30
1 Universitas Kristen Maranatha BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia memiliki keragaman budaya atau “cultural diversity” yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Jumlah penduduk 200 juta orang di mana mereka tinggal tersebar di pulau- pulau di Indonesia jelas menghasilkan kekayaan budaya yang bermacam-macam. Kekayaaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Kekayaan seni dan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut sangatlah erat kaitannya dengan Hak atas Kekayaan intelektual (selanjutnya disebut KI) 1 . Istilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI). 2 Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan 1 Berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September

BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

1 Universitas Kristen Maranatha

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki keragaman budaya atau “cultural diversity” yang

tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Konteks pemahaman masyarakat

majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia

juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang

merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang

ada di daerah tersebut. Jumlah penduduk 200 juta orang di mana mereka

tinggal tersebar di pulau- pulau di Indonesia jelas menghasilkan kekayaan

budaya yang bermacam-macam. Kekayaaan itu tidak semata-mata untuk seni

dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan

kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para

penciptanya.

Kekayaan seni dan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat

tersebut sangatlah erat kaitannya dengan Hak atas Kekayaan intelektual

(selanjutnya disebut KI)1. Istilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa

kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (

HaKI).2 Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan

1Berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 2 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan tersebut didasari pula

dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September

Page 2: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

2

Universitas Kristen Maranatha

PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor

24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa “Atas”) dapat

disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” resmi digunakan. Pada saat ini dengan

berkembanganya ilmu pengetahuan dan teknologi, istilah yang digunakan

adalah Kekayaan Intelektual ( KI ) karena mayoritas institusi negara-negara

lain yang menangani bidang ini, tidak mencantumkan kata ‘hak’ dalam nama

institusinya sehingga istilah Kekayaan Intelektual ( KI ) dirasa tepat untuk

digunakan di Indonesia.

Keberadaan KI dalam hubungan antar manusia dan antar Negara menjadi

sesuatu yang sangat penting. Adanya teknologi infomasi, telekomunikasi dan

transportasi menyebabkan berbagai bidang kehidupan tersebut meningkat

secara pesat. Hal tersebut memberikan konsekuensi bagi Indonesia sebagai

suatu negara diantara negara-negara lain di dunia untuk turut serta ke dalam era

globalisasi.

Perkembangan era globalisasi dan kreativitas manusia dalam

menciptakan suatu karya yang dapat mempunyai nilai ekonomis membutuhkan

perlindungan hukum. Perlindungan ini sangat penting untuk mendorong gairah

inovasi orang-orang yang kreatif. Kekayaan Intelektual ( KI) merupakan

jawaban terhadap Perlindungan hukum tersebut. Indonesia telah ikut dalam

pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement

1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi

Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual

Page 3: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

3

Universitas Kristen Maranatha

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade

Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-

Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPS, melalui

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi

Berne tentang Perlindungan Karya seni dan sastra) melalui Keputusan Presiden

Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization

Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO), melalui Keputusan Presiden

Nomor 19 Tahun 1997.

Kekayaan Intelektual (KI) menjadi sangat penting untuk meningkatkan

laju perekonomian negara yang pada akhirnya membawa kesejahteraan

rakyatnya. Secara normatif, KI adalah “product of mind” atau oleh World

Intellectual Propery Organiztation atau WIPO disebut “creation of the

mind”yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga,

karsa, cipta, waktu dan biaya.

Convention Establishing The World Intellectual Property Organization

menjelaskan bahwa KI dibagi dalam dua kelompok substansi yaitu Hak Cipta

dan Hak atas Kekayaan Industri. Lingkup Hak cipta mencakup di dalamnya

Hak Terkait atau Related Right yang lazim disebut Neighboring Right. Bidang

yang kedua meliputi Paten, Merek, Desain Industri dan Rahasia Dagang yang

Page 4: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

4

Universitas Kristen Maranatha

kesemuanya lazim dikategorikan dalam industrial property. 3 Pengelompokan

yang sama juga dianut dalam Agreement on Trade Related Aspects of

Intellectual Property Rights selanjutnya disebut Persetujuan TRIPS, yang

menyatakan bahwa KI terdiri dari:4

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;

2. Merek Dagang;

3. Indikasi Geografis;

4. Desain Industri;

5. Paten;

6. Tata Letak (topografi) sirkuit terpadu;

7. Perlindungan Informasi Rahasia;

8. Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam

perjanjian lisensi.

Hak cipta yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang

memiliki 4 ( empat) prinsip yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip

kebudayaan, dan prinsip sosial. Prinsip ini merupakan ide dasar yang

melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan

intelektualnya. Perlindungan diberikan pada ciptaan yang memiliki ciri khas

sehingga dapat dilihat, didengar, dan dibaca.

Hak Cipta terdiri atas Hak Ekonomi (economic rights) dan Hak Moral

(moral rights). Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi

atas ciptaan serta produk hak terkait seperti memproduksi karya dalam segala

bentuk, mengedarkan perbanyakan karya kepada publik, menyewakan

3 Sudaryat (et.al).Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Oase Writers Management, 2010, hlm. 15. 4 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 56.

Page 5: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

5

Universitas Kristen Maranatha

perbanyakan karya, membuat terjemahan atau adaptasi dan mengumumkan

karya kepada publik. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta

atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun,

walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral

berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya.

Secara historis, hak moral berasal dari tradisi droit d’auteur (Perancis) yang

melihat kreasi intelektual sebagai perwujudan semangat atau jiwa dari

pencipta.5

Kekayaan Intelektual tersebut mempunyai hukumnya sendiri dan masing-

masing mempunyai objek perlindungan hukumnya sendiri yang mana salah

satuya menyangkut Hak Cipta . Hak cipta sejak awal kemunculannya sangat

berkaitan dengan perkembangan teknologi. Istilah hak cipta yang dikenal

sekarang merupakan padanan istilah dari Copyright yang riwayatnya dimulai

dengan ditemukannya mesin cetak pada tahun 1436 di Eropa. 6

Era digital seperti sekarang ini, video menjadi hal yang sangat diminati

oleh masyarakat, dengan video masyarakat bisa mendapatkan banyak manfaat,

manfaat tersebut dapat dibidang ilmu pengetahuan, sarana pengenalan produk,

dan sarana hiburan. Salah satu situs berbagi video atau video sharing

terpopuler dan paling banyak dikunjungi adalah YouTube. Para pengguna

Yotube tidak perlu membuat accoun t untuk mengirim video ke Youtube dan

5 Tomi Sunaryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI)di Era Global, Yogyakarta: Graha Ilmu,

2010, hal. 2 6Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.

47.

Page 6: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

6

Universitas Kristen Maranatha

menikmati fitur-fitur yang tersedia di situs ini, Yotube juga mengemas situsnya

dengan format menu yang mudah dipelajari dan pengunggahan yang tidak

rumit. Karena kemudahan yang ditawarkan oleh Youtube, hal ini menjadikan

Youtube sangat popular di masyarakat. Menurut survey dari lembaga peneliti

Internet Hitwise lebih dari 2 (dua) miliar pengunjung mengunjungi youtube

perharinya, dengan demikian menjadikan youtube situs video sharing terbesar

dijagat dunia maya.7

Youtube saat ini menjadi media sosial yang sering digunakan untuk

mencari dan mempelajari berbagai hal dalam bentuk video yang mana dapat

mempermudah penonton youtube. Youtubers adalah sebutan bagai pemilik

akun di youtube yang sering mengupload video tutorial, web series, cover lagu

dan lain sebagainya. Setiap youtubers memiliki dan membuat konten video

yang harus berbeda dengan konten video lain dalam akunnya. Salah satu video

yang memiliki jutaan penonton adalah video yang mengangkat tema tutorial

make up yang mana kebanyakan digemari oleh kaum perempuan.

Video tutorial ini terkadang menggunakan lagu-lagu yang memiliki hak

cipta dari orang lain. Di mana lagu tersebut diselipkan dalam cuplikan video

tutorial yang mereka buat. Lagu yang diselipkan dalam cuplikan video tutorial

tersebut berfungsi sebagai musik yang menghibur penonton pada saat adegan

di mana youtubers memperagakan tutorial yang ingin dia bagikan ke penonton.

Penggunaan lagu milik orang lain dalam cuplikan video ini saat ini sangat

7Hitwise, 2016, Survei Pengguna YouTube, http://www.hitwise.com/news/yt2012.html, diakses

Minggu,9 april 2017.

Page 7: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

7

Universitas Kristen Maranatha

banyak dilakukan oleh youtubers Indonesia. Di Negara maju hal tersebut dapat

dituntut ganti rugi karena dianggap melanggar hak cipta terhadap lagu yang

diselipkan dalam cuplikan video tersebut.

Salah satu contoh di Negara California telah terjadi kasus penuntutan

terhadap penggunaan lagu yang memiliki hak cipta yang di selipkan ke dalam

cuplikan video tutorial yang diunggah ke dalam account youtube. Kasus

tersebut dialami oleh salah satu youtubers terkenal yaitu Michelle Phan.

Michelle Phan bukan hanya seorang youtubers tetapi dia juga merupakan

blogger yang memberikan hal-hal mengenai kecantikan dan fashion. Michelle

Phan memiliki account youtube sejak tahun 2006 dan saat ini memiliki

8.814.551 pengikut. Pada tahun 2014 Michelle Phan dituntut oleh salah satu

label rekaman yang memayungi beberapa artis ternama. Michelle Phan dituntut

karena menggunakan lagu-lagu dari artis yang bernanung dalam label rekaman

tersebut kedalam cuplikan video tutorial make up yang diupload ke dalam

account Michelle Phan sejak tahun 2006. Dalam kasus tersebut Michelle Phan

dituntut ganti rugi sebesar US$ 150 ribu atau sekitar Rp 173 juta untuk setiap

lagu yang digunakan dalam video tutorial yang di buat oleh Michelle Phan.

Di Negara Common Law dikenal doktrin de minimis non curat lex.

Doktrin De minimis non curat lex berarti Hukum tidak perhatian terhadap hal-

hal sepele ("The law does not concern itself with trifles"). 8 Konsep Hukum

umum de minimis non curat lex dinyatakan dalam keputusan Inggris The

8Duhaime http://www.duhaime.org/LegalDictionary/D/DeMinimisNonCuratLex. diakses Sabtu, 15

April 2017

Page 8: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

8

Universitas Kristen Maranatha

Reward tahun 1818: Pengadilan tidak terikat untuk teliti sekaligus keras dan

berbelit-belit dalam penerapan undang-undang. Hukum memungkinkan

kualifikasi tersirat dalam doktrin De minimis non curat lex. Menurut doktrin

de minimis nom curat lex bahwa terdapat penyimpangan hukum di dalam

permasalahan tersebut, namun sangat sedikit akibat yang ditimbulkan. Hal itu

tidak bermaksud bahwa penderitaan dari hukuman harus inflexibly (atau tidak

dapat diubah). Menanggapi permasalahan yang dialami Michelle Phan, Hakim

di Amerika menggunakan doktrin de minimis non curat lex dalam memutuskan

kasus tersebut.

Peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini karena ketika

berbicara pelanggaran hak cipta pemilik lagu selalu menjadi korban. Namun

dengan perkembangan era globalisasi pihak yang memiliki kreatifitas terhadap

video yang terinspirasi atau menyukai suatu karya cipta lagu dapat menjadi

korban. Hal ini dapat membatasi kreatifitas dalam membuat video yang

didukung musik atau lagu dari orang lain. Negara Indonesia yang menganut

sistem Civil Law menyelesaikan permasalahan hak cipta dengan

menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sangat memperhatikan

hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pemilik hak ekslusif terhadap

karya cipta. Namun dengan hal tersebut membuat pemegang hak ekslusif

menjadi semena-mena. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji suatu doktrin

yang dianut oleh sistem hukum Common Law untuk dapat diterapkan dalam

menyelesaikan pelanggaran hak cipta dan diterapkan dalam Undang-Undang

Hukum Hak Cipta. Sehingga peneliti memberi judul penelitian yaitu

Page 9: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

9

Universitas Kristen Maranatha

DOKTRIN DE MINIMIS NON CURAT LEX TERHADAP CUPLIKAN

VIDEO DI YOUTUBE DAN PROSPEK PENGATURAN HUKUM HAK

CIPTA DI INDONESIA ( DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dibuat dengan tujuan untuk menegaskan masalah

yang akan dibahas, sehingga dapat ditentukan objek pembahasan yang tepat

dan mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki oleh penulis. Adapun

Identifikasi Masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah doktrin de minimis non curat lex telah diakomodasi dalam

Undang-Undangan Kekayaan Intelektual dan implementasinya di

Indonesia ?

2. Bagaimana prospek pengaturan hukum hak cipta di Indonesia terhadap

doktrin de minimis non curat lex serta penerapan doktrin de minimis

non curat lex sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan

pelanggaran hak cipta di Indonesia ?

Page 10: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

10

Universitas Kristen Maranatha

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis bahas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai doktrin de

minimis non curat lex sebagai doktrin yang dapat diterapkan dalam

bidang hak cipta .

2. Memahami penerapan doktrin de minimis non curat lex terhadap

hukum hak cipta di Indonesia serta penerapan doktrin de minimis

non curat lex pada pertimbangan hakim untuk memutuskan

pelanggaran hak cipta di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar bisa memberikan

kontribusi dan manfaat yang baik untuk para pengemban Ilmu Hukum dan

Pihak lain yang membutuhkan serta khususnya pada bidang hak cipta.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman tentang

doktrin de minimis non curat lex yang dapat di terapkan di bidang hak

cipta.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini tentunya diharapkan dalam prakteknya dapat menjadi

salah satu sumber informasi dan solusi bagi permasalahan Akademisi dan

masyarakat dengan adanya doktrin de minimis non curat lex pelanggaran

Page 11: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

11

Universitas Kristen Maranatha

hak cipta tidak harus selalu diselesaikan lewat jalur pengadilan atau

lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hak cipta.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang

selanjutnya disebut UUD 1945. UUD 1945 mengatur kedudukan dan tanggung

jawab penyelenggara negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-

lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 mengatur hak

dan kewajiban warga negara. UUD 1945 menjamin hak atas persamaan

kedudukan, hak atas kepastian hukum yang adil, hak mendapat perlakuan yang

sama di depan hukum dan hak atas kesempatan yang sama. Pasal 27 ayat (1)

UUD 1945 menyatakan, ”Setiap warga Negara sama kedudukannya di hadapan

hukum dan pemerintahan juga wajib menjunjung tinggi hukum dan

pemerintahan itu tanpa pengecualian”.

Hukum di Indonesia bertujuan untuk mendapatkan keadilan, menjamin

adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas

dibentuknya hukum tersebut.Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang

tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan

oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan yang sedang berlaku. Pasal 28 D ayat

1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, ”bahwa setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

Page 12: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

12

Universitas Kristen Maranatha

perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini juga didukung dengan

sembilan agenda proritas Presiden Joko Widodo yang disebut nawacita yang

terdiri dari9 :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar

negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan

pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional

dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan

memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada

institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi

melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan

kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar";

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia

Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan

9 KPU “ Jalan perubahan untuk Indonesia berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”

http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf diakses 18 April 2017

Page 13: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

13

Universitas Kristen Maranatha

program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung

deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk

rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa

Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali

kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan

kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek

pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai

patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di

dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan

ruang-ruang dialog antarwarga.

Agenda prioritas Presiden Joko Widodo yang telah dijelaskan diatas

mendukung produktivitas rakyat salah satunya ekonomi kreatif yang saat ini

berkembang di masyarakat. Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi

berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk

menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan

berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini berkembang

Page 14: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

14

Universitas Kristen Maranatha

sejalan dengan era globalisasi saat ini . Ekonomi kretif dapat dilihat sebagai

industry yang mengandung nilai-nilai kebudayaan, kreatifitas, seni dan hiburan

yang didalamnya juga megandung aktifitas yang dapat dilindungi hak cipta.

Karya yang merupakan hasil peradaban manusia dilindungi dengan rezim

perlindungan hak cipta, baik secara ekonomis maupun secara moral. Rezim hak

cipta sangat berperan dalam melindungi dan mengembangkan karya tersebut

perlu dibarengi dengan pengaturan yang lebih progresif.

Hal ini di dukung oleh teori yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.

Beliau menyatakan untuk menghadapi kemelut dalam dunia penegakan hukum

beliau mengungkapkan suatu tipe penegakan hukum progresif. Penegakan

hukum progresif menekankan pada dua hal, yaitu hukum ada untuk manusia

dan bukan manusia ada untuk hukum. Hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum

membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya. Manusia

merupakan makhluk yang unik karena memiliki pikiran yang dapat digunakan

untuk menilai baik dan buruk suatu perilaku, sehingga hukum tidak lagi bekerja

seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya

urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan

manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Peranan

manusia adalah cara berhukum untuk keluar dari stigma dominan yang membabi

buta kepada teks undang-undang.10

10 B. Arief Sidharta, Reflexi tentang fundamental dan sifat keilmuwan hukum sebagai landasan

pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung : Fakultas Hukum Universitas

Padjajaran, 1996, hlm. 18

Page 15: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

15

Universitas Kristen Maranatha

Hukum seyogyanya tidak mempertahankan status quo. Hukum tidak harus

terpenjara dalam undang-undang, jika undang-undang memiliki kontradiksi

dengan pencapaian keadilan maka menjadi mungkin pilihan mengesampingkan

bisa dilakukan demi menciptakan keadilan hukum dalam masyarakat. Karena

sesungguhnya semua teks tertulis membutuhkan penafsiran, maka menjadi keliru

jika mengatakan hukum atau undang-undang itu sudah jelas. Undang-undang

cacat sejak lahir, karena undang-undang memiliki banyak kelemahan terutama

masalah penggunaan bahasa, bahasa tulisan tidak bisa mengakomodir semua.

Satjipto Rahardjo menganggapnya sebagai makna yang hilang11

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar

menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan

menurut semangat dan makna lebih dalam (to the very meaning) dari undang-

undang atau hukum.12 Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan

intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Penegakan hukum yang

dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap

penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada

yang biasa dilakukan. Ide penegakan hukum progresif lahir dari refleksi

intelektual yang cukup panjang. Pembahasan penegakan hukum progresif di atas

merupakan salah satu rekam jejak refleksi intelektual yang menjadi titik awal

penegakan hukum progresif dijadikan sebagai tipe penegakan hukum alternatif.

Berdasarkan hal itu kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata

11 Satjipto Rahardjo, Paradigma Hukum Indonesia Perspektif Sejarah, Makalah disampaikan pada

simposium Nasional Ilmu Hukum Program Doktor, UNDIP, Semarang, 1998, hlm 1-2. 12 B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, Bandung : FH Unika Parahyangan, 2010 hlm. 84-85

Page 16: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

16

Universitas Kristen Maranatha

sebagai kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran

prinsip keadilan yang mendasari undang-undang.

Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum

progresif oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum

adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam

mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam

bidang hukum itu sendiri. Hukum progresif adalah mengubah secara cepat,

melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta

melakukan berbagai terobosan.13 Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh

Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan

yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-

peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam

mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Hukum progresif secara sederhana adalah hukum yang melakukan

pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga

mampu membiarkan hukum itu mengalir untuk menuntaskan tugasnya mengabdi

kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan

dalam menegakkan hukum. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan

kesejahteraan bagi semua rakyat. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip

bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan prinsip bahwa

hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada

13 Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Bekasi: Gramata Publishing, 2012 Hlm. 165.

Page 17: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

17

Universitas Kristen Maranatha

untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga

diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Hukum

progresif bukan sebatas dogmatis belaka.

Indonesia sebagai Negara yang ikut serta dalam World Trade

Organization sudah seharusnya menghargai hak dari sebuah karya cipta. Hal ini

di implementasikan dan dinormatifkan ke dalam Undang-Undang No. 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta. Perundingan persetujuan umum tentang tarif dan

perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade / GATT) sebagai bagian

dari pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) telah disepakati norma-

norma dan standar perlindungan KI yang meliputi :

1. Hak Cipta dan hak lain-lain (copyrights and related right);

2. Merek (Trademark, service marks, and names)

3. Indikasi Geografis (Geographical indications);

4. Desain Produk Industri (Industrial design)

5. Paten (Patens), termasuk

6. varietas tanaman ;

7. Desain tata letak sirkuit terpadu (Layout design (topographies)

ofintegrated circuits);

8. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (Protection

ofundisclosed information);

9. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian

lisensi(Control of anti compotive practices in contractual licenses);14

Pengelompokan KI yang didasarkan pada Convention Establishing The World

Intelectuall Property Organization (WIPO)15.

14Adami Chazawi, Tindak Pidana HAKI, Malang : Bayumedia Publishing, 2007, Hlm. 4

Page 18: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

18

Universitas Kristen Maranatha

1. Hak Cipta (Copyrights)

2. Hak milik (kekayaan) perindustrian (Industrial Property rights);

Hak Cipta dibedakan lagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak terkait dengan hak

cipta (Neighbouring rights). Sementara itu, hak atas kekayaan perindustrian terdiri

atas:

1. Paten (Patent);

2. Model Rancang Bangun, disebut juga paten sederhana (Utility

Models);

3. Desain Industri (Industrial Design);

4. Merek Dagang (Trade Mark);

5. Nama Niaga (Trade Names);

Perlindungan terhadap KI khususnya Hak Cipta di Indonesia diatur dalam

Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang

menyatakan bahwa :

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan..

Hak Cipta tersebut adalah hak khusus yang mempunyai arti bahwa tidak ada

orang lain yang boleh melakukan hak itu dengan izin pencipta, kecuali Sri Rejeki

Hartono mengungkapkan bahwa16:

15 Eddy Damian. Hukum Hak Cipta, Bandung: Alumnni, 2009, hlm. 15. 16 Sri Rejeki Hartono dalam bukunya Pipin Syarifin dan Deden Jubaedah, Peraturan Hak

KekayaanIntelektual di Indonesia, Pustaka Bani Quaraisy, Bandung, 2004, hlm. 4

Page 19: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

19

Universitas Kristen Maranatha

Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu

hakdengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak

tersebutdiberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan

UndangUndangmemberikan hak khusus kepada yang berhak,

sesuaidengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Hak cipta pada prinsipnya merupakan salah satu hak yang dianggap sebagai hak

milik atas seseorang, pengaturan hak milik di atur dalam Pasal 570 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan

sesuatukebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas

terhadapkebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal

tidakbersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum

yangditerapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak

menetapkannya, dan tidak menggangu hak-hak orang lain;

kesemuanya itu dengan takmengurangi kemungkinan akan

pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas

ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Dalam Pasal 1 huruf (a) dinyatakan bahwa :

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum positif mengenai hak cipta pada hakekatnya melindungi ide-ide,

waktu yang dipakai bahkan biaya yang dikorbankan oleh pencipta sebagai

penghormatan dan penghargaan terhadap suatu karya cipta, sehingga pencipta

mempunyai hak khusus untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin

kepada orang lain yang mempergunakan ciptaannya. Hak cipta mempunyai 2 (

dua) dimensi yaitu hak ekonomi dan hak moral yang secara otomatis melekat

pada waktu karya tersebut lahir. Hak ekonomi adalah hak menerima keuntungan

Page 20: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

20

Universitas Kristen Maranatha

ekonomi atas ciptaannya dan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan

pribadi atas reputasi penciptanya. Salah satu cara untuk menyeimbangkan

kepentingan dan peran pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka

sistem hak cipta berdasarkan pada prinsip :

1. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice) Pencipta sebuah karya

atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan

intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat

berbentuk materi ataupun bukan materi, seperti ada rasa aman karena

dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan

perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan

untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut hak.

2. Prinsip Ekonomi (the economic argument) Hak Cipta ini merupakan hak

yang berasal dari kegiatan yang kreatif dari suatu kemampuan daya pikir

manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai

macam bentuknya, yang memiliki manfaat seta berguna dalam menunjang

kehidupan manusia, maksudnya ialah wajar bahwa kepemilikan itu karena

sifat ekonomis manusia yang menjadikan satu hal itu keharusan untuk

menunjang kehidupanya dalam masyarakat. Demikian hak cipta

merupakan suatu bentuk kekayaan bagi penciptanya.

3. Prinsip Kebudayaan adalah karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan

untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu juga muncul suatu

gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lainya, dengan

konsepsi ini maka pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni,

Page 21: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

21

Universitas Kristen Maranatha

dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf hidup, peradaban

dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (the social argument) Hukum tidak mengatur kepentingan

perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi

hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyaakat.

Undang-Undang Hak Cipta dalam penjelasannya dinyatakan bahwa oleh

karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan

hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak

mendapatkan perlindungan, sebab itu sebelum memiliki wujud yang

memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkadung

dalam copyright pada dasarnya bersifat economic right dan moral right, yang

didalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Perlindungan terhadap hak cipta terdapat batasan hak cipta berdasarkan

pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25

tidak berlaku terhadap:

a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait

untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk

keperluan penyediaan informasi aktual;

b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk

kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk

keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang

etelah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar;

d. dan penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan

ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau

produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku

Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Page 22: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

22

Universitas Kristen Maranatha

Pembatasan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut

memperhambat perkembangan kreatifitas manusia dan tidak mengikuti

perkembangan era globalisasi saat ini. Karya Cipta seperti pembuatan video

tutorial dengan memberikan tambahan backsound lagu milik orang lain di media

sosial seperti youtube dianggap menjadi sebuah pelanggaran. Hal ini tidak sesuai

dengan perkembangan teknologi dan sifat hak cipta yang mana bersifat universal.

Indonesia menganut sistem hukum sipil (Civil Law System), atau yang

dikenal dengan Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia

dan penggunaan akal. Doktrin Hukum Alam, seseorang dapat menciptakan

berbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan

yang termasuk dalam kekayaan intelektual. Pasal 27 ayat (1) Deklarasi Universal

Hak-hak Asasi Manusia, menetapkan:

“Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapat

perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materi yang

merupakan hasil dari ciptaanya dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan

seni”

Sistem Common Law terdapat doktrin yang saat ini diterapkan dalam

bidang hak cipta untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta.Doktrin tersebut

ialah de minimis non curat lex. De minimis non curat lex adalah hukum tidak

perhatian terhadap hal-hal sepele. Doktrin ini dapat membantu peradilan di

Indonesia dalam memutuskan pelanggaran hak cipta serta dirasa dapat

memberikan pembaharuan hukum yang dapat mengikuti perkembangan teknologi

dan era globalisasi sekarang ini di Indonesia.

Page 23: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

23

Universitas Kristen Maranatha

Kerangka pembahasan mengenai KI, maka dari segi substansi, norma

hukum yang mengatur tentang KI itu tidak hanya terbatas pada norma hukum

yang dikeluarkan oleh suatu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma

hukum internasional. Hal ini merupakan keharusan karena perlindungan KI secara

domestik atau berdasarkan Undang-Undang saja tidaklah cukup dan hal ini pula

membawa manfaat dalam menumbuhkan kreativitas para pencipta. Kreatifitas dan

aktivitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong

karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu di setiap saat dan tempat,

sehingga kepastian hukum yang diharapkan itu benar-benar mereka (pencipta)

peroleh.

2. Kerangka Konseptual

Penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka

menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup

variabel dan dapat diperoleh hasil penelitain yang sesuai dengan tujuan penelitian

yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

a. Hukum adalah himpunan aturan yang diciptakan berwenang dan bertujuan

mangatur tata kehidupan bermasyarakat, serta sifatnya memaksa dengan

menjatuhkan sanksi hukuman bagi si pelanggar hukum.

b. Pembaharuan Hukum adalah aturan hukum yang dibuat bersifat maju

dan mengikuti perkembangan jaman.

c. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang

mengatur pembatasan perlindungan hukum terhadap penggunaan karya

Page 24: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

24

Universitas Kristen Maranatha

cipta hanya untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu

pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak

Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan,

Produser,Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

d. Doktrin de minimis non curat lex adalah hukum tidak perhatian terhadap

perkara sepele yang berarti bahwa hukum tidak akan menyelesaikan

sengketa kecil atau tidak penting.

e. Youtube adalah situs web yang menyediakan berbagai macam video mulai

dari video klip sampai film, serta video-video yang dibuat oleh pengguna

youtube sendiri.

f. Prospek Pengaturan Hukum adalah gambaran keberlangsuang suatu

pengaturan di masa depan yang berupa yang masih harus diadaptasikan

dengan berbagai keterbatasan dan kondisi yang melingkupinya.

Page 25: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

25

Universitas Kristen Maranatha

F. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu

penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

norma-norma dalam hukum positif. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan

sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis

sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian

yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian

menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang

diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan konseptual,

perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual yaitu

dilakukan dengan menjabarkan konsep dari doktrin de minimis non curat

lex, pengertian, dan asas hukum. Pendekatan Undang-Undang yaitu

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan

dengan Hukum Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta.

Page 26: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

26

Universitas Kristen Maranatha

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data

sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas

peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hiraerki

atau bahan hukum positive artinya suatu norma hukum

mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai oleh

penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property

Rights, Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 Tentang

Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary

And Artistic Works.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi

bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku

yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum,

pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi,

Page 27: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

27

Universitas Kristen Maranatha

hasilhasil symposium mutkhair yang berkaitan dengan topik

penelitian, dan catatan-catatan lainnyayang berkaitan dengan

masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik

yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media seperti kamus

hukum, encyclopedia, dan lain-lain. 17

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi

kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat

yang berkenaan dengan permasalahan mengenai doktrin de minimis non

curat lex dan karya cipta video di youtube. Berkenaan dengan metode

yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini maka

penulis melakukan penelitian dengan memakai studi kepustakaan yang

berasal dari literatur.

5. Metode Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini

menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir atau logika

deduktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus

17 Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, cetakan kelima.,

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 12

Page 28: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

28

Universitas Kristen Maranatha

individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.18 Pada

penelitian hukum yang berjenis normatif ini, bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum

yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca,

mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan

Perundang-Undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional,

jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data

penelitian ini. 19

18 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm 186 19 Punaji, Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, Jakarta : Kencana, 2010,

hlm.7

Page 29: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

29

Universitas Kristen Maranatha

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan

hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka,

objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan

menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang

masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II : PRINSIP-PRINSIP HAK CIPTA DAN PENGATURAN HAK

CIPTA DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW

Bab kedua ini adalah bab mengenai uraian teori, asas,

norma, pengertian doktrin de minimis non curat lex, prinsip-

prinsip hak cipta, dan pengaturan hak cipta dalam sistem hukum

common law civil law.

BAB III : DOKTRIN DE MINIMIS NON CURAT LEX DALAM HAK

CIPTA

Page 30: BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangIstilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI).2 Kemudian berdasarkan

30

Universitas Kristen Maranatha

Pada bab tiga ini akan dijelaskan mengenai doktrin de

minimis non curat lex dakam perkembangan hak cipta di

Indonesia.

BAB IV : DOKTRIN DE MINIMIS NON CURAT LEX DALAM

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG

HAK CIPTA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Pada bab empat ini akan di analisa tentang tinjauan yuridis

harmonisasi perkembangan hukum hak cipta di Indonesia

terhadap doktrin de minimis non curat lex serta penerapan

doktrin de minimis non curat lex sebagai pertimbangan hakim

dalam memutuskan pelanggaran hak cipta di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian mengenai

kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun

perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama

penelitian.