84
LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Terselenggaranya good and clean governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). B. DASAR HUKUM Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. 10. Peraturan Walikota Malang No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013 2018; 11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG · Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); ... KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ... urusan rumah tangga, perlengkapan,

Embed Size (px)

Citation preview

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good and clean governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN).

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP);

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja.

10. Peraturan Walikota Malang No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Malang Tahun 2013 – 2018;

11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah.

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017 2

12. Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Sosial Kota Malang adalah untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta pengelolaan sumber daya maupun kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kota Malang

berdasarkan suatu sistim akuntabilitas yang memadai yang disampaikan secara melembaga, untuk dapat

membantu penyusunan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Malang secara keseluruhan.

D. KELEMBAGAAN

1. Pembentukan Organisasi

Dinas Sosial Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012

tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Malang.

2. Kedudukan Organisasi

Dinas Sosial Kota Malang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang sosial. Dinas

Sosial Kota Malang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3. Struktur Organisasi

Dasar pembentukan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Malang adalah sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

b. Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

3

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 29 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA DINAS SOSIAL.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SUBBAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

BIDANG

REHABILITASI DAN

PELAYANAN SOSIAL

BIDANG

PENANGANAN FAKIR MISKIN

DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

KEPALA DINAS

SEKSI

PERLINDUNGAN SOSIAL

SEKSI

JAMINAN SOSIAL KELUARGA

SEKSI

PENGEMBANGAN PELAYANAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI

PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI PEMBERDAYAAN

KELEMBAGAAN SOSIAL

SEKSI PEMBINAAN KEPAHLAWANAN,

KEPERINTISAN DAN

KESETIAKAWANAN SOSIAL

UPT

UPT

UPT

SEKSI

REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL BALITA DAN ANAK

SEKSI REHABILITASI DAN PELAYANAN

SOSIAL PENYANDANG TUNA

SOSIAL

SEKSI REHABILITASI DAN PELAYANAN

SOSIAL LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

4

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

5

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial mempunyai tugas pelaksanaan pemerintahan di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;

b. pelaksanaan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;

c. pelaksanaan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;

d. pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial;

e. pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;

f. pelaksanaan penanganan bencana;

g. pemeliharaan taman makam pahlawan;

h. pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

i. pelaksanaan pemulangan orang terlantar ke daerah asal;

j. pelaksanaan pemberian rekomendasi pengumpulan sumbangan dalam daerah;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan

Uang dan Barang (PUB);

l. pemberian pertimbangan teknis perizinan bidang sosial;

m. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam dan bencana sosial;

n. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;

o. koordinasi dan pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;

p. pengendalian pelaksanaan program di bidang sosial;

q. pengelolaan administrasi umum; dan

r. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Sosial

mempunyai tugas:

a. menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang sosial berdasarkan wewenang yang diberikan dan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional Dinas;

c. melaksanakan pengkajian/penelaahan dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;

d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait untuk mendapatkan

masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang penanganan fakir miskin dan

pemberdayaan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka

mewujudkan tercapainya kesejahteraan sosial;

f. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial,

rehabilitasi dan pelayanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka mewujudkan

tercapainya kesejahteraan sosial;

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

6

g. melaksanakan pembinaan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Walikota;

h. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional penanganan fakir miskin dan

pemberdayaan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial dengan cara

mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;

i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan sosial sebagai bahan

evaluasi;

j. melaksanakan pembinaan kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas Sosial. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

Sekretariat Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam pengelolaan

administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Sosial menyelenggarakan

fungsi:

a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Sosial;

b. koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan

masyarakat; dan

e. penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Dinas Sosial

mempunyai tugas:

a. menyusun program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

7

b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai

dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Sosial untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh

hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas Sosial sesuai bidang tugas Sekretariat;

f. menyiapkan rumusan program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan

Bidang-Bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;

g. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi

penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan

rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;

h. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik;

i. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai

pedoman dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

j. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan sekretariat

sebagai bahan evaluasi;

k. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui

sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan dan penyusunan bahan

perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan administrasi keuangan dan

pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan kebijakan Atasan;

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

8

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja

yang optimal;

e. menyiapkan konsep naskah dinas urusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Atasan;

f. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;

h. menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka

tercapainya tertib administrasi keuangan;

i. mengelola survei kesejahteraan sosial daerah sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang sosial;

j. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dan laporan kegiatan yang

masuk dari masing-masing Bidang, Seksi dan Subbagian sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan;

k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan

perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan

kepada Atasan;

l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat

realisasinya;

m. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Dinas

Sosial dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;

n. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Subbagian Perencanaan

dan Keuangan sebagai bahan evaluasi;

o. menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik;

p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang

tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum,

organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi,

perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

9

b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja

yang optimal;

e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan Atasan;

f. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah

tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan

administrasi kepegawaian Dinas Sosial;

g. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas Sosial

sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar

pengadaan barang;

h. melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial untuk

tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah agar dapat digunakan

dengan optimal;

i. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif

pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

j. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta

urusan kepegawaian lainnya;

k. melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai

bahan peningkatan kualitas pelayanan;

l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Subbagian Umum

sebagai bahan evaluasi;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem

penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

10

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bidang Penanganan Fakir

Miskin dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam

pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian serta pemantauan

penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial,

pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Penanganan Fakir Miskin dan

Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;

b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penanganan fakir miskin dan

pemberdayaan sosial;

c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin dan pemberdayaan

sosial;

d. koordinasi dan fasilitasi penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;

e. fasilitasi penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan

sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

f. pembinaan partisipasi sosial dalam rangka penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan

sosial;

g. pemrosesan bahan kerjasama dalam negeri bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan

kesetiakawanan sosial;

h. pengendalian dan pemantauan kegiatan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan

kesetiakawanan sosial;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penanganan fakir

miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan,

keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud , Kepala Bidang Penanganan Fakir

Miskin dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas:

a. merencanakan program dan kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan kelembagaan sosial,

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

11

pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan;

b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;

c. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Sosial

untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh

hasil kerja yang optimal;

e. merumuskan petunjuk teknis kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan

sosial;

f. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas

sektor dalam kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan

kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial guna

kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan

sosial dalam rangka pembinaan dan pengawasan;

h. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan penanganan fakir

miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan,

keperintisan dan kesetiakawanan sosial sebagai bahan evaluasi;

i. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui

sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

12

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan

pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan

pengembangan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan

tugas dimaksud , Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;

c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil

kerja yang optimal;

e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin

dan pemberdayaan masyarakat guna kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan data di bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat dan data

keluarga PMKS sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;

g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat;

h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang

penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kinerja pelayanan

kepada masyarakat;

i. melakukan fasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan E-Warung bagi

(PMKS);

j. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengembangan

pelayanan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat;

k. melaksanakan penguatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan social, pendampingan fakir

miskin, pemberdayaan sosial ekonomi fakir miskin, pembinaan dan penyuluhan usaha

kesejahteraan sosial guna menangani masalah kemiskinan dan keberdayaan masyarakat;

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

13

l. melaksanakan pemberian bantuan stimulan dan pemberian bantuan beras prasejahtera guna

meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan orang tidak mampu;

m. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna penanggulangan upaya

peningkatan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat;

n. mengelola sistem informasi penanganan fakir miskin dan pemeberdayaan masyarakat guna

menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;

o. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Penanganan

Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan evaluasi;

p. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem

penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

Atasan.

2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan

penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan

pemberdayaan kelembagaan sosial.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud , Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;

c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil

kerja yang optimal;

e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pemberdayaan

kelembagaan sosial guna kelancaran pelaksanaan tugas;

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

14

f. menyiapkan data di bidang kelembagaan sosial, usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan

lembaga sosial dan partisipasi sosial masyarakat sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan

Atasan;

g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan sosial;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan

kelembagaan sosial, usaha sosial, dan partisipasi sosial masyarakat guna meningkatkan kinerja

pelayanan kepada masyarakat;

i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengembangan

pelayanan pemberdayaan kelembagaan sosial;

j. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan pemberian rekomendasi dan pengendalian

teknis Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) oleh

organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat;

k. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna penanggulangan upaya

peningkatan pemberdayaan kelembagaan sosial;

l. mengelola sistem informasi pemberdayaan kelembagaan sosial guna menyediakan informasi

kepada pihak-pihak yang membutuhkan;

m. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial sebagai bahan evaluasi;

n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem

penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

3. Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas

melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis,

pemantauan dan pengembangan pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan

sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembinaan Kepahlawanan,

Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas:

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

15

a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil

kerja yang optimal;

e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan nilai-nilai kepahlawanan,

keperintisan dan kesetiakawanan sosial guna kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan data di bidang nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;

g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan

sosial;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pelestarian

nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial guna meningkatkan kinerja

pelayanan kepada masyarakat;

i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengaturan,

pemanfaatan penggunaan, perawatan dan kebersihan Taman Makam Pahlawan dan Monumen

TRIP;

j. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna pelestarian nilai-nilai

kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

k. mengelola sistem informasi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan

kesetiakawanan sosial guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;

l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Pembinaan

Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;

m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem

penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

16

n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

BIDANG REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL

Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam

pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian serta pemantauan

rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan

penyandang disabilitas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial;

b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial;

c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan pelayanan sosial;

d. koordinasi dan fasilitasi pelayanan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak,

penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas secara persuasif, motivatif,

koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial;

e. pembinaan partisipasi sosial dalam rangka pelayanan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita

dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas;

f. pemrosesan bahan kerjasama dalam negeri bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan

anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas;

g. pengendalian dan pemantauan kegiatan bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak,

penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas; dan

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi dan

pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

17

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Rehabilitasi

dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas:

a. merencanakan program dan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak,

penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan;

b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;

c. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Sosial

untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh

hasil kerja yang optimal;

e. merumuskan petunjuk teknis kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak,

penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan pelayanan;

f. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas

sektor dalam kegiatan rehabilitasi dan pelayanan balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut

usia, dan penyandang disabilitas guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak,

penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam rangka pembinaan dan

pengawasan;

h. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan rehabilitasi dan

pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas

sebagai bahan evaluasi;

i. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

18

1. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak mempunyai tugas melakukan

pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan

pengembangan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan

Sosial Balita dan Anak mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundangundangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;

c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil

kerja yang optimal;

e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pelayanan

sosial balita dan anak guna kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan data di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak sebagai acuan

untuk penyusunan kebijakan Atasan;

g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis rehabilitasi dan

pelayanan sosial balita dan anak guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;

i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pelaksanaan

rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak;

j. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna pelaksanaan rehabilitasi dan

pelayanan sosial balita dan anak;

k. mengelola sistem informasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak guna

menyediakan informasi kepada pihakpihak yang membutuhkan;

l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Rehabilitasi

dan Pelayanan Sosial Balita Dan Anak;

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

19

m. memberikan motivasi dan diagnosis psikososial, bimbingan mental spiritual dan fisik,

pelayanan aksesibilitas rehabilitasi balita dan anak serta bimbingan lanjut, resosialisasi dan /atau

rujukan ke panti sosial guna meningkatkan kualitas hidup balita dan anak;

n. memberikan pelayanan bagi balita terlantar, rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi anak yang

berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai perlindungan balita dan anak;

o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem

penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Tuna Sosial mempunyai tugas melakukan

pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan

pengembangan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang tuna sosial. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang

Tuna Sosial mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Tuna Sosial

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;

c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil

kerja yang optimal;

e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pelayanan

sosial penyandang tuna sosial guna kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan data di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang tuna sosial sebagai

acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

20

g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang tuna sosial;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis rehabilitasi

dan pelayanan sosial penyandang tuna sosial guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada

masyarakat;

i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pelaksanaan

rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang tuna sosial;

j. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna pelaksanaan rehabilitasi dan

pelayanan sosial penyandang tuna sosial;

k. mengelola sistem informasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang tuna

sosial guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;

l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Rehabilitasi

dan Pelayanan Sosial Penyandang Tuna Sosial;

m. memberikan motivasi dan diagnosis psikososial, bimbingan mental spiritual dan fisik,

pelayanan aksesibilitas rehabilitasi balita dan anak serta bimbingan lanjut, resosialisasi dan/atau

rujukan ke panti sosial guna meningkatkan kualitas hidup penyandang tuna sosial;

n. melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan penampungan Tuna Wisma Karya dan

Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) sebagai penampungan sementara bagi penyandang tuna

sosial;

o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui

sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

3. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mempunyai

tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis,

pemantauan dan pengembangan rehabilitasi dan pelayanan sosial lanjut usia dan penyandang

disabilitas.

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Rehabilitasi dan

Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang

Disabilitas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;

c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil

kerja yang optimal;

e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pelayanan

sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan data di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial lanjut usia dan penyandang

disabilitas sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;

g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial lanjut usia dan penyandang

disabilitas;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis rehabilitasi dan

pelayanan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas guna meningkatkan kinerja pelayanan

kepada masyarakat;

i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pelaksanaan

rehabilitasi dan pelayanan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas;

j. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna pelaksanaan rehabilitasi dan

pelayanan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas;

k. mengelola sistem informasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial lanjut usia dan

penyandang disabilitas guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;

l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Rehabilitasi

dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas;

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

22

m. memberikan motivasi dan diagnosis psikososial, bimbingan mental spiritual dan fisik,

pelayanan aksesibilitas rehabilitasi dan pelayanan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas

serta bimbingan lanjut, resosialisasi dan /atau rujukan ke panti sosial guna meningkatkan kualitas

hidup lanjut usia dan penyandang disabilitas;

n. melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan penampungan Loka Bina Karya sebagai tempat

pembinaan dan pelatihan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas;

o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem

penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

Atasan.

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam

pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian serta pemantauan

perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perlindungan dan Jaminan

Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;

b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perlindungan dan jaminan sosial;

c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial;

d. koordinasi dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial;

e. fasilitasi pelayanan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan

kesejahteraan sosial;

f. pembinaan partisipasi sosial dalam rangka pelayanan perlindungan sosial, jaminan sosial dan

pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial;

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

23

g. pemrosesan bahan kerjasama dalam negeri bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan

pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial;

h. pengendalian dan pemantauan kegiatan bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan

pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial; dan

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan

sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perlindungan

dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:

a. merencanakan program dan kegiatan pelayanan perlindungan sosial, jaminan sosial dan

pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;

c. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Sosial

untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh

hasil kerja yang optimal;

e. merumuskan petunjuk teknis kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan

pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai

dasar pelaksanaan pelayanan;

f. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas

sektor dalam kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan

kesejahteraan sosial guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan

pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka pembinaan dan pengawasan;

h. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan perlindungan

sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai bahan evaluasi;

i. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui

sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

24

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

Atasan.

1. Seksi Perlindungan Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan

dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan perlindungan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Kepala Seksi Perlindungan Sosial mempunyai

tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan aAtasan;

c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil

kerja yang optimal;

e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan perlindungan sosial guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan data di bidang perlindungan sosial sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan

Atasan;

g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan sosial;

h. menyiapkan bahan dan fasilitasi pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di

bidang bantuan sosial, advokasi dan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial

guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;

i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pelaksanaan

bantuan sosial, advokasi dan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;

j. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna pelaksanaan bantuan sosial,

advokasi dan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

25

k. mengelola sistem informasi pelaksanaan bidang bantuan sosial, advokasi dan perlindungan

sosial korban bencana alam dan bencana sosial guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak

yang membutuhkan;

l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Perlindungan

Sosial;

m. melaksanakan fasilitasi pemulangan pekerja migran korban tindak kekerasan dan orang

terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana dan

melaksanakan pemberdayaan masyarakat guna kesiapsiagaan bencana;

n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui

sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan

bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan jaminan

keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga

mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;

c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil

kerja yang optimal;

e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan jaminan keluarga guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

26

f. menyiapkan data di bidang jaminan keluarga sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan

Atasan;

g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jaminan keluarga;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis, supervisi dan

pemantauan jaminan sosial keluarga terhadap PMKS dan penyelenggaraan program keluarga

harapan guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;

i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pelaksanaan

jaminan sosial keluarga terhadap PMKS dan penyelenggaraan program keluarga harapan (PKH);

j. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna pelaksanaan jaminan sosial

keluarga terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan program

keluarga harapan;

k. mengelola sistem informasi pelaksanaan jaminan sosial keluarga terhadap PMKS dan

penyelenggaraan program keluarga harapan guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak

yang membutuhkan;

l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Jaminan

Sosial Keluarga;

m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem

penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

Atasan

3. Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan

pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan

pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengembangan Pelayanan

Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundangundangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan;

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

27

b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil

kerja yang optimal;

e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pengembangan pelayanan

kesejahteraan sosial guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan data di bidang pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai acuan untuk

penyusunan kebijakan Atasan;

g. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial; h.

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis, supervisi dan

pemantauan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kinerja pelayanan

kepada masyarakat;

i. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pelaksanaan

pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial;

j. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna pelaksanaan pengembangan

pelayanan kesejahteraan sosial;

k. mengelola sistem informasi pelaksanaan jaminan sosial pengembangan pelayanan kesejahteraan

sosial guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;

l. melaksanakan pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial melalui Sistem

Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);

m. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

28

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

F. SUSUNAN

G. KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

1. Susunan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Sosial Kota Malang kondisi saat ini ( per 31

Desember 2017 ) sebanyak 33 ( tiga puluh tiga orang ) orang, terdiri sebagai berikut :

a. Berdasarkan status kepegawaian dan penempatan personil adalah:

1) Kepala Dinas : 1 orang

2) Sekretariat : 10 orang

3) Bidang Pemberdayaan Sosial : 9 orang

4) Bidang Rehabilitasi Sosial : 7 orang

5) Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial : 6 orang

Tabel 1

Data Pekerja Sosial (Peksos ) dan Petugas Pendamping PKH

No Gol.

Jml

Pendidikan Umum Pendidikan Penjejangan

SD SMP SMA D3 S1 S2

Teknis/

Fungsional

Lain-2

L P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Peksos 3 5 5 3

2. Petugas

Pendamping

PKH

13 17 2 3

Jumlah Total 26 12 5 2 3

2. Data Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kelancaran, efektifitas dan efisiensi kerja, Dinas Sosial Kota Malang

dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

29

Tabel 2

DAFTAR NAMA LKSA SE KOTA MALANG per 31 Desember 2017

NO NAMA LKSA ALAMAT LKSA

JUMLAH ANAK

DLM

PANTI

LUAR

PANTI

1 Mawadah Wa Rahmah Jl. Warinoi GG III no 1 B Bunulrejo Blimbing 35 10

2 Al- Munawaroh Jl. KH Sofiyan Yusuf No 32 Kdkandang 22 0

3 Muhamadiyah Jl Bareng tenes 4A Klojen Malang 44 0

4 Putri Elim Bala Keslamatan Jl. Panglima Sudirman No 97 Malang 40 0

5

Nurul Muttaqien Al-

Barokah Jl. Nurul Muttaqien Rt 5 Rw 5 Tlogowaru 201 0

6 Santa Theresia Jl. Jaksa Agung Suprapto No 22 30 0

7 Sunan Giri Jl. Raya Tlogomas 42 B Malang 17 4

8 Nurul Abyad Jl Bendungan Sigura-gura I no 8 45 44

9 Putra harapan Asrori Jl. Raya Mulyorejo no 15 Sukun 34 11

10 Putri Aisyiyah Jl. MT Haryono 3 no 231 Ketawang Gede 38 15

11 Yasuka Jl. LA. Sucipto GG Taruna VII/ 43 39 4

12 Nurul Izzah Jl. Ki Ageng Gribig X No 30 Madyopuro 53 102

13 Mabarorot Sunan Giri Jl. Kol. Sugiono VII No. 48 54 0

14 KH Mas Mansur Jl. Raya Sulfat No. 42j Malang 28 56

15 Bhakti Luhur Jl. Seruni No. 08 Malang 633 0

16 YPAC Jl. Tumenggung Sutyo No. 39 Malang 50 0

17 Al. Ihklas Jl. Janti Selatan No.50 Malang 35 20

18 Sunan Kalijogo Jl. KH. Yusuf No. 57 Malang 57 6

19 Al-Ishlah Jl. LA. Sucipto 22 No. 49 Malang 47 0

20 Siti Hajar Jl. Srigading dalam No. 52 Malang 24 11

21 Panjura Jl. Simpang Kepuh No. 14 Malang 52 0

22 Darul Tarbiyah Assasdah Jl. Bandulan 1/2 Malang 42 0

23 Al- Hikmah Jl. Danau Melintang F6 A1 Malang 50 0

24 Al. Ihklas Jl. Janti Selatan No.50 Malang 35 20

25 Sunan Ampel Jl. Sumbersari II No. 99 Malang 46 15

26 Permata hati Jl. Cucakrowo 2 Malang 0 327

27 AL- Hayatul Islamiyah Jl. KH, Malik Dalan Rt. 01/ Rw. 04 47 13

28 Babus Salam Jl. Raya Tlogomas Gg XVc 35

29 Al-Madjed Jl. Simpang Tata Surya No. 9 36

36 Griya Baca Jl. Jend. Basuki Rachmad II/793 RT 6 RW 2 85

37 Rumah Zakat Jl. WR Supratman C3 Kav. 19 RT 1 RW 2 78

38 Harapan Umat (Harum) Jl. Candi Panggung No. 1 28

39 Anugerah Oasis Indonesia Bukit Dieng Permai MH I RT 8 RW 5 74

40 Sadar Hati Jl. Ogan 09 12

41 Bahrul Magfiroh Cinta Ind. Perum Joyo Grand Blok XIII No. 195 RT 2 RW 8 11

42 Salafiyah Sabilul Hikmah Jl. Polowijen I No. 19 22

43 Rumah Pemulihan Emanuel Jl. Ginitu RT 1 RW 1 No. 7 9

Jumlah 1900 946

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

30

Tabel 3

Data Ormas/LSM penyelenggara kesejahteraan sosial di Kota Malang

NO. NAMA ORMAS/LSM ALAMAT LAYANAN KAPASITAS

1 Jaringan Kemanusiaan

Jawa Timur (JKJT)

Jalan Blitar 12 Malang Anak Jalanan,

2 Anak Negeri Jl. Simpang Sukun 6 Anak Jalanan

3 Griya Baca

Jalan Basuki Rahmat II/793

Malang

Anak Jalanan, Gepeng dan

WTS

4 Sahabat Anak

Jalan Bandulan 5 Malang Anak Jalanan

5 Komunitas Motor

Disable Indonesia (MDI)

Jl. Lesanpuro gg I Penyandang Cacat

6 Himpunan Wanita

Penyandang Cacat

Indonesia (HWCI)

Jl. Satsui Tubun IV Penyandang Cacat

7 Yayasan Panti Anak

Cacat (YPAC)

Jalan Tumenggung Suryo Anak Penyandang Cacat

8 Bhakti Luhur Jalan Seruni, Malang Penyandang Cacat

9 Persatuan Tuna Netra

Alumni Malang

(PERTAMA)

Jalan Beringin No 1 Penyandang Cacat

10 PERTUNI

Jalan Bunga Srigading 16

Malang

Penyandang Cacat

11 Lembaga Perlindungan

Anak (LPA)

Jalan Bareng Anjal, Anak Berhadapan

Hukum (ABH)

12 Sadar Hati Jalan Menur, Malang HIV,AIDS

13 Lembayung Jati

Perum LPK I, Tebo Selatan HIV,AIDS

14 Woman Crisis Center

(WCC) Titian Hati

Jalan Tangkuban Perahu,

Malang

Trafficking

15 Woman Crisis Center

(WCC) Dian Mutiara

Trafficking

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

31

Tabel 4

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Per 31 Desember 2017

No Jenis PMKS L P Total

1 Anak Balita Telantar 3 4 7 jiwa

2 Anak dengan Disabilitas 308 235 544 jiwa

3 Anak Jalanan 58 50 108 jiwa

4 Anak Telantar 1 1 2 jiwa

5 Anak yang Berhadapan dengan Hukum 23 6 29 jiwa

6 Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus 0 10 10 jiwa

7 Anak yang menjadi korban tindak kekerasan 0 3 3 jiwa

8 Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan 0 0

9 Gelandangan dan Gelandangan Psikotik 21 7 28 jiwa

10 Kelompok Minoritas 0 0 0 jiwa

11 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

12 Komunitas Adat Terpencil

13 Korban Bencana Alam

14 Korban Penyalahgunaan NAPZA

15 Korban Tindak Kekerasan

16 Korban Trafficking

17 KorbanBencanaSosial

18 Lanjut Usia Telantar 54 112 166 jiwa

19 Orang dengan HIV/AIDS 1 1 2 jiwa

20 Pekerja Migran Bermasalah Sosial

21 Pemulung 104 27 131 jiwa

22 Pengemis 70 88 158 jiwa

23 Penyandang Disabilitas 260 135 395 jiwa

24 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 0 40 40 jiwa

25 Tuna Susila 0 0 0

26 Fakir Miskin 127.974 jiwa

TOTAL 129.658 jiwa

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

32

Tabel 5

Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Per 31 Desember 2017

NO. POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN

SOSIAL (PSKS)

LAKI-

LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 Pekerja Sosial Profesional 0 0 0

2. Pekerja Sosial Masyarakat 25 40 65

3. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 0 0 0

4. Penyuluh Sosial 0 0 0

5. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 60 5 65

6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 3 2 5

7. Karang Taruna 3500 1243 4743

8. Lembaga Kesejahteraan Sosial 0 0 43

9.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

(LK3) 0 0 0

10.

Dunia Usaha Yang Melakukan Usaha

Kesejahteraan Sosial 0 0 0

11.

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

(WKSBM) 0 0 2

12. Keluarga Pioner 0 0 0

H. ANGGARAN

Dana yang tersedia untuk belanja langsung dan tidak langsung selama Tahun Anggaran 2016 adalah

Rp. 20.865.693.400,00 (Dua puluh milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh tiga

ribu empat ratus rupiah).

Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Anggaran Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai / personalia Rp. 3,286,995,400.00

Anggaran Belanja Langsung Rp. 17.578.698.000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1,035,742,500.00

1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 183.442.000.00

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 181.160.000.00

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 65,000,000.00

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 28,000,000.00

5 Penyediaan alat tulis kantor Rp. 33,500,000.00

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 49,086,500.00

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 16.774.000.00

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Rp. 5,600,000.00

9 Penyediaan makanan dan minuman Rp. 94,160,000.00

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

33

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 329,700,000.00

11 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 24,320,000.00

12 Pawai Pembangunan Rp. 25,000,000.00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 1,108.443.000.00

13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 177.760.000.00

14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 631.702.000.00

15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 168.501.000.00

16 Pembangunan Gedung Lingkungan Pondok Sosial

(Liponsos)

Rp. 130.480.000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Rp. 225.000.000.000

17 Peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur di

lingkungan dinas

Rp. 225.000.000.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Rp. 297.741.900.000

18. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

9.774.600.000

19. Penyusunan laporan keuangan semesteran 64.800.000.00

20. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 25,000,000.00

21. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat 10.000,000.00

22. Penyusunan SOP (Standart Operasional Procedure) 13,889,300.00

23 Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan

Program dan Kegiatan

Rp. 50,000,000.00

24 Penyusunan Buku Profil PMKS Kota Malang Rp. 94.208.000.00

25 Updating Data Website kegiatan Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial

Rp. 30,070,000.00

Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan

Sosial

Rp. 10.240.042.500

26 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi anak

jalanan

Rp. 217.655.000.00

27 Pembinaan PSM kelurahan se Kota Malang dan FK PSM

Kota Malang

Rp. 240,000,000.00

28 Pemberdayaan Karang Werdha Rp. 250.000.000.00

29 Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB dan

Pengumpulan Uang atau Barang PUB

Rp. 80.185.000.00

30 Pemberdayaan Karang Taruna Kota Malang Rp. 675.000.000.00

31 Pembinaan PSKS/Penguatan kelembagaan koordinator

kegiatan kesejahteraan sosial (K3S) Kota Malang

Rp. 100,000,000.00

32 Operasional Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZA Rp. 125,000,000.00

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

34

33 Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) Rp. 7.402.202.500.00

34 Penyaluran Beras Keluarga Pra Sejahtera (RASTRA)

melalui E-Vocher

Rp. 150,000,000.00

35 Pembinaan kemampuan ketrampilan bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Rp. 1,000,000,000.00

Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan,

Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Rp. 768.530.000.00

36 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan

kesetiakawanan sosial

Rp. 200,000,000.00

37 Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen

TRIP

Rp. 140.000.000.00

38 Peringatan hari-hari besar nasional dan kegiatan

pemerintah lainya

Rp. 428.530.000.00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

2.719.112.900,00

39. Pembinaan dan rehabilitasi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS

Rp. 76.230.000.00

40. Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Rp. 106.213.000.00

41. [03] Bimbingan Sosial/Pembinaan/Bantuan Sosial

pemenuhan kebutuhan pokok bagi Lanjut usia

Terlantar/Tidak Potensial

Rp. 383.459.000.00

42. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Rp. 150.000.000.00

43. Operasional kegiatan razia PMKS jalanan Rp. 354.482.000.00

44. Pembinaan , Bimbingan Sosial PMKS melalui pelatihan

ketrampilan musik

Rp. 88.000.000.00

45. Pentas seni untuk anak jalanan dan tuna netra Rp. 125.000.000.00

46. Operasional Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) Rp. 196.000.000.00

47. Operasional penampungan Tuna Wisma Karya (TWK)

Sukun

Rp. 217.325.000.00

48. Pemberdayaan Warga Binaan Sosial (WBS) di lokasi

Desaku Menanti

Rp. 872.403.900.00

49. Pemberdayaan Pos Rehabilitasi Sosial Rp. 150.000.000.00

Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan

Sosial

Rp. 1.184.085.200,00

50. Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS Rp. 172.264.000,00

51. Penguatan lembaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Rp. 216.700.000,00

52. Pemulangan orang terlantar ke daerah asal Rp. 30.000.000,00

53. Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) Rp. 319.100.000,00

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

35

54. Sosialisasi/penyuluhan Pencegahan Korban Tindak

Kekerasan

Rp. 46.746.200,00

55. Operasional Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu SLRT

dan Pusat kesejahteraan Sosial

Rp. 349.275.000,00

56. Pemberian bantuan pasca bencana Rp. 50.000.000,00

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

36

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan strategis Instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian, sumber daya manusia dan sumber

daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan baik internal maupun eksternal, perencanaan merupakan

langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan / kendala yang

ada. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Dinas Sosial menyelaraskan visi dan misi

dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja yang akan

dicapai dalam kurun waktu 2014-2018.

1. Visi

Sejalan dengan visi Pemerintah Kota Malang, Dinas Sosial Kota Malang sebagai salah satu pelaku

pembangunan di bidang sosial merumuskan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sejahtera dan

bermartabat”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka misi Dinas Sosial Kota Malang

tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Adapun Misi Dinas Sosial Kota Malang adalah sebagai berikut :

Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial

serta mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh

Pemerintah dan Masyarakat.

3. Analisa SWOT

Dalam mengimplementasikan misi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kota Malang senantiasa berupaya

menerapkan langkah-langkah strategis secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan. Untuk itu perlu

dilakukan analisis terhadap faktor-faktor lingkungan yang meliputi analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman serta terhadap faktor kunci keberhasilan. Hasil analisis terhadap faktor lingkungan yang dapat

diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Melalui analisis SWOT, maka faktor – faktor kunci keberhasilan Dinas Sosial Kota Malang dapat

dijabarkan sebagai berikut :

a. Faktor – faktor Internal

Faktor internal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran terdiri dari Kekuatan ( Strength ),

dan Kelemahan ( Weakness ), yaitu :

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

37

Tabel 2.1

Faktor – Faktor Internal

Kekuatan ( Strength ) Kelemahan ( Weakness )

1. Ketersediaan buku pedoman dan/atau peraturan

perundang- undangan yang menjadi acuan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

2. Sumber Daya Manusia / tenaga kesejahteraan

sosial yang tersedia

3. Sinergitas dan sinkronisasi program Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota tentang

kesejahteraan sosial

1.Terbatasnya personil/tenaga kerja kesejahteraan

sosial

2..Kurangnya sosialisasi Undang – undang

kesejahteraan sosial kepada lembaga/pengusaha

dan masyarakat

3. Belum tersedianya database bidang kesejahteraan

sosial

b. Faktor – faktor Eksternal

Disamping faktor internal, dalam mencapai tujuan dan sasaran juga juga dipengaruhi oleh faktor

eksternal yang terdiri dari Peluang ( Opportunity ) dan Ancaman ( Threat ), faktor tersebut dapat diidentifikasi

sebagai berikut :

Tabel 2.2

Faktor – faktor Eksternal

Peluang ( Opportunity ) Ancaman ( Threat )

1. Komitmen Pemerintah tentang pembangunan

kesejahteraan sosial

2. Peranserta / kepedulian lembaga dan / atau

perseorangan sebagai potensi dan sumber

kesejahteraan sosial untuk pelaksanaan

pembangunan kesejahteraan sosial

1. Pembangunan dan pertumbuhan perekonomian yang

berkembang pesat mendorong terjadinya migrasi

penduduk pedesaan ke kota

2. Stigma buruk yang melekat pada PMKS

3..Terbatasnya sarana prasarana pelayanan sosial

Kemudian dari faktor – faktor internal dan eksternal tersebut setelah dianalisa dengan menggunakan

pendekatan analisis SWOT, maka sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:

1. Dayagunakan kekuatan dan manfaat peluang ( Strategi SO )

2. Dayagunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman ( Strategi ST )

3. Atasi kelemahan dengan manfaat peluang ( Strategi WO )

4. Atasi kelemahan dengan menghindari ancaman ( Strategi WT )

Hasil interaksi dari faktor – faktor tersebut dipetakan sebagai berikut :

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

38

Tabel 2.3

Tabel Analisis Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Faktor - Faktor - faktor Eksternal

Faktor Peluang Ancaman

Internal Strategi ( SO ) Strategi ( ST )

K

E

K

U

A

T

A

N

1. Dengan mendayagunakan ketersediaan

buku pedoman dan/atau peraturan

perundang- undangan yang menjadi acuan

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta peranserta / kepedulian lembaga

dan/atau perseorangan sebagai potensi dan

sumber kesejahteraan sosial untuk

pelaksanaan pembangunan kesejahteraan

sosial

2. Dengan mendayagunakan Sumber Daya

Manusia / tenaga kesejahteraan sosial

yang tersedia serta komitmen Pemerintah

tentang pembangunan kesejahteraan sosial

untuk meningkatkan sinergitas dan

sinkronisasi program Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota

tentang kesejahteraan sosial

1. Dengan mendayagunakan ketersediaan buku

pedoman dan/atau peraturan perundang-

undangan yang menjadi acuan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

2. Dengan mendayagunakan sinergitas dan

sinkronisasi program Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kota tentang

kesejahteraan sosial untuk mengatasi masalah

sosial yang timbul akibat pembangunan dan

pertumbuhan perekonomian yang

berkembang pesat mendorong terjadinya

migrasi penduduk pedesaan ke kota.

3. Mendayagunakan Sumber Daya Manusia /

tenaga kesejahteraan sosial yang tersedia

untuk melakukan bimbingan sosial dan

sosialisasi Undang-Undang tentang

penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada

lembaga/pengusaha dan masyarakat sehingga

tidak ada lagi stigma buruk yang melekat

pada PMKS

Strategi ( WO ) Strategi ( WT )

K

E

L

E

M

A

H

A

1. Mengatasi terbatasnya personil/tenaga kerja

kesejahteraan sosial dengan lebih

meningkatkan peranserta / kepedulian

lembaga dan/atau perseorangan sebagai

potensi dan sumber kesejahteraan sosial

untuk pelaksanaan pembangunan

kesejahteraan sosial

2. Melaksanakan sosialisasi Undang – undang

1..Mengatasi terbatasnya personil/tenaga kerja

kesejahteraan sosial dengan lebih

meningkatkan sosialisasi Undang-Undang

tentang penyelenggaraan kesejahteraan

sosial kepada lembaga/pengusaha dan

masyarakat agar stigma buruk yang melekat

pada PMKS hilang.

2.Mengatasi dampak pembangunan dan

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

39

N kesejahteraan sosial kepada

lembaga/pengusaha dan masyarakat

didukung dengan adanya komitmen yang

tinggi Pemerintah tentang pembangunan

kesejahteraan sosial

3. Belum tersedianya database bidang

kesejahteraan sosial sehingga menuntut

peranserta / kepedulian lembaga dan/atau

perseorangan sebagai potensi dan sumber

kesejahteraan sosial untuk pelaksanaan

pembangunan kesejahteraan sosial

pertumbuhan perekonomian yang

berkembang pesat mendorong terjadinya

migrasi penduduk pedesaan ke kota dan

keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan

sosial dengan lebih meningkatkan sosialisasi

Undang – undang kesejahteraan sosial

kepada lembaga/pengusaha dan masyarakat

dalam pelaksanaan pembangunan

kesejahteraan sosial.

4. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi Dinas Sosial Kota Malang, tujuan yang akan dicapai adalah:

Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan

sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

II. Sasaran

Dalam mencapai misi yang telah ditetapkan, perlu ditentukan sasaran yang akan dicapai. Sasaran adalah

hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang spesifik, terukur dan dalam

kurun waktu yang pendek. Di dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Malang, terdapat sasaran, sebagai

berikut:

a. Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan

sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang sosial.

III. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Sosial Kota Malang menetapkan kebijakan dan program

sebagai berikut:

a. Kebijakan:

1) Memberikan pembinaan, perawatan dan pengasuhan, bimbingan sosial, sosialisasi, dan

pendampingan.

2) Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan ketrampilan yang memungkinkan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

3) Menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial, bantuan hukum/advokasi bidang sosial .

4) Pemberian bantuan tanggap darurat.

5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS.

6) Melaksanakan pemulangan orang terlantar ke daerah asal

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

40

7) Meningkatkan kapasitas dan pengembangan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha

masyarakat miskin

8) Menjamin masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan fasilitasi dukungan pemberian

kecukupan kebutuhan dasar, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan

9) Menyelenggarakan pembinaan kewirausahaan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat miskin

10) Melaksanakan pembinaan, penampungan, pengiriman, dan pemberian pelatihan ketrampilan bagi

anak jalanan, gepeng dan fakir miskin.

11) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS

12) Menyelenggarakan pembinaan, pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan bagi PMKS

13) Menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan dan kerjasama kemitraan.

14) Melaksanakan pembinaan bagi PSKS dan TAGANA

15) Pelestarian, pembinaan dan pengembangan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan

kesetiakawanan sosial

16) Melaksanakan pembinaan / penyuluhan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan

kesetiakawanan sosial

17) Melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan sosialisasi penyelenggaraan Undian Gratis

Berhadiah (UGB) serta Pengumpulan Uang dan/atau Barang (PUB) oleh Badan usaha/perusahaan,

organisasi, instansi yang menyelenggarakan undian

18) Menyelenggarakan pembinaan dan merekomendasi bantuan kelembagaan sosial

19) Melaksanakan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20) Meningkatkan pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran

21) Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana aparatur

22) Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana sosial TWK Sukun dan Liponsos

Pandanwangi

23) Melaksanakan Pembangunan Gedung Liponsos/Self Assesment

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2017 sebagai implementasi misi yang diemban adalah

sebagai berikut:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

41

Pawai Pembangunan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pembangunan Gedung Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur di lingkungan dinas

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

Penyusunan SOP (Standart Operasional Procedure)

Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyusunan Buku Profil PMKS Kota Malang

Updating Data Website kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi anak jalanan

Pembinaan PSM kelurahan se Kota Malang dan FK PSM Kota Malang

Pemberdayaan Karang Werdha

Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB dan Pengumpulan Uang atau Barang PUB

Pemberdayaan Karang Taruna Kota Malang

Pembinaan PSKS/Penguatan kelembagaan koordinator kegiatan kesejahteraan sosial (K3S) Kota

Malang

Operasional Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZA

Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA)

Penyaluran Beras Keluarga Pra Sejahtera (RASTRA) melalui E-Vocher

Pembinaan kemampuan ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan

Sosial

Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial

Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen TRIP

Peringatan hari-hari besar nasional dan kegiatan pemerintah lainya

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

42

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pembinaan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS

Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Bimbingan Sosial/Pembinaan/Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi Lanjut

usia Terlantar/Tidak Potensial

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Disabilitas

Operasional kegiatan razia PMKS jalanan

Pembinaan , Bimbingan Sosial PMKS melalui pelatihan ketrampilan musik

Pentas seni untuk anak jalanan dan tuna netra

Operasional Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)

Operasional penampungan Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun

Pemberdayaan Warga Binaan Sosial (WBS) di lokasi Desaku Menanti

Pemberdayaan Pos Rehabilitasi Sosial

Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS

Penguatan lembaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Pemulangan orang terlantar ke daerah asal

Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)

Sosialisasi/penyuluhan Pencegahan Korban Tindak Kekerasan

Operasional Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu SLRT dan Pusat kesejahteraan Sosial

Pemberian bantuan pasca bencana

B. PENETAPAN KINERJA

Agar kinerja organisasi dapat dipantau, dikendalikan dan dinilai dengan baik maka setiap SKPD perlu

untuk menyusun Penetapan Kinerja yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target

kinerja dan anggarannya. Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Misi : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan

kesejahteraan sosial serta mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan

pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat

Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan

kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan

kesejahteraan sosial bagi PMKS.

Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan

kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan

kesejahteraan sosial bagi PMKS.

Program : Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

Anggaran : Rp.10.240.042.500.00

Program : Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

43

Kesetiakawanan Sosial

Anggaran : Rp.768.530.000

Program : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Anggaran : Rp.2.719.112.900.00

Program : Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Anggaran : Rp.1.184.085.200.00

Tabel 2.4

Indikator Kinerja, Kegiatan dan Anggaran

No Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

1. Persentase (%) jumlah PMKS

Fakir Miskin yang mendapat

Pelatihan Ketrampilan

1,35% Program Penanganan Fakir Miskin

dan Pemberdayaan Sosial

Pembinaan kemampuan ketrampilan

bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Rp 1.000.000.000

2. Persentase (%) jumlah

Penyandang Masalah

Kesejahteraan (PMKS) yang

memperoleh bantuan untuk

pemenuhan kebutuhan dasar

42,07%

Program Penanganan Fakir Miskin

dan Pemberdayaan Sosial

Pemberian bantuan Beras Pra

Sejahtera Daerah (RASDA)

Rp 7.402.202.500

Penyaluran Beras Keluarga Pra

Sejahtera (RASTRA) melalui E-

Vocher

Rp 150.000.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Pembinaan dan rehabilitasi

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS

Rp 76.230.000

Pendampingan bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Rp 106.213.000

Bimbingan Sosial/Pembinaan/Bantuan

Sosial pemenuhan kebutuhan pokok

bagu Lanjut usia Terlantar/Tidak

Potensial

Rp 383.459.000

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

44

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi

Disabilitas

Rp 150.000.000

3. Persentase (%) jumlah lembaga

dan/atau perseorangan yang

berperan aktif sebagai Potensi

dan Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS) dalam

penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial.

100% Program Penanganan Fakir Miskin

dan Pemberdayaan Sosial

Pembinaan PSM kelurahan se Kota

Malang dan FK PSM Kota Malang

Rp 240.000.000

Pemberdayaan Karang Werdha Rp 250.000.000

Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah

UGB dan Pengumpulan Uang atau

Barang PUB

Rp 80.185.000

Pemberdayaan Karang Taruna Kota

Malang

Rp 675.000.000

Pembinaan PSKS/Penguatan

kelembagaan koordinator kegiatan

kesejahteraan sosial (K3S) Kota

Malang

Rp 100.000.000

Operasional Pusat Informasi dan

Edukasi PIE NAPZA

Rp 125.000.000

4. Persentase (%) jumlah Taman

Makam Pahlawan yang dalam

kondisi terpelihara dengan baik

100% Program Pembinaan Nilai-nilai

Kepahlawanan, Keperintisan dan

Kesetiakawanan Sosial

Pelestarian nilai-nilai

kepahlawanan,keperintisan dan

kesetiakawanan sosial

Rp 200.000.000

Pemeliharaan dan penataan TMP

Suropati dan Monumen TRIP

Rp 140.000.000

Peringatan hari-hari besar nasional dan

kegiatan pemerintah lainya

Rp 428.530.000

5. Persentase (%) PMKS Jalanan

yang mendapat bimbingan

sosial

80%

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

45

Operasional kegiatan razia PMKS

jalanan

Rp 354.482.000

Pembinaan , Bimbingan Sosial PMKS

melalui pelatihan ketrampilan musik

Rp 88.000.000

Pentas seni untuk anak jalanan dan

tuna netra

Rp 125.000.000

Program Penanganan Fakir Miskin

dan Pemberdayaan Sosial

Pembinaan kemampuan dan

ketrampilan kerja bagi anak jalanan

Rp 217.655.000

6. Persentase (%) jumlah PMKS

Gelandangan Psikotik dan Tuna

Wisma yang ditangani di Tuna

Wisma Karya (TWK) Sukun

dan Lingkungan Pondok Sosial

(Liponsos)

100% Program Rehabilitasi dan pelayanan

Kesejahteran Sosial

Operasional Lingkungan Pondok

Sosial (LIPONSOS)

Rp 196.000.000

Operasional penampungan Tuna

Wisma Karya (TWK) Sukun

Rp 217.325.000

Pemberdayaan Warga Binaan Sosial

(WBS) di lokasi Desaku Menanti

Rp 872.403.900

Pemberdayaan Pos Rehabilitasi Sosial Rp 150.000.000

7. Persentase (%) jumlah PMKS

yang mendapat bantuan dan

perlindungan sosial.

74,71%

Program Peningkatan Perlindungan

dan Jaminan Sosial

Validasi dan Verifikasi data

kepesertaan JKN/BPJS

Rp 172.264.000

Pemulangan orang terlantar ke daerah

asal

Rp 30.000.000

Operasional Program Keluarga

Harapan (PKH)

Rp 319.100.000

Sosialisasi/penyuluhan Pencegahan

Korban Tindak Kekerasan

Rp 46.746.200

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

46

Operasional Sistem Layanan dan

Rujukan Terpadu SLRT dan Pusat

kesejahteraan Sosial

Rp 349.275.000

9. Persentase (%) masyarakat

korban bencana alam tanggap

darurat yang memperoleh

bantuan sosial

100% Program Peningkatan Perlindungan

dan Jaminan Sosial

Penguatan lembaga Taruna Siaga

Bencana (TAGANA)

Rp 216.700.000

Pemberian bantuan pasca bencana Rp 50.000.000

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang sosial

Tabel 2.5

Indikator Kinerja, Program/Kegiatan dan Anggaran Sasaran 2

No Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

1. Nilai SKM 84 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran :

Rp.1,137,489,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 183.442.000.00

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Rp. 181,160,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 65,000,000.00

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Rp. 28,000,000.00

Penyediaan alat tulis kantor Rp. 33,500,000.00

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Rp. 49,086,500.00

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Rp. 16,774,000.00

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Rp. 5,600,000.00

Penyediaan makanan dan

minuman

Rp. 94,160,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Rp. 329,700,000.00

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

47

Kegiatan Penunjang Pengadaan

Barang dan Jasa

Rp. 24,320,000.00

Pawai Pembangunan Rp. 25,000,000.00

Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

Rp.1,108.443.000.00

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Rp. 177,760,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Rp. 631,702,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Rp. 168,501,000.00

Pembangunan Gedung

Lingkungan Pondok Sosial

(Liponsos)

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Peningkatan dan pengembangan

kapasitas aparatur di lingkungan

dinas

Rp. 130,480,000.00

Rp. 225.000.000.00

Rp. 225.000.000.00

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Rp. 297,741,900.00

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Rp. 9,774,600.00

Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Rp. 64,800,000.00

Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran

Rp. 25,000,000.00

Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM)

Rp. 10.000,000.00

Penyusunan SOP (Standart

Operasional Procedur)

Rp. 13,889,300.00

UPdating Data Website kegiatan

Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial

Rp. 30,070,000.00

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

48

Penyusunan laporan dan

dokumentasi pelaksanaan

Program dan Kegiatan

Rp. 50,000,000.00

Penyusunan Buku Profil PMKS

Kota Malang

Rp. 94.208.000.00

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

49

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja yang diuraikan pada bab ini menyajikan penjelasan tentang pencapaian sasaran-

sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 dan Penetapan

Kinerja Dinas Sosial Kota Malang Tahun Anggaran 2017.

Secara umum Dinas Sosial Kota Malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial di Kota Malang, baik kegiatan yang bersifat

administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik.

Indikator keberhasilan/kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas

Sosial Kota Malang adalah dengan melakukan pengukuran Indikator Kinerja. Pengukuran dilakukan terhadap hasil

suatu penilaian secara sistematik yang didasarkan pada indikator kinerja. Pengukuran kinerja mencakup: (1)

indikator kinerja utama (rencana tingkat capaian), dan (2) tingkat capaian sasaran Dinas Sosial Kota Malang

terhadap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Setelah diperoleh data hasil pengukuran indikator kinerja

maka dilakukan pengukuran tingkat pencapaian indikator kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan metode

perbandingan antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasi capaian dari setiap indikator kinerja..

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara pencapaian indikator

kinerja utama (IKU) dengan program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana

ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2014-2018. Dalam analisis ini dilakukan dengan

menggunakan data/informasi yang diperoleh secara lengkap dan akurat, data yang digunakan bersumber dari data

intern Dinas Sosial Kota Malang dan data dari instansi-instansi terkait.

Dari hasil perhitungan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja, secara umum Dinas Sosial Kota

Malang ternyata telah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah

ditetapkan.

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017

MISI : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta

mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan

Masyarakat.

SASARAN I :

Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan

sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

I. Indikator Kinerja

Terdapat 8 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran I, yakni:

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

50

(1) Persentase (%) jumlah PMKS Fakir Miskin yang mendapat Pelatihan Ketrampilan

(2) Persentase (%) jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) yang memperoleh bantuan untuk

pemenuhan kebutuhan dasar

(3) Persentase (%) jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

(4) Persentase (%) jumlah Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi terpelihara dengan baik

(5) Persentase (%) PMKS Jalanan yang mendapat bimbingan social

(6) Persentase (%) jumlah PMKS Gelandangan Psikotik dan Tuna Wisma yang ditangani di Tuna Wisma Karya

(TWK) Sukun dan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos)

(7) Persentase (%) jumlah PMKS Gelandangan Psikotik dan Tuna Wisma yang ditangani di Tuna Wisma Karya

(TWK) Sukun dan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos).

(8) Persentase (%) masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan social.

Sebagai penjelasan lebih lanjut maka dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Persentase pencapaian indikator kinerja Sasaran I

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Persentase (%) jumlah PMKS Fakir

Miskin yang mendapat Pelatihan

Ketrampilan

1,35% (500 orang)

0,43% (160

orang)

31,85 %

2. Persentase (%) jumlah Penyandang

Masalah Kesejahteraan (PMKS) yang

memperoleh bantuan untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

42,07% (17.840

orang)

60,54%

(25.579 orang)

143,90 %

3. Persentase (%) jumlah lembaga dan/atau

perseorangan yang berperan aktif

sebagai Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

100% 100 %

100,00%

4. Persentase (%) jumlah Taman Makam

Pahlawan yang dalam kondisi terpelihara

dengan baik

100% 100% 100%

5. Persentase (%) PMKS Jalanan yang

mendapat bimbingan social

80% (20 orang)

41,67%

(45 orang)

52,09 %

6. Persentase (%) jumlah PMKS

Gelandangan Psikotik dan Tuna Wisma

yang ditangani di Tuna Wisma Karya

(TWK) Sukun dan Lingkungan Pondok

Sosial (Liponsos)

100% (240 orang) 100% (240

orang)

100%

7. Persentase (%) jumlah PMKS yang

mendapat bantuan dan perlindungan

sosial.

74,71 % ( 31.679

orang)

83,77 % (

48.182 orang)

112,12%

8. Persentase (%) masyarakat korban

bencana alam tanggap darurat yang

memperoleh bantuan social

100% 100 % (14

orang)

100%

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

51

1. Persentase (%) jumlah PMKS Fakir Miskin yang mendapat Pelatihan Ketrampilan

Formulasi perhitungan adalah :

Jumlah PMKS Fakir Miskin yang mendapat Pelatihan Ketrampilan dibagi jumlah

PMKS Fakir Miskin yang seharusnya mendapat pelatihan ketrampilan x 100%

Target untuk tahun 2017 adalah 500/37.025 x100% = 1,35% sedangkan realisasi sebanyak 160/37.025 x

100% = 0,43%.

2. Persentase (%) jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) yang memperoleh bantuan untuk

pemenuhan kebutuhan dasar

Formulasi perhitungan adalah :

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dibagi PMKS

yang seharusnya memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar x 100%

Target untuk Tahun 2017 adalah 17.840/42.403 x 100 % = 42,07% sedangkan realisasi sebanyak

25.579/42.403 x 100% = 60,54%

3. Persentase (%) jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai Potensi dan

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Formulasi perhitungan adalah :

Jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dibagi jumlah

lembaga dan/atau perseorangan yang seharusnya berperan aktif sebagai Potensi dan sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan x 100%.

Target untuk Tahun 2017 adalah 254 / 254 x 100% = 100% sedangkan realisasi sebanyak 229/229 x 100% =

100%.

4. Persentase (%) jumlah Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi terpelihara dengan baik

Formulasi perhitungan adalah :

Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi terpelihara dengan baik dibagi jumlah

Taman Makam Pahlawan yang seharusnya dalam kondisi terpelihara dengan baik x 100%.

Target Untuk Tahun 2017 adalah 2/2 x 100% = 100% sedangkan realisasi sebanyak 2/2 x 100%=

100%

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

52

5. Persentase (%) PMKS Jalanan yang mendapat bimbingan social

Formulasi perhitungan adalah :

Jumlah PMKS Jalanan yang mendapat bimbingan sosial dibagi PMKS Jalanan yang seharusnya

mendapat bimbingan sosial x 100%

Target untuk tahun 2017 adalah 20/25 x 100% = 80% sedangkan realisasi sebanyak 45/108 x 100% =

52,09%

6. Persentase (%) jumlah PMKS Gelandangan Psikotik dan Tuna Wisma yang ditangani di Tuna Wisma

Karya (TWK) Sukun dan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos)

Formulasi perhitungan adalah :

Jumlah PMKS Gelandangan Psikotik dan Tuna Wisma yang ditangani di Tuna Wisma Karya (TWK)

Sukun dan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) dibagi PMKS Gelandangan Psikotik dan Tuna Wisma

yang ditemukan x 100%

Target untuk tahun 2017 adalah 240/240 x 100% = 100% sedangkan realisasi sebanyak 240/240 x

100% = 100%

7. Persentase (%) jumlah PMKS yang mendapat bantuan dan perlindungan sosial.

Formulasi perhitungan adalah :

Jumlah PMKS yang mendapat bantuan dan Perlindungan sosial dibagi PMKS yang

seharusnya mendapat bantuan dan Perlindungan sosial x 100%

Target untuk tahun 2017 adalah 31.679/42.403 x 100% = 74,71% sedangkan realisasi sebanyak

48.182/42.403 x 100% = 83,77%

8. Persentase (%) masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan social

Formulasi perhitungan adalah :

Masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan sosial dibagi masyarakat

korban bencana alam tanggap darurat yang seharusnya memperoleh bantuan sosial x 100%

Target untuk tahun 2017 adalah 50/50 x 100% = 100% sedangkan realisasi sebanyak 14/14 x 100% = 100 %

SASARAN 2 :

Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang sosial

Tabel 3.3

Persentase pencapaian indikator kinerja Sasaran 2

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1.

Nilai SKM 84 86,39 102,85%

Terdapat 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran 2

yaitu Nilai SKM. Nilai SKM diperoleh dari Perhitungan Survai Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan

ketentuan.Target SKM untuk Tahun 2017 adalah 84 sedangkan realisasi 86,39.

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

53

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

54

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Tabel 3.5

Persentase pencapaian indikator kinerja

No. Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian

1.

2.

3.

Prosentase

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) yang

memperoleh bantuan

sosial untuk

pemenuhan kebutuhan

dasar.

Prosentase

penyandang cacat fisik

dan mental, serta lanjut

usia tidak potensial

yang menerima

jaminan sosial.

Prosentase (%)

masyarakat korban

bencana alam tanggap

darurat yang

memperoleh bantuan

sosial.

0,72%

285 0rg

5,53%

50 org

0

114%

100%

0

3,42%

1450 org

1,35%

50 org

0

103,57%

50%

0

2,10%

890 org

1,35%

50 org

0

63,57%

50%

0

60,54%

(25.579 org)

-

100%

143,90%

-

100%

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

55

No. Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian

4.

5.

6.

Prosentase (%)

PMKS yang

mendapat bantuan

dan perlindungan

sosial.

Prosentase (%)

PMKS yang

mendapat Pelatihan

Ketrampilan

Prosentase (%)

PMKS yang

mendapat bantuan

Sarana dan

Prasarana Sosial

0

0 org

0,56%

220 org

0,51%

200 org

0

110%

133,33%

0,39

166 org

1,85%

785 org

0,21%

90 org

110,67%

196,25%

45%

0,35%

150 org

0,78%

330 org

0

100%

82,50%

0

83,77 % (

48.182 orang)

0,43% (160

orang)

0

112,12%

31,85%

0

7.

8.

Prosentase (%)

masyarakat yang

memanfaatkan

LBK Pandanwangi

dari PMKS

Perempuan Rawan

Sosial Ekonomi.

Prosentase

masyarakat yang

memanfaatkan

Barak Sukun.

0

90%

9 0rg

100%

0

90%

100%

13,06%

120 org

90%

9 org

100%

100%

90%

100%

13,06%

120 org

100%

10 org

100%

100%

100%

100%

0

0

-

0

0

-

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

56

9.

10.

Prosentase

Perawatan dan

Pemeliharaan

Taman Makam

pahlawan Veteran

dan Taman Makam

Pahlawan TRIP.

Prosentase (%)

jumlah lembaga

dan/atau

perseorangan yang

berperan aktif

sebagai Potensi dan

Sumberdaya

Kesejahteraan

Sosial (PSKS)

dalam

penyelenggaraan

Kesejahteraan

Sosial.

365 kali

100%

254 lemb/

perseorang

an

100%

365 kali

100%

254 lemb/

perseorang

an

100%

365 kali

100%

290 lemb/

Perseorang

an

100%

100%

100%

11. Persentase (%)

jumlah Taman

Makam Pahlawan

yang dalam kondisi

terpelihara dengan

baik

- - - - - - 100% 100%

12. Persentase (%)

jumlah PMKS

Jalanan yang

mendapat

bimbingan sosial

- - - - - - 52,09% 112,12%

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

57

13. Persentase (%)

jumlah PMKS

Gelandangan

Psikotik dan Tuna

Wisma yang

ditangani di Tuna

Wisma Karya

(TWK) Sukun dan

Lingkungan

Pondok Sosial

(Liponsos)

0 0 0 0 0 0 100% 100%

Tabel 3.7

Persentase pencapaian indikator kinerja Sasaran 2

No. Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian

1.

Nilai SKM 81 100% 80 98% 81,30

97,95% 86,39% 102,85%

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

58

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

59

3. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN

KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d<85 : Berhasil

55 s/d<70 : Cukup Berhasil

<55 : Tidak Berhasil

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Malang bisa dilihat sebagaimana tabel berikut :

Predikat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran I

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kriteria

1. Persentase (%) jumlah PMKS Fakir

Miskin yang mendapat Pelatihan

Ketrampilan

1,35% (500

orang)

0,43% (160

orang)

31,85 %

Tidak

berhasil

2. Persentase (%) jumlah Penyandang

Masalah Kesejahteraan (PMKS) yang

memperoleh bantuan untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

42,07% (17.840

orang)

60,54%

(25.579 orang)

143,90 %

Sangat

berhasil

3. Persentase (%) jumlah lembaga dan/atau

perseorangan yang berperan aktif

sebagai Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

100% 100 % 100,%

Sangat

berhasil

4. Persentase (%) jumlah Taman Makam

Pahlawan yang dalam kondisi

terpelihara dengan baik

100% 100% 100% Sangat

berhasil

5. Persentase (%) PMKS Jalanan yang

mendapat bimbingan social

80% (20 orang) 41,67%

(45 orang)

52,09 %

Tidak

berhasil

6. Persentase (%) jumlah PMKS

Gelandangan Psikotik dan Tuna Wisma

yang ditangani di Tuna Wisma Karya

(TWK) Sukun dan Lingkungan Pondok

Sosial (Liponsos)

100% (240 orang) 100% (240

orang)

100% Sangat

berhasil

7. Persentase (%) jumlah PMKS yang

mendapat bantuan dan perlindungan

sosial.

74,71 %

( 31.679 orang)

83,77 % (

48.182 orang)

112,12% Sangat

berhasil

8. Persentase (%) masyarakat korban

bencana alam tanggap darurat yang

memperoleh bantuan social

100% 100 % (14

orang)

100% Sangat

berhasil

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

60

1. Untuk pencapaian indikator sasaran Persentase (%) jumlah PMKS Fakir Miskin

yang mendapat Pelatihan Ketrampilan sebesar 31,85% dengan kriteria tidak

berhasil.Hal ini disebabkan karena terlalu tinggi dalam mentargetkan indikator

sasaran pada matrik Renstra 31,85% (500 orang). Dengan anggaran yang didapat

tidak bisa melaksanakan sesuai target pada Renstra sehingga hanya bisa melatih 160

peserta.Alternatif solusi yang dilakukan adalah dalam menentukan target indicator

sasaran pada matrik renstra perhitungan nilainya harus benar-benar direncanakan

dengan baik.

2. Untuk pencapaian indicator sasaran Persentase (%) jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan (PMKS) yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan

dasar sebesar 143,90% dengan kriteria sangat berhasil hal ini disebabkan karena

target indicator sasaran pada matrik Renstra sebesar 42,07% (17.840 orang yang

terdiri dari penerima bantuan pangan non tunai anggaran dari kementerian Sosial

sebanyak 16.990, anggaran dari APBD 2 sebanyak 450 penerima rasda dan 400

penerima sembako lansia.Sedangkan realisasi sebesar 60,54% (25.579 orang yang

terdiri 18.606 penerima bantuan pangan non tunai, anggaran APBD 2 sebanyak 6333

penerima rasda, 500 lansia terlantar, penyandang disabilitas dan 40 keluarga wbs).

3. Untuk pencapaian indicator sasaran Persentase (%) jumlah lembaga dan/atau

perseorangan yang berperan aktif sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebesar 100 %. Sebanyak 229

lembaga/perseorangan telah berperan aktif sebagai Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

4. Untuk pancapaian indicator sasaran Persentase (%) jumlah Taman Makam

Pahlawan yang dalam kondisi terpelihara dengan baik sebesar 100%.

5. Untuk pancapaian indicator sasaran Persentase (%) PMKS Jalanan yang mendapat

bimbingan social sebesar 41,67% (45 orang).Pada matrik renstra menargetkan 20

anak jalanan yang dilatih dari 25 anak jalanan.Sedangkan pada realisasinya

dianggarkan 45 anak yang dilatih dari jumlah anak jalanan sebanyak 108

anak.Alternatif solusi yang dilakukan adalah dalam merencanakan target sasaran

harus benar-benar matang dan pelaksanaan harus sesuai dengan target indicator

sasaran yang sudah direncanakan.

6. Untuk pancapaian indicator sasaran Persentase (%) jumlah PMKS Gelandangan

Psikotik dan Tuna Wisma yang ditangani di Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun dan

Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) sebesar 100%.Sebanyak 240 gelandangan

dan gelandangan psikotik ditampung di Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun dan

Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos).

7. Untuk pancapaian indicator sasaran Persentase (%) jumlah PMKS yang mendapat

bantuan dan perlindungan social sebesar 83,77% .Pada matrik Renstra ditargetkan

74,71% yaitu jumlah orang yang mendapat bantuan dan perlindungan social

sebanyak 31.679 orang, yang terdiri 6438 penerima program keluarga harapan,

25.051 penerima bantuan iuran daerah dan 190 orang terlantar. Sedangkan pada

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

61

realisasinya 83,77% sebanyak 6438 penerima program keluarga , 31.502 penerima

bantuan iuran daerah, dan sebanyak 242 orang terlantar yang dipulangkan.

8. Untuk pancapaian indicator sasaran Persentase (%) masyarakat korban bencana

alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan social sebesar 100%.Semua korban

bencana alam sebanyak 14 orang telah diberi bantuan sembako.

Predikat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kriteria

1.

Nilai SKM 84 86,39 102,85

Sangat

Berhasi

Untuk pencapaian indicator sasaran nilai SKM sebesar 102,85%.Target pada

matrik renstra sebesar 84 sedangkan realisasi sebesar 86,39 yang merupakan

nilai rata-rata nilai SKM pada semester pertama dan semester kedua.

4. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN

KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Misi : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan

kesejahteraan sosial serta mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan

pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat.

Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan

kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan

kesejahteraan sosial bagi PMKS.

Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan

kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan

kesejahteraan sosial bagi PMKS.

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

62

Indikator kinerja, Kegiatan dan Anggaran Sasaran 1

No Indikator

Kinerja

Target Program/Kegiatan Indikator

Program/Kegiat

an

Target Realisasi

1. Persentase (%)

jumlah PMKS

Fakir Miskin

yang mendapat

Pelatihan

Ketrampilan

1,35% Program

Penanganan Fakir

Miskin dan

Pemberdayaan

Sosial

Pembinaan

kemampuan

ketrampilan bagi

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Jumlah PMKS

yang mengikuti

pelatihan

ketrampilan

160

orang

160 orang

2. Persentase (%)

jumlah

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

(PMKS) yang

memperoleh

bantuan untuk

pemenuhan

kebutuhan dasar

42,07%

42,07%

Program

Penanganan Fakir

Miskin dan

Pemberdayaan

Sosial

Pemberian bantuan

Beras Pra Sejahtera

Daerah (RASDA)

Jumlah keluarga

miskin yang

mendapatkan

bantuan

6333

keluarga

6333

keluarga

Penyaluran Beras

Keluarga Pra

Sejahtera (RASTRA)

melalui E-Vocher

Jumlah peserta

yang mengikuti

sosialisasi

RASTRA

674

orang

674 orang

Program Pelayanan

dan Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

63

Pembinaan dan

rehabilitasi

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan Potensi

Sumber

Kesejahteraan Sosial

(PSKS

Jumlah PMKS

dan PSKS yang

mengikuti buka

puasa bersama

dan menerima

paket sembako

150

orang

150 orang

Pendampingan bagi

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Jumlah PMKS

yang didampingi

dan diberi

bantuan

kebutuhan pokok

50 orang

50 orang

Bimbingan

Sosial/Pembinaan/Ba

ntuan Sosial

pemenuhan

kebutuhan pokok

bagu Lanjut usia

Terlantar/Tidak

Potensial

Jumlah PMKS

Lanjut Usia

Terlantar/Tidak

Potensial yang

diberi bantuan

sembako

500

orang

500 orang

Pemenuhan

kebutuhan dasar bagi

Disabilitas

Jumlah

penyandang

Disabilitas yang

diberi bantuan

kebutuhan dasar

100

orang

100 orang

3. Persentase (%)

jumlah lembaga

dan/atau

perseorangan

yang berperan

aktif sebagai

Potensi dan

Sumber

Kesejahteraan

Sosial (PSKS)

dalam

penyelenggaraa

n Kesejahteraan

Sosial.

100% Program

Penanganan Fakir

Miskin dan

Pemberdayaan

Sosial

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

64

Pembinaan PSM

kelurahan se Kota

Malang dan FK PSM

Kota Malang

Jumlah PSM dan

FK PSM se Kota

Malang yang

dibina

72 orang

72 orang

Pemberdayaan

Karang Werdha

Jumlah orang

yang mengikuti

pembinaan

1000

orang

1000 orang

Sosialisasi Undian

Gratis Berhadiah

UGB dan

Pengumpulan Uang

atau Barang PUB

Jumlah

orang/lembaga

yang mengikuti

sosialisasi Undian

Gratis Berhadiah

(UGB) dan

Pengumpulan

Uang atau Barang

(PUB)

135

orang

135 orang

Pemberdayaan

Karang Taruna Kota

Malang

Jumlah anggota

karang taruna

yang dibina

57 orang

57 orang

Pembinaan

PSKS/Penguatan

kelembagaan

koordinator kegiatan

kesejahteraan sosial

(K3S) Kota Malang

Jumlah

PSKS,LKS dan

LSM yang dibina

100

orang

100 orang

Operasional Pusat

Informasi dan

Edukasi PIE NAPZA

Jumlah orang

yang mengikuti

sosialisasi Bahaya

Narkoba

800

orang

800 orang

Persentase (%)

jumlah Taman

Makam

Pahlawan yang

dalam kondisi

terpelihara

dengan baik

100% Program

Pembinaan Nilai-

nilai Kepahlawanan,

Keperintisan dan

Kesetiakawanan

Sosial

Pelestarian nilai-nilai

kepahlawanan,keperi

ntisan dan

Jumlah peserta

sarasehan dan

yang menerima

bingkisan/tali asih

300

orang

300 orang

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

65

kesetiakawanan

sosial

(150

bingkisan/tali asih

diberikan pada

saat kegiatan

sarasehan dan 150

bingkisan

diberikan pada

saat Hari

Pahlawan)

Pemeliharaan dan

penataan TMP

Suropati dan

Monumen TRIP

Jumlah Taman

Makam Pahlawan

yang dalam

kondisi

terpelihara

dengan baik

dibagi jumlah

Taman Makam

Pahlawan yang

seharusnya dalam

kondisi

terpelihara

dengan baik x

100%

2 taman

2 taman

Peringatan hari-

hari besar nasional

dan kegiatan

pemerintah lainya

Jumlah orang

yang mengikuti

upacara hari-hari

besar nasional

Jumlah peserta

Upacara HKSN

650 orang

40 orang

650

orang

40 orang

650 orang

Persentase (%)

PMKS Jalanan

yang mendapat

bimbingan

sosial

80%

Program Pelayanan

dan Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

Operasional kegiatan

razia PMKS jalanan

Jumlah kali razia

jumlah kali

penghalauan

30 kali

77 kali

30 kali

77 kali

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

66

Pembinaan ,

Bimbingan Sosial

PMKS melalui

pelatihan ketrampilan

musik

Jumlah orang

yang mengikuti

pembinaan,bimbi

ngan sosial dan

pelatihan

ketrampilan

musik

20 orang

20 orang

Pentas seni untuk

anak jalanan dan tuna

netra

Jumlah anak

jalanan dan tuna

netra yang ikut

pentas seni

32 anak

32 anak

Program

Penanganan Fakir

Miskin dan

Pemberdayaan

Sosial

Pembinaan

kemampuan dan

ketrampilan kerja

bagi anak jalanan

Jumlah Anak

Jalanan yang

mengikuti

pelatihan

ketrampilan

25 anak

25 anak

Persentase (%)

jumlah PMKS

Gelandangan

Psikotik dan

Tuna Wisma

yang ditangani

di Tuna Wisma

Karya (TWK)

Sukun dan

Lingkungan

Pondok Sosial

(Liponsos)

100% Program

Rehabilitasi dan

pelayanan

Kesejahteran Sosial

Operasional

Lingkungan Pondok

Sosial (LIPONSOS)

Jumlah klien yang

ada di

LIPONSOS

120

orang

120 orang

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

67

Operasional

penampungan Tuna

Wisma Karya (TWK)

Sukun

Jumlah orang

yang ditampung

di TWK SUKUN

120

orang

120 orang

Pemberdayaan Warga

Binaan Sosial (WBS)

di lokasi Desaku

Menanti

Jumlah KK warga

binaan sosial di

lokasi desaku

menanti

40 KK 40 KK

Pemberdayaan Pos

Rehabilitasi Sosial

Jumlah peserta

peringatan hari

disabilitas

1000

orang

1000 orang

Persentase (%)

jumlah PMKS

yang mendapat

bantuan dan

perlindungan

sosial.

74,71%

Program

Peningkatan

Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Validasi dan

Verifikasi data

kepesertaan

JKN/BPJS

Jumlah data

kepesertaan

jaminan

kesejahteraan

nasional melalui

BPJS

1 data 1 data

Pemulangan orang

terlantar ke daerah

asal

Jumlah orang

terlantar yang

dipulangkan

kedaerah asal

292

orang

292 orang

Operasional Program

Keluarga Harapan

(PKH)

Jumlah

pendamping

PKH,

jumlah peserta

PKH/KSM

(Keluarga Sangat

Miskin)

24 orang

6438

24 orang

6438

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

68

Sosialisasi/penyuluha

n Pencegahan Korban

Tindak Kekerasan

Jumlah peserta

sosialisasi

pencegahan

korban tindak

kekerasan

75

75

Operasional Sistem

Layanan dan Rujukan

Terpadu SLRT dan

Pusat kesejahteraan

Sosial

Data Sistem

Informasi dan

layanan rujukan

terpadu

1 data 1 data

Persentase (%)

masyarakat

korban bencana

alam tanggap

darurat yang

memperoleh

bantuan sosial

100% Program

Peningkatan

Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Penguatan lembaga

Taruna Siaga

Bencana (TAGANA)

Jumlah orang

yang mengikuti

pembinaan dan

pelatihan

penanggulangan

bencana

90 orang

90 orang

Pemberian bantuan

pasca bencana

Jumlah korban

bencana alam

yang diberi

bantuan

100

orang

100 orang

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

69

Tabel 8

Indikator kinerja, Kegiatan dan Anggaran Sasaran 2

No Indikator

Kinerja

Target Program/Kegiatan Indikator Kegiatan Target Realisasi

1. Nilai SKM 84 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran :

Penyediaan jasa

surat menyurat

Jumlah surat keluar

selama 1 tahun

2700 surat 7465 surat

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Layanan belanja

telefon,air dan listrik

12 kali 12 kali

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah alat

kebersihan

52 jenis

alat

kebersihan

52 jenis

alat

kebersihan

Penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kerja

Jumlah peralatan

kantor yang

terpelihara

15 jenis, 15 jenis,

Penyediaan alat

tulis kantor

Jumlah alat tulis

kantor

49 jenis 49 jenis

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jenis barang cetakan

dan penggandaan

12 jenis 12 jenis

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

kantor

15 jenis 15 jenis

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Bahan bacaan dan

pengetahuan

12 paket

12 paket

Penyediaan

makanan dan

minuman

Konsumsi rapat dan

tamu

12 bulan 12 bulan

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

70

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Rapat koordinasi dan

konsultasi

12 bulan 12 bulan

Kegiatan Penunjang

Pengadaan Barang

dan Jasa

Tertib administrasi

penyelenggaraan

kegiatan pengadaan

barang/ jasa

12 bulan 12 bulan

Pawai

Pembangunan

Jumlah keikutsertaan

pawai

3 kali

setahun

1 kali

setahun

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Ketersediaan

perlengkapan gedung

kantor yang meliputi

; alat potong kertas,

genset,AC,tempat

sampah besar,finger

print,almari

arsip,tandu,papan

pengumuman,printer,

ups,kursi lipat,ksur

lipat,proyektor

lcd,standing mic,

wireless,bass,senar

gitar

18 jenis 18 jenis

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

gedung kantor yang

terpelihara

12 bulan 12 bulan

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas operasional

roda 2 dan roda 4

yang terpelihara

5 unit roda

4(empat),

5 unit roda

2 (dua)

6 unit roda

4(empat),

5 unit roda

2 (dua)

Pembangunan

Gedung

Lingkungan

Pondok Sosial

Jumlah gedung

1 gedung

1 gedung

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

71

(LIPONSOS)

Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Peningkatan dan

pengembangan

kapasitas aparatur

di lingkungan dinas

Jumlah pegawai yang

mengikuti pembinaan

dan study banding

35 orang

35 orang

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah dokumen

laporan kinerja

(PK,LAKIP,SAKIP

dan LKPJ/LPPD)

4 dokumen 4 dokumen

Penyusunan laporan

keuangan

semesteran

Laporan keuangan

semesteran dan

laporan akhir tahun

2 kl/ 1

tahun

2 kl/ 1

tahun

Penyusunan

Rencana Kerja dan

Anggaran

Dokumen

RKA,DPA,P-RKA

dan DPPA

4 dokumen 4 dokumen

Penyusunan Survei

Kepuasan

Masyarakat

Jumlah dokumen

SKM

2 kl/ 1

tahun

2 kl/ 1

tahun

Penyusunan SOP

(Standart

Operasional

Procedure)

Jumlah dokumen

SOP

1 dokumen 1 dokumen

Updating Data

Website kegiatan

Penyelenggaraan

Kesejahteraan

Sosial

Data website kegiatan

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

yang up to date

12 bulan 12 bulan

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

72

Penyusunan laporan

dan dokumentasi

pelaksanaan

Program dan

kegiatan

Jumlah laporan dan

dokumentasi

1 dokumen 1 dokumen

Semua Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik.

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

73

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada table berikut disajikan Target dan Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk

mewujudkan Sasaran 1

No Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

1. Persentase (%)

jumlah PMKS Fakir

Miskin yang

mendapat Pelatihan

Ketrampilan

1,35% Program

Penanganan Fakir

Miskin dan

Pemberdayaan

Sosial

Pembinaan

kemampuan

ketrampilan bagi

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Rp 1.000.000.000

959.717.500,00

2. Persentase (%)

jumlah Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

(PMKS) yang

memperoleh bantuan

untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

42,07%

Program

Penanganan Fakir

Miskin dan

Pemberdayaan

Sosial

Pemberian bantuan

Beras Pra Sejahtera

Daerah (RASDA)

Rp 7.402.202.500

5.249.705.040,0

0

Penyaluran Beras

Keluarga Pra

Sejahtera (RASTRA)

melalui E-Vocher

Rp 150.000.000

122.661.000,00

Program Pelayanan

dan Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

74

Pembinaan dan

rehabilitasi

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan Potensi

Sumber

Kesejahteraan Sosial

(PSKS

Rp 76.230.000

75.913.000,00

Pendampingan bagi

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Rp 106.213.000

98.825.000,00

Bimbingan

Sosial/Pembinaan/Ba

ntuan Sosial

pemenuhan

kebutuhan pokok

bagu Lanjut usia

Terlantar/Tidak

Potensial

Rp 383.459.000

381.939.000,00

Pemenuhan

kebutuhan dasar bagi

Disabilitas

Rp 150.000.000

143.895.000,00

3. Persentase (%)

jumlah lembaga

dan/atau

perseorangan yang

berperan aktif sebagai

Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial

(PSKS) dalam

penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial.

100% Program

Penanganan Fakir

Miskin dan

Pemberdayaan

Sosial

Pembinaan PSM

kelurahan se Kota

Malang dan FK PSM

Kota Malang

Rp 240.000.000

199.505.000,00

Pemberdayaan

Karang Werdha

Rp 250.000.000

223.246.500,00

Sosialisasi Undian

Gratis Berhadiah

Rp 80.185.000 55.315.000,00

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

75

UGB dan

Pengumpulan Uang

atau Barang PUB

Pemberdayaan

Karang Taruna Kota

Malang

Rp 675.000.000

659.355.350,00

Pembinaan

PSKS/Penguatan

kelembagaan

koordinator kegiatan

kesejahteraan sosial

(K3S) Kota Malang

Rp 100.000.000

59.654.500,00

Operasional Pusat

Informasi dan

Edukasi PIE NAPZA

Rp 125.000.000

123.175.000,00

Persentase (%)

jumlah Taman

Makam Pahlawan

yang dalam kondisi

terpelihara dengan

baik

100% Program

Pembinaan Nilai-

nilai Kepahlawanan,

Keperintisan dan

Kesetiakawanan

Sosial

Pelestarian nilai-nilai

kepahlawanan,keperi

ntisan dan

kesetiakawanan

sosial

Rp 200.000.000

197.656.012,00

Pemeliharaan dan

penataan TMP

Suropati dan

Monumen TRIP

Rp 140.000.000

138.301.018,00

Peringatan hari-hari

besar nasional dan

kegiatan pemerintah

lainya

Rp 428.530.000

383.676.250,00

Persentase (%)

PMKS Jalanan yang

mendapat bimbingan

sosial

80%

Program Pelayanan

dan Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

76

Operasional kegiatan

razia PMKS jalanan

Rp 354.482.000

343.838.900,00

Pembinaan ,

Bimbingan Sosial

PMKS melalui

pelatihan ketrampilan

musik

Rp 88.000.000

84.233.600,00

Pentas seni untuk

anak jalanan dan tuna

netra

Rp 125.000.000

107.241.000,00

Program

Penanganan Fakir

Miskin dan

Pemberdayaan

Sosial

Pembinaan

kemampuan dan

ketrampilan kerja

bagi anak jalanan

Rp 217.655.000

Rp

217.655.000

Persentase (%)

jumlah PMKS

Gelandangan Psikotik

dan Tuna Wisma

yang ditangani di

Tuna Wisma Karya

(TWK) Sukun dan

Lingkungan Pondok

Sosial (Liponsos)

100% Program

Rehabilitasi dan

pelayanan

Kesejahteran Sosial

Operasional

Lingkungan Pondok

Sosial (LIPONSOS)

Rp 196.000.000

193.420.900,00

Operasional

penampungan Tuna

Wisma Karya (TWK)

Sukun

Rp 217.325.000

215.912.100,00

Pemberdayaan Warga

Binaan Sosial (WBS)

Rp 872.403.900 806.932.000,00

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

77

di lokasi Desaku

Menanti

Pemberdayaan Pos

Rehabilitasi Sosial

Rp 150.000.000

146.707.500,00

Persentase (%)

jumlah PMKS yang

mendapat bantuan

dan perlindungan

sosial.

74,71%

Program

Peningkatan

Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Validasi dan

Verifikasi data

kepesertaan

JKN/BPJS

Rp 172.264.000

154.622.000,00

Pemulangan orang

terlantar ke daerah

asal

Rp 30.000.000

24.750.000,00

Operasional Program

Keluarga Harapan

(PKH)

Rp 319.100.000

288.195.400,00

Sosialisasi/penyuluha

n Pencegahan Korban

Tindak Kekerasan

Rp 46.746.200

46.746.200,00

Operasional Sistem

Layanan dan Rujukan

Terpadu SLRT dan

Pusat kesejahteraan

Sosial

Rp 349.275.000

289.038.850,00

Persentase (%)

masyarakat korban

bencana alam

tanggap darurat yang

memperoleh bantuan

sosial

100% Program

Peningkatan

Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Penguatan lembaga

Taruna Siaga

Bencana (TAGANA)

Rp 216.700.000

33.650.227,00

Pemberian bantuan Rp 50.000.000

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

78

pasca bencana 37.712.450,00

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

79

Pada table berikut disajikan Indikator kinerja, Kegiatan dan Anggaran Sasaran 2

No Indikator

Kinerja

Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp)

1. Nilai SKM 84 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran :

1.035.742.500,00

961.911.929,00

Penyediaan jasa surat

menyurat

Rp 183.442.000

177.350.960

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Rp 181.160.000

169.924.663,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Rp 65.000.000

49.260.500,00

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Rp 28.000.000

26.600.000,00

Penyediaan alat tulis

kantor

Rp 33.500.000

33.500.000,00

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Rp 49.086.500

49.086.500,00

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Rp 16.774.000

14.974.000,00

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Rp 5.600.000

3.870.800,00

Penyediaan makanan dan

minuman

Rp 94.160.000

67.404.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Rp 329.700.000

326.577.706,00

Kegiatan Penunjang

Pengadaan Barang dan

Jasa

Rp 24.320.000

22.862.800,00

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

80

Pawai Pembangunan Rp 25.000.000

20.500.000,00

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

1.108.443.000,00

1.064.704.610,00

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Rp 177.760.000

159.660.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Rp 631.702.000

621.686.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Rp

168.501.000

157.217.410,00

Pembangunan Gedung

Lingkungan Pondok Sosial

(LIPONSOS)

Rp

130.480.000

126.141.200,00

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Peningkatan dan

pengembangan kapasiatas

aparatur di lingkungan

dinas

Rp

225.000.000

176.705.900,00

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

297.741.900,00

266.725.500,00

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

9.774.600,00

9.774.600,00

Penyusunan laporan

keuangan semesteran

64.800.000,00

64.773.000,00

Penyusunan Rencana

Kegiatan dan Anggaran

25.000.000,00

22.187.750,00

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

81

Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

10.000.000,00

7.528.850,00

Penyusunan SOP (Standart

Operasional Procedure)

13.889.300,00

13.889.300,00

UPdating Data Website

kegiatan Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial

30.070.000,00

29.125.000,00

Penyusunan laporan dan

dokumentasi pelaksanaan

Program dan Kegiatan

50.000.000,00

49.879.000,00

Pada Tahun 2017 anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp.17.578.698.000,00 (Tujuh belas milyar lima rtus

tujuh puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan realisasi sebesar 14.633.244.236,00 (

Empat belas juta enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam

rupiah).

No. Program Anggaran Realisasi Capaian

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.035.742.500,00 961.911.929,00

92,87%

2. Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1.108.443.000,00 1.064.704.610,00

96,05%

3. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

225.000.000,00 176.705.900,00

78,54%

4. Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

297.741.900,00 266.725.500,00

89,58%

5. Program Penanganan Fakir Miskin

dan Pemberdayaan Sosial

10.240.042.500,00 7.869.989.890,00 76,86%

6. Program Pembinaan Nilai-nilai

Kepahlawanan, Keperintisan dan

Kesetiakawanan Sosial

768.530.000,00 719.633.280,00

93,64%

7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

2.719.112.900,00 2.598.858.000,00

95,58%

8. Program Peningkatan Perlindungan

dan Jaminan Sosial

1.184.085.200,00

974.715.127,00

82,32%

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

82

Untuk Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial capaian sebesar 76,86 % dikarenakan untuk

kegiatan Pemberian Bantuan Beras Prasejahtera Daerah (RASDA) harga survei di lapangan terlalu tinggi

sedangkan kita harus memakai harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah (HET) sesuai permendag

No.57/MDAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi beras. Pada APBD Induk distribusi ke 3 dan

ke 4 yaitu untuk bulan September dan Oktober tidak bisa tersalur ke KPM karena permasalahan pada pihak

penyedia. Untuk pengadaan tas Rasda pada aplikasi e-katalog tidak ada spec yang sesuai dengan

kebutuhan OPD.Waktu pelaksanaan lelang yang terbatas pada bulan Nopember maka, pengadaan tas dialihkan

pada penyedia lain yang harganya lebih efisien sehingga pada bulan Desember tas sudah tersedia.

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

83

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

merupakan satu media pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Laporan ini berisi

ikhtisar pencapaian sasaran Dinas Sosial Kota Malang, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (

RENSTRA ) tahun 2013-2018 dan dokumen penetapan kinerja tahun 2017.

LAKIP merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki 3

fungsi. Pertama, sebagai sarana bagi Dinas Sosial Kota Malang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja

kepada seluruh stakeholder. Kedua, sebagai bahan pengambilan keputusan dan sarana evaluasi atas kinerja yang

telah dicapai oleh Dinas Sosial Kota Malang. Ketiga, dimaksudkan untuk memperoleh saran dan masukan guna

perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Dari hasil analisis indikator kinerja yang telah dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial

Kota Malang telah menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan target yang dimuat dalam dokumen perencanaan

strategis. Hal ini terlihat dari 9 (sembilan) indikator sasaran yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis,

memiliki prosentase pencapaian rata-rata sebesar 93,64% dengan predikat sangat berhasil. Terdapat 8 program, 56

kegiatan yang direncanakan pada tahun 2017 dan kegiatan telah terlaksana dengan baik. Alokasi anggaran untuk

tahun 2017 untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.286.995.400,00 (Tiga milyar dua ratus delapan puluh enam

juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan belanja langsung sebesar

Rp.17.578.698.000,00 (Tujuh belas juta lima rtuas tujuh puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu

rupiah).Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.2.943.077.546,00 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga

juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).Dan realisasi belanja langsung sebesar

Rp.14.633.244.236,00 (Empat belas juta enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus

tiga puluh enam rupiah).Capaian realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung tahun anggaran 2017

sebesar 84,24%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kota Malang dan dalam rangka terciptanya

penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terpadu, melembaga dan berkelanjutan pada Tahun 2017 berada pada

kategori Berhasil.

Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kota

Malang diperlukan komitmen dan konsistensi seluruh aparatur dan unsur masyarakat dalam upaya peningkatan

pendayagunaan sumberdaya secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya agar memperoleh capaian

kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA MALANG

Dr. SRI WAHYUNINGTYAS,M.Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 19581218 198503 2 007

LAKIP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

84