BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangkinerja dari masing-masing Seksi yang ada di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2019. Dengan

LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

senantiasa membangun akuntabilitas yang dilakukan melalui

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas

dan terukur. Diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

kesehatan dapat berlangsung dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif,

dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status

kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit;

(3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya

cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan

kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga

kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem

kesehatan. Berakhirnya pelaksanaan tugas tahun 2018 yang merupakan

awal tahun implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Kesehatan Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK 02.02/Menkes/52/2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, yang mempunyai visi

“Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan.” Pembangunan kesehatan

pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran

meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui

upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan

perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.


Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu

paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan

nasional: 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi

pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif

preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan

kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan

kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan

kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi

berbasis risiko. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Selatan merupakan unit yang sangat berperan dalam

mewujudkan pilar pertama dalam Program Indonesia Sehat.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan

dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan

dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja ini akan memberikan gambaran pencapaian kinerja

Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Selatan dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil capaian indikator

kinerja dari masing-masing Seksi yang ada di lingkungan Bidang Kesehatan

Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2019.

Dengan perubahan Susunan Organisasi baru Permenkes Nomor 64

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan maka

dilakukan perubahan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja

yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat terdiri dari 6 sasaran dan

28 indikator kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan ini bertujuan untuk memberikan

gambaran terhadap pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan


pada perjanjian kinerja selama satu tahun anggaran. Laporan ini juga berperan

sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

C. Visi, Misi dan Strategi

1. Visi

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti visi

Gubernur Kalimantan Selatan yaitu “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan)

Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing.” Visi

tersebut mengandung makna bahwa kondisi Kalimantan Selatan pada Tahun

2021 berada dalam kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil).

Dengan visi Gubernur tersebut diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Selatan mampu mendorong pembangunan berwawasan kesehatan

dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat

dan berperilaku sehat serta mampu menggerakkan semua potensi yang ada

dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu bagi

semua penduduk, guna memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya,

sebagai perwujudan hak asasi manusia di bidang kesehatan.

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui misi pembangunan,

yaitu :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan

terampil,

2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi

pada pelayanan publik,

3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasis kearifan lokal,

4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan

pengembangan ekonomi dan sosial budaya,

5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya

Lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.


D. Tujuan

Terlaksananya pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur

di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Selatan dalam rangka terselenggaranya pembangunan

kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna agar meningkatnya status

kesehatan masyarakat.

E. Nilai-nilai

Guna mewujudkan visi dan misi serta rencana strategis pembangunan

kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Selatan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah

dirumuskan dalam Renstra Kementerian Kesehatan, antara lain:

a. Pro Rakyat;

b. Inklusif;

c. Responsif;

d. Efektif;

e. Bersih.

F. Strategi Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya

kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui

peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan

dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

Strategi pembangunan kesehatan masyarakat tahun 2015-2019, meliputi:

a. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan

Lanjut Usia yang Berkualitas.

b. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat.

c. Meningkatkan Penyehatan Lingkungan.

d. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.


G. Sasaran

Sasaran Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Selatan, adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan

pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

H. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 72 Tahun

2016, tugas pokok Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Selatan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun

laporan program Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang kesehatan masyarakat;

2. Penyiapan perumusan kebijakan operasional program kesehatan keluarga,

gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional program kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat,

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

4. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi program kesehatan keluarga, gizi

masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga;

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kesehatan keluarga, gizi

masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga;

6. Menghadiri rapat teknis bidang kesehatan masyarakat;

7. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang kesehatan masyarakat, dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.


Fungsi tersebut dilaksanakan oleh organisasi dengan susunan:

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga .

I. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan akan menjadi input

dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan. Saat ini

akses ibu hamil, bersalin dan nifas terhadap pelayanan kesehatan sudah cukup

baik, akan tetapi Angka Kematian Ibu masih cukup tinggi. Kondisi ini

kemungkinan disebabkan antara lain karena kualitas pelayanan kesehatan ibu

hamil dan bersalin yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan

indikator determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi

dalam kehamilan dan perdarahan post partum, selain itu penyebab karena lain-

lain juga semakin meningkat. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila

kualitas Antenatal Care dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu

menskrining kelainan pada ibu hamil sedini mungkin.

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat

antara lain adalah anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria,

TB, HIV, Hepatitis B dan empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35

tahun, terlalu dekat jaraknya 2 tahun dan terlalu banyak anaknya > 3 tahun).

Sebanyak 54,2 per 1000 perempuan di bawah usia 20 tahun telah melahirkan,

sementara perempuan yang melahirkan usia di atas 40 tahun sebanyak 207 per

1000 kelahiran hidup. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan masih

adanya umur perkawinan pertama pada usia yang amat muda (<20 tahun) sebanyak

46,7% dari semua perempuan yang telah kawin.

Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah

jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah

tersebar ke seluruh wilayah, namun kompetensi masih belum memadai.

Demikian juga secara kuantitas, jumlah Puskesmas PONED dan RS

PONEK meningkat namun belum diiringi dengan peningkatan kualitas

pelayanan. Selain penyakit tidak menular yang mengancam pada usia kerja,

penyakit akibat kerja dan terjadinya kecelakaan kerja juga meningkat. Jumlah yang


meninggal akibat kecelakaan kerja semakin meningkat hampir 10% selama

5 tahun terakhir. Proporsi kecelakaan kerja paling banyak terjadi pada umur 31-

45 tahun. Oleh karena itu program kesehatan usia kerja harus menjadi prioritas,

agar sejak awal faktor risiko sudah bisa dikendalikan. Prioritas untuk kesehatan usia

kerja adalah mengembangkan pelayanan kesehatan kerja primer dan penerapan

keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, selain itu dikembangkan Pos

Upaya Kesehatan Kerja sebagai salah satu bentuk UKBM pada pekerja dan

peningkatan kesehatan kelompok pekerja rentan seperti nelayan, TKI, dan

pekerja perempuan.

Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, selain

masih menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi

persoalan yang harus kita tangani dengan serius. Selain itu kita dihadapi

dengan masalah stunting. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis

yang disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan

kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing

rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan. Seribu hari pertama

kehidupan seorang anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya,

dan pada periode itu anak Indonesia menghadapi gangguan pertumbuhan yang

serius. Yang menjadi masalah, lewat dari 1000 hari, dampak buruk

kekurangan gizi sangat sulit diobati. Untuk mengatasi stunting, masyarakat

perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita.

Secara aktif turut serta dalam komitmen global (SUN-Scalling Up Nutrition)

dalam menurunkan stunting, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari

pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia

2 tahun) dalam menyelesaikan masalah stunting secara terintegrasi karena

masalah gizi tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja

(intervensi spesifik) tetapi juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi

sensitif). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.


J. Sistematika

Sistematika penulisan laporan kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I

Penjelasan umum organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, penjelasan aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang

dihadapi organisasi.

BAB II

Menjelaskan uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Bidang Kesehatan

Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019.

BAB III

Penyajian capaian kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Selatan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dengan

melakukan beberapa hal sebagai berikut: Membandingkan antara target

dan realisasi kinerja tahun ini; Membandingkan realisasi kinerja tahun ini

dengan target jangka menengah; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

atau peningkatan/penurunan kinerja serta indikator solusi yang telah dilakukan;

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan

yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

dan melakukan analisa realisasi anggaran.

BAB IV

Pada bab penutup ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta saran sebagai masukan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan

kinerjanya.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja.


BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Selatan telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan

suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia.

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat

untuk dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan

yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Perjanjian penetapan kinerja tahun 2019

yang telah ditanda tangani bersama oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Selatan dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat berisi indikator, antara lain:

persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan, persentase bayi yang mendapat

ASI Eksklusif, persentase ibu hamil yang mendapat TTD 90 tablet selama kehamilan,

persentase remaja puteri yang mendapat TTD, persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan

antenatal minimal 4 kali (K4), persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan

untuk peserta didik kelas 1, persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil,

persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar, jumlah Pos UKK yang

terbentuk di daerah PPI/TPI, persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi

standar, persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok

masyarakat di wilayah kerjanya, jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM, persentase

sarana air minum yang dilakukan pengawasan, persentase TTU yang memenuhi syarat

kesehatan, persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan, jumlah kabupaten/kota yang

menyelenggarakan tatanan kawasan sehat, persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan

PHBS, persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM, jumlah dunia usaha

yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan dan jumlah organisasi kemasyarakatan

yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan.


BAB III

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

A. Capaian Kinerja

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya memastikan

bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru,

pemerintahan yang baik (good governance) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan

dengan baik. Selain itu, budaya organisasi turut mempengaruhi penerapan pemerintahan yang

baik di Indonesia. Pengukuran kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam

penetapan kinerja pada awal tahun anggaran dengan realisasi kinerja yang telah dicapai pada

akhir tahun anggaran.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting

yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi

serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

a. Capaian Indikator Kinerja Utama

Program Kesehatan Masyarakat adalah salah satu program Kementerian Kesehatan dengan

upaya prioritas untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi

(AKB) dan Stunting. Adapun capaian indikator kinerja utama di Kalimantan Selatan

selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2017-2019

No. Indikator Kinerja 2017 2018 2019

1. AKI 104/100.000 KH 112/100.000 KH 92/100.000 KH

2. AKB 10/1000 KH 10/1000 KH 9/1000 KH

3. Stunting 34,10 (PSG) 33,1 (Riskesdas)

27,4 (e-PPGBM)

30,38 (SSGBI)

18,98 (e-PPGBM)

Dari tabel tersebut dapat dilihat capaian AKI selama tiga tahun masih fluktuatif dari 2017

ke 2018 naik, kemudian tahun 2019 turun kembali, sementara capaian AKB relatif tetap

selama tiga tahun, meskipun pada tahun 2019 menurun. Sedangkan persentase balita


stunting di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 cenderung

menurun dari 34,10% ke 33,10% menjadi 30,38%.

b. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) adalah indikator kunci untuk memonitor

keberhasilan pembangunan kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Indikator

pembangunan kesehatan yang diukur dalam IPKM meliputi kesehatan balita, kesehatan ibu,

penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi, dan status gizi.

Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan selama dua suvei terakhir menunjukkan peningkatan nilai dan

peringkat. Dimana pada IPKM tahun 2013 Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan nilai

sebesar 0,4857 yang berada pada peringkat 31 dari 33 provinsi, sedangkan pada IPKM

tahun 2018 mengalami peningkatan nilai yaitu 0,5879 yang juga mengalami peningkatan

peringkat yaitu 23 dari 34 provinsi.

c. Indikator Kinerja Program

Adapun capaian program dan kegiatan dari masing-masing seksi pada Bidang Kesehatan

Masyarakat sebagaimana yang termuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun

2019, diuraikan sebagai berikut :

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat meliputi kegiatan pembinaan gizi

masyarakat dan pembinaan kesehatan keluarga dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2. Indikator Kinerja dan Target

Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Tahun 2019

No. Indikator Kinerja Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

(%)

1. Ibu hamil KEK yang mendapat tambahan makanan 80 96,8 121

2. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif 35 68 194,3

3. Ibu hamil yang mendapatkan TTD minimal 90 tablet 70 80,8 115,4

4. Bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini 70 73 104,3

5. Balita kurus yang mendapat makanan tambahan 72 99,5 138,2

6. Remaja puteri mendapat TTD 30 45,7 152,3

Rata-rata 77,3% 137,6

Dari 6 (enam) indikator kinerja pembinaan gizi masyarakat seluruhnya (100%) telah mencapai

target yang ditetapkan, dengan rata-rata realisasi 77,3% dan rata-rata capaian sebesar 137,6%.


Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan gizi masyarakat pada tahun 2019 sebesar

Rp 1.525.758.000,- yang direalisasikan sebesar Rp 1.356.990.700 atau 88,9% sedangkan capaian

indikator kinerja rata-rata sebesar 137,6%. Hal ini berarti telah terwujud efisiensi anggaran, karena

capaian kinerja 137,6% dapat terwujud dengan 88,9% anggaran.


Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga Tahun 2019

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Kunjungan neonatal pertama (KN1) 90 88,06 97,8

2. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) 80 78,2 97,7

3. Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk

peserta didik kelas 1

70 90,56 129,4

4. Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk

peserta didik kelas 1, 7 dan 10

60 77,36 128,9

5. Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja 45 56,60 125,8

6. Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 100 98,30 98,3

7. Puskesmas yang melakukan Orientasi P4K 100 94,47 94,5

Rata-rata 83,36 110,3

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja pembinaan kesehatan keluarga hanya 3 (tiga) indikator yang

mencapai target (43%), sedangkan 4 (empat) indikator (57%) masih di bawah target dengan rata-rata

realisasi sebesar 83,36% dan rata-rata capaian sebesar 110,3%.

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan kesehatan keluarga pada tahun 2019 sebesar

Rp 1.307.532.000,- yang direalisasikan sebesar Rp 1.197.381.300 atau 91,6% sedangkan capaian

indikator kinerja rata-rata sebesar 110,3%. Hal ini berarti telah terwujud efisiensi anggaran, karena

capaian kinerja 110,3% dapat terwujud dengan 91,6% anggaran.

b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga meliputi kegiatan penyehatan

lingkungan dan upaya kesehatan kerja dan olahraga dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4. Indikator Kinerja dan Target Kegiatan Penyehatan Lingkungan


1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM 1.608 1.705 106

2. Sarana air minum yang dilakukan pengawasan 50% 60% 120


3. TTU yang memenuhi syarat kesehatan 58% 60% 103,4

4. RS yang melakukan pengelolaan limbah medis

sesuai standar

38% 22% 57,9

5. TPM yang memenuhi syarat kesehatan 32% 38% 118,7

6. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan

tatanan kawasan sehat

10 10 100

Rata-rata 101

Dari 6 (enam) indikator kinerja penyehatan lingkungan 5 (lima) indikator telah mencapai target

(83,33%), sedangkan 1 (satu) indikator (16,67%) masih di bawah target dengan rata-rata capaian

sebesar 101%.

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penyehatan lingkungan pada tahun 2019 sebesar

Rp 809.211.000,- yang direalisasikan sebesar Rp 728.461.600 atau 90% sedangkan capaian

indikator kinerja rata-rata sebesar 101%. Hal ini berarti telah terwujud efisiensi anggaran, karena

capaian kinerja 101% dapat terwujud dengan realisasi 90% anggaran.

Tabel 3.5. Indikator Kinerja dan Target Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga


1. Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan

kerja dasar

80% 75,74% 94,7

2. Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja yang

terbentuk di daerah PPI/TPI

150 0 0

3. Fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang

memenuhi standar

100% 0 0

4. Puskesmas yang melaksanakan kegiatan

kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat

di wilayah kerjanya

72% 74,89% 104

Rata-rata 49,7

Dari 4 (empat) indikator kinerja upaya kesehatan kerja dan olahraga hanya 1 (satu) indikator telah

mencapai target (25%), sedangkan 3 (tiga) indikator (75%) masih di bawah target dengan rata-rata

capaian sebesar 49,7%.

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan upaya kesehatan kerja dan olahraga pada tahun 2019

sebesar Rp 823.845.000,- yang direalisasikan sebesar Rp 769.715.000 atau 93,43% sedangkan

capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 49,7%. Hal ini berarti tidak terwujud efisiensi anggaran,

karena capaian kinerja hanya 49,7% sedangkan anggaran yang diserap sebesar 93,43%.


c. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi kegiatan promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat dengan indikator kinerja sebagai berikut :


Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


1. Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS 80% 100% 125%

2. Desa yang memanfaatkan dana desa untuk UKBM 35% 83,6% 238,8%

3. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk

program kesehatan

26 31 119,2%

4. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan

sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

15 17 113,3%

Rata-rata 149,1

Dari 4 (empat) indikator kinerja promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat seluruh indikator

telah mencapai target (100%) dengan rata-rata capaian sebesar 149,1%.

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pada

tahun 2019 sebesar Rp 3.533.769.000,- yang direalisasikan sebesar Rp 3.178.219.600 atau

89,94% sedangkan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 149,1%. Hal ini berarti telah terwujud

efisiensi anggaran, karena capaian kinerja 149,1% dapat terwujud dengan 89,94% anggaran.

d. Administrasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan

Kesehatan Masyarakat diarahkan untuk penguatan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

kegiatan yang terintegrasi antar pusat dan daerah, antar program dan antar sektor. Dimana

kegiatan Dukungan Manajemen ini diberikan untuk mendukung kegiatan pada program teknis,

diantaranya adalah Rapat Koordinasi Teknis Program Kesehatan Masyarakat, Bimbingan

Teknis Program Kesehatan Masyarakat ke kabupaten/kota, Konsultasi Program Kesehatan

Masyarakat ke Pusat dan Evaluasi Pelaporan Program Kesehatan Masyarakat serta Pengelolaan

Keuangan dan BMN.


Tabel 3.7. Indikator Kinerja dan Target Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

No. Indikator Kinerja Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

(%)

1.

Realisasi kegiatan administrasi dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

95% 95% 100%

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Pembinaan Kesehatan Masyarakat dari target 95% pada tahun 2019 direalisasi sebesar 95%

atau capaian 100%. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat pada tahun

2019 sebesar Rp 809.211.000,- yang direalisasikan sebesar Rp 728.461.600 atau 90% sedangkan

capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 97,7%. Hal ini berarti telah terwujud efisiensi anggaran,

karena capaian kinerja 97,7% dapat terwujud dengan 90% anggaran.

a. Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Makanan Tambahan

Masalah gizi kurang pada ibu hamil masih merupakan fokus perhatian, masalah tersebut antara lain

anemia dan ibu hamil KEK. Status kesehatan di Indonesia belum menggembirakan ditandai dengan

Angka Kematian Ibu, Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita masih sulit ditekan bahkan selama 10

tahun terakhir ini kematian neonatal ada dalam kondisi stagnan. Pendekatan siklus hidup sejak dari

masa janin sampai usia lanjut terus diupayakan, diperlukan upaya strategis yang dimulai sejak masa

kehamilan bahkan masa pra-kehamilan agar terwujud generasi yang sehat dan tangguh. Periode pra-

kehamilan dan kehamilan harus disiapkan dengan baik, hal ini tertuang dalam arah kebijakan

RPJMN 2015-2019 yaitu mempercepat perbaikan gizi masyarakat dengan fokus utama pada 1000

Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Jumlah ibu hamil yang mendapatkan makanan tambahan di

Kalimantan Selatan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8. Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat PMT Tahun 2019

No. Kabupaten/

Kota

Jumlah Ibu

Hamil

Jumlah Ibu

Hamil

KEK

% Ibu

Hamil

KEK

Ibu Hamil KEK

mendapat PMT

% Ibu Hamil

KEK mendapat

PMT

1. Tanah Laut 7.225 1.081 14,96 1.081 100.0

2. Kotabaru 8.096 797 9,84 797 100.0

3. Banjar 11.799 1.137 9,64 1.137 100.0

4. Barito Kuala 6.406 1.110 17,33 1.110 100.0

5. Tapin 3.830 584 15,25 584 100.0


6. HSS 4.438 625 14,08 596 95,36

7. HST 4.925 535 10,86 535 95.7

8. HSU 4.682 980 20,93 980 100.0

9. Tabalong 5.394 895 16,59 895 100.0

10. T. Bumbu 8.741 856 9,79 841 98,25

11. Balangan 2.902 375 12,92 375 100.0

12 Banjarmasin 14.282 1.524 10,67 1.217 79,86

13. Banjarbaru 5.419 521 9,61 521 100.0

PROVINSI 88.484 11.020 12,45 10.669 96,81

Adapun faktor pendukung pemberian PMT pada ibu hamil KEK, antara lain adalah :

a. Tersedianya PMT bumil KEK dari Direktorat Gizi Kemenkes RI, yang didistribusikan ke

kabupaten/kota.

b. Sistem distribusi PMT Ibu Hamil KEK dari Pusat ke Provinsi hingga Puskesmas dikelola

dengan baik.

c. Kapasitas pengelola program gizi di kabupaten/kota dalam pencatatan dan pelaporan sudah

baik walaupun belum tepat waktu.

d. Menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan distribusi makanan tambahan di puskesmas

melalui aplikasi e-PPGBM yang langsung dapat diakses oleh daerah maupun pusat.

e. Daya terima makanan tambahan pada ibu hamil KEK baik, sebagian ibu hamil dapat

menghabiskan makanan tambahan yang diterima dari puskesmas.

f. Petugas kesehatan selalu memberikan penjelasan kepada ibu hamil KEK sebagai sasaran

penerima PMT antara lain: bahaya kurang gizi pada masa kehamilan, bagaimana cara

mencegah kurang gizi, alasan ibu menerima PMT, manfaat setelah mengkonsumsi PMT dan

mematuhi aturan mengkonsumsi PMT.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil

KEK, antara lain:

a. Masih kurangnya sosialisasi pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi e-PPGBM sehingga

petugas kesehatan masih belum memahami mekanisme pencatatan dan pelaporan dengan

baik.

b. Kurangnya integrasi dan koordinasi antara tenaga gizi dan bidan dalam pemberian makanan

tambahan ibu hamil, sehingga masih ditemukan makanan tambahan bumil KEK yang

berlebih di puskesmas.

c. Kurangnya buku pedoman dan sosialisasi pedoman penanggulangan Kurang Energi Kronik

pada ibu hamil oleh pusat.


d. Masalah gudang sebagai tempat penyimpanan, di puskesmas tidak tersedia gudang khusus

tempat penyimpanan PMT sehingga masih tergabung dengan tempat penyimpanan obat dan

alat kesehatan.

e. Masalah tingkat kepatuhan dari sasaran bumil KEK.

f. Masalah makanan pendamping dan keberlanjutan pangan PMT di keluarga.

g. Alasan Ibu hamil KEK tidak menghabiskan PMT antara lain: dimakan oleh anggota

keluarga lain, rasa terlalu manis, tidak suka tekstur, ada efek samping (diare, alergi).

Alternatif pemecahan masalah yang dilakukan adalah :

a. Melakukan konfirmasi data ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan.

b. Melakukan konfirmasi ketersediaan makanan tambahan atau pembiayaan untuk makanan

tambahan bagi ibu hamil, misalnya melalui dana BOK berupa bahan pangan lokal.

c. Melakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas dalam penanganan

masalah ibu hamil KEK, serta peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan melalui

aplikasi e-PPGBM.

d. Monev suplementasi gizi dengan tujuan memantau distribusi PMT dan sosialisasi aplikasi

monev PMT.

e. Memberikan edukasi pentingnya kepatuhan terhadap konsumsi PMT sehingga memberi

dampak untuk peningkatan status gizi.

b. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau yang dikenal dengan sebutan dengan KN1,

merupakan indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi

risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir, dengan cara mendeteksi

sedini mungkin permasalahan yang mungkin dihadapi bayi baru lahir, sekaligus memastikan

pelayanan yang seharusnya didapatkan oleh bayi baru lahir yang diantaranya terdiri dari

konseling perawatan bayi baru lahir, ASI Eksklusif, pemberian Vitamin K1 injeksi (bila belum

diberikan) dan Hepatitis B 0 (nol) injeksi (bila belum dberikan). Kunjungan ini dilakukan

dengan pendekatan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda).

Perhitungan cakupan ini dilakukan dengan cara membandingkan bayi baru lahir yang

mendapatkan kunjungan neonatal pertama dengan jumlah seluruh bayi baru lahir di wilyahnya

yang kemudian dikonversi dalam bentuk persentase. Target indikator KN 1 di awal Renstra

2015-2019 adalah sebesar 75% (2015), sedangkan target pada tahun 2018 adalah sebesar 90%.

Pencapaian indikator KN 1 tahun 2019 Provinsi Kalimantan Selatan masih di bawah target,


yaitu sebesar 88,06%. Dengan realisasi tersebut maka capaian kinerja Provinsi Kalimantan

Selatan adalah sebesar 97,7%. Namun jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota terdapat 9

kabupaten/ kota yang belum mencapai target, dimana 3 terendah adalah Kotabaru (67%), Tanah

Bumbu (75%) dan Barito Kuala (82%).

Tabel 3.9. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Tahun 2019

No. Kabupaten/

Kota

Jumlah Sasaran

Kelahiran

Hidup

Laki-

Laki Perempuan Total

Jumlah

Absolut %

1. Tanah Laut 7.113 3.327 3.167 6.494 6.494 91,30

2. Kotabaru 7.416 2.562 2.448 5.010 5.010 67,56

3. Banjar 10.852 5.308 5.075 10.383 10.383 95,68

4. Barito Kuala 5.907 2.556 2.297 4.853 4.853 82,16

5. Tapin 3.484 1.619 1.598 3.217 3.217 92,34

6. HSS 4.105 1.935 1.764 3.699 3.699 90,11

7. HST 4.553 2.046 1.916 3.962 3.962 87,02

8. HSU 4.256 1.936 1.798 3.734 3.734 87,73

9. Tabalong 4.960 2.185 2.085 4.270 4.270 86,09

10. T. Bumbu 7.946 3.022 3.013 6.035 6.035 75,95

11. Balangan 2.638 1.161 1.035 2.196 2.196 83,24

12. Banjarmasin 13.174 6.556 6.480 13.036 13.036 98,95

13. Banjarbaru 4.911 2.393 2.322 4.715 4.715 88,06

PROVINSI 81.315 36.606 34.998 71.604 71.604 88,06

Faktor pendukung terlaksananya kegiatan yang menunjang capaian KN1, diantaranya adalah:

1) Adanya pedoman Neonatal Esensial yang menjadi dasar/standar pelayanan kesehatan bayi

baru lahir yang di dalamnya termasuk adalah kunjungan neonatal.

2) Dukungan dari organisasi profesi dan lintas program dalam penggerakan anggotanya untuk

melaksanakan KN 1. Dukungan ini diperoleh melalui advokasi dan sosialisasi yang

dilakukan terhadap organisasi profesi, dan pelibatan organisasi profesi terkait dalam

kegiatan.

3) Adanya pedoman teknis untuk fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk buku saku.

Dengan telah semakin tersebar dan terdistribusinya buku saku pelayanan neonatal esensial

maka cakupan dapat tercapai. Buku ini menjadi pedoman sekaligus suatu bentuk

perlindungan terhadap nakes didalam melaksanakan Kunjungan Neonatal Pertama.

4) Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan KN 1 diintegrasikan dengan

kegiatan persalinan di fasilitas kesehatan, karena melalui persalinan di fasilitas kesehatan

maka diharapkan bayi yang dilahirkan juga akan mendapatkan pelayanan sesuai standar.

5) Peningkatan kapasitas SDM kesehatan


6) Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait penempatan tenaga kesehatan

PTT bidan/perawat/gizi/kesmas di desa terpencil dan sangat terpencil

7) Pemenuhan sarana prasarana,

8) Dukungan anggaran,

9) Pembinaan program secara berkala sudah dilakukan (supervisi fasilitatif, monev, bimbingan

teknis program secara terpadu)

c. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenal Minimal Empat Kali Selama

Kehamilan (K4)

Cakupan K4 Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 masih di bawah target, yaitu

sebesar 78% dari target 80%. Namun jika dirincikan cakupan kabupaten/ kota maka hanya 4

kabupaten/kota yang mencapai target, yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, Tapin dan Banjar.

Sedangkan 9 kabupaten masih di bawah target, terutama tiga yang paling rendah adalah

Kotabaru (64%), Tanah Bumbu (67%) dan Balangan (69%). Cakupan K4 Kabupaten/Kota di

Kalimantan Selatan Tahun 2019 sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10. Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 Tahun 2019

No. Kabupaten/Kota Jumlah Sasaran

Ibu Hamil

Jumlah

Absolut %

1. Tanah Laut 7.569 5.451 72,02

2. Kotabaru 8.096 5.252 64,86

3. Banjar 11.799 10.166 86,16

4. Barito Kuala 6.406 4.971 77,60

5. Tapin 3.830 3.265 85,25

6. HSS 4.438 3.450 77,74

7. HST 4.925 3.595 72,99

8. HSU 4.682 3.530 75,40

9. Tabalong 5.394 4.261 79,00

10. T. Bumbu 8.742 5.910 67,60

11. Balangan 2.902 2.027 69,85

12. Banjarmasin 14.202 12.311 86,20

13. Banjarbaru 5.419 4.845 89,41

PROVINSI 88.484 69.034 78,2


d. Persentase Bayi Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja selama enam bulan pertama tanpa minuman

atau makanan tambahan lain. Target persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI

Eksklusif sebesar 35%, realisasi kinerja Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 sebesar

68% atau sudah di atas target. Jika dirinci menurut kabupaten/kota seluruhnya telah mencapai

target, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11. Persentase Bayi Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif

di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019

No. Kabupaten/

Kota

Bayi 0-6 Bulan Mendapat ASI

Eksklusif

Sasaran Bayi

0-6 Bulan Jumlah (%)

1. Tanah Laut 5.442 3.885 71,39

2. Kotabaru 3.203 2.146 67,00

3. Banjar 4.889 3.211 65,68

4. Barito Kuala 5.426 3.883 71,56

5. Tapin 2.444 1.797 73,53

6. HSS 2.897 2.089 72,11

7. HST 4.044 2.782 68,79

8. HSU 1.642 1.035 63,03

9. Tabalong 3.963 2.732 68,94

10. T. Bumbu 7.646 5.854 76,56

11. Balangan 1.038 910 87,67

12. Banjarmasin 11.519 6.792 58,96

13. Banjarbaru 1.783 931 52,22

PROVINSI 55.936 38.047 68,02

e. Persentase Ibu Hamil yang Mendapat TTD 90 Tablet Selama Kehamilan

Tablet tambah darah atau biasa disebut TTD adalah suplemen penting untuk ibu hamil

dalam mencegah anemia. Pemerintah merekomendasikan konsumsi tablet tambah darah

minimal 90 tablet selama hamil. Anemia pada saat kehamilan tidak hanya berdampak pada si

ibu tetapi juga pada janin. Ibu hamil yang menderita anemia berat beresiko mengalami

perdarahan saat persalinan dan kematian. Sementara bayinya beresiko lahir dengan berat

rendah serta prematur.

Target persentase ibu hamil yang mendapat TTD 90 tablet selama kehamilan sebesar

70%, namun realisasi kinerja Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai 80,8% atau di atas

target. Jika dirinci berdasarkan kabupaten/kota masih terdapat 1 kabupaten belum mencapai

target, yaitu Kotabaru (57,6%) sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini.


Tabel 3.12. Persentase Ibu Hamil yang Mendapat TTD 90 Tablet Selama Kehamilan

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019

No. Kabupaten/Kota

Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan 90 TTD

Jumlah Ibu

Hamil

Bumil Mendapat

TTD %

1. Tanah Laut 7.225 6.255 83,52

2. Kotabaru 8.096 4.666 57,63

3. Banjar 11.799 10.153 78,34

4. Barito Kuala 6.406 4.966 77,67

5. Tapin 3.830 3.315 86,55

6. HSS 4.438 3.491 78,75

7. HST 4.925 3.770 76,55

8. HSU 4.682 3.787 79,76

9. Tabalong 5.394 4.362 81,11

10. T. Bumbu 8.741 6.542 74,83

11. Balangan 2.902 2.163 74,53

12. Banjarmasin 14.282 13.460 94,24

13. Banjarbaru 5.419 4.890 90,24

PROVINSI 88.484 71.820 80,8

Faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya realisasi kinerja tersebut, antara lain adalah :

1) Efek samping minum TTD (mual, muntah dan sembelit)

2) Kurangnya KIE tentang manfaat TTD

3) Kondisi geografis dan akses yang sulit dijangkau, seperti daerah pegunungan dan

kepulauan (Kabupaten Kotabaru)

Solusi yang dilakukan, antara lain adalah :

1) Menyarankan pemilihan waktu yang tepat minum TTD

2) Meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan dan kader posyandu

3) Memperbaiki strategi komunikasi (perubahan perilaku) sehingga ibu hamil mendapat

informasi yang jelas tentang manfaat TTD.

4) Menggiatkan pusling terpadu untuk menjangkau sasaran di pelosok dan daerah

terpencil.

f. Persentase Balita Kurus yang Mendapat Makanan Tambahan

Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan pada tahun 2019 ditargetkan

72%, sedangkan cakupan Provinsi Kalimantan Selatan sudah mencapai 99,57% atau telah

melampaui target. Jika dirinci menurut kabupaten/kota seluruhnya telah memenuhi target atau di

atas 72% sebagaimana tergambar pada grafik berikut ini.


Tabel 3.13. Persentase Balita Kurus yang Mendapat Makanan Tambahan


No. Kabupaten/

Kota Balita Kurus

Balita Kurus

Mendapat Makanan

Tambahan

% Balita Kurus

Mendapat Makanan

Tambahan

1. Tanah Laut 1.004 1.004 100.00

2. Kotabaru 1.170 1.170 100.00

3. Banjar 1.580 1.580 100.00

4. Barito Kuala 2.044 2.044 100.00

5. Tapin 687 687 100.00

6. HSS 538 513 95.35

7. HST 1.360 1.360 100.00

8. HSU 1.877 1.877 100.00

9. Tabalong 1.316 1.300 98,78

10. T. Bumbu 777 761 97,94

11. Balangan 347 347 100.00

12. Banjarmasin 524 524 100.00

13. Banjarbaru 185 185 100.00

PROVINSI 13.409 13.352 99,57

Adapun faktor pendukung dalam pemberian makanan tambahan pada balita kurus, antara lain

adalah :

a. Tersedianya PMT bumil KEK dari Direktorat Gizi Kemenkes RI, yang didistribusikan ke

kabupaten/kota.

b. Sistem distribusi PMT balita kurus sudah dikelola dengan baik.

c. Kapasitas pengelola program gizi di kabupaten/kota dalam pencatatan dan pelaporan sudah

baik.

d. Menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan distribusi makanan tambahan di puskesmas

melalui aplikasi e-PPGBM yang langsung dapat diakses oleh daerah maupun pusat.

e. Daya terima makanan tambahan pada balita kurus, cukup baik

f. Pemberian KIE kepada orangtua balita kurus sebagai sasaran penerima PMT

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pemberian makanan tambahan untuk balita kurus,

antara lain:

a. Masih kurangnya sosialisasi pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi e-PPGBM sehingga

petugas kesehatan masih belum memahami mekanisme pencatatan dan pelaporan dengan

baik.

b. Kurangnya integrasi dan koordinasi antara tenaga gizi dan bidan dalam pemberian makanan

tambahan balita kurus, sehingga masih ditemukan makanan tambahan balita kurus yang

berlebih di puskesmas.


c. Masalah gudang sebagai tempat penyimpanan, di puskesmas tidak tersedia gudang khusus

tempat penyimpanan PMT sehingga masih tergabung dengan tempat penyimpanan obat dan

alat kesehatan.

d. Masalah makanan pendamping dan keberlanjutan pangan PMT di keluarga.

e. Alasan balita tidak menghabiskan PMT antara lain: dimakan oleh anggota keluarga lain,

tidak suka tekstur, ada efek samping (diare, alergi).

Alternatif pemecahan masalah yang dilakukan adalah :

a. Melakukan konfirmasi data balita kurus yang mendapat makanan tambahan.

b. Melakukan konfirmasi ketersediaan makanan tambahan atau pembiayaan untuk makanan

tambahan bagi balita, misalnya melalui dana BOK berupa bahan pangan lokal.

c. Melakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas dalam penanganan

masalah balita kurus, serta peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi

e-PPGBM.

d. Monev suplementasi gizi dengan tujuan memantau distribusi PMT dan sosialisasi aplikasi

monev PMT.

e. Memberikan edukasi pentingnya kepatuhan terhadap konsumsi PMT sehingga memberi

dampak untuk peningkatan status gizi.

g. Persentase Remaja Putri yang Mendapat Tablet Tambah Darah

Remaja putri perlu mendapat tablet tambah darah karena masa remaja adalah fase pertumbuhan

yang cepat sehingga kebutuhan zat besi meningkat, kehilangan darah rutin dalam jumlah banyak

(haid), remaja putri adalah calon ibu dan untuk mengatasi defisiensi zat besi.

Target untuk indikator ini adalah sebesar 30%, tahun 2019 Provinsi Kalimantan Selatan telah

mencapai 54,54%. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, masih terdapat 1 kota yang masih di

bawah target yaitu Banjarmasin (6,55%) sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14. Remaja Puteri yang Mendapat Tablet Tambah Darah Tahun 2019

No. Kabupaten/

Kota

Jumlah Remaja

Puteri (10-14

Tahun)

Jumlah Remaja

Mendapat TTD

% Remaja Puteri

Mendapat TTD

1. Tanah Laut 12.793 9.220 72,07

2. Kotabaru 10.633 7.114 66,90

3. Banjar 22.745 15.128 66,51

4. Barito Kuala 15.431 8.798 57,02

5. Tapin 6.640 6.640 100,00

6. HSS 12.838 6.043 47,07

7. HST 11.356 9.514 83,78


201

52

20

290

135

148

169

219

157

131

135

150

202

157

0

20

199

135

148

116

194

131

131

116

105

151

0 100 200 300 400 500 600

Batola

Bmasin

Bbaru

Banjar

Tapin

HSS

HST

HSU

Balangan

Tabalong

Tanah Laut

Tanbu

Kotabaru

8. HSU 11.991 9.797 81,70

9. Tabalong 17.786 14.334 80,59

10. Tanah Bumbu 13.818 13.818 100,00

11. Balangan 6.988 4.568 65,37

12. Banjarmasin 57.752 3.780 6,55

13. Banjarbaru 25.546 14.677 57,45

PROVINSI 226.317 123.431 54,54

h. Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM

Desa STBM adalah desa yang melaksanakan program STBM yang memenuhi kriteria minimal

adanya natural leader/kelompok kerja STBM desa, mempunyai rencana kerja tahunan desa/

kelurahan dan telah memiliki 1 dusun Stop BAB Sembarangan (Stop BABs). Pendekatan

STBM akan mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan

cara pemicuan. Pendekatan parstisipatif mengajak masyarakat untuk menganalisa kondisi

sanitasi melalui proses pemicuan yang menimbulkan rasa ngeri dan malu kepada masyarakat

tentang pencemaran lingkungan akibat BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Adapun Tujuan

dari Program STBM (Sanitasi Total berbasis Masyarakat) yaitu mewujudkaan akses dan

menggunakan jamban sehat; mencuci tangan pakai sabun (CTPS), mengelola dan menyimpan

air minum dan makanan yang aman; mengelola sampah dengan baik; serta mengelola limbah

rumah tangga.

Grafik 3.1. Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM


Meskipun capaian kinerja telah tercapai akan tetapi ada beberapa hambatan untuk pencapaian

Universal Access 2019 STBM sebagai berikut :


Beberapa Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas belum melakukan entry di website

STBM dalam laporan desa yang melaksanakan STBM

Beberapa Puskesmas belum melakukan penganggaran pelaksanaan STBM di dana Desa dan

BOK

Kabupaten Hulu Sungai Tengah petugas Kesehatan Lingkungan belum pernah mendapatkan

pelatihan STBM dikarenakan Hulu sungai Tengah Baru tahun 2017 masuk menjadi daerah

PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat)

Beberapa kecamatan dan desa/kelurahan belum optimal dalam koordinasi lintas sektor dan

lintas program.

Kekurangan cetak jamban/cetak jamban terbatas di kabupaten sehingga memerlukan waktu

lama dalam pembuatan Jamban/WC dikarenakan pemakaian cetak jamban bergiliran.

Tindak lanjut dalam pencapaian desa yang melaksanakan STBM sebagai berikut:

a) Meningkatkan Jumlah/Desa kelurahan yang melaksanakan STBM

b) Meningkatkan Jumlah desa/kelurahan SBS terverifikasi.

c) Mengoptimalkan peran kecamatan dan desa/kelurahan dalam pencapaian wilayah yang

terbebas dari perilaku buang air bersih sembarangan.

d) Bagi Kabupaten/kota (Banjarmasin, Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Tengah) yang belum

segera membuat regulasi STBM untuk mendukung percepatan Universal Access 2019.

e) Meningkatkan anggaran STBM dalam APBD kabupaten/kota, BOK Puskesmas dan

memasukan STBM dalam RPJM Desa.

f) Memaksimalkan sinergi dan integrasi pendekatan STBM dalam kegiatan lintas sektor dan

lintas program terkait upaya percepatan universal access 2019.

g) Meningkatkan status kecamatan yang cakupan akses sanitasi di atas 95% menjadi

kecamatan SBS/ODF paling lama di akhir tahun.

h) Memastikan Larangan Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di desa/ kelurahan SBS

melalui peraturan desa.

i) Melakukan updating progress akses jamban keluarga ke website STBM secara rutin, setiap

ada perubahan data di lapangan.

i. Persentase sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan Air Minum (PKAM) suatu upaya meningkatkan pelayanan

penyediaan air kepada masyarakat yang aman dan terhindar dari gangguan kesehatan terkait air

yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan air yang aman


dikonsumsi, tidak ada perumahan kumuh masyarakat dan sanitasi yang layak bagi seluruh

masyarakat.

Capaian kinerja Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan telah

melebihi target sebesar 60% dari target 50 persen dengan capaian sebesar 120%.

Walaupun sudah tercapat target nasional masih ada kendala dan masalah yang dihadapi sebagai

berikut :

1) Belum maksimal Petugas Sanitarian melakukan pengawasan air Minum di wilayah kerja

masing-masing puskesmas hal ini disebabkan karena terbatas dana dan peralatan serta

ketrampilan dalam pemeriksaan air minum.

2) Beberapa petugas Sanitarian belum mendapatkan Pelatihan dalam pengawasan air minum,

baik melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sarana air minum maupun entry pada

website RPKAM.

j. Persentase Sekolah dan Puskesmas yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan (TTU)

Tempat-tempat umum merupakan tempat kegiatan bagi umum yang mempunyai tempat,

sarana dan kegiatan tetap, diselenggarakan oleh badan pemerintah, swasta dan atau perorangan

yang dipergunakan langsung oleh masyarakat contoh sekolah, puskesmas, hotel, tempat ibadah,

dan lain-lain. Tujuan Sanitasi tempat-tempat Umum (TTU) untuk memantau tempat-tempat

umum secara berkala serta membina dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam

menciptakan lingkungan bersih dan sehat di tempat-tempat umum. Capaian indikator per

kabupaten dapat dilihat pada grafik berikut.

Capaian dari indikator Persentase Sekolah dan Puskesmas yang Memenuhi Persyaratan

Kesehatan (TTU) dari target 58% tercapai realisasi 60% atau capaian sebesar 103%.

Walaupun sudah tercapai target nasional, namun masih ada kendala dan masalah yang

dihadapi dalam pengawasan tempat-tempat umum yang belum memenuhi syarat kesehatan

dikarenakan ada beberapa puskesmas yang belum melaksanakan Inspeksi Santitasi Kesehatan

(IKL) TTU (Pasar sehat) dan masih adanya petugas Sanitarian yang belum dilatih dalam

pelaksanaan penilaian tempat-tempat umum.

k. Persentase TPM yang dilakukan Pengawasan Memenuhi Syarat Kesehatan

Higiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat

dan perlengkapannya yang mungkin bisa menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.

Pengawasan tempat pengolahan makanan berupa kegiatan penilaian terhadap tempat-tempat

yang memproduksi makanan antara lain rumah makan, restoran, jasa boga, katering, industri


makanan, pedagang kaki lima, warung kopi dam makanan dan depot air minum. Pengawasan

tempat pengolahan makanan menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah

konsumen dari penyakit, mencegah penjualan makanan yang akan merugikan pembeli

mengurangi kerusakan/pemborosan makanan.

Capaian dari indikator persentase TPM yang dilakukan pengawasan yang Memenuhi

Persyaratan Kesehatan dari target 32% terealisasi sebesar 38% atau capaian sebesar 118%.

Beberapa permasalahan yang dihadapi di lapangan yaitu petugas pemeriksa belum

terlatih, beberapa puskesmas yang belum melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan TPM

serta memberikan sertifikat laik sehat hal ini dikarenakan alat sanitarian kit dan biaya untuk

pemeriksaan kimia dan bakteriologis terbatas.

l. Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat

Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/Kota yang bersih, nyaman, aman

dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa

tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat oleh pemerintah daerah.

Sasaran kabupaten/kota yaitu tatanan potensi dan permasalahan pada msing-masing kecamatan

di kabupaten/kota. Penyelenggarakan dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan

memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota untuk

mewujudkan kabupaten/kota sehat. Tujuan Kabupaten/kota sehat tercapainya kondisi

kabupaten/kota untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai

tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan

dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas dan perekonomian

masyarakat.

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 dalam menyelenggarakan Kabupaten/kota

sehat sebanyak 10 kabupaten/kota dari target 10 kabupaten/kota atau realisasi 100%. Adapun

kendala yang dihadapi dalam melaksanakan KKS dikarenakan oleh beberapa hal :

1. Beberapa kabupaten/kota belum membentuk/Pembuatan SK Tim Pembina Kabupaten dan

Tim Forum Kabupaten Kota Sehat.

2. Kurangnya dukungan dana dari Pemda baik bersumber APBN, APBD (provinsi dan

kabupaten) guna melaksanakan persiapan dan Koordinasi Tim pembina Kabupaten dan Tim

forum Kabupaten melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota

Sehat untuk mempercepat pelaksanan kabupaten/kota sehat.

3. Peran Tim Pembina Provinsi dalam melakukan advokasi dan asistensi ke Pemerintah Daerah

Kabupaten/kota.


m. Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar

Kesehatan Kerja adalah upaya perlindungan dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental

dan sosial tenaga kerja di semua pekerjaan, dan pencegahan gangguan kesehatan tenaga kerja,

baik itu pada pekerja formal maupun pekerja informal.

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam peningkatkan pelayanan

kesehatan pada pekerja, berupa pelayanan pekerja sakit yang berkunjung ke fasilitas pelayanan

kesehatan, surveilans kesehatan kerja, pengukuran kebugaran di tempat kerja, dan pemeriksaan

kesehatan pada pekerja. Target yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk jumlah Puskesmas yang

menyelenggarakan kesehatan kerja dasar adalah 80% atau sekitar 188 Puskesmas di Kalimantan

Selatan dengan realisasi sebesar 75,74% atau sebanyak 178 Puskesmas sudah

menyelenggarakan kesehatan kerja dasar atau capaian 94,7%.

n. Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga pada

Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Kesehatan Olahraga adalah upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan

fisik untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani melalui aktifitas fisik dan

atau olahraga. Target sasaran kesehatan olahraga adalah masyarakat umum dan prestasi.

Kebugaran jasmani merupakan indikator fungsi organ yang optimal, terutama fungsi

jantung, paru-paru, dan otot rangka yang dapat menggambarkan kualitas hidup sehari hari.

Tingkat kebugaran yang rendah menjadi salah satu faktor risiko seseorang untuk mengalami

penyakit akibat kurang gerak dan dapat berdampak pada penurunan produktivitas maupun

prestasi. Mengetahui tingkat kebugaran jasmani juga sangat bermanfaat dalam menentukan

kegiatan aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga sesuai dengan kesiapan fisiknya. Peningkatan

Penyakit Tidak Menular (PTM) sangat erat hubungannya dengan perubahan perilaku dan gaya

hidup, seperti pola makan yang tidak seimbang, kurangnya aktifitas fisik merupakan salah satu

dampak negatif dalam masa perkembangan IPTEK.

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam peningkatkan pelayanan

kesehatan olahraga pada masyarakat, berupa pendataan kelompok olahraga, pembinaan dan

pelayanan kesehatan olahraga dalam bentuk pengukuran kebugaran masyarakat di Puskesmas,

pengukuran kebugaran calon Jemaah haji, pengukuran kebugaran pekerja dan pengukuran

kebugaran anak sekolah.

Target yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk jumlah Puskesmas yang melaksanakan

kegiatan kesehatan olahraga pada masyarakat di wilayah kerjanya adalah 72% atau sekitar 170

Puskesmas di Kalimantan Selatan namun capaian kinerja Tahun 2019 ini telah mencapai 74,9%


atau sebanyak 177 Puskesmas sudah melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada

masyarakat di wilayah kerjanya dengan capaian 104%.

o. Kabupaten/Kota yang Memiliki Kebijakan PHBS

Persentase kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru per tahun

(Kebijakan yg mendukung kesehatan/PHBS/perilaku sehat adalah kebijakan dalam bentuk

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, Surat Keputusan

Bupati/Walikota, Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota pada tahun tersebut)

Secara umum tema Germas dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Peningkatan Aktifitas

Fisik, 2) Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi (Konsumsi Sayur/Buah dan

Stunting), 3) Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit (Periksa Kesehatan Berkala),

4) Peningkatan Kualitas Lingkungan, 5) Peningkatan Perilaku Hidup Sehat, 6) Peningkatan

Edukasi Hidup Sehat.

Dari target 80% atau 10 kabupaten/kota pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Selatan

dapat mencapai sebanyak 13 kabupaten/kota atau 100%.

p. Desa yang Memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahaan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Desa

yang mengalokasikan Dana Desa untuk UKBM adalah persentase desa yang memanfaatkan

Dana Desa minimal 10% untuk UKBM dengan difasilitasi oleh puskesmas.

Capaian Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun terus meningkat dari tahun

2016 sebesar 29%, meningkat menjadi 31% pada tahun 2017, menjadi 32% pada tahun 2018.

Target pada tahun 2019 sebesar 35% dengan realisasi sebesar 83,6%, artinya capaian Provinsi

Kalimantan Selatan sudah di atas target (238%).

Pada tiap tahunnya penggunaan dana desa terus meningkat karena adanya sosialisasi

penggunaan dana desa serta adanya pendampingan sarjana pendamping desa/fasilitator desa.

Trend persentase desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10% untuk UKBM dapat

digambarkan pada grafik berikut ini.


29 31 32

83.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2016 2017 2018 2019

PER

SEN

TASE

(%

)

Grafik 3.2. Trend Persentase Desa yang Memanfaatkan Dana Desa Minimal 10% untuk

UKBM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2019

q. Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung

Kesehatan dan Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSRnya untuk Program Kesehatan

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang telah MoU dengan Kementerian

Kesehatan/Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk

mendukung program kesehatan. Pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebagai

acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan, organisasi

kemasyarakatan, swasta, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mewujudkan peran

aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Target yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk jumlah organisasi kemasyarakatan yang

memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan adalah 15% dengan realisasi

sebesar 17% atau capaian 113,3%. Rincian per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut

ini.

Tabel 3.15. Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha yang Mendukung Kesehatan

Tahun 2019

No. Kabupaten/Kota Organisasi Masyarakat Dunia Usaha

1. Banjarmasin PKK Bank Kalsel

2. Banjarbaru PKK, LSM, Yonif 623 Kompi

Senapan A.

PT Angkasa Pura I


3. Banjar

4. Tapin PKK, PMI, Aisyah, Fatayat

NU, KNIP, LSM (KOPETA)

PT. KPP (Kalimantan Prima

Persada), PT. HRS (Hasnur

Riung Sinergy), PT. EBL

(Energy Batu Bara Lestari),

PT BRE (Bhumi Rantau

Energy), PT GMT (Global

Makam Tehknik), PT Putra

Bangun Bersama, PT

Kharisma Inti Usaha, PT TCT

(Tapin Coal Terminal), PT

KAP 2.

5. HSS

6. HST

7. HSU Muslimat NU PT. Persada Dinamika

Lestari.

8. Balangan PKK PT. Adaro Indonesia, PT

Pamapersada Nusantara, PT

Sapta Indra Sejati (SIS).

9. Tabalong PKK PT. Adaro Minining, Yayasan

Adaro Bangun Negeri

(YABN).

10. Tanah Laut PT. Arutmin Indonesia

Tambang Kintap. PT Arutmin

Indonesia Tambang Asam

Asam.

11. Tanah Bumbu PKK, Dharma Wanita

Persatuan, PMI.

PT. JAM/JAL, PT INNI JOA,

PT SINGLAND, PT Tunas

Inti Abadi (TIA), PT Borneo

Indo Bara (BIB), PT Sinar

Mas, CV. Radio Suara

Bersujud).

12. Kotabaru PKK

13. Batola PKK Kabupaten, PKK

Kecamatan, PKK Desa,, BPK

SMS, Majalis Taklim

Baiturrahman, KB Ar Raudah,

Persit Kartika Candra Kirana

Kodim 1005.

PT. Adaro, PT Talenta Bumi,

PT Tri Banua Mas, CV.

Hasanudin

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Satker Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 8.757.567.000,- dan

mencapai realisasi sebesar Rp 7.916.333.300,- atau 90,39%. Realisasi anggaran Program

Pembinaan Kesehatan Masyarakat disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 3.16. Realisasi Anggaran Dekonsentrasi (03) Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019

No. Jenis Kegiatan Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Realisasi

(%)

1. (2080)

Pembinaan Gizi Masyarakat 1.525.758.000 1.356.990.700 88,94%

2.

(2085)

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program Layanan

Dukungan Manajemen

757.452.000 685.565.100 90,51%

3. (2089)

Pembinaan Upaya Kesehatan

Kerja dan Olahraga

823.845.000 769.715.000 93,43%

4. (5832)

Pembinaan Kesehatan Keluarga 1.307.532.000 1.197.381.300 91,58%

5. (5833)

Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

3.533.769.000 3.178.219.600 89,94%

6. (5834)

Penyehatan Lingkungan 809.211.000 728.461.600 90,02%

Total 8.757.567.000 7.916.333.300 90,39%


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Realisasi anggaran Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Satker Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar 90,39%

dengan rincian :

a. Pembinaan Gizi Masyarakat (88,94%)

b. Pembinaan Kesehatan Keluarga (91,58%)

c. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga (93,43%)

d. Penyehatan Lingkungan (90,02%)

e. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (89,94%)

f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar (90,51%)

2. Pencapaian indikator kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Provinsi Kalimantan

Selatan pada tahun 2019 yang memenuhi target adalah sebagai berikut :

a. Pembinaan Gizi Masyarakat (100%)

b. Pembinaan Kesehatan Keluarga (43%)

c. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga (25%)

d. Penyehatan Lingkungan (83,33%)

e. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (100%)

f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar (100%)

3. Dari 6 sasaran program/kegiatan, tercapai sebanyak 3 sasaran (50%) dan tidak tercapai

sebanyak 3 sasaran (50%).

4. Dari 28 indikator kinerja, tercapai sebanyak 20 indikator (71,43%) dan 8 indikator

(28,57%) belum tercapai.

5. Realisasi anggaran sebesar 90,39%, tidak berbanding lurus jika dibandingkan dengan

capaian kinerja yang hanya 20 dari 28 indikator (71,43%) yang telah mencapai target.

6. Jika disandingkan antara realisasi anggaran sebesar 90,39% dengan rata-rata capaian

28 indikator kinerja sebesar 110,7%, maka dapat dikatakan telah terwujud efisiensi

anggaran karena capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran.

7. Tantangan dalam pelaksanaan program, yaitu kondisi geografis sebagian besar wilayah

kalsel di kelilingi oleh sungai dan rawa, sosial budaya (pantangan makanan saat

hamil/nifas), pola konsumsi (makanan khas banjar), pertolongan persalinan masih

banyak di non fasilitas kesehatan dan tingginya pernikahan dini.


8. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja program, antara lain adalah

ketersediaan anggaran, kebijakan dari pemerintah pusat, regulasi dari pemerintah

provinsi, integrasi dan sinergi pusat-daerah, serta keakuratan data.

9. Faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja program, antara lain adalah SDM

yang jumlahnya terbatas dan belum terlatih, tingkat kepatuhan sasaran, masih ada ego

sektor dan sarana/prasarana belum memadai (gudang penyimpanan khusus PMT tidak

tersedia di puskesmas).

10. Alternatif solusi yang dapat diberikan, antara lain memaksimalkan pembinaan

penyelenggaraan program dan terfokus pada daerah sasaran yang aktif kepada

seluruh pengelola kesehatan di daerah dalam percepatan pencapaian target indikator

program serta memaksimalkan komunikasi aktif.

B. Saran

Dalam menyusun perencanaan tahun yang akan datang diharapkan untuk memperkuat

intervensi spesifik dan sensitif yang terintegrasi pada lokus prioritas dengan meningkatkan

akses pelayanan kesehatan dasar dan upaya promotif dan preventif.

1. Penyusunan perencanaan/anggaran diharapkan sesuai money follow program

berdasarkan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HITS).

2. Sebagai tindak lanjut advokasi dan asistensi Tim Pembina Provinsi, mendorong Bupati/

Walikota mengeluarkan kebijakan terkait dukungan pelaksanaan tatanan kawasan sehat

di kabupaten/kota tahun 2020 atau 2021.

3. Setiap kabupaten/kota diharapkan dapat menindaklanjuti dengan menyusun dan

melaksanakan Rencana Aksi Daerah untuk peningkatan capaian program prioritas.

4. Monitoring dan evaluasi perlu terus dilakukan agar dapat terpantau serta terkendalinya

masalah dan hambatan secara dini sehingga dapat menemukan solusi yang cerdas dan

inovatif dalam pelaksanaan kegiatan.


Perjanjian Kinerja Tahun 2019



Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan


Struktur Organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan


Documents

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangkinerja dari masing-masing Seksi yang ada di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2019. Dengan