BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS

RENSTRA Dinas PMDKesbangpol Kota Banjar 2018-2023 1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................................................................... i

Daftar Isi .................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang................................................................................. 2

I.2 Landasan Hukum........................................................................... 6

I.3 Maksud dan Tujuan....................................................................... 10

I.4 Sistematika Penulisan.................................................................... 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMDKesbangpol

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah ......................... 12

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ................................................. 30

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .......................................... 32

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah ...........................................................................

34

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi .............. 36

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih .................................................................

38

3.3 Telaahan visi, Misi dan program Provinsi Jawa Barat .............. 40

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis ........................................................

43

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .......................................................... 43

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ............................................ 44

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................................... 48

BAB VI RENCANA PROGRAM PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN ..................................................................................

53

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ............ 58

BAB VIII PENUTUP ........................................................................................... 60


KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha

Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan

hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik (Renstra DPMDKesbangpol) Kota

Banjar tahun 2018 - 2023 dapat diselesaikan.

Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan bangsa dan Politik sebagai unit

kerja perencanaan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun

untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam

rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam

penyusunan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan bangsa

dan Politik.

Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan

peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai

pengambil kebijakan, koordinator Pemberdayaan Masyarakat semakin kuat dalam

rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang

dalam dokumen RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023.

Banjar, Juli 2019

Kepala


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan penjabaran dari

pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang

disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di

daerah. Pada konteks pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa serta bidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Banjar, hakikatnya

adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang ada

di Kota Banjar, yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pada

pemberdayaan masyarakat, ketahanan ideologi politik ekonomi sosial budaya

dan pertahanan keamanan di wilayah Kota Banjar.

Keberhasilan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Kesatuan Bangsa dan Politik ini, sangat ditentukan oleh kesinambungan antar

upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang

telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Sehingga, salah satu tahapan

proses yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan di bidang ini,

yakni penyusunan dokumen perencanaan strategis (Renstra) yang dilakukan

oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program,

dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah, sebagai dasar

acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas

dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka waktu lima tahunan.

Substansi pentingnya penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, untuk

mengklarifikasikan secara eksplisit Visi Misi Kepala Daerah-Wakil Kepala


Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke

dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah serta

tolok ukur pencapaiannya.

Proses penyusunan dokumen Renstra Dinas PMDKesbangpol,

mengakomodasi komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku

kepentingan melalui tahapan perencanaan yang transparan, demokratis dan

akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, politik, partisipatif, top-

down, dan bottom-up process. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah

yang dimaksud, meliputi :

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai

pemangku kepentingan.

3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi

kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan

jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang

diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai

dari desa/kelurahan, kecamatan, tingkat Kota, daerah provinsi, hingga

nasional.

Alur tahapan proses penyusunan Renstra Dinas PMDKesbangpol dapat

dilihat pada bagan berikut ini :


Sumber: Ilustrasi dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.1 : Alur Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar 2018-2023

12 RENSTRA Dinas PMDKesbangpol Kota Banjar Tahun 2018 - 2023

Dokumen Renstra Dinas PMDKesbangpol Kota Banjar mempunyai

keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini penting bertujuan

diantaranya untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah,

antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan

Daerah; dan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dokumen Renstra Dinas PMDKesbangpol Kota Banjar, disusun selain

berpedoman kepada RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Banjar terpilih dan bersifat indikatif, mempunyai

hubungan keterkaitan juga dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kota

Banjar lainnya, dokumen Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, dan

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa

Barat. Dengan demikian, program dan kegiatan yang ditetapkan di dalam

Renstra Dinas PMDKesbangpol ini, memiliki sinergitas dengan agenda

pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 dalam rangka

mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Tersusunnya

Renstra ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja serta

akuntabilitas selama lima tahun, guna menjamin terselenggaranya tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar Tahun 2018-2023, merupakan bentuk

pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan

penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima)

tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi

terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab


tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan

profesionalisme.

Peraturan Walikota Banjar Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Banjar menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar sebagai salah satu perangkat daerah

Kota Banjar memiliki urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta urusan

Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar, diharapkan dapat menjadi arah dan

pedoman penyelenggaraan pembangunan di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun

dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian

sasaran pembangunan Kota Banjar dari urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar Tahun 2018-2023,

beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai

berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di

Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang–undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang–undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4421);


4. Undang–undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan

Konflik Sosial;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan;

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4725);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 41 );

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang

Penanganan Konflik Sosial;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-


2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 45);

24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar;

26. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tata

Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;

27. Peraturan Walikota Banjar Nomor /Kpts. -Bappeda/2019 tanggal ........ ........

2019 tentang Pengesahan Renstra OPD Tahun 2018 – 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Banjar dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi

jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan

program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Banjar selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar adalah terwujudnya kesesuaian tujuan,

sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah selaras

dengan RPJMD.


1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Banjar tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar belakang penyusunan Renstra,

1.2. Landasan hukum penyusunan Renstra,

1.3. Maksud dan tujuan penyusunan Renstra

1.4. Sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Provinsi Jawa Barat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran


Sama dengan isi rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan koreksi

seperlunya atau tambahan informasi.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar yang terkait

langsung atau mendukung pencapaian Strategi dan arah kebijakan RPJMD

Kota Banjar

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini Memuat rencana program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini Memuat Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen

Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini

mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh

Perangkat Daerah.


BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Dinas PMDKesbangpol

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMDKesbangpol

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Banjar merupakan unsur pelaksana bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan, melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta

urusan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan

yang diberikan oleh pemerintah Jawa Barat dan pemerintah propinsi pusat.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Banjar berdasarkan Peraturan Walikota Banjar Nomor : 47 Tahun 2018

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja organisasi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar terdiri dari :


Struktur organisasi di excel


Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :

a. Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan

2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membawahi :

1. Seksi Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan

2. Seksi Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat; dan

3. Seksi Aparatur dan Pengembangan Desa/Kelurahan.

d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik membawahi :

1. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

2. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat; dan

3. Seksi Politik Dalam Negeri.

e. Jabatan Pelaksana; dan

f. Jabatan Fungsional.

Tupoksi Dinas dan Kepala Dinas

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kesatuan bangsa dan politik;

b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kesatuan bangsa dan politik;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kesatuan bangsa dan politik;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik; dan


f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan uraian tugas :

a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa serta kesatuan bangsa dan politik;

b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. memimmpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kesatuan bangsa dan politik;

d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kesatuan bangsa dan politik;

e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;

f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;

g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui : kepeloporan dalam bidang; keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen.

h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;

i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan

j. melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tupoksi Sekretariat

(1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.

(3) Dalam menjalankan tugas pokok sekretariat melaksanakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan bidang pembedayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat,


Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang pembedayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :

a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan bidang pembedayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang pembedayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik;

d. mengkoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tupoksi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian penunjang urusan bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

(3) Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan bidang pembedayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;


b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik urusan bidang pembedayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

d. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik urusan bidang pembedayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;

f. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :

a. mengendalikan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan bidang pembedayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

b. melaksanakan penyusunan rancangan kebijkan bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik, bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang pembedayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;


f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;

g. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan pemberdayaan masyarakat, desa, kesatuan bangsa dan politik; dan

h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tupoksi Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang Perencanaan, dan evaluasi, serta Penelitian Pengembangan data dan informasi.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kesatuan bangsa dan politik bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kesatuan bangsa dan politik bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;

d. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

f. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.


(4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan uraian tugas :

a. mengendalikan pengkoordinasian penyusunan kebiijakan daerah urusan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kesatuan bangsa dan politik, bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;

b. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kesatuan bangsa dan politik, bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;

c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;

d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kesatuan bangsa dan politik, bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;

e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik, bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;

f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

g. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi; dan

h. melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Tupoksi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang


diberikan kepada daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang aparatur dan pengembangan desa/kelurahan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang aparatur dan pengembangan desa/kelurahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang aparatur dan pengembangan desa/kelurahan ;

d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang aparatur dan pengembangan desa/kelurahan;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan uraian tugas :

a. melakukan evaluasi dan verifikasi Rancangan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang aparatur dan pengembangan desa/kelurahan ;

b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang aparatur dan pengembangan desa/kelurahan;

c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik bidang kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang paratur dan pengembangan desa/kelurahan;

e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan


tugas dan fungsinya.

Tupoksi Seksi Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

(1) Seksi Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna merupakan unsur pelaksana urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

(2) Seksi Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah daerah;

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hokum adat yang sama dalam daerah;

c. pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah;

d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Seksi Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna melaksanakan uraian tugas :

a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah;


b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah;

c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah;

d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah;

e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna; dan

f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tupoksi Seksi Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat

(1) Seksi Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Seksi Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat


dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;

d. pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat ; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Seksi Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat melaksanakan uraian tugas :

a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;

b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;

c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;

d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;

e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi keswadayaan dan partisipasi masyarakat; dan


Tupoksi Seksi Aparatur dan Pengembangan Desa/Kelurahan

(1) Seksi Aparatur dan Pengembangan Desa/Kelurahan merupakan unsur pelaksana urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksiyang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

(2) Seksi Aparatur dan Pengembangan Desa/Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Aparatur dan Pengembangan


Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

c. pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi aparatur dan pengembangan desa/kelurahan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Seksi Aparatur dan Pengembangan Desa/Kelurahan melaksanakan uraian tugas :

a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Aparatur dan Pengembangan Desa/Kelurahan; dan


Tupoksi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik


(1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok bidang kesatuan bangsa dan politik mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat dan bidang politik dalam negeri;

b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat dan bidang politik dalam negeri;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat dan bidang politik dalam negeri;

d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat dan bidang politik dalam negeri;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan uraian tugas :

a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat dan bidang politik dalam negeri;

b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat dan bidang politik dalam negeri;

c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;

d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat dan bidang politik dalam negeri;

e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan


tugas dan fungsinya.

Tupoksi Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

(1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

(2) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;

d. pelaksanaan administrasi urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan


(4) Kepala Seksi Bina ideologi dan Wawasan Kebangsaan melaksanakan uraian tugas :

a. melaksanakan penyusunan Rancangan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;

b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;

c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;

d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;

e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan



Tupoksi Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat

(1) Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksiyang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

(2) Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat;

d. pelaksanaan administrasi urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat; dan


(4) Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat melaksanakan uraian tugas :

a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat;

b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat;

c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat;

d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat;


e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat; dan


Tupoksi Seksi Politik Dalam Negeri

(1) Seksi Politik Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

(2) Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;

b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik;

d. pelaksanaan administrasi urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Politik Dalam Negeri; dan


(4) Kepala Seksi Politik Dalam Negeri melaksanakan uraian tugas :

a. melaksanakan penyusunan Rancangan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;

b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;

c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;

d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;

e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Politik Dalam Negeri; dan

f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

RENSTRA Dinas PMDKesbangpol Kota Banjar Tahun 2018-2023 29

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di Dinas PMDKesbangpol Kota Banjar bisa

dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL II.2

DAFTAR NOMINATIF PNS DAN TENAGA NON PNS

BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

GOLO-

NGAN/

RUANG

Kadis Sekdis Kabid Subag dan

Seksi Staf Adm

TO-

TAL

L P L P L P L P L P

II/c - - - - - - - - 3 3 6

III/a - - - - - - - - 2 1 3

III/c - - - - - - 4 2 - - 6

III/d - - - - 2 - 2 - - - 4

IV/a - - 1 - - - - - - - 1

IV/c 1 - - - - - - - - - 1

Non PNS - - - - - - - - 6 2 8

JUMLAH 1 1 2 6 2 11 6 29

TOTAL 1 1 2 8 17 29


TABEL II.3

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

Kadis Sekdis Kabid

Subag

dan

Seksi

Staf Adm

PNS

Staf Adm

Non PNS TO-TAL

L P L P L P L P L P L P

SD/MI - - - - - - - - - - - - -

SLTP/MTS - - - - - - - - - - - - -

SLA/MA - - - - - - 1 - 1 2 5 1 10

D1 - - - - - - - - - - - - -

D2 - - - - - - - - - - - - -

D3 - - - - - - - - - - - - -

S1 - - - - 1 - 4 2 4 2 1 1 15

S2 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - 4

JUMLAH 1 - 1 - 2 - 6 2 5 4 6 2 29

TOTAL 1 1 2 8 9 8 29

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari

jabatan 1 kepala dinas (pejabat eselon II.b), 1 Sekretaris (pejabat eselon III.a) 1 orang

Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan (eselon IV.a), 1 orang Kasubag

Perencanaan dan Evaluasi (pejabat eselon IV.a), 2 orang kepala bidang (pejabat eselon

III.b) 6 orang kepala seksi (eselon IV.a). Jumlah Pegawai keseluruhan 29 orang, terdiri dari

PNS 21 orang (72,41%) dan NON PNS 8 orang (27,59%). Berdasarkan jenis kelamin terdiri

dari laki-laki 21 orang (72,41%) dan perempuan 8 orang (27,59%). Berdasarkan golongan

ruang terdiri dari : Golongan II/c 6 orang (20,69%), golongan III/a 3 orang (10,34%),

golongan III/c 6 orang (20,69%), golongan III/d 4 orang (13,79%), Golongan IV/a 1 orang

(3,45%) dan golongan IV/c 1 orang (3,45%) sedangkan Non PNS 8 orang (27,59%).


2.2.2. Sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan

Bangsa dan Politik didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel II.4 berikut :

TABEL II.4

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

DINAS PMDKesbangpol

NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH KONDISI

1 Bangunan gedung kantor 1 unit Baik

2 Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 4 buah Baik

4 Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 6 buah Baik

5 Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 2 buah Rusak

6 Komputer 5 buah Baik

7 Laptop 10 buah Baik

8 Lemari Arsip 6 buah Baik

9 Filing Kabinet 7 buah Baik

10 Meja 30 buah Baik

11 Kursi 30 buah Baik

12 AC 4 buah Rusak

13 AC 2 unit Baik

14 Kursi Tamu 3 buah Baik

15 Meja rapat 1 buah Baik

16 Kursi rapat 50 buah Baik

17 Printer 10 buah Baik

18 Roll O Pack 1 buah Baik


2.3 Kinerja Pelayanan PD

Urusan wajib yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar adalah urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, serta urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi tanggung Jawab bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berikut disajikan tingkat capaian kinerja dari masing-masing bidang sesuai dengan

target yang telah ditetapkan pada Renstra 2014 – 2018 :


Tabel 2.1

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar

Tahun 2014 - 2018

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi

Dinas PMDKesbangpol

Target

NSPK

Target

IKK/

IKPPD

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Perangkat

Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Kualitas Sumber Daya Manusia 100 % 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Kemampuan dan Kemandirian masyarakat

dalam pembangunan partisipatif yang

didukung oleh kelembagaan masyarakat yang

kuat

100 % 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan

Desa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Kondisi Sosial Budaya masyarakat yang

demokratis dan kondusif melalui partisifasi

aktif masyarakat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

2.4.1. Tantangan

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PMDKesbangpol Kota Banjar

dalam lima tahun terakhir (2014-2018) menunjukan intensitas pelaksanaan tugas,

umumnya semakin meningkat. Hal ini ditunjukan dengan rata-rata di atas 90 persen

realisasi fisik dan anggaran kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas

PMDKesbangpol pada lima tahun terakhir. Pencapaian report kinerja ini, tetap perlu

ditingkatkan dengan pembaharuan perencanaan sesuai dengan kondisi terkini resources

yang tersedia pada Dinas PMDKesbangpol dan dinamika tuntutan perubahan bidang

pembangunan pemberdayaan masyarat dan desa, dan bidang pembangunan kesatuan

bangsa dan politik di Kota Banjar.

Kondisi secara umum berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat berjalan dengan baik

sebagaimana biasanya. Namun demikian pembangunan urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa tetap harus ditingkatkan mengingat hal ini merupakan investasi

jangka panjang. Konstelasi kewenangan pemerintah dalam menangani tugas-tugas

pemerintahan, termasuk tugas-tugas pembangunan, sangat ditentukan oleh sistem

penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilaksanakan. Dinamika politik lokal telah

membawa kearah perubahan yang cukup kuat dan mendasar.

Berdasarkan kondisi ekternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Banjar seperti perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan

Provinsi serta kondisi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan program

kegiatan yang terintegrasi di lingkup Pemerintah Kota Banjar, maka dapat dipaparkan

hal-hal sebagai berikut :

1. Penguatan dan pengembangan lembaga masyarakat yang ada di masyarakat

memerlukan penanganan yang lebih profesional.

2. Kebutuhan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka peningkatan

daya beli masyarakat.

3. Pos Pelayanan Teknologi Desa untuk memudahkan akses informasi tentang TTG.

4. Era Globalisasi yang ada menjadi pintu masuk ideologi dari luar yang

bertentangan dengan idiologi Pancasila.

5. Pergeseran nilai sosial budaya sebagai pranata utama pembentukan sikap dan

perilaku masyarakat


2.4.2. Peluang Pelayanan OPD

Adapun peluang pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum

penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya urusan pemberdayaan masyarakat

dan desa.

2. Koordinasi dengan instansi / dinas terkait.

3. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka

pelayanan publik.

4. Intensitas kondusif kerjasama dengan lembaga yang menangani urusan sejenis

melalui kemitraan antara pemerintah, TNI, Polri, LSM, tokoh agama, tokoh

masyarakat dan komponen masyarakat.


BAB III PERMASALAHAN DAN

ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Didalam pencapaian RENSTRA 5 (lima) tahun ke depan, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar, dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi Dinas PMDKesbangpol selama lima tahun terakhir (2014-2018), menunjukkan

bahwa secara keseluruhan kinerja pelayanan, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja

dan realisasi anggaran telah diupayakan dengan baik namun belum mencapai suatu

kinerja pelayanan yang optimal. Upaya tersebut masih menyisakan “gap expectation”

dalam pencapaian kinerja yang pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak

dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

3.1.1. Permasalahan – permasalahan urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa serta urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka

permasalahan pokok yang terkait dengan pengembangan pemberdayaan masyarakat dan

Desa :

1. Kerjasama antar Desa dalam kegiatan ekonomi masih kurang karena masih

ada unsur ego sektoral

2. Peyelenggaraan Pemerintahan Desa masih lemah

3. Potensi ekonomi desa melalui BUMDES belum optimal

4. Koordinasi dan sinergi program pemberdayaan masyarakat yang

dilaksanakan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat masih rendah

5. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam upaya percepatan

pembangunan desa belum optimal

6. Memudarnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara


Identifikasi permasalaan di atas, selanjutnya dipetakan antara masalah pokok,

masalah dan akar masalah pembangunan. Perumusan masalah yang dipilah menjadi tiga

kelompok ini dimaksudkan agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang

paling utama sampai dengan akar masalahnya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut

ini :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi

Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Kerjasama antar Desa dalam kegiatan ekonomi masih kurang karena masih ada unsur ego sektoral

Belum adanya kerjasama antar Desa yang mendukung kegiatan ekonomi

1) Belum adanya regulasi yang mengatur kerjasama antar Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan

2) Ketidakjelasan peraturan pembagian kewenangan pemerintahan

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih lemah

Penyelenggara Pemerintahan Desa belum sesuai Peraturan PerUndang-Undangan

1) Kelemahan identifikasi kewenangan Desa

2) Lemahnya kapasitas penyelenggara Pemerintahan Desa

3. Potensi ekonomi desa melalui BUMDES belum optimal

Rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi pedesaan

1) Produktivitas dan tenaga kerja yang relative rendah

2) BUMDES belum diunggulkan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat

4. Koordinasi dan sinergi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat masih rendah

Belum terciptanya koordinasi dan sinergi program pemberdayaan masyarakat

1) Keterbatasan data dan informasi dalam kuantitas maupun kualitas

2) Modal sosial masyarakat menurun (nilai otong royong, toleransi dll)

5. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan desa belum optimal

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

1) Program belum didasarkan pada kebutuhan yang dirasakan (real need) oleh masyarakat yang terdampak

2) Program kegiatan belum diawali dengan perumusan tujuan yang jelas.

3) Program yang dikenakan untuk masyarakat, belum sepenuhnya mengikutsertakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat.

6. Memudarnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara

Melemahnya kepedulian sosial masyarakat

Sikap individualisme yang menguat di kehidupan sosial


3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sejatinya merupakan penjabaran

yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Banjar, sehingga semua

langkah-langkah yang disusun dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Banjar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2018 – 2023.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan pembangunan dan isu

strategis di Kota Banjar serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat,

maka visi Pemerintah Kota Banjar tahun 2018 – 2023 yang hendak dicapai adalah :

“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar Yang BERsih Pemerintahannya,

SEjahtera Masyarakatnya, AsRI Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan”.

Iman dan Takwa merupakan kata kunci atau landasan Pemerintah Kota Banjar

dalam mencapai visi :

Imtaq sebagai pribadi yang muslim dan berupaya menjadi pemimpin yang amanah

dalam rangka mewujudkan VISI, maka iman dan taqwa harus menjadi landasan

utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Bersih Kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN,

mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur,

transparansi dan akuntabel.

Sejahtera Kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu

maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketentraman lahir

batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

Asri Kondisi lingkungan yang tertata, aman, sehat, rindang dan indah

Agropolitan Kondisi Kota Banjar yang aktivitas ekonominya berbasiskan agrobisnis,

agroindustri, agrowisata, pusat distribusi produk-produk ataupun jasa pertanian.

Menelaah visi, misi, dan program Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih

ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama

kepemimpinan Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan wakil Wali Kota tersebut.


Hasil identifikasi Perangkat Daerah tentang faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan

misi Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan

isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan

tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan

kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan

misi Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PMDKesbangpol

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar Yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera

Masyarakatnya, AsRI Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan”

No Misi dan Program

Walikota dan Wakil Walikota terpilih

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 1 :

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel

Tujuan :

Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas

Sasaran 1 :

Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Dinas

Tingkat kinerja aparatur

masih lemah

1. Kompetensi SDM aparatur yang lemah

2. Disiplin dan etos kerja pegawai yang rendah

Diadakan

sosialisasi,

bimbingan

teknis

Sasaran 2 :

Meningkatnya kualitas aparatur desa

2

Misi 4 :

Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)

Tujuan :

Meningkatkan kualitas posyandu yang menunjang Banjar Kota Layak Anak

Sasaran 1 :

Meningkatnya kualitas posyandu yang menunjang Banjar sebagai Kota Layak Anak

Melemahnya kepedulian

sosial masyarakat

Tingkat

Kepedulian

masyarakat

Sosialisasi

kepada

masayarakat

sesuai

dengan

tugas dari

perangkat

daerah


Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Kader Pemberdayaan Masyarakat yang menunjang Banjar sebagai Kota Sehat

Sasaran 2 :

Meningkatnya kualitas Kader Pemberdayaan Masyarakat yang menunjang Banjar sebagai Kota Sehat

3. Misi 6 :

Mengembangkan Daya Tarik dan Potesi Daerah

Tujuan :

Pemberdayaan masyarakat desa

Sasaran 1 :

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa

Keterbatasan akses yang

mendukung

pengembangan desa

wisata

Komunikasi dan

koordinasi yang

kurang efektif

Rapat

Koordinasi

dengan

pihak yang

terkait

3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Provinsi Jawa Barat

“Terwujudnya jawa barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi’’

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi

pembangunan dan sembilan program unggulan, yaitu :

Misi pertama, membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui

peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban,dengan

sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara;

Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan

produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, dengan

sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya

juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millenial juara, perguruan tinggi

juara, dan smk juara;

Misi ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan

berbasis lingkungan dan tata ruang yang bekelanjutan melalui peningkatan

konektivitas wilayah dan penataan daerah, dengan sasaran misi yaitu

transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara,

pansela juara, dan energi juara;

Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat

yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi

dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan, dengan sasaran misi

yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara,


tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara,

pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta

Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan

kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota, dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, apbd juara, asn

juara, dan bumd juara.

Program unggulan provinsi jawa barat 2018 - 2023 sebagai berikut :

Pertama, meningkatkan akses pendidikan untuk semua;

Kedua, desentralisasi pelayanan kesehatan;

Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi;

Keempat, mengembangkan destinasi dan infrastuktur pariwisata;

Kelima, mewujudkan pesantren juara;

Keenam, meningkatkan infrastuktur konektivitas wilayah;

Ketujuh, gerakan membangun desa;

Kedelapan, memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah;

Kesembilan, meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

Renstra Dinas PMDKesbangpol Kota Banjar 2018 - 2023 44

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Banjar, adalah penjabaran dari sebagian target-target yang telah

ditetapkan dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018 - 2023 yang tergambar dalam Program

dan Kegiatan yang ada di Dinas PMDKesbangpol.

Sedangkan integrasi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berkaitan langsung.

Tetapi Program dan kegiatan yang ada di Dinas PMDKesbangpol sebagai penunjang

pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Tugas

DPMDKesbangpol dalam menjaga keselarasan program menjadi kunci utama sinergitas

penataan ruang yang mengakomodir kepentingan Pemerintah Kota dan Desa/Kelurahan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa

dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan bangsa dan Politik adalah sebagai

berikut.

Isu Strategis untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa,Kesatuan Bangsa dan

Politik yaitu :

1. Peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.

3. Revitalisasi BUMDES.

4. Peningkatan Koordinasi dan sinergi program pemberdayaan masyarakat.

yang dilaksanakan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

5. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam upaya

percepatan pembangunan desa.

6. Meningkatkan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

7. Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan sebagai dasar penguatan

idiologi Pancasila.


8. Meningkatkan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat

beragama, ras dan golongan lainnya.


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMDKesbangpol

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar dilakukan dengan inovasi

dan kolaborasi. Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau

cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk

pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga diharapkan

terjalin kolaborasi yang intens antara Pemerintah Kota Banjar dengan Pemerintah Povinsi

Jawa Barat.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan jangka menengah Dinas PMDKesbangpol Kota

Banjar secara teknokratik ditempuh dengan menelaah visi dan misi Walikota dan Wakil

Walikota Banjar terpilih, kebijakan pembangunan jangka memengah nasional dan isu-isu

strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Banjar dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun

mendatang.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar Tahun 2018 –

2023 adalah :


Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMDKesbangpol

NO. TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya

ketatalaksanaan birokrasi

yang efektif, efisien, bersih

dan melayani

Nilai SAKIP Dinas Meningkatnya akuntabilitas

kinerja dan keuangan Dinas

Nilai SAKIP Dinas

tepat syarat

65,20 69,50 72,95 74,25 77,25

LKD sesuai SAP Meningkatnya kesesuaian

Laporan Keuangan dgn SAP

Laporan Keuangan

Dinas Tepat Waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Mewujudkan pemberdayaan

masyarakat didukung

dengan otonomi desa yang

handal

Indeks Desa

Membangun

Meningkatnya keberdayaan

masyarakat dan kapasitas

pemerintah desa dalam

pembangunan

Persentase Desa maju 68,75

%

75,50

%

81,25

%

87,50

%

93,75

%

3. Mewujudkan masyarakat

berdemokrasi dan

berwawasan kebangsaan

Prosentase organisasi

masyarakat yang

tercatat

Meningkatkan keikutsertaan

organisasi masyarakat dalam

pembangunan

Prosentase

keikutsertaan

organisasi

masyarakat yang

tercatat

100% 100% 100% 100% 100%

48 RENSTRA Dinas PMDKesbangpol Kota Banjar 2018-2023

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar yaitu :

1. Meningkatnya ketatalaksanaan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani

2. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat didukung dengan otonomi desa yang

handal

3. Mewujudkan masyarakat berdemokrasi dan berwawasan kebangsaan

Dengan Indikator tujuan :

1.

Nilai SAKIP Dinas

Dalam upaya mencapai sasaran dimaksud Nilai SAKIP Dinas ikut mendorong

dalam penilaian SAKIP untuk Tingkat Kota Banjar, mendorong dan menunjang

Kota Banjar dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan

kinerja, dengan indikator keberhasilan Opini BPK.

2. Laporan Keuangan Dinas Tepat Waktu

Peran Perangkat Daerah dalam menghasilkan laporan keuangan Daerah

yang kredibel dan akuntabel. Pengelolaan Laporan Keuangan yang tepat

waktu merupakan kunci utama dalam ketepatan penyelesaian laporan

keuangan.

3. Persentase Desa Maju

Dalam upaya mencapai sasaran dimaksud status Desa di Kota Banjar ada 2 (dua)

yaitu Status Desa Berkembang dan Status Desa Maju. Data Tahun 2019 status Desa

Berkembang sebanyak 5 Desa, sedangkan Status Desa Maju ada 11 Desa. Dengan

penghitungan adalah Desa Maju/Jumlah Desa. Maka kondisi awal Desa Maju

adalah 11/16 X 100% yaitu 68,75%. Adapun target setiap Tahun sebanyak 1 Desa

Maju.

11 (sebelas ) Desa Maju yaitu :

- Desa Balokang,


- Desa Cibeureum,

- Desa Neglasari,

- Desa Jajawar,

- Desa Karyamukti,

- Desa Sukmukti,

- Desa Sinartanjung,

- Desa Langensari,

- Desa Rejasari,

- Desa Waringinsari, dan

- Desa Kujangsari.

Sedangkan 5 (lima) Desa berkembang yaitu :

- Desa Mulyasari,

- Desa Batulawang,

- Desa Binangun,

- Desa Raharja, dan

- Desa Mekarharja.

4. Prosentase organisasi masyarakat yang tercatat

Dalam upaya mencapai sasaran dimaksud dimana organisasi masyarakat secara

legalitas tercatat di Dinas PMDKesbangpol.


BAB V STRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar

untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Rumusan

strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan

dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu

perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap

perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan

akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh

karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program

pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi

pembangunan daerah (RPJMD) Kota Banjar.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk

menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang

dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan

pengejawantahan dari strategi pembangunan bidang Pembeerdayaan Masyarakat

dan Desa, dan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang difokuskan pada prioritas-

prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.


Untuk menunjang misi I yaitu meningkatkan penyelenggaraan

Pemerintahan yang profesional dan akuntabel, Dinas PMDKesbangpol bertujuan

meningkatkan tata kelola Dinas dengan sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja

Dinas

Kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja sangat membantu

dalam peningkatan kinerja aparatur yang memiliki integritas dan tanggung

jawab.

2. Meningkatnya kualitas aparatur desa

Dengan banyaknya anggaran yang mengalir ke desa-desa perlu adanya

peningkatan kualitas kompetensi aparatur desa, dimana peningkatan kualitas

kompetensi aparatur desa merupakan bagian dari pencegahan korupsi.

Untuk menunjang misi 4 yaitu mewujudkan Kota Hak Asasi Manusia

(HAM), Dinas PMDKesbangpol bertujuan :

1. Meningkatkan kualitas posyandu yang menunjang Banjar Kota Layak Anak.

Posyandu merupakan upaya penguatan strata dan fungsi kelembagaan,

posyandu sebagai wadah partisipasi masyarakat dan pelayanan pemerintah

dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga khususnya ibu dan anak.

2. Meningkatkan Kualitas Kader Pemberdayaan Masyarakat yang menunjang

Banjar sebagai Kota Sehat

Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat sangatlah penting dalam menunjang

Banjar sebagai Kota Sehat.

Untuk menunjang misi 6 yaitu mengembangkan Daya Tarik dan Potensi

Daerah, Dinas PMDKesbangpol bertujuan Mendukung terlaksananya Desa

wisata dengan sasaran meningkatnya pengembangan potensi desa dengan

outcome Infrastruktur yang mendukung akses, sarana dan prasarana wisata. Serta

sosialisasi pemberdayaan masyarakat yang ada di lingkungan desa wisata.


53

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar

Misi I : Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Meningkatka

n

ketatalaksana

an birokrasi

yang efektif,

efisien, bersih

dan melayani

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan Dinas

meningkatkan kinerja

aparatur yang

memiliki integritas

dan bertanggung

jawab

1. Peningkatan kualitas aparatur

dan penerapan sistem

pelaporan kinerja dan

keuangan.

2. Peningkatan ketersediaan data dan informasi berbasis teknologi informatika.

Meningkatnya

kualitas aparatur

desa

Meningkatkan

kualitas aparatur desa

dalam mengelola

anggaran desa

Penguatan kapasitas aparatur

desa dalam mengelola anggaran

desa

Misi IV : Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia

TUJUAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas

posyandu yang

menunjang Banjar

Kota Layak Anak

Meningkatnya

kualitas posyandu

yang menunjang

Banjar sebagai Kota

Layak Anak

Meningkatkan Strata

Posyandu

Penguatan peran

Kader Posyandu

Meningkatkan

Kualitas Kader

Pemberdayaan

Masyarakat yang

menunjang Banjar

sebagai Kota Sehat

Meningkatnya

kualitas Kader

Pemberdayaan

Masyarakat

Meningkatkan

kompetensi lembaga

kemasyarakatan dan

kompetensi Kader

Pemberdayaan

Masyarakat (KPM)

Penguatan Kader

Pemberdayaan

Masyarakat (KPM),

Kader Posyandu dan

penguatan PKK

Misi VI : Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah

TUJUAN SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat desa

pendekatan

pemberdayaan

masyarakat desa.

Penguatan pemberdayaan

masayarakat desa

54

Tabel 5.2

Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa

dan Politik

Visi : “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar Yang BERsih Pemerintahannya,

SEjahtera Masyarakatnya, AsRI Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan"

Misi I : Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

TUJUAN SASARAN

INDIKATO

R

SASARAN

Target Tahun ke-

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKA

N 1 2 3 4 5

Meningkatkan

ketatalaksanaa

n birokrasi

yang efektif,

efisien, bersih

dan melayani

Meningkatny

a

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

Dinas

Nilai AKIP

dan LAKIP

Dinas

65,20 69,50 72,95 74,25 77,25 meningkatkan

kinerja

aparatur yang

memiliki

integritas dan

bertanggung

jawab

1.

Pening

katan

kualitas

aparatu

r dalam

penera

pan

sistem

pelapor

an

kinerja

dan

keuang

an.

2.

Pening

katan

keterse

diaan

data

dan

informa

si

berbasi

s

teknolo

gi

informa

tika.

Meningkatnya

kualitas

aparatur desa

Jumlah

aparatur

desa yang

terlatih

32

orang

(2 org

/desa

)

32

orang

(2 org

/desa

)

32

orang

(2 org

/desa

)

32

orang

(2 org

/desa

)

32

orang

(2 org

/desa

)

Meningkatka

n kapasitas

aparatur

pemerintahan

desa

Penguatan

kapasitas

perangkat

desa dalam

pengelolaa

n keuangan

desa

55

Misi 4 : Mewujudkan Kota peduli Hak Asasi Manusia

TUJUAN SASARAN

INDIKAT

OR

SASARA

N

TARGET TAHUN KE-

STRATEGI ARAH

KEBIJAKAN 1 2 3 4 5

Meningkatka

n kualitas

Posyandu

yang

mendukung

Banjar

sebagai Kota

Layak Anak

Meningkatn

ya kualitas

Kader

Posyandu

yang

mendukung

Banjar

sebagai

Kota Layak

Anak

Jumlah

Kader

Posyandu

yang

terlatih

50

oran

g

100

oran

g

150

oran

g

200

oran

g

250

oran

g

Meningkat

kan peran

Posyandu

Penguatan

kompetesi

kader

Posyandu

Meningkatka

n kualitas

Kader

Pemberdaya

an

Masyarakat

(KPM) yang

mendukung

Banjar

sebagai Kota

Sehat

Meningkatn

ya kualitas

Kader

Pemberdaya

an

Masyarakat

(KPM) yang

mendukung

Banjar

sebagai Kota

Sehat

jumlah

KPM

yang

terlatih

50

oran

g

100

oran

g

150

oran

g

200

oran

g

250

oran

g

Meningkat

kan

kompetens

i Kader

Pemberday

aan

Masyaraka

t (KPM)

Penguatan

Kader

Pemberdaya

an

Masyarakat

(KPM)

Misi 6 : Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah

TUJUAN SASARAN

INDIKA

TOR

SASARA

N

TARGET TAHUN KE-

STRATEG

I

ARAH

KEBIJAKAN 1 2 3 4 5

Pemberday

aan

Masyaraka

t Desa

Meningkat

nya

pemberday

aan

masyaraka

t desa

Cakupan

partisipas

i

masyarak

at dalam

menunja

ng

pembang

unan

kawasan

pedesaan

100

oran

g

100

oran

g

100

oran

g

100

oran

g

100

oran

g

pendeka

tan

pemberd

ayaan

masyara

kat desa.

Penguatan

pemberda

yaan

masayarak

at desa

56

BAB VI RENCANA PROGRAM

DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa

kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk

mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Banjar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun

kedepan, selaras dengan RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

57

BAB VII KINERJA

PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar Tahun 2018 - 2023 mengacu kepada

indikator kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ke dalam Rencana strategis Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar. Diidentifikasi

beberapa indikator kinerja yang bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang

tinggi bagi peningkatan performa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.

Indikator Kinerja tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator

Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Banjar yang menunjukan secara langsung keluaran (output) hasil

kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjar Periode

2018 – 2023, seperti ditunjukan oleh Tabel VII.1.

58

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas PMDKesbangpol Tahun 2018 – 2023

N0. Indikator

Kondisi Kinerja Pada Awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

Pada Akhir

Periode RPJMD

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Nilai SAKIP Dinas Tepat Syarat

60,70 65,20 69,50 72,95 74,25 77,25 77,25

2. Laporan Keuangan Dinas Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.

4.

Persentase Desa Maju

50% 68,75 %

75,50% 81,25% 87,50% 93,75% 93,75%

Prosentase Keikutsertaan organisasi masyarakat dalam pembangunan

70% 72% 74% 76% 78% 80% 80%

59

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar secara garis besar berisi tujuan dan

sasaran, strategi dan arah kegiatan, serta program dan kegiatan maupun

kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi Walikota dan

Wakil Walikota terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjar Tahun

2018 - 2023.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Banjar Tahun 2018 - 2023 yang telah tersusun dapat menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar pada setiap

tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan

tugas dan fungsi.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra ini sangat

dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait,

khususnya dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar. Pada sisi lain, keberhasilan

pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan

dalam Renstra ini akan menjadi tolok ukur kinerja jajaran Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar,

baik secara individual maupun secara kelembagaan. Oleh karena itu, perlu

ada komitmen setiap pihak serta koordinasi secara kelembagaan sehingga

Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik.

PEMERINTAH KOTA BANJAR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran Telp./Fax. (0265) 742227

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJAR

NOMOR : 800/ .dpmdkesbangpol.01/II/2019

LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT, DESA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BANJAR TAHUN 2018 - 2023

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa rencana strategis Dinas PMDKesbangpol merupakan

dokumen perencanaan Dinas PMDKesbangpol untuk periode 5

(lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa serta urusan kesatuan bangsa dan politik

sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman

kepada RPJMD dan bersifat indikatif;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk mempermudah dan memperjelas penyusunan

rencana strategis Dinas PMDKesbangpol perlu dibentuk tim

penyusunan Rencana Strategis Dinas PMDKesbangpol;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Tim

Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar Tahun 2018 - 2023,

yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan

Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara

Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,


5. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,


7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009);


Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033

(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar,

(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

DESA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJAR

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA

STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJAR TAHUN 2018 –

2023.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Banjar Tahun 2018 - 2023.

KEDUA : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas

PMDKesbangpol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

menjadi Tugas dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2018 - 2023,

dan dirinci lebih lanjut pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Lampiran sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Surat keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n j a r

pada Tanggal : Februari 2019

KEPALA

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas

Nomor : 800/ .dpmdkesbangpol.01/II/2019

Tanggal : Februari 2019

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar Tahun 2018 - 2023

Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Banjar Tahun 2018-2023

Penanggung Jawab : Kepala Dinas PMDKesbangpol Kota Banjar

Ketua : Sekretaris Dinas

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Keuangan

4. Kepala Seksi Aparatur dan Pengembangan Desa/

Kelurahan

5. Kepala Seksi Kelembagaan , Ekonomi Masyarakat dan TTG

6. Kepala Seksi Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat

7. Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional Ketahanan

Masyarakat

8. Kepala Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

9. Kepala Seksi Politik Dalam Negeri

KEPALA

Kepala Dinas

Kepala Bidang

Pemberdayaan dan Desa

Kepala Bidang

Kesbangpol

Sekretaris Dinas

Kasubag Perencanaan

dan Evaluasi

Kasubag Umum,

Kepegawaian dan Keuangan

Kepala Seksi

Aparatur & Pengembangan

Desa/Kelurahan

Kepala Seksi

Kelembagaan,

Pengembangan Ekonomi

Masyarakat & TTG

Kepala Seksi

Keswadayaan & Partisipasi

Masyarakat

Kepala Seksi

Kewaspadaaan Nasional

Ketahanan Masyarakat

Kepala Seksi

Bina Ideologi & Wawasan

Kebangsaan

Kepala Seksi

Politik Dalam Negeri

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJAR

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Barang

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf Staf

lokasi

target Rp. (juta)

target Rp. (juta)

target Rp. (juta)

target Rp. (juta)

target Rp. (juta)

target Rp. (juta)

Nilai SAKIP Dinas % 60,70 65,20 69,50 72,95 74,25 77,25 77,25

Skor Perencanaan Kinerja % 21,463 21,70 22,50 23,00 23,50 24,00 24,00

Skor Pengukuran Kinerja % 14,373 14,75 15,50 16,50 16,75 17,50 17,50

Skor Pelaporan Kinerja % 9,134 10,50 11,75 12,75 13,00 13,50 13,50

Skor Evaluasi Internal % 4,495 5,75 6,50 7,20 7,25 7,75 7,75

Skor Capaian Kinerja % 11,234 12,50 13,25 13,50 13,75 14,50 14,50

Cakupan kesesuaian Laporan

Keuangan dgn SAP%

100100,00

100 100 100 100

% RKA yg dilengkapi dengan

GAP dan GBS%

Jumlah Dokumen LKIP Dinas

dokumen 100% 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 15 dok

Jumlah dokumen Laporan

monitoring dan evaluasi

capaian Renja

dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok

Jumlah Dokumen Laporan


capaian Renstra


Jumlah Dokumen Lap realisasi

kinerja dan keuangan

dokumen/

triwulan

4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 20 dok

Jumlah Dokumen evaluasi

kinerja lainnya (SAKIP, SPIP,

LPPD, LKPJ, IRB)


Penyusunan pelaporan

keuangan SKPD

Jumlah Dokumen laporan

keuangan akhir tahun

dokumen 100% 1 dok 5,00 1 dok 5,50 1 dok 6,05 1 dok 6,66 1 dok 7,32 5 dok 30,53

Penyusunan rencana kerja

(Renja) SKPD

Jumlah Dokumen Renja yang

selaras dengan Renstra dan

RKPD

dokumen 100% 2 dok - 2 Dok 5,50 2 Dok 6,05 2 Dok 6,66 2 Dok 7,32 10 dok 25,53

Penyusunan Rencana

strategis SKPD

Jumlah Dokumen Renstra yang

selaras dengan RPJMD

dokumen 100% 1 dok 5,00 1 dok 5,00 0 - 0 - 0 - 2 dok 10,00

Penyusunan perencanaan

dan penganggaran SKPD

Jumlah Dokumen RKA dokumen 100% 4 dok 10,00 4 dok 11,00 4 dok 12,10 4 dok 13,31 4 dok 14,64 20 dok 61,05

10,00 15,00 20,00 20,00 20,00 85,00

Bimbingan teknis/

workshop/ kursus-kursus/

pelatihan/ seminar/

sosialisasi

Jumlah pegawai yang

mengikuti bimtek/ workshop/

kursus- kursus/ pelatihan/

seminar/ sosialisasi

orang 100% 4 org 10,00 4 org 15,00 4 org 20,00 4 org 20,00 4 org 20,00 20 org 85,00

0% - 100% 55,00 100% 60,50 100% 66,55 100% 73,21 100% 255,26

Pengadaan pakaian dinas

beserta kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta

kelengkapannya

stell 100% - 33 stell 30,00 33 stell 33,00 35 Stell 36,30 35 Stell 39,93 136 stell 139,23

1. Meningkatnya

kualitas

perencanaan,

pelaksanaan dan

pelaporan

kinerja

Dinas

12,10 13,31 14,64 61,05

36,30 39,93 43,92 188,15

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif


Tahun 2018 - 2023

Tujuan Sasaran program dan kegiatan

indikator kinerja program

(outcome) dan kegiatan

(output)

Satuan

data capaian

pada tahun

awal

perencanaan

2018

target kinerja program dan kerangka pendanaan

2019 2020 2021 2022 2023 kondisi kinerja pada akhir

periode RENSTRA OPD

Meningkatkan

kualitas Tata

Kelola Dinas

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

30,00

10,00 11,00

38,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-

hari tertentu


Persentase

jumlah sarana dan prasarana

kondisi baik

100% 564,29 100% 325,64 100% 352,20 100% 381,42 100% 413,57 100% 2.037,12

Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Jumlah pengadaan kendaraan

dinas/operasional

unit 100% 2 unit (1 unit

roda 4, 1 unit

roda 2)

322,80 3 unit

(3 unit roda 2)

60,00 3 unit

(3 unit roda 2)

60,00 3 unit

(3 unit roda 2)

60,00 3 unit

(3 unit roda 2)

60,00 14 unit

(1 unit roda

4, 13 unit

roda 2)

562,80

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantorJumlah pengadaan peralatan

dan perlengkapan kantor

Bulan 100% 12 bln 109,80 12 bln 120,78 12 bln 132,86 12 bln 146,14 12 bln 160,76 60 bln 670,34

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasionalJumlah kendaraan

dinas/operasional



peralatan dan perlengkapan

kantor

Cakupan pemeliharaan


kantor



gedung kantor Cakupan pemeliharaan gedung

kantor (bulan)


Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran

100% 449,97 100% 494,97 100% 544,46 100% 598,91 100% 658,80 100% 2747,11

Penyediaan jasa komunikasi

sumber daya air dan listrik Cakupan pembayaran air,

listrik, telepon, internet (bulan)


Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerahJumlah Premi asuransi

kendaraan dinas/operasional


Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan


Jumlah Perpanjangan Surat

Tanda Nomor Kendaraan


Penyediaan jasa administrasi

keuangan Jumlah Buku Cek Bank BJB


Penyediaan Jasa Kebersihan

KantorJumlah Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

org/bln 100% 1 orang/

12 bulan

13,40 2 orang/

12 bulan

14,74 2 orang/

12 bulan

16,21 2 orang/

12 bulan

17,84 2 orang/

12 bulan

19,62 2 orang/

12 bulan / 5

thn

81,81

Penyediaan alat tulis kantorCakupan penyediaan Alat Tulis

Kantor


Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan Cakupan penyediaan barang

cetakan dan penggandaan


Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Cakupan penyediaan

komponen listrik/penerangan

bangunan kantor


Penyediaan peralatan rumah

tanggaCakupan penyediaan peralatan

rumah tangga kantor


Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Cakupan penyediaan

Langganan surat kabar/tabloid


Penyediaan makanan dan

minuman

Makanan dan minuman tamu

dan rapat


Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Cakupan pelayanan perjalanan

dinas luar daerah


Penyediaan jasa tenaga

pendukung

administrasi/teknis

perkantoran

Jumlah Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis


12 Bln

89,00 8 orang/

12 Bln

97,90 8 orang/

12 Bln

107,69 8 orang/

12 Bln

118,46 8 orang/

12 Bln

130,30 8 orang/

60 bln

543,35

Cakupan peningkatan

kapasitas aparatur pemerintah

desa

100% 65,00 178,00 195,80 215,38 236,92 891,10 2. Meningkatnya

kualitas aparatur

desa

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Aparatur

Pelatihan Manajemen

Pemerintahan Desa

Jumlah aparatur Desa yang

terlatih

org/desa 160 orang

yg sdh terlatih

16 Desa (2 org

/Desa

Jml 32 orang)

65,00 16 Desa (2 org

/Desa, 1 org

BPD

Jml 48 orang)

71,50 16 Desa (2 org

/Desa, 1 org

BPD

Jml 48 orang)

78,65 16 Desa (2 org

/Desa, 1 org

BPD

Jml 48 orang)

86,52 16 Desa (2 org

/Desa, 1 org

BPD

Jml 48 orang)

95,17 16 Desa (2

org /Desa, 1

org BPD

Jml 48 orang)

396,83

Pelatihan Pembina Teknis

Pemerintahan Desa

Jumlah pembina teknis

pemerintah desa yang terlatih

org/kec 0 - 4 Kec (7 org

/Kec, 4 Dinas

Jml 32 orang)

71,50 4 Kec (7 org

/Kec, 4 Dinas

Jml 32 orang)

78,65 4 Kec (7 org

/Kec, 4 Dinas

Jml 32 orang)

86,52 4 Kec (7 org

/Kec, 4 Dinas

Jml 32 orang)

95,17 4 Kec (7 org

/Kec, 4

Dinas

Jml 32 orang)

331,83

Monitoring penyusunan

APBDesa dan RKPDes

Jumlah APBDesa dan RKPDes

yang termonitor

desa - 16 Desa 35,00 16 Desa 38,50 16 Desa 42,35 16 Desa 46,59 64 Desa 162,44

Cakupan peningkatan

keberdayaan masyarakat

perdesaan

% 100% 100% 172,50 100% 811,75 100% 942,93 100% 1.077,22 100% 1.164,94 100% 4.169,33

Pelatihan Kader Posyandu Jumlah kader posyandu yang

terlatih

orang 250 org yg

terlatih

50 orang 25,00 50 orang 27,50 50 orang 30,25 50 orang 33,28 50 orang 36,60 250 org 152,63

Rapat Koordinasi dan

evaluasi Pokjanal dan POKJA

Posyandu

Jumlah Posyandu yang

mengikuti rapat koordinasi dan


Posyandu

posyandu 199 jumlah

posyandu

30 Posyandu

Desa/Kelurh,

Kecamatan

10,00 30 Posyandu

Desa/Kelurh,

Kecamatan

11,00 30 Posyandu

Desa/Kelurh,

Kecamatan

12,10 30 Posyandu

Desa/Kelurh,

Kecamatan

13,31 30 Posyandu

Desa/Kelurh,

Kecamatan

14,64 150

Posyandu

Desa/Kel,

Kecamatan

61,05

Lomba POSYANDU dan

kader posyandu Tk. Kota

dan Provinsi

Jumlah Juara Posyandu Tk.

Kecamatan, TK. Kota dan Tk.

Provinsi

Jumlah

event

100% 2 kegiatan

(TK. Kota dan

Tk. Provinsi)

42,50 2 kegiatan

(TK. Kota dan

Tk. Provinsi)

46,75 2 kegiatan

(TK. Kota dan

Tk. Provinsi)

51,43 2 kegiatan

(TK. Kota dan

Tk. Provinsi)

56,57 2 kegiatan

(TK. Kota dan

Tk. Provinsi)

62,22 10 Keg (TK.

Kota dan Tk.

Provinsi)

259,47

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat

Jumlah Kader PKK yang aktif Jumlah

pertemuan

12 bulan 12 bulan - 12 bulan 500,00 12 bulan 600,00 12 bulan 700,00 12 bulan 750,00 60 bulan 2.550,00

Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Tenaga Teknis

dan Masyarakat

Jumlah Kader pemberdayaan

Masyarakat yang terlatih

orang 250 org yg

terlatih

50 orang

KPM

30,00 0 0 0 - 0 0 0 0 50 org 30,00

Peningkatan Kapasitas Kader

Pemberdayaan Masyarakat

(KPM)



orang 250 org yg

terlatih

0 - 50 orang

KPM

35,00 50 orang

KPM

38,50 50 orang

KPM

42,35 50 orang

KPM

46,59 200 org

KPM

162,44

Pelatihan Lembaga

Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan (RT/RW,

LPM, PKK) yang terlatih

orang 0 - 50 orang 30,00 50 orang 33,00 50 orang 36,30 50 orang 39,93 200 orang 139,23

Gelar Pameran Teknologi

Tepat Guna

Jumlah event Desa/Kelurahan

yang mengikuti gelar pameran

TTG

Junlah

Event

100% 2 Event

( TK. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

65,00 3 Event

(Tk. Kota, TK.

Provinsi dan

Tk. Nasional)

71,50 3 Event

(Tk. Kota, TK.

Provinsi dan

Tk. Nasional)

78,65 3 Event

(Tk. Kota, TK.

Provinsi dan

Tk. Nasional)

86,52 3 Event

(Tk. Kota, TK.

Provinsi dan

Tk. Nasional)

95,17 14 Event

(Tk. Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

396,83

Pos Pelayanan Teknologi Jumlah Posyantek Terlatuh 4 Kec, 25

Desa/Kel

0% 4 Kec, 25

Desa/Kel

40,00 4 Kec, 25

Desa/Kel

44,00 4 Kec, 25

Desa/Kel

48,40 4 Kec, 25

Desa/Kel

53,24 4 Kec, 25

Desa/Kel

185,64

Lomba Inovasi dan Produk

unggulan Teknologi

Jumlah Produk yang dihasilkan Jumlah

Produk

0% - 3 Produk

unggulan

(Juara1,2,3)

50,00 3 Produk

unggulan

(Juara1,2,3)

55,00 3 Produk

unggulan

(Juara1,2,3)

60,50 3 Produk

unggulan

(Juara1,2,3)

66,55 12 Produk

unggulan

(juara 1,2,3)

232,05

Cakupan pemantapan

pemerintahan dan

pembangunan desa

100% 27,00 100% 30,00 100% 33,00 100% 35,00 100% 35,00 100% 160,00

Sosialisasi dan evaluasi

Penyusunan profil

Desa/kelurahan

Jumlah Profil Desa/Kelurahan

yang valid

dokumen 25 dok

Profil

desa/kel

25 dokumen 27,00 25 dokumen 30,00 25 dokumen 33,00 25 dokumen 35,00 25 dokumen 35,00 125

Dokumen

Profil

Desa/Kel

160,00

Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat

Cakupan Pengembangan

ekonomi masyarakat pedesaan

0% - 100% 125,00 100% 134,00 100% 144,50 100% 152,55 100% 556,05

Program Peningkataan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Meningkatnya

kualitas Kader

Pemberdayaan

Masyarakat (KPM)

yang mendukung

Banjar sebagai Kota

Sehat

2. Meningkatnya

kualitas aparatur

desa

Meningkatnya

kualitas

Kader Posyandu

yang

mendukung Banjar

sebagai

Kota Layak Anak

Program Pemantapan

Pemerintahan dan

Pembangunan Desa

Program Pengembangan

Ekonomi Masyarakat

Pedesaan

Peningkatan Kapasitas

Pengurus BUMDES

Jumlah BUMDES yang aktif

dan berkembang

jumlah

Bumdes

2 BUMDES

yang aktif, 5

BUMDES

berkembang

0 - 16 BUMDES 40,00 16 BUMDES 42,00 16 BUMDES 44,00 16 BUMDES 46,00 16 BUMDES 172,00

Revitalisasi dan

Evaluasi BUMDES

Jumlah BUMDES yang direvit jumlah

Bumdes

2 BUMDES

yang aktif


Sosialisasi pembangunan

kawasan Perdesaan

Jumlah orang yang mengikuti

sosialisasi

Jumlah

orang

0 0 - 100 orang 50,00 100 orang 55,00 100 orang 60,50 100 orang 66,55 400 orang 232,05

Cakupan peningkatan

partisipasi masyarakat dalam

membangun desa

100% 240,00 100% 203,50 100% 723,85 100% 246,24 100% 270,86 100% 1.684,44

Evaluasi perkembangan Desa

dan Kelurahan

Jumlah Desa/Kelurahan aktif

mengikut lomba

Jumlah

kegiatan

100% 2 kegiatan

(Tk. Kota dan

Tk. Provinsi)

Juara 1,2,3

50,00 2 kegiatan

(Tk. Kota dan

Tk. Provinsi)

Juara 1,2,3

55,00 2 kegiatan

(Tk. Kota dan

Tk. Provinsi)

Juara 1,2,3

60,50 2 kegiatan

(Tk. Kota dan

Tk. Provinsi)

Juara 1,2,3

66,55 2 kegiatan

(Tk. Kota dan

Tk. Provinsi)

Juara 1,2,3

73,21 10 kegiatan

(Tk. Kota

dan Tk.

Provinsi)

Juara 1,2,3

305,26

Pencanangan Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM)

Jumlah Desa/Kelurahan yang

ikut dalam keg BBGRM

Jumlah

kegiatan

100% 3 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

70,00 3 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

77,00 3 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

84,70 3 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

93,17 3 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

102,49 15 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

427,36

Penilaian Pelaksana Terbaik

Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)


mengikuti penilaian BBGRM

Jumlah

kegiatan

10 keg (Tk

Kota dan Tk

Provinsi

2 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

30,00 2 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

33,00 2 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

36,30 2 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

39,93 2 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

43,92 10 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

183,15

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Melalui Kegiatan

BSMSS (Kota)


berperan aktif dalam BSMSS

desa/kelur

ahan

5 Desa/Kel 1 Desa/

Kelurahan

35,00 1 Desa/

Kelurahan

38,50 1 Desa/

Kelurahan

42,35 1 Desa/

Kelurahan

46,59 1 Desa/

Kelurahan

51,24 5 Desa/

Kelurahan

213,68

Peningkatan peran serta

masyarakat melalui TNI

Manunggal Membangun

Desa (TMMD)

Meningkatnya swadaya

masyarakat bersama TNI

melalui keg TMMD

desa/kelur

ahan

1 Desa yg

sudah TMMD

(Ds.

Sinartanjung)

0 - 0 - 1 Desa/

Kelurahan

500,00 1 Desa/

Kelurahan

500,00

Penyelenggaraan Pilkades

Serentak

Jumlah Desa yang mengikuti

Pilkades serentak

desa 5 Desa yang

melaksanaka

n Pilkades

11 Desa

(neglasari,

cibeureum,

balokang,

karyamukti,

langensari,

waringinsari,

batulawang,

binangun,

mulyasari,

Raharja dan

Mekarharja )

55,00 0 - 0 0 0 55,00

Cakupan pelatihan usaha kecil

berbasis keluarga

100% 27,00 100% 30,00 100% 33,00 100% 36,00 100% 38,00 100% 164,00

Pelatihan keterampilan

usaha/Peningkatan

kewirausahaan

Jumlah KK Binaan kk binaan 500

KK Binaan

100 KK Binaan 27,00 100 KK Binaan 30,00 100 KK Binaan 33,00 100 KK Binaan 36,00 100 KK Binaan 38,00 500 KK Binaan 164,00

Cakupan Pengendalian

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

100% 200,00 100% 220,00 100% 242,00 100% 266,20 100% 292,82 100% 1.221,02

Peningkatan kewaspadaan

dan Deteksi Dini

- Terbentuknya FKDM

- Jumlah forum

bulan 100% 12 bulan 100,00 12 bulan 110,00 12 bulan 121,00 12 bulan 133,10 12 bulan 146,41 60 bln 610,51

Penanganan Konflik Sosial - Terbentuknya PKS

- Jumlah forum

triwulan 0 4 kali 100,00 4 kali 110,00 4 kali 121,00 4 kali 133,10 4 kali 146,41 20 kali 610,51

Cakupan pendidikan politik

masyarakat

100% 103,00 100% 113,30 100% 188,76 100% 257,64 100% 283,40 100% 896,10

Program Peningkatan


Lingkungan

Program Peningkatan

Partisipasi masyarakat dalam

Membangun Desa

Program pendidikan politik

Masyarakat

Program Pelatihan Usaha

Kecil Berbasis Keluarga

Pembinaan Organisasi

Masyarakat

Jumlah pembinaan yang

dilakukan terhadap ormas

jumlah

pembinaan

1 kali 1 kali 53,00 1 kali 58,30 2 kali 128,26 2 kali 141,09 2 kali 155,19 8 kali 535,84

Pelatihan Bintek Bantuan

Keuangan Partai Politik

Jumlah Parpol yang mengikuti

Bintek

jumlah

proposal

parpol

12 Parpol

yang ada di

Kota Banjar, 9

parpol yg

duduk di

legislatif

9 Proposal

Parpol yang

menduduki

Legislatif

50,00

Coaching Clinic

Pengadministrasian Bantuan


Akuntabilitas pengelolaan

bantuan keuangan partai

politik

parpol 12 Parpol

yang ada di

Kota Banjar, 9

parpol yg

duduk di

legislatif

10 Proposal

Parpol yang

menduduki

Legislatif

55,00 10 Proposal

Parpol yang

menduduki

Legislatif

60,50 10 Proposal

Parpol yang

menduduki

Legislatif

66,55 10 Proposal

Parpol yang

menduduki

Legislatif

73,21 10 Parpol

yang

menduduki

Legislatif

255,26

Penyuluhan Partisipasi

Politik Masyarakat

meningkatnya angka partisipasi

politik masyarakat

kali - 1 kali 50,00 1 kali 55,00 2 kali 105,00

Cakupan kemitraan

pengembangan wawasan

kebangsaan

100% 65,00 100% 141,50 100% 155,65 100% 171,22 100% 188,34 100% 721,70

Bela Negara Bagi Generasi

Muda

Jumlah generasi muda yang

terlatih bela negara

org 300 org yg

terlatih

50 orang

generasi

muda

30,00 50 orang

generasi

muda

33,00 50 orang

generasi

muda

36,30 50 orang

generasi

muda

39,93 50 orang

generasi

muda

43,92 250 orang

generasi

muda

183,15

Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah yang mengikuti

peningkatan wasbang

Persentase 100% 100% 35,00 100% 38,50 100% 42,35 100% 46,59 100% 51,24 100% 213,68

Rapat Koordinasi Forum

Komunikasi Umat Beragama

- Terjalinnya komunikasi

antar umat beragama

- Jumlah pertemuan

kali 0% - 4 X

pertemuan

(Pertriwulan)

35,00 4 X pertemuan

(Pertriwulan)

38,50 4 X

pertemuan

(Pertriwulan)

42,35 4 X pertemuan

(Pertriwulan)

46,59 16 X

pertemuan

(Pertriwulan

dalam 5 thn

ke depan)

162,44


Pembauran Kebangsaan


antar Suku etnis

- Jumlah pertemuan

kali 0% - 4 X

pertemuan

(Pertriwulan)

35,00 4 X pertemuan

(Pertriwulan)

38,50 4 X

pertemuan

(Pertriwulan)

42,35 4 X pertemuan

(Pertriwulan)

46,59 16 X

pertemuan

(Pertriwulan

dalam 5 thn

ke depan)

162,44

1.953,76 2.781,66 3.662,45 3.556,20 3.872,32 15.776,38

Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah anggaran

Kepala

Misi 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang profesional dan akuntabel

lokasi

target Rp. (juta)

target Rp. (juta)

target Rp. (juta)

target Rp. (juta)

target Rp. (juta)

target Rp. (juta)

Cakupan peningkatan

pelayanan administrasi

perkantoran

100% 449,97 100% 494,97 100% 544,46 100% 598,91 100% 658,80 100% 2747,11

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

jumlah penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik



barang milik daerah

Jumlahpenyediaan jasa

jaminan barang milik

daerah


Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional


Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Jumlah penyediaan untuk

jasa

administrasi keuangan


Penyediaan jasa

kebersihaan kantor


kebersihan kantor

org/bln 1 orang 1 orang/

12 bulan

13,40 2 orang/

12 bulan

14,74 2 orang/

12 bulan

16,21 2 orang/

12 bulan

17,84 2 orang/

12 bulan

19,62 2 orang/

12 bulan/ 5

thn

81,81

Penyediaan alat tulis

kantor

Jumlah penyediaan alat tulis

kantor


Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah penyediaan barang



Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah penyediaan

komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor


Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah penyediaan

peralatan

rumah tangga


Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah penyediaan bahan

bacaan dan peraturan per

Undang-Undangan


Penyediaan makanan

dan minuman

Jumlah penyediaan

makanan

dan minuman


rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah rapat-rapat dan


yang terfasilitasi



pendukung

administrasi/teknis

perkantoran


tenaga

pendukung administrasi /

teknis perkantoran


12 Bln

89,00 8 orang/

12 Bln

97,90 8 orang/

12 Bln

107,69 8 orang/

12 Bln

118,46 8 orang/

12 Bln

130,30 8 orang/

60 bln

543,35

Cakupan Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

100% 564,29 100% 325,64 100% 352,20 100% 381,42 100% 413,57 100% 2.037,12

Pengadaan kendaraan

Dinas/operasional

kantor

Jumlah pengadaan

kendaraan

Dinas / Operasional kantor


kendaraan

roda 4, 1 unit

kendaraan

roda 2)

322,80 3 unit

(3 unit roda

2)

60,00 3 unit

(3 unit roda

2)

60,00 3 unit

(3 unit roda

2)

60,00 3 unit

(3 unit roda

2)

60,00 14 unit

(1 unit roda

4, 13 unit

roda 2)

562,80



(output)

Satuan

data capaian

pada tahun

awal

perencanaan

2018

Meningkatkan

kualitas Tata

Kelola Dinas

1. Meningkatnya

kualitas

perencanaan,

pelaksanaan dan

pelaporan kinerja

Dinas

Program Pelayanan


Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

program dan kegiatan



periode RENSTRA OPD

Tabel 6.1



Tahun 2018 - 2023

Tujuan Sasaran

Pengadaan peralatan


Jumlah pengadaan


kantor


Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan rutin

/ berkala kendaraan dinas /

operasional


Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan


Jumlah pemeliharaan rutin

/ berkala peralatan dan

perlengkapan kantor


Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah pemeliharaan

gedung kantor


Cakupan peningkatan

Disiplin Aparatur

0% - 100% 55,00 100% 60,50 100% 66,55 100% 73,21 100% 255,26

Pengadaan pakaian

dinas beserta

kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas



Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus

hari2 tertentu


Cakupan Peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

100% 10,00 100% 15,00 100% 20,00 100% 20,00 100% 20,00 100% 85,00

Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan


bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan


cakupan laporan capaian

kinerja dan iktisar realisasi

kinerja OPD

100% 30,00 100% 38,00 100% 36,30 100% 39,93 100% 43,92 100% 188,15

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Jumlah pencapaian

penyusunan Dokumen

LPPD, LKIP dan LKPJ



keuangan SKPD

Jumlah Laporan Keuangan

SKPD (LKD Akhir Tahun)


Penyusunan

perencanaan dan

penganggaran SKPD

Jumlah perencanaan

anggaran SKPD

(RKA/RKAP, DPA/DPPA)


Penyusunan Rencana

Kerja (Renja) SKPD

Jumlah Rencana Kerja

(Renja) SKPD

dokumen 100% 2 Dok 5,50 2 Dok 6,05 2 Dok 6,66 2 Dok 7,32 10 dok 25,53

Penyusunan Renstra

SKPD

Jumlah Rencana Strategi

SKPD untuk 5 Tahun (2019-

2023)

dokumen 100% 1 dok 5,00 1 dok 5,00 0 0 - 0 - 2 dok 10,00

Cakupan peningkatan

kapasitas aparatur

pemerintah desa

100% 65,00 178,00 195,80 215,38 236,92 891,10

Pelatihan Manajemen

Pemerintahan Desa


terlatih

org/desa 160 orang

yg sdh terlatih

16 Desa (2 org

/Desa

Jml 32 orang)

65,00 16 Desa (2

org /Desa, 1

org BPD

Jml 48

orang)

71,50 16 Desa (2

org /Desa, 1

org BPD

Jml 48

orang)

78,65 16 Desa (2

org /Desa, 1

org BPD

Jml 48

orang)

86,52 16 Desa (2

org /Desa, 1

org BPD

Jml 48

orang)

95,17 16 Desa (2

org /Desa, 1

org BPD

Jml 48

orang)

396,83

Pelatihan Pembina

Teknis Pemerintahan

Desa


pemerintah desa yang

terlatih


/Kec, 4

Dinas

Jml 32

orang)

71,50 4 Kec (7 org

/Kec, 4

Dinas

Jml 32

orang)

78,65 4 Kec (7 org

/Kec, 4

Dinas

Jml 32

orang)

86,52 4 Kec (7 org

/Kec, 4

Dinas

Jml 32

orang)

95,17 4 Kec (7 org

/Kec, 4

Dinas

Jml 32

orang)

331,83

2. Meningkatnya

kualitas aparatur

desa

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa


APBDesa dan RKPDes

Jumlah APBDesa dan

RKPDes yang termonitor


Cakupan peningkatan


perdesaan

% 100% 100% 172,50 100% 811,75 100% 942,93 100% 1.077,22 100% 1.164,94 100% 4.169,33

Pelatihan Kader

Posyandu

Jumlah kader posyandu

yang terlatih

orang 250 org yg

terlatih



evaluasi Pokjanal dan

POKJA Posyandu


mengikuti rapat koordinasi

dan evaluasi Pokjanal dan

POKJA Posyandu

posyandu 199 jumlah

posyandu

30 Posyandu

Desa/Kelurh,

Kecamatan

10,00 30 Posyandu

Desa/Kelur

h,

Kecamatan

11,00 30

Posyandu

Desa/Kelur

h,

Kecamatan

12,10 30 Posyandu

Desa/Kelur

h,

Kecamatan

13,31 30 Posyandu

Desa/Kelur

h,

Kecamatan

14,64 150

Posyandu

Desa/Kel,

Kecamatan

61,05

Lomba POSYANDU dan

kader Posyandu Tk. Kota

dan Provinsi


Kecamatan, TK. Kota dan

Tk. Provinsi

Jumlah

event

100% 2 kegiatan

(TK. Kota dan

Tk. Provinsi)

42,50 2 kegiatan

(TK. Kota

dan Tk.

Provinsi)

46,75 2 kegiatan

(TK. Kota

dan Tk.

Provinsi)

51,43 2 kegiatan

(TK. Kota

dan Tk.

Provinsi)

56,57 2 kegiatan

(TK. Kota

dan Tk.

Provinsi)

62,22 10 Keg (TK.

Kota dan Tk.

Provinsi)

259,47

Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi

Masyarakat

Jumlah Kader PKK yang

aktif

Jumlah

pertemuan


Penyelenggaraan

Pendidikan dan

Pelatihan Tenaga Teknis

dan Masyarakat

Jumlah Kader

pemberdayaan Masyarakat

yang terlatih

orang 250 org yg

terlatih

50 orang

KPM

30,00 0 0 0 - 0 0 0 0 50 org 30,00


Kader Pemberdayaan

Masyarakat (KPM)

Jumlah Kader

pemberdayaan Masyarakat

yang terlatih

orang 250 org yg

terlatih

0 - 50 orang

KPM

35,00 50 orang

KPM

38,50 50 orang

KPM

42,35 50 orang

KPM

46,59 200 org

KPM

162,44

Pelatihan Lembaga

Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga





Tepat Guna

Jumlah event

Desa/Kelurahan yang

mengikuti gelar pameran

TTG

Junlah

Event

100% 2 Event

(Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

65,00 3 Event

(Tk. Kota,

TK. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

71,50 3 Event

(Tk. Kota,

TK. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

78,65 3 Event

(Tk. Kota,

TK. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

86,52 3 Event

(Tk. Kota,

TK. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

95,17 14 Event

(Tk. Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

396,83


Desa/Kel

0% 4 Kec, 25

Desa/Kel

40,00 4 Kec, 25

Desa/Kel

44,00 4 Kec, 25

Desa/Kel

48,40 4 Kec, 25

Desa/Kel

53,24 4 Kec, 25

Desa/Kel

185,64

Lomba Inovasi dan

Produk unggulan

Teknologi

Jumlah Produk yang

dihasilkan

Jumlah

Produk

0% - 3 Produk

unggulan

(Juara1,2,3)

50,00 3 Produk

unggulan

(Juara1,2,3)

55,00 3 Produk

unggulan

(Juara1,2,3)

60,50 3 Produk

unggulan

(Juara1,2,3)

66,55 12 Produk

unggulan

(juara 1,2,3)

232,05

Cakupan pemantapan

pemerintahan dan

pembangunan desa

100% 27,00 100% 30,00 100% 33,00 100% 35,00 100% 35,00 100% 160,00


Penyusunan profil

Desa/kelurahan

Jumlah Profil

Desa/Kelurahan yang valid

dokumen 25 dok

Profil desa/kel


Dokumen

Profil

Desa/Kel

160,00

Memberdayakan

masyarakat

Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat


ekonomi masyarakat

pedesaan

0% - 100% 125,00 100% 134,00 100% 144,50 100% 152,55 100% 556,05 Program Pengembangan

Ekonomi Masyarakat

Pedesaan

Meningkatkan

kualitas

Posyandu

yang mendukung

Banjar sebagai

Kota Layak Anak

Program Pemantapan

Pemerintahan dan

Pembangunan Desa

Meningkatnya

kualitas

Kader Posyandu

yang

mendukung Banjar

sebagai

Kota Layak Anak



Perdesaan

2. Meningkatnya

kualitas aparatur

desa

Misi 4 : Mewujudkan Kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM)

Misi 6 : Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah

Meningkatkan

kualitas Kader

Pemberdayaan

Masyarakat

(KPM) yang

mendukung

Banjar sebagai

Kota Sehat

Meningkatnya

kualitas Kader

Pemberdayaan

Masyarakat (KPM)

yang mendukung

Banjar sebagai Kota

Sehat


Pengurus BUMDES


dan berkembang

jumlah

Bumdes

2 BUMDES

yang aktif, 5

BUMDES

berkembang


Revitalisasi dan

Evaluasi BUMDES

Jumlah BUMDES yang

direvit

jumlah

Bumdes

2 BUMDES

yang aktif



kawasan Perdesaan

Jumlah orang yang

mengikuti sosialisasi

Jumlah

orang


Cakupan peningkatan

partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

100% 240,00 100% 203,50 100% 723,85 100% 246,24 100% 270,86 100% 1.684,44

Evaluasi perkembangan

Desa dan Kelurahan

Jumlah Desa/Kelurahan

aktif mengikut lomba

Jumlah

kegiatan

100% 2 kegiatan

(Tk. Kota dan

Tk. Provinsi)

Juara 1,2,3

50,00 2 kegiatan

(Tk. Kota

dan Tk.

Provinsi)

Juara 1,2,3

55,00 2 kegiatan

(Tk. Kota

dan Tk.

Provinsi)

Juara 1,2,3

60,50 2 kegiatan

(Tk. Kota

dan Tk.

Provinsi)

Juara 1,2,3

66,55 2 kegiatan

(Tk. Kota

dan Tk.

Provinsi)

Juara 1,2,3

73,21 10 kegiatan

(Tk. Kota

dan Tk.

Provinsi)

Juara 1,2,3

305,26

Pencanangan Bulan

Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)


yang ikut dalam keg

BBGRM

Jumlah

kegiatan

100% 3 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

70,00 3 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

77,00 3 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

84,70 3 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

93,17 3 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

102,49 15 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

427,36

Penilaian Pelaksana

Terbaik Bulan Bhakti

Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)


yang mengikuti penilaian

BBGRM

Jumlah

kegiatan

10 keg (Tk

Kota dan Tk

Provinsi

2 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

30,00 2 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

33,00 2 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

36,30 2 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

39,93 2 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

43,92 10 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

183,15


Masyarakat Melalui

Kegiatan BSMSS (Kota)


yang berperan aktif dalam

BSMSS

desa/kelura

han

5 Desa/Kel 1 Desa/

Kelurahan

35,00 1 Desa/

Kelurahan

38,50 1 Desa/

Kelurahan

42,35 1 Desa/

Kelurahan

46,59 1 Desa/

Kelurahan

51,24 5 Desa/

Kelurahan

213,68



Manunggal Membangun

Desa (TMMD)



melalui keg TMMD

desa/kelura

han

1 Desa yg

sudah TMMD

(Ds.

Sinartanjung)

0 - 0 - 1 Desa/

Kelurahan

500,00 1 Desa/

Kelurahan

500,00

Penyelenggaraan

Pilkades Serentak

Jumlah Desa yang

mengikuti Pilkades serentak

desa 5 Desa yang

melaksanakan

Pilkades

11 Desa

(neglasari,

cibeureum,

balokang,

karyamukti,

langensari,

waringinsari,

batulawang,

binangun,

mulyasari,

Raharja dan

Mekarharja )

55,00 0 - 0 0 0 55,00

Cakupan pelatihan usaha

kecil berbasis keluarga

100% 27,00 100% 30,00 100% 33,00 100% 36,00 100% 38,00 100% 164,00


usaha/Peningkatan

kewirausahaan


KK Binaan



Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

100% 200,00 100% 220,00 100% 242,00 100% 266,20 100% 292,82 100% 1.221,02

Peningkatan

kewaspadaan dan

Deteksi Dini

- Terbentuknya FKDM

- Jumlah forum




Program Peningkatan

Partisipasi masyarakat

dalam Membangun Desa

Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Penanganan Konflik

Sosial

- Terbentuknya PKS

- Jumlah forum


Cakupan pendidikan

politik masyarakat

100% 103,00 100% 113,30 100% 188,76 100% 257,64 100% 283,40 100% 896,10


Masyarakat



jumlah

pembinaan




Jumlah Parpol yang

mengikuti Bintek

jumlah

proposal

parpol

12 Parpol

yang ada di

Kota Banjar, 9

parpol yg

duduk di

legislatif

9 Proposal

Parpol yang

menduduki

Legislatif

50,00

Coaching Clinic

Pengadministrasian

Bantuan Keuangan

Partai Politik



politik

parpol 12 Parpol

yang ada di

Kota Banjar, 9

parpol yg

duduk di

legislatif

10 Proposal

Parpol yang

menduduki

Legislatif

55,00 10 Proposal

Parpol yang

menduduki

Legislatif

60,50 10 Proposal

Parpol yang

menduduki

Legislatif

66,55 10 Proposal

Parpol yang

menduduki

Legislatif

73,21 10 Parpol

yang

menduduki

Legislatif

255,26


Politik Masyarakat

meningkatnya angka

partisipasi politik

masyarakat


Cakupan kemitraan


kebangsaan

100% 65,00 100% 141,50 100% 155,65 100% 171,22 100% 188,34 100% 721,70

Bela Negara Bagi

Generasi Muda



org 300 org yg

terlatih

50 orang

generasi

muda

30,00 50 orang

generasi

muda

33,00 50 orang

generasi

muda

36,30 50 orang

generasi

muda

39,93 50 orang

generasi

muda

43,92 250 orang

generasi

muda

183,15

Peningkatan Wawasan

Kebangsaan


peningkatan wasbang

Persentase 100% 100% 35,00 100% 38,50 100% 42,35 100% 46,59 100% 51,24 100% 213,68


Komunikasi Umat

Beragama


antar umat beragama

- Jumlah pertemuan

kali 0% - 4 X

pertemuan

(Pertriwulan

)

35,00 4 X

pertemuan

(Pertriwulan

)

38,50 4 X

pertemuan

(Pertriwulan

)

42,35 4 X

pertemuan

(Pertriwulan

)

46,59 16 X

pertemuan

(Pertriwulan

dalam 5 thn

ke depan)

162,44




antar Suku etnis

- Jumlah pertemuan

kali 0% - 4 X

pertemuan

(Pertriwulan

)

35,00 4 X

pertemuan

(Pertriwulan

)

38,50 4 X

pertemuan

(Pertriwulan

)

42,35 4 X

pertemuan

(Pertriwulan

)

46,59 16 X

pertemuan

(Pertriwulan

dalam 5 thn

ke depan)

162,44

1.953,76 2.781,66 3.662,45 3.556,20 3.872,32 15.776,38

Program Kemitraan


Kebangsaan

Jumlah anggaran

Banjar, 20 Juli 2019

Kepala

Program pendidikan

politik Masyarakat

lokasi

target Rp. (juta)

target Rp. (juta)

target Rp. (juta)

target Rp. (juta)

target Rp. (juta)

target Rp. (juta)

Nilai SAKIP Dinas % 60,70 65,20 69,50 72,95 74,25 77,25 77,25

Skor Perencanaan Kinerja % 21,463 21,70 22,50 23,00 23,50 24,00 24,00

Skor Pengukuran Kinerja % 14,373 14,75 15,50 16,50 16,75 17,50 17,50

Skor Pelaporan Kinerja % 9,134 10,50 11,75 12,75 13,00 13,50 13,50

Skor Evaluasi Internal % 4,495 5,75 6,50 7,20 7,25 7,75 7,75

Skor Capaian Kinerja % 11,234 12,50 13,25 13,50 13,75 14,50 14,50

Cakupan kesesuaian Laporan

Keuangan dgn SAP%

100100,00

100 100 100 100

% RKA yg dilengkapi dengan

GAP dan GBS%

Jumlah Dokumen LKIP Dinas

dokumen 100% 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 15 dok

Jumlah dokumen Laporan


capaian Renja


Jumlah Dokumen Laporan


capaian Renstra


Jumlah Dokumen Lap realisasi

kinerja dan keuangan

dokumen/

triwulan

4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 20 dok

Jumlah Dokumen evaluasi

kinerja lainnya (SAKIP, SPIP,

LPPD, LKPJ, IRB)



keuangan SKPD

Jumlah Dokumen laporan

keuangan akhir tahun


Penyusunan rencana kerja

(Renja) SKPD

Jumlah Dokumen Renja yang

selaras dengan Renstra dan

RKPD

dokumen 100% 2 dok - 2 Dok 5,50 2 Dok 6,05 2 Dok 6,66 2 Dok 7,32 10 dok 25,53

Penyusunan Rencana

strategis SKPD

Jumlah Dokumen Renstra yang

selaras dengan RPJMD

dokumen 100% 1 dok 5,00 1 dok 5,00 0 - 0 - 0 - 2 dok 10,00

Penyusunan perencanaan

dan penganggaran SKPD

Jumlah Dokumen RKA dokumen 100% 4 dok 10,00 4 dok 11,00 4 dok 12,10 4 dok 13,31 4 dok 14,64 20 dok 61,05

10,00 15,00 20,00 20,00 20,00 85,00

Bimbingan teknis/

workshop/ kursus-kursus/

pelatihan/ seminar/

sosialisasi

Jumlah pegawai yang

mengikuti bimtek/ workshop/

kursus- kursus/ pelatihan/

seminar/ sosialisasi


0% - 100% 55,00 100% 60,50 100% 66,55 100% 73,21 100% 255,26

Pengadaan pakaian dinas


Jumlah pakaian dinas beserta

kelengkapannya


1. Meningkatnya

kualitas

perencanaan,

pelaksanaan dan

pelaporan

kinerja

Dinas

12,10 13,31 14,64 61,05

36,30 39,93 43,92 188,15

Tabel 6.1



Tahun 2018 - 2023

Tujuan Sasaran program dan kegiatan



(output)

Satuan

data capaian

pada tahun

awal

perencanaan

2018



periode RENSTRA OPD

Meningkatkan

kualitas Tata

Kelola Dinas

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

30,00

10,00 11,00

38,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-

hari tertentu


Persentase

jumlah sarana dan prasarana

kondisi baik

100% 564,29 100% 325,64 100% 352,20 100% 381,42 100% 413,57 100% 2.037,12

Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Jumlah pengadaan kendaraan

dinas/operasional


roda 4, 1 unit

roda 2)

322,80 3 unit

(3 unit roda 2)

60,00 3 unit

(3 unit roda 2)

60,00 3 unit

(3 unit roda 2)

60,00 3 unit

(3 unit roda 2)

60,00 14 unit

(1 unit roda

4, 13 unit

roda 2)

562,80

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantorJumlah pengadaan peralatan




kendaraan dinas/operasionalJumlah kendaraan

dinas/operasional




kantor

Cakupan pemeliharaan


kantor



gedung kantor Cakupan pemeliharaan gedung

kantor (bulan)


Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran

100% 449,97 100% 494,97 100% 544,46 100% 598,91 100% 658,80 100% 2747,11

Penyediaan jasa komunikasi

sumber daya air dan listrik Cakupan pembayaran air,

listrik, telepon, internet (bulan)



barang milik daerahJumlah Premi asuransi



Penyediaan jasa



Jumlah Perpanjangan Surat

Tanda Nomor Kendaraan


Penyediaan jasa administrasi

keuangan Jumlah Buku Cek Bank BJB


Penyediaan Jasa Kebersihan

KantorJumlah Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis


12 bulan

13,40 2 orang/

12 bulan

14,74 2 orang/

12 bulan

16,21 2 orang/

12 bulan

17,84 2 orang/

12 bulan

19,62 2 orang/

12 bulan / 5

thn

81,81

Penyediaan alat tulis kantorCakupan penyediaan Alat Tulis

Kantor


Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan Cakupan penyediaan barang



Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Cakupan penyediaan

komponen listrik/penerangan

bangunan kantor


Penyediaan peralatan rumah

tanggaCakupan penyediaan peralatan

rumah tangga kantor


Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Cakupan penyediaan

Langganan surat kabar/tabloid


Penyediaan makanan dan

minuman

Makanan dan minuman tamu

dan rapat


Rapat-rapat koordinasi dan


Cakupan pelayanan perjalanan

dinas luar daerah



pendukung

administrasi/teknis

perkantoran

Jumlah Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis


12 Bln

89,00 8 orang/

12 Bln

97,90 8 orang/

12 Bln

107,69 8 orang/

12 Bln

118,46 8 orang/

12 Bln

130,30 8 orang/

60 bln

543,35

Cakupan peningkatan

kapasitas aparatur pemerintah

desa

100% 65,00 178,00 195,80 215,38 236,92 891,10 2. Meningkatnya

kualitas aparatur

desa

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

Program Pelayanan


Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Aparatur

Pelatihan Manajemen

Pemerintahan Desa


terlatih

org/desa 160 orang

yg sdh terlatih

16 Desa (2 org

/Desa

Jml 32 orang)

65,00 16 Desa (2 org

/Desa, 1 org

BPD

Jml 48 orang)

71,50 16 Desa (2 org

/Desa, 1 org

BPD

Jml 48 orang)

78,65 16 Desa (2 org

/Desa, 1 org

BPD

Jml 48 orang)

86,52 16 Desa (2 org

/Desa, 1 org

BPD

Jml 48 orang)

95,17 16 Desa (2

org /Desa, 1

org BPD

Jml 48 orang)

396,83

Pelatihan Pembina Teknis

Pemerintahan Desa


pemerintah desa yang terlatih


/Kec, 4 Dinas

Jml 32 orang)

71,50 4 Kec (7 org

/Kec, 4 Dinas

Jml 32 orang)

78,65 4 Kec (7 org

/Kec, 4 Dinas

Jml 32 orang)

86,52 4 Kec (7 org

/Kec, 4 Dinas

Jml 32 orang)

95,17 4 Kec (7 org

/Kec, 4

Dinas

Jml 32 orang)

331,83


APBDesa dan RKPDes

Jumlah APBDesa dan RKPDes

yang termonitor


Cakupan peningkatan


perdesaan

% 100% 100% 172,50 100% 811,75 100% 942,93 100% 1.077,22 100% 1.164,94 100% 4.169,33

Pelatihan Kader Posyandu Jumlah kader posyandu yang

terlatih

orang 250 org yg

terlatih




Posyandu


mengikuti rapat koordinasi dan


Posyandu

posyandu 199 jumlah

posyandu

30 Posyandu

Desa/Kelurh,

Kecamatan

10,00 30 Posyandu

Desa/Kelurh,

Kecamatan

11,00 30 Posyandu

Desa/Kelurh,

Kecamatan

12,10 30 Posyandu

Desa/Kelurh,

Kecamatan

13,31 30 Posyandu

Desa/Kelurh,

Kecamatan

14,64 150

Posyandu

Desa/Kel,

Kecamatan

61,05

Lomba POSYANDU dan

kader posyandu Tk. Kota

dan Provinsi


Kecamatan, TK. Kota dan Tk.

Provinsi

Jumlah

event

100% 2 kegiatan

(TK. Kota dan

Tk. Provinsi)

42,50 2 kegiatan

(TK. Kota dan

Tk. Provinsi)

46,75 2 kegiatan

(TK. Kota dan

Tk. Provinsi)

51,43 2 kegiatan

(TK. Kota dan

Tk. Provinsi)

56,57 2 kegiatan

(TK. Kota dan

Tk. Provinsi)

62,22 10 Keg (TK.

Kota dan Tk.

Provinsi)

259,47

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat

Jumlah Kader PKK yang aktif Jumlah

pertemuan


Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Tenaga Teknis

dan Masyarakat



orang 250 org yg

terlatih

50 orang

KPM

30,00 0 0 0 - 0 0 0 0 50 org 30,00

Peningkatan Kapasitas Kader

Pemberdayaan Masyarakat

(KPM)



orang 250 org yg

terlatih

0 - 50 orang

KPM

35,00 50 orang

KPM

38,50 50 orang

KPM

42,35 50 orang

KPM

46,59 200 org

KPM

162,44

Pelatihan Lembaga

Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga





Tepat Guna

Jumlah event Desa/Kelurahan

yang mengikuti gelar pameran

TTG

Junlah

Event

100% 2 Event

( TK. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

65,00 3 Event

(Tk. Kota, TK.

Provinsi dan

Tk. Nasional)

71,50 3 Event

(Tk. Kota, TK.

Provinsi dan

Tk. Nasional)

78,65 3 Event

(Tk. Kota, TK.

Provinsi dan

Tk. Nasional)

86,52 3 Event

(Tk. Kota, TK.

Provinsi dan

Tk. Nasional)

95,17 14 Event

(Tk. Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

396,83


Desa/Kel

0% 4 Kec, 25

Desa/Kel

40,00 4 Kec, 25

Desa/Kel

44,00 4 Kec, 25

Desa/Kel

48,40 4 Kec, 25

Desa/Kel

53,24 4 Kec, 25

Desa/Kel

185,64

Lomba Inovasi dan Produk

unggulan Teknologi

Jumlah Produk yang dihasilkan Jumlah

Produk

0% - 3 Produk

unggulan

(Juara1,2,3)

50,00 3 Produk

unggulan

(Juara1,2,3)

55,00 3 Produk

unggulan

(Juara1,2,3)

60,50 3 Produk

unggulan

(Juara1,2,3)

66,55 12 Produk

unggulan

(juara 1,2,3)

232,05

Cakupan pemantapan

pemerintahan dan

pembangunan desa

100% 27,00 100% 30,00 100% 33,00 100% 35,00 100% 35,00 100% 160,00


Penyusunan profil

Desa/kelurahan

Jumlah Profil Desa/Kelurahan

yang valid

dokumen 25 dok

Profil

desa/kel


Dokumen

Profil

Desa/Kel

160,00

Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat


ekonomi masyarakat pedesaan

0% - 100% 125,00 100% 134,00 100% 144,50 100% 152,55 100% 556,05



Perdesaan

Meningkatnya

kualitas Kader

Pemberdayaan

Masyarakat (KPM)

yang mendukung

Banjar sebagai Kota

Sehat

2. Meningkatnya

kualitas aparatur

desa

Meningkatnya

kualitas

Kader Posyandu

yang

mendukung Banjar

sebagai

Kota Layak Anak

Program Pemantapan

Pemerintahan dan

Pembangunan Desa

Program Pengembangan

Ekonomi Masyarakat

Pedesaan


Pengurus BUMDES


dan berkembang

jumlah

Bumdes

2 BUMDES

yang aktif, 5

BUMDES

berkembang


Revitalisasi dan

Evaluasi BUMDES

Jumlah BUMDES yang direvit jumlah

Bumdes

2 BUMDES

yang aktif



kawasan Perdesaan

Jumlah orang yang mengikuti

sosialisasi

Jumlah

orang


Cakupan peningkatan

partisipasi masyarakat dalam

membangun desa

100% 240,00 100% 203,50 100% 723,85 100% 246,24 100% 270,86 100% 1.684,44

Evaluasi perkembangan Desa

dan Kelurahan

Jumlah Desa/Kelurahan aktif

mengikut lomba

Jumlah

kegiatan

100% 2 kegiatan

(Tk. Kota dan

Tk. Provinsi)

Juara 1,2,3

50,00 2 kegiatan

(Tk. Kota dan

Tk. Provinsi)

Juara 1,2,3

55,00 2 kegiatan

(Tk. Kota dan

Tk. Provinsi)

Juara 1,2,3

60,50 2 kegiatan

(Tk. Kota dan

Tk. Provinsi)

Juara 1,2,3

66,55 2 kegiatan

(Tk. Kota dan

Tk. Provinsi)

Juara 1,2,3

73,21 10 kegiatan

(Tk. Kota

dan Tk.

Provinsi)

Juara 1,2,3

305,26

Pencanangan Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM)


ikut dalam keg BBGRM

Jumlah

kegiatan

100% 3 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

70,00 3 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

77,00 3 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

84,70 3 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

93,17 3 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

102,49 15 keg (Tk.

Kota,

Tk. Provinsi

dan Tk.

Nasional)

427,36

Penilaian Pelaksana Terbaik

Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)


mengikuti penilaian BBGRM

Jumlah

kegiatan

10 keg (Tk

Kota dan Tk

Provinsi

2 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

30,00 2 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

33,00 2 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

36,30 2 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

39,93 2 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

43,92 10 Keg (Tk.

Kota

dan Tk.

Provinsi)

183,15


Masyarakat Melalui Kegiatan

BSMSS (Kota)


berperan aktif dalam BSMSS

desa/kelur

ahan

5 Desa/Kel 1 Desa/

Kelurahan

35,00 1 Desa/

Kelurahan

38,50 1 Desa/

Kelurahan

42,35 1 Desa/

Kelurahan

46,59 1 Desa/

Kelurahan

51,24 5 Desa/

Kelurahan

213,68



Manunggal Membangun

Desa (TMMD)



melalui keg TMMD

desa/kelur

ahan

1 Desa yg

sudah TMMD

(Ds.

Sinartanjung)

0 - 0 - 1 Desa/

Kelurahan

500,00 1 Desa/

Kelurahan

500,00

Penyelenggaraan Pilkades

Serentak

Jumlah Desa yang mengikuti

Pilkades serentak

desa 5 Desa yang

melaksanaka

n Pilkades

11 Desa

(neglasari,

cibeureum,

balokang,

karyamukti,

langensari,

waringinsari,

batulawang,

binangun,

mulyasari,

Raharja dan

Mekarharja )

55,00 0 - 0 0 0 55,00

Cakupan pelatihan usaha kecil

berbasis keluarga

100% 27,00 100% 30,00 100% 33,00 100% 36,00 100% 38,00 100% 164,00


usaha/Peningkatan

kewirausahaan


KK Binaan




Lingkungan

100% 200,00 100% 220,00 100% 242,00 100% 266,20 100% 292,82 100% 1.221,02

Peningkatan kewaspadaan

dan Deteksi Dini

- Terbentuknya FKDM

- Jumlah forum


Penanganan Konflik Sosial - Terbentuknya PKS

- Jumlah forum


Cakupan pendidikan politik

masyarakat

100% 103,00 100% 113,30 100% 188,76 100% 257,64 100% 283,40 100% 896,10

Program Peningkatan


Lingkungan

Program Peningkatan

Partisipasi masyarakat dalam

Membangun Desa

Program pendidikan politik

Masyarakat




Masyarakat



jumlah

pembinaan




Jumlah Parpol yang mengikuti

Bintek

jumlah

proposal

parpol

12 Parpol

yang ada di

Kota Banjar, 9

parpol yg

duduk di

legislatif

9 Proposal

Parpol yang

menduduki

Legislatif

50,00

Coaching Clinic

Pengadministrasian Bantuan




politik

parpol 12 Parpol

yang ada di

Kota Banjar, 9

parpol yg

duduk di

legislatif

10 Proposal

Parpol yang

menduduki

Legislatif

55,00 10 Proposal

Parpol yang

menduduki

Legislatif

60,50 10 Proposal

Parpol yang

menduduki

Legislatif

66,55 10 Proposal

Parpol yang

menduduki

Legislatif

73,21 10 Parpol

yang

menduduki

Legislatif

255,26


Politik Masyarakat

meningkatnya angka partisipasi

politik masyarakat


Cakupan kemitraan


kebangsaan

100% 65,00 100% 141,50 100% 155,65 100% 171,22 100% 188,34 100% 721,70

Bela Negara Bagi Generasi

Muda



org 300 org yg

terlatih

50 orang

generasi

muda

30,00 50 orang

generasi

muda

33,00 50 orang

generasi

muda

36,30 50 orang

generasi

muda

39,93 50 orang

generasi

muda

43,92 250 orang

generasi

muda

183,15

Peningkatan Wawasan

Kebangsaan


peningkatan wasbang

Persentase 100% 100% 35,00 100% 38,50 100% 42,35 100% 46,59 100% 51,24 100% 213,68


Komunikasi Umat Beragama


antar umat beragama

- Jumlah pertemuan

kali 0% - 4 X

pertemuan

(Pertriwulan)

35,00 4 X pertemuan

(Pertriwulan)

38,50 4 X

pertemuan

(Pertriwulan)

42,35 4 X pertemuan

(Pertriwulan)

46,59 16 X

pertemuan

(Pertriwulan

dalam 5 thn

ke depan)

162,44




antar Suku etnis

- Jumlah pertemuan

kali 0% - 4 X

pertemuan

(Pertriwulan)

35,00 4 X pertemuan

(Pertriwulan)

38,50 4 X

pertemuan

(Pertriwulan)

42,35 4 X pertemuan

(Pertriwulan)

46,59 16 X

pertemuan

(Pertriwulan

dalam 5 thn

ke depan)

162,44

1.953,76 2.781,66 3.662,45 3.556,20 3.872,32 15.776,38

Program Kemitraan


Kebangsaan

Jumlah anggaran

Kepala

RPJMD 2018-2023 IKU Walikota

Misi 1 Sasaran Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Outcome

Opini BPK Mendorong meningkatkan

opini BPK

Skor Evaluasi LPPD

Dinas

Mendorong meningkatkan

Skor Evaluasi KotaPenyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Nilai AKIP/LKJ Dinas Mendorong meningkatkan

Nilai SAKIP KotaPenyusunan pelaporan keuangan SKPD

Penyusunan perencanaan dan penganggaran

SKPD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Penyusunan Renstra SKPD

Jumlah aparatur desa

yang terlatih

Meningkatkan kinerja

aparatur desa

Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa

Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa

Monitoring APBDesa dan RKPDes


Terlatihnya Kader

Posyandu

Pelatihan Kader Posyandu

Rapat Koordinasi dan evaluasi Pokjanal dan

POKJA Posyandu

Lomba POSYANDU dan Kader POSYANDU

Tk. Kota dan Provinsi

Terlatihnya KPM

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Teknis dan Masyarakat

Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan

Masyarakat (KPM)

Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Sasaran 2

Meningkatnya

efektifitas penguatan

pengawasan

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas

aparatur desa dalam menunjang

akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

Meningkatkan

kualitas tata kelola Dinas

Sasaran 1 Meningkatnya

kualitas perencanaan,

pelaksanaan dan pelaporan

kinerja Dinas

Keterkaitan antara RPJMD Kota Banjar, IKU Walikota dan Wakil Walikota

Dengan Renstra Dinas PMDKesbangpol

Mewujudkan Kota

Peduli Hak Asasi

Manusia (HAM)

Sasaran 1

Terwujudnya Banjar

sebagai Kota Layak

Anak

Program/Kegiatan

Sasaran 1

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

Meningkatkan

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

profesional dan

akuntabel

Program/Kegiatan

Sasaran 2

Terwujudnya Banjar

sebagai Kota Sehat

RENSTRA Dinas PMDKesbangpol Tahun 2018 - 2023

Meningkatkan

kualitas Kader

Pemberdayaan

Masyarakat (KPM) yang

mendukung Banjar

sebagai Kota Sehat

Meningkatnya

kualitas Kader Pemberdayaan

Masyarakat (KPM) yang

mendukung Banjar sebagai Kota

Sehat

Jumlah Kader

Posyandu

yang terlatih

Program Peningkataan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

jumlah KPM yang

terlatih

Program Peningkataan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Meningkatkan

kualitas Posyandu yang

mendukung Banjar

sebagai Kota Layak Anak

Meningkatnya

kualitas Kader Posyandu yang

mendukung Banjar sebagai Kota

Layak Anak


Sosialisasi Pembangunan kawasan perdesaan

Kepala

Mengembangkan Daya

Tarik dan Potensi

Daerah

Program/Kegiatan

Sasaran 1

Meningkatkan

aktivitas pariwisata,

budaya dan olahraga

Pemberdayaan

masyarakat desaMeningkatkan pemberdayaan

masyarakat desa

Cakupan partisipasi

masyarakat dalam

menunjang

pembangunan

kawasan perdesaan

Tingkat partisipasi

masyarakat

Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa

Documents

BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS