Target Realisasi


Keluaran

Mempercepat penangulangan bencana dengan tersedianya logistik dan obat-

obatan bagi korban bencana di pengungsian :

1) Belanja barang pakai habis

2) Belanja bahan material 3) Belanja pakaian kerja

4) Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel

5) Belanja modal pengadaan gergaji mesin

300 Paket

3286 satuan 398 buah

1 unit

1 unit

300 Paket

3200 satuan 398 buah

1 unit

1 unit

Hasil

Menurunnya jumlah korban bencana

dan terpenuhinya kebutuhan logistik untuk korban bencana

100 % 89,8 %

2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana


sebesar Rp.475,000,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk

membiayai pelaksanaan 2 (dua) bidang, yaitu :

a) Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dianggarkan sebesar

Rp.250,006,000,- untuk rapat koordinasi dan perjalanan dinas rehabilitasi

rekonstruksi bencana antar SKPD dengan wilayah, Provinsi dan tingkat

pusat, sehingga tersusun bahan/dokumen/data rehabilitasi dan


b) Bidang Kedaruratan dan Logistik dengan anggaran sebesar

Rp.224,994,000,- untuk membiayai rapat koordinasi dan perjalanan dinas

tanggap darurat bencana serta terlaksananya penanganan bencana

secara cepat dan tepat.


Tabel 4.27


Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu

Rp. 475,000,000 Rp. 475,000,000

Keluaran

Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan

dan pelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana dan Rehab Rekon

Pasca Bencana, Baik Tingkat Kabupaten (antar SKPD dan

Wilayah),tingkat Provinsi, maupun Tingkat Pusat.

Hasil

Terbentuknya kelompok penilai

kerusakan dan kerugian akibat bencana

Tersedianya bahan/dokumen/data

untuk pelaksanaan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Bandung

Terselenggaranya penanganan

Tanggap Darurat Bencana secara cepat dan tepat

untuk mengurangi jatuhnya korban

jiwa

1 kelompok

1 dokumen per

kejadian bencana

100 %

1 kelompok

1 dokumen per

kejadian bencana

100 %

3. Program Perencanaan Pembagunan Daerah Rawan Bencana

a. Pemetaan Kawasan Rawan Bencana



beberapa agenda, diantaranya yaitu :

Pengeplotan peta lokasi rawan bencana

Koordinasi mitigasi dengan SKPD terkait

Mitigasi bencana di daerah tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten

Bandung.

Membuat sketsa peta dan menyusun peta lokasi rawan bencana.

Melakukan identifikasi, kajian dan pemantauan daerah yang berisiko

bencana.

Penyebarluasan informasi peta daerah rawan bencana.

Sosialisasi penyebab dan pencegahan bencana dan memberikan himbauan

kewaspadaan dalam menghadapi bencana.


Tabel 4.28


Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan

waktu

Rp. 135,000,000 Rp. 135,000,000

Keluaran

Terlaksananya penyusunan mitigasi

bencana di Kabupaten Bandung

267 desa dan 9

kelurahan di Kabupaten

Bandung

267 desa dan 9

kelurahan di Kabupaten

Bandung

Hasil

Tersusunnya Mitigasi penanggulangan bencana sebagai upaya dalam

pengurangan resiko bencana, dalam

bentuk dokumen mitigasi dan peta.

100 % 100%

45

4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

a. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-

Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-

Undangan Daerah.

Kegiatan ini sebelum perubahan dianggarkan sebesar

Rp.215,000,000,- terealisasi sebesar Rp.204,838,000,- pada bulan Oktober

2013 dengan sisa anggaran Rp.10,162,000,- . Kemudian pada APBD perubahan

anggaran bertambah Rp.150,000,000,- . Jadi anggaran yang tersedia sebesar

Rp.160,162,000,-.

Jadi setelah APBD perubahan anggaran menjadi Rp. 365,000,000,- dan

terealisasi sebesar Rp.358,706,250,- dengan sisa anggaran Rp.6,293,750 atau

98,28 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai beberapa agenda,

diantaranya yaitu :

Rapat-rapat persiapan dan penyusunan agenda

Rapat pembentukan panitia

Workshop lokakarya penyusunan draft raperda penanggulangan bencana di

Kabupaten Bandung

Proses penyusunan draft dan pencetakan

Rapat pembahasan draft dengan komisi DPRD

Revisi dan penyusunan dengan Bagian Hukum Setda

Rapat lanjutan dengan komisi DPRD

Pengesahan Perda Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung

Belanja barang dan jasa untuk agenda Sosialisasi Perda Penanggulangan

Bencana Di Kabupaten Bandung :






Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung


Tabel 4.29


Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu

Rp. 365,000,000 Rp. 358,706,250

Keluaran

- Tersusunnya dokumen kajian

akademis sebagai landasan/pedoman dalam

penyusunan draft RAPERDA Penanggulan Bencana di Kabupaten

Bandung - Terlaksananya sosialisasi perda

penanggulangan bencana di

Kabupaten Bandung

1 dokumen

100%

1 dokumen

100%

Hasil Tersedianya dokumen kajian

akademis penyusunan draft Raperda

100 % 98,28 %

Penanggulangan Bencana di

kabupaten Bandung, Tersosialisasinya Perda

Penanggulangan Bencana

- Permasalahan

Anggaran yang tersedia sebelum perubahan adalah sebesar

Rp.215,000,000,- yang terealisasi sebesar Rp. 204,838,000,- dengan sisa

anggaran Rp.10,162,000 pada bulan April 2012 untuk kegiatan Workshop

RAPERDA Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung. Setelah

perubahan anggaran bertambah Rp.150,000,000,- menjadi sebesar

Rp.365,000,000,- pada bulan Nopember 2012 dengan realisasi Sub.kegiatan

sosialisasi perda penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung sebesar

Rp.153,868 ,250,- karena dipandang perlu di sosialisasikan, mengenai

Peraturan Daerah penangulangan Bencana yang telah disusun dan disahkan.

Dari total anggaran setelah perubahan, sisa anggaran yang tersedia adalah

sebesar Rp.6,293,750,-


Dari anggaran Rp.365,000,000,- terealisasikan sebesar

Rp.358,706,250 dengan sisa anggaran Rp.6,293,750,- yang dikembalikan

pada kas daerah Kabupaten Bandung.

2. SUMBER DANA ON CALL TANGGAP DARURAT BENCANA (BELANJA

TIDAK TERDUGA) DARI APBD KABUPATEN BANDUNG :

A. Biaya tidak terduga untuk tanggap darurat bencana kebakaran di Maruyung

Kejadian bencana kebakaran ini mendapat anggaran sebesar

Rp.61,413,000,- yang digunakan untuk belanja bahan baku dumlap (dapur

umum lapangan) bagi korban di pengungsian, membuka posko lapangan,

menyalurkan logistik .


Tabel 4.30


Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan

waktu

Rp. 61,413,000 Rp. 61,413,000

Keluaran Terlaksananya upaya tanggap darurat

melalui penyediaan dumlap.

100% 100%

Hasil Terpenuhinya kebutuhan makanan dan

bantuan logistik bagi korban.

100% 100%

47

B. Biaya tidak terduga untuk tanggap darurat bencana kekeringan

Kejadian bencana kekeringan mendapat anggaran on call sebesar

Rp.117,974,400,-, yang digunakan untuk membiayai mobilisasi air bersih ke

wilayah kekeringan, demobilisasi, belanja langsung untuk honorarium personil

tanggap darurat kekeringan, visibilitas dan belanja ATK pendukung selama

masa tanggap darurat yaitu 7 (tujuh) hari.


Tabel 4.31


kuantitas kebutuhan Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM,

Bahan dan waktu

Rp.117,974,400

Keluaran

Tersedianya mobilisasi

bahan bakar minyak :

Truk

Quick responder Strada Triton

Toyota Hilux

Toyota Kijang

Minyak Pelumas untuk

kendaraan

Pembelian Tandon Air

Selang Hydrant

Selang Hydrant

Kran Air

3 unit

1 unit

1 unit

1 unit

3 unit

19 buah

1 buah

1 buah

19 buah

23 liter

20 liter

20 liter

20 liter

7 liter

5000 Liter

2.5" x 20

M

2.5" x 30

M

2.5 "

724,500

630,000

1,372,000

1,372,000

3,441,900

86,735,000

2,250,000

3,375,000

1,425,000

Personil

Visibilitas

Demobilisasi

Alat Tulis Kantor

27 orang

4 buah

spanduk

Pemeliharaa

n 3 unit

truk dan

upah supir

27 orang 9,450,000

1,600,000

3,150,000

1,000,000

Hasil Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk tanggap darurat

kekeringan di wilayah kekeringan

100%

C. Biaya tidak terduga untuk tanggap darurat bencana banjir & longsor

Kejadian banjir dan longsor yang terjadi pada November 2012

mendapat anggaran sebesar Rp.381,168,500,- yang digunakan untuk

membiayai mobilisasi belanja bahan bakar minyak, operasional dapur umum

lapangan, sewa alat berat dan uang lelah personil tanggap darurat banjir dan

longsor yang terjadi selama 7 (tujuh) hari yaitu tanggal 19-25 November

2012.


Tabel 4.32


kuantitas kebutuhan Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM,

Bahan dan waktu

Rp 381,168,500

Keluaran

Tersedianya mobilisasi

bahan bakar minyak :

Solar Truk DUMLAP

Solar kendaraan roda 4

Pertamax kendaraan roda 4

Mobilisasi air bersih

Solar kendaraan exsavator

Bbm premium genset

2 unit

10 unit

5 unit

2unit

3 unit

2 unit

25 liter

25 liter

25 liter

25 liter

45 liter

7 Liter

1,575,000

7,875,000

8,575,000

1,575,000

4,252,500

441,000

Personil

Sewa alat berat

Opersional Dumlap,

belanja bahan baku

kegiatan :

1.Makanan pokok

pengungsi dan relawan

2. Air mineral

3. Gas elpiji 12 Kg

253 orang

3 unit

2 x 1

75 dus

8 tabung

253 orang

20 jam

3500 orang

89,600,000

10,200,000

245,000,000

7,875,000

4,200,000

Hasil

Terpenuhinya kebutuhan

dasar korban untuk

tanggap darurat banjir dan

longsor.

100%

Jumlah Total sumber dana on call tanggap darurat bencana dari APBD

Kabupaten Bandung pada tahun 2012 adalah :

BTT untuk tanggap darurat bencana kebakaran sebesar Rp. 61,413,000,-

BTT untuk tanggap darurat bencana kekeringan sebesar Rp. 117,974,400,-

BTT untuk tanggap darurat bencana banjir & longsor sebesar Rp.381,168,500,-

Jumlah Rp. 560,555,900,-

49

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Laporan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Bandung di susun berdasarkan hasil Analisa program kegiatan yang

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan RENSTRA BPBD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015,

maka pada tahun 2012 BPBD telah melaksanakan program dan kegiatan

sebanyak 4 Program untuk 18 Kegiatan pada Belanja Langsung Urusan SKPD

dan 4 Progran untuk 5 Kegiatan pada Belanja Langsung Urusan Wajib dan

Pilihan dengan total anggaran sebesar Rp. 5,038,711,150, adapun sebagai

perinciannya sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung, berupa belanja pegawai sebelum perubahan

anggaran sebesar Rp. 1,616,028,000,- dan setelah perubahan anggaran

sebesar Rp.1.737.551.250,- karena penambahan karyawan pada kantor BPBD

Kabupaten Bandung dengan realisasi Rp. 1,705,492,349 atau 98,15%.

2. Belanja Langsung urusan program yang terdiri dari 8 Program 23 Kegiatan

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3,301,159,900,- dan terealisasi sebesar

Rp.3,269,791,511,- atau 99,05 %.

Melihat pada realisasi anggaran pada tahun 2012, BPBD

Kabupaten Bandung memiliki akuntabilitas keuangan yang sangat baik yang

akan berdampak pada hasil kegiatan yang dilaksanakan.

Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat capaian kinerja

program/kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. Permasalahan

yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan

program/kegiatan tahun 2012 menjadi masukan bagi Badan Penanggulangan

bencana Daerah (BPBD) untuk tahun selanjutnya.

5.2. Saran

1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka sinergitas

perencanaan program dan kegiatan guna mengurangi kerentanan terjadi

bencana di wilayah Kabupaten Bandung.

2. koordinasi di bidang tanggap darurat, pencegahan, mitigasi, , kesiapsiagaan,

tanggap darurat penanggulangan bencana,. rehabilitasi dan rekonstruksi

penanggulangan bencana dengan unit kerja/ instansi/lembaga lain.

3. Menerapkan system pengesahan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan

amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perlu meningkatkan kapasitas SDM aparatur BPBD dalam melaksanakan

tugas– tugas kebencanaan, secara cepat, tepat, tegas dan ikhlas. Upaya yang

digunakan dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan dan upaya lain

yang menunjang peningkatan kinerja aparatur BPBD.

5. Menerapkan system reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan

mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja

yang dilaksanakan.

Demikian penyusunan Laporan Tahunan kami buat dimaksudkan

untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggung

jawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu

meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara

efektif dan efisien.

Documents

BAB I PENDAHULUAN. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah. b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara