BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 2011.pdf · Disparitas Pendapatan Kabupaten Kudus Tahun 2011 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ketimpangan distribusi pendapatan di sebuah

Disparitas Pendapatan Kabupaten Kudus Tahun 2011 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketimpangan distribusi pendapatan di sebuah negara tidak terlepas

dari strategi pembangunan yang diterapkan. Pada tahun enam

puluhan, pembangunan ekonomi dengan strategi pertumbuhan banyak

diterapkan oleh negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia.

Perencanaan ekonomi di awal masa orde baru sangat percaya adanya

trickle down effect (efek menetes ke bawah) sehingga strategi

pembangunan dilaksanakan dengan mengutamakan pertumbuhan

ekonomi yang tinggi sebagai jalan untuk mengatasi berbagai masalah

sosial dan politik,akan tetapi efek menetes ke bawah yang diharapkan

tidak berjalan sempurna. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai masih

ada indikasi adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Disparitas

pendapatan yang mencerminkan ketimpangan pembagian hasil

pembangunan dalam suatu wilayah akan dilihat dari pengeluaran

penduduk (pendapatan) dan dari kewilayahan baik regional maupun

sektoral.


Strategi pembangunan tidak tepat sasaran,dan hasilnya hanya

dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Oleh karena itu untuk

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai upaya

pemerataan dalam distribusi pendapatan perlu terus dilakukan secara

konsisten dan berkelanjutan.

Di era reformasi ini arah pembangunan telah bergeser dari sentralisasi

ke desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah. Dengan kata lain

pemerintah pusat tidak lagi mengurusi program-program yang

berhubungan langsung dengan masyarakat (service delivery), sehingga

pembangunan daerah bisa lebih efisien dan responsif terhadap

kebutuhan, potensi maupun karakteristik masing-masing daerah.

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah melalui pembangunan yang

serasi dan terpadu menuju tercapainya kemandirian daerah dan

kemajuan yang merata di wilayah tersebut.

Hingga saat ini bagaimana kecenderungan distribusi pendapatan yang

terjadi ?


B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya buku ini adalah untuk melihat bagaimana

keadaan disparitas pendapatan di Kabupaten Kudus dan daerah

sekitarnya untuk kurun waktu beberapa tahun terakhir. Adapun tujuan

disusunnya buku ini adalah:

1. Menghitung derajat disparitas pendapatan regional Kabupaten

Kudus dan sekitarnya.

2. Menghitung disparitas pendapatan penduduk Kabupaten Kudus

dan Kabupaten sekitarnya.

C. Sistematika Penulisan

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud

& tujuan serta sistematika penulisan

Bab II, berisi landasan teori dan metodologi yang terdiri dari

landasan teori, serta metodologi.

Bab III, berisi gambaran umum permasalahan

Bab IV, berisi analisis disparitas pendapatan Kabupaten Kudus

ditinjau dari sisi regional dan pengeluaran penduduk.

Bab V, berisi penutup


BAB II

LANDASAN TEORI DAN METODOLOGI

A. Landasan Teori

Prestasi pembangunan dapat dinilai dengan berbagai macam cara dan

tolok ukur, baik pendekatan ekonomi maupun non ekonomi. Penilaian

dengan pendekatan ekonomi dapat dilakukan berdasarkan tinjauan

aspek pendapatan dan non pendapatan.Berdasarkan aspek

pendapatan, perekonomian biasa diukur dengan tolok ukur

pendapatan perkapita.Namun tolok ukur pendapatan perkapita belum

cukup untuk menilai prestasi pembangunan.Pendapatan perkapita

tidak mencerminkan bagaimana pendapatan nasional/regional

disebuah Negara/region/wilayah terbagi dikalangan penduduknya

karena merupakan konsep rata-rata, sehingga unsur kemerataan atau

keadilan tidak terpantau1.

Analisis tentang pembangunan ekonomi daerah lebih banyak

mengungkapkan tentang sifat-sifat ekonomiterutamamasalah potensi

ekonomidanproses pertumbuhan ekonomi ditinjau dari sudut

1Dumairy, Perekonomian Indonesia, cetakan pertama (Jakarta: Erlangga 1996)


lokasinya.Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pada

suatu daerah yang terbagi dalam sub wilayah terjadi

ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonominya. Berbagai daerah dan

sub wilayah mempunyai keadaan yang berbeda-beda dilihat dari segi

perkembangan pembangunan, ada daerah yang relatif maju dan ada

pula daerah yang mengalami pertumbuhan stagnan. Salah satu faktor

dasar dalam perbedaan ini adalah struktur perekonomian dari daerah

yang bersangkutan. (Glasson, dalam laporan penelitian Drs. Sunoto,

1999)

Distribusi pendapatan suatu daerah dapat menentukan bagaimana

pendapatan yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan

dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat seperti mengurangi

kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam

masyarakat.Distribusi pendapatan yang tidak merata tidak akan

menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum, tetapi hanya

akan menciptakan kemakmuran bagi sebagian masyarakat golongan

tertentu.

Beberapa konsep serta definisi lainnya yang digunakan dalam publikasi

ini antara lain,


Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang

mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya

tinggal bersama serta makan dari satu dapur dalam pengertian bahwa

kebutuhan sehari-hari diurus bersama-sama menjadi satu.

Penduduk/Anggota rumah tangga adalah orang yang biasanya tinggal

di suatu rumah tangga, baik yang berada di dalam rumah tangga waktu

pencacahan maupun sementara tidak ada di rumah.Yang bepergian

walaupun kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan pindah/

meninggalkan rumah enam bulan atau lebih, tidak termasuk anggota

rumah tangga.Orang yang telah tinggal di rumah tangga enam bulan

atau lebih atau yang telah tinggal di dalam rumah tangga kurang dari

enam bulan tetapi berniat tinggal disitu dianggap sebagai anggota

rumah tangga/ penduduk.

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang

dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga.Konsumsi

rumah tangga dibedakan menjadi dua kelompok yaitu konsumsi

makanan dan bukan makanan (perumahan, aneka barang dan jasa,

pendidikan, kesehatan, pakaian, barang tahan lama, pajak dan

asuransi,dan keperluan untuk pesta dan upacara). Konsumsi tersebut


tanpa memperhatikan asal barang (membeli atau hasil sendiri atau

pemberian) dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah

tangga saja, tidak termasuk konsumsi/ pengeluaran untuk keperluan

usaha rumah tangga atau diberikan kepada pihak lain.

Pendapatan adalah penerimaan berupa uang maupun barang yang

diterima atau dihasilkan. Namun disadari, bahwa informasi pendapatan

ini tidak seperti yang diharapkan, dimana banyak responden cenderung

memberikan informasi pendapatan yang tidak sebenarnya.Oleh sebab

itu, data pendapatan sendiri diproksi dengan data pengeluaran dengan

asumsi bahwa pengeluaran masyarakat merupakan gambaran dari

pendapatan mereka.

Pendapatan Domestik Regional Bruto merupakan penjumlahan nilai

output bersih (barang dan jasa akhir) yang ditimbulkan oleh seluruh

kegiatan ekonomi disuatu wilayah tertentu (kabupaten/kota). Kegiatan

ekonomi yang dimaksud adalah mulai dari pertanian, pertambangan,

industri pengolahan, sampai dengan jasa-jasa. Dalam penghitungannya,

untuk menghindari hitung ganda, nilai output bersih diberi nama

secara spesifik, yaitu nilai tambah (value added).


Nilai Tambah Bruto merupakan nilai yang ditambahkan dalam proses

produksi, yang dalam praktek penghitungannya diperoleh dengan cara

mengurangkan output dengan biaya antara. Karena itu nilai tambah

sama dengan selisih dari output dengan biaya antara.

Output adalah seluruh nilai barang/jasa dalam proses produksi selama

satu tahun. Secara teknis penghitungan, output ini adalah jumlah

produksi dikalikan dengan harga atau tarip jual dari produsen barang

atau jasa tersebut, dimana harganya dinilai berdasarkan harga

produsen.

Input antara merupakan nilai seluruh barang dan jasa tersebut. Input

antara juga diartikan sebagai biaya antara.

Harga Berlaku (current price) adalah harga yang terjadi pada tahun

yang bersangkutan. Pada dasarnya output merupakan perkalian harga

dengan kuantitas, maka yang dimaksud dengan harga berlaku adalah

kuantitas tahun tertentu dikalikan dengan harga tahun saat barang

atau jasa itu diproduksi. Karena itu, penyajian PDRB atas dasar harga

berlakumerupakan PDRB yang dihitung berdasarkan harga yang

berlaku pada waktu yang bersangkutan.


Harga Konstan (constant price), kelemahan penyajian PDRB dalam

harga berlaku adalah nilai yang diperoleh masih mengandung

perubahan harga barang/jasa pada setiap waktunya.Oleh karena itu

untuk mengetahui pertumbuhan (perubahan) kegiatan ekonomi secara

riil (bukan karena perubahan harga), diperlukan nilai yang sudah

terbebas dari pengaruh harga.Nilai PDRB demikian disebut PDRB atas

dasar harga konstan.Jadi PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB

yang dihitung berdasarkan harga pada waktu tertentu (tahun dasar),

dimana saat ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000.

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata PDRB yang diterima

oleh setiap penduduk. PDRB perkapitadiperoleh dengan cara membagi

nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

B. Metodologi

Pendapatan nasional ataupun regional dapat diumpamakan sebagai

kue nasional atau regional.Manakala kue ini dibagikan secara merata

kepada seluruh penduduk di wilayah tersebut, maka dikatakan

distribusi pendapatannya merata.Sebaliknya jika pembagian kue


tersebut tidak merata (ada yang kecil, ada yang sedang dan ada yang

besar) maka dikatakan ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat ditinjau dari

tiga aspek, yaitu :

a. Distribusi pendapatan antar golongan pendapatan (size distribution

of income) atau ketimpangan relatif.

b. Distribusi pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan

(Urban-rural Income Disparities). Menurut Gupta dari World Bank,

pola pembangunan Indonesia memperlihatkan suatu urban bias,

yaitu pembangunan yang berorientasi ke daerah perkotaan,

dengan tekanan yang berat pada sektor industri yang terorganisir,

yang merupakan sebab terjadinya ketimpangan distribusi

pendapatan yang lebih parahlagi dikemudian hari.

c. Distribusi pendapatan antar daerah (regional income disparities),

ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antar daerah serta

penyebaran sumber daya alam yang tidak merata menjadi

penyebab tidak meratanya distribusi pendapatan.

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan tersebut telah

muncul beberapa teori maupun ukuran yang digunakan, antara lain :


1. Indeks Williamson

Perhitungan disparitas dapat dilakukan dengan pendekatan

wilayah dan rumahtangga. Dalam pendekatan wilayah, sumber

data yang digunakan adalah PDRB perkapita. Dengan menggunakan

formula yang dikembangkan oleh Willamsons yaitu indeks

williamsons yang menggambarkan tendensi pemerataan

pembangunan antar wilayah dalam suatu kawasan regional.

Perhitungan indeks williamsons ini merupakan koefisien variasi

yang diberi penimbang proporsi jumlah penduduk masing-masing

wilayah /daerah terhadap jumlah penduduk seluruh wilayah.

Formula yang digunakan adalah sebagai berikut2 :

𝐼𝑤 = 𝑦𝑖 − 𝑦 2𝑝𝑖

𝑦

Dimana :

Yi =PDRB perkapita di Kecamatan ke – i

Y =PDRB perkapita rata-rata Kecamatan di suatu wilayah

Pi =persentase penduduk Kecamatan ke-i

0 ≤ Iw ≤ 1

2Syafrizal, ‘Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia’. Prisma No.7


Kriteria pengukuran adalah jika nilai Iw mendekati 1, menunjukkan

tingkat disparitas pendapatan regional yang semakin besar,

sebaliknya jika nilai Iw mendekati nol, menunjukkan kemerataan

antar region/wilayah yang membaik.

2. Gini Ratio

Disparitas pendapatan penduduk dapat dihitung dengan

menggunakan koefisien Gini atau Gini Ratio yang melihat adanya

hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh

keluarga atau individu dengan total pendapatan.Ukuran gini ratio

sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai

antar 0 sampai dengan 1.Bila Gini Ratio mendekati nol

menunjukkan adanya ketimpangan rendah dan bila Gini Ratio

mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi.Rumus yang

digunakan untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah :

𝐺 = 1− 𝑃𝑖(𝑄𝑖 + 𝑄𝑖−1)

10000

𝑘

𝑖=1

Dimana :

G= Gini Ratio

Pi=Persentaserumah tangga pada kelas pendapatan ke-i


Qi=Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke i

Qi-1=Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke i-1

K=Banyaknya kelas pendapatan

Penelitian mengenai keadaan disparitas pendapatan penduduk

lebih banyak menggunakan Gini Ratio dengan pendekatan kurva

lorenz. Kurva lorenz digambarkan dengan suatu bidang segi empat

sama sisi, menunjukkan hubungan kumulatif penduduk yang

melakukan pengeluaran (sebagai sumbu horisontal) dan kumulatif

dari besarnya pengeluaran (sebagai sumbu vertikal). Garis OB

menunjukkan tempat kedudukan titik-titik pengeluaran kumulatif

adalah benar-benar sama dengan jumlah penduduk yang

mengeluarkannya. Secara grafik gini ratio dibentuk oleh rasio dari

luas yang terletak antara diagonal OB (garis pemerataansempurna)

dengan kurva lorenz (yang dinyatakan dalam D) terhadap segitiga

OAB.

Apabila terjadi pemerataan sempurna maka kurva lorenz akan

berhimpit dengan diagonal OB (berarti gini ratio sama dengan nol).

Bila nilai gini ratio sama dengan nol menandakan kemerataan yang

sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama). Sedangkan


apabila luas kurva Lorenz sama dengan segitiga yang terbentuk

oleh garis diagonal dan horisontal maka terjadi ketidakmerataan

sempurna (gini ratio sama dengan satu). Dengan kata lain, satu

orang (satu kelompok pendapatan) di suatu daerah menikmati

semua pendapatan daerah tersebut. Oleh karena itu disparitas

penduduk semakin lebar jika bentuk kurva lorenz semakin

cembung.

Kurva Lorenz

3. Kriteria Bank Dunia

Dalam mengukur pemerataan pendapatan, bank dunia membagi

penduduk atas tiga kelompok yaitu, kelompok 40 persen penduduk


berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk

berpendapatan menengah dan kelompok 20 persen penduduk

berpendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan pembagian

pendapatan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang

dinikmati oleh 40 persen penduduk berpenghasilan rendah dengan

ketentuan :

a. Tingkat ketimpangan digolongkan tinggi , apabila penduduk

kelompok rendah menerima lebih kecil dari 12 persen jumlah

pendapatan.

b. Tingkat ketimpangan digolongkan sedang, apabila penduduk

kelompok rendah menerima antara 12-17 persen jumlah

pendapatan.

c. Tingkat ketimpangan digolongkan rendah, apabila penduduk

kelompok rendah menerima lebih dari 17 persen jumlah

pendapatan.

Pada prinsipnya Kriteria Bank Dunia membagi penduduk ke dalam

3 (tiga) kelompokpendapatan yaitu 40 persen kelompok penduduk

berpendapatan rendah, 40 persen kelompok penduduk


berpendapatan sedang dan 20 persen kelompok penduduk

berpendapatan tinggi.

Pengelompokkan seperti ini sama dengan menggunakan cara desil

(decile) yaitu 40 persen pertama sama dengan decile ke-4; 40

persen kedua sama dengan decile ke-8 dan 20 persen terakhir

adalah decile ke-10.

Dalam menentukan besarnya decile ke-i digunakan rumus :

𝐷𝑖 = 𝑄𝑏 + 𝑛𝑖 − 𝑃𝑖

𝑃𝑎 − 𝑃𝑏 𝑄𝑎 − 𝑄𝑏

Dimana :

i = 1,2,3,…,10

ni = Persentase ke-i

Di = Decile ke-i

Qb = Persen kumulatif dari kelas pendapatan sebelum Di

Qa = Persen kumulatif dari kelas pendapatan sesudah Di

Pa = Persen kumulatif dari jumlah penduduk sebelum Di

Pb = Persen kumulatif dari jumlah penduduk sesudah Di


BAB III

GAMBARAN UMUM

Dengan dukungan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dan

pengendalian pembangunan yang baik pula, maka Jawa Tengah pada tahun

anggaran 2011 mentargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen.Hal ini dapat

dilihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Tahun 2010 pertumbuhan 5,84 persen dan pada tahun 2011 meningkat

menjadi 6,03 persen.Dalam kurun waktu2009–2011perkembangan

perekonomian di Jawa Tengah cenderung ke arah yang lebih baik, hal ini

ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan

kenaikan PDRB atas dasar konstan 2000 selalu menunjukkan angka yang

positif.

Kabupaten Kudus yang terletak di wilayah pantai utara Jawa Tengah bagian

timur (pantura timur) adalah merupakan wilayah dataran rendah dengan

jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 769.904 orang dan terdiri dari

382.021 laki-laki dan 387.883 perempuan.Kabupaten Kudus mempunyai

potensi yang cukup besar dalam pengembangan kegiatan industri

pengolahan.


Berdasarkan tabel A, dapat diketahui bahwa, secara umum kinerja

perekonomian Kabupaten Kudus selama periode 2007-2011 menunjukkan

kemajuan yang menggembirakan dimana pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Kudus pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan lebih tinggi

dibanding Tahun 2010, yaitu 4,21 persen untuk tahun 2010 dan 4,33 untuk

tahun 2011.PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus tahun 2011

terhitung sebesar 33.848.973,32 juta rupiah atau tumbuh sebesar 7,57

persen. Angka tersebut menggambarkan besarnya nilai tambah barang dan

jasa yang dihitung dengan harga di tahun 2011. Sedangkan untuk PDRB

atas dasar harga konstan sebesar 13.184.051,12 juta rupiah, dengan laju

pertumbuhan sebesar 4,21 persen.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2007–2011), rata-rata PDRB yang

diperoleh penduduk Kabupaten Kudus sebesar 29.099.786,42 juta rupiah,

dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 9,46 persen atas dasar harga

berlaku. Sedangkan apabila dilihat atas dasar harga konstan tahun 2000

sebesar 12.181.359,45 juta rupiah dengan rata-rata pertumbuhan 3,91

persen.


Tabel A. Perkembangan PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2007-2011

Tahun

Harga Berlaku Harga Konstan 2000

Nilai (Juta Rp.)

r Nilai

(Juta Rp.) R

(1) (2) (3) (4) (5)

2007

2008

2009

2010*

2011**

24.013.253,71

27.245.392,30

28.946.886,48

31.463.364,03

33.830.036,69

11,36

13,46

6,25

8,69

7,52

11.243.359,38

11.683.819,73

12.144.952,38

12.651.068,82

13.183.606,91

3,33

3,92

3,95

4,17

4,21

Rata-rata 29.099.786,42 9,46 12.181.359,45 3,91

Keterangan r *) **)

Pertumbuhan Angka Sementara Angka Sangat Sementara

Banyaknya penduduk Kudus yang lebih memilih bekerja di sektor industri

dari pada sektor pertanian dapat dimaklumi, karena upah buruh industri

lebih tinggi dari upah buruh pertanian dengan resiko dan beban kerja yang

lebih kecil. Hal tersebut merupakan salah satu faktor mengapa sektor

pertanian di Kudus tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga

perlu solusi secara makro untuk dapat mengembalikan citra pertanian di

Kudus baik dari segi produksi maupun sisi ekonomis tenaga kerjanya.


Sampai saat ini, Alokasi PDRB di tingkat Kecamatan masih terjadi bias

antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kudus. Ini sangat berpengaruh

terhadap tingkat/derajat kehidupan penduduknya. Tiga kecamatan

pemberikontribusi PDRB terbesar adalah Kecamatan Kaliwungu (13persen

untuk PDRB harga berlaku dan 13 persen PDRB harga konstan), Kecamatan

Kota Kudus(37 persen harga berlaku dan 37 persen harga konstan) serta

Kecamatan Jati (17 persen harga berlaku maupun harga konstan). Ketiga

Kecamatan tersebut berkarakteristik sebagai daerah perkotaan dengan

sektor industri dan perdagangan sebagai sektor andalan, sedangkan sektor

Pertanian nilai tambahnya rendah.

Klwg13%

Kota Kds37%Jati

17%

Undaan2%

Mjb3%

Jkl8%

Bae5%

Gbg12%

Dawe3%

Gambar 2. Distribusi PDRB Kecamatan adh Berlaku

di Kabupaten Kudus Tahun 2011


Sebaliknya dengan Kecamatan Undaan, Mejobo dan Dawe. Ketiga

kecamatan ini merupakan kecamatan dengan kontribusi PDRB terendah

yaitu berada pada kisaran 3 persen sampai 4 persen baik harga berlaku

maupun harga konstan. Dengan keadaan yang demikian sangat menarik

untuk dilihat bagaimana disparitas pendapatan daerah dan pendapatan

penduduknya.

Pendapatan perkapita suatu wilayah yang direfleksikan dengan PDRB

perkapita menjadi salah satu indikator atau tolok ukur kemakmuran dan

Klwg13%

Kota Kds37%

Jati17%

Undaan2%

Mjb3%

Jkl8%

Bae5%

Gbg12%

Dawe3%

Gambar 3. Distribusi PDRB Kecamatan adh Konstan 2000



tingkat pembangunan suatu region. Semakin besar pendapatan

perkapitanya maka akan semakin makmur wilayah tersebut.

Pendapatan regional pada dasarnya merupakan kumpulan pendapatan

masyarakat suatu daerah. Tinggi rendahnya pendapatan regionalakan

mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per kapita daerah tersebut.

Akan tetapi, banyak sedikitnya jumlah penduduk pun akan mempengaruhi

jumlah pendapatan per kapita suatu daerah.

Tabel B. PDRB Perkapita menurut Kecamatan

di Kabupaten Kudus Tahun 2011 (Rupiah)

Kecamatan Harga Berlaku Harga Konstan th.2000

(1) (2) (3)

1. Kaliwungu

2. Kota Kudus

3. Jati

4. Undaan

5. Mejobo

6. Jekulo

7. Bae

8. Gebog

9. Dawe

50 229993,18

136 306607,99

57 398798,24

11 401625,00

13 658689,63

26 341298,89

26 795487,90

44 13480,60

11 478 993,94

19 549 817,26

52 704 781,43

22 505 404,92

4 613 459,77

5 365 612,73

10 256 111,06

10 463 830,15

17 173 285,69

4 621 057,25


Di wilayah Kabupaten Kudus yang terbagi dalam 9 kecamatan masing-

masing mempunyai potensi wilayah, jumlah penduduk yang sangat

berpengaruh terhadap besaran pendapatan perkapita maupun PDRB

Perkapita, seperti halnya Kecamatan Kota Kudus dengan PDRB perkapita

tertinggi mempunyai potensi industri dan perdagangan yang besar akan

tetapi jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, berbeda dengan

Kecamatan Dawe yang memiliki potensi dominan pada sektor pertanian

dan jumlah penduduk yang besar sehingga PDRB perkapitanya yang terkecil

di wilayah Kabupaten Kudus.


BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Analisis Disparitas Pendapatan Regional

Nilai Indeks Williamson mengindikasikan disparitas / kesenjangan distribusi

pendapatan wilayah. Jika nilai Indeks Williamson mendekatinol, maka

tingkat kesenjangan distribusi pendapatan semakin kecil (semakin merata).

Sebaliknya, jika nilai indeks williamson semakin jauh dari nol maka

kesenjangan semakin melebar.

Tabel C. Disparitas Pendapatan Regional

di Kabupaten Kudus Tahun 2010-2011

Tahun Indeks Williamson

Berlaku Konstan

(1) (2) (3)

2010

2011

0,9119

0,9154

0,9018

0,9058

Rata-rata 0,9136 0,9038


Berdasarkan hasil penghitungan dan tersaji pada tabel C di atas, memberi

gambaran bahwa tahun 2010 hingga tahun 2011 distribusi pendapatan

wilayah Kecamatan di Kabupaten Kudus belum merata. Hal ini ditunjukkan

dengan dengan nilai indeks williamson yang jauh dari nol (0), dengan nilai

indekswilliamsons tahun 2010 sebesar 0,9119kesenjangan semakin

melebar dan pada tahun 2011, indeks wiliamsons menjadi sebesar

0,9154(atas dasar harga berlaku). Begitu pula dengan angka indeks

Williamson berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar

0,9018 untuk tahun 2010 dan 0,9058 pada tahun 2011.

Secara keseluruhan Indeks Williamson Kabupaten Kudus masih

menunjukkan angka yang tinggi (mendekati 1), hal ini mengindikasikan

pendapatan daerah antar Kecamatan di Kabupaten Kudus masih terjadi

kesenjangan yang cukup besar. Keadaan ini disebabkan karena kondisi

perekonomian di tingkat Kecamatan di Kabupaten Kudussangat berbeda.

Ada yang merupakan daerah dengan lapangan usaha Industri dan

perdagangan yang cukup maju seperti Kecamatan Kaliwungu, Kota Kudus

dan Jati, sedangkan untuk Kecamatan Bae, Jekulo dan Gebog adalah

merupakan daerah kombinasi antara aktivitas ekonomi lapangan usaha

pertanian dan lapangan usaha industri, lain halnya untuk Kecamatan


Undaan, Mejobo dan Dawe didominasi oleh lapangan usaha pertanian

dengan pendapatan yang relatif rendah, dengan demikian akibat dari

keberagaman sumber daya ekonomi menjadikan kesenjangan pendapatan

wilayah yang terjadi cukup besar.

Sebagai pembanding antara Kabupaten Kudus dan Kabupaten di sekitar

eks Karesidenan Pati dapat dilihat pada Tabel D, Tabel E dan Tabel F,

disparitas pendapatan antar kecamatan di Kabupaten yang lain yaitu

Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora untuk

periode penghitungan lima tahun yaitu antara tahun 2007sampai2011.

Pada tabel D dibawah ini terlihat bahwa, disparitas pendapatan di

Kabupaten Jepara Lebih baik bila dibandingkan dengan disparitas

pendapatan di Kabupaten Kudus, karena Indeks Williamsons yang

diperoleh Kabupaten Jepara besarannyalebih dari 0,5 tetapi jauh lebih

rendah dari Indeks Williamson yang diperoleh untuk Kabupaten Kudus.

Rata-rata Indeks Williamsons Kabupaten Jepara untuk harga berlaku

sebesar 0,5611, sedangkan untuk harga konstan yaitu sebesar 0,5493.

Indeks Williamsons yang diperoleh Kabupaten Jepara, menunjukkan tingkat

disparitas yang rendah dalam arti gap pendapatan antara penghasil barang

& jasa (produsen besar) dan produsen kecil hampir setara. Namun


demikian indeks williamson menunjukkan angka yang semakin besar, hal ini

menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan suatu wilayah akan

memperlebar pula disparitas pendapatannya.

Tabel D. Disparitas Pendapatan Regional

di Kabupaten Jepara Tahun 2007–2011


Berlaku Konstan

(1) (2) (3)

2007

2008

2009

2010

2011

0,5113

0,6318

0,5653

0,5474

0,5469

0,4826

0,6194

0,5528

0,5417

0,5502

Rata-rata 0,5611 0,5493

Berdasarkan tabel E dibawah ini, disparitas pendapatan di Kabupaten

Rembang jauh Lebih baik bila dibandingkan dengan indeks Williamsons

Kabupaten Kudus, karena Indeks Williamsons yang diperoleh mendekati

nol, dan sangat jauh lebih rendah dari Indeks Williamson yang diperoleh


untuk Kabupaten Kudus. Rata-rata Indeks Williamsons Kabupaten

Rembang untuk harga berlaku sebesar 0,1976, sedangkan untuk harga

konstan yaitu sebesar 0,2720.

Tabel E. Disparitas Pendapatan Regional

di Kabupaten Rembang Tahun 2007–2011


Berlaku Konstan

(1) (2) (3)

2007

2008

2009

2010

2011

0,1903

0,2071

0,2076

0,2112

0,1934

0,2976

0,2666

0,2676

0,2662

0,2620

Rata-rata 0,1976 0,2720

Keadaan disparitas pendapatan di Kabupaten Rembang yang cukup rendah

dapat dimengerti karena homogenitas aktivitas ekonomi yang dilakukan

penduduk Kabupaten Rembang didominasi oleh Lapangan usaha Pertanian


yang notabene hampir merata disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten

Rembang.

Tabel F. Disparitas Pendapatan Regional

di Kabupaten Blora Tahun 2007–2011


Berlaku Konstan

(1) (2) (3)

2007

2008

2009

2010

2011

0,3712

0,3572

0,3667

0,3869

0,2258

0,2670

0,2637

0,2975

0,2630

0,2095

Rata-rata 0,3416 0,2541

Begitu pula halnya dengan Kabupaten Blora, pada tabel F diatas bahwa

disparitas pendapatan di Kabupaten Blora Lebih baik lagi dengan indeks

williamsons mendekati nol. Dimana besaran indeks williamson dalam kurun

5 tahun terakhir diperoleh angka 0,3416 untuk harga berlaku dan 0,2541

untuk harga konstan tahun 2000. Namun demikian apabila diamati lebih


teliti, dari tahun ke tahun angka Indeks Williamsons bukannya mendekati

nol, tapi semakin menjauhi nol. Hal ini perlu mendapat perhatian dari

pemerintah daerah untuk memperhatikan perencanaan tata ruang lokasi

kegiatan ekonomi khususnya di Kabupaten Blora.

B. Analisis Disparitas Pendapatan Penduduk

Disparitas Pendapatan penduduk yang dianalisis dengan penghitungan Gini

Ratio, menunjukkan besarnya ketimpangan pendapatan yang diperoleh

penduduk suatu wilayah yang di proksi dengan pengeluaran/konsumsi

penduduk untuk kebutuhan barang dan jasa.

Dari hasil penghitungan yang ditampilkan pada tabel G di bawah, tercatat

selama kurun waktu lima tahun diperoleh rata-rata gini ratio sebesar

0,2582dimana tingkat angka gini ratio mencapai besaran tertinggi yaitu

0,3482 terjadi pada tahun 2011, dengan kata lain berfluktuasi dari tahun ke

tahun. Gambaran ini mencerminkan bahwa pendapatan yang diterima

masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok pendapatan terjadi sedikit

perubahan atau pergeseran kearah bertambahnya kesenjangan konsumsi

masyarakat.


Tabel G. Disparitas Pendapatan Penduduk

di Kabupaten Kudus Tahun 2007–2011

Tahun Gini Ratio

(1) (2)

2007

2008

2009

2010

2011

0,2386

0,2218

0,2492

0,2434

0,3482

Rata-rata 0,2582

Meskipun tingkat ketimpangan pendapatan penduduk masih tergolong

rendah, namun ada kecenderungan disparitas pendapatan penduduk

melebar.Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan pendapatan yang

nyata pada kelompok masyarakat tertentu, dimana kelompok pendapatan

tinggi semakin tinggi pula tingkat pendapatannya sedangkan kelompok

pendapatan rendah maka semakin sulit dalam pemenuhan kebutuhan

hidupnya. Dengan kurva lorenz dapat dilihat kelompok masyarakat mana


yang menikmati pendapatan yang lebih besar dan kelompok masyarakat

mana yang hanya menikmati secuil pendapatan.

Sebagai pembanding disajikan pula angka disparitas pendapatan di wilayah

Karesidenan Pati yang terdiri dari 5 (lima) Kabupaten untuk kurun waktu 3

tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai tahun 2011. Berdasarkan data yang

diperoleh, maka diperoleh hasil penghitungan gini ratio yang tersaji pada

tabel H dibawah

Tabel H. Angka Gini Ratio

diEks Karesidenan Pati Tahun 2009-2011

Kabupaten 2009 2010 2011 Rata-rata

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Blora

2. Rembang

3. Pati

4. Kudus

5. Jepara

0,2512

0,2130

0,2639

0,2432

0,2161

0,2609

0,1950

0,2438

0,2434

0,1988

0,3341

0,2675

0,2889

0,3482

0,3215

0,2820

0,2252

0,2655

0,2783

0,2455

Rata-rata 0,2375 0,2284 0,3120 0,2593


Di wilayah karesidenan Pati yang terdiri dari 5 (lima) Kabupaten, rata-rata

angka gini ratio yang diperoleh selama kurun waktu 3 tahun adalah sebesar

0,2593 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka gini ratio

pada periode tahun 2010. Dengan rata-rata angka gini ratio terbesar terjadi

di Kabupaten Blora (0,2820), posisi kedua diduduki Kabupaten Kudus

(0,2783), posisi ketiga ditempati Kabupaten Pati (0,2655). Sedangkan

Kabupaten Jepara berada pada posisike empat dan posisi kelima adalah

Kabupaten Rembang.

C. Kriteria Bank Dunia

Ketidakmerataan pembagian pendapatan penduduk juga dapat dilihat

berdasarkan kriteria dari Bank Dunia, khususnya pada kelompok penduduk

berpendapatan rendah. Seperti halnya dengan nilai Gini Ratio, berdasarkan

kriteria Bank Dunia, tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Kudus

menunjukkan hasil yang sama yaitu belum meratanya pendapatan

penduduk terutama untuk golongan penduduk berpendapatan rendah.

Dilihat dari tabel dibawah ini, disparitas pendapatan menurut versi Bank

Dunia bahwa pada tahun 2011 diperoleh besaran 20,00 persen pendapatan

dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Angka ini

lebih dari 17 persen sehingga dapat diartikan tingkat ketimpangan


digolongkan rendah, namun dengan besaran 20,00 persen berarti bahwa

setiap persen kelompok berpendapatan rendah hanya menikmati setengah

persen dari seluruh pendapatan.Dengan demikian sama halnya dengan

penghitungan yang menggunakan gini ratio bahwa kesenjangan

pendapatan relatif rendah dengan kata lain gap antara pendapatan yang

diperoleh penduduk dapat dikatakan merata.

Tabel I. Disparitas Pendapatan Penduduk Kriteria Bank Dunia

di Kabupaten Kudus Tahun 2007-2011

Tahun

Kriteria Bank Dunia

40% I 40% II 20% III

(1) (2) (3) (4)

2007

2008

2009

2010

2011

27,66

25,84

26,83

24,97

20,00

40,34

38,99

38,91

37,77

35,55

32,00

35,17

34,26

36,26

44,45

Rata-rata 25,06 38,31 36.43


0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

Ku

mu

lati

f P

enge

luar

an (

%)

Kumulatif Penduduk (%)

Kurva Lorenz Kabupaten KudusTahun 2011

Selama kurun waktu 5tahun (2007–2011) disparitas pendapatan penduduk

menurut kriteria bank dunia di Kabupaten Kudus diperoleh rata-rata bahwa

25,06 persen pendapatan dinikmati oleh 40 persen penduduk kelompok

bawah, 38,31 persen pendapatan dinikmati oleh 40 persen penduduk

kelompok menengah serta 36,43 persen pendapatan dinikmati oleh 20

persen kelompok penduduk kaya.

Melihat pergeseran pendapatan, terlihat dari tahun ke tahun terus terjadi

pergeseran yang fluktuatif namun ada kecenderungan adanya disparitas

pendapatan yang semakin melebar


Sebagai bahan perbandingan dengan Kabupaten di Eks Karesidenan Pati,

dibawah ini disajikan tabel disparitas pendapatan penduduk menurut

kriteria Bank Dunia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mulai tahun 2007 –

2011 dan dihitung rata-rata selama lima tahun tersebut di masing-masing

Kabupaten.

Tabel J. Disparitas Pendapatan Penduduk Kriteria Bank Dunia

di Karesidenan Pati Tahun 2007–2011

Kabupaten Tahun Kriteria Bank Dunia

40% I 40% II 20% III

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Blora

2007

2008

2009

2010

2011

24,47

22,05

25,82

25,44

21,77

37,42

34,53

37,78

37,76

34,36

38,11

43,42

36,40

36,80

43,87

Rata-rata 23,91 36,37 39,72

2. Rembang

2007

2008

2009

2010

2011

28,19

22,94

27,62

28,47

24,47

39,02

36,22

39,66

40,35

37,49

32,79

40,84

32,72

31,18

38,04

Rata-rata 26,33 38,55 35,11


3. Pati

2007

2008

2009

2010

2011

26,70

22,08

25,66

25,94

22,03

39,00

39,73

37,41

36,63

36,77

34,30

38,20

32,72

37,43

41,20

Rata-rata 24,48 37,91 36,77

4. Kudus

2007

2008

2009

2010

2011

25,84

26,83

24,97

26,64

20,00

38,99

38,91

38,77

36,65

35,55

35,17

34,26

36,26

36,71

44,45

Rata-rata 24,86 37,77 37,37

5. Jepara

2007

2008

2009

2010

2011

26,25

22,73

27,71

26,67

21,75

39,44

39,18

39,74

40,70

35,45

34,31

38,09

32,55

32,63

42,80

Rata-rata 25,02 38,90 36,08

Rata-rata seluruhnya 22,04 35,92 42,07

Menurut kriteria Bank Dunia, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di eks

Karesidenan Pati disparitas pendapatan penduduk menurut versi bank

dunia menunjukkan tingkat ketimpangan digolongkan masih rendah karena


40 persen penduduk kelompok pendapatan rendah menerima lebih dari 17

persen jumlah pendapatan yaitu 22,04 persen dari seluruh pendapatan,

akan tetapi jika kita lihat pada 20 persen kelompok pendapatan tinggi

(kaya) mereka justru menikmati 42,07 persen dari seluruh pendapatan atau

setiap persen orang kaya menikmati lebih dari 2 persen pendapatan

penduduk.


BAB V

PENUTUP

Beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan gambaran deskriptif

diatas adalah sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, kesenjangan pendapatan daerah antar kecamatan

di Kabupaten Kudus masih menunjukkan angka yang tinggi (mendekati

angka 1), yaitu 0,9119 untuk tahun 2010 dan terus melebar menjadi

0,9154. Hal ini dipengaruhi adanya proses akumulasi produksi atau

aglomerasi (pemusatan) industridi wilayah tertentu dengan

berdampak pada mobilisasi sumber-sumber daya, termasuk sumber

daya alam yang dimiliki suatu wilayah. Proses kapitalisasi sektor

industri merupakan faktor pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi

wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan karakteristik

wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya

disparitas/kesenjangan pendapatan antar wilayah. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa disparitas atau kesenjangan pendapatan antar

wilayah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan

suatu tahap perubahan pembangunan itu sendiri.


2. Distribusi pengeluaran penduduk Kabupaten Kudus, berdasarkan gini

ratio dan Kriteria Bank Dunia tergolong Disparitas rendah, dengan kata

lain bahwa disparitas kemakmuran penduduk Kabupaten Kudus

merata. Hal ini dipengaruhi dominasi lapangan kerja yang menyerap

tenaga kerja dan ketrampilan tenaga kerja (kemampuan sumber daya

manusia). Industri rokok yang mendominasi lapangan usaha sektor

industri di Kabupaten Kudus menyerap tenaga kerja dengan

keterampilan biasa cukup penting dalam mempengaruhi tingkat

disparitas pendapatan penduduk, dengan besaran angka gini ratio

0,3482.

3. Dengan besarnya pendapatan regionalyang berasal dari sumber daya

yang ada di Kabupaten Kudus terutama sumber daya manusia dapat

memperkecil lebarnya disparitas pendapatan regional dengan tujuan

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata pada

tingkat pendapatan penduduk.

4. Di lingkungan Eks Karesidenan Pati, Kabupaten Kudus merupakan

wilayah dengan tingkat kesenjangan pendapatan wilayah paling besar,

diikuti pada urutan kedua yaitu Kabupaten Jepara, Kebupaten Blora

dan terakhir Kabupaten Rembang

5. Besaran angka gini ratio di wilayah eks Karesidenan Pati yang

ditunjukkan peringkat dari yang terbesar sampai yang terkecil,


diartikan bahwa Kabupaten Kudus merupakan Kabupaten dengan

tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dengan tingkatkemerataan

rendah dibandingkan dengan lima kabupaten sekitar.

6. Pada tahun 2011, 40 persen kelompok penduduk berpendapatan

rendah menikmati 20 persen dari seluruh pendapatan, 40 persen

kelompok pendapatan menengah menikmati 35,55 persen dari

seluruh pendapatan dan 20 persen kelompok pendapatan tinggi

menikmati 44,45 persen dari seluruh pendapan di Kabupaten Kudus.


LAMPIRAN TABEL-TABEL


Tabel 1. PDRB adh Berlaku menurut Kecamatan

Di Kabupaten Kudus Tahun 2010-2011 (Juta Rupiah)

Kecamatan 2010 2011

(1) (2) (3)

1. Kaliwungu

2. Kota

3. Jati

4. Undaan

5. Mejobo

6. Jekulo

7. Bae

8. Gebog

9. Dawe

4 239566,47

11 567974,12

5 212326,05

734920,57

881817,63

2 415392,92

1 546881,19

3 865709,35

998775,74

4 549682,09

12 447110,52

5 610158,54

789345,90

948158,92

2 591694,06

1 665634,32

4146023,17

1 082228,07

Jumlah 31 463364,04 33830035,59


Tabel 2. PDRB adh Konstan Tahun 2000 menurut Kecamatan

Di Kabupaten Kudus Tahun 2010-2011 (Juta Rupiah)

Kecamatan 2010 2011

(1) (2) (3)

1. Kaliwungu

2. Kota

3. Jati

4. Undaan

5. Mejobo

6. Jekulo

7. Bae

8. Gebog

9. Dawe

1 704531,04

4 613472,55

2 104861,96

308882,93

358139,18

973282,63

620964,85

1 554128,22

412795,45

1 770763,80

4 812842,53

2 199678,28

319394,43

372470,10

1 009088,51

650442,15

1 613258,46

435668,66

Jumlah 12 651058,82 13 183606,91


Tabel 3. Penduduk pertengahan tahun menurut Kecamatan

Di Kabupaten Kudus Tahun 2010-2011

Kecamatan 2010 2011

(1) (2) (3)

1. Kaliwungu

2. Kota

3. Jati

4. Undaan

5. Mejobo

6. Jekulo

7. Bae

8. Gebog

9. Dawe

89 893

91 506

96 755

68 734

68 763

97 498

93 731

97 131

94 136

90 577

91 317

97 740

69 231

69 418

98 389

62 161

93 940

94 279

Kudus 762 147 767 052


Tabel 4. PDRB Perkapita adh Berlaku menurut Kecamatan

Di Kabupaten Kudus Tahun 2009-2010 (Rupiah)

Kecamatan 2010 2011

(1) (2) (3)

10. Kaliwungu

11. Kota

12. Jati

13. Undaan

14. Mejobo

15. Jekulo

16. Bae

17. Gebog

18. Dawe

47 162 364,94

126 417 656,94

53 871 387,05

10 692 242,09

12 824 013,34

24 773 768,88

25 058 417,83

41 508 298,57

10 609 923,29

50 229 993,18

136 306 607,99

57 398 798,24

11 401 625,00

13 658 689,63

26 341 298,89

26 795 487,90

44 134 800,60

11 478 993,94

Kudus 41 282 540,03 44 103 966,34


Tabel 5. PDRB Perkapita adh Konstan Tahun 2000 menurut Kecamatan

Di Kabupaten Kudus Tahun 2010-2011 (Rupiah)

Kecamatan 2010 2011

(1) (2) (3)

1. Kaliwungu

2. Kota

3. Jati

4. Undaan

5. Mejobo

6. Jekulo

7. Bae

8. Gebog

9. Dawe

18 961 777,24

50 417 158,98

21 754 554,93

4 493 888,46

5 208 312,34

9 982 590,71

10 059 206,03

16 687 550,05

4 385 096,61

19 549 817,26

52 704 781,43

22 505404,92

4 613 459,77

5 365 612,73

10 256 111,06

10 463 830,15

17 173 285,69

4 621 057,25

Jumlah 16 599 237,18 17 187 370,49



Di Kabupaten Blora Tahun 2010-2011 (Juta Rupiah)

Kecamatan 2010 2011

(1) (2) (3)

1. Jati

2. Randublatung

3. Kradenan

4. Kedungtuban

5. Cepu

6. Sambong

7. Jiken

8. Bogorejo

9. Jepon

10. Blora

11. Banjarejo

12. Tunjungan

13. Japah

14. Ngawen

15. Kunduran

16. Todanan

178 431,58

410 361,30

174 469,47

301 629,55

717 296,17

108 536,49

121 062,22

90 561,39

248 628,02

696 927,99

177 132,37

190 410,92

138 664,51

319 078,88

372 921,53

226 202,84

229 532,58

201 530,49

219 220,76

181 412,84

391 253,49

325 367,98

238 474,01

338 205,79

288 317,42

843 309,29

216 302,28

407 454,86

242 114,80

331 984,79

-

-

Jumlah 4 472 315,22 4 454 481,36



Di Kabupaten Blora Tahun 2010-2011 (Juta Rupiah)

Kecamatan 2010 2011

(1) (2) (3)

1. Jati

2. Randublatung

3. Kradenan

4. Kedungtuban

5. Cepu

6. Sambong

7. Jiken

8. Bogorejo

9. Jepon

10. Blora

11. Banjarejo

12. Tunjungan

13. Japah

14. Ngawen

15. Kunduran

16. Todanan

91 652,97

200 032,89

94 675,28

150 806,86

282 376,05

59 560,90

65 169,70

50 794,87

123 103,03

320 570,39

97 196,87

106 970,77

74 926,47

162 483,61

182 178,72

120 309,17

91 652,97

200 032,89

94 675,28

150 806,86

282 376,05

59 560,90

65 169,70

50 794,87

123 103,03

320 570,39

97 196,87

106 970,77

74 926,47

162 483,61

182 178,72

120 309,17

Jumlah 2 182 808,57 2 186 736,49



Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2011 (Juta Rupiah)

Kecamatan 2010 2011

(1) (2) (3)

1. Sumber

2. Bulu

3. Gunem

4. Sale

5. Sarang

6. Sedan

7. Pamotan

8. Sulang

9. Kaliori

10. Rembang

11. Pancur

12. Kragan

13. Sluke

14. Lasem

262 891,48

232 011,29

242 51,86

208 288,11

422 183,61

358 625,09

263 924,61

380 697,60

325 903,33

940 176,30

243 441,04

453 513,52

271 730,89

364 040,21

285 624,74

250 853,52

261 916,24

226 582,48

463 198,83

389 907,57

289 556,48

413 975,75

358 706,16

1 043 581,10

266 363,26

491 550,51

297 246,59

401 109,24

Jumlah 4 969 778,94 5 440 172,47



Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2011 (Juta Rupiah)

Kecamatan 2010 2011

(1) (2) (3)

1. Sumber

2. Bulu

3. Gunem

4. Sale

5. Sarang

6. Sedan

7. Pamotan

8. Sulang

9. Kaliori

10. Rembang

11. Pancur

12. Kragan

13. Sluke

14. Lasem

117 938,69

101 126,57

116 908,19

89 406,22

183 596,21

177 138,61

124 583,03

175 495,60

147 526,00

411 001,04

119 743,53

204 538,81

128 846,40

176 116,80

122 482,89

104 549,10

120 797,42

92 841,01

202 306,64

183 374,00

130 148,97

181 891,41

155 121,10

435 442,83

124 407,58

211 791,09

134 545,77

184 759,42

Jumlah 2 273 965,70 2 384 459,23



Di Kabupaten Jepara Tahun 2010-2011 (Juta Rupiah)

Kecamatan 2010 2011

(1) (2) (3)

1. Kedung

2. Pecangaan

3. Kalinyamatan

4. Welahan

5. Mayong

6. Nalumsari

7. Batealit

8. Tahunan

9. Jepara

10. Mlonggo

11. Pakis Aji

12. Bangsri

13. Kembang

14. Keling

15. Donoroto

16. Karimunjawa

327 960,77

487 727,55

369 499,11

509 781,37

469 525,44

352 177,86

782 755,20

1 475 972,66

1 397 500,47

482 359,72

392 578,49

596 987,90

374 303,70

627 548,42

385 904,61

85 903,95

368 884,96

552 079,24

424 511,16

533 306,28

495 209,44

413 231,31

826 925,31

1 608 050,97

1 576 254,92

534 830,23

449 014,56

677 273,56

408 765,15

715 369,40

445 236,59

90 606,74

Jumlah 9 118 487,21 10 119 549,83



Di Kabupaten Jepara Tahun 2009-2010 (Juta Rupiah)

Kecamatan 2010 2011

(1) (2) (3)

1. Kedung

2. Pecangaan

3. Kalinyamatan

4. Welahan

5. Mayong

6. Nalumsari

7. Batealit

8. Tahunan

9. Jepara

10. Mlonggo

11. Pakis Aji

12. Bangsri

13. Kembang

14. Keling

15. Donoroto

16. Karimunjawa

159 177,97

230 092,72

170 267,10

242 397,43

221 693,79

159 255,98

369 073,33

705 209,14

643 215,23

228 174,94

183 541,40

276 379,37

173 398,28

290 527,74

177 393,20

40 459,29

171 214,42

249 435,29

187 106,11

239 061,52

221 181,82

177 225,85

371 687,75

732 516,13

696 255,60

240 276,27

197 400,97

297 343,35

179 445,90

307 989,86

194 366,53

40 181,94

Jumlah 4 270 256,91 4 502 689,31


Tabel 12. Rata-rata Pengeluaran Penduduk

menurut Kelompok Pendapatan dan Makanan /Non Makanan


Kelompok

Pendapatan (Rp.)

Rata-rata

Pengeluaranper

Kapita sebulan

(Rp)

Persentase

Makanan Non Makanan

(1) (2) (3) (4)

< 100 000

100 000 – 149 999

150 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300000–499999

500000–749999

750000–999999

1 000000>

0

0

179 224

256 468

385 978

598 129

832 877

1 543 392

0

0

67,12

61,13

58,80

51,98

40,61

32,76

0

0

32,88

38,87

41,20

48,02

59,39

67,24

Rata-rata 456 409 52,63 47,37





Kelompok

Pendapatan (Rp.)

Rata-rata

Pengeluaranper

Kapita sebulan

(Rp)

Persentase

Makanan Non Makanan

(1) (2) (3) (4)

< 100 000

100 000 – 149 999

150 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300000–499999

500000–749999

750000–999999

1 000000>

0

143 131

182 180

252 620

388 574

605 387

860 897

1 852 290

0

57,62

63,91

58,33

54,37

46,56

40,14

21,76

0

42,38

36,09

41,67

45,63

53,44

59,86

78,24

Rata-rata 491 856 44,09 55,91




di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Kelompok

Pendapatan (Rp.)

Rata-rata

Pengeluaranper

Kapita sebulan

(Rp)

Persentase

Makanan Non Makanan

(1) (2) (3) (4)

< 100 000

100 000 – 149 999

150 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300000–499999

500000–749999

750000–999999

1 000000>

91 967

133 498

178 425

250 151

380 566

598 272

850 548

1 618 404

67,80

66,15

66,20

63,66

59,40

51,89

44,02

30,97

32,20

33,85

33,80

36,34

40,60

48,11

55,98

69,03

Rata-rata 394 497 54,29 45,71




diProvinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Kelompok

Pendapatan (Rp.)

Rata-rata

Pengeluaranper

Kapita sebulan

(Rp)

Persentase

Makanan Non Makanan

(1) (2) (3) (4)

< 100 000

100 000 – 149 999

150 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300000–499999

500000–749999

750000–999999

1 000000>

92 590

133 196

178 969

247 352

385 845

602 352

857 848

1 702 802

66,52

67,17

64,41

63,42

59,16

53,14

45,14

27,32

33,48

32,83

35,59

36,58

40,84

46,86

54,86

72,68

Rata-rata 452 840 50,44 49,56


0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

Ku

mu

lati

f P

enge

luar

an (

%)


Kurva Lorenz Provinsi Jawa TengahTahun 2010-2011

2011 2010

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

Ku

mu

lati

f P

enge

luar

an (

%)


Kurva Lorenz Kabupaten KudusTahun 2010-2011

2011 2010

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 2011.pdf · Disparitas Pendapatan Kabupaten Kudus Tahun 2011 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ketimpangan distribusi pendapatan di sebuah