16
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Inilah yang kerap kali menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat, berkutat dengan perizinan, karena perizinan berkaitan dengan kepentingan yang diingikan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas tertentu dengan mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat administrasi didalam pemerintahan suatu negara. Sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma norma kehidupan yang ada dimasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebjakan yang sesuai dengan prikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, sehingga tujuan negara dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke- empat, dapat terwujud dan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Universitas Sumatera Utara

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu

yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur

sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Inilah yang kerap kali menjadi

persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari masyarakat biasa sampai

pejabat, berkutat dengan perizinan, karena perizinan berkaitan dengan

kepentingan yang diingikan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas tertentu

dengan mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat

administrasi didalam pemerintahan suatu negara. Sebagai suatu bentuk kebijakan

tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

serta norma norma kehidupan yang ada dimasyarakat baik secara vertikal maupun

horizontal.

Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebjakan yang

sesuai dengan prikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, sehingga tujuan

negara dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang termasuk dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-

empat, dapat terwujud dan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 untuk

mewujudkan negara kesejahteraan.

Universitas Sumatera Utara

Page 2: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

Sasaran utama pembangunan jangka panjang sebagaimana tertera dalam

rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah terciptanya landasan yang

kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya

sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia juga

merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang termuat dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945.4

Tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakt modern seperti sekararng

ini, membutuhkan suatu instutusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih

resiko-resiko individu maupun kelompok. Masyarakat modern sampai saat ini,

mempunyai kandungan resiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan

waktu-waktu yang lampau karena kemajuan teknologi di segala bidang. Kemajuan

teknologi yang sudah sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, dapat

menimbulkan resiko yang semakin luas .

5

Semakin banyak dana yang dihimpun semakin banyak pula manfaat bagi

kelangsungan pembangunan. Pemerintah mempunyai kepentingan terhadap

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah meningkatkan

pembangunan dibidang ekonomi dengan membuka kesempatan kepada

masyarakat untuk berinvestasi atau melakukan usaha di Indonesia. Usaha

Asuransi salah satu lembaga keuangan untuk wujud investasi yang penting,

karena asuransi menghimpun dana dari masyarakat.

4Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945,

Bagian Pembukaan Alinea ke- 4 5Sri Rejeki Hartono ,Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar Grafika,

1992), hlm 5

Universitas Sumatera Utara

Page 3: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia. Keberadaan usaha asuransi dalam

dunia usaha sudah menjadi kebutuhan vital. Asuransi telah menjadi sarana

finansial yang tangguh, karena dalam setiap usaha pembangunan atau usaha yang

lainnya bahkan dalam segala aspek kehidupan selalu terkandung resiko kerugian,

resiko kehilangan,resiko kerusakan,yang menimbulkan kerugian. Disinilah usaha

asuransi dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat pemerintah.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, masyarakat

berupaya mencari jalan kalau pihak yang lain bersedia mengambil alih beban

resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut

premi. Dalam dunia bisnis, Perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari

pihak tertanggung untuk mengambil alih resiko dengan imbalan pembayaran

premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang

mengancam harta kekayaan atau jiwanya.

Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi

(penanggung). Sejak itu pula resiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai

berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan

penanggung memperoleh keuntungan dari premi yang telah diterimanya dari

tertanggung.

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila sampai

berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau

kecelakaan yang menimpa dari tertanggung maka tertanggung akan memperoleh

pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian

asuransi.Dengan demikian premi yang dibayar oleh tertanggung itu seolah-olah

Universitas Sumatera Utara

Page 4: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

sebagai tabungan pada penanggung. Timbulnya perbedaan dengan asuransi

kerugian karena pembayaran premi pada asuransi jiwa dilakukan secara berkala

biasanya secara bulanan.

Dalam jangka waktu yang cukup lama premi yang disetor kepada

penanggung dapat berfungsi sebagai modal usaha dengan mana tertanggung diberi

hak untuk menikmati hasilnya setelah jangka waktu asuransi berakhir tanpa terjadi

evenement.

Sehubungan dengan luasnya cakupan usaha asuransi yang berhubungan

dengan masyarakat, maka peran pemerintah sangat diharapkan dalam menjamin

iklim perasuransian yang sehat. Perusahaan asuransi yang sehat diperlukan dalam

menciptakan ketenangan masyarakat selaku pengguna jasa atau konsumen

asuransi. Masyarakat akan terhindar dari resiko-resiko buruk menjadi pengguna

jasa asuransi. Misalnya gagal klaim, premi yang dibayarkan dibawa lari oleh

perusahaan asuransi dan lain-lain. Hal ini sudah menjadi tugas pemerintah untuk

menciptakan instrumen atau sarana dan mekanisme pengendalian terhadap

perusahaan asuransi.

Peran pemerintah yang demikian bukan termasuk bentuk intervensi

pemerintah terhadap urusan perusahaan asuransi namun semata-mata memang

sudah menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Salah

satu upaya untuk menjamin kelangsungan usaha asuransi, adalah melalui

pengundangan. Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

Dalam undang-undang tersebut beberapa instrumen digunakan oleh pemerintah

untuk mengendalikan perusahaan asuransi. Di antaranyanya adalah instrumen

Universitas Sumatera Utara

Page 5: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

perizinan yang harus dimiliki oleh setiap usaha asuransi. Perizinan ini menjadi

penting karena dengan adanya izin maka dapat dibedakan mana perusahaan

asuransi yang legal dan mana yang ilegal. Perusahaan asuransi yang ilegal berarti

perusahaan yang tidak memiliki izin usaha dari menteri keuangan. Sehingga

masyarakat pengguna jasa pemerintah. Hal ini dikarenakan izin tersebut diberikan

setelah melalui penelitian yang seksama dari pemerintah, yang berkaitan dengan

syarat-syarat administratif maupun teknis dari suatu perusahaan asuransi.

Oleh karenanya izin ini sangat penting sebagai awal dimulainya sebuah

perusahaan asuransi. Selain perizinan maka pemerintah juga melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha asuransi. Pengawasan ini ditujukan

untuk menciptakan perusahaan asuransi yang sehat secara finansial dengan

kondisi keuanagan yang sehat, maka perusahaan tersebut dapat memberikan

layanan yang baik dan memuaskan bagi masyarakat pengguna jasa usaha asuransi.

Selanjutnya pemerintah berdasarkan undang–undang perasuransian juga

mempunyai kewenangan untuk menerapkan sanksi bagi perusahaan asuransi yang

melanggar hukum. Kewenangan ini sangat penting bagi proses penegakan hukum

di Indonesia. Dengan demikian hukum yang telah dibuat akan memiliki

kewibawaan karena telah diletakkan dengan serius oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk

melakukan penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “Prosedur Perizinan Usaha

Asuransi menurut Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Ditinjau Dari

Persepektif Hukum Administrasi Negara”.

Universitas Sumatera Utara

Page 6: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan

beberapa masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Izin Asuransi ?

2. Bagaimana Prosedur Perizinan Usaha Asuransi menurut Peraturan Pemerintah

No 73 Tahun 1992 Ditinjau dari Persepektif Hukum Administrasi Negara ?

3. Bagaimana pengawasan usaha asuransi oleh pemerintah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

a. Untuk mengetahui pengaturan hukum izin asuransi

b. Untuk mengetahui prosedur perizinan usaha asuransi ditinjau dari persepektif

hukum administrasi negara.

c. Untuk mengetahui pengawasan izin asuransi oleh pemerintah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan yang

bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademis terutama bagi yang ingin lebih

memperdalam kajian tentang ilmu administrasi dan berguna untuk kepentingan

yang bersifat praktis terutama bagi para pengambil kebijakan pemerintah.

a. Secara teoritis

Universitas Sumatera Utara

Page 7: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan sumbangan pemikiran

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Administrasi Negara

khususnya hukum perizinan berkaitan dengan Asuransi.

b. Secara praktis

Ada beberapa manfaat penelitian secara praktis diantaranya :

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat dan

pemerintah daerah tentang pelaksaanaan sistem perizinan daerah dalam era

otonomi daerah

2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah

dan legislatif dalam merumuskan peraturan daerah yang menyangkut tentang

perizinan Asuransi.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran literatur di Perpustakaan Universitas Sumatera

Utara maupun Perpustakaan Universitas Sumatera Utara Cabang Fakultas Hukum,

bahwa penelitian dengan judul tentang Prosedur Perizinan Usaha Asuransi

menurut Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Ditinjau Dari Persepektif

Hukum Administrasi Negara belum pernah ada sampai saat penelitian ini

dilakukan.

Penulisan Skripsi ini disusun melalui referensi buku-buku, media cetak,

dan elektronik serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian dilihat dari

permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini,

selanjutmya lahirlah ide dan gagasan untuk melakukan penelitian yang berkaitan

dengan hal tersebut dan mengangkat tulisan seperti apa yang tertuang dalam

Universitas Sumatera Utara

Page 8: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

skripsi ini. Kalaupun ditemukan pendapat atau kutipan dalam penulisan ini hanya

sebagai faktor pendukung dan pelengkap saja yang memang sangat dibutuhkan

demi tercapainya kesempurnaan dalam sebuah karya ilmiah.

E. Tinjauan Kepustakaan

Dalam negara hukum modern tugas pokok negara tidak saja terletak pada

pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (sociale gerechtigheid)

bagi seluruh rakyat. Sebagai negara berdasar atas hukum, negara Indonesia

didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Selain

itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Salah satu bentuk kewenangan yang menjadi perhatian adalah kewenangan

pemerintah daerah dalam menerbitkan izin, yang lahir berdasarkan wewenang

yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah. Effendi mengemukakan

bahwa tugas pemerintah dalam mengatur mempunyai makna pemerintah terlibat

dalam penerbitan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk

melahirkan sistem-sistem perizinan melalui instrument pengaturan tersebut,

pemerintah mengendalikan masyarakat dalam bentuk peraturan termasuk izin

yang mengandung larangan dan kewajiban. Dengan demikian, izin sebagai salah

satu instrument pemerintah berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat

agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 6

Pengertian Perizinan (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan

1.Perizinan

6Effendhy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi,(Bandung : PT .Citra Aditya Bakti ),

2003, hlm 62

Universitas Sumatera Utara

Page 9: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang

undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan

dari suatu larangan.7

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti

menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh,atauAls opheffing

vaneen algemene verbodsregel in hetconcrete geval (sebagai peniadaan ketentuan

larangan umum dalam peristiwa konkret).

8

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara

bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan

persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan.

9

untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi serta

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu

persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum

dilarang.

Izin merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan pengendalian untuk

mencapai tujuannya. Mekanisme perizinan & izin yang diterbitkan untuk

pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagaialat untuk

mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, disamping

7E. Utrecht. Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : Ichtiar, 1957), hlm 186 5Ateng Syafrudin dalam.M.M Van Praag, Algemen Nederlands Administratief Recht,

Juridische Boekhandel en Uitgeveruj A. Jongbloed & Zoon, (s-Gravenhage,1950), hlm 54 6Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada

Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, (Surabaya: 1995), hlm 1

Universitas Sumatera Utara

Page 10: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

kendala yang disentuh untuk berubah.

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat

administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan

pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin

merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam

bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai

bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis

dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus

tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak di harapkan, maka izin

yang berbentuk suatu keputusan adminstrasi negara (Beschicking) dapat dijadikan

sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk Beschiking, sudah tentu

mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu

dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah

mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya

yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).10

10S. Prajudi Atmosudirdjo, .Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia,

1983), hlm 94

Unsur-unsur dalam izin adalah:

a. Adanya Para pihak

b. Objek pengaturan

c. Pengesahan

d. Pihak yang mengeluarkan

e. Jangka waktu (tidak ada izin yang berlaku seumur hidup)

Universitas Sumatera Utara

Page 11: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

f. Untuk apa izin digunakan

g. Alasan penerbitan izin; atribusi, delegasi dan mandate

Tujuan sistem perizinan adalah:

a. Adanya suatu kepastian hukum

b. Perlindungan kepentingan umum

c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan

d. Pemerataan distribusi barang tertentu

2. Asuransi

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan

pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan

asuransi sebagai imbalan untuk:

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung

jawab hukum kepada pihak ketiga.

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau

pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang

besarnya telah ditetapkan dan/atau di dasarkan pada hasil pengelolaan dana.11

Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab

hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang,

rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya. 12

11Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, pasal 1 ayat 1 12Ibid, ayat 25

Universitas Sumatera Utara

Page 12: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:

a.Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha

asuransi kecelakaan diri dan.,

b.Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.

Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa

termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi

kecelakaan diri.

c.Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

Maka perusahaan berperan penting dalam suatu asuransi. Perusahaan asuransi

sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat luas jangkauannya. Perusahaan

asuransi mempunyai yang menyagkut kepentingan-kepentingan sosial maupun

kepentingan ekonomi. Di samping itu ia juga dapat menjangkau baik kepentingan

–kepentingan individu. Perusahaan asuransi secara privat ekonomis dalam banyak

hal keadaanya atau ketidak hadirannya juga menyangkut kepentingan sosial-

ekonomi .

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian guna menemukan dan mengembangkan kejelasan

dari sebuah pengetahuan maka diperlukan metode penelitian. Karena dengan

menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai

tujuan dari penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian yakni :

1.Metode Pendekatan

Untuk membahas permasalahan perizinan asuransi dan peneggakan

hukumnya digunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji

Universitas Sumatera Utara

Page 13: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

peraturan perundang-undangan terkait sehingga dapat memperjelas masalah yang

ada.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya maka bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan

tersier

a.Bahan hukum primer

yaitu bahan bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu sumber pertama sejauh

persamaan hukum atau kasus-kasus hukum maupun wawancara dilapangan

penelitian .

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan

hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu

berupa literatur-literatur,jurnal,peraturan perundang-undangan pendapat para ahli,

dan lain sebagainya yang ada kaitanya dengan penelitian skripsi.13

Penyelenggaran Usaha Perasuransian

Peraturan

perundang-undangan yang digunakan antara lain :

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

3) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

4) Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 73 tahun 1992 tentang

13Soerjono Soekanto dan Srimamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : IND-

HILLCO, 2001), hlm. 13

Universitas Sumatera Utara

Page 14: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder,kamus,kamus hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumulkan melalui studi pustaka (library research) yaitu

mencari bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan . Selanjutnya

bahan-bahan tersebut dibaca dan dipahami secara mendalam dan hal-hal penting

yang dicatat dalam sebuah kartu.

Terhadap bahan yang dikumpulkan, dilakukan pengolahan data dengan jalan

mengelompokkan bahan-bahan yang ada sesuai dengan urutan masalah yang

dibahas pada skripsi ini. Sedangan bahan hukum yang tidak relevan dipisahkan

agar analisa hanya difokuskan pada bahan-bahan yang relevan.

4. Analisis Bahan

Data Sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif

yaitu semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada berdasarkan asas-

asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan

dari bahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab, dan

tiap babnya terbagi menjadi beberapa sub bab, antara lain sebagai berikut :

Universitas Sumatera Utara

Page 15: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan

penelitian,manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian,

sistematika penulisan, dan keaslian penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERIZINAN KHUSUSNYA

DALAM IZIN ASURANSI

Bab ini menguraikan tentang pengertian perizinan,perizinan sebagai instrumen

pengandilan, pengertian asuransi dan perjanjian asuransi, dan tujuan perizinan

asuransi.

BAB III

PROSEDUR PERIZINAN USAHA ASURANSI BERDASARKAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992

Bab ini menguraikan tentang penyelenggaraan perizinan, prosedur pemberiaan

perizinan usaha asuransi, hambatan dalam pemberian perizinan asuransi, upaya

yang dilakukan dalam mengatasi izin asuransi.

BAB IV

PELAYANAN DAN PENGAWASAN USAHA ASURANSI

Bab ini menguraikan tentang bentuk pelayanan perizinan dan pengendalian,

konsepsi upaya pengendalian kegiatan/proses pelayanan, pengawasan usaha

asuransi oleh pemerintah.

Universitas Sumatera Utara

Page 16: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

Universitas Sumatera Utara