BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANGkominfo.malangkab.go.id/uploads/dokumen/kominfo-RTP RESIKO K… · Rencana Tindak Pengendalian Resiko Diskominfo 2020 3 D. MANFAAT Manfaat Rencana

1 Rencana Tindak Pengendalian Resiko Diskominfo 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi di bidang keuangan

negara dengan UU nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara serta untuk

menciptakan Good Governance melalui UU Nomor 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU nomor 28 tahun 2009

tentang Penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan Sistem

Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan negara, yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan dan Tanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan

dalam Pasal 12 bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja,

pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem

pengandalian intern pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus

dibuat oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada

pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Sebagai instansi

penyelenggaran pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Malang wajib

menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah tentang SPIP dan

Peraturan Bupati tersebut secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan

pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Rencana

Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara

menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Pemerintahan Kabupaten Malang.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (action

plan) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian

maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok

Pemerintah Kabupaten Malang, sehingga diharapkan dapat mendukung atas

pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Malang.


B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2015-2019;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubahn dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1

Seri C);

11. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kominukasi dan

Informatika (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri C)

C. TUJUAN

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (action plan)

penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian

maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh

pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Malang


D. MANFAAT

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta

keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam

aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Malang;

2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari

penyelenggaraan SPIP;

3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan

penyelenggaraan SPIP;

4. Pencapaian Tujuan dan Sasaran sebagai bagian dari Visi dan Misi Dinas

Komunikasi dan Informatika dapat diwujudkan secara efisien dan efektif;

5. Pengelolaan keuangan dapat diselenggarakan secara handal;

6. Pengelolaan asset dapat diselenggarakan secara handal;

7. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi;

E. RUANG LINGKUP

1. Lingkungan Pengendalian.

Lingkungan pengendalian adalah lingkungan dimana pengendalian tersebut

berada, yaitu meliputi antara lain : seluruh personil baik atasan maupun

bawahan, integritas, nilai etika dan kompetensi personil, manajerial, struktur

organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, pengawasan oleh aparat

pengawasan internal, dan hubungan antar instansi.

2. Penilaian Risiko.

Berbagai risiko organisasi dapat menghambat dan bahkan menggagalkan dalam

mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan Dinas Kominfo Oleh karena

itu, risiko perlu diidentifikasi dan dianalisis seberapa besar pengaruhnya

terhadap pencapaian tujuan organisasi.

3. Kegiatan Pengendalian.

Kegiatan pengendalian mempunyai makna luas, yaitu segala upaya dan wujud

yang dilakukan organisasi dalam rangka mengendalikan segala aktivitasnya agar

tujuan dalam arti sempit dan luas (dimensi waktu dan operasional) dapat

terwujud secara efektif dan efisien.Segala upaya dan wujud sebagai manifestasi

dari pengendalian intern tersebut didesain/dibangun berdasarkan penilain risiko

yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.


4. Informasi dan Komunikasi.

Informasi dan komunikasi antar personil baik atasan dengan bawahan, maupun

dengan instansi lain serta stakeholders merupakan urat nadi dalam organisasi.

Efektivitas pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi dan

komunikasi.

5. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan bukan hanya dilakukan terhadap aspek operasional dan

keuangan saja, namun pemantauan juga dilakukan terhadap efektivitas dan

kualitas pengendalian internnya. Pemantauan harus dilakukan secara

berkelanjutan oleh atasan dan para personil organisasi.efektivitas pengendalian

intern perlu juga dievaluasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

maupun pihak eksternal


BAB II

SEKILAS TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

(SPIP)

A. PENGERTIAN SPIP

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, pasal 58 ayat (2) diamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan

kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden

selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem

pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Undang-

Undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kemudian Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05 - 282 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Sistem Pengendalian

Intern dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem

Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya

manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan

mutlak. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus (never ending process) oleh

pimpinan dan seluruh pegawai.

B. TUJUAN SPIP

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa untuk mencapai

pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada

SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya

efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan

negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan.


C. UNSUR-UNSUR DALAM SPIP

Seperti telah disebutkan pada butir I.4 Ruang Lingkup bahwa suatu

pengendalaian intern dipengaruhi oleh berbagai faktor atau unsur. Hal tersebut

dalam SPIP diakomodir sehingga menjadi bagian atau unsur yang membentuk

SPIP, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan

dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif

dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan

kerjanya, melalui:

penegakan integritas dan nilai etika;

komitmen terhadap kompetensi;

kepemimpinan yang kondusif;

pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern

pemerintah yang

efektif; dan

hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang

mencakup identifikasi risiko dan analisis risiko, baik risiko yang menghambat

pencapaian tujuan instansi maupun risiko yang menghambat pelaksanaan

kegiatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian atau

pengendalaian intern sekurang-kurangnya terhadap kegiatan pokok/tupoksi

dan kewenangan instansi. Pengendalian intern harus terkait dengan proses

penilaian risiko dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa

pengendalian intern tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang

diharapkan.

4. Informasi dan Komunuikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.Informasi

dan komunuikasi bukan hanya dalam lingkup internal, namun juga dengan

para stakeholders.


5. Pemantauan Pimpinan

Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian

Intern.Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui

pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan berupa tindak lanjut

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya oleh pihak eksternal.


BAB III

HASIL PENILAIAN RESIKO

A. KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Dari hasil penilaian risiko Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang,

diketahui bahwa profile risiko Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai

berikut :

a. Bidang Statistik dan Informasi :

1. Seksi Statistik;

2. Seksi Layanan Informasi;

3. Seksi Pengelolaan Informasi.

b. Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika:

1. Seksi Persandian;

2. Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika;

3. Seksi Pemberdayaan Aplikasi Informatika.

c. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi:

1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi;

2. Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

3. Seksi Pengelolaan Data Center.

d. Bidang Komunikasi:

1. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Kelembagaan;

2. Seksi Komunikasi Publik;

3. Seksi Pemberdayaan Komunikasi.

B. Skala Dampak Risiko

Skala Penilaian Dampak risiko pada Penilaian Risiko di Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Malang menggunakan skala 5 (lima), dengan deskripsi

sebagai berikut:


Skala Dampak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang

No. Kriteria Dampak Definisi Kriteria Dampak

Skala Nilai

1 Sangat Kecil

Tidak terpengaruh efisiensi dan

efektifitas tujuan organisasi dan atau kegiatan

1

2 Kecil Sedikit mempengaruhi efisiensi tujuan organisasi dan atau kegiatan

2

3 Cukup besar Berpengaruh pada efisiensi tujuan

organisasi dan atai kegiatan 3

4 Besar Berpengaruh pada kualitas pencapaian tujuan organisasi atau

kegiatan

4

5 Sangat Besar Sangat mempengaruhi tujuan organisasi dan atau kegiatan

5

2. Skala Kemungkinan

Skala penilaian kemungkinan yang dipergunakan dalam penilaian risiko pada

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang menggunakan skala 5

(lima) dengan deskripsi sebagai berikut:

Skala Kemungkinan (Probabilitas) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang

No. Kriteria

Kemungkinan

Definisi Kriteria Kemungkinan

Skala Nilai

1

Sangat Jarang

Kecil kemungkinan tetapi tidak

diuraikan

1 Probabilitas rendah, tetapi lebih besar

dari nol

Mungkin terjadi sekali dalam setahun

2 Jarang

Probabilitas kurang daripada 25 % 2

Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun

3

Kadang- kadang

Probabilitas antara 30 % - 50 %, tetapi

masih cukup tinggi 3 Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun

4

Sering

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50 /

50 4 Mungkin terjadi kira- kita sekali dalam

setahun

5 Sangat sering

Kemungkinan terjadi > 50 % 5


C. Skala Risiko

Matrik risiko yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Malang adalah 5 x 5 dengan deskripsi sebagai

berikut:

Skala Risiko Dinas Komunikasi dan Informatika Malang

P R

O B

A B

I L I T

A S

5 Sedang Tinggi Sangat tinggii Sangat tinggi Sangat tinggi

4 Sedang Sedang Tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi

3 Rendah Sedang Tinggi Tinggi Sangat tinggi

2 Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi

1 Rendah Rendah Rendah Sedang Tinggi

1 2 3 4 5

D A M P A K

Setelah resiko teridentifiksi, maka dapat diambil keputusan sebagai

berikut :

Kategori Level Resiko

Tindakan yang Diambil

Rendah Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)

Sedang Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya (Sumpplementary Issue)

Tinggi Diperlukan tindakan untuk mengelola resiko (Issue)

Sangat Tinggi Diperlukan tindakan segera untuk mengelola resiko (Unacceptable)

D. DAFTAR IDENTIFIKASI RISIKO

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang pada tahun 2019

memiliki 12 (dua belas) risiko, (daftar risiko dalam lampiran matriks daftar

risiko) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Statistik dan Informasi :

a. Seksi Statistik;

b. Seksi Layanan Informasi;

c. Seksi Pengelolaan Informasi.

2. Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika:

a. Seksi Persandian;

b. Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika;

c. Seksi Pemberdayaan Aplikasi Informatika.


3. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi:

a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi;

b. Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c. Seksi Pengelolaan Data Center.

4. Bidang Komunikasi:

a. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Kelembagaan;

b. Seksi Komunikasi Publik;

c. Seksi Pemberdayaan Komunikasi.

Risiko Beridentifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika

No

Bidang

Tahun 2019

Risiko Sebab Dampak

1 Bidang Statistik dan Informasi 3 3 3

2 Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika

3 3 3

3 Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

5 5 5

4 Bidang Komunikasi 5 5 5

JUMLAH

E. ANALISA RISIKO

Analisa Risiko dilakukan dengan penyebaran form kepada semua Bidang/

Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.

Hasil Analisa Risiko Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang

adalah sebagai berikut:

1. Bidang Statistik dan Informasi

Tabel Hasil Analisa Risiko pada Bidang Statistik dan Informasi digambarkan

dalam tabel berikut:

NO. URAIAN WARNA JUMLAH

1 Sangat Tinggi 0

2 Tinggi 0

3 Sedang 0

4 Rendah 3


2. Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika

Tabel Hasil Analisa Risiko pada Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika

digambarkan dalam tabel berikut:

3. B

i

d

ang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel Hasil Analisa Risiko pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikas digambarkan dalam tabel berikut:

4. Bidang Komunikasi

Tabel Hasil Analisa Risiko pada Bidang Komunikasi digambarkan dalam tabel

berikut:


1 Sangat Tinggi 0

2 Tinggi 0

3 Sedang 0

4 Rendah 3


1 Sangat Tinggi 0

2 Tinggi 5

3 Sedang 0

4 Rendah 0


1 Sangat Tinggi 0

2 Tinggi 5

3 Sedang 0

4 Rendah 0


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALANG

PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO

KIR*) Pernyataan Risiko Pemilik Dampak Pengendalian yang

Ada Sisa Risiko

Sumber U/C Uraian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I BIDANG STATISTIK DAN INFORMASI

1.1 Koneksi internet tidak

stabil

Bidang Statistik dan Informasi

Jaringan

Telkom

C Koneksi jaringan lemot Perbaikan jaringan dari Telkom dan bidang infrastruktur

Tidak ada

1.2 Data hilang saat migrasi website baru


Migrasi

database

website

lama ke

website

baru

C Copy data website dari database website lama ke website baru

Copy database Tidak ada

1.3 Adanya hacker Bidang Statistik dan Informasi

Hacker C Hacker mencoba meretas website di Kabupaten Malang

Pengamanan Firewall di server

Tidak Ada

1.4 Penyimpanan data belum maksimal / manual


Sedikitnya dukungan teknologi

C a. Kurang tertatanya data yang dikelola

b. Lemahnya dalam memberikan data

Kebijakan / SOP sudah memadai

Tidak Ada

1.5 Tindak lanjut yang diberikan kepada perangkat daerah belum maksimal


Teknologi C a. Tindak lanjut melebihi batas waktu

b. Tindak lanjut yang diberikan hanyalah normatif,

Kebijakan / SOP monitoring dan evaluasi



Ada Sisa Risiko

Sumber U/C Uraian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

c. PD tidak memberikan respon

II BIDANG PERSANDIAN DAN APLIKASI INFORMATIKA

2.1 Peserta Bimbingan

Teknis berganti-ganti

dan tidak sesuai dengan

bidang kerjanya

Bidang Persandian

dan Aplikasi

Informatika

Latar

belakang

personil

C Target capaian aplikasi

tidak maksimal

Melakukan monitoring

capaian hasil aplikasi

2.2 Peserta Bimbingan

Teknis tidak sesuai

dengan latar belakang

pendidikan

Bidang Persandian

dan Aplikasi

Informatika

Latar

belakang

personil

C Target capaian aplikasi

tidak maksimal

1. Memberikan

Bimbingan Teknis

Dasar IT

2. Melakukan

monitoring

capaian hasil

aplikasi

2.3 Benar atau tidaknya data

input dan output

Bidang Persandian

dan Aplikasi

Informatika

Sistem

Informasi,

Teknologi,

Perilaku

manusia

C Data rusak atau hilang

atau tidak sesuai saat

input dan keluar sebagai

output

Melakukan

pengecekan data yang

dimasukkan ke sistem

sudah sesuai atau

belum serta dilakukan

pengecekan data di

database

2.4 Kelancaran sistem Bidang Persandian

dan Aplikasi

Peralatan

dan

C Sistem berjalan tidak

sesuai harapan

Melakukan

pengecekan error dan



Ada Sisa Risiko

Sumber U/C Uraian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Informatika teknologi dikarenakan adanya

error dan bug pada

sistem maupun

peralatan sistem yang

tidak mendukung

bug pada sistem serta

peralatan

pendukungnya

2.5 Keamanan Berita dan

Informasi

Bidang Persandian

dan Aplikasi

Informatika

Teknologi,

Perilaku

manusia

C Data dicuri atau dirusak

atau hilang

Dengan melakukan

enkripsi data

2.6 Keaslian dokumen Bidang Persandian

dan Aplikasi

Informatika

Peralatan

dan

teknologi

C Isi dokumen yang

diubah dan pemalsuan

dokumen

Penerapan e-signature

2.7 Pengoperasionalan

Command Center

Bidang Persandian

dan Aplikasi

Informatika

Aplikasi

dan

Peralatan

U / C Belum beroperasional

maksimal

a. Melakukan

optimalisasi

pengoperasian

Command

Center dan

Peningkatan

Organisasi

dengan PD

untuk

pemberdayaan

saran command

center

b. Akan dilakukan



Ada Sisa Risiko

Sumber U/C Uraian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

migrasi server

IOC dari Malang

ke Kepanjen

III BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

3.1 Adanya serangan virus

atau hacker

seksi Pengelolaan

Data Center

Teknologi C Data yang ada di

database rusak/hilang firewall jaringan

3.2 Listrik yang tidak stabil seksi Pengelolaan

Data Center

PLN U

Merusak kinerja server

pembelian UPS

dengan kapasitas

disesuaikan

3.3 Tidak ada backup server seksi Pengelolaan

Data Center

Teknologi C Besar kemungkinan

data banyak yang hilang

apa bila ada kerusakan

pada server maintenance manual

3.4 Adanya serangan virus

atau malware di sistem

jaringan

Pengguna komputer Teknologi C Memperlambat

kecepatan akses

jaringan sehingga

bandwidth internet

dirasa kurang

Penggunaan antivirus

dan melakukan update

serta scanning secara

berkala

3.5 Adanya penggunaan

internet yang tidak tepat

Pengguna komputer Teknologi C Mengganggu

penggunaan jaringan

internet untuk kedinasan

Pembatasan

penggunaan internet

untuk media sosial

Peristiwa risiko



Ada Sisa Risiko

Sumber U/C Uraian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

saat jam kerja

3.6 Adanya pemadaman

listrik secara tiba-tiba

Pengguna komputer Teknologi U Menyebabkan

kerusakan pada

peralatan jaringan

Penggunaan UPS dan

genset

3.7 Adanya Ketidaktahuan

Warga Tentang Aturan

Pendiriannya Manara

Baru dan Menara

Exsting

Dinas Komunikasi dan

Informatika

Ketaatan

pada

Peraturan

C Terjadi Demo Warga

tentang berdirinya

Menara

PERDA Kabupaten

malang dan PERBUP

Kabupaten malang

Tidak Ada

3.8 Berdirinya Menara Baru Bidang Infrastruktur

TIK

Lingkungan U Terjadi Pembangunan

Menara yang tidak

terkontrol

Lokasi menara yang

sulit di jangkau dan

medan yang berat

Tidak Ada

IV BIDANG KOMUNIKASI

4.1 Penggunaan Spektrum

Frekuensi Radio di Kab.

Malang belum tertib

Kepala Bidang Dana PAD U Penggunaan Spektrum

Frekuensi Radio masih

belum sesuai dengan

aturan penggunaanya

Sosialisasi

Penggunaan Spektrum

Frekuensi Radio

4.2 Perijinan Penggunaan

Spektrum

Frekuensi Radio di Kab.

Kepala Bidang Dana PAD U Masih banyak pengguna

Spektrum Frekuensi

Radio yang belum

berizin

Sosialisasi tentang izin

penggunaan Frekuensi

Radio



Ada Sisa Risiko

Sumber U/C Uraian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Malang

Masih banyak yang

belum berijin

4.3 Setelah terbentuk KIM

belum ada pembinaan,

sehingga KIM menjadi

Vakum (Berhenti

sementara)

Kepala Bidang Dana PAD C Bertambahnya informasi

yang tersampaikan

kepada KIM

Di adakan pembinaan

4.4 a. Terbatasnya tenaga

peliputan untuk

Majalah Kanjuruhan

b. Proses administrasi

untuk cetak yang

sering terlambat

Kepala Bidang Dana PAD U Tersebarnya informasi

kepada masyarakat

melalui Majalah

Kanjuruhan

a. Perekrutan tenaga

sesuai keahlian

yang dibutuhkan

b. Awal tribulan harus

sudah

mengumpulkan

data

4.5 a. Sering adanya

pergantian wartawan/

menyulitkan untuk

menghubungi media

yang sudah

mengajukan

penawaran


kepada masyarakat

melalui Radio

Kanjuruhan dan Web

Desa

a. Komunikasi

dilakukan melalui

pejabat yang

berwenang

b. Komunikasi

dilakukan melalui



Ada Sisa Risiko

Sumber U/C Uraian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

b. Respon media yang

sering terlambat

pejabat yang

berwenang

4.6 Resiko dalam

perjalanan dan

kendala terkait

dilapangan

sehubungan peralatan

elektronik


kepada masyarakat

melalui Radio

Kanjuruhan dan Web

Desa

Persiapan peralatan

elektronik sesuai

kebutuhan

4.7 a. Belum turunnya

perijinan (IPP)

b. Jarak yang jauh

antara Kominfo dan

LPPL Radio

Kanjuruhan,

mengurangi efektifitas

dalam pelaksanaan

tugas

c. Kurangnya SDM

d. Perlunya

penambahan

peralatan untuk

meningkatkan


kepada masyarakat

melalui Radio

Kanjuruhan

a. Koordinasi dengan

KPID

b. Koordinasi melalui

media sosia

c. Pengadaan SDM

d. Pengadaan

Peralatan sesuai

kebutuhan



Ada Sisa Risiko

Sumber U/C Uraian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

penyiaran Radio

4.8 Belum adanya tenaga

untuk desain materi


kepada masyarakat

melalui luar ruang/

Vitron

Penambahan tenaga /

SDM

*) KIR: Kode Identitas Risiko

Malang, Januari 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Malang

ANISWATY AZIZ, SE., M. Si

Pembina Tingkat I NIP. 19680701 199803 2 007

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANGkominfo.malangkab.go.id/uploads/dokumen/kominfo-RTP RESIKO K… · Rencana Tindak Pengendalian Resiko Diskominfo 2020 3 D. MANFAAT Manfaat Rencana