BAB I PENDAHULUAN - Kabupaten Bantulbappeda.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2015/08/gab-renstra.pdf · penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana

Kerja Pemerintah (RKP). Bagi daerah, amanat undang-undang tersebut

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengatur tata cara

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan. Pedoman teknis untuk peraturan ini adalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan sebuah organisasi

untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan

untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber

daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis dapat

digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (Strengths,

Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social,

2

Technological), atau STEER (Socio-cultural, Technological, Economic,

Ecological, Regulatory).

Perencanaan strategis (strategic planning) adalah sebuah alat manajemen

yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan

proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah

sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini

untuk mereka bekerja menuju lima tahun ke depan (Kerzner, 2001).

Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan dalam rangka

mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan organisasi

haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses

perencanaan strategis (Brown, 2005). Kemampuan dalam berbagai

bidang harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah

senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan stategis (Skinner, 1969).

Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen

perubahan, hal ini telah menjadi hasil penelitian beberapa ahli (misalnya

Ansoff, 1965; Anthony, 1965; Lorange, 1980; Steiner, 1979). Lorange

(1980), menuliskan bahwa strategic planning adalah kegiatan yang

mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah organisasi,

sehingga apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan

perubahan maka itu adalah kegagalan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan

merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja

daerah. Renstra memuat visi, misi, arah kebijakan teknis, dan indikasi

rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi

pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap

satuan kerja perangkat daerah.

3

Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun

regional/daerah, mengharuskan birokrasi (pemerintah pusat dan daerah)

untuk mengkaji ulang dasar pendekatan (paradigma) dan sistem

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah pada

terwujudnya pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang

demokratis, desentralistis, partisipatif, transparan, profesional,

berkeadilan, menegakkan supremasi hukum dan HAM, bersih dan

akuntabel, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dalam

menghadapi berbagai tantangan tersebut, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya, berperan memberikan dukungan melalui kebijakan

perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut serta Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun Rencana Strategis

dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan

kelemahan internal dengan mengacu dan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

I.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bantul disusun dengan didasarkan

pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang

telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4124;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;

5

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bantul;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2001-2025

Kabupaten Bantul;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015;


Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030;

18. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bantul.

I.3. Maksud dan Tujuan

Dengan berpedoman pada dokumen RPJM Daerah Tahun 2011-2015

maka Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerahnya

6

menjabarkan dokumen RPJMD ke dalam Renstra SKPD yang berisi

berbagai pilihan program/kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan

selama lima tahun ke depan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bantul sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah juga

diwajibkan menyusun Renstra SKPD yang isi dan substansinya mencakup

indikasi rencana program dan kegiatan beserta tolok ukurnya.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Renstra Bappeda ini disusun dengan

maksud sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Bappeda Kabupaten Bantul dalam

menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan

dibiayai dari APBD setempat dan sumber pembiayaan lainnya;

2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi

kinerja tahunan;

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Bappeda sekarang

sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka

mewujudkan visi dan misi organisasi;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencapai

tujuan pelaksanaan kerja dengan cara menyusun program dan

kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda untuk memahami dan

menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional

tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

I.4. Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Renstra Bappeda disusun dengan mengacu RPJM Daerah

Kabupaten Bantul tahun 2011-2015. Hal ini dimaksudkan agar rencana

besar yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Bantul, dilihat dari

7

fungsi institusi Bappeda dalam melaksanakan kewenangan di bidang

perencanaan, dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan. Dengan demikian diharapkan hasil akhirnya adalah dokumen

rencana yang sinergis dan terpadu dalam aspek perencanaan

pembangunan daerah dengan harapan agar dalam implementasinya

diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen lainnya disajikan

dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1

Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

I.5. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bantul ini disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

RRPPJJPP

NNAASS//PPRROOPP

&&

RRTTRR NNAASS

RRPPJJPP

DDAAEERRAAHH

RRPPJJMM

NNAASS//PPRROOPP

&&

RRTTRR PPRROOPP

RRPPJJMM

DDAAEERRAAHH

RREENNSSTTRRAA

SSKKPPDD

RRKKPP

NNAASS//PPRROOPP

RRAAPPBBDD

RRKKAA

SSKKPPDD

AAPPBBDD

RRIINNCCIIAANN

AAPPBBDD

UUUU.. NNoo.. 2255//0044

SSPPPPNN

DDAAEERRAAHH

PPUUSSAATT//

PPRROOPPIINNSSII

RRKKPP

DDAAEERRAAHH

RREENNJJAA

SSKKPPDD

UUUU.. NNoo.. 1177//0033

KKNN

PPeeddoommaann

PPeeddoommaann

PPeeddoommaann

PPeeddoommaann

DDiijjaabbaarrkkaann

DDiijjaabbaarrkkaann

MMeemmppeerrhhaattiikkaann AAccuuaann

DDiiaaccuu

PPeeddoommaann

PPeeddoommaann

RRTTRRWW

KKAABB..

AAccuuaann

8

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan

hukum, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan dengan dokumen

perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Bab ini menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi Bappeda menurut

Perda Pembentukan Bappeda Nomor 40 Tahun 2000 serta prediksi

perjalanan organisasi pada lima tahun yang akan datang yang akan

digunakan sebagai landasan menyusun indikasi rencana

program/kegiatan. Selain itu juga disertakan struktur organisasi dan

sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi analisis terhadap kondisi Bappeda tahun 2010 dengan

menggunakan instrumen analisis SWOT sehingga diperoleh isu-isu

strategis. Selain itu juga disertakan identifikasi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi pelayanan Bappeda; telaahan visi, misi, dan program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra

Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan

hidup strategis; dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan visi dan misi Bappeda dalam rangka mencapai

visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM dengan sejauh

mungkin menggunakan ungkapan dan pernyataan yang bersifat

matematis dan konkrit sehingga mudah menentukan target kinerja yang

diharapkan. Selanjutnya, visi dan misi dijabarkan ke dalam tujuan,

9

kebijakan, dan strategi. Dalam bab ini juga diuraikan tujuan dan sasaran

jangka menengah Bappeda.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Seluruh rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan

anggaran indikatifnya selama lima tahun ke depan akan diuraikan dalam

bab ini.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA

Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan harapan-harapan yang ingin dicapai

Bappeda selama lima tahun ke depan.

10

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Di era otonomi daerah, kepentingan daerah dan masyarakat daerah dengan

tujuan utama dicapainya kemandirian daerah dan masyarakat, membutuhkan

lembaga dan aparat pemerintahan yang terfokus kepada keberadaan daerah

dan masyarakat. Dengan perubahan dan tuntutan lingkungan yang demikian

cepat serta kompetisi yang demikian ketat, dibutuhkan lembaga yang tidak

terlalu besar dengan aparatur yang memiliki kompetensi yang tinggi terutama

dalam aspek perencanaan. Hal ini erat berkaitan dengan upaya mencapai

tujuan otonomi, yaitu kemandirian daerah dan masyarakat yang sesuai dengan

potensi dan permasalahan masing-masing.

Organisasi birokrasi pemerintah haruslah dilepaskan dari keterikatan pada pola

kontrol dan perintah serta lebih mengarah kepada memberikan arah,

mendorong kreativitas dan pemberdayaan. Ini berarti bahwa pengaturan

kelembagaan birokrasi pemerintahan di Bantul harus tidak terlalu terikat dan

terbentuk dalam hierarki yang ketat dan kaku serta birokratis.

Dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian tujuan otonomi yang dituntut cepat

dan kompetitif, maka dibutuhkan aparatur atau birokrat yang tidak terlalu

terikat kepada peraturan dan kepada kekuasaan atau kewenangan. Dalam

bahasa konsep administrasi publik disebut sebagai “loose and tight principles”

(loose rule and regulation and tight in political commitment not political

authority). Hal ini tidak berarti bahwa aparat atau birokrat demi otonomi atau

demi kewenangan, mengabaikan peraturan atau perundang-undangan tetapi

jangan sampai dalam rangka pelaksaan otonomi, peraturan dan perundang-

undangan sangat kaku dan membelenggu aparat atau birokrat sehingga

mematikan inisiatif dan kreativitas mereka dalam perencanaan maupun

pelaksanaan pembangunan daerah.

11

Otoritas atau kewenangan perlu ada dan berada pada jalur yang benar, tetapi

tidak berarti bahwa penerapannya terlalu kaku atau tidak fleksibel. Yang

menjadi pedoman, pegangan, dan arahan para aparat atau birokrat adalah

political commitment dalam bentuk visi, misi, RPJP, maupun RPJM. Yang

dipentingkan bukanlah semata-mata pada proses tetapi lebih menitikberatkan

kepada output, outcome, result, maupun dampaknya. Dan ini semua

sesungguhnya sudah terungkap di dalam pegangan visi, misi, RPJP maupun

RPJM yang disebut sebagai political commitment.

Era otonomi pada hakekatnya adalah era demokrasi di tingkat lokal, dalam hal

ini seharusnya dan sesungguhnya, pemerintahan dan pembangunan tidak lagi

difokuskan oleh atau kepada penguasa atau pemerintah tetapi lebih bertitik

tekan kepada kebutuhan dan keinginan rakyat atau masyarakat. Meskipun

tuntutan dan keinginan masyarkat sangat bervariasi, pemerintah atau

penguasa harus dapat mengenali untuk mengelolanya. Dalam era otonomi

yang demokratis tidak lagi pemerintah, birokrasi atau birokrat yang menjadi

agen tunggal tetapi “putting the customer’s (community) in the driver seat“.

Tuntutan, kebutuhan, dan keinginan masyarakatlah yang harus diutamakan,

dikarenakan masyarakatlah sebagai pelanggan dari pemerintah, birokrat atau

birokrasi. Untuk itulah diperlukan birokrasi dan birokrat yang cepat dan sensitif

terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Oleh karena itu dalam kebutuhan pengembangan organisasi Bappeda lima

tahun yang akan datang perlu dirumuskan secara seksama dengan

mempertimbangkan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung

tercapainya tujuan besar seperti yang telah dituangkan dalam RPJP dan RPJM

Daerah Kabupaten Bantul.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 bahwa Bappeda

Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dalam lingkup perencanaan

12

dan pengendalian. Sedangkan tugas, fungsi, dan struktur organisasi

Bappeda termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bantul. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah;

d. penyelenggaraan urusan statistik;

e. penyiapan dan penyusunan laporan pertangungjawaban Bupati;

f. melaksanakan kesekretariatan Badan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16

Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, terdiri atas:

Sub Bagian Umum;

Sub Bagian Program; dan

Sub Bagian Keuangan dan Aset.

3. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:

Sub Bidang Data, Statistik dan Pelaporan; dan

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

4. Bidang Perekonomian, terdiri atas:

Sub Bidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Kelautan; dan

Sub Bidang Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

5. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:

Sub Bidang Sarana dan Prasarana dan Penataan Ruang; dan

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

13

6. Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan, terdiri atas:

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan

Sub Bidang Kesehatan;

7. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:

Sub Bidang Pemerintahan; dan

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

8. Bidang Pengendalian Program, terdiri atas:

Sub Bidang Penganggaran; dan

Sub Bidang Pengendalian.

9. Unit Pelaksana Teknis; dan

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Bidang dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Sub Bagian

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Masing-masing Sub Bidang

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Unit Pelaksana Teknis

dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Struktur organisasi Bappeda

Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 1.

14

Gambar 1

Struktur Organisasi Bappeda

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Bagian Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

K E P A L A

SEKRETARIS

KA. SUB BAG. PRROGRAM

KA. SUB BAG. KEUANGAN & ASET

KA. SUB BAG. UMUM

KA.BID. DALITBANG

Ka.Sub Bid. Litbang

KA.BID. EKONOMI

Ka.Sub Bid. Data, Statistik

& Pelaporan

Ka.Sub Bid. Pertanian,

Peternakan, Kehutanan &

Kelautan

Ka.Sub Bid. Perindag, Jasa

dan Pariwisata

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KA.BID. SARPRASWIL

Ka.Sub Bid. Sarpras & Penataan

Ruang

KA.BID. PK2

Ka.Sub Bid. SDA dan LH

Ka.Sub Bid. Pendidikan &

Kebudayaan

Ka.Sub Bid. Kesehatanl

KA.BID. DALGRAM

Ka.Sub Bid. Penganggaran

Ka.Sub Bid. Pengendalian

KA.BID. PPM

Ka.Sub Bid. Pemerintahan

Ka.Sub Bid. Pemberdayaan

Masyarakat

15

2.2. Sumberdaya Bappeda

Sumberdaya Manusia

Variabel sumberdaya manusia, merupakan aspek dinamis yang

berpengaruh dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi untuk

menciptakan dokumen rencana, evaluasi, dan laporan implementasi

rencana secara tepat dan cepat sesuai perkembangan waktu. Variabel

sumberdaya manusia dapat dibedakan lagi berdasarkan sifat manusia

sebagai makhluk individu (SDM individual) maupun makhluk sosial

(SDM sosial/SDS). SDM individual adalah manusia yang berkualitas

yang tercermin dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan

pendapatannya; sedangkan SDS merupakan aspek budaya masing-

masing individu termasuk di dalamnya adat istiadat yang tercermin

pada perilaku masing-masing individu.

Mengingat kemudahan dan ketersediaan data yang ada di Bappeda

Bantul sampai saat ini untuk variabel sumberdaya manusia hanya

disajikan dalam konteks SDM individual. SDM Bappeda berdasarkan

golongan dan jenis kelamin (Desember 2010) adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Sumberdaya Manusia Bappeda

Golongan Laki-Laki Perempuan

I a 1 0 b 0 0

c 1 0 d 0 0

II a 1 0

b 1 0 c 1 0

d 3 1 III a 6 13

b 5 2

c 3 0 d 5 9

IV a 4 1 b 2 0

c 1 0 d - -

Sumber: Bappeda, 2010

16

SDM Bappeda berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan

(Desember 2010) adalah sebagai berikut:

Tabel 2

SDM Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat

Pendidikan

Laki-Laki Perempuan

SD 2 0

SLTP 2 0 SLTA 8 2

D-I 0 0 D-II 0 0

D-III 1 2

D-IV 0 0 S-1 11 16

S-2 11 5


SDM Bappeda berdasarkan jabatan dan jenis kelamin (Desember

2010) adalah sebagai berikut:

Tabel 3

SDM Bappeda berdasarkan jabatan

Eselon Laki-Laki Perempuan

IIA - -

IIB 1 0

IIIA 1 0

IIIB 4 2

IVA 8 7

IVB 0 0

VA 0 0

VB 0 0


Aset

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda (Desember 2010)

pada dasarnya telah memenuhi persyaratan untuk sebuah kantor

pemerintah. Bappeda telah menempati satu gedung tersendiri yang

17

terdiri atas tiga lantai, termasuk di dalamnya adalah satu ruang

pertemuan yang cukup representatif. Dari sisi teknologi IT, seluruh

bidang telah dilengkapi dengan beberapa komputer, baik PC

maupun laptop, yang spesifikasinya telah memadai beserta

asesorinya. Namun meskipun demikian, dari sisi kuantitas mungkin

ada beberapa bidang yang masih memerlukan penambahan

komputer. Selain itu, untuk menunjang operasionalisasi pekerjaan,

Bappeda memperoleh beberapa kendaraan roda empat dan

belasan kendaraan roda dua. Data seluruh aset yang dimiliki

Bappeda dapat dilihat pada Lampiran A.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1. Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian

informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang

meliputi:

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah

yang terpadu dan terukur;

2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah;

3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan daerah;

4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;

5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan

pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat,

Provinsi, dan Kecamatan, maupun horizontal yakni antar

SKPD Kabupaten;

6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi,

transparan, dan terkoordinasi;

7. Memberikan informasi potensi pembangunan;

KEGIATAN%20INVENTARISASI%20DAN%20VERIFIKASI%20BMD%202011/01.%20DAFTAR%20FORMULIR%20YANG%20HARUS%20DIISI%20SKPD/03.%20BUKU%20INVENTARIS-2010.xls

18

8. Memberikan fasilitasi dan perijinan penelitian, pengabdian

masyarakat, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

2.3.1. Kelompok Sasaran

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bappeda, maka

yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi

yaitu:

Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah)

dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang

perencanaan;

SKPD Kabupaten, dalam hal penyediaan panduan program

dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi

program;

Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan

partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan;

Kementeriaan dan instansi pusat dalam hal fasilitasi kegiatan

dan koordinasi program;

Perguruan tinggi dan mahasiswa dalam hal fasilitasi dan

penerbitan ijin penelitain, pengabdian masyarkat, dan KKN;

Masyarakat umum, dalam hal penyediaan informasi yang

berkaitan dengan potensi daerah dan pembangunan beserta

hasil-hasilnya.

2.3.1. Produk dan Kinerja Pelayanan

Produk dan kinerja pelayanan yang dilaksanakan Bappeda dapat

dilihat pada Tabel 4.

19

Tabel 4

Produk dan Pelayanan Bappeda Tahun 2010

No Produk Jumlah Keterangan

1 RPJPD 1 2 RTRW 1

3 RPJMD 1 4 RKPD 1

5 KUA Murni,

KUA Perubahan

1

1

6 PPAS Murni,

PPAS Perubahan

1

1

7 Izin Penelitian 1671

8 Data Umum 108

10 PDRB 1 11 Database Profil Daerah 1

12 Buku Saku Profil Daerah 1 13 LKPJ 2009 1

14 IPM 1


2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

2.3.1. Pengelolaan data/informasi

Pengelolaan data dimaksudkan agar data dan informasi yang

diperlukan segera dapat ditemukan dengan sajian yang informatif-

komunikatif dan sederhana. Pengelolaan data seperti ini bertujuan

agar pengguna data memiliki kemudahan dalam mengakses

data/informasi yang dibutuhkan. Penilaian tentang pengelolaan

adalah sampai dengan tersajinya data/informasi secara cepat,

mudah dan komunikatif berbasis TI. Sebagian besar data di

Bappeda masih belum mencapai taraf memudahkan penyajian

dalam waktu yang singkat.

2.3.2. Penyusunan dokumen rencana

Penyusunan dokumen rencana dimaksudkan untuk menyediakan

acuan kerja pembangunan bagi seluruh dinas/instansi selama

kurun waktu tertentu, dengan menggunakan data/informasi

beserta analisisnya serta melalui proses yang tepat. Tujuan

penyusunan dokumen-dokumen tersebut adalah untuk

20

mengarahkan keseluruhan gerak langkah pembangunan agar

berjalan dengan irama yang sama sesuai tujuan dan sasaran

pembangunan yang telah ditentukan. Tugas penyusunan dokumen

rencana pembangunan adalah merupakan pekerjaan inti dari

ketugasan Bappeda. Penyusunan dokumen rencana terbagi

menjadi dua yaitu rencana spasial dan rencana sektoral yang telah

mengadopsi rencana spasial.

2.3.3. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi implementasi rencana

Tugas koordinasi, monitoring, dan evaluasi implementasi rencana

dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan kegiatan yang telah

direncanakan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui

sejauh mana rencana dapat berjalan dan dijalankan di lapangan

serta mengetahui hasil (outcome) dan hambatan-hambatan dalam

pelaksanaannya. Pada tataran paling akhir adalah mengevaluasi

temuan di lapangan untuk mendapatkan umpan balik dalam

penyempurnaan dokumen rencana.

2.3.4. Pelaporan hasil implementasi rencana

Tugas pelaporan hasil implementasi rencana dimaksudkan untuk

dapat menyajikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mengkaji kemungkinan

terjadinya kekurangan dan kelebihan dalam pencapaian target

yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana.

21

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah

Bappeda Kabupaten Bantul yang realistis, perlu mempertimbangkan isu-isu

strategis. Isu-isu strategis selanjutnya akan dijadikan pertimbangan dalam

menyusun strategi yang akan ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran

jangka menengah tersebut.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Peta kondisi eksisting

No Peluang No Ancaman

1 Adanya komitmen pemerintah

Kab. Bantul untuk menjadikan

Bappeda sebagai satu-

satunya institusi pelaksana

koordinasi perencanaan

pembangunan daerah.

1 Masih adanya sisa-sisa

paradigma egoisme sektoral

yang masih dominan.

2 Banyaknya kerjasama yang

ditawarkan dari pihak luar

(antar daerah, investor,

negara donor dan masyarakat

dalam pembangunan daerah.

2 Belum semua stakeholders di

daerah memahami materi dan

esensi RPJP, RPJM, RKPD,

Renstra/Renja SKPD.


kabupaten Bantul untuk

berpihak kepada rakyat

secara konsisten.

3 Adanya kompetisi yang sangat

ketat antar daerah dalam

pembangunan dan peraihan

dana non APBD masing-masing

22

daerah otonom.

4 Adanya tuntutan dari rakyat,

DPRD, LSM dan pihak

swasta yang sangat dominan

agar birokrasi bekerja lebih

rpofesional.

4 Banyak daerah-daerah otonom

yang mempunyai komunikasi

dan kemampuan lobby tinggi.

5 Pesatnya perkembangan

Teknologi Informasi sangat

membantu dalam olah data,

analisis, peramalan dan

pengambilan keputusan serta

mudahnya akses terhadap

teknologi informasi.

5 Masih belum mantapnya sistem,

mekanisme peluncuran

anggaran dari pemerintah

propinsi dan pemerintah pusat.


untuk mewujudkan Good

Governance dalam seluruh

siklus manajemen

kepemerintahan.

6 Adanya kecenderungan dampak

negatif reformasi.

No Kekuatan No Kelemahan

1 Keberadaan Bappeda

sebagai perencana

pembangunan daerah yang

memiliki kewenangan

menyusun dan mengevaluasi

pelaksanaan rencana

pembangunan oleh masing-

masing SKPD

1 Belum tersedianya system

informasi perencanaan

pembangunan yang memadai

guna mendukung proses

perencanaan yang efisien dan

efektif

2 Ketersediaan sumber daya

manusia yang professional

2 Terbatasnya sarana prasarana

pendukung yang tersedia

23

dan berkualitas

3 Dokumen-dokumen

perencanaan pembangunan

dan dokumen produk-produk

kegiatan Bappeda menjadi

acuan penentuan kebijakan

pembangunan daerah

3 Koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan dengan (SKPD)

yang belum optimal

4 Penyusunan perencanaan

pembangunan daerah sudah

dilaksanakan sesuai dengan

mekanisme yang berlaku

4 Ketersediaan data-data

pendukung untuk perencanaan

yang belum optimal

5 Kelembagaan institusi

perencanaan pembangunan

yang sudah optimal

5 Ketersediaan SDM yang masih

kurang

6 Koordinasi antar satuan kerja

dalam lingkup Bappeda yang

sudah cukup baik

6 Adanya kecenderungan dampak

negatif reformasi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun

2010 – 2015

Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati tertuang dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten bantul

Tahun 2011-2015.

Visi pembangunan Kabupaten Bantul yaitu “Bantul Projotamansari

Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”.

Misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 adalah:

MISI 1: Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola

pemerintahan yang empatik

24

MISI 2: Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul

yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia

dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi

MISI 3: Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas

pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis

pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan

masyarakatyang responsif gender

MISI 4: Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan

memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra (Renstra SKPD

terkait di provinsi, Renstra SKPD periode sebelumnya)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis dimaksud adalah sbb:

1. Kacenderungan semakin meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat

dan stake holder lainya dalam perencanaan pembangunan dan semakin

meningkatnya tuntutan agar aspirasi masyarakat bisa terakomodasi dalam

perencanaan pembangunan,

2. Tuntutan terlaksananya mekanisme perencanaan pembangunan daerah

yang berkualitas dan tepat waktu sesuai dengan amanat UU No 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat yang

menuntut ketersediaan sarana prasarana dan kesiapan SDM di bidang

perencanaan pembangunan,

25

4. Perkembangan pembangunan wilayah yang sangat pesat baik yang

berdimensi nasional maupun regional sehingga menuntut kesiapan aparat

perencanaan dalam melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

pembangunan yang berbasis wilayah,

5. Meningkatnya pengawasan ekternal baik yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga formal maupun non formal seperti LSM dan Perguruan Tinggi

yang menuntut implementasi dari prinsip-prinsip good goverment,

26

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Rumusan visi dan misi unit kerja (SKPD) Bappeda Kabupaten Bantul adalah

dalam rangka dan berkaitan dengan dukungan untuk mencapai visi dan misi

daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM Daerah. Untuk memudahkan

penentuan target kinerja yang diharapkan maka digunakan ungkapan dan

pernyataan yang bersifat matematis dan konkrit.

4.1 Visi dan Misi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan

lingkungan strategis yang dihadapi tersebut di atas, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul mempunyai visi sebagai berikut:

Sejalan dengan visi di atas, maka misi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bantul adalah:

1. Mewujudkan sistem kerja yang profesional, didukung oleh sarana prasarana

dan SDM yang berkualitas.

2. Mewujudkan data/informasi yang akurat berbasis teknologi infomasi,

didukung oleh hasil penelitian yang memadai sebagai dasar perumusan

kebijakan dan perencanaan.

MEWUJUDKAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

YANG BERKUALITAS DAN MAMPU MEMPERCEPAT PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

27

3. Mewujudkan dokumen perencanaan dan proposal teknis dalam upaya

percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang

sesuai dengan aturan yang berlaku;

4. Mewujudkan sinergi implementasi perencanaan pembangunan daerah yang

melibatkan seluruh komponen daerah (stakeholders);

5. Mewujudkan evaluasi, analisis dan pelaporan terhadap implementasi

perencanaan pembangunan yang benar, sistematis dan terstruktur.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1 Tujuan

Sesuai dengan visi, misi diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

a. Terwujudnya sistem kerja yang profesional, didukung oleh sarana prasarana

dan SDM yang berkualitas.

b. Terwujudnya data/informasi yang akurat berbasis teknologi infomasi,

didukung oleh hasil penelitian yang memadai sebagai dasar perumusan

kebijakan dan perencanaan.

c. Terwujudnya dokumen perencanaan dan proposal teknis dalam upaya

percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang

sesuai dengan aturan yang berlaku;

d. Terwujudnya sinergi implementasi perencanaan pembangunan daerah yang

melibatkan seluruh komponen daerah (stakeholders);

e. Terwujudnya evaluasi, analisis dan pelaporan terhadap implementasi

perencanaan pembangunan yang benar, sistematis dan terstruktur.

4.2.1 Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai

berikut:

28

1. Terciptanya sistem kerja yang menganut prinsip-prinsip profesionalisme,

didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan SDM yang berkualitas

tinggi.

2. Tersedianya data/informasi dan hasil penelitian yang akurat, mutakhir dan

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Tersusunnya dokumen perencanaan dan proposal teknis yang memuat

berbagai alternatif pengelolaan SDA/SDM dalam rangka percepatan

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang sesuai aturan

yang berlaku;

4. Terkoordinasi dan tersinerginya pelaksanaan seluruh program/kegiatan

kabupaten/propinsi/nasional dengan melibatkan seluruh komponen Daerah

(stakeholders);

5. Terlaksananya evaluasi, analisis dan pelaporan yang sesuai aturan yang

berlaku, menurut sistem perencanaan dan berjenjang..

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Analisis Lingkungan Strategis

Berdasarkan kajian Analisis Lingkungan Internal (ALI) terdapat beberapa hal

yang merupakan unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Kekuatan (Strength)

1. Tersedianya kuantitas dan kualitas SDM yang memadai;

2. Adanya kewenangan untuk melakukan koordinasi vertikal, horisontal

dan diagonal di antara Instansi/Unit Kerja, Dinas, Badan, Kantor dan

Bagian dan semua stakeholders yang terlibat dalam proses

pembangunan;

3. Adanya kewenangan dalam melaksanakan fungsi perencanaan

pembangunan daerah dan fungsi sinkronisasi semua perencanaan

29

yang diajukan oleh Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Unit dan semua

stakeholders yang terlibat dalam proses pembangunan daerah;

4. Telah terjalinnya hubungan yang baik dengan jajaran Pemerintah

Propinsi dan Jajaran Pemerintah Pusat;

5. Tersedianya data, informasi dan dokumen perencanaan pembangunan

yang memadai dan berbagai bentuk teknik perencanaan yang dikuasai;

6. Adanya forum dan mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan

daerah.

Kelemahan (Weakness)

1. Adanya pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang masih cenderung

eksklusif dan kurang responsif;

2. Kurangnya kebersamaan dan kurang dipahaminya visi bersama dari

semua stakeholders Bappeda dalam memenuhi tugas;

3. Kurangnya mentalitas perencana yang handal, antisipatif, responsif

dan akuntabel dalam memandang, mengevaluasi, menganalisis dan

menyajikan rencana secara holistik;

4. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang optimal;

5. Belum meratanya kemampuan berkomunikasi dan lobby dengan pihak

luar;

6. Kurang dimanfaatkannya secara optimal data, informasi dan dokumen-

dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia.

Dilihat dari Analisis Lingkungan Eksternal (ALE), yang pada hakekatnya unsur

kuncinya terletak pada Peluang dan Ancaman, adalah sebagai berikut :

Peluang (Opportunity)

1. Adanya komitmen Pemerintah Pusat untuk meperkuat Bappeda

sebagai institusi pelaksana koordinasi perencanaan pembangunan

daerah.

30

2. Banyaknya kerjasama yang ditawarkan dari pihak luar (antar daerah,

investor, negara donor dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

3. Adanya komitmen pemerintah kabupaten Bantul untuk mempercepat

pembangunan yang berpihak kepada rakyat secara konsisten.

4. Adanya dukungan dari rakyat, DPRD, LSM dan pihak swasta agar

birokrasi bekerja secara profesional.

5. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi sangat membantu dalam

data collecting, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan serta

mudahnya akses terhadap teknologi informasi.

6. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan Empathic

Governance dalam seluruh siklus manajemen kepemerintahan.

Ancaman (Threat)

1. Masih adanya paradigma egoisme sektoral yang masih kuat.

2. Belum semua stakeholders di daerah memahami materi dan esensi

RPJP, RPJM, RKPD, Renstra/Renja SKPD.

3. Adanya kompetisi yang sangat ketat antar daerah dalam pembangunan

dan peraihan dana non APBD masing-masing daerah otonom.

4. Banyaknya daerah otonom yang mempunyai komunikasi dan

kemampuan lobby tinggi.

5. Masih belum mantapnya sistem, mekanisme peluncuran anggaran dari

pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

31

TABEL 1

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (Strengths) KELEMAHAN (Weaknesses)

1) Tersedianya kuantitas dan kualitas

SDM yang memadai;

2) Adanya kewenangan untuk

melakukan koordinasi vertikal,

horisontal dan diagonal di antara

Instansi/Unit Kerja, Dinas, Badan,

Kantor dan Bagian dan semua

stakeholders yang terlibat dalam

proses pembangunan;

3) Adanya kewenangan dalam

melaksanakan fungsi perencanaan

pembangunan daerah dan fungsi

sinkronisasi semua perencanaan

yang diajukan oleh Dinas, Badan,

Kantor, Bagian, Unit dan semua

stakeholders yang terlibat dalam

proses pembangunan daerah;

4) Telah terjalinnya hubungan

komunikasi yang baik dengan

jajaran Pemerintah Propinsi dan

Jajaran Pemerintah Pusat;

5) Tersedianya data, informasi dan

dokumen perencanaan

pembangunan yang memadai dan

berbagai bentuk teknik

perencanaan yang dikuasai;

6) Adanya forum dan mekanisme


1) Adanya pola pikir, pola sikap dan

pola tindak yang masih cenderung

eksklusif dan kurang responsif;

2) Kurangnya kebersamaan dan

kurang dipahaminya visi bersama

dari semua stakeholders Bappeda

dalam memenuhi tugas;

3) Kurangnya mentalitas perencana

yang handal, antisipatif, responsif

dan akuntabel dalam memandang,

mengevaluasi, menganalisis dan

menyajikan rencana secara holistik;

4) Kurangnya dukungan sarana dan

prasarana yang optimal;

5) Belum meratanya kemampuan

berkomunikasi dan lobby dengan

pihak luar;

6) Kurang dimanfaatkannya secara

optimal data, informasi dan

dokumen-dokumen perencanaan

pembangunan yang tersedia.

32

pembangunan daerah.

TABEL 2

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

PELUANG (Opportunities) ANCAMAN (Treaths)

1) Adanya komitmen Pemerintah

Pusat untuk memperkuat Bappeda

sebagai institusi pelaksana


pembangunan daerah.

2) Banyaknya kerjasama yang

ditawarkan dari pihak luar (antar

daerah, investor, negara donor dan

masyarakat dalam pembangunan

daerah.

3) Adanya komitmen pemerintah

kabupaten Bantul untuk berpihak

kepada rakyat secara konsisten.

4) Adanya dukungan dari rakyat,

DPRD, LSM dan pihak swasta agar

birokrasi bekerja secara

profesional.

5) Pesatnya perkembangan Teknologi

Informasi sangat membantu dalam

data collecting, analisis, peramalan

dan pengambilan keputusan serta

mudahnya akses terhadap

teknologi informasi.

6) Adanya komitmen pemerintah untuk

mewujudkan Empathic Governance

1) Masih adanya paradigma egoisme

sektoral yang masih kuat.

2) Belum semua stakeholders di

daerah memahami materi dan

esensi RPJP, RPJM, RKPD,

Renstra/Renja SKPD.

3) Adanya kompetisi yang sangat

ketat antar daerah dalam

pembangunan dan peraihan dana

non APBD masing-masing daerah

otonom.

4) Banyaknya daerah otonom yang

mempunyai komunikasi dan

kemampuan lobby tinggi.

5) Masih belum mantapnya sistem,

mekanisme peluncuran anggaran

dari pemerintah propinsi dan

pemerintah pusat.

.

33

dalam seluruh siklus manajemen

kepemerintahan.

4.3.2 Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, terdapat tiga isu sentral dan bersifat

sangat esensial dan mendasara. Tiga isu itu merupakan keberhasilan

yang harus diperhatikan setiap stakeholders yang terlibat dalam

pelaksanaan otonomi daerah, yaitu : pertama sharing of power

(pembagian kewenangan), kedua distribution of income (pemerataan

pendapatan), dan ketiga empowering (pemberdayaan dan partisipasi).

Dalam kerangka itu, faktor-faktor penentu keberhasilan yang terutama

adalah terletak pada :

1. Terciptanya sistem kerja yang dapat dipahami sebagai upaya

mewujudkan komitmen visi bersama yang ditandai dengan adanya

keseimbangan antara tugas/wewenang dan haknya.

2. Tersedianya SDM yang berkualitas, visioner, mampu dan mau berkerja

secara bermoral dan bermartabat.

3. Tersedianya data yang akurat & mutakhir berbasis teknologi informasi.

4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai

kebutuhan pengembangan organisasi.

5. Tingginya peran serta masyarakat dan swasta dalam perencanaan

yang ditandai dengan semakin akomodatifnya produk perencanaan.

6. Peraturan perundangan beserta PP-nya tersedia lengkap, mudah

dipahami dan tidak cepat berubah;

4.3.3 Strategi

Menurut teori pengembangan strategi pada anilisis SWOT, terdapat empat

macam tipe umum strategi menuju keberhasilan organisasi, yaitu :

34

1. Strategi Comparative Advantage (keunggulan komparatif), yang pada

hakekatnya Organisasi memiliki peluang dominan dan juga kekuatan

pada posisi internal yang signifikan. Dua elemen yang paling potensial

dapat berinteraksi. Inilah sesungguhnya keunggulan komparatif yang

harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Persoalan mendasara

yang harus dikembangkan, adalah bagaimana memanfaatkan

kekuatan untuk meningkatkan posisi kempetitifnya.

2. Strategi Mobilization, dalam konteks ini Bappeda harus mampu

memobilisasi semua sumber daya yang merupakan kekuatan

organisasi untuk mengeliminir ancaman dan atau bahkan berusaha

merubahnya menjadi peluang.

3. Strategi Investment/Divesment, dalam kondisi ini Organisasi memang

pada posisi yang harus hati-hati. Sebab peluang sangat meyakinkan

tetapi Organisasi kurang ada kemampuan organisasi untuk

meresponnya. Jika tidak hati-hati akan menimbulkan high cost.

4. Strategi Damage control, pada posisi ini strategi yang akan ditempuh

harus benar-benar lebih hati-hati. Karena sudah terancam dari luar

tetapi juga harus menghadapi sumber daya yang masih lemah. Untuk

itu, harus mengendalikan dan melakukan pembenahan sumber

dayanya. Yang paling utama adalah merubah kelemahan menjadi

kekuatan potensial.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, serta dengan mengasumsikan bahwa

inovasi kelembagaan di pemerintahan berjalan lambat, maka strategi yang

akan dipilih oleh Bappeda Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2011 –

2015 adalah pada dua jenis yaitu :

1. Strategi optimalisasi keunggulan komparatif, strategi ini dipilih

mengingat adanya undang-undang yang khusus mengatur

perencanaan pembangunan daerah dengan Bappeda sebagai

pengampu tugas perencanaan, maka Bappeda memiliki kesempatan

yang amat luas dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut

35

dengan curahan kreativitas dan inovasi pemanfaatan teknologi tinggi

dalam penyusunan dokumen rencana, monitoring dan evaluasi

implementasi rencana, serta pelaporannya.

2. Strategi mobilisasi sumberdaya dan peningkatan daya saing, strategi

ini dipilih mengingat kompleksitas permasalahan pembangunan yang

disertai dengan adanya peluang memasuki pasar global.

VISI MISI TUJUAN SASARAN ARAH

KEBIJAKAN

STRATEGI

Mewujudkan

sistem

perencanaa

n

pembangun

an daerah

yang

berkualitas

dan mampu

mempercep

at

peningkatan

kesejahtera

an rakyat

1. Mewujudk

an sistem

kerja

yang

profesion

al,

didukung

oleh

sarana

prasarana

dan SDM

yang

berkualita

s

1. Terwujudn

ya sistem

kerja yang

profesiona

l,

didukung

oleh

sarana

prasarana

dan SDM

yang

berkualita

s

1. Tercipta

nya

sistem

kerja

yang

menganu

t prinsip-

prinsip

profesion

alisme,

didukung

oleh

sarana

prasaran

a yang

memadai

dan SDM

yang

Penguatan

sistem

operasional dan

prosedur

Penyusuna

n dan

implementa

si SOP

kegiatan

Meningkatk

an kualitas

sarana dan

prasarana

dan dalam

rangka

mendukung

peningkatan

kinerja

lembaga

dan

pegawai.

Meningkatk

36

berkualita

s tinggi

an

kompetensi

SDM

perencana

2. Mewujudk

an

data/inform

asi yang

akurat

berbasis

teknologi

infomasi,

didukung

oleh hasil

penelitian

yang

memadai

sebagai

dasar

perumusan

kebijakan

dan

perencana

an.

2. Terwujudn

ya

data/infor

masi yang

akurat

berbasis

teknologi

infomasi,

didukung

oleh hasil

penelitian

yang

memadai

sebagai

dasar

perumusa

n

kebijakan

dan

perencana

an.

2. Tersedi

anya

data/infor

masi dan

hasil

penelitian

yang

akurat,

mutakhir

dan

dapat

dipertang

gungjawa

bkan

secara

ilmiah.

Peningkatan

kualitas data dan

informasi

perencanaan

pembangunan

Meningkatkan

akurasi dan

validitas data

melalui

kerjasama

dengan

lembaga-

lembaga yang

kompeten.

3. Mewujudk

an

dokumen

perencana

an dan

proposal

3. Terwujudn

ya

dokumen

perencana

an dan

proposal

3. Tersusu

nnya

dokumen

perencan

aan dan

proposal

Peningkatan

kualitas

dokumen dan

proposal

teknis .

Meningkatk

an kualitas

SDM

Meningkatk

an

koordinasi

37

teknis

dalam

upaya

percepatan

peningkata

n

kesejahtera

an

masyarakat

melalui

proses

yang

sesuai

dengan

aturan

yang

berlaku

teknis

dalam

upaya

percepata

n

peningkat

an

kesejahter

aan

masyarak

at melalui

proses

yang

sesuai

dengan

aturan

yang

berlaku

teknis

yang

memuat

berbagai

alternatif

pengelola

an

SDA/SD

M dalam

rangka

percepat

an

peningkat

an

kesejahte

raan

masyarak

at melalui

proses

yang

sesuai

aturan

yang

berlaku

dan sinergi

dengan

lembaga

terkait.

4. Mewujudk

an sinergi

implementa

si

perencana

an

pembangu

nan daerah

4. Terwujudn

ya sinergi

implement

asi

perencana

an

pembangu

nan

4. Terkoor

dinasi

dan

tersinergi

nya

pelaksan

aan

seluruh

Peningkatan

kualitas hasil

evaluasi

kebijakan/kajian

sebagai

masukan bagi

perencanaan

pembangunan

Meningkatk

an

Manajemen

Kinerja

Lembaga

Meningkatk

an kualitas

perencanaa

38

yang

melibatkan

seluruh

komponen

daerah

(stakeholde

rs)

daerah

yang

melibatka

n seluruh

komponen

daerah

(stakehold

ers)

program/

kegiatan

kabupate

n/propinsi

/nasional

dengan

melibatka

n seluruh

kompone

n Daerah

(stakehol

ders).

dan perumusan

kebijakan

penyelesaian

permasalahan

pembangunan

n

mengkoordi

nasikan

para pelaku

pembangun

an

mengoptim

alkan

partisipasi

masyarakat

5. Mewujudk

an

evaluasi,

analisis

dan

pelaporan

terhadap

implementa

si

perencana

an

pembangu

nan yang

benar,

sistematis

dan

terstruktur.

5. Terwujudn

ya

evaluasi,

analisis

dan

pelaporan

terhadap

implement

asi

perencana

an

pembangu

nan yang

benar,

sistematis

dan

terstruktur.

5. Terlaksa

nanya

evaluasi,

analisis

dan

pelapora

n yang

sesuai

aturan

yang

berlaku,

menurut

sistem

perencan

aan dan

berjenjan

g.

Peningkatkan

kualitas

koordinasi

kebijakan

pembangunan

Meningkatk

an kualitas

dan

intensitas

pemantaua

n terhadap

pelaksanaa

n rencana

pembangun

an

39

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan strategis yang dihadapi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul mempunyai program dan kegiatan:

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Menciptakan sistem

kerja yang

profesional yang

didukung oleh

sarana prasarana

dan SDM yang

berkualitas

Terciptanya sistem kerja yang

lebih baik yang didukung oleh

sarana prasarana dan SDM

yang berkualitas.

Peningkatan

kualitas SDM

Program Pengembangan

organisasi dan pelayanan

internal.

100% 100% 227,475,000 100% 230,000,000 100% 230,000,000 100% 240,000,000 100% 240,000,000 100% 240,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Pelayanan administrasi

perkantoran.

Lancarnya

pelaksanaan tugas

perencanaan


Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur.

Kelancaran

pelaksanaan tugas

100% 100% 62,650,000 100% 100% 84,000,000 100% 84,000,000 100% 100,000,000 100% 330,650,000 Bappeda Kab. Bantul

Kegiatan Bimbingan Teknis

Pengolahan Data

Meningkatnya

kemmapuan SDM

dalam mengelola

data

0 100% 20,000,000 20 SDM 23,000,000 20 SDM 23,000,000 20 SDM 23,000,000 0 0 60 SDM 89,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Pendampingan dan Penunjang

implementasi Rencana Tindak

Peningkatan Kapasitas SCBD

Peningkatan kualitas

aparatur

100% 511,200,000 100% 600,000,000 100% 600,000,000 - - - - 100% 1,711,200,000 Bappeda Kab. Bantul

Menyediakan

data/informasi dan

hasil penelitian yang

akurat berbasis

teknologi informasi

sebagai dasar

perumusan

kebijakan dan teknis

perencanaan

Tersedianya data / informasi

dan hasil penelitian yang

akurat, mutakhir dan dapat

dipertanggungjawabkan

secara cepat dan tepat.

Tersedianya

data/informa

si yang akurat

Program Penyempurnaan dan

pengembangan akurasi data

dan informasi.

Jaring Informasi Riset

Daerah.

3 volume jurnal riset 100% 100% 35,000,000 100% 40,000,000 100% 45,000,000 100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 225,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Penyusunan Profil Daerah

(Data Base Profil Daerah).

Tersedianya data

perencanaan


Progran Penelitian dan

pengembangan yang

mendukung perencanaan dan

pengambilan kebijakan

pembangunan

Penyusunan Indikator

Ekonomi Daerah

Berkelanjutan.

PDRB tahunan,

triwulan, kecamatan,

gini ratio dan tingkat

inflasi

75,105,000 114,360,000 120,000,000 120,000,000 125,000,000 554,465,000 Bappeda Kab. Bantul

Pertumbuhan PDRB

(ekonomi)

5.18 5.42 5.66 5.90 6.14 6.14

PDRB atas dasar

harga konstan

4,09

trilyun

4,25

trilyun

4,42

trilyun

4,60

trilyun

4,78

trilyun

4,78

trilyun

PDRB atas dasar

harga berlaku

10,02

trilyun

11,22

trilyun

12,57

trilyun

14,08

trilyun

15,77

trilyun

15,77

trilyun

Tahun-5

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

SKPD BAPPEDA

Kabupaten Bantul

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4

Unit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab LokasiKode

Kondisi Kinerja pada

-4

Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)


-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Tahun-5

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan



Unit Kerja

SKPD Penang-



-4

Tujuan Sasaran

Indikator


Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

PDRB perkapita atas

dasar harga konstan

4,35 juta 4,48 juta 4,61 juta 4,75 juta 4,89 juta 4,89 juta

PDRB perkapita atas

dasar harga berlaku

9,55 juta 10,02 juta 10,53 juta 11,05 juta 11,61 juta 11,61 juta

Tingkat Inflasi 5.00 4.85 4.70 4.56 4.42 4.42

Membaiknya indeks

gini

0.2458 0.2507 0.2458 0.2505 0.2454 0.2454

Penyusunan dan Analisis

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM/HDI).

analisis 3 aspek

komponen IPM

kesehatan,

pendidikan &

pendapatan


Analisis kebutuhan

pembiayaan jenjang SMP

Dokumen

penghitungan

kebutuhan

pembiayaan

penyelenggaraan

SMP

0% 100% 40,000,000 - - - - - - - - 100% 40,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Kegiatan Studi Rencana

Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan

dan Kawasan Permukiman

(RP3KP)

Dokumen rencana

pembangunan &

pengembangan

perum. Dan

kawasan

permukiman di Kab.

Bantul

0% - - 100% 80,000,000 - - - - - - 100% 80,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Kegiatan Studi Kawasan

Kumuh di Kabupaten Bantul

Dokumen rencana

penanganan

kawasan kumuh


Kegiatan Penyusunan Peta

Tematik kerjasama dengan

LAPAN

peta tematik 100% 50,000,000 100% 136,000,000 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 150,000,000 100% 136,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Kegiatan Penyusunan Indeks

Pembangunan Gender (IPG)

Dokumen Indek

Pembangunan

Gender (IPG)

Kabupaten Bantul

100% 45,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 110,000,000 100% 465,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Studi Luas Lahan terhadap

Kecukupan Pemenuhan

Pangan di Kabupaten Bantul

Dokumen

penghitungan luas

lahan untuk

kecukupan pangan


Penyusunan Masterplan

Agropolitan

Dokumen

perencanaan

pengembangan

agropolitan


Pengembangan kaw

Agrowst &

Agropltn

3 3 4 4 5 5

Penyusunan Masterplan

Minapolitan

Dokumen

perencanaan

pengembangan

minapolitan


Kegiatan Pemetaan

Kesuburan Lahan

Dokumen peta

kesuburan lahan


Pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan

jembatan

Tersusunnya data

base jalan dan

jembatan

0% - - - - 100% 100,000,000 - - - - 100% 100,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Pembuatan Sistem Pelayanan

dan Informasi Desa

Terbangunnya

Sistem Informasi

Pelayanan dan

Informasi desa



-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Tahun-5

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan



Unit Kerja

SKPD Penang-



-4

Tujuan Sasaran

Indikator


Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Studi Pengembangan Desa

Wisata

Tersusunnya kajian

ilmiah potensi dan

strategi

pengembangan desa

wisata


Koordinasi penyusunan

masterplan pendidikan

Dokumen

masterplan

pendidikan


Studi Potensi Investasi

Daerah

Dokumen potensi

investasi


Kajian Olah Raga

Tradisional

Inventarisasi jenis

dan jumlah olahraga

tradisional


Menyusun

dokumen rencana

dan proposal teknis

dalam mewujudkan

percepatan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat melalui

proses yang mapan

Tersusunnya dokumen

rencana pembangunan yang

tepat sasaran dan akuntabel

serta proposal teknis

berbagai alternatif

pemanfaatan SDA/SDM

dalam rangka percepatan

peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui proses

yang mapan.

Peningkatan

kualitas

perencanaan

pembanguna

n daerah

Program Peningkatan

kualitas perencanaan

pengembangan wilayah,

potensi daerah, SDA dan

SDM melalui proses dan

metode yang mapan.

Kegiatan Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Tersusunnya

dokumen RKPD,

usulan ke provinsi,

usulan ke APBN,

SIM perencanaan

100% 164,000,000 100% 320,000,000 100% 180,000,000 100% 180,000,000 100% 190,000,000 100% 1,034,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Perencanaan umum

pembangunan daerah

Tersusunnya

dokumen

perencanaan


Kegiatan Penyusunan KUA

dan PPAS

Dokumen KUA dan

PPAS


Penyusunan Review RPJMD

2011-2015

Dokumen evaluasi

RPJMD

- - - - 100% 250,000,000 - - - - 100% 250,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Penyusunan RPJMD 2016-

2020

Dokumen RPJMD - - - - - - - - 100% 300,000,000 100% 300,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Penyusunan rencana strategis

2016-2020

Dokumen rencana

strategis

- - - - - - - - 100% 30,000,000 100% 30,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Kegiatan Pengkajian

Pengembangan Lingkungan

Sehat

Jumlah lokasi

binaan

0 100% 100,722,000 100% 110,000,000 100% 110,000,000 100% 110,000,000 100% 430,722,000 Bappeda Kab. Bantul

Kegiatan Peningkatan

Pengelolaan Irigasi

Partisipatif (WISMP)

Tersusunnya AWP,

KAK dan LK

WISMP


Kegiatan Koordinasi

Perencanaan Air Minum,

Drainase dan Sanitasi

Perkotaan

Laporan kelompok

kerja sanitasi

Kabupaten


Kegiatan Koordinasi

Perencanaan Sarana dan

Prasarana Wilayah

Tersedianya hasil

rencana kegiatan

sarana dan

prasarana wilayah

- - 100% 125,000,000 100% 100,000,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% 475,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Pengembangan

kawasan BKM

2 2 3 3 4 4

Pengembangan kaw

GMT & Kajigelem

2 2 3 3 3 3

Pengembangan kaw

Industri

Sedayu&Piyungan

1 1 2 2 3 3


-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Tahun-5

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan



Unit Kerja

SKPD Penang-



-4

Tujuan Sasaran

Indikator


Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Kegiatan Review

Penyusunan Dokumen

Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (SPKD)

Dokumen SPKD - - 100% 50,000,000 - - - - - - 100% 50,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Kegiatan Studi Pemanfaatan

Bekas Pasar Piyungan,

Imogiri dan Pijenan

Dokumen

Rekomendasi

Pemanfaatan Bekas

Pasar

- - 100% 55,575,000 - - - - - - 100% 55,575,000 Bappeda Kab. Bantul

Kegiatan Studi Penyusunan

Kebijakan Pengelolaan

Sampah dengan Pola 3 R

(Reuse, Reduce, Recycle)

Dokumen studi

potensi pengelolaan

sampah dengan pola

3 R

- - 100% 60,000,000 - - - - - - 100% 60,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Dokumen kajian

Lingkungan Hidup


Review Rencana Zonasi

Kawasan Pesisir Pantai

Selatan

Tersusunnya kajian

ulang zonasi

kawasan pesisir


Review Rencana Strategis

Kawasan Pesisir Pantai

Selatan

Tersusunnya kajian

ulang rencana

strategis kawasan

pesisir


Workshop Penyusunan

RPJM Desa dan RKP Desa

Realisasi

perencanaan

pembangunan Desa

- - - - 100% 15,000,000 100% 15,000,000 - - 100% 30,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Workshop Penyusunan Data

Dasar / Profil Desa

Realisasi dokumen

profil desa

- - - - 100% 15,000,000 100% 15,000,000 - - 100% 30,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Mengkoordinasikan

/mensinergikan

implementasi

rencana dengan

mengikutsertakan

seluruh komponen

daerah

(stakeholders)

Terkoordinasinya sinergi

pelaksanaan seluruh

program / kegiatan

kabupaten / propinsi /

nasional dengan

mengikutsertakan seluruh

komponen Daerah

(stakeholders)

Peningkatan

sinergitas

implementasi

perencanaan

Program Koordinasi,

pemantauan dan evaluasi

implementasi rencana.

Kegiatan Fasilitasi dan

Stimulasi Pembangunan

Perumahan Masyarakat

Kurang Mampu

Tersalurnya

Bantuan Stimulan

Pembangunan

Perumahan

Swadaya kepada

Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah (MBR)


Kegiatan Koord. & Fasilitasi

Pengendalian Pemanfaatan

Ruang lintas Kab/Kota

Dokumen laporan

pengendalian ruang

dan perkembangan

kawasan perbatasan


Pengembangan

kawasan KPY

3 4 5 6 7 7

Sosialisasi RTRW Meningkatnya

pengetahuan

masyarakat tentang

RTRW

100% 47,500,000 - - - - - - - - 100% 47,500,000 Bappeda Kab. Bantul


-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Tahun-5

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan



Unit Kerja

SKPD Penang-



-4

Tujuan Sasaran

Indikator


Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Tingkat ketaatan

terhadap RTRW

100% 100% 100% 100% 100% 100%


Koordinasi Pengabdian

Masyarakat

Koordinasi

pelaksanaan KKN


Kegiatan Implementasi

Pengembangan Potensi

Ekonomi Daerah

Dokumen

pengembangan

potensi ekonomi

daerah


Kegiatan Koordinasi dan

Operasional TKPKD

Sinkronisasi

Program

Penanggulangan

kemiskinan


Kegiatan Koordinasi

Program-Program

Pemberdayaan Masyarakat

Sinkronisasi dan

koordinasi program

pemberdayaan

masyarakat


Kegiatan Koordinasi

Pembangunan Daerah Rawan

Bencana

Laporan koordinasi

daerah rawan

bencana


Terwujudnya

implementasi RPP

kawasan berbasis

mitigasi bencana

30% 50% 55% 60% 65% 65%

Peningkatan

Relokasi lokasi

tanah longsor

5 5 5 5 5 5

Koordinasi kerjasama

pembangunan antar daerah

Meningkatnya

kerjasama

antardaerah

- - - - 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 70,000,000 100% 170,000,000 Bappeda Kab. Bantul

Meningkatnya sinergitas

pengembangan dan

pemanfaatan IPTEK

Peningkatan

sinergitas

pengembang

an dan

pemanfaatan

IPTEK

Kegiatan Pengembangan

Sistem Iniovasi Daerah

(SIDa)

Meningkatnya

koordinasi dalam

pelaksanaan SIDa

(Jumlah inovasi

yang diterapkan di

Bantul)


Jumlah/jenis

Program

pengembangan

IPTEK

4 5 6 7 8 8

Jumlah/jenis

kelmbagaan

pendukung

pengembangan

IPTEK

3 4 5 6 7 7

Jumlah/jenis infra

struktur pendukung

yang ada di lokasi

1 2 3 4 5 5

Pengembangan kaw

Pantai Selatan

4 4 5 5 5 5

Pengembangan kaw

Gumuk Pasir Prtrts

1 1 1 1 2 2


-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Tahun-5

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan



Unit Kerja

SKPD Penang-



-4

Tujuan Sasaran

Indikator


Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Melaksanakan

evaluasi, analisis

dan pelaporan yang

terstruktur,

sistematis dan

benar.

Terlaksananya evaluasi,

analisis dan pelaporan yang

terstruktur, sistematis, dan

benar.

Mewujudkan

analisis,

pelaporan,

dan evaluasi

perencanaan

pembanguna

n

Program Penyusunan laporan

implementasi rencana.

Kegiatan Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Tersusunnya

dokumen LKPJ


Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Dokumen laporan

pelaksanaan dana

dekonsentrasi dan

tugas pembatuan




Bidang Pendidikan,

Kebudayaan dan Kesehatan

Dokumen laporan

monitoring


Kegiatan Monitoring &

Evaluasi Pelaksanaan

Implementasi Rencana

Tindak Peningkatan

Kapasitas Proyek SCBD

Dokumen laporan

monitoring

0 0 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 - - 100% 150,000,000 Bappeda Kab. Bantul

27

BAB VI. INDIKATIF KINERJA 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan strategis yang dihadapi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul mempunyai program dan kegiatan:

28

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD BAPPEDA

Provinsi/ Kabupaten Bantul

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tujuan

1

Sasaran

1

Program

Pengembangan

Lingkungan Sehat

Terbinanya

tatanan

sehat

1. Tatanan

permukim

an, sarana

dan

prasarana

sehat

2. Tatanan

industri

dan

perkantora

n sehat,

3. Tatanan

pariwisata

sehat,

tatanan

masyaraka

t sehat

yang

mandiri.

0 100,722 3 110 4 110 4 110 5 100 Bappeda

Kegiatan Pengkajian

Pengembangan

Lingkungan Sehat

0 100,722 3 110 4 110 4 110 5 100 Bappeda

29



Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD


Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tujuan

1

Sasaran

2

Program

Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa, dan

Jaringan Pengairan

Lainnya

Tersusunnya

rencana

tahunan 2 2 50 2 70 2 70 2 80 2 80 2 80 Bappeda

Kegiatan Peningkatan

Pengelolaan Irigasi

Partisipatif (WISMP)

50 70

Program

Pengembangan

Perumahan

20 180 50 50 60 60 Bappeda


stimulasi pembangunan

perumahan masyarakat

kurang mampu

20 40 50 50 60 60

Kegiatan Studi Rencana

Pembangunan

Pengembangan

Perumahan dan

Kawasan Permukiman

0 80 0 0 0 0

Kegiatan Studi

Kawasan Kumuh

0 60 0 0 0 0

Program Perencanaan

Tata Ruang

40 0 0 0 0 0 Bappeda

Kegiatan Sosialisasi

Perda tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah

(RTRW)

40 0 0 0 0 0

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

20 40 50 50 60 60 Bappeda

30



Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD


Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan Koordinasi

dan fasilitasi

pengendalian

pemanfaatan ruang

lintas kabupaten/kota

20 40 50 50 60 60

Program

Pengembangan data

dan Informasi

105 214 214 196 196 205 Bappeda

Kegiatan Penyusunan

Data Base Profil Daerah

55 55 55 60 60 60

Kegiatan Penyusunan

Peta Tematik

Kerjasama dengan

LAPAN (IPTEK)

50 136 136 136 136 145

Kegiatan Bimbingan

Teknis Pengolahan Data

0 23 23 0 0 0

Program Kerjasama

Pembangunan

20 20 20 25 25 25 Bappeda


Koordinasi Pengabdian

Masyarakat

20 20 20 25 25 25

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-

Kota Menengah dan

Besar

100 40 40 40 50 50 Bappeda

Kegioatan Koordinasi

Perencanaan Air

Minum, Drainase dan

Sanitasi Perkotaan

100 40 40 40 50 50

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

515 790 670 680 705 715 Bappeda

31



Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD


Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

190 320 200 200 200 210

Kegiatan Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keterangan

Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

95 95 95 95 100 100


evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

(Penyusunan Evaluasi

RPJPD 2006-2025)

40 0 0 0 0 0


Evaluasi, dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

0 40 40 50 50 50

Kegiatan Penyusunan

KUA dan PPAS

190 140 140 140 150 150

Kegiatan

Pengembangan Sistem

Inovasi Daerah (SIDa)

40 70 70 70 80 80

Kegiatan Koordinasi

Perencanaan Saran dan

Prasarana Wilayah

0 125 125 125 125 125

Program perencanaan

pembangunan ekonomi

370 410,405 380 380 390 395 Bappeda

Kegiatan Penyusunan

Indikator Ekonomi

Daerah Berkelanjutan

85 114,360 115 115 125 125

32



Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD


Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan Penyusunan

Masterplan

Penanggulangan

Kemiskinan (Dokumen

SPKD)

0 50 75 75 75 75

Kegiatan Implementasi

Pengembangan

Ekonomi Daerah

65 85,470 85 85 85 90

Kegiatan dan

Operasional TKPKD

75 105 105 105 105 105

Kegiatan Studi Luas

Lahan Terhadap

Kecukupan Pemenuhan

Kebutuhan Pangan

50 0 0 0 0 0

Kegiatan Penyusunan

Masterplan Agropolitan

55 0 0 0 0 0

Kegiatan Penyusunan

Masterplan Minapolitan

40 0 0 0 0 0

Kegiatan Studi

Pemanfaatan Lahan

(Bekas Pasar Piyungan,

Imogiri, Pijenan)

0 55,575 0 0 0 0

Program Perencanaan

Sosial Budaya

75 147,904 155 160 175 175 Bappeda



Bidang Pendidikan,

Kebudayaan dan

Kesehatan

0 20 25 25 30 30

Kegiatan Penyusunan

dan Analisis Indeks

45 96,904 100 100 110 110

33



Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD


Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Pembangunan Manusia

(IPM/HDI)

Kegiatan Koordinasi

Program-Program

Pemberdayaan

Masyarakat

30 30 30 35 35 35

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Rawan Bencana

448,289 26 30 40 40 40 Bappeda

Koordinasi

Pembangunan Daerah

Rawan Bencana

(Penyusunan Rencana

Penataan Permukiman)

448,289 0 0 0 0 0

Kegiatan Koordinasi

Pembangunan Daerah

Rawan Bencana

0 26 30 40 40 40

Program

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

0 60 0 0 0 0 Bappeda

Kegiatan Penyusunan

Kebijakan Manajemen

Pengelolaan Sampah (3

R)

0 60 0 0 0 0

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

0 100 0 0 0 0 Bappeda

Kegiatan

Pengembangan Materi

0 100 0 0 0 0

34



Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD


Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

dan Pelaksanaan

Kesetaraan dan

Keadilan Gender

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

520 50 50 50 0 0 Bappeda

Kegiatan Penunjang

Program, Monev, dan

Pelaporan Program

Prakarsa Pembaharuan

Tata Pemerintahan

Daerah (P2TPD)

30 0 0 0 0 0

Pendampingan dan

Penunjang

Implementasi Rencana

Tindak Peningkatan


490 0 0 0 0 0

Kegiatan Monitoring

dan Evaluasi Rencana

Tindak Peningkatan


0 50 50 50 0 0

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

0 55,595 0 0 0 0 Bappeda

Kegiatan Pemetaan

Kesuburan Lahan

0 55,595 0 0 0 0

Program

Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah

30 40 50 50 60 60

35



Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD


Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan Jaring

Informasi Riset Daerah

30 40 50 50 60 60

Program Kerjasama

Informasi dengan Mass

Media

10 7,8 8 8 8 8 Bappeda

Kegiatan Sosialisasi

Program Kegiatan SKPD

melalui Media Massa

10 12

kali 7,8

12

kali 8

12

kali 8

12

kali 8

12

kali 8

36

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

0 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Kesesuaian program kerja

SKPD dengan RPJMD 90 90 90 95 100 100 100

2 jumlah/jenis teknologi tepat

guna yang ditemukan 9 9 15 25 35 40 40

3 Jumlah teknologi tepat guna

yang dapat dimanfaatkan

masyarakat9 9 15 25 35 40 40

4 Jumlah/jenis Program

pengembangan IPTEK4 4 5 6 7 8 8

5 Jumlah/jenis kelmbagaan

pendukung pengembangan

IPTEK3 3 4 5 6 7 7

6 Jumlah/jenis infra struktur

pendukung yang ada di lokasi 4 4 5 6 7 8 8

7 Jumlah desa mandiri energi1 1 2 3 4 5 5

8 Jumlah wilayah yang memp.

peta potensi energi

baru/terbarukan3 3 7 10 14 17 17

9 Pengembangan energi listrik

berbasis energi

baru/terbarukan5 5 5 5 5 5 5

10 Membaiknya indeks gini 0.2458 0.2458 0.2507 0.2458 0.2505 0.2454 0.2454

11 Pertumbuhan PDRB

(ekonomi)5.18 5.18 5.42 5.66 5.9 6.14 6.14

12 PDRB atas dasar harga

konstan4,09 trilyun 4,09 trilyun 4,25 trilyun 4,42 trilyun 4,60 trilyun 4,78 trilyun 4,78 trilyun

13 PDRB atas dasar harga

berlaku10,02 trilyun 10,02 trilyun 11,22 trilyun 12,57 trilyun 14,08 trilyun 15,77 trilyun 15,77 trilyun

14 PDRB perkapita atas dasar

harga konstan4,35 juta 4,35 juta 4,48 juta 4,61 juta 4,75 juta 4,89 juta 4,89 juta

15 PDRB perkapita atas dasar

harga berlaku 9,55 juta 9,55 juta 10,02 juta 10,53 juta 11,05 juta 11,61 juta 11,61 juta

16 Tingkat Inflasi 5 5 4.85 4.7 4.56 4.42 4.42

17 Pengembangan kawasan

KPY3 3 4 5 6 7 7

18 Pengembangan kawasan

BKM2 2 2 3 3 4 4

19 Pengembangan kaw Pantai

Selatan4 4 4 5 5 5 5

20 Pengembangan kaw GMT &

Kajigelem2 2 2 3 3 3 3

21 Pengembangan kaw Industri

Sedayu&Piyungan1 1 1 2 2 3 3

Tabel 6

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Indikator

Kondisi Kinerja

pada awal

periode RPJMD

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

0 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

NO Indikator

Kondisi Kinerja

pada awal

periode RPJMD

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

22 Pengembangan kaw Agrowst

& Agropltn3 3 3 4 4 5 5

23 Pengembangan kaw Gumuk

Pasir Prtrts1 1 1 1 1 2 2

24 Terwujudnya implementasi

RPP kawasan berbasis

mitigasi bencana 30 30 50 55 60 65 65

25 Peningkatan Relokasi lokasi

tanah longsor5 5 5 5 5 5 5

26 Tingkat ketaatan terhadap

RTRW100 100 100 100 100 100 100

27 Rasio ruang terbuka hijau per

satuan wilayah25 25 30 35 40 40 40

Documents

BAB I PENDAHULUAN - Kabupaten Bantulbappeda.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2015/08/gab-renstra.pdf · penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan