Upload
nguyenmien
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya good and clean governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN).
B. DASAR HUKUM
Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP);
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja.
10. Peraturan Walikota Malang No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Malang Tahun 2013 – 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017 2
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Sosial Kota Malang adalah untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta pengelolaan sumber daya maupun kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kota Malang
berdasarkan suatu sistim akuntabilitas yang memadai yang disampaikan secara melembaga, untuk dapat
membantu penyusunan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Malang secara keseluruhan.
D. KELEMBAGAAN
1. Pembentukan Organisasi
Dinas Sosial Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012
tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Malang.
2. Kedudukan Organisasi
Dinas Sosial Kota Malang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang sosial. Dinas
Sosial Kota Malang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Struktur Organisasi
Dasar pembentukan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Malang adalah sebagai berikut :
a. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
b. Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
3
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 29 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS SOSIAL.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL
BIDANG
REHABILITASI DAN
PELAYANAN SOSIAL
BIDANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN
DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
KEPALA DINAS
SEKSI
PERLINDUNGAN SOSIAL
SEKSI
JAMINAN SOSIAL KELUARGA
SEKSI
PENGEMBANGAN PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEKSI
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKSI PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN SOSIAL
SEKSI PEMBINAAN KEPAHLAWANAN,
KEPERINTISAN DAN
KESETIAKAWANAN SOSIAL
UPT
UPT
UPT
SEKSI
REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL BALITA DAN ANAK
SEKSI REHABILITASI DAN PELAYANAN
SOSIAL PENYANDANG TUNA
SOSIAL
SEKSI REHABILITASI DAN PELAYANAN
SOSIAL LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
5
E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Sosial mempunyai tugas pelaksanaan pemerintahan di bidang sosial.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
b. pelaksanaan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
c. pelaksanaan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
d. pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial;
e. pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
f. pelaksanaan penanganan bencana;
g. pemeliharaan taman makam pahlawan;
h. pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
i. pelaksanaan pemulangan orang terlantar ke daerah asal;
j. pelaksanaan pemberian rekomendasi pengumpulan sumbangan dalam daerah;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan
Uang dan Barang (PUB);
l. pemberian pertimbangan teknis perizinan bidang sosial;
m. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
n. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
o. koordinasi dan pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
p. pengendalian pelaksanaan program di bidang sosial;
q. pengelolaan administrasi umum; dan
r. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Sosial
mempunyai tugas:
a. menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang sosial berdasarkan wewenang yang diberikan dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional Dinas;
c. melaksanakan pengkajian/penelaahan dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait untuk mendapatkan
masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang penanganan fakir miskin dan
pemberdayaan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka
mewujudkan tercapainya kesejahteraan sosial;
f. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial,
rehabilitasi dan pelayanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka mewujudkan
tercapainya kesejahteraan sosial;
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
6
g. melaksanakan pembinaan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Walikota;
h. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional penanganan fakir miskin dan
pemberdayaan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan sosial sebagai bahan
evaluasi;
j. melaksanakan pembinaan kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Sosial. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.
Sekretariat Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam pengelolaan
administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Sosial menyelenggarakan
fungsi:
a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Sosial;
b. koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial;
d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan
masyarakat; dan
e. penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Dinas Sosial
mempunyai tugas:
a. menyusun program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
7
b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
c. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Sosial untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal;
e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas Sosial sesuai bidang tugas Sekretariat;
f. menyiapkan rumusan program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan
Bidang-Bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
g. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi
penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan
rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
h. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik;
i. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai
pedoman dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan sekretariat
sebagai bahan evaluasi;
k. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui
sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.
Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan dan penyusunan bahan
perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan administrasi keuangan dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Sosial.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan Atasan;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
8
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;
e. menyiapkan konsep naskah dinas urusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Atasan;
f. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
h. menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka
tercapainya tertib administrasi keuangan;
i. mengelola survei kesejahteraan sosial daerah sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang sosial;
j. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dan laporan kegiatan yang
masuk dari masing-masing Bidang, Seksi dan Subbagian sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan
perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan
kepada Atasan;
l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat
realisasinya;
m. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Dinas
Sosial dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;
n. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Subbagian Perencanaan
dan Keuangan sebagai bahan evaluasi;
o. menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik;
p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang
tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum,
organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi,
perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Sosial.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
9
b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;
e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan Atasan;
f. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah
tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan
administrasi kepegawaian Dinas Sosial;
g. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas Sosial
sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar
pengadaan barang;
h. melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial untuk
tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah agar dapat digunakan
dengan optimal;
i. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif
pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
j. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta
urusan kepegawaian lainnya;
k. melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai
bahan peningkatan kualitas pelayanan;
l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Subbagian Umum
sebagai bahan evaluasi;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
10
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bidang Penanganan Fakir
Miskin dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam
pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian serta pemantauan
penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial,
pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan Sosial.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Penanganan Fakir Miskin dan
Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penanganan fakir miskin dan
pemberdayaan sosial;
c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin dan pemberdayaan
sosial;
d. koordinasi dan fasilitasi penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
e. fasilitasi penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan
sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
f. pembinaan partisipasi sosial dalam rangka penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan
sosial;
g. pemrosesan bahan kerjasama dalam negeri bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan
kesetiakawanan sosial;
h. pengendalian dan pemantauan kegiatan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan
kesetiakawanan sosial;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penanganan fakir
miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan,
keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud , Kepala Bidang Penanganan Fakir
Miskin dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas:
a. merencanakan program dan kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan kelembagaan sosial,
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
11
pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;
b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
c. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Sosial
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal;
e. merumuskan petunjuk teknis kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan
sosial;
f. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas
sektor dalam kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial guna
kelancaran pelaksanaan kegiatan;
g. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan
sosial dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
h. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan penanganan fakir
miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan,
keperintisan dan kesetiakawanan sosial sebagai bahan evaluasi;
i. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui
sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
12
1. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan
pengembangan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan
tugas dimaksud , Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;
e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin
dan pemberdayaan masyarakat guna kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyiapkan data di bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat dan data
keluarga PMKS sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat;
h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang
penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kinerja pelayanan
kepada masyarakat;
i. melakukan fasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan E-Warung bagi
(PMKS);
j. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengembangan
pelayanan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat;
k. melaksanakan penguatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan social, pendampingan fakir
miskin, pemberdayaan sosial ekonomi fakir miskin, pembinaan dan penyuluhan usaha
kesejahteraan sosial guna menangani masalah kemiskinan dan keberdayaan masyarakat;
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
13
l. melaksanakan pemberian bantuan stimulan dan pemberian bantuan beras prasejahtera guna
meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan orang tidak mampu;
m. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna penanggulangan upaya
peningkatan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat;
n. mengelola sistem informasi penanganan fakir miskin dan pemeberdayaan masyarakat guna
menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
o. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Penanganan
Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan evaluasi;
p. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
Atasan.
2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan
pemberdayaan kelembagaan sosial.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud , Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;
e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pemberdayaan
kelembagaan sosial guna kelancaran pelaksanaan tugas;
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
14
f. menyiapkan data di bidang kelembagaan sosial, usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan
lembaga sosial dan partisipasi sosial masyarakat sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan
Atasan;
g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan sosial;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan
kelembagaan sosial, usaha sosial, dan partisipasi sosial masyarakat guna meningkatkan kinerja
pelayanan kepada masyarakat;
i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengembangan
pelayanan pemberdayaan kelembagaan sosial;
j. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan pemberian rekomendasi dan pengendalian
teknis Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) oleh
organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat;
k. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna penanggulangan upaya
peningkatan pemberdayaan kelembagaan sosial;
l. mengelola sistem informasi pemberdayaan kelembagaan sosial guna menyediakan informasi
kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
m. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial sebagai bahan evaluasi;
n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.
3. Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis,
pemantauan dan pengembangan pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan
sosial.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembinaan Kepahlawanan,
Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas:
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
15
a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;
b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan atasan;
c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;
e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan dan kesetiakawanan sosial guna kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyiapkan data di bidang nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan
sosial;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial guna meningkatkan kinerja
pelayanan kepada masyarakat;
i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengaturan,
pemanfaatan penggunaan, perawatan dan kebersihan Taman Makam Pahlawan dan Monumen
TRIP;
j. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
k. mengelola sistem informasi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan
kesetiakawanan sosial guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Pembinaan
Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
16
n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.
BIDANG REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL
Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam
pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian serta pemantauan
rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan
penyandang disabilitas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial;
b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial;
c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan pelayanan sosial;
d. koordinasi dan fasilitasi pelayanan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak,
penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas secara persuasif, motivatif,
koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial;
e. pembinaan partisipasi sosial dalam rangka pelayanan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita
dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas;
f. pemrosesan bahan kerjasama dalam negeri bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan
anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas;
g. pengendalian dan pemantauan kegiatan bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak,
penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas; dan
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi dan
pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
17
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Rehabilitasi
dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas:
a. merencanakan program dan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak,
penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;
b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
c. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Sosial
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal;
e. merumuskan petunjuk teknis kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak,
penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan pelayanan;
f. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas
sektor dalam kegiatan rehabilitasi dan pelayanan balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut
usia, dan penyandang disabilitas guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
g. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak,
penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam rangka pembinaan dan
pengawasan;
h. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan rehabilitasi dan
pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas
sebagai bahan evaluasi;
i. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian
yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
18
1. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan
pengembangan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan
Sosial Balita dan Anak mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundangundangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;
e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pelayanan
sosial balita dan anak guna kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyiapkan data di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak sebagai acuan
untuk penyusunan kebijakan Atasan;
g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis rehabilitasi dan
pelayanan sosial balita dan anak guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pelaksanaan
rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak;
j. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna pelaksanaan rehabilitasi dan
pelayanan sosial balita dan anak;
k. mengelola sistem informasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak guna
menyediakan informasi kepada pihakpihak yang membutuhkan;
l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Rehabilitasi
dan Pelayanan Sosial Balita Dan Anak;
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
19
m. memberikan motivasi dan diagnosis psikososial, bimbingan mental spiritual dan fisik,
pelayanan aksesibilitas rehabilitasi balita dan anak serta bimbingan lanjut, resosialisasi dan /atau
rujukan ke panti sosial guna meningkatkan kualitas hidup balita dan anak;
n. memberikan pelayanan bagi balita terlantar, rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi anak yang
berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai perlindungan balita dan anak;
o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.
2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Tuna Sosial mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan
pengembangan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang tuna sosial. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang
Tuna Sosial mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Tuna Sosial
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;
e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pelayanan
sosial penyandang tuna sosial guna kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyiapkan data di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang tuna sosial sebagai
acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
20
g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang tuna sosial;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis rehabilitasi
dan pelayanan sosial penyandang tuna sosial guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada
masyarakat;
i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pelaksanaan
rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang tuna sosial;
j. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna pelaksanaan rehabilitasi dan
pelayanan sosial penyandang tuna sosial;
k. mengelola sistem informasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang tuna
sosial guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Rehabilitasi
dan Pelayanan Sosial Penyandang Tuna Sosial;
m. memberikan motivasi dan diagnosis psikososial, bimbingan mental spiritual dan fisik,
pelayanan aksesibilitas rehabilitasi balita dan anak serta bimbingan lanjut, resosialisasi dan/atau
rujukan ke panti sosial guna meningkatkan kualitas hidup penyandang tuna sosial;
n. melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan penampungan Tuna Wisma Karya dan
Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) sebagai penampungan sementara bagi penyandang tuna
sosial;
o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui
sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.
3. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mempunyai
tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis,
pemantauan dan pengembangan rehabilitasi dan pelayanan sosial lanjut usia dan penyandang
disabilitas.
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
21
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Rehabilitasi dan
Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang
Disabilitas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;
e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pelayanan
sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyiapkan data di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial lanjut usia dan penyandang
disabilitas sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial lanjut usia dan penyandang
disabilitas;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis rehabilitasi dan
pelayanan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas guna meningkatkan kinerja pelayanan
kepada masyarakat;
i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pelaksanaan
rehabilitasi dan pelayanan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas;
j. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna pelaksanaan rehabilitasi dan
pelayanan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas;
k. mengelola sistem informasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial lanjut usia dan
penyandang disabilitas guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Rehabilitasi
dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas;
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
22
m. memberikan motivasi dan diagnosis psikososial, bimbingan mental spiritual dan fisik,
pelayanan aksesibilitas rehabilitasi dan pelayanan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas
serta bimbingan lanjut, resosialisasi dan /atau rujukan ke panti sosial guna meningkatkan kualitas
hidup lanjut usia dan penyandang disabilitas;
n. melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan penampungan Loka Bina Karya sebagai tempat
pembinaan dan pelatihan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas;
o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
Atasan.
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam
pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian serta pemantauan
perlindungan dan jaminan sosial.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial;
d. koordinasi dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
e. fasilitasi pelayanan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan
kesejahteraan sosial;
f. pembinaan partisipasi sosial dalam rangka pelayanan perlindungan sosial, jaminan sosial dan
pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial;
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
23
g. pemrosesan bahan kerjasama dalam negeri bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan
pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial;
h. pengendalian dan pemantauan kegiatan bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan
pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial; dan
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan
sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:
a. merencanakan program dan kegiatan pelayanan perlindungan sosial, jaminan sosial dan
pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
c. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Sosial
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal;
e. merumuskan petunjuk teknis kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan
pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai
dasar pelaksanaan pelayanan;
f. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas
sektor dalam kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan
kesejahteraan sosial guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
g. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan
pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
h. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan perlindungan
sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai bahan evaluasi;
i. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui
sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
24
k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
Atasan.
1. Seksi Perlindungan Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan
dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan perlindungan sosial.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Kepala Seksi Perlindungan Sosial mempunyai
tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan aAtasan;
c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;
e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan perlindungan sosial guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyiapkan data di bidang perlindungan sosial sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan
Atasan;
g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan sosial;
h. menyiapkan bahan dan fasilitasi pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di
bidang bantuan sosial, advokasi dan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial
guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pelaksanaan
bantuan sosial, advokasi dan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
j. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna pelaksanaan bantuan sosial,
advokasi dan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
25
k. mengelola sistem informasi pelaksanaan bidang bantuan sosial, advokasi dan perlindungan
sosial korban bencana alam dan bencana sosial guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak
yang membutuhkan;
l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Perlindungan
Sosial;
m. melaksanakan fasilitasi pemulangan pekerja migran korban tindak kekerasan dan orang
terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana dan
melaksanakan pemberdayaan masyarakat guna kesiapsiagaan bencana;
n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui
sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.
2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan
bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan jaminan
keluarga.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga
mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;
e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan jaminan keluarga guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
26
f. menyiapkan data di bidang jaminan keluarga sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan
Atasan;
g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jaminan keluarga;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis, supervisi dan
pemantauan jaminan sosial keluarga terhadap PMKS dan penyelenggaraan program keluarga
harapan guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pelaksanaan
jaminan sosial keluarga terhadap PMKS dan penyelenggaraan program keluarga harapan (PKH);
j. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna pelaksanaan jaminan sosial
keluarga terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan program
keluarga harapan;
k. mengelola sistem informasi pelaksanaan jaminan sosial keluarga terhadap PMKS dan
penyelenggaraan program keluarga harapan guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak
yang membutuhkan;
l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Jaminan
Sosial Keluarga;
m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
Atasan
3. Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan
pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengembangan Pelayanan
Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundangundangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
27
b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan atasan;
c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;
e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pengembangan pelayanan
kesejahteraan sosial guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyiapkan data di bidang pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai acuan untuk
penyusunan kebijakan Atasan;
g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial; h.
menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis, supervisi dan
pemantauan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kinerja pelayanan
kepada masyarakat;
i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pelaksanaan
pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial;
j. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna pelaksanaan pengembangan
pelayanan kesejahteraan sosial;
k. mengelola sistem informasi pelaksanaan jaminan sosial pengembangan pelayanan kesejahteraan
sosial guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
l. melaksanakan pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial melalui Sistem
Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
m. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi
Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian
yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
28
q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.
F. SUSUNAN
G. KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
1. Susunan Kepegawaian
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Sosial Kota Malang kondisi saat ini ( per 31
Desember 2017 ) sebanyak 33 ( tiga puluh tiga orang ) orang, terdiri sebagai berikut :
a. Berdasarkan status kepegawaian dan penempatan personil adalah:
1) Kepala Dinas : 1 orang
2) Sekretariat : 10 orang
3) Bidang Pemberdayaan Sosial : 9 orang
4) Bidang Rehabilitasi Sosial : 7 orang
5) Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial : 6 orang
Tabel 1
Data Pekerja Sosial (Peksos ) dan Petugas Pendamping PKH
No Gol.
Jml
Pendidikan Umum Pendidikan Penjejangan
SD SMP SMA D3 S1 S2
Teknis/
Fungsional
Lain-2
L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Peksos 3 5 5 3
2. Petugas
Pendamping
PKH
13 17 2 3
Jumlah Total 26 12 5 2 3
2. Data Sarana dan Prasarana
Dalam menunjang kelancaran, efektifitas dan efisiensi kerja, Dinas Sosial Kota Malang
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
29
Tabel 2
DAFTAR NAMA LKSA SE KOTA MALANG per 31 Desember 2017
NO NAMA LKSA ALAMAT LKSA
JUMLAH ANAK
DLM
PANTI
LUAR
PANTI
1 Mawadah Wa Rahmah Jl. Warinoi GG III no 1 B Bunulrejo Blimbing 35 10
2 Al- Munawaroh Jl. KH Sofiyan Yusuf No 32 Kdkandang 22 0
3 Muhamadiyah Jl Bareng tenes 4A Klojen Malang 44 0
4 Putri Elim Bala Keslamatan Jl. Panglima Sudirman No 97 Malang 40 0
5
Nurul Muttaqien Al-
Barokah Jl. Nurul Muttaqien Rt 5 Rw 5 Tlogowaru 201 0
6 Santa Theresia Jl. Jaksa Agung Suprapto No 22 30 0
7 Sunan Giri Jl. Raya Tlogomas 42 B Malang 17 4
8 Nurul Abyad Jl Bendungan Sigura-gura I no 8 45 44
9 Putra harapan Asrori Jl. Raya Mulyorejo no 15 Sukun 34 11
10 Putri Aisyiyah Jl. MT Haryono 3 no 231 Ketawang Gede 38 15
11 Yasuka Jl. LA. Sucipto GG Taruna VII/ 43 39 4
12 Nurul Izzah Jl. Ki Ageng Gribig X No 30 Madyopuro 53 102
13 Mabarorot Sunan Giri Jl. Kol. Sugiono VII No. 48 54 0
14 KH Mas Mansur Jl. Raya Sulfat No. 42j Malang 28 56
15 Bhakti Luhur Jl. Seruni No. 08 Malang 633 0
16 YPAC Jl. Tumenggung Sutyo No. 39 Malang 50 0
17 Al. Ihklas Jl. Janti Selatan No.50 Malang 35 20
18 Sunan Kalijogo Jl. KH. Yusuf No. 57 Malang 57 6
19 Al-Ishlah Jl. LA. Sucipto 22 No. 49 Malang 47 0
20 Siti Hajar Jl. Srigading dalam No. 52 Malang 24 11
21 Panjura Jl. Simpang Kepuh No. 14 Malang 52 0
22 Darul Tarbiyah Assasdah Jl. Bandulan 1/2 Malang 42 0
23 Al- Hikmah Jl. Danau Melintang F6 A1 Malang 50 0
24 Al. Ihklas Jl. Janti Selatan No.50 Malang 35 20
25 Sunan Ampel Jl. Sumbersari II No. 99 Malang 46 15
26 Permata hati Jl. Cucakrowo 2 Malang 0 327
27 AL- Hayatul Islamiyah Jl. KH, Malik Dalan Rt. 01/ Rw. 04 47 13
28 Babus Salam Jl. Raya Tlogomas Gg XVc 35
29 Al-Madjed Jl. Simpang Tata Surya No. 9 36
36 Griya Baca Jl. Jend. Basuki Rachmad II/793 RT 6 RW 2 85
37 Rumah Zakat Jl. WR Supratman C3 Kav. 19 RT 1 RW 2 78
38 Harapan Umat (Harum) Jl. Candi Panggung No. 1 28
39 Anugerah Oasis Indonesia Bukit Dieng Permai MH I RT 8 RW 5 74
40 Sadar Hati Jl. Ogan 09 12
41 Bahrul Magfiroh Cinta Ind. Perum Joyo Grand Blok XIII No. 195 RT 2 RW 8 11
42 Salafiyah Sabilul Hikmah Jl. Polowijen I No. 19 22
43 Rumah Pemulihan Emanuel Jl. Ginitu RT 1 RW 1 No. 7 9
Jumlah 1900 946
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
30
Tabel 3
Data Ormas/LSM penyelenggara kesejahteraan sosial di Kota Malang
NO. NAMA ORMAS/LSM ALAMAT LAYANAN KAPASITAS
1 Jaringan Kemanusiaan
Jawa Timur (JKJT)
Jalan Blitar 12 Malang Anak Jalanan,
2 Anak Negeri Jl. Simpang Sukun 6 Anak Jalanan
3 Griya Baca
Jalan Basuki Rahmat II/793
Malang
Anak Jalanan, Gepeng dan
WTS
4 Sahabat Anak
Jalan Bandulan 5 Malang Anak Jalanan
5 Komunitas Motor
Disable Indonesia (MDI)
Jl. Lesanpuro gg I Penyandang Cacat
6 Himpunan Wanita
Penyandang Cacat
Indonesia (HWCI)
Jl. Satsui Tubun IV Penyandang Cacat
7 Yayasan Panti Anak
Cacat (YPAC)
Jalan Tumenggung Suryo Anak Penyandang Cacat
8 Bhakti Luhur Jalan Seruni, Malang Penyandang Cacat
9 Persatuan Tuna Netra
Alumni Malang
(PERTAMA)
Jalan Beringin No 1 Penyandang Cacat
10 PERTUNI
Jalan Bunga Srigading 16
Malang
Penyandang Cacat
11 Lembaga Perlindungan
Anak (LPA)
Jalan Bareng Anjal, Anak Berhadapan
Hukum (ABH)
12 Sadar Hati Jalan Menur, Malang HIV,AIDS
13 Lembayung Jati
Perum LPK I, Tebo Selatan HIV,AIDS
14 Woman Crisis Center
(WCC) Titian Hati
Jalan Tangkuban Perahu,
Malang
Trafficking
15 Woman Crisis Center
(WCC) Dian Mutiara
Trafficking
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
31
Tabel 4
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Per 31 Desember 2017
No Jenis PMKS L P Total
1 Anak Balita Telantar 3 4 7 jiwa
2 Anak dengan Disabilitas 308 235 544 jiwa
3 Anak Jalanan 58 50 108 jiwa
4 Anak Telantar 1 1 2 jiwa
5 Anak yang Berhadapan dengan Hukum 23 6 29 jiwa
6 Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus 0 10 10 jiwa
7 Anak yang menjadi korban tindak kekerasan 0 3 3 jiwa
8 Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan 0 0
9 Gelandangan dan Gelandangan Psikotik 21 7 28 jiwa
10 Kelompok Minoritas 0 0 0 jiwa
11 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
12 Komunitas Adat Terpencil
13 Korban Bencana Alam
14 Korban Penyalahgunaan NAPZA
15 Korban Tindak Kekerasan
16 Korban Trafficking
17 KorbanBencanaSosial
18 Lanjut Usia Telantar 54 112 166 jiwa
19 Orang dengan HIV/AIDS 1 1 2 jiwa
20 Pekerja Migran Bermasalah Sosial
21 Pemulung 104 27 131 jiwa
22 Pengemis 70 88 158 jiwa
23 Penyandang Disabilitas 260 135 395 jiwa
24 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 0 40 40 jiwa
25 Tuna Susila 0 0 0
26 Fakir Miskin 127.974 jiwa
TOTAL 129.658 jiwa
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
32
Tabel 5
Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Per 31 Desember 2017
NO. POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PSKS)
LAKI-
LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Pekerja Sosial Profesional 0 0 0
2. Pekerja Sosial Masyarakat 25 40 65
3. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 0 0 0
4. Penyuluh Sosial 0 0 0
5. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 60 5 65
6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 3 2 5
7. Karang Taruna 3500 1243 4743
8. Lembaga Kesejahteraan Sosial 0 0 43
9.
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(LK3) 0 0 0
10.
Dunia Usaha Yang Melakukan Usaha
Kesejahteraan Sosial 0 0 0
11.
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
(WKSBM) 0 0 2
12. Keluarga Pioner 0 0 0
H. ANGGARAN
Dana yang tersedia untuk belanja langsung dan tidak langsung selama Tahun Anggaran 2016 adalah
Rp. 20.865.693.400,00 (Dua puluh milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh tiga
ribu empat ratus rupiah).
Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :
Anggaran Belanja Tidak Langsung
Belanja pegawai / personalia Rp. 3,286,995,400.00
Anggaran Belanja Langsung Rp. 17.578.698.000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1,035,742,500.00
1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 183.442.000.00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 181.160.000.00
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 65,000,000.00
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 28,000,000.00
5 Penyediaan alat tulis kantor Rp. 33,500,000.00
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 49,086,500.00
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 16.774.000.00
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Rp. 5,600,000.00
9 Penyediaan makanan dan minuman Rp. 94,160,000.00
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
33
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 329,700,000.00
11 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 24,320,000.00
12 Pawai Pembangunan Rp. 25,000,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 1,108.443.000.00
13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 177.760.000.00
14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 631.702.000.00
15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 168.501.000.00
16 Pembangunan Gedung Lingkungan Pondok Sosial
(Liponsos)
Rp. 130.480.000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Rp. 225.000.000.000
17 Peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur di
lingkungan dinas
Rp. 225.000.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Rp. 297.741.900.000
18. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
9.774.600.000
19. Penyusunan laporan keuangan semesteran 64.800.000.00
20. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 25,000,000.00
21. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat 10.000,000.00
22. Penyusunan SOP (Standart Operasional Procedure) 13,889,300.00
23 Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan
Program dan Kegiatan
Rp. 50,000,000.00
24 Penyusunan Buku Profil PMKS Kota Malang Rp. 94.208.000.00
25 Updating Data Website kegiatan Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Rp. 30,070,000.00
Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan
Sosial
Rp. 10.240.042.500
26 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi anak
jalanan
Rp. 217.655.000.00
27 Pembinaan PSM kelurahan se Kota Malang dan FK PSM
Kota Malang
Rp. 240,000,000.00
28 Pemberdayaan Karang Werdha Rp. 250.000.000.00
29 Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB dan
Pengumpulan Uang atau Barang PUB
Rp. 80.185.000.00
30 Pemberdayaan Karang Taruna Kota Malang Rp. 675.000.000.00
31 Pembinaan PSKS/Penguatan kelembagaan koordinator
kegiatan kesejahteraan sosial (K3S) Kota Malang
Rp. 100,000,000.00
32 Operasional Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZA Rp. 125,000,000.00
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
34
33 Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) Rp. 7.402.202.500.00
34 Penyaluran Beras Keluarga Pra Sejahtera (RASTRA)
melalui E-Vocher
Rp. 150,000,000.00
35 Pembinaan kemampuan ketrampilan bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Rp. 1,000,000,000.00
Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan,
Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
Rp. 768.530.000.00
36 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan
kesetiakawanan sosial
Rp. 200,000,000.00
37 Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen
TRIP
Rp. 140.000.000.00
38 Peringatan hari-hari besar nasional dan kegiatan
pemerintah lainya
Rp. 428.530.000.00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
2.719.112.900,00
39. Pembinaan dan rehabilitasi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS
Rp. 76.230.000.00
40. Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Rp. 106.213.000.00
41. [03] Bimbingan Sosial/Pembinaan/Bantuan Sosial
pemenuhan kebutuhan pokok bagi Lanjut usia
Terlantar/Tidak Potensial
Rp. 383.459.000.00
42. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Rp. 150.000.000.00
43. Operasional kegiatan razia PMKS jalanan Rp. 354.482.000.00
44. Pembinaan , Bimbingan Sosial PMKS melalui pelatihan
ketrampilan musik
Rp. 88.000.000.00
45. Pentas seni untuk anak jalanan dan tuna netra Rp. 125.000.000.00
46. Operasional Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) Rp. 196.000.000.00
47. Operasional penampungan Tuna Wisma Karya (TWK)
Sukun
Rp. 217.325.000.00
48. Pemberdayaan Warga Binaan Sosial (WBS) di lokasi
Desaku Menanti
Rp. 872.403.900.00
49. Pemberdayaan Pos Rehabilitasi Sosial Rp. 150.000.000.00
Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan
Sosial
Rp. 1.184.085.200,00
50. Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS Rp. 172.264.000,00
51. Penguatan lembaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Rp. 216.700.000,00
52. Pemulangan orang terlantar ke daerah asal Rp. 30.000.000,00
53. Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) Rp. 319.100.000,00
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
35
54. Sosialisasi/penyuluhan Pencegahan Korban Tindak
Kekerasan
Rp. 46.746.200,00
55. Operasional Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu SLRT
dan Pusat kesejahteraan Sosial
Rp. 349.275.000,00
56. Pemberian bantuan pasca bencana Rp. 50.000.000,00
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
36
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah.
Perencanaan strategis Instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian, sumber daya manusia dan sumber
daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan baik internal maupun eksternal, perencanaan merupakan
langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan / kendala yang
ada. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Dinas Sosial menyelaraskan visi dan misi
dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja yang akan
dicapai dalam kurun waktu 2014-2018.
1. Visi
Sejalan dengan visi Pemerintah Kota Malang, Dinas Sosial Kota Malang sebagai salah satu pelaku
pembangunan di bidang sosial merumuskan visi sebagai berikut:
“Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sejahtera dan
bermartabat”
2. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka misi Dinas Sosial Kota Malang
tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:
Adapun Misi Dinas Sosial Kota Malang adalah sebagai berikut :
Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial
serta mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh
Pemerintah dan Masyarakat.
3. Analisa SWOT
Dalam mengimplementasikan misi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kota Malang senantiasa berupaya
menerapkan langkah-langkah strategis secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan. Untuk itu perlu
dilakukan analisis terhadap faktor-faktor lingkungan yang meliputi analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman serta terhadap faktor kunci keberhasilan. Hasil analisis terhadap faktor lingkungan yang dapat
diidentifikasi adalah sebagai berikut:
Melalui analisis SWOT, maka faktor – faktor kunci keberhasilan Dinas Sosial Kota Malang dapat
dijabarkan sebagai berikut :
a. Faktor – faktor Internal
Faktor internal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran terdiri dari Kekuatan ( Strength ),
dan Kelemahan ( Weakness ), yaitu :
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
37
Tabel 2.1
Faktor – Faktor Internal
Kekuatan ( Strength ) Kelemahan ( Weakness )
1. Ketersediaan buku pedoman dan/atau peraturan
perundang- undangan yang menjadi acuan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2. Sumber Daya Manusia / tenaga kesejahteraan
sosial yang tersedia
3. Sinergitas dan sinkronisasi program Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota tentang
kesejahteraan sosial
1.Terbatasnya personil/tenaga kerja kesejahteraan
sosial
2..Kurangnya sosialisasi Undang – undang
kesejahteraan sosial kepada lembaga/pengusaha
dan masyarakat
3. Belum tersedianya database bidang kesejahteraan
sosial
b. Faktor – faktor Eksternal
Disamping faktor internal, dalam mencapai tujuan dan sasaran juga juga dipengaruhi oleh faktor
eksternal yang terdiri dari Peluang ( Opportunity ) dan Ancaman ( Threat ), faktor tersebut dapat diidentifikasi
sebagai berikut :
Tabel 2.2
Faktor – faktor Eksternal
Peluang ( Opportunity ) Ancaman ( Threat )
1. Komitmen Pemerintah tentang pembangunan
kesejahteraan sosial
2. Peranserta / kepedulian lembaga dan / atau
perseorangan sebagai potensi dan sumber
kesejahteraan sosial untuk pelaksanaan
pembangunan kesejahteraan sosial
1. Pembangunan dan pertumbuhan perekonomian yang
berkembang pesat mendorong terjadinya migrasi
penduduk pedesaan ke kota
2. Stigma buruk yang melekat pada PMKS
3..Terbatasnya sarana prasarana pelayanan sosial
Kemudian dari faktor – faktor internal dan eksternal tersebut setelah dianalisa dengan menggunakan
pendekatan analisis SWOT, maka sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:
1. Dayagunakan kekuatan dan manfaat peluang ( Strategi SO )
2. Dayagunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman ( Strategi ST )
3. Atasi kelemahan dengan manfaat peluang ( Strategi WO )
4. Atasi kelemahan dengan menghindari ancaman ( Strategi WT )
Hasil interaksi dari faktor – faktor tersebut dipetakan sebagai berikut :
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
38
Tabel 2.3
Tabel Analisis Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Faktor Eksternal
Faktor - Faktor - faktor Eksternal
Faktor Peluang Ancaman
Internal Strategi ( SO ) Strategi ( ST )
K
E
K
U
A
T
A
N
1. Dengan mendayagunakan ketersediaan
buku pedoman dan/atau peraturan
perundang- undangan yang menjadi acuan
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta peranserta / kepedulian lembaga
dan/atau perseorangan sebagai potensi dan
sumber kesejahteraan sosial untuk
pelaksanaan pembangunan kesejahteraan
sosial
2. Dengan mendayagunakan Sumber Daya
Manusia / tenaga kesejahteraan sosial
yang tersedia serta komitmen Pemerintah
tentang pembangunan kesejahteraan sosial
untuk meningkatkan sinergitas dan
sinkronisasi program Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota
tentang kesejahteraan sosial
1. Dengan mendayagunakan ketersediaan buku
pedoman dan/atau peraturan perundang-
undangan yang menjadi acuan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2. Dengan mendayagunakan sinergitas dan
sinkronisasi program Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kota tentang
kesejahteraan sosial untuk mengatasi masalah
sosial yang timbul akibat pembangunan dan
pertumbuhan perekonomian yang
berkembang pesat mendorong terjadinya
migrasi penduduk pedesaan ke kota.
3. Mendayagunakan Sumber Daya Manusia /
tenaga kesejahteraan sosial yang tersedia
untuk melakukan bimbingan sosial dan
sosialisasi Undang-Undang tentang
penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada
lembaga/pengusaha dan masyarakat sehingga
tidak ada lagi stigma buruk yang melekat
pada PMKS
Strategi ( WO ) Strategi ( WT )
K
E
L
E
M
A
H
A
1. Mengatasi terbatasnya personil/tenaga kerja
kesejahteraan sosial dengan lebih
meningkatkan peranserta / kepedulian
lembaga dan/atau perseorangan sebagai
potensi dan sumber kesejahteraan sosial
untuk pelaksanaan pembangunan
kesejahteraan sosial
2. Melaksanakan sosialisasi Undang – undang
1..Mengatasi terbatasnya personil/tenaga kerja
kesejahteraan sosial dengan lebih
meningkatkan sosialisasi Undang-Undang
tentang penyelenggaraan kesejahteraan
sosial kepada lembaga/pengusaha dan
masyarakat agar stigma buruk yang melekat
pada PMKS hilang.
2.Mengatasi dampak pembangunan dan
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
39
N kesejahteraan sosial kepada
lembaga/pengusaha dan masyarakat
didukung dengan adanya komitmen yang
tinggi Pemerintah tentang pembangunan
kesejahteraan sosial
3. Belum tersedianya database bidang
kesejahteraan sosial sehingga menuntut
peranserta / kepedulian lembaga dan/atau
perseorangan sebagai potensi dan sumber
kesejahteraan sosial untuk pelaksanaan
pembangunan kesejahteraan sosial
pertumbuhan perekonomian yang
berkembang pesat mendorong terjadinya
migrasi penduduk pedesaan ke kota dan
keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan
sosial dengan lebih meningkatkan sosialisasi
Undang – undang kesejahteraan sosial
kepada lembaga/pengusaha dan masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan
kesejahteraan sosial.
4. Tujuan
Mengacu pada pernyataan visi dan misi Dinas Sosial Kota Malang, tujuan yang akan dicapai adalah:
Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan
sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
II. Sasaran
Dalam mencapai misi yang telah ditetapkan, perlu ditentukan sasaran yang akan dicapai. Sasaran adalah
hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang spesifik, terukur dan dalam
kurun waktu yang pendek. Di dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Malang, terdapat sasaran, sebagai
berikut:
a. Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan
sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang sosial.
III. Kebijakan, Program dan Kegiatan
Dalam mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Sosial Kota Malang menetapkan kebijakan dan program
sebagai berikut:
a. Kebijakan:
1) Memberikan pembinaan, perawatan dan pengasuhan, bimbingan sosial, sosialisasi, dan
pendampingan.
2) Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan ketrampilan yang memungkinkan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.
3) Menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial, bantuan hukum/advokasi bidang sosial .
4) Pemberian bantuan tanggap darurat.
5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS.
6) Melaksanakan pemulangan orang terlantar ke daerah asal
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
40
7) Meningkatkan kapasitas dan pengembangan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha
masyarakat miskin
8) Menjamin masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan fasilitasi dukungan pemberian
kecukupan kebutuhan dasar, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan
9) Menyelenggarakan pembinaan kewirausahaan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat miskin
10) Melaksanakan pembinaan, penampungan, pengiriman, dan pemberian pelatihan ketrampilan bagi
anak jalanan, gepeng dan fakir miskin.
11) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS
12) Menyelenggarakan pembinaan, pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan bagi PMKS
13) Menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan dan kerjasama kemitraan.
14) Melaksanakan pembinaan bagi PSKS dan TAGANA
15) Pelestarian, pembinaan dan pengembangan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan
kesetiakawanan sosial
16) Melaksanakan pembinaan / penyuluhan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan
kesetiakawanan sosial
17) Melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan sosialisasi penyelenggaraan Undian Gratis
Berhadiah (UGB) serta Pengumpulan Uang dan/atau Barang (PUB) oleh Badan usaha/perusahaan,
organisasi, instansi yang menyelenggarakan undian
18) Menyelenggarakan pembinaan dan merekomendasi bantuan kelembagaan sosial
19) Melaksanakan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20) Meningkatkan pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran
21) Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana aparatur
22) Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana sosial TWK Sukun dan Liponsos
Pandanwangi
23) Melaksanakan Pembangunan Gedung Liponsos/Self Assesment
b. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2017 sebagai implementasi misi yang diemban adalah
sebagai berikut:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
41
Pawai Pembangunan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pembangunan Gedung Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur di lingkungan dinas
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Penyusunan SOP (Standart Operasional Procedure)
Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan Program dan Kegiatan
Penyusunan Buku Profil PMKS Kota Malang
Updating Data Website kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi anak jalanan
Pembinaan PSM kelurahan se Kota Malang dan FK PSM Kota Malang
Pemberdayaan Karang Werdha
Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB dan Pengumpulan Uang atau Barang PUB
Pemberdayaan Karang Taruna Kota Malang
Pembinaan PSKS/Penguatan kelembagaan koordinator kegiatan kesejahteraan sosial (K3S) Kota
Malang
Operasional Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZA
Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA)
Penyaluran Beras Keluarga Pra Sejahtera (RASTRA) melalui E-Vocher
Pembinaan kemampuan ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan
Sosial
Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial
Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen TRIP
Peringatan hari-hari besar nasional dan kegiatan pemerintah lainya
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
42
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS
Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Bimbingan Sosial/Pembinaan/Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi Lanjut
usia Terlantar/Tidak Potensial
Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Disabilitas
Operasional kegiatan razia PMKS jalanan
Pembinaan , Bimbingan Sosial PMKS melalui pelatihan ketrampilan musik
Pentas seni untuk anak jalanan dan tuna netra
Operasional Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)
Operasional penampungan Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun
Pemberdayaan Warga Binaan Sosial (WBS) di lokasi Desaku Menanti
Pemberdayaan Pos Rehabilitasi Sosial
Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS
Penguatan lembaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
Pemulangan orang terlantar ke daerah asal
Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)
Sosialisasi/penyuluhan Pencegahan Korban Tindak Kekerasan
Operasional Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu SLRT dan Pusat kesejahteraan Sosial
Pemberian bantuan pasca bencana
B. PENETAPAN KINERJA
Agar kinerja organisasi dapat dipantau, dikendalikan dan dinilai dengan baik maka setiap SKPD perlu
untuk menyusun Penetapan Kinerja yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target
kinerja dan anggarannya. Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Misi : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan
kesejahteraan sosial serta mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan
pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat
Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan
kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan
kesejahteraan sosial bagi PMKS.
Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan
kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan
kesejahteraan sosial bagi PMKS.
Program : Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial
Anggaran : Rp.10.240.042.500.00
Program : Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
43
Kesetiakawanan Sosial
Anggaran : Rp.768.530.000
Program : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Anggaran : Rp.2.719.112.900.00
Program : Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Anggaran : Rp.1.184.085.200.00
Tabel 2.4
Indikator Kinerja, Kegiatan dan Anggaran
No Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
1. Persentase (%) jumlah PMKS
Fakir Miskin yang mendapat
Pelatihan Ketrampilan
1,35% Program Penanganan Fakir Miskin
dan Pemberdayaan Sosial
Pembinaan kemampuan ketrampilan
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Rp 1.000.000.000
2. Persentase (%) jumlah
Penyandang Masalah
Kesejahteraan (PMKS) yang
memperoleh bantuan untuk
pemenuhan kebutuhan dasar
42,07%
Program Penanganan Fakir Miskin
dan Pemberdayaan Sosial
Pemberian bantuan Beras Pra
Sejahtera Daerah (RASDA)
Rp 7.402.202.500
Penyaluran Beras Keluarga Pra
Sejahtera (RASTRA) melalui E-
Vocher
Rp 150.000.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan rehabilitasi
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS
Rp 76.230.000
Pendampingan bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Rp 106.213.000
Bimbingan Sosial/Pembinaan/Bantuan
Sosial pemenuhan kebutuhan pokok
bagu Lanjut usia Terlantar/Tidak
Potensial
Rp 383.459.000
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
44
Pemenuhan kebutuhan dasar bagi
Disabilitas
Rp 150.000.000
3. Persentase (%) jumlah lembaga
dan/atau perseorangan yang
berperan aktif sebagai Potensi
dan Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) dalam
penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial.
100% Program Penanganan Fakir Miskin
dan Pemberdayaan Sosial
Pembinaan PSM kelurahan se Kota
Malang dan FK PSM Kota Malang
Rp 240.000.000
Pemberdayaan Karang Werdha Rp 250.000.000
Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah
UGB dan Pengumpulan Uang atau
Barang PUB
Rp 80.185.000
Pemberdayaan Karang Taruna Kota
Malang
Rp 675.000.000
Pembinaan PSKS/Penguatan
kelembagaan koordinator kegiatan
kesejahteraan sosial (K3S) Kota
Malang
Rp 100.000.000
Operasional Pusat Informasi dan
Edukasi PIE NAPZA
Rp 125.000.000
4. Persentase (%) jumlah Taman
Makam Pahlawan yang dalam
kondisi terpelihara dengan baik
100% Program Pembinaan Nilai-nilai
Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial
Pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan,keperintisan dan
kesetiakawanan sosial
Rp 200.000.000
Pemeliharaan dan penataan TMP
Suropati dan Monumen TRIP
Rp 140.000.000
Peringatan hari-hari besar nasional dan
kegiatan pemerintah lainya
Rp 428.530.000
5. Persentase (%) PMKS Jalanan
yang mendapat bimbingan
sosial
80%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
45
Operasional kegiatan razia PMKS
jalanan
Rp 354.482.000
Pembinaan , Bimbingan Sosial PMKS
melalui pelatihan ketrampilan musik
Rp 88.000.000
Pentas seni untuk anak jalanan dan
tuna netra
Rp 125.000.000
Program Penanganan Fakir Miskin
dan Pemberdayaan Sosial
Pembinaan kemampuan dan
ketrampilan kerja bagi anak jalanan
Rp 217.655.000
6. Persentase (%) jumlah PMKS
Gelandangan Psikotik dan Tuna
Wisma yang ditangani di Tuna
Wisma Karya (TWK) Sukun
dan Lingkungan Pondok Sosial
(Liponsos)
100% Program Rehabilitasi dan pelayanan
Kesejahteran Sosial
Operasional Lingkungan Pondok
Sosial (LIPONSOS)
Rp 196.000.000
Operasional penampungan Tuna
Wisma Karya (TWK) Sukun
Rp 217.325.000
Pemberdayaan Warga Binaan Sosial
(WBS) di lokasi Desaku Menanti
Rp 872.403.900
Pemberdayaan Pos Rehabilitasi Sosial Rp 150.000.000
7. Persentase (%) jumlah PMKS
yang mendapat bantuan dan
perlindungan sosial.
74,71%
Program Peningkatan Perlindungan
dan Jaminan Sosial
Validasi dan Verifikasi data
kepesertaan JKN/BPJS
Rp 172.264.000
Pemulangan orang terlantar ke daerah
asal
Rp 30.000.000
Operasional Program Keluarga
Harapan (PKH)
Rp 319.100.000
Sosialisasi/penyuluhan Pencegahan
Korban Tindak Kekerasan
Rp 46.746.200
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
46
Operasional Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu SLRT dan Pusat
kesejahteraan Sosial
Rp 349.275.000
9. Persentase (%) masyarakat
korban bencana alam tanggap
darurat yang memperoleh
bantuan sosial
100% Program Peningkatan Perlindungan
dan Jaminan Sosial
Penguatan lembaga Taruna Siaga
Bencana (TAGANA)
Rp 216.700.000
Pemberian bantuan pasca bencana Rp 50.000.000
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang sosial
Tabel 2.5
Indikator Kinerja, Program/Kegiatan dan Anggaran Sasaran 2
No Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
1. Nilai SKM 84 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran :
Rp.1,137,489,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 183.442.000.00
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Rp. 181,160,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 65,000,000.00
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Rp. 28,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor Rp. 33,500,000.00
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Rp. 49,086,500.00
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Rp. 16,774,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Rp. 5,600,000.00
Penyediaan makanan dan
minuman
Rp. 94,160,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rp. 329,700,000.00
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
47
Kegiatan Penunjang Pengadaan
Barang dan Jasa
Rp. 24,320,000.00
Pawai Pembangunan Rp. 25,000,000.00
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Rp.1,108.443.000.00
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Rp. 177,760,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Rp. 631,702,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Rp. 168,501,000.00
Pembangunan Gedung
Lingkungan Pondok Sosial
(Liponsos)
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Peningkatan dan pengembangan
kapasitas aparatur di lingkungan
dinas
Rp. 130,480,000.00
Rp. 225.000.000.00
Rp. 225.000.000.00
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Rp. 297,741,900.00
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Rp. 9,774,600.00
Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Rp. 64,800,000.00
Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran
Rp. 25,000,000.00
Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Rp. 10.000,000.00
Penyusunan SOP (Standart
Operasional Procedur)
Rp. 13,889,300.00
UPdating Data Website kegiatan
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial
Rp. 30,070,000.00
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
48
Penyusunan laporan dan
dokumentasi pelaksanaan
Program dan Kegiatan
Rp. 50,000,000.00
Penyusunan Buku Profil PMKS
Kota Malang
Rp. 94.208.000.00
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
49
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja yang diuraikan pada bab ini menyajikan penjelasan tentang pencapaian sasaran-
sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 dan Penetapan
Kinerja Dinas Sosial Kota Malang Tahun Anggaran 2017.
Secara umum Dinas Sosial Kota Malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial di Kota Malang, baik kegiatan yang bersifat
administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik.
Indikator keberhasilan/kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas
Sosial Kota Malang adalah dengan melakukan pengukuran Indikator Kinerja. Pengukuran dilakukan terhadap hasil
suatu penilaian secara sistematik yang didasarkan pada indikator kinerja. Pengukuran kinerja mencakup: (1)
indikator kinerja utama (rencana tingkat capaian), dan (2) tingkat capaian sasaran Dinas Sosial Kota Malang
terhadap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Setelah diperoleh data hasil pengukuran indikator kinerja
maka dilakukan pengukuran tingkat pencapaian indikator kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan metode
perbandingan antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasi capaian dari setiap indikator kinerja..
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara pencapaian indikator
kinerja utama (IKU) dengan program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana
ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2014-2018. Dalam analisis ini dilakukan dengan
menggunakan data/informasi yang diperoleh secara lengkap dan akurat, data yang digunakan bersumber dari data
intern Dinas Sosial Kota Malang dan data dari instansi-instansi terkait.
Dari hasil perhitungan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja, secara umum Dinas Sosial Kota
Malang ternyata telah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah
ditetapkan.
1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017
MISI : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta
mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan
Masyarakat.
SASARAN I :
Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan
sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
I. Indikator Kinerja
Terdapat 8 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran I, yakni:
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
50
(1) Persentase (%) jumlah PMKS Fakir Miskin yang mendapat Pelatihan Ketrampilan
(2) Persentase (%) jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) yang memperoleh bantuan untuk
pemenuhan kebutuhan dasar
(3) Persentase (%) jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
(4) Persentase (%) jumlah Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi terpelihara dengan baik
(5) Persentase (%) PMKS Jalanan yang mendapat bimbingan social
(6) Persentase (%) jumlah PMKS Gelandangan Psikotik dan Tuna Wisma yang ditangani di Tuna Wisma Karya
(TWK) Sukun dan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos)
(7) Persentase (%) jumlah PMKS Gelandangan Psikotik dan Tuna Wisma yang ditangani di Tuna Wisma Karya
(TWK) Sukun dan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos).
(8) Persentase (%) masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan social.
Sebagai penjelasan lebih lanjut maka dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:
Tabel 3.1
Persentase pencapaian indikator kinerja Sasaran I
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Persentase (%) jumlah PMKS Fakir
Miskin yang mendapat Pelatihan
Ketrampilan
1,35% (500 orang)
0,43% (160
orang)
31,85 %
2. Persentase (%) jumlah Penyandang
Masalah Kesejahteraan (PMKS) yang
memperoleh bantuan untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
42,07% (17.840
orang)
60,54%
(25.579 orang)
143,90 %
3. Persentase (%) jumlah lembaga dan/atau
perseorangan yang berperan aktif
sebagai Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
100% 100 %
100,00%
4. Persentase (%) jumlah Taman Makam
Pahlawan yang dalam kondisi terpelihara
dengan baik
100% 100% 100%
5. Persentase (%) PMKS Jalanan yang
mendapat bimbingan social
80% (20 orang)
41,67%
(45 orang)
52,09 %
6. Persentase (%) jumlah PMKS
Gelandangan Psikotik dan Tuna Wisma
yang ditangani di Tuna Wisma Karya
(TWK) Sukun dan Lingkungan Pondok
Sosial (Liponsos)
100% (240 orang) 100% (240
orang)
100%
7. Persentase (%) jumlah PMKS yang
mendapat bantuan dan perlindungan
sosial.
74,71 % ( 31.679
orang)
83,77 % (
48.182 orang)
112,12%
8. Persentase (%) masyarakat korban
bencana alam tanggap darurat yang
memperoleh bantuan social
100% 100 % (14
orang)
100%
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
51
1. Persentase (%) jumlah PMKS Fakir Miskin yang mendapat Pelatihan Ketrampilan
Formulasi perhitungan adalah :
Jumlah PMKS Fakir Miskin yang mendapat Pelatihan Ketrampilan dibagi jumlah
PMKS Fakir Miskin yang seharusnya mendapat pelatihan ketrampilan x 100%
Target untuk tahun 2017 adalah 500/37.025 x100% = 1,35% sedangkan realisasi sebanyak 160/37.025 x
100% = 0,43%.
2. Persentase (%) jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) yang memperoleh bantuan untuk
pemenuhan kebutuhan dasar
Formulasi perhitungan adalah :
Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dibagi PMKS
yang seharusnya memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar x 100%
Target untuk Tahun 2017 adalah 17.840/42.403 x 100 % = 42,07% sedangkan realisasi sebanyak
25.579/42.403 x 100% = 60,54%
3. Persentase (%) jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Formulasi perhitungan adalah :
Jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dibagi jumlah
lembaga dan/atau perseorangan yang seharusnya berperan aktif sebagai Potensi dan sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan x 100%.
Target untuk Tahun 2017 adalah 254 / 254 x 100% = 100% sedangkan realisasi sebanyak 229/229 x 100% =
100%.
4. Persentase (%) jumlah Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi terpelihara dengan baik
Formulasi perhitungan adalah :
Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi terpelihara dengan baik dibagi jumlah
Taman Makam Pahlawan yang seharusnya dalam kondisi terpelihara dengan baik x 100%.
Target Untuk Tahun 2017 adalah 2/2 x 100% = 100% sedangkan realisasi sebanyak 2/2 x 100%=
100%
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
52
5. Persentase (%) PMKS Jalanan yang mendapat bimbingan social
Formulasi perhitungan adalah :
Jumlah PMKS Jalanan yang mendapat bimbingan sosial dibagi PMKS Jalanan yang seharusnya
mendapat bimbingan sosial x 100%
Target untuk tahun 2017 adalah 20/25 x 100% = 80% sedangkan realisasi sebanyak 45/108 x 100% =
52,09%
6. Persentase (%) jumlah PMKS Gelandangan Psikotik dan Tuna Wisma yang ditangani di Tuna Wisma
Karya (TWK) Sukun dan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos)
Formulasi perhitungan adalah :
Jumlah PMKS Gelandangan Psikotik dan Tuna Wisma yang ditangani di Tuna Wisma Karya (TWK)
Sukun dan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) dibagi PMKS Gelandangan Psikotik dan Tuna Wisma
yang ditemukan x 100%
Target untuk tahun 2017 adalah 240/240 x 100% = 100% sedangkan realisasi sebanyak 240/240 x
100% = 100%
7. Persentase (%) jumlah PMKS yang mendapat bantuan dan perlindungan sosial.
Formulasi perhitungan adalah :
Jumlah PMKS yang mendapat bantuan dan Perlindungan sosial dibagi PMKS yang
seharusnya mendapat bantuan dan Perlindungan sosial x 100%
Target untuk tahun 2017 adalah 31.679/42.403 x 100% = 74,71% sedangkan realisasi sebanyak
48.182/42.403 x 100% = 83,77%
8. Persentase (%) masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan social
Formulasi perhitungan adalah :
Masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan sosial dibagi masyarakat
korban bencana alam tanggap darurat yang seharusnya memperoleh bantuan sosial x 100%
Target untuk tahun 2017 adalah 50/50 x 100% = 100% sedangkan realisasi sebanyak 14/14 x 100% = 100 %
SASARAN 2 :
Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang sosial
Tabel 3.3
Persentase pencapaian indikator kinerja Sasaran 2
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1.
Nilai SKM 84 86,39 102,85%
Terdapat 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran 2
yaitu Nilai SKM. Nilai SKM diperoleh dari Perhitungan Survai Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan
ketentuan.Target SKM untuk Tahun 2017 adalah 84 sedangkan realisasi 86,39.
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
54
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR
Tabel 3.5
Persentase pencapaian indikator kinerja
No. Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
1.
2.
3.
Prosentase
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang
memperoleh bantuan
sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
dasar.
Prosentase
penyandang cacat fisik
dan mental, serta lanjut
usia tidak potensial
yang menerima
jaminan sosial.
Prosentase (%)
masyarakat korban
bencana alam tanggap
darurat yang
memperoleh bantuan
sosial.
0,72%
285 0rg
5,53%
50 org
0
114%
100%
0
3,42%
1450 org
1,35%
50 org
0
103,57%
50%
0
2,10%
890 org
1,35%
50 org
0
63,57%
50%
0
60,54%
(25.579 org)
-
100%
143,90%
-
100%
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
55
No. Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
4.
5.
6.
Prosentase (%)
PMKS yang
mendapat bantuan
dan perlindungan
sosial.
Prosentase (%)
PMKS yang
mendapat Pelatihan
Ketrampilan
Prosentase (%)
PMKS yang
mendapat bantuan
Sarana dan
Prasarana Sosial
0
0 org
0,56%
220 org
0,51%
200 org
0
110%
133,33%
0,39
166 org
1,85%
785 org
0,21%
90 org
110,67%
196,25%
45%
0,35%
150 org
0,78%
330 org
0
100%
82,50%
0
83,77 % (
48.182 orang)
0,43% (160
orang)
0
112,12%
31,85%
0
7.
8.
Prosentase (%)
masyarakat yang
memanfaatkan
LBK Pandanwangi
dari PMKS
Perempuan Rawan
Sosial Ekonomi.
Prosentase
masyarakat yang
memanfaatkan
Barak Sukun.
0
90%
9 0rg
100%
0
90%
100%
13,06%
120 org
90%
9 org
100%
100%
90%
100%
13,06%
120 org
100%
10 org
100%
100%
100%
100%
0
0
-
0
0
-
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
56
9.
10.
Prosentase
Perawatan dan
Pemeliharaan
Taman Makam
pahlawan Veteran
dan Taman Makam
Pahlawan TRIP.
Prosentase (%)
jumlah lembaga
dan/atau
perseorangan yang
berperan aktif
sebagai Potensi dan
Sumberdaya
Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
dalam
penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial.
365 kali
100%
254 lemb/
perseorang
an
100%
365 kali
100%
254 lemb/
perseorang
an
100%
365 kali
100%
290 lemb/
Perseorang
an
100%
100%
100%
11. Persentase (%)
jumlah Taman
Makam Pahlawan
yang dalam kondisi
terpelihara dengan
baik
- - - - - - 100% 100%
12. Persentase (%)
jumlah PMKS
Jalanan yang
mendapat
bimbingan sosial
- - - - - - 52,09% 112,12%
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
57
13. Persentase (%)
jumlah PMKS
Gelandangan
Psikotik dan Tuna
Wisma yang
ditangani di Tuna
Wisma Karya
(TWK) Sukun dan
Lingkungan
Pondok Sosial
(Liponsos)
0 0 0 0 0 0 100% 100%
Tabel 3.7
Persentase pencapaian indikator kinerja Sasaran 2
No. Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
1.
Nilai SKM 81 100% 80 98% 81,30
97,95% 86,39% 102,85%
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
59
3. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN
KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN
Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
85 s/d 100 : Sangat Berhasil
70 s/d<85 : Berhasil
55 s/d<70 : Cukup Berhasil
<55 : Tidak Berhasil
Pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Malang bisa dilihat sebagaimana tabel berikut :
Predikat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran I
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kriteria
1. Persentase (%) jumlah PMKS Fakir
Miskin yang mendapat Pelatihan
Ketrampilan
1,35% (500
orang)
0,43% (160
orang)
31,85 %
Tidak
berhasil
2. Persentase (%) jumlah Penyandang
Masalah Kesejahteraan (PMKS) yang
memperoleh bantuan untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
42,07% (17.840
orang)
60,54%
(25.579 orang)
143,90 %
Sangat
berhasil
3. Persentase (%) jumlah lembaga dan/atau
perseorangan yang berperan aktif
sebagai Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
100% 100 % 100,%
Sangat
berhasil
4. Persentase (%) jumlah Taman Makam
Pahlawan yang dalam kondisi
terpelihara dengan baik
100% 100% 100% Sangat
berhasil
5. Persentase (%) PMKS Jalanan yang
mendapat bimbingan social
80% (20 orang) 41,67%
(45 orang)
52,09 %
Tidak
berhasil
6. Persentase (%) jumlah PMKS
Gelandangan Psikotik dan Tuna Wisma
yang ditangani di Tuna Wisma Karya
(TWK) Sukun dan Lingkungan Pondok
Sosial (Liponsos)
100% (240 orang) 100% (240
orang)
100% Sangat
berhasil
7. Persentase (%) jumlah PMKS yang
mendapat bantuan dan perlindungan
sosial.
74,71 %
( 31.679 orang)
83,77 % (
48.182 orang)
112,12% Sangat
berhasil
8. Persentase (%) masyarakat korban
bencana alam tanggap darurat yang
memperoleh bantuan social
100% 100 % (14
orang)
100% Sangat
berhasil
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
60
1. Untuk pencapaian indikator sasaran Persentase (%) jumlah PMKS Fakir Miskin
yang mendapat Pelatihan Ketrampilan sebesar 31,85% dengan kriteria tidak
berhasil.Hal ini disebabkan karena terlalu tinggi dalam mentargetkan indikator
sasaran pada matrik Renstra 31,85% (500 orang). Dengan anggaran yang didapat
tidak bisa melaksanakan sesuai target pada Renstra sehingga hanya bisa melatih 160
peserta.Alternatif solusi yang dilakukan adalah dalam menentukan target indicator
sasaran pada matrik renstra perhitungan nilainya harus benar-benar direncanakan
dengan baik.
2. Untuk pencapaian indicator sasaran Persentase (%) jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan (PMKS) yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan
dasar sebesar 143,90% dengan kriteria sangat berhasil hal ini disebabkan karena
target indicator sasaran pada matrik Renstra sebesar 42,07% (17.840 orang yang
terdiri dari penerima bantuan pangan non tunai anggaran dari kementerian Sosial
sebanyak 16.990, anggaran dari APBD 2 sebanyak 450 penerima rasda dan 400
penerima sembako lansia.Sedangkan realisasi sebesar 60,54% (25.579 orang yang
terdiri 18.606 penerima bantuan pangan non tunai, anggaran APBD 2 sebanyak 6333
penerima rasda, 500 lansia terlantar, penyandang disabilitas dan 40 keluarga wbs).
3. Untuk pencapaian indicator sasaran Persentase (%) jumlah lembaga dan/atau
perseorangan yang berperan aktif sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebesar 100 %. Sebanyak 229
lembaga/perseorangan telah berperan aktif sebagai Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Untuk pancapaian indicator sasaran Persentase (%) jumlah Taman Makam
Pahlawan yang dalam kondisi terpelihara dengan baik sebesar 100%.
5. Untuk pancapaian indicator sasaran Persentase (%) PMKS Jalanan yang mendapat
bimbingan social sebesar 41,67% (45 orang).Pada matrik renstra menargetkan 20
anak jalanan yang dilatih dari 25 anak jalanan.Sedangkan pada realisasinya
dianggarkan 45 anak yang dilatih dari jumlah anak jalanan sebanyak 108
anak.Alternatif solusi yang dilakukan adalah dalam merencanakan target sasaran
harus benar-benar matang dan pelaksanaan harus sesuai dengan target indicator
sasaran yang sudah direncanakan.
6. Untuk pancapaian indicator sasaran Persentase (%) jumlah PMKS Gelandangan
Psikotik dan Tuna Wisma yang ditangani di Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun dan
Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) sebesar 100%.Sebanyak 240 gelandangan
dan gelandangan psikotik ditampung di Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun dan
Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos).
7. Untuk pancapaian indicator sasaran Persentase (%) jumlah PMKS yang mendapat
bantuan dan perlindungan social sebesar 83,77% .Pada matrik Renstra ditargetkan
74,71% yaitu jumlah orang yang mendapat bantuan dan perlindungan social
sebanyak 31.679 orang, yang terdiri 6438 penerima program keluarga harapan,
25.051 penerima bantuan iuran daerah dan 190 orang terlantar. Sedangkan pada
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
61
realisasinya 83,77% sebanyak 6438 penerima program keluarga , 31.502 penerima
bantuan iuran daerah, dan sebanyak 242 orang terlantar yang dipulangkan.
8. Untuk pancapaian indicator sasaran Persentase (%) masyarakat korban bencana
alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan social sebesar 100%.Semua korban
bencana alam sebanyak 14 orang telah diberi bantuan sembako.
Predikat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kriteria
1.
Nilai SKM 84 86,39 102,85
Sangat
Berhasi
Untuk pencapaian indicator sasaran nilai SKM sebesar 102,85%.Target pada
matrik renstra sebesar 84 sedangkan realisasi sebesar 86,39 yang merupakan
nilai rata-rata nilai SKM pada semester pertama dan semester kedua.
4. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN
KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA
Misi : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan
kesejahteraan sosial serta mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan
pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat.
Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan
kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan
kesejahteraan sosial bagi PMKS.
Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan
kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan
kesejahteraan sosial bagi PMKS.
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
62
Indikator kinerja, Kegiatan dan Anggaran Sasaran 1
No Indikator
Kinerja
Target Program/Kegiatan Indikator
Program/Kegiat
an
Target Realisasi
1. Persentase (%)
jumlah PMKS
Fakir Miskin
yang mendapat
Pelatihan
Ketrampilan
1,35% Program
Penanganan Fakir
Miskin dan
Pemberdayaan
Sosial
Pembinaan
kemampuan
ketrampilan bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Jumlah PMKS
yang mengikuti
pelatihan
ketrampilan
160
orang
160 orang
2. Persentase (%)
jumlah
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
(PMKS) yang
memperoleh
bantuan untuk
pemenuhan
kebutuhan dasar
42,07%
42,07%
Program
Penanganan Fakir
Miskin dan
Pemberdayaan
Sosial
Pemberian bantuan
Beras Pra Sejahtera
Daerah (RASDA)
Jumlah keluarga
miskin yang
mendapatkan
bantuan
6333
keluarga
6333
keluarga
Penyaluran Beras
Keluarga Pra
Sejahtera (RASTRA)
melalui E-Vocher
Jumlah peserta
yang mengikuti
sosialisasi
RASTRA
674
orang
674 orang
Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
63
Pembinaan dan
rehabilitasi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dan Potensi
Sumber
Kesejahteraan Sosial
(PSKS
Jumlah PMKS
dan PSKS yang
mengikuti buka
puasa bersama
dan menerima
paket sembako
150
orang
150 orang
Pendampingan bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Jumlah PMKS
yang didampingi
dan diberi
bantuan
kebutuhan pokok
50 orang
50 orang
Bimbingan
Sosial/Pembinaan/Ba
ntuan Sosial
pemenuhan
kebutuhan pokok
bagu Lanjut usia
Terlantar/Tidak
Potensial
Jumlah PMKS
Lanjut Usia
Terlantar/Tidak
Potensial yang
diberi bantuan
sembako
500
orang
500 orang
Pemenuhan
kebutuhan dasar bagi
Disabilitas
Jumlah
penyandang
Disabilitas yang
diberi bantuan
kebutuhan dasar
100
orang
100 orang
3. Persentase (%)
jumlah lembaga
dan/atau
perseorangan
yang berperan
aktif sebagai
Potensi dan
Sumber
Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
dalam
penyelenggaraa
n Kesejahteraan
Sosial.
100% Program
Penanganan Fakir
Miskin dan
Pemberdayaan
Sosial
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
64
Pembinaan PSM
kelurahan se Kota
Malang dan FK PSM
Kota Malang
Jumlah PSM dan
FK PSM se Kota
Malang yang
dibina
72 orang
72 orang
Pemberdayaan
Karang Werdha
Jumlah orang
yang mengikuti
pembinaan
1000
orang
1000 orang
Sosialisasi Undian
Gratis Berhadiah
UGB dan
Pengumpulan Uang
atau Barang PUB
Jumlah
orang/lembaga
yang mengikuti
sosialisasi Undian
Gratis Berhadiah
(UGB) dan
Pengumpulan
Uang atau Barang
(PUB)
135
orang
135 orang
Pemberdayaan
Karang Taruna Kota
Malang
Jumlah anggota
karang taruna
yang dibina
57 orang
57 orang
Pembinaan
PSKS/Penguatan
kelembagaan
koordinator kegiatan
kesejahteraan sosial
(K3S) Kota Malang
Jumlah
PSKS,LKS dan
LSM yang dibina
100
orang
100 orang
Operasional Pusat
Informasi dan
Edukasi PIE NAPZA
Jumlah orang
yang mengikuti
sosialisasi Bahaya
Narkoba
800
orang
800 orang
Persentase (%)
jumlah Taman
Makam
Pahlawan yang
dalam kondisi
terpelihara
dengan baik
100% Program
Pembinaan Nilai-
nilai Kepahlawanan,
Keperintisan dan
Kesetiakawanan
Sosial
Pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan,keperi
ntisan dan
Jumlah peserta
sarasehan dan
yang menerima
bingkisan/tali asih
300
orang
300 orang
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
65
kesetiakawanan
sosial
(150
bingkisan/tali asih
diberikan pada
saat kegiatan
sarasehan dan 150
bingkisan
diberikan pada
saat Hari
Pahlawan)
Pemeliharaan dan
penataan TMP
Suropati dan
Monumen TRIP
Jumlah Taman
Makam Pahlawan
yang dalam
kondisi
terpelihara
dengan baik
dibagi jumlah
Taman Makam
Pahlawan yang
seharusnya dalam
kondisi
terpelihara
dengan baik x
100%
2 taman
2 taman
Peringatan hari-
hari besar nasional
dan kegiatan
pemerintah lainya
Jumlah orang
yang mengikuti
upacara hari-hari
besar nasional
Jumlah peserta
Upacara HKSN
650 orang
40 orang
650
orang
40 orang
650 orang
Persentase (%)
PMKS Jalanan
yang mendapat
bimbingan
sosial
80%
Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
Operasional kegiatan
razia PMKS jalanan
Jumlah kali razia
jumlah kali
penghalauan
30 kali
77 kali
30 kali
77 kali
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
66
Pembinaan ,
Bimbingan Sosial
PMKS melalui
pelatihan ketrampilan
musik
Jumlah orang
yang mengikuti
pembinaan,bimbi
ngan sosial dan
pelatihan
ketrampilan
musik
20 orang
20 orang
Pentas seni untuk
anak jalanan dan tuna
netra
Jumlah anak
jalanan dan tuna
netra yang ikut
pentas seni
32 anak
32 anak
Program
Penanganan Fakir
Miskin dan
Pemberdayaan
Sosial
Pembinaan
kemampuan dan
ketrampilan kerja
bagi anak jalanan
Jumlah Anak
Jalanan yang
mengikuti
pelatihan
ketrampilan
25 anak
25 anak
Persentase (%)
jumlah PMKS
Gelandangan
Psikotik dan
Tuna Wisma
yang ditangani
di Tuna Wisma
Karya (TWK)
Sukun dan
Lingkungan
Pondok Sosial
(Liponsos)
100% Program
Rehabilitasi dan
pelayanan
Kesejahteran Sosial
Operasional
Lingkungan Pondok
Sosial (LIPONSOS)
Jumlah klien yang
ada di
LIPONSOS
120
orang
120 orang
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
67
Operasional
penampungan Tuna
Wisma Karya (TWK)
Sukun
Jumlah orang
yang ditampung
di TWK SUKUN
120
orang
120 orang
Pemberdayaan Warga
Binaan Sosial (WBS)
di lokasi Desaku
Menanti
Jumlah KK warga
binaan sosial di
lokasi desaku
menanti
40 KK 40 KK
Pemberdayaan Pos
Rehabilitasi Sosial
Jumlah peserta
peringatan hari
disabilitas
1000
orang
1000 orang
Persentase (%)
jumlah PMKS
yang mendapat
bantuan dan
perlindungan
sosial.
74,71%
Program
Peningkatan
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Validasi dan
Verifikasi data
kepesertaan
JKN/BPJS
Jumlah data
kepesertaan
jaminan
kesejahteraan
nasional melalui
BPJS
1 data 1 data
Pemulangan orang
terlantar ke daerah
asal
Jumlah orang
terlantar yang
dipulangkan
kedaerah asal
292
orang
292 orang
Operasional Program
Keluarga Harapan
(PKH)
Jumlah
pendamping
PKH,
jumlah peserta
PKH/KSM
(Keluarga Sangat
Miskin)
24 orang
6438
24 orang
6438
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
68
Sosialisasi/penyuluha
n Pencegahan Korban
Tindak Kekerasan
Jumlah peserta
sosialisasi
pencegahan
korban tindak
kekerasan
75
75
Operasional Sistem
Layanan dan Rujukan
Terpadu SLRT dan
Pusat kesejahteraan
Sosial
Data Sistem
Informasi dan
layanan rujukan
terpadu
1 data 1 data
Persentase (%)
masyarakat
korban bencana
alam tanggap
darurat yang
memperoleh
bantuan sosial
100% Program
Peningkatan
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Penguatan lembaga
Taruna Siaga
Bencana (TAGANA)
Jumlah orang
yang mengikuti
pembinaan dan
pelatihan
penanggulangan
bencana
90 orang
90 orang
Pemberian bantuan
pasca bencana
Jumlah korban
bencana alam
yang diberi
bantuan
100
orang
100 orang
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
69
Tabel 8
Indikator kinerja, Kegiatan dan Anggaran Sasaran 2
No Indikator
Kinerja
Target Program/Kegiatan Indikator Kegiatan Target Realisasi
1. Nilai SKM 84 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran :
Penyediaan jasa
surat menyurat
Jumlah surat keluar
selama 1 tahun
2700 surat 7465 surat
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Layanan belanja
telefon,air dan listrik
12 kali 12 kali
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah alat
kebersihan
52 jenis
alat
kebersihan
52 jenis
alat
kebersihan
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
Jumlah peralatan
kantor yang
terpelihara
15 jenis, 15 jenis,
Penyediaan alat
tulis kantor
Jumlah alat tulis
kantor
49 jenis 49 jenis
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jenis barang cetakan
dan penggandaan
12 jenis 12 jenis
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
15 jenis 15 jenis
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Bahan bacaan dan
pengetahuan
12 paket
12 paket
Penyediaan
makanan dan
minuman
Konsumsi rapat dan
tamu
12 bulan 12 bulan
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
70
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Rapat koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 12 bulan
Kegiatan Penunjang
Pengadaan Barang
dan Jasa
Tertib administrasi
penyelenggaraan
kegiatan pengadaan
barang/ jasa
12 bulan 12 bulan
Pawai
Pembangunan
Jumlah keikutsertaan
pawai
3 kali
setahun
1 kali
setahun
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Ketersediaan
perlengkapan gedung
kantor yang meliputi
; alat potong kertas,
genset,AC,tempat
sampah besar,finger
print,almari
arsip,tandu,papan
pengumuman,printer,
ups,kursi lipat,ksur
lipat,proyektor
lcd,standing mic,
wireless,bass,senar
gitar
18 jenis 18 jenis
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
gedung kantor yang
terpelihara
12 bulan 12 bulan
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas operasional
roda 2 dan roda 4
yang terpelihara
5 unit roda
4(empat),
5 unit roda
2 (dua)
6 unit roda
4(empat),
5 unit roda
2 (dua)
Pembangunan
Gedung
Lingkungan
Pondok Sosial
Jumlah gedung
1 gedung
1 gedung
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
71
(LIPONSOS)
Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Peningkatan dan
pengembangan
kapasitas aparatur
di lingkungan dinas
Jumlah pegawai yang
mengikuti pembinaan
dan study banding
35 orang
35 orang
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah dokumen
laporan kinerja
(PK,LAKIP,SAKIP
dan LKPJ/LPPD)
4 dokumen 4 dokumen
Penyusunan laporan
keuangan
semesteran
Laporan keuangan
semesteran dan
laporan akhir tahun
2 kl/ 1
tahun
2 kl/ 1
tahun
Penyusunan
Rencana Kerja dan
Anggaran
Dokumen
RKA,DPA,P-RKA
dan DPPA
4 dokumen 4 dokumen
Penyusunan Survei
Kepuasan
Masyarakat
Jumlah dokumen
SKM
2 kl/ 1
tahun
2 kl/ 1
tahun
Penyusunan SOP
(Standart
Operasional
Procedure)
Jumlah dokumen
SOP
1 dokumen 1 dokumen
Updating Data
Website kegiatan
Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial
Data website kegiatan
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
yang up to date
12 bulan 12 bulan
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
72
Penyusunan laporan
dan dokumentasi
pelaksanaan
Program dan
kegiatan
Jumlah laporan dan
dokumentasi
1 dokumen 1 dokumen
Semua Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik.
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
73
5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Pada table berikut disajikan Target dan Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk
mewujudkan Sasaran 1
No Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
1. Persentase (%)
jumlah PMKS Fakir
Miskin yang
mendapat Pelatihan
Ketrampilan
1,35% Program
Penanganan Fakir
Miskin dan
Pemberdayaan
Sosial
Pembinaan
kemampuan
ketrampilan bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Rp 1.000.000.000
959.717.500,00
2. Persentase (%)
jumlah Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
(PMKS) yang
memperoleh bantuan
untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
42,07%
Program
Penanganan Fakir
Miskin dan
Pemberdayaan
Sosial
Pemberian bantuan
Beras Pra Sejahtera
Daerah (RASDA)
Rp 7.402.202.500
5.249.705.040,0
0
Penyaluran Beras
Keluarga Pra
Sejahtera (RASTRA)
melalui E-Vocher
Rp 150.000.000
122.661.000,00
Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
74
Pembinaan dan
rehabilitasi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dan Potensi
Sumber
Kesejahteraan Sosial
(PSKS
Rp 76.230.000
75.913.000,00
Pendampingan bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Rp 106.213.000
98.825.000,00
Bimbingan
Sosial/Pembinaan/Ba
ntuan Sosial
pemenuhan
kebutuhan pokok
bagu Lanjut usia
Terlantar/Tidak
Potensial
Rp 383.459.000
381.939.000,00
Pemenuhan
kebutuhan dasar bagi
Disabilitas
Rp 150.000.000
143.895.000,00
3. Persentase (%)
jumlah lembaga
dan/atau
perseorangan yang
berperan aktif sebagai
Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial
(PSKS) dalam
penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.
100% Program
Penanganan Fakir
Miskin dan
Pemberdayaan
Sosial
Pembinaan PSM
kelurahan se Kota
Malang dan FK PSM
Kota Malang
Rp 240.000.000
199.505.000,00
Pemberdayaan
Karang Werdha
Rp 250.000.000
223.246.500,00
Sosialisasi Undian
Gratis Berhadiah
Rp 80.185.000 55.315.000,00
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
75
UGB dan
Pengumpulan Uang
atau Barang PUB
Pemberdayaan
Karang Taruna Kota
Malang
Rp 675.000.000
659.355.350,00
Pembinaan
PSKS/Penguatan
kelembagaan
koordinator kegiatan
kesejahteraan sosial
(K3S) Kota Malang
Rp 100.000.000
59.654.500,00
Operasional Pusat
Informasi dan
Edukasi PIE NAPZA
Rp 125.000.000
123.175.000,00
Persentase (%)
jumlah Taman
Makam Pahlawan
yang dalam kondisi
terpelihara dengan
baik
100% Program
Pembinaan Nilai-
nilai Kepahlawanan,
Keperintisan dan
Kesetiakawanan
Sosial
Pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan,keperi
ntisan dan
kesetiakawanan
sosial
Rp 200.000.000
197.656.012,00
Pemeliharaan dan
penataan TMP
Suropati dan
Monumen TRIP
Rp 140.000.000
138.301.018,00
Peringatan hari-hari
besar nasional dan
kegiatan pemerintah
lainya
Rp 428.530.000
383.676.250,00
Persentase (%)
PMKS Jalanan yang
mendapat bimbingan
sosial
80%
Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
76
Operasional kegiatan
razia PMKS jalanan
Rp 354.482.000
343.838.900,00
Pembinaan ,
Bimbingan Sosial
PMKS melalui
pelatihan ketrampilan
musik
Rp 88.000.000
84.233.600,00
Pentas seni untuk
anak jalanan dan tuna
netra
Rp 125.000.000
107.241.000,00
Program
Penanganan Fakir
Miskin dan
Pemberdayaan
Sosial
Pembinaan
kemampuan dan
ketrampilan kerja
bagi anak jalanan
Rp 217.655.000
Rp
217.655.000
Persentase (%)
jumlah PMKS
Gelandangan Psikotik
dan Tuna Wisma
yang ditangani di
Tuna Wisma Karya
(TWK) Sukun dan
Lingkungan Pondok
Sosial (Liponsos)
100% Program
Rehabilitasi dan
pelayanan
Kesejahteran Sosial
Operasional
Lingkungan Pondok
Sosial (LIPONSOS)
Rp 196.000.000
193.420.900,00
Operasional
penampungan Tuna
Wisma Karya (TWK)
Sukun
Rp 217.325.000
215.912.100,00
Pemberdayaan Warga
Binaan Sosial (WBS)
Rp 872.403.900 806.932.000,00
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
77
di lokasi Desaku
Menanti
Pemberdayaan Pos
Rehabilitasi Sosial
Rp 150.000.000
146.707.500,00
Persentase (%)
jumlah PMKS yang
mendapat bantuan
dan perlindungan
sosial.
74,71%
Program
Peningkatan
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Validasi dan
Verifikasi data
kepesertaan
JKN/BPJS
Rp 172.264.000
154.622.000,00
Pemulangan orang
terlantar ke daerah
asal
Rp 30.000.000
24.750.000,00
Operasional Program
Keluarga Harapan
(PKH)
Rp 319.100.000
288.195.400,00
Sosialisasi/penyuluha
n Pencegahan Korban
Tindak Kekerasan
Rp 46.746.200
46.746.200,00
Operasional Sistem
Layanan dan Rujukan
Terpadu SLRT dan
Pusat kesejahteraan
Sosial
Rp 349.275.000
289.038.850,00
Persentase (%)
masyarakat korban
bencana alam
tanggap darurat yang
memperoleh bantuan
sosial
100% Program
Peningkatan
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Penguatan lembaga
Taruna Siaga
Bencana (TAGANA)
Rp 216.700.000
33.650.227,00
Pemberian bantuan Rp 50.000.000
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
79
Pada table berikut disajikan Indikator kinerja, Kegiatan dan Anggaran Sasaran 2
No Indikator
Kinerja
Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp)
1. Nilai SKM 84 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran :
1.035.742.500,00
961.911.929,00
Penyediaan jasa surat
menyurat
Rp 183.442.000
177.350.960
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Rp 181.160.000
169.924.663,00
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Rp 65.000.000
49.260.500,00
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Rp 28.000.000
26.600.000,00
Penyediaan alat tulis
kantor
Rp 33.500.000
33.500.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Rp 49.086.500
49.086.500,00
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Rp 16.774.000
14.974.000,00
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Rp 5.600.000
3.870.800,00
Penyediaan makanan dan
minuman
Rp 94.160.000
67.404.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rp 329.700.000
326.577.706,00
Kegiatan Penunjang
Pengadaan Barang dan
Jasa
Rp 24.320.000
22.862.800,00
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
80
Pawai Pembangunan Rp 25.000.000
20.500.000,00
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1.108.443.000,00
1.064.704.610,00
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Rp 177.760.000
159.660.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Rp 631.702.000
621.686.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Rp
168.501.000
157.217.410,00
Pembangunan Gedung
Lingkungan Pondok Sosial
(LIPONSOS)
Rp
130.480.000
126.141.200,00
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Peningkatan dan
pengembangan kapasiatas
aparatur di lingkungan
dinas
Rp
225.000.000
176.705.900,00
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
297.741.900,00
266.725.500,00
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
9.774.600,00
9.774.600,00
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
64.800.000,00
64.773.000,00
Penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran
25.000.000,00
22.187.750,00
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
81
Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
10.000.000,00
7.528.850,00
Penyusunan SOP (Standart
Operasional Procedure)
13.889.300,00
13.889.300,00
UPdating Data Website
kegiatan Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
30.070.000,00
29.125.000,00
Penyusunan laporan dan
dokumentasi pelaksanaan
Program dan Kegiatan
50.000.000,00
49.879.000,00
Pada Tahun 2017 anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp.17.578.698.000,00 (Tujuh belas milyar lima rtus
tujuh puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan realisasi sebesar 14.633.244.236,00 (
Empat belas juta enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam
rupiah).
No. Program Anggaran Realisasi Capaian
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.035.742.500,00 961.911.929,00
92,87%
2. Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1.108.443.000,00 1.064.704.610,00
96,05%
3. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
225.000.000,00 176.705.900,00
78,54%
4. Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
297.741.900,00 266.725.500,00
89,58%
5. Program Penanganan Fakir Miskin
dan Pemberdayaan Sosial
10.240.042.500,00 7.869.989.890,00 76,86%
6. Program Pembinaan Nilai-nilai
Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial
768.530.000,00 719.633.280,00
93,64%
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
2.719.112.900,00 2.598.858.000,00
95,58%
8. Program Peningkatan Perlindungan
dan Jaminan Sosial
1.184.085.200,00
974.715.127,00
82,32%
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
82
Untuk Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial capaian sebesar 76,86 % dikarenakan untuk
kegiatan Pemberian Bantuan Beras Prasejahtera Daerah (RASDA) harga survei di lapangan terlalu tinggi
sedangkan kita harus memakai harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah (HET) sesuai permendag
No.57/MDAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi beras. Pada APBD Induk distribusi ke 3 dan
ke 4 yaitu untuk bulan September dan Oktober tidak bisa tersalur ke KPM karena permasalahan pada pihak
penyedia. Untuk pengadaan tas Rasda pada aplikasi e-katalog tidak ada spec yang sesuai dengan
kebutuhan OPD.Waktu pelaksanaan lelang yang terbatas pada bulan Nopember maka, pengadaan tas dialihkan
pada penyedia lain yang harganya lebih efisien sehingga pada bulan Desember tas sudah tersedia.
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
83
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017
merupakan satu media pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Laporan ini berisi
ikhtisar pencapaian sasaran Dinas Sosial Kota Malang, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (
RENSTRA ) tahun 2013-2018 dan dokumen penetapan kinerja tahun 2017.
LAKIP merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki 3
fungsi. Pertama, sebagai sarana bagi Dinas Sosial Kota Malang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja
kepada seluruh stakeholder. Kedua, sebagai bahan pengambilan keputusan dan sarana evaluasi atas kinerja yang
telah dicapai oleh Dinas Sosial Kota Malang. Ketiga, dimaksudkan untuk memperoleh saran dan masukan guna
perbaikan kinerja dimasa mendatang.
Dari hasil analisis indikator kinerja yang telah dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial
Kota Malang telah menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan target yang dimuat dalam dokumen perencanaan
strategis. Hal ini terlihat dari 9 (sembilan) indikator sasaran yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis,
memiliki prosentase pencapaian rata-rata sebesar 93,64% dengan predikat sangat berhasil. Terdapat 8 program, 56
kegiatan yang direncanakan pada tahun 2017 dan kegiatan telah terlaksana dengan baik. Alokasi anggaran untuk
tahun 2017 untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.286.995.400,00 (Tiga milyar dua ratus delapan puluh enam
juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan belanja langsung sebesar
Rp.17.578.698.000,00 (Tujuh belas juta lima rtuas tujuh puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu
rupiah).Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.2.943.077.546,00 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga
juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).Dan realisasi belanja langsung sebesar
Rp.14.633.244.236,00 (Empat belas juta enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus
tiga puluh enam rupiah).Capaian realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung tahun anggaran 2017
sebesar 84,24%.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kota Malang dan dalam rangka terciptanya
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terpadu, melembaga dan berkelanjutan pada Tahun 2017 berada pada
kategori Berhasil.
Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kota
Malang diperlukan komitmen dan konsistensi seluruh aparatur dan unsur masyarakat dalam upaya peningkatan
pendayagunaan sumberdaya secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya agar memperoleh capaian
kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MALANG
Dr. SRI WAHYUNINGTYAS,M.Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19581218 198503 2 007