of 24 /24
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4 - 1 - BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan di wilayah Kecamatan Ujungberung sebagai bagian integral dari pembangunan Kota Bandung pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian, yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalian oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud, sesuai tugas, peran dan fungsi yang diberikan, pemerintah Kecamatan Ujungberung telah merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bandung yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan. Renstra Kecamatan lebih lanjut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang dirumuskan dan dilaksanakan dalam periode satu tahun anggaran. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang - Bandung

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang - Bandung

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 1 -
merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tataran
perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian, yang dilakukan
secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan
pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah,
melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen
masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan
masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus
menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai
permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan
dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi
kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya
adalah bahwa pembangunan harus direncanakan, dilaksanakan dan
dikendalian oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh
pemerintah.
telah merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan
publik. Kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bandung yang
dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan. Renstra
Kecamatan lebih lanjut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan yang dirumuskan dan dilaksanakan dalam periode satu
tahun anggaran.
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 2 -
sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang
dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada
pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan
masyarakat, disamping juga karena adanya pengaruh globalisasi. Oleh
karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah
seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-
perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang baik.
power kepada empowerment. Paradigma ini mengarahkan peran
aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada
pelayanan masyarakat secara profesional.
government adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksud adalah
dalam konteks (1) kinerja sesuai dengan Tupoksi, dan (2) keuangan
sesuai dengan dokumen anggaran yang telah disusun diawal tahun.
Akuntabilitas pemerintahan yang dipercaya oleh publik dan
stakeholder akan membangun pemerintah yang kuat dan berdaya saing
tinggi. Pemerintahan yang kuat dan berdaya saing tinggi adalah kunci
keberhasilan dalam persaingan dewasa ini.
UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa
Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan
sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan
tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan
Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan
Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 3 -
Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetatapan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan
Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan
Kota Bandung, tetapi secara de pacto berjalan setelah diresmikannya
wilayah kerja Kecamatan Ujungberung oleh Walikota Bandung pada
tanggal 20 Maret 2007. Kecamatan Ujungberung terdiri dari 5 (lima)
Kelurahan yaitu:
2. Cigending 11 66
3. Pasirwangi 12 64
4. Pasirjati 14 67
5. Pasanggrahan 14 61
bahwa Kecamatan Ujungberung terletak pada posisi 107o 42’
Bujur Timur dan 6o 54’ Lintang Selatan yang strategis tepat disisi utara
jalan negara Bandung Timur di kaki Gunung Manglayang berada pada
ketinggian sekitar 750 meter dpl dan suhu udara rata-rata 19o C – 24o C
dan curah hujan 2.400 mm/tahun dengan Luas wilayah saat ini yaitu
661,206 Ha.
Utara : Kabupaten Bandung
Barat : Kecamatan Mandalajati
Timur : Kecamatan Cibiru
Demografi
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 4 -
tercatat sebanyak 65.262.4 jiwa yang terdiri dari :
• Laki-laki : 31.936 jiwa
• Perempuan : 32.744 jiwa
1.2. Landasan Hukum
kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perluasan
Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 5 -
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158
Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 159
Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 tahun 1989 tentang
batas wilayah Kotamadaya daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2006 tentang Pemekaran dan
Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008;
16. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintah Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung;
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada
Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung;
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan
Lurah;
kebijakan pembangunan, tujuan, strategi program dan kegiatan
pembangunan dalam kerangka pencapaian Visi dan misi program
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 6 -
Renstra Kecamatan Ujungberung Tahun 2014-2019.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian
Renstra SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pemrerintah Daerah
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
Lampiran-Lampiran
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 7 -
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD
Pada tahun 2012 pencapaian kinerja pada kegiatan program kerja Peningkatan Peran
Kecamatan Dan Kelurahan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja sebagai
berikut:
SASARAN
Terfasilitasinya kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
98,02%
Pembinaan Koperasi/ Pra Koperasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Data UKM dan Koperasi/Pra Koperasi 1 Dokumen 1 dokumen
Data Perekonomian Masyarakat 1 Dokumen 1 dokumen
Kegiatan Pembinaan Manajemen UKM 1 Kegiatan 1 Kegiatan
2 Terkendalinya kehidupan sosial masyarakat
Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan
95,01,%
Pembinaan ormas/Lembaga Kemasyarakatan (LPM, Tarka, PMI, KNPI, dll)
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Dokumen 1 Dokumen
Pemberian Souvenir Berupa: Paket Keagamaan souvenir untuk Masjid dan organisasi kemasyarakatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pembinaan Kader RBM 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Penyuluhan PHBS 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pembinaan UPZ Tingkat Kecamatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan
Pembinaan Kader PKK 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Peringatan hari Besar dan Hari Jadi Kota Bandung 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Verifikasi data Raskin 4 Kelurahan 4 Kelurahan
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 8 -
Sosialisasi HIV Aids 1 Kelurahan 1 Kelurahan
3 Terbentuknya budaya partisipasi
99,22%
Laporan Musrenbang tingkat Kecamatan
1 Dokumen 1 Dokumen
4 Terwujudnya pusat ekonomi dan
pemukiman yang tertata serta menciptakan kawasan ruang terbuka hijau dan resapan air
Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat kecamatan dan kelurahan
98,16%
Penataan taman kantor 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Monitoring dan evaluasi penataan lingkungan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pendataan Ruang Terbuka Hijau 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pembinaan BGC 1 Kegiatan 1 Kegiatan
SASARAN
Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan
97,18%
Pembinaan Satwankar tentang penanganan kebakaran
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Penyuluhan Penertiban dan Penataan PKL 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pengadaan Souvenir Berupa : APK untuk RW dan Sepatu Boot untuk LINMAS
1 Kegiatan 1 Kegiatan
6 Meningkatnya kinerja aparatur Kewilayahan dalam pelayanan Pemerintahan dan dalam pelayanan umum masyarakat
Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan
95,55%
Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Sosialisasi Perda dan Kepwal RT/RW 1 kegiatan 1 kegiatan
Pemutakhiran Data Penduduk 1 kegiatan 1 kegiatan
Pembinaan Administrasi Kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan
Sosialisasi Peraturan PBB 1 kegiatan 1 kegiatan
Pemberian bantuan stempel untuk RT 305 58
RT RW
3051 58
RT RW
Sosialissi Penerapan e-KTP 1 kegiatan 1 kegiatan
Sosialisasi pelayanan Prima 1 kegiatan 1 kegiatan
Evaluasi Kinerja Pelayanan 1 kegiatan 1 kegiatan
Sosialisasi Mekanisme Perijinan 1 kegiatan 1 kegiatan
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 9 -
Data WNA, pendatang tetap dan sementara 1 dokumen 1 dokumen
Laporan Kegiatan Pelayanan
99,01%
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Pada tahun 2012 pencapaian kinerja pada kegiatan program kerja Peningkatan Peran
Kecamatan Dan Kelurahan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja sebagai
berikut:
berikut:
1. Tingkat pelayanan publik yang prima, dengan target capaian Tersedianya sarana
dan prasarana aparatur yang memadai untuk peningkatan pelayanan publik.
Pencapaian target dimaksud dilaksanakan oleh Kecamatan Ujungberung dapat
diukur berdasarkan pencapaian sasaran renstra Meningkatnya kinerja aparatur
Kewilayahan dalam pelayanan Pemerintahan dan dalam pelayanan umum
masyarakat dengan capaian terhadap indikator sebagai berikut :
a. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai Untuk Peningkatan
Pelayanan Publik, capaian 98,02%
2. Tingkat efektifitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah, dengan target
capaian Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien;
Pencapaian target dimaksud dilaksanakan oleh Kecamatan Ujungberung dapat
diukur berdasarkan pencapaian sasaran renstra Meningkatnya kinerja aparatur
Kewilayahan dalam pelayanan Pemerintahan dan dalam pelayanan umum
masyarakat dengan capaian terhadap indikator sebagai berikut:
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 10 -
Kelurahan, capaian 95,01%
Kecamatan dan Kelurahan, capaian 99,22%
3. Tingkat perwujudan Good Government dan Clean Govermances, dengan target
capaian Terlaksananya reformasi birokrasi;
aktif dan spontan di masyarakat dalam pembangunan dengan capaian terhadap
indikator sebagai berikut:
capaian 98,16%
4. Tingkat koneksitas data kependudukan di kelurahan, kecamatan, serta Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan target capaian 97,18%
Pencapaian target dimaksud dilaksanakan oleh Kecamatan Ujungberung dapat
diukur berdasarkan pencapaian sasaran renstra Meningkatnya kinerja aparatur
Kewilayahan dalam pelayanan Pemerintahan dan dalam pelayanan umum
masyarakat dengan capaian terhadap indikator sebagai berikut:
a. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Kecamatan dan Kelurahan, capaian 97,03%
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu aktual yang dihadapi kecamatan Ujungberung, merupakan bagian dari isu strategis dan
masalah mendesak di Kota Bandung sebagai lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap
situasi di Kecamatan Ujungberung, Berdasarkan kondisi umum dan permasalahan yang
dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Ujungberung, maka isu aktual
yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan, nilai IKM Kecamatan
Tahun 2013 = 76,35;
2. Belum optimlanya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dintandai dengan nilai AKIP
Kecamatan Tahun 2012 sebesar 42,33;
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 11 -
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan Ujungberung merupakan salah satu
SKPD di dalamnya;
Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Kecamatan Ujungberung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan
Pemerintah Kecamatan Ujungberung, sebagai berikut:
1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib adminsitrasi Kelurahan sebesar 75%;
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 76%;
3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
5. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
8. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan
kebencanaan masih rendah;
Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan
Ujungberung, sebagai berikut
1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan
kepada Pemerintah Kota Bandung;
kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.
2.4. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
Kecamatan Ujungberung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, yang kemudian diuraikan dalam struktur organisasi sebagai berikut:
Camat
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 12 -
Daerah.
a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat
d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum
e. Membina Pemerintahan Kelurahan diwilayah Kerjanya
Sekretaris Kecamatan
Kesekretariatan.
a. Pelaksanaan penyusunan rencana Program kegiatan Kecamatan;
b. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Kecamatan dan Kelurahan
c. Pelaksanaan Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan
pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan
d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas seksi
e. Fasilitasi dan Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan instansi terkait dalam
pelaksanaan tugas poko dan fungsi Kecamatan;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif
kegiatan kesekretariatan dan Kecamatan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesusai dengan tugas pokok dan
fungsinya
secretariat kecamatan dibidang umum dan kepegawaian
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub.Bag.Umum dan
Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum
dan kepegawaian
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 13 -
dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan
Kecamatan,pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas serta
pelaksanaan administrasi kepegawaian
Sub.Bag.Program dan Keuangan
secretariat Kecamatan dibidang Program dan Keuangan
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub.Bag.Program dan
Keuangan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan
Kecamatan
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan
penyususnan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi
pengeloaan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan
Kecamatan
Keuangan Kecamatan
Seksi Pemerintahan
dibidang Pemerintahan
mempunyai fungsi :
b. Pembinaan rukun warga dan rukun tetangga
c. Pelayanan administrasi pertanahan
e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Pemerintahan dengan Instansi terkait
f. Pelaporan pelaksanaan lingkup Pemerintahan
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 14 -
tugas Kecamatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan
Ketertiban mempunyai fungsi :
a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban
b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
c. Pembinaan potensi perlindungan masyarakat
d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana
e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Ketentraman dan Ketertiban dengan
Instansi terkait
Seksi Pendidikan Dan Kemasyarakatan
tugas Kecamatan dibidang Pendidikan dan Kemasyarakatan
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pendidikan dan
Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup Pendidikan dan Kemasyarakatan
b. Inventarisasi dan fasilitasi masalah social Kemasyarakatan
c. Inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal
d. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan
e. Fasilitasi pembinaan bidang Keagamaan, Ketahanan Keluarga, Partisipasi dan
Pemberdayaan Perempuan serta generasi muda
f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan
dengan Instansi terkait
Seksi Ekonomi, Pembangunan Dan Lingkungan Hidup
- Seksi ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang ekonomi, pembangunan dan
lingkungan hidup
dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 15 -
a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan
hidup
c. Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan
d. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, fasilitas umum dan fasisilitas
sosial
pembangunan serta lingkugan hidup dengan Instansi terkait
g. Pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup
Seksi Pelayanan
dibidang Pelayanan
fungsi :
b. Pelayanan data dan informasi Kecamatan
c. Pelayanan administrasi kependudukan
e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi terkait
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana Kegiatan Kerja tahun 2014 pada dasarnya merupakan rencana kegiatan satu tahun
yang akan datang dengan memadukan aspirasi dan usulan masyarakat melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2013 dan disesuaikan dengan Rencana
Kegiatan Tingkat Kota Bandung Tahun 2014.
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 16 -
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
Hierarki perencanaan pembangunan Daerah menurut amanat Undang-undang nomor 25
tahun 2004 tentang sistem Perencanaaan Pembangunan nasional menjadi dasar dalam
penyusunan perencanaan pembangunan Daerah. Karena itu dalam penyusunan perencanaan
pembanguanan harus sinkron dan sinergi serta menjamin keterkaitan dan konsisten antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sebagai dokumen
perencanaan kebijaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun, harus mengacu pada kebijakan
pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan (RTRW)
Rencana Strategis (RENSTRA) berisi arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum,
keuangan/anggaran dan program pembangunan yang akan dijadikan dokumen perencanaan
perencanaan tahun depan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan dokumen-dokumen
perencanaan lainnya di wilayah sekitar yang berbatasan dan merupakan satuan utuh dari
RPJM Daerah Kota Bandung.
Visi dan misi Kecamatan uJungberung hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen
organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya
dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut. Tujuan yang telah dirumuskan
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan dan
kelurahan Ujungberung
Ujungberung.
sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Ujungberung beserta indikator
capainnya berdasarkan program kerja Kecamatan Ujungberung, sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan
Ujungberung.
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 17 -
Indikator Sasaran
1.1.2. Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
1.1.3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
1.2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.
Indikator Sasaran
1.2.2. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
1.2.3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
1.2.4. Persentase RW Juara
1.2.6. Rasio Anggota Linmas
Kecamatan Panyileukan.
Indikator Sasaran
2.2. Program dan Kegiatan
1 2 3
1 Urusan Wajib
1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 1 20 28 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya pendukung pelaksanaan pelayanan
1 20 1 20 28 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 20 1 20 28 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa kebersihan Kantor
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 18 -
1 2 3
1 20 1 20 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja
1 20 1 20 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)
1 20 1 20 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan
1 20 1 20 01 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor
1 20 1 20 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1 20 1 20 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan minuman
1 20 1 20 01 18 Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 20 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1 20 1 20 28 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yang memadai
1 20 1 20 28 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaran dinas operasional
1 20 1 20 28 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
1 20 1 20 28 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
1 20 1 20 28 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Daerah
1 20 1 20 28 03 02 Kegiatan Pengadaaan pakaian dinas beserta perlengkapan
Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap
1 20 1 20 28 03 05 Kegiatan Pengadaan pakaian ksusus hari- hari tertentu
Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga
1 20 1 20 28 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kinerja dan kapasitas aparatur daerah
1 20 1 20 28 05 04 Pembinaan kinerja aparatur Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan Ujungberung
1 20 1 20 28 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan yang memadai
1 20 1 20 28 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja
1 20 1 20 28 06 02 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang memadai
1 20 1 20 28 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 20 1 20 28 30 01 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
Terbinanya UKM
Tersedianya data perekonomian masyarakat yang akurat
Meningkatnya wawasan warga akan peluang usaha
Tersedianya data laporan pelaksanaan Bawaku Makmur
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 19 -
1 2 3
1 20 1 20 28 30 02 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan (PKK, PMI, Karang Taruna, LPM, Posyandu)
Terlaksananya kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar keagamaan
Meningkatnya koordinasi dan Kerjasama dengan DKM Se- Kecamatan Ujungberung
Tersedianya data valid Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan
Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan dan pola hidup sehat
1 20 1 20 28 30 03 Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Tersedianya dokumen laporan musrenbang tingkat kecamatan
Tersedianya bibit tanaman hias, pelindung dan produktif
Terjaganya kebersihan wilayah kecamatan
Tertatanya ligkungan kecamatan danKelurahan
Terlaksananya monitoring hasil pembangunan sadaya murni dan bantuan pemerintah
1 20 1 20 28 30 04 Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
meningkatnya pemahaman warga tentang Perda K3
Terbinanya anggota LINMAS Kecamatan
Tertibnya PKL di Lingkungan Kecamatan
1 20 1 20 28 30 05 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
Tersedianya data valid bidang kependudukan
Tersedianya data monografi dan profil Kecamatan dan Kelurahan
Terpilihnya kelurahan terbaik tingkat Kecamatan (lomba kelurahan)
Meningkatnya wawasan warga mengenai PBB dan BPHTB
Meningkatnya Kualitas Administrasi RW dan RT
Meningkatnya wawasan warga mengenai Perda Administrasi Pertanahan
1 20 1 20 28 30 07 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Meningkatnya wawasan warga mengenai mekanisme pelayanan dan perijinan yang diselenggarakan Kecamatan
Tersedianya Data valid pemohon KK dan KTP
Tersedianya Data valid WNA dan Penduduk Urban
Meningkatnya Kinerja RT/RW atas pelayanan kepada masyarakat
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 20 -
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
1. - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 77
- Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
% 100
Nilai 850
- Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
% 60
% 60
% 40
3. - Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
- Nilai AKIP Kecamatan nilai 50
- Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
% 100
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 21 -
Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Kecamatan Ujungberung pada tahun 2014 merupakan hasil
telaahan dan kajian dari data dan informasi serta fakta yang terjadi. Pilihan terhadap rencana kerja
yang ditetapkan diproyeksikan dapat mendorong terjadinya percepatan pencapaian visi kecamatan
dan visi kota.
prioritas dalam melaksanaan pembangunan. sehingga, masyarakat dan aparat pemerintah yang
berdaya menjadi prasyarat utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah
disepakati bersama.
CAMAT UJUNGBERUNG
Drs. T A U F I K NIP. 196611104 198101 1 003
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 22 -
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 TentangTahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Bandung menyusun Rencana Kerja (RENJA) terdiri dari empat bagian yaitu
pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012, Tujuan,
sasaran, program dan kegiatan dan penutup dengan dilampiri oleh Format
Rencana Kerja Tahunan (RKT).
tahunan dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Instansi serta
dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota
Bandung.
kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk meningkatkan
kinerja Kecamatan Ujungberung dalam melaksanakan tupoksi dan
kewenangannya terutama dalam hal perencanaan sehingga untuk
perencanaan berikutnya dapat lebih baik lagi.
Demikian, semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini dapat
memberikan gambaran yang memadai akan rencana kinerja dan
akuntabilitas Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Amin.
Camat Ujungberung
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 23 -
Drs. T A U F I K Pembina TK I
NIP. 19611104 198101 1 003
R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4
- 24 -
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD
6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 9
2.4. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah 15
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 15
3.3. Program dan Kegiatan 16
BAB IV PENUTUP 20