1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI istilah “perkawinan” dari

kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau

beristri (menikah), sedangkan perkawinan diartikan sebagai perihal (urusan dan

sebagainya) kawin (pernikahan) yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan

cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia. 1 Pengertian perkawinan juga dapat

dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang

pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing dan harus juga

dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan sendiri memiliki arti penting bagi kehidupan manusia. Dalam suatu

perkawinan yang sah selanjutnya akan menghalalkan hubungan atau pergaulan hidup

manusia sebagai suami istri, hal itu adalah sesuai dengan kedudukan manusia sebagai

mahluk yang memiliki derajat dan kehormatan. Maanfaat perkawinan juga dapat

terbentuknya hubungan rumah tangga yang tentram, damai dan diliputi rasa kasih

sayang, selanjutnya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia keyword perkawinan

2

Perkawinan juga merupakan suatu bentuk perbuatan ibadah, yang artinya perkawinan

merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera

melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi perbuatan maksiat

dan memelihara diri dari perzinahan.

Karena itu, hukum Indonesia telah mengatur masalah perkawinan ini dalam

bentuk Undang-Undang yang selanjutnya disingkat UU, dan peraturan hukum

lainnya karena perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang penting bagi

manusia. Dalam peraturan-peraturan hukum di Indonesia perkawinan diatur dalam

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri

Agama Nomor 11 Tahun 2007, UU No. 3 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, Perpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI),

serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan baik dengan Hukum di

Indonesia maupun Hukum Internasional. Selanjutnya tata cara melangsungkan

perkawinan di Indonesia menurut Hukum Perkawinan di Indonesia sebagai berikut:

Perkawinan dilangsungkan antara seorang pria, dan seorang wanita.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) UU 1974)

Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku menurut Pasal 2

ayat (2) UU No.1 1974 dan dalam pengaturannya terkait dalam Peraturan Menteri

Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan UU No. 3 tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan

3

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (Pasal 6

UU No.1 1974)

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan kedua kalinya undang-undang

mensyaratkan harus melewati masa tunggu sekurang-kurangnya 90 hari setelah

putusnya perkawinan melalui perceraian, dan 130 hari setelah putusnya

perkawinan akibat kematian suaminya (pasal 10 dan 11 UU No.1 1974)

Asas perkawinan di Indonesia menganut asas monogami Pasal 3 ayat (1) UU No.

1 Tahun 1974 yaitu seorang suami hanya diperkenankan mengawini seorang istri saja,

jadi tidak boleh memiliki lebih dari satu istri. Namun asas monogami tersebut dibuka

pengecualian atau tidak mutlak pada Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Artinya,

dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligami diperbolehkan asalkan memenuhi

syarat yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Tidak selamanya suatu hubungan perkawinan dapat selalu bahagia dan berjalan

mulus seperti yang direncanakan mempelai waktu melangsungkan perkawinan ada

kalanya suatu ikatan perkawinan harus putus ditengah jalan karena perceraian.

Dalam perceraian lebih sering dan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang,

maka istilah “perceraian” hanya ditujukan terhadap cerai “hidup” saja. Undang-

undang menjelaskan dalam pasal 20 UU Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat

dilakukan didepan pengadilan melalui suatu gugatan perceraian. Jadi tidak

memungkinkan adanya perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Pengadilan

4

yang berwenang untuk perceraian ini adalah pengadilan agama untuk yang

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dan pengadilan negeri untuk yang

tidak melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.

Menanggapi gugatan perceraian di pengadilan, pertama-tama hakim akan

berusaha mendamaikan diantara suami istri yang akan bercerai tersebut. Jika usaha

perdamaian di antara suami dan istri yang akan bercerai tidak berhasil, maka para

pihak diperkenankan untuk melangsukan sidang perceraian setelah cukup alasan

bahwa antara suami istri tidak dapat lagi hidup secara rukun sebagai suami istri,

disamping itu harus memenuhi persyaratan perceraian di Indonesia. Alasan dapat

diajukan perceraian diantaranya sebagai berikut2:

Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama minimal dua tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar

kemampuannya

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama minimal lima tahun setelah

perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dan tidak dapat menjalani

kewajiban sebagai suami istri.

2Dr. Munir Fuandy, S.H., LL.M , Konsep Hukum Perdata, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, h.

23

5

Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran sehingga

tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian 3 akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagai berikut :

Terhadap anak

Terhadap harta bersama

Terhadap putusnya hubungan Suami - Istri

Dalam putusnya perkawinan karena perceraian pada pembagian harta bersama

yang didapat dari perkawinan dibagi menurut hukum masing-masing (Pasal 37 UU

No. 1 tahun 1974).

Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan hubungan internasional membawa

dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya

perkawinan. Selain itu, manusia mempunyai rasa cinta yang universal, tidak

mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga

bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai

kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan ini di Indonesia dikenal dengan istilah

perkawinan campuran. Pengertian Perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal

57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: ”Yang dimaksud

dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara

dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

6

Di Indonesia sering terjadi perkawinan campuran baik WNI dengan WNA yang

memutuskan melaksanakan perkawinan di negara lain dengan alasan-alasan

tersendiri, atau antar WNI dengan WNA melangsungkan perkawinan di Indonesia.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak

mencakup mengenai pasangan WNA dan WNA yang telah menikah diluar negeri

kemudian berdomisili di Indonesia. Perkawinan pasangan WNA yang berdomisili di

Indonesia, sering kali terjadi permasalahan hukum Internasional terjadi dengan

perpindahan keperdataan antar negara berkaitan dengan akta perkawinan, tempat

dimana pasangan tersebut berdomisili, dan apabila terjadi perceraian dimana akan

mengajukan gugatan perceraian. Maraknya perkawinan pasangan WNA juga tidak

terlepas dari perceraian yang marak pula.

Perbedaan peraturan perceraian suatu negara terhadap peraturan perceraian negara

lain pada saat ini semakin perlunya peraturan yang jelas di bidang hukum

internasional sendiri khususnya di bidang perkawinan. Lagipula dengan semakin

luasnya wilayah dari pengaturan hukum internasional itu sendiri makin

membutuhkan suatu pemikiran ulang atas posisi hukum internasional di level lokal.3

Persoalan penting antara kedudukan hukum nasional dengan hukum internasional.

Pertama, apakah hukum internasional dan hukum nasional, merupakan bagian dari

satu sistem hukum yang lebih besar, atau kedua hukum tersebut memiliki wilayah

yang berbeda? Kedua, apakah diantara kedua hukum tersebut secara hirarkis ada

yang lebih unggul dibanding lainnya? 4 Dalam hal ini para pihak baik pelaku

3 Philip Allot, Kutipan Eunomia, New Order of the New World, Oxford, Oxford University Press, 2001 4 Jawahir Thontowi, Hukum Internasional Kontemporer, SH.,Ph.D., Pranoto Iskandar, SH, Bandung,

Rafika Aditama, 2006, h. 79

7

perkawinan pasangan WNA yang berdomisili di Indonesia, maupun para aparat

hukum haruslah memiliki pemahaman dalam lingkup hukum perdata internasional

khususnya perceraian pasangan WNA yang perkawinannya dilangsungkan di luar

negeri.

Sering terjadi dalam masyarakat terjadi perkawinan pasangan WNA tunduk

hukum Indonesia, karena berdomisili di Indonesia sering terjadi maka sering terjadi

pula perceraian dalam kaitanya dengan perkawinan pasangan WNA tersebut.

Perbedaan pendapat yang sering terjadi antar pihak kuasa hukum penggugat, dan

tergugat tentu akan terjadi demi kepentingan keuntungan akibat perceraian tersebut,

mengingat adanya kekosongan hukum yang terjadi dalam memutuskan perceraian

pasangan WNA. Berikut merupakan contoh pertimbangan majelis hakim Indonesia

dalam memutus perkara dalam hal ini Putusan Nomor 172/PdtG/2014/Pn.Dps dan

Nomor 47/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel:

PUTUSAN NOMOR 172/PDTG/2014/PN.DPS

Sebagai latar belakang kasus pada penulisan ini yaitu pada Putusan Pengadilan

Negeri Denpasar dibawah register Nomor 172/PdtG/2014/Pn.Dps mengenai

perceraian warga negara asing di Indonesia merupakan salah satu kasus yang terkait

dengan Hukum Perdata Internasional. Gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang

merupakan Warga Negara Afrika Selatan, pemegang Pasport No. M00096351 dan

Tergugat Warga Afrika Selatan pemegang pasport No. M00061509 berdasarkan

KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) di Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kantor

Imigrasi Ngurah Rai, yang saat ini beralamat di Badung Bali.

8

Sebagai pengantar, KITAS atau Kartu Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang

diberikan pada orang asing pemegang Izin Tinggal Sementara. Menurut Pasal 31 PP

No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (“PP No.

32/1994”), Izin Tinggal Terbatas sendiri adalah salah satu jenis izin keimigrasian

yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia

dalam jangka waktu yang terbatas. Orang asing yang boleh mendapatkan izin tinggal

terbatas adalah5:

1. Orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas

2. Orang asing pemegang Visa Terbatas

3. Orang asing yang bekerja sebagai nakhoda, anak buah kapal di kapal atau

alat apung atau sebagai tenaga ahli pada kapal atau alat apung yang langsung

bekerja di perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi landas kontinen

atau pada zone ekonomi eksklusif.

Visa Tinggal Terbatas diberikan bagi orang asing untuk tinggal di wilayah Negara

Republik Indonesia paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya

Izin Masuk di wilayah Negara Republik Indonesia (lihat dalam pasal 13 PP No. 18

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP No. 32/1994).

Kembali dalam kasus bahwa Tergugat dan penggugat sudah menikah sejak

tanggal 12 Desember 1975 dan diterangkan dalam Akte Perkawinan Lengkap yang

telah dikeluarkan Oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan No.

Q10424 pada tanggal 12 Desember 2005. Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan

hingga sekarang mereka tidak di karuniai seorang anak. Sudah 10 Tahun terakhir

5 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32

Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian

9

Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Kedua pasangan suami

isteri tersebut sama-sama bekerja pada bidang perhotelan namun mereka bekerja

pada hotel yang berbeda sehingga mereka harus menjalani perjalanan ke luar negeri

sendiri-sendiri yang mengakibatkan mereka jarang bertemu satu sama lain. Karena

sudah 10 Tahun berpisah dalam arti mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah

kemudian Penggugat sebagai suami mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan

Negeri Denpasar dimana ia dan Tergugat isterinya berdomisili sekarang dan Isterinya

pun menyetujuinya.

Kasus gugatan perceraian Penggugat sebagai suami terhadap isterinya ini masuk

dalam perkara Hukum Perdata Internasional, karena terdapat unsur asing yaitu

Penggugat dan Tergugat yang berkewarganegaraan Afrika Selatan. Dimana dalam

menganalisa kasus ini yang menjadi fokus adalah gugatan perceraian yang diajukan

di Pengadilan Negeri Denpasar, Namun perkawinan kedua pasangan ini

dilangsungkan di Afrika Selatan. Pada putusannya hakim mengkabulkan

permohonan Penggugat, dan menceraikan pasangan suami istri tersebut secara

verstek karena selama persidangan tergugat tidak menghadiri persidangan.

PUTUSAN NOMOR 47/PDT.G/2008/PN.JAK.SEL

Penggugat atas nama Jonathan Kine dan Tergugat atas nama Manuella Verniel

merupakan warga Amerika telah melangsukan pernikahan pada tanggal 23 Mei 1997

di Philadelphia, Amerika Serikat yang tercatat dalam Mariiage Certificate Nomor

D.71700 dikeluarkan oleh Clerk of Orphan’s Court Devision of the Court of

Common of Philadelphia Country Pennsylvania. Dalam perkawinan tersebut telah

10

melahirkan anak perempuan bernama Lara Rose Kine, Akta kelahiran yang

didaftarkan di kantor catatan sipil DKI Jakarta dan didaftarkan di kantor Catatan

Sipil DKI Jakarta ke Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia. Setelah menikah,

Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Indonesia tahun 2000, namun sering

berjalannya waktu, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai kekerasan

fisik dan psikis serta penelantaran dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan

Penggugat melayangkan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan

. Kemudian hakim menyatakan menolak permohonan kemudian memberikan

pertimbangan, terhadap perkawinan sedemikian, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa “dalam waktu 1 (satu)

tahun setelah suami-isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan

mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.”

Keharusan pendaftaran perkawinan pada Pencatatan Sipil juga diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang untuk

perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Republik Indonesia diatur dalam

Pasal 37 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan

dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia ;

Pencatatan perkawinan tersebut dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada

Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

yang bersangkutan kembali ke Indonesia

11

Karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum terdaftar di

Indonesia,maka gugatan perceraian dinyatakan tidak dapat diterima.

Kemudian jika bandingkan dalam putusan pertama antara WNA di Afrika merka

menikah bahwa Tergugat dan penggugat sudah menikah sejak tanggal 12 Desember

1975 dan dicatatkan kemudian Akte Perkawinan Lengkap yang telah dikeluarkan

Oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan No. Q10424 pada tanggal

12 Desember 2005. Bagaimana bisa peraturan yang dinyatakan paling lambat 30 hari

kemudian diabaikan, dan 1 tahun setelah kembali ke Indonesia menurut pasal 52

Undang-Undang Perkawinan. Pendapat hakim dalam kasus Nomor

47/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel memberikan penjelasan, bahwa dari ketentuan-ketentuan

sebagaimana terurai di atas, adalah suatu ketentuan mutlak bahwa setiap perkawinan

yang dilangsungkan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik

Indonesia dan dalam tenggang waktu tertentu wajib didaftarkan di Kantor Pencatatan

Perkawinan tempat tinggal mereka apabila mereka telah kembali ke Indonesia,

sehingga apabila terjadi perceraian maka Pegawai Pencatat akan mencatatkan

perceraian tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Dalam

Hukum perdata Internasional unsur Forum Rei (tempat tinggal tergugat) dan Forum

Actoris (tempat tinggal penggugat) sudah terpenuhi, dan dalam putusannya tidak

terdapat saran hakim untuk mendaftarkan atau mengajukan kepada pengadilan di

Philadelphia, Amerika Serikat. Permasalahan yang terjadi berkaitan penerapan

yuridiksi dengan hukum internasional cakupannya masih diperdebatkan dan

12

merupakan hal yang bersifat relatif. 6 Pertentangan didalam lingkup hukum

internasional sudah bukan hal baru, karena pada setiap persoalan hukum perdata

internasional mempunyai pembela, dan penentangnya masing-masing hal ini

menimbulkan perdebatan yang menimbukan beberapa pendapat yang berbeda pada

suatu permasalahan yang sama.7

Selanjutnya apa yang harus dilakukan tergugat dan penggugat apabila mereka

sudah terlambat mendaftar perkawinan mereka, haruskah mereka bercerai di negara

dimana perkawinan dilangsungkan. Kemudian menjadi permasalahan di kemudian

pada putusan warga Afrika bagaimana dengan akibat dari perceraian salah satunya

pembagian harta perkawinan, kemudian yang diputus verstek karena tergugat tidak

hadir, pasti akan ada akibat-akibat perceraian lain yang akan menjadi masalah di

kemudian hari. Bagaimana dalam kasus perceraian WNA afrika hakim tidak

menerapkan kasus ini dalam asas Lex Loci Celebrationis. Dan apa alasan hakim tidak

menerapkan keterlembatan pendaftaran perkawinan dalam kasus pembanding dalam

kaitannya dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal

37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Mengingat dalam putusnya perkawinan di semua Negara baik Indonesia atau

Internasional, putusan perceraian karena putusan pengadilan akan memiliki kekuatan

hukum tetap, dan tidak dapat diputuskan dinegara lain dalam kasus yang sama. 8

Kedudukan KITAS dalam putusan WNA Afrika (Kartu Izin Tingal Terbatas) dimana

6 Michael Akehust, Jurisdiction in Internasional Law, dalam British Yearbook, of Internasional Law,

1974, hal 145 7 Prof. Dr. Gouwgioksiong, SH., Hukum Internasional Indonesia, Djakrta, 1965 hal 43 8 Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM, Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., Perbandingan Hukum Perdata

Comparative Civil Law, Depok, 2014, hal 168

13

kedudukannya dalam putusan WNA menjadi alasan hakim berlakunya asas forum

rei dan forum actoris, karena secara hukum pasangan tersebut masih saja

berkewarganegaraan Afrika, yang seharusnya dalam putusan percerainya berlaku

pula asas Lex Loci Celebrationis karena pasangan tersebut bukan WNI. Dalam

KITAS sendiri tidak terdapat pengaturan terhadap pemindahan kewarganegaran yang

berdampak pada pengalihan tanggung jawab keperdataan Pemohon, dan Termohon.

Permasalahan tersebutlah yang menarik penulis mengkaji permasalahan ini agar

mendapat kepastian hukum khususnya perceraian pada perkawinan yang

dilangsungkan di luar negeri khususnya perceraian WNA yang sering terjadi

dimasyarakat, mengkaji permasalahan ini secara mendalam agar mendapat titik

terang, dan memberikan maanfaat secara luas kepada civitas akademisi, dan

masyarakat yang tertarik dalam permasalahan ini oleh karena itu penulis mengambil

judul “ANALISIS PERCERAIAN PERKAWINAN WNA YANG

DILANGSUNGKAN DILUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM PERDATA

INTERNASIONAL DI INDONESIA”

14

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah

yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana asas-asas Hukum Perdata Internasional Indonesia mengatur

perceraian pasangan WNA di Indonesia untuk perkawinan yang dilangsungkan di

luar negeri?

15

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui asas-asas Hukum Perdata Internasional Indonesia mengatur

perceraian pasangan WNA di Indonesia untuk perkawinan yang dilangsungkan di

luar negeri.

16

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu

pengetahuan pada umumnya, dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum

perdata, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat

pada masalah-masalah hukum perdata dalam pelaksanaan hukum perceraian di

Indonesia terhadap perkawinan WNA yang berlangsung diluar negeri dan telah

diputus cerai Pengadilan di Indonesia terhadap Hukum Perdata Internasional

2. Manfaat Praktis

Guna sebagai informasi dalam penanganan kasus hukum perceraian di Indonesia

terhadap perkawinan WNA yang berlangsung diluar negeri dan telah diputus cerai

Pengadilan di Indonesia terhadap Hukum Perdata Internasional

Memberikan saran kepada masyarakat, dan aparat penegakan hukum dalam hal

perceraian khususnya dalam hal kaitannya hukum perdata dalam kasus perceraian.

17

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka jenis

penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif, karena yang diteliti ialah

pertimbangan hakim dan penelitian hukum dilakukan dengan menelaah putusan

hakim dikaitkan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum

yang sedang penulis amati.9 Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah

kesesuaian pertimbangan hakim terhadap putusan dari segi peraturan perundang-

undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada.

2. Jenis Pendekatan

Adapun pendekatan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan normatif yang

bertitik fokus pada kasus (Case Approach) dimana yang akan diteliti adalah sumber

hukum primer yang merupakan data yang diperoleh dari Direktori Putusan

Makhamah Agung melalui peninjauan putusan pengadilan Putusan Nomor

172/PDT.G/2014/PN.DPS, dan putusan yang berkaitan, serta sumber hukum

sekunder. Dalam kaitanya dengan penilitian normatif akan di gunakan beberapa

pendekatan meliputi:10

9 Peter Mahmud M., Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, h. 136 10 Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Johnny Ibrahim, Bayumedia Publising, Malang,

2007, h. 300

18

Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang

dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

Pendekatan konsep (conceptual approach)

Pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-

konsep tentang perceraian yang perkawinannya dilangsungkan diluar negeri. Bahan

yang memberikan penjelasan konsep sekaligus mengenai berkaitan dengan bahan

hukum primer. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan

dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

Sedangkan bahan hukum yang digunakan didalamnya meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat

orang taat pada hukum. Dalam hal ini yang digunakan meliputi:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

d) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun

1974

e) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin

Keimigrasian

f) Konvensi Internasional Deen Hag 1968

g) Algemene Bepalingen

19

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam bahan hukum sekunder meliputi:

a) Putusan Pengadilan No. 172/PdtG/2014/PN.DPS

b) Putusan Pengadilan No. 47/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL

c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2640K/Pdt/2009

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas

bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipakai meliputi KBBI, Kamus Hukum,

buku, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah,

media online dan lain-lain yang berkaitan dengan kasus yang diangkat.