BAB I PENDAHULUAN - ppid.wonogirikab.go.id fileKasubid Pengadaan dan ... Sebagaimana peraturan Bupati Wonogiri Nomor ... Pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan

LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 1

BAB IPENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri No. 38 Tahun

2016, terdiri dari :

Kepala

Sekretariat Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Bidang Mutasi dan Pengembangan

Aparatur Sub Bidang Mutasi Aparatur

Sub Bidang Pengembangan

Aparatur

Bidang Pengadaan Pemberhentian

dan Informasi Aparatur Sub Bidang Pengadaan dan

Pemberhentian

Sub Bidang Data dan

Informasi Aparatur

Bidang Administrasi dan

Pembinaan Aparatur Sub Bidang Administrasi

Aparatur

Sub Bidang Pembinaan

Aparatur

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sub Bidang Penjenjangan dan

Uji Kompetensi

Sub Bidang Non

Penjenjangan

Gambar Struktur Organisasi sebagaimana pada gambar 1.1 dibawah ini :


Gambar 1.1STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA

SEKRETARIS

KasubagPerencanaan

Kasubag Umum dankepegawaian

Kasubag Keuangan

KABID PENDIDIKANDAN PELATIHAN

Kasubid Penjenjangandan Uji Kompetensi

Kasubid NonPenjenjangan

KABID ADM. & DANPEMBINAANAPARATUR

Kasubid AdministrasiAparatur

Kasubid PembinaanAparatur

KABID PENGADAANPEMBERHENTIANDAN INFORMASI

APARATUR

Kasubid Pengadaandan Pemberhentian

Kasubid Data danInformasi Aparatur

KABID MUTASI DANPENGEMBANGAN

APARATUR

Kasubid MutasiAparatur

KasubidPengembangan

Aparatur

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL


2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagaimana peraturan Bupati Wonogiri Nomor 74 Tahun 2016, Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri memiliki tugas pokok dan fungsi

sebagai berikut :

TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian dan

bidang pendidikan dan pelatihan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan bidang pendidikan

dan pelatihan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan bidang

pendidikan dan pelatihan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;

5. Pelaksanaan fungsi kesekratariatan badan; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Sebagaimana Peraturan Bupati tersebut di atas, Kepala Badan

memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Wonogiri. Kepala Badan membawahi Sekretariat, Bidang

Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Aparatur, Bidang Mutasi dan


Pengembangan Aparatur, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang

Administrasi dan Pembinaan Aparatur, dan kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi

pelaksaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang

perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaaian di lingkungan

badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, sekretariat mempunyai

fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan,

anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Badan;

2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,

hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di

lingkungan Badan;

3. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana

di lingkungan Badan;

4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di

lingkungan Badan;

5. Pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan

barang/ jasa di lingkungan Badan;

6. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP) di lingkungan Badan;

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas

dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang mutasi pegawai dan

pengembangan pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang

Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang mutasi

pegawai dan pengembangan pegawai;

2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang

mutasi pegawai dan pengembangan pegawai;

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

fungsi penunjang bidang mutasi pegawai dan pengembangan pegawai;

4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang mutasi pegawai

dan pengembangan pegawai; dan


tugas dan fungsinya.

Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Aparatur

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis,

penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang

pengadaan dan pemberhentian pegawai dan bidang data dan informasi

kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang

Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Aparatur mempunyai fungsi :


1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pengadaan

dan pemberhentian pegawai dan bidang data dan informasi kepegawaian;


pengadaan dan pemberhentian pegawai dan bidang data dan informasi

kepegawaian;


fungsi penunjang bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai dan

bidang data dan informasi kepegawaian;

4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang pengadaan dan

pemberhentian pegawai dan bidang data dan informasi kepegawaian; dan



Bidang Administrasi dan Pembinaan Aparatur mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dokumen

teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi

penunjang, pembinaan teknis bidang administrasi pegawai dan pembinaan

pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang Administrasi dan

Pembinaan Aparatur mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang

administrasi dan pembinaan pegawai;


administrasi dan pembinaan pegawai;


fungsi penunjang bidang administrasi dan pembinaan pegawai;


4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang administrasi dan

pembinaan pegawai;



Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang,

pembinaan teknis bidang pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan

tugas pokok tersebut, bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pendidikan

dan pelatihan pegawai;


pendidikan dan pelatihan pegawai;


fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan pegawai;

4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang pendidikan dan

pelatihan pegawai; dan



Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.


3. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja di BKD Kabupaten

Wonogiri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) berjumlah 50 orang dimana

Pejabat Fungsional Umum sebanyak 25 orang Fungsional Tertentu sebanyak

8 orang, Eselon IVA sebanyak 11 Orang, Eselon IIIA sebanyak 1 Orang,

Eselon IIIB sebanyak 4 orang dan Eselon IIB sebanyak 1 orang. Secara rinci

dapat dilihat pada gambar 1.2 tersebut dibawah.

Gambar 1.2

GRAFIK DATA PNS BKD KAB. WONOGIRIBERDASARKAN JABATAN TAHUN 2018

Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan untuk pasca sarjana ( S2 )

sebanyak 13 orang, Sarjana ( S1 ) sebanyak 13 orang, DIV sebanyak 2

orang, D III sebanyak 8 orang, DI sebanyak 2, SLTA sebanyak 11 orang.

Lebih lengkapnya dapat dilihat sebagaimana gambar 1.3 berikut :


Gambar 1.3

GRAFIK DATA PNS BKD KAB. WONOGIRIBERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2018

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri, antara lain sebagai berikut :

a. Tanah perkantoran seluas 900 m² yang di atasnya dibangun gedung

kantor dengan luas lantai 792 m² yang terdiri dari Ruang Kerja Pimpinan,

Ruang Kerja Bidang dan sekretariat sebanyak 6 ruang, Ruang Pertemuan

2 ruang.

b. Kendaraan roda empat sebanyak 5 unit dan kendaraan roda dua

sebanyak 8 unit.

c. Komputer sebanyak 33 unit, printer sebanyak 45 unit dan mesin ketik

sebanyak 5 buah, Lap Top sebanyak 54 Unit.


d. OHP dan perangkatnya sebanyak 2 unit, Warless Amplifier sebanyak 4

buah dan Warless mik jepit sebanyak 4 buah.

e. LCD Proyektor sebanyak 8 unit, Kamera digital 2 unit, Papan tulis

elektronik 2 buah.

f. Peralatan lainnya berupa meja, kursi, White Board, AC, mesin Rezograp,

dan lain-lainnya sebagai pendukung pelaksanaan kerja.

B. ASPEK STRATEGIK BKD KABUPATEN WONOGIRI.

Aspek strategik yang berpengaruh dalam menentukan keberhasilan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan visi dan

misinya adalah :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

2. Tersedianya sumberdaya manusia aparatur yang memadai.

3. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang diarahkan

pada terwujudnya data dan informasi kepegawaian yang dapat dijadikan

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (cepat, tepat, dan akurat setiap

saat).

4. Pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Sistem manajemen

kepegawaian yang diarahkan pada terwujudnya pembinaan PNS berbasis

kompetensi.

5. Peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan administrasi kepegawaian yang

diarahkan pada terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian.

6. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian di

daerah yang diarahkan pada penegakan peraturan perundang-undangan


kepegawaian guna mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan

yang baik (good governance).

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Permasalahan utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri

yang harus diselesaikan dalam melaksanakan manajemen kepagawaian di

Kabupaten Wonogiri antara lain sebagai berikut :

a. Dengan adanya batasan-batasan dari Pemerintah Pusat terkait pengadaan

CPNS di Daerah, serta semakin tingginya PNS yang pensiun di Kabupaten

Wonogiri, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

di masing-masing OPD, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya didalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Belum sepenuhnya kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki suatu

jabatan telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

c. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi Aparatur

agar berkemampuan sesuai dengan standar kompetensi jabatan sangat

diperlukan. Hal ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Akan tetapi

didalam pelaksanaannya masih banyak kendala diantaranya adalah

minimnya anggaran yang dialokasikan. Sehingga pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan belum bisa dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh

kepada setiap pegawai.

d. Kurang dipahaminya peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian

oleh para PNS, hal ini diindikasikan masih banyaknya pelanggaran aturan

kepegawaian yag terjadi.


e. Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-

masing unit kerja.

f. Belum dilaksanakannya analisis jabatan di masing-masing unit kerja sehingga

mengakibatkan perencanaan kebutuhan PNS belum optimal.

g. Untuk meningkatkan pelayan informasi kepegawaian kepada publik dengan

cepat dan akurat diperlukan pengembangan electronic government (e-Gov)

secara baik. BKD Kab. Wonogiri dalam pengelolaan manajemen

kepegawaian telah diupayakan pengembangan “Sistem Informasi

Kepegawaian” yang dapat diakses oleh semua SKPD antara lain website dan

SIMPEG Online, namun seiring dengan perubahan ketentuan, akses SIMPEG

belum competable, sehingga informasi yang dihasilkan belum bisa memenuhi

semua kebutuhan yang diperlukan. Selain itu keterbatasan SDM yang ada di

OPD juga menyebabkan SIMPEG kurang efektif.


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan

dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-

banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha

melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasil melalui umpan balik yang

terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis instansi pemerintah Sebagai

Lembaga Teknis yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah merupakan

integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar

mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global

serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Sebagai lembaga teknis yang menyelenggarakan kewenangan pemerintah

Kabupaten Wonogiri dalam bidang Manajemen Kepegawaian Daerah, Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai Rencana Strategis yang

telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri.

Rencana Srtategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016 – 2021 dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis

Badan Kepegawaian Daerah yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran, serta

cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

Didalam perjalanan waktu Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Wonogiri periode 2016-2021 dilakukan review / perubahan seiring


dengan adanya perubahan peraturan maupun demi penyempurnaan hasil

pembangunan yang lebih baik. Perubahan-perubahan ini terjadi mulai dari visi, misi,

tujuan, sasaran, sampai pada program dan kegiatan. Sehingga dalam LkjIP ini akan

ada perbedaan indikator dalam sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018 jika

dibandingkan dengan tahun 2017. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2018

akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja ( Performance Plan ) 2018.

A. RENCANA STRATEGIK ORGANISASI.

Sejalan dengan pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagian fungsi manajemen Pegawai Negeri Sipil telah

menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Dengan

pelimpahan kewenangan manajemen kepegawaian ini diharapkan daerah

mampu menata sumber daya manusia sebagai pendukung pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

keuangan yang dimilikinya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung

akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian

Daerah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban perencanaan strategis

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Badan

Kepegawaian Daerah. Perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah

merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lain agar

mampu menjawab permasalahan pengelolaan manajemen kepegawaian.


1. VISI.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana

instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis,

antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, oleh instansi pemerintah.

Dengan mengacu pada batasan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Kabupaten Wonogiri menetapkan visi sebagai berikut :

“TERDEPAN DALAM MEWUJUDKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL

NEGARA KABUPATEN WONOGIRI YANG PROFESIONAL.”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

BKD sebagai motor penggerak pertama dalam mewujudkan Pegawai ASN

yang profesional. Pegawai ASN yang profesional adalah : seorang pegawai

yang memiliki kemampuan (skill) yang benar-benar ahli di bidangnya, memiliki

ilmu atau berwawasan mengenai bidang tugasnya, dan melaksanakan tugas

dengan penuh tanggung jawab dengan mendasarkan pada norma dan etika

yang diterapkan di dalam bidang tugasnya.

2. MISI.

Untuk mewujudkan visi di atas Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Wonogiri menetapkan misi yaitu Meningkatkan kualitas SDM

Aparatur Kabupaten Wonogiri. Kenapa diambil misi ini, karena untuk

mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional sangat

diperlukan peningkatan kualitas SDM aparatur sebagai pemangku jabatan

didalam pelaksanaan tugas pemerintahan.


Untuk mewujudkan visi-visi di atas dilakukan dengan manajemen

kepegawaian yang baik. Manajemen kepegawaian diarahkan guna

mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang

berbasis kinerja, atau berbasis pada sistem merit. Sistem ini didukung oleh

perencanaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya

sistem remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, dan penilaian

berdasarkan prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika

dan etos kerja yang baik, serta perlindungan hukum untuk memacu pegawai

agar dapat berprestasi tinggi (profesional). Hal ini dilakukan dengan

memperhatikan perkembangan isu straegis lingkungan organisasi dan arah

kebijakan pembangunan daerah.

3. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, diharapkan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dapat secara tepat

menentukan program kegiatan untuk mewujudkan visi dan misinya untuk

kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber

daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis

ini diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dapat

mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Adapun tujuan

strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri adalah

Mewujudkan SDM Aparatur Kabupaten Wonogiri yang profesional dan

kompeten.


4. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (Tahunan, Semesteran,

Bulanan atau Triwulan).

Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang

telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil

yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016-2021, sebagaimana tertuang

dalam Renstra BKD Kabupaten wonogiri periode 2016-2021.

Badan Kepegawaian Daerah menetapkan sasaran dan indikator

sasaran beserta targetnya tahun 2018 sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Formula

1. Terwujud nya SDMAparatur KabupatenWonogiri yang profesionaldan kompeten

PersentaseKesesuaianPenempatan PNSdalam JabatanSesuai Kompetensidan Kualifikasi

94 % (Jumlah PNSyangpenempatannyasesuai dengankompetensi dankualifikasi dibagijumlah PNS)dikalikan 100%

Tingkat kinerjaaparatur

99,9 % (Jumlah PNSyang nilai SKPnya baik dibagijumlah PNS)dikalikan 100%

2. Meningkatnya kualitaspelayanan administrasikepegawaian

Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)

83,5 % Hasil survey


B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri menetapkan

beberapa indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Rencana

Strategis (Renstra) periode 2016-2021. Indikator Kinerja Utama ini merupakan

indikator yang secara langsung memberikan dampak dalam indikator sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri

periode 2016-2021.

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri tersebut tertuang sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Wonogiri Periode 2016-2021

NO SASARANFormulasiPerhitungan

: (Jumlah PNS yang penempatannya sesuai dengan kompetensi dankualifikasi dibagi jumlah PNS) dikalikan 100%

TipePerhitungan

: Non kumulatif

Sumber Data : Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur

FormulasiPerhitungan

: (Jumlah PNS yang nilai SKP nya baik dibagi jumlah PNS) dikalikan100%

TipePerhitungan

: Non kumulatif

Sumber Data : Bidang Administrasi dan Pembinaan Aparatur

FormulasiPerhitungan

: Hasil Survey

TipePerhitungan

: Non kumulatif

Sumber Data : Aplikasi IKM yang ada di Pusat Pelayanan BKD Kabupaten Wonogiri

Meningkatnya kualitaspelayanan administrasikepegawaian

2.

PENJELASAN

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Terwujudnya SDM AparaturKabupaten Wonogiri yangprofesional dan kompeten

1.

Tingkat kinerja aparatur

Persentase KesesuaianPenempatan PNS dalam JabatanSesuai Kompetensi dan Kualifikasi

INDIKATOR KINERJA


C. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Wonogiri merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri yang akan dilaksanakan melalui

berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 ditetapkan

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada

tingkat sasaran sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3RENCANA KERJA TAHUN 2018BKD KABUPATEN WONOGIRI

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target

1. Terwujud nya SDMAparatur KabupatenWonogiri yang profesionaldan kompeten

Persentase Kesesuaian PenempatanPNS dalam Jabatan SesuaiKompetensi dan Kualifikasi

94 %

Tingkat kinerja aparatur 99,9 %

2. Meningkatnya kualitaspelayanan administrasikepegawaian

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83,5 %

D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2018

Perjanjian kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Bupati Wonogiri beserta

program / kegiatan pendukung tahun 2018 adalah sebagaimana tabel 2.4

berikut :


Tabel 2.4PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

No SasaranStrategis

IndikatorSasaran Target Program

Pendukung No Kegiatan Anggaran AnggaranPerubahan

1. TerwujudnyaSDM AparaturKabupatenWonogiri yangprofesional dankompeten

ProsentaseKesesuaianPenempatanPNS dalamJabatan SesuaiKompetensidan Kualifikasi

93,50% ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur

1 Bantuan PendidikanMahasiswa TugasBelajar/Beasiswa

70.000.000 7.000.000

2 Pengiriman pesertadiklat Teknis dansejenisnya

285.000.000 285.000.000

3 Pengiriman DiklatFungsional dansejenisnya

75.000.000 75.000.000

4 Pengiriman PesertaDiklatpim Tk II, III,IV

153.000.000 153.000.000

5 PenyelenggaraanDiklat Pra Jabatan

555.000.000 555.000.000

6 Diklat TeknisPengembanganAgribisnis

300.000.000 300.000.000

7 Evaluasi danMonitoring DampakDiklat

15.000.000 15.000.000

8 Diklat TeknisBendaharaKeuangan Daerah

200.000.000 200.000.000

9. Diklat PenyusunanLKjIP

216.142.000 216.142.000

10.

Diklat PengelolaanAdministrasiKeuanganKelurahan

- 450.000.000

ProgramPembinaandanPengembangan Aparatur

11 Penetapan PNSdalam JabatanFungsional

55.000.000 55.000.000

12 PelaksanaanPelantikan PejabatStruktural/KepalaSekolah

110.000.000 150.000.000

13 Uji Kesehatan PNS 121.000.000 121.000.00014 Penyelenggaraan

Seleksi JabatanPimpinan TinggiSecara Terbuka

75.000.000 75.000.000

15 PengangkatanCalon PegawaiNegeri Sipil

50.000.000 43.500.000

16 PenyelenggaraanUji KompetensiPejabat Struktural

0 350.000.000


No SasaranStrategis



17 Seleksi PenerimaanCalon PNS

335.000.000 335.000.000

18 PenyusunanFormasi PNS

20.000.000 20.000.000

19 Pengelolaan FilePegawai NegeriSipil

10.000.000 10.000.000

20 PenyusunanBezzeting Pegawai

20.000.000 20.000.000

21 Sistem Informasidan PelayananKepegawaian

50.000.000 50.000.000


99,80% 22 ProsesPenangananKasus-kasusPelanggaranDisiplin PNS

25.000.000 25.000.000

23 PengambilanSumpah/Janji PNSdi KabupatenWonogiri

7.000.000 7.000.000

24 PelaksanaanOperasi Razia PNS

30.000.000 30.000.000

25 SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan

50.000.000 50.000.000

26 PengelolaanLHKPN

14.000.000 62.238.000

27 PembinaanPerkawinan danperceraian PNS

25.000.000 25.000.000

28 FasilitasiPenyelesaianAdministrasiPenilaian PrestasiKerja PNS

7.000.000 7.000.000

2. Meningkatnyakualitaspelayananadministrasikepegawaian

IndeksKepuasanMasyarakat(IKM)

83,00% ProgramPembinaandanPengembangan Aparatur

29 Penyelesaian SKKenaikan PangkatPNS

110.000.000 110.000.000

30 Penyelesaian SKPensiun

20.000.000 34.000.000

31 Penyelesaian SKPengangkatanCPNS menjadi PNS

7.500.000 0

32 Penyediaan JasaSurat Menyurat

1.000.000 1.000.000

33 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

100.000.000 100.000.000


No SasaranStrategis



34 Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapanKantor

2.500.000 2.500.000

35 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraanDinas/Operasional

6.000.000 4.500.000

36 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

25.000.000 25.000.000

37 Penyediaan AlatTulis Kantor

45.000.000 60.000.000

38 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

30.000.000 40.000.000

39 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

4.000.000 7.500.000

40 PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor

25.000.000 39.000.000

41 Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan

2.000.000 3.500.000

42 PenyediaanMakanan danMinuman

30.000.000 30.000.000

43 Rapat - rapatKoordinasi danKonsultasi Ke LuarDaerah

60.000.000 100.000.000

44 Rapat - rapatKoordinasi danKonsultasi DalamDaerah

2.500.000 2.500.000

45 Penyediaan JasaTenaga Kerja NonPegawai

126.000.000 109.656.000

46 Publikasi danInformasi

45.000.000 45.000.000

47 Pengadaanperlengkapangedung kantor

0 10.000.000

48 Pengadaanperalatan gedungkantor

0 15.000.000

49 Pemeliharaan 50.000.000 50.000.000


No SasaranStrategis



rutin/berkalagedung kantor

50 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas /operasional

70.000.000 70.000.000

51 Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor

5.000.000 5.000.000

52 Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor

30.000.000 30.000.000

53 Pemeliharaanrutin/berkalahalaman/ pagar/gapura/ taman

5.000.000 5.000.000

54 Bimbingan Teknis /Kursus Singkat /Pelatihan /Sosialiasi

30.000.000 65.000.000

55 Pembinaan danPelatihanPelayanan BidangKepegawaian

75.000.000 75.000.000

56 PenyusunanLaporanPengelolaan danPenatausahaanKeuangan

65.000.000 65.000.000

57 Penyusunan LKj IP 7.000.000 7.000.00058 Penyusunan

DokumenPerencanaan

30.000.000 30.000.000


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan

atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai

dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018, guna

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran,

LKjIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan

perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan

merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target

kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (performance

plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2018 target kinerja tersebut dibandingkan

dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Selisih

yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja

dimasa yang akan datang (performance improvement).


Dalam pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan

membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun

2018.

Realisasi% Pencapaian kinerja = x 100%

Rencana

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018, PERBANDINGAN DENGAN CAPAIANKINERJA 2017 DAN CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA

Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 antara Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Bupati Wonogiri, target

indikator kinerja sasaran tahun 2018, dan perbandingannya dengan capaian

kinerja tahun 2017, serta capaian terhadap akhir target RENSTRA,

sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

CAPAIAN KINERJA PADA MASING-MASING INDIKATOR SASARAN TANUN 2018

NOSASARAN

STRATEGIKINDIKATOR

KINERJA

2018 %KINERJA

2017

%REALISASIRENSTRATARGET REALISASI

%KINERJA

1. TerwujudnyaSDM AparaturKabupatenWonogiri yangprofesional dankompeten

PersentaseKesesuaianPenempatan PNSdalam JabatanSesuaiKompetensi danKualifikasi

94 % 91,60% 88,59% 88,59% 97,45%


99,9 % 99,77% 99,87% 100,13% 99,87%

2. Meningkatnyakualitaspelayananadministrasikepegawaian

Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)

83,50 % 83,62 % 100,15 % 102,69 % 100,15%

RATA-RATA 92,45% 91,67% 96,17% 104,88% 95,49%


C. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagaimana

tabel 3.2 diatas, secara rinci per indikator kinerja sasaran, dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Indikator 1 ( satu ) : Prosentase kesesuaian penempatan PNS dalam

jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari indikator 1, diperoleh

hasil capaian kinerjanya rata-rata 91,32%. Jika dibandingkan dengan capaian

tahun 2017, mengalami kenaikan. Ada beberapa faktor yang meningkatkan

peningkatan kinerja di dalam indikator ini, diantaranya adalah :

a. Regulasi Inpassing Jabatan Fungsional dari Kementerian PAN dan RB,

sehingga memberi kesempatan bagi PNS untuk menduduki jabatan

fungsional tertentu sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.

b. Diselenggarakannya Uji kompetensi bagi ASN, sehingga dapat dipetakan

kompetensi masing-masing PNS guna pemetaan dan pengembangan

kompetensinya.

c. Pengiriman PNS mengikuti diklat guna memenuhi celah kompetensi

sesuai kebutuhan masing-masing PNS.

d. Semakin terbatasnya jumlah pegawai yang ada di Kabupaten Wonogiri

akibat dari pensiun pegawai maupun moratorium pengadaan CPNS.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan

antara lain sebagai berikut :


a. Peningkatan kompetensi aparatur sehingga diharapkan setiap aparatur

bisa mengampu lebih dari satu tugas / pekerjaan.

b. Untuk mengatasi belum adana analisis jabatan ditingkat daerah, maka

digunakan aturan yang lebih tinggi dalam penataan pegawai walaupun

sifatnya masih umum / belum spesifik.

c. Penataan ulang bagi Aparatur yang penempatannya belum sesuai antara

spesifikasi jabatan dengan kualifikasi yang dimiliki.

Adapun realisasi capaian target Renstra, sampai dengan tahun

2018 pada indikator pertama, telah mencapai 97,45 %. Hal ini berarti target

renstra yang telah ditetapkan belum terpenuhi. Untuk lebih jelasnya capaian

kinerja indikator-1 dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini :

Gambar 3.1GRAFIK CAPAIAN KINERJA INDIKATOR 1


2. Indikator 2 ( dua ) : Tingkat Kinerja Aparatur.

Pencapaian kinerja pada indikator Tingkat Kinerja Aparatur pada

Tahun 2018 adalah 99,87 % mengalami penurunan sebesar 0,26 % dari

Tahun 2017 sebesar 100,13 %. Penurunan kinerja ini dimungkinkan oleh

karena hal-hal :

a. Masih terjadi keterlambatan dalam pelaporan kinerja dari masing-masing

OPD ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, sehingga

mengakibatkan analisis data terlambat dilakukan.

b. Belum semua OPD memahami teknis dan cara penilaian kinerja bagi

Aparatur di OPDnya.


antara lain sebagai berikut :

a. Pelaporan kinerja dari masing-masing OPD dilakukan secara on line

sehingga data capaian kinerja aparatur bisa diterima BKD Kabuaten

Wonogiri secara tepat waktu.

b. Dilakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap penilaian kinerja

di masing-masing OPD, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau

belum.

Adapun realisasi capaian target Renstra 2016-2021, sampai dengan

tahun 2017 pada indikator-2, telah mencapai 99,93 %. Hal ini berarti telah

memenuhi dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih

jelasnya capaian kinerja indikator-2 dapat dilihat pada gambar 3.2 di bawah

ini :



3. Indikator 3 ( tiga ) : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator-3, pada Tahun 2018

diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 102,15%, jika dibandingkan dengan

capaian kinerja tahun 2017 ada sedikit penurunan sebesar 0,54%.

Kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam

mewujudkan indikator -3 ini antara lain :

a. Ruang pelayanan kurang nyaman karena masih terlalu sempit, hanya

memanfaatkan ruang lobi yang ada dan dijadikan ruang pelayanan

terpadu.

b. Belum semua tamu yang berkunjung ke BKD mau memberikan penilaian

terhadap kinerja pelayanan yang ada di BKD.


c. Masih adanya rasa enggan / kekhawatiran bahwa dengan memberikan

penilaian terhadap pelayanan yang ada di BKD akan berdampak pada

karier sebagai PNS.


adalah :

a. Peningkatan kenyamanan ruang pelayanan terpadu sehingga konsumen

akan merasa puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian.

b. Peningkatan pemahaman terhadap tamu yang berkunjung ke BKD, bahwa

pemberian penilaian ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

yang ada di BKD dan tidak ada efek negatif secara personal.

c. Peningkatan kemampuan bagi petugas pusat pelayanan agar mampu

memberikan pelayanan secara prima kepada konsumen.

Adapun realisasi capaian target Renstra 2016-2021, sampai dengan

tahun 2017 pada indikator-3, sebesar 100,27%. Untuk lebih jelasnya capaian

kinerja indikator-3 dapat dilihat pada gambar 3.3 di bawah ini :



D. ANALISIS KINERJA KEUANGAN

Penyelenggaraan pengelolaan manajemen kepegawaian daerah tahun

anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD)

Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 9.970.930.000,- yang terbagi dalam Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp. 4.196.132.000,- dan Belanja Langsung, sebesar

Rp. 5.774.798.000,-. Dari anggaran tersebut di atas, realisasi untuk Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp. 3.996.353.255,- atau 95,24%, sedangkan Belanja

Langsung terealisasi sebesar Rp. 5.119.079.379,- atau 88,65%. Secara

keseluruhan alokasi anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Wonogiri terealisasi sebesar Rp. 9.115.432.634,- atau 91,42%.

Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan

oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas

pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara rinci realisasi APBD


dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya belanja langsung dapat

dilihat dalam tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3REALISASI PELAKSANAAN APBD UNTUK BELANJA LANGSUNG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. WONOGIRITAHUN 2018

NO. PROGRAM KEGIATANRENCANA

ANGGARANREALISASI

ANGGARAN( % )

1 2 3 4 5 6

1. ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 999.400 99,94

2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

100.000.000 96.244.410 96,24

3. Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

2.500.000 2.471.400 98,86

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

6.000.000 4.639.725 77,33

5. Penyediaan Jasa KebersihanKantor

25.000.000 24.744.000 98,98

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.000.000 41.555.175 92,34

7. Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

30.000.000 29.951.500 99,84

8. Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

4.000.000 3.808.800 95,22

9. Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

25.000.000 24.041.000 96,16

10. Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

2.000.000 1.500.000 75,00

11. Penyediaan Makanan danMinuman

30.000.000 26.587.000 88,62

12. Rapat - rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

100.000.000 99.675.362 99,68

13. Rapat - rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah

2.500.000 2.500.000 100,00

14. Penyediaan Jasa Tenaga KerjaNon Pegawai

109.656.000 100.872.000 91,99

15. Publikasi dan Informasi 45.000.000 41.906.000 93,12

2. ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

16. Pengadaan perlengkapan gedungkantor

10.000.000 8.975.000 89,75

17. Pengadaan peralatan gedungkantor

15.000.000 13.200.000 88,00

18. Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

50.000.000 48.924.800 97,85



ANGGARANREALISASI

ANGGARAN( % )

1 2 3 4 5 6

19. Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional

70.000.000 69.467.545 99,24

20. Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

5.000.000 4.967.000 99,34

21. Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

30.000.000 29.658.500 98,56

22. Pemeliharaan rutin/ berkalahalaman /pagar /gapura/taman

5.000.000 4.995.000 99,90

3. ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

23. Bimbingan Teknis / Kursus Singkat/ Pelatihan / Sosialiasi

65.000.000 62.992.300 96,91

24. Pembinaan dan PelatihanPelayanan Bidang Kepegawaian

75.000.000 74.515.400 99,35

25. Penyusunan Laporan Pengelolaandan Penatausahaan Keuangan

65.000.000 63.834.000 98,21

26. Penyusunan LKj IP 7.000.000 6.710.000 95,86

27. Penyusunan DokumenPerencanaan

30.000.000 28.924.000 96,41

5. ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

28. Bantuan Pendidikan MahasiswaTugas Belajar

70.000.000 .54.914.800 78,45

29. Pengiriman Peserta Diklat Teknisdan Sejenisnya

285.000.000 275.090.316 96,52

30. Pengiriman Diklat Fungsional danSejenisnya

75.000.000 74.399.500 83,82

6. ProgramPembinaan danPengembanganAparatur

31. Seleksi Penerimaan Calon PNS 850.000.000 666.996.670-

78,47

32. Penyusunan Formasi PNS 55.000.000 50.036.000 90,97

33. Penyelesaian SK KenaikanPangkat PNS

179.000.000 155.172.200 86,69

34. Penyelesaian SK Pensiun 57.000.000 55.389.635 97,17

35. Proses Penanganan Kasus-kasusPelanggaran Disiplin PNS

20.000.000 17.079,600 85,40

36. Pengambilan Sumpah/Janji PNS diLingkungan Kabupaten Wonogiri

5.000.000 3.222.700 64,45

37. Pengelolaan File Pegawai NegeriSipil

22.000.000 13.779.757 62,64

38. Penyusunan Bezzeting Pegawai 20.000.000 15.552.000 77,76

39. Penetapan PNS Dalam JabatanFungsional

55.000.000 51.175.620 93,05

40. Pelaksanaan Pelantikan PejabatStruktural /Kepala Sekolah

110.000.000 98.073.800 89,16

41 Penyelesaian SK PengangkatanCPNS Menjadi PNS

35.000.000 34.439.800 98,40



ANGGARANREALISASI

ANGGARAN( % )

1 2 3 4 5 6

42. Pelaksanaan Operasi Razia PNS 30.000.000 18.403.450 92,02

43. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

30.000.000 29.640.600 98,80

44. Pengelolaan LHKPN 14.000.000 13.650.500 97,50

45 Penyelesaian Kartu Kartu Pegawai 27.000.000 25.004.800 92,61

46. Pembinaan Perkawinan danPerceraian Sipil

20.000.000 17.274.250 86,37

47. Uji Kesehatan PNS 14.000.000 9.109.500 65,07

48. Pengiriman Peserta Diklatpim Tk.II, III, IV

153.000.000 151.526.100 99,04

49. Sistem Informasi dan PelayananKepegawaian

60.000.000 54.617.870 91,03

50. Penyelenggaraan Seleksi JabatanPimpinan Tinggi Secara Terbuka

400.000.000 217.424.704 54,36

51. Fasilitasi Penyelesaian AdministrasiPenilaian Prestasi Kerja PNS

108.000.000 101.824.750 94,28

52. Diklat Teknis PengembanganAgribisnis

300.000.000 273.577.900 91,19

53. Evaluasi dan Monitoring DampakDiklat

15.000.000 14.371.400 95,81

54 Penyelenggaraan Uji KompetensiPejabat Struktural

350.000.000 305.959.800 87,42

55. Diklat Teknis Bendahara KeuanganDaerah

200.000.000 168.008.900 84,00

56. Diklat Penyusunan LKjIP 216.142.000 201.600.692 93,27

57. Penyelenggaraan Diklat PraJabatan

555.000.000 539.534.050 97,21

58. Pengiriman Diklat Pra 50.000.000 49.555.778 99,11

59. Diklat Pengelolaan AdministrasiKeuangan Kelurahan

450.000.000 442.968.900 98,44

JUMLAH 5.744.798.000 5.119.079.379 88,65

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, realisasi APBD secara

keseluruhan (baik belanja langsung maupun tidak langsung) mengalami

peningkatan sebesar 4,17%.


Target dan realisasi penyerapan APBD tahun 2018 dibandingkan dengan

tahun 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, dapat dilihat

dalam gambar 3.4 tersebut di bawah ini.

Gambar 3.4

GRAFIK TARGET DAN REALISASI ANGGARANBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN ANGGARAN 2016 DAN 2017


BAB IVPENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi selama tahun 2018, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2018.

Hal ini sebagai cerminan dari hasil kerja BKD yang diukur melalui pencapaian

target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan kinerja.

Dari hasil pengukuran pencapaian kinerja, Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan tugasnya dapat dikatakan

berhasil, karena rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator utamanya

sebesar 97,16%. Hal ini tidak lepas dari peran dan komitmen semua unsur yang

ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, baik dari staf sampai

dengan top manajer, untuk bekerja dengan semaksimal mungkin dalam

mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri.

Realisasi penyerapan terhadap anggaran yang telah ditargetkan untuk

melaksanakan seluruh program dan kegiatan BKD tahun 2018 baik Belanja

Langsung maupun Belanja Tidak Langsung sebesar 91,42%. Jika melihat

capaian kinerja dari indikator diatas, dengan penyerapan anggaran sejumlah ini

terdapat efisiensi anggaran yang cukup signifikan yaitu sebesar 8,58%.


B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dimasa mendatang antara lain :

1. Melakukan penataan kembali kepada Pegawai yang belum sesuai

kompetensinya, sehingga bisa memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi di OPD, dengan mendasarkan pada ketentuan yang telah ada.

2. Untuk peningkatan kompetensi SDM Aparatur karena keterbatasan

anggaran, dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dengan Badan

Diklat baik di Jawa Tengah maupun luar Jawa Tengah serta peningkatan

kerja sama dengan lembaga lain, agar peningkatan kompetensi bisa

menjangkau lebih luas terhadap aparatur yang ada di Kabupaten Wonogiri.

3. Agar informasi pegawai dapat dilihat secara real time dan akurat, perlu

dilakukan upgrade terhadap SIMPEG maupun Website BKD tidak hanya

dapat diakses melalui desktop/laptop komputer tetapi juga dapat diakses ke

mobile device, sehingga aplikasi yang sifatnya online dengan mudah dapat

diakses publik, khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Selain itu perlu adanya penambahan

modul dalam Sistem Aplikasi SIMPEG untuk mengakomodir kebutuhan

data. Penambahan modul ini antara lain sebagai media laporan kinerja

Aparatur dari OPD yang masih terjadi keterlambatan.

4. Perlu adanya peningkatan kuantitas maupun kemampuan terhadap

pengelola SIMPEG online di masing-masing OPD.


5. Bekerja sama dengan OPD terkait guna pengembangan jaringan internet di

daerah pedesaan sehingga layanan SIMPEG online bisa berjalan dengan

baik.

6. Pengembangan pusat pelayanan kepada pegawai pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, sehingga akan lebih

memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan penyelesaian

administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Peningkatan kemampuan bagi petugas pusat pelayanan agar mampu

memberikan pelayanan secara prima kepada pelanggan.

Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah Tahun 2018 Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, semoga dapat memberikan informasi

sebagai bahan evaluasi / pertimbangan untuk memacu peningkatan kinerja di tahun

yang akan datang.

Wonogiri, Februari 2019

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN WONOGIRI

Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur

LAKSO HARYOTO, S.Sos,M.H.Pembina

NIP. 19651215 198603 1 014


LAMPIRAN - LAMPIRAN


Documents

BAB I PENDAHULUAN - ppid.wonogirikab.go.id fileKasubid Pengadaan dan ... Sebagaimana peraturan Bupati Wonogiri Nomor ... Pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan