BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilanlama.pa-banjarmasin.go.id/...Up, GU, Bel Modal dll. 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit 60 Menit 15 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Di dunia peradilan di kenal juga “ Kebijakan Mengadili “ atau lazim

disebut “ Judicial Discreption “ menerapkan metode “ Penemuan Hukum “

adalah suatu wujud kebijakan mengadili memutus atas nama keadilan adalah

juga suatu penerapan kebijakan mengadili demikian pula penggunaan

pertimbangan sosiologis suatu putusan, substansi pertimbangan memberatkan

atau meringan adalah wujud kebijakan mengadili hal lain yang berkaitan

dengan kebijakan mengadili adalah “ stafmaaf “ .

Bagaimana mencegah agar kebijakan mengadili tidak

terjerembab menjadi kesewenang-wenangan ada beberapa prinsip yang harus

dipegang teguh setiap Hakim :

1. Kebijakan mengadili harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan

dengan asas hukum umum terutama asas keadilan.

2. Kebijakan mengadili harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang

tanpa suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan

rasa keadilan, terutama rasa keadilan bagi pencari keadilan.

3. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai asas dan norma konstitusi,

agama dan norma konstitusi adalah batas yang tidak dapat dilampaui.

4. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.

5. kebijakan mengadili dimaksudkan menemukan keseimbangan antara

kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat


6. Walaupun ada diskresi putusan Hakim harus semata mata didasarkan pada

fakta yang ditentukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum,

Hakim dilarang melakukan kriminalitas terhadap hal-hal yang tidak diatur

atau sesuatu yang samar-samar diatur dalam atau berdasarkan peraturan

perundang undangan.

7. Menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pengusulan Hakim

Pengawas Bidang.

8. Membentuk tim IT dengan menyediakan ruang khusus dengan alamat

[email protected] dan aktif mengirim berita melalui internet.

B. Visi dan Misi.

Kekuasaan Kehakiman tertinggi di lingkungan empat Pengadilan (Pengadilan

Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha dan Pengadilan Militer)

berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan visi dan misi

sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.

4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.

mailto:[email protected]


Sedangkan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata

tertentu mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan msyarakat

menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Allah SWT.

Misi :

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang

diajukan oleh ummat Islam Indonesia, dibidang perkawinan, waris, wasiat,

hibah, wakap, infaq dan sadaqah dan ekonomi syariah secara tepat, sederhana

dan biaya ringan.

C. Rencana Strategis

Bertolak dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A

Banjarmasin serta mencermati tantangan yang dihadapi maka program kerja

disusun serta dilaksanakan secara terencana dan bertahap yang secara

keseluruhan diharapkan dapat menghasilkan lembaga yang mandiri, bermartabat

dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut dibutuhknn sumber daya dan

sarana/prasarana yang memadai, kebijaksanaan, peningkatan sumber daya

manusia dan peningkatan pengawasan yang akan mendorong terlaksananya

pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal.

- Rencana Stratejik Tahun 2015-2019

1. Tujuan


a. Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan

Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri

independen bebas dari campur tangan pihak lain.

b. Meningkatkan akses pelayanan dibidang peradilan pada

masyarakat.

c. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan serta

mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat

dihormati, mandiri tidak memihak dan transparan.

2. Sasaran

a. Tercapainya peningkatan rasa keadilan sesuai dengan Undang-

undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat

yang mandiri independen bebas dari campur tangan pihak lain.

b. Terealisir akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.

c. Tercapainya kualitas input internal pada proses peradilan serta

mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat

dihormati, mandiri tidak memihak dan transparan.

3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

a. Kebijakan

1. Menyelenggaran proses Peradilan dengan sederhana, cepat,

biaya ringan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan

kebenaran.

2. Menyiapkan SDM yang terampil dan profesional serta

sarana/prsarana yang tepat guna.


3. Menjalin koordinasi dan kemitraan dengan instansi dilingkungan

badan peradilan.

b. Program

1. Peningkatan profesionalitas, integritas, moralitas Hakim, Pejabat

fungsional, struktural dan seluruh Pegawai didalam

melaksanakan tugas dan fungsi peradilan.

2. Peningkatan sarana dan prasarana peradilan dibidang

administrasi kesekretariatan dan kepaniteraan.

3. Kerjasama dan tukar informasi dengan lembaga terkait.

D. Rencana kerja tahun 2015

a. Melaksanakan tugas peradilan berdasarkan azas sederhana cepat dan biaya

ringan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan pada Meja I, Meja II, dan

Meja III dengan memfungsikan Hakim Pengawas.

2. Mempercepat jalannya berkas perkara dari Meja I maksimal 7 hari sudah

diserahkan kepada Ketua Majelis.

3. Menambah jumlah Hakim.

4. Mengutamakan dimulai pemeriksaan perkara 14 hari setelah perkaranya

didaftarkan.

5. Mengingkatkan frekwensi persidangan dengan memamfaatkan waktu

yang lowong dalam penundaan persidangan.

6. Menyelesaikan perkara maksimal 6 bulan.

7. Mempercepat proses penyelesaian Berita Acara dan Putusan.


8. Meningkatkan pelayanan perkara Banding Kasasi serta pelaksanaan

Eksekusi.

9. Menyampaikan rekap putusan yang telah mempunyai hukum tetap pada

KUA tempat tinggal dan tempat nikah para pihak.

10. Menyajikan data statistik perkara yang diterima ditingkat pertama dan

tingkat banding serta kasasi.

b. Meyelengarakan tertib Administrasi Peradilan sesuai pola bindalmin (KMA No.

1 tahun 1996), sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib proses penerimaan perkara.

2. Meningkatkan tertib pencatatan pada buku register, register induk

perkara sidang, register permohonan banding. Register permohonan

kasasi, register permohonan PK dan papan data perkara.

3. Meningkatkan tertib pembukuan Keuangan Perkara baik buku jurnal

keuangan, buku induk keuangan, buku penerimaan HHK.

4. Membuat dan menyampaikan laporan perkara tepat waktu.

5. Meningkatkan pelaksanaan minutasi dan tertib arsip berkas perkara.

6. Melaksanakan pembundelan berkas perkara yang sudah diminutasi.

7. Meningkatkan penataan arsip perkara, menjilid salinan putusan yang

telah diminutasi kedalam box.

8. Membuat Akte Cerai para pihak paling lambat 7 hari sesudah

berkekuatan hukum tetap.

c. Meningkatan kemampuan teknis aparat Peradilan dalam menangani perkara,

sebagai berikut :


1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Pengawas

Bidang sesuai dengan tugas masing-masing.

2. Mengevaluasi dan membuat saran tindak lanjut hasil pengawasan

tersebut.

3. Mengadakan rapat/pertemuan antara Pejabat satu bulan sekali dan

rapat antar seluruh karyawan karyawati Pengadilan Agama Kelas 1A

Banjarmasin tiga bulan sekali.

4. Melaksanakan pemeriksaan/Cross Cek terhadap buku-buku bindalmin.

5. Mengadakan pengkajian baik Hukum Acara maupun Hukum Formal.

6. Membuat WAS1, WAS 2, dan EVA 1, EVA 2.

7. Memonitor jalannya persidangan sejak dari PMH, putusan sampai

dengan minutasi.

8. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan administrasi dan

manajemen perkara bagi tenaga administrasi.

9. Melakukan pembenahan sistem manajemen administrai dan organisasi

peradilan termasuk pelaksanaan Informasi Tekhnologi (IT), Pos

Bantuan Hukum dan Meja Informasi.

d. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan sebagai berikut :

1. Pengelolaan gaji, tunjangan, lembur, uang makan, remonerasi

2. Perawatan Gedung Kantor dan Perawatan Halaman Gedung.

3. Pemeliharaan Rumah Dinas dan Halaman Rumah Dinas.

4. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4

5. Pemeliharan Kendaraan Bermotor Roda 2.

6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.


7. Perawatan Jaringan listrik, telepon, fax, Internet (kabel LAN) dan pipa

PDAM.

8. Belanja Langganan Daya dan Jasa

9. Pengiriman Surat-surat Dinas.

10.Belanja Keperluan Perkantoran.

11.Melaksanakan Pembayaran Honor yang terkait dengan operasional

Perkantoran.

13.Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

e. Pembinaan dan Konsultasi

1. Belanja Perjalanan dinas.

2. Transpot Dalam Kota dan Uang Saku Harian.

f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor.

g. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

1. Biaya Perkara Prodeo

2. Biaya Pemberkasan Perkara dan pengeriman berkas perkara banding.

3. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (Tupoksi)

Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman pasal 2 dan pasal 13 ayat (1) dan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004

tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansisal di lingkungan Peradilan Umum,

Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI, maka

penyelenggaraan organisasi Yustisial dan Non Yustisial berada dibawah Mahkamah Agung

RI.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, terdiri dari :

A. Ketua.

B. Wakil Ketua.

C. Hakim.

D. Panitera/Sekretaris.

E. Wakil Panitera.

F. Wakil Sekretaris

G. Panitera Muda Permohonan.

I. Panitera Muda Gugatan.

J. Panitera Muda Hukum.

K. Kasubag Kepegawaian.

L. Kasubag Keuangan.

M. Kasubag Umum.

N. Kelompok Fungsional :

- Panitera Pengganti.


- Jurusita / Jurusita Pengganti.

Secara hirarkis garis komando dan koordinasi dapat dilihat pada struktur organisasi

Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, sebagaimana bagan berikut ini :


A. Standard Operasional Prusedur (SOP).

Sejak diterbitkannya Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 002/Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prusedur (SOP), Pengadilan

Agama Banjarmasin telah menyusun dan membuat Standart Operasional Prusedur (SOP)

untuk menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bidang, dimana

SOP tersebut dapat dirubah dan direvisi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Program kerja, Tupoksi dan Standart Operasional Prusedur (SOP) Pengadilan Agama

Kelas 1A Banjarmasin tahun 2015 telah dilaksanakan secara sistimatis dan

berkesinambungan.

Dalam melaksanakan Tupoksi Standart Operasional Prusedur (SOP) merupakan

langkah awal yang harus dilaksanakan dan nantinya menjadi dasar pengukuran dan

evaluasi pencapaian kinerja serta acuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan

tupoksi.

Pada prinsipnya Standart Operasional Prusedur (SOP) Ketua, Hakim,

Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional maupun penerimaan dan penyelesaian

perkara Pengadilan Agama Banjarmasin sama dengan Pengadilan Agama lainnya di

selururuh wilayah Indonesia. Berikut ini (SOP) :

1. SOP Kesekrtariatan

a. SOP Wakil Sekretaris

No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat

Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

.

DESKRIPSI : Terlaksananya administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum sesuai dengan ketentuan.

A. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. Mengkordinir Sub-Sub Bagian

dalam melaksanakan tugas Wasek

30 Menit


2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Kasubag-Kasubag.

3. Mengkordinir penataan administrasi dan pemelihraan kantor

4. Mengkoordinir dalm penyelenggaraan kearsipan, dokumen, barang dan jasa.

5. Berkoordinasi dengan bidang Kepaniteraan

6. Mengadakan Rapat dan pertemuan

7. Mengadakan pengawasan langsung kepada bawahan ketiap-tiap ruangan.

8. Mengevaluasi kinerja Kasubag-kasubag.

9. Memeriksa, meneliti, mengarahkan dan mendisposisi setiap surat masuk dan keluar untuk ditindak lanjuti.

10. Memeriksa, meneliti surat-surat masuk / keluar dari Kepegawaian, Keuangan dan Umum serta memaraf sebelum ditanda tangani oleh Ketua dan Pansek.

11. Meneliti dan menanda tangani SPP Gaji, kekurangan gaji, uang makan, lembur, Remonerasi Up, GU, Bel Modal dll.

30 Menit

30 Menit

30 Menit

30 Menit

60 Menit

15 Menit

30 Menit

30 Menit

30 Menit

30 Menit

B. PERENCANAAN

1. Menyusun dan membuat perencanaan anggaran ( RKA - KL) dengan melibatkan semua unsur. 2. Mengajukan usul RKA - Kl ke Pusat melalui PTA Bjm. 3. Membuat jadwal rencana pelaksanaan anggaran. 4. Merealisasiskan pelaksanakan Semua anggaran 4. Mengonsep dan membuat menandatangani kontrak dengan pihak ketiga. 5. Membuat keputusan atau Mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran APBN. 6. Meneili dan memeriksa setiap bukti-bukti pengeleluaran.

Pejabat terkait

Unit Pengolah

Wasek

Pejabat terkait

Wasek

Wasek

Wasek

7 Hari

1 Hari

30 Menit

1 Hari 120 Menit

60 Menit

60 Menit


C. PELAPORAN 1. Mengoreksi penyelenggaraan

data statistik dan laporan-laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan bidang kepegawaian, keuangan dan umum.

2. Menghimpun konsep laporan tahunan baik dari Kesekretariatan maupun dari Kepaniteraan.

3. Membuat dan menggandakan laporan tahunan.

4. Membuat Lakip 5. Membuat Renstra. 6. Membuat Program Kerja. 7. Mengonsep job pegawai

bersama kepegawaian.

Wasek

60 Menit

5 Hari

2 Hari

7 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari

b. SOP Kepegawaian

1) SOP Pembuatan Surat Dinas


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DISKRIPSI : Pembuatan Surat Dinas Kepegawaian yang efektif dan efisien

A. PENELAAHAN

1. Kasubbag Kepegawaian

mempelajari isi surat dan

melaksanakan isi disposisi

bagi surat surat masuk bagian

kepegawaian dengan

mengarahkan kepada unit

pengolah berdasarkan

klasifikasi isi surat.

Kasubbag Kepegawaian

5 menit

B. PENGONSEPAN SURAT

1. Unit pengolah membuat

konsep surat kemudian

menyerahkan kepada

Kasubbag kepegawaian.

2. Pengoreksian surat melalui

Kasubbag Kepegawaian,

Wakil Sekretaris dan

Sekretaris apabila hanya

kewenangan Sekretaris, atau

melalui Ketua apabila

kewenangan Ketua, kemudian

konsep surat disetujui dengan

membubuhkan paraf pejabat

yang bersangkutan.

3. Surat dinas kemudian

Unit Pengolah Kasub, Wasek, Pansek, dan atau Ketua Unit Pengolah

16 menit


diserahkan kembali kepada

unit pengolah untuk

diselesaikan sebagai surat

jadi.

C. PENYELESAIAN SURAT

1. Surat dinas diberi nomor

melalui sub bagian umum,

diberi kartu kendali surat keluar

dan diserahkan kembali

kepada Sub bagian

kepegawaian.

2. Surat dinas diparaf melalui

Kasubbag Kepegawaian dan

Wakil Sekretaris, kemudian

ditandatangani oleh Sekretaris

apabila surat tersebut

merupakan kewenangan

Sekretaris, atau diparaf oleh

Sekretaris dan ditandatangani

Ketua apabila surat tersebut

kewenangan Ketua.

Sub Umum Kasub, Wasek, Pansek, dan atau Ketua

11 Menit

D. PENGARSIPAN

1. Pengarsipan surat dilakukan

dengan menggandakan surat

berdasarkan keperluan.

2. Surat dinas diserahkan kepada

pengelola administrasi umum

kepegawaian untuk dicatat

dalam buku surat keluar

kepegawaian dan

diserahkan/dikirim

berdasarkan tujuan surat.

Pengelola Arsip Pengelola Adm. Umum

6 Menit

Pembuatan Surat Selesai

2) SOP Rekapitulasi Daftar Hadir


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DISKRIPSI : Rekapitulasi daftar hadir seluruh pegawai PA Kelas IA Banjarmasin

A. PENGUMPULAN DATA

1. Unit pengelola mengumpulkan

daftar hadir seluruh pegawai.

Pengelola Absen

5 menit

B. PEMERIKSAAN DAFTAR HADIR

1. Daftar hadir diperiksa per

pegawai dan untuk rekapitulasi

harian dilakukan setiap hari

Pengelola Absen

60 menit

Harian


setelah 1 (satu) hari absensi

berjalan

2. Penulisan rekap absen 1 (satu)

bulan ke dalam kolom rekap

absen untuk seluruh pegawai

dilakukan pada tanggal terakhir

bulan berjalan.

Pengelola Absen

60 menit

Bulanan

C. REKAPITULASI KEHADIRAN

1. Konsep rekap absensi yang

sudah selesai dilaporkan

kepada pimpinan dengan

hirarki Kasubbag

Kepegawaian, Wakil

Sekretaris, Panitera/Sekretaris

dan oleh Ketua untuk disetujui.

2. Setelah disetujui, pengelola

membuat rekap daftar hadir

jadi yang ditandatangani oleh

Kasubbag Kepegawaian.

Pengelola Absen Kasub, Wasek, Pansek, dan atau Ketua

60 Menit

D. PENGARSIPAN

3. Rekapitulasi daftar hadir

disimpan dalam file daftar

hadir dan diserahkan kepada

Sub Bagian Keuangan.

Pengelola Absen

10 Menit

Rekapitulasi absen pegawai selesai

3) SOP Permohonan Cuti Pegawai


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DISKRIPSI : Penyelesaian permohonan cuti pegawai

A. PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pegawai mengajukan

permohonan cuti dengan

mengisi formulir yang telah

disediakan yang ditujukan

kepada Ketua bagi Wakil

Ketua, Hakim dan Panitera/

Sekretaris. Bagi pejabat

struktural/fungsional dan

pegawai pada umumnya

Pengelola Cuti

10 Menit


ditujukan kepada

Panitera/Sekretaris melalui

atasan langsung, dan

ditandatangani oleh yang

bersangkutan.

2. Atasan Langsung memberikan

pertimbangan.

Atasan pegawai ybs

5 Menit

B. PENELAAHAN DAN PEMBUATAN SURAT CUTI

1. Surat permohonan cuti

diserahkan kepada Sub

Bagian Kepegawaian untuk

diteliti berapa lama dan cuti

apa saja yang belum pernah

diambil kemudian mencatat

pada lembar permohonan.

2. Sub Bagian Kepegawaian

memproses dan meneruskan

permohonan cuti tersebut

kepada pejabat yang

berwenang (Ketua atau

Panitera/Sekretaris) untuk

disetujui.

3. Setelah permohonan cuti

disetujui, pengelola cuti

langsung membuatkan surat

cuti bagi pegawai yang

bersangkutan. (Proses

pembuatan surat cuti sama

dengan pembuatan surat dinas

kepegawaian).

Kasub Kepegawaian Ketua / Pansek Pengelola Cuti

5 Menit 15 Menit 30 Menit

C. PENGARSIPAN

1. Surat cuti diserahkan kepada

pegawai yang bersangkutan,

petugas daftar hadir dan arsip.

Pengelola Arsip

5 Menit

Pembuatan Surat Cuti Selesai

4) SOP Kenaikan Pangkat Pegawai


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DISKRIPSI : Penyelesaian dan Pembuatan SK Kenaikan Pangkat pegawai


A. PENELAAHAN

1. Kasubbag Kepegawaian

menerima Permohonan

kenaikan pangkat disertai

berkas lampiran kenaikan

pangkat yang ditujukan kepada

Ketua Pengadilan Tingkat

Banding.

2. Kasubbag kepegawaian

menyerahkan berkas kepada

pengelola kenaikan pangkat.


5 menit

B. PENGUSULAN

1. Kelengkapan berkas diperiksa

oleh pengelola Kenaikan

Pangkat dan diteliti apakah

pegawai ybs layak untuk

dinaikkan pangkatnya,

kemudian diajukan kepada

Pimpinan untuk disetujui usul

kenaikan pangkat.

2. Pengelola Kenaikan Pangkat

membuat surat pengantar usul

kenaikan pangkat yang

ditujukan kepada Mahkamah

Agung RI, atau Dirjen Badilag

dan atau BKN Propinsi sesuai

dengan kenaikan pangkat

pegawai ybs.

Unit Pengolah Unit Pengolah (MA/Badilag)

10 menit 5 menit (Kondisio-nal)

C. PENYELESAIAN SURAT

1. Apabila kenaikan pangkat

ditujukan kepada BKN, maka

BKN akan membuatkan

Persetujuan Kenaikan Pangkat

dan akan dikembalikan ke PTA

Banjarmasin.

2. Pembuatan SK Kenaikan

Pangkat bagi pegawai ybs.

BKN Unit Pengolah

1 hari 10 Menit

D. PENGARSIPAN

4. SK Kenaikan pangkat

diarsipkan dalam file pegawai

yang bersangkutan dan

Pengelola Arsip

6 Menit


diserahkan kepada pegawai

dan pejabat terkait


5) SOP Pensiun Pegawai


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DISKRIPSI : Penyelesaian Permohonan Pensiun Pegawai

A. PENELAAHAN 1. Kasubbag Kepegawaian

menerima Permohonan usul

pensiun disertai berkas

lampiran usul pensiun yang

ditujukan kepada Ketua

Pengadilan Tingkat Banding.

2. Kasubbag kepegawaian

menyerahkan berkas kepada

pengelola pensiun.


5 menit

B. PEMERIKSAAN BERKAS 1. Kelengkapan berkas diperiksa

oleh pengelola pensiun,

kemudian diajukan kepada

Pimpinan untuk disetujui usul

pensiun ybs.

Unit Pengolah

15 menit

C. PENYELESAIAN SURAT USUL 3. Pengelola pensiun membuat

surat pengantar usul pensiun

yang ditujukan kepada Dirjen

Badilag dan atau BKN Propinsi

sesuai dengan pangkat/ jabatan

pensiun pegawai ybs.

Unit Pengolah

5 hari


c. SOP Keuangan

1) SOP Belanja Pegawai Gaji


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DESKRIPSI : Pencairan Gaji Pegawai berupa Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji.


A. PENGINPUTAN DATA 1. Alur kerja dimulai

dengan menginput seluruh data Pegawai, dari tingkat hierarki tertinggi sampai terendah secara tepat pada aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP).

Unit Pengolah

1 jam

B. PENGESAHAN SPTJB 1. Unit Pengolah membuat

Daftar Perhitungan baik berupa Gaji induk, Gaji susulan dan kekurangan gaji yang dihasilkan dari perhitungan GPP.

2. Unit Pengolah membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Pajak (SSP), berdasarkan Daftar Perhitungan yang telah dibuat.

3. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran) untuk ditandatangani.

Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan

10 menit 10 menit 10 menit

C. PROSES PEMBUATAN SPM 1. Unit Pengolah membuat Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan /

Penguji SPM (PPSPM), Pembuat Daftar Gaji dan mengetahui/menyetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

2. Data yang terkait diinput

Kasubbag Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan

15 Menit 10 Menit


ke aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan diprint out menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi:

Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU).

Penginputan pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).

Pengiriman ke KPPN

Unit Pengolah Unit Pengolah

7 Menit 7 Menit

D. PENERBITAN SP2D

1. Unit Pengolah menyerahkan

SPM, Arsip Data Komputer

(ADK) beserta data pendukung

lainnya ke KPPN.

2. KPPN memeriksa kelengkapan

berkas untuk diproses lebih

lanjut.

3. Unit Pengelola mengambil

Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) di KPPN.

Khusus Gaji Induk SP2D

diterbitkan setiap tanggal

25 (dua puluh lima).


1 jam 1 s/d 2 Hari 45 menit

E. PENCAIRAN DANA 1. KPPN mengkonfirmasi

kepada Bank Operasional

mitra kerjanya, sehingga

dana yang dibutuhkan

telah tersedia pada Bank

dan dapat ditransfer ke

rekening Pegawai yang

bersangkutan atau

diambil secara tunai oleh

Bendahara pengeluaran.

2. Unit Pengolah mengambil

rekening Koran di Bank

terkait.

3. Unit Pengolah melakukan


2 s/d 3 Hari 45 Menit 15 Menit


pencatatan keuangan

pada Buku Bank dan Buku

Kas (jika tunai).Rekening

Koran juga dipergunakan

sebagai

pertanggungjawaban

pelaporan keuangan. F. Pencairan Gaji Selesai

2) SOP Belanja Pegawai Uang Makan


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DESKRIPSI : Pencairan Uang Makan Pegawai

A. PENGINPUTAN DATA 1. Sub bagian Kepegawaian

menyerahkan Rekap Absen (Akumulasi Daftar Hadir dan Pulang) pada akhir bulan berjalan yang sudah diperiksa dan ditandatangi oleh pejabat penanggung jawab absen.

2. Unit Pengolah menginput Rekap Absen tersebut pada aplikasi GPP untuk membuat Daftar Perhitungan Uang Makan.

Unit Pengolah

2 menit/ pegawai

B. PENGESAHAN SPTJB 1. Unit pengolah membuat

Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Kasubbag keuangan untuk diperiksa dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditandatangani.

Unit Pengolah, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan.

10 menit

C. PROSES PEMBUATAN SPM 1 Unit Pengolah membuat Surat

Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat

Penanda Tangan / Penguji SPM,

Kasubbag Keuangan, Pejabat Pembuat

10 Menit


Pembuat Daftar Gaji dan mengetahui/menyetujui oleh PPK.

2 Data yang terkait diinput ke aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan diprint out menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi:

Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA setiap akhir pembukuan.


Pengiriman ke KPPN

Komitmen (Wakil Sekretaris) Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan

Unit Pengolah

Unit Pengolah

10 Menit 5 Menit

5 Menit

D. PENERBITAN SP2D 1. SPM, Arsip Data Komputer


lainnya diserahkan ke KPPN,

kemudian KPPN memeriksa

kelengkapan berkas untuk

diproses lebih lanjut.



Dana.


1 jam 45 menit

E. PENCAIRAN DANA 1. KPPN mengkonfirmasi kepada

Bank Operasional mitra

kerjanya, sehingga dana

yang dibutuhkan telah

tersedia pada Bank dan

dapat diambil secara tunai

oleh Bendahara

pengeluaran dengan

menggunakan cek yang

ditandatangani oleh

Unit Pengolah, KPA

2 s/d 3 Hari


Bendahara Pengeluaran

dan ditandatangani oleh

KPA. Uang Makan

diserahkan kepada masing-

masing pegawai.


pencatatan keuangan pada

Buku Bank dan Buku Kas

yang ditandatangani oleh

bendahara pengeluaran

setiap akhir pembukuan.

3. Rekening Koran dapat

dicetak pada Bank

bersangkutan jika

diperlukan sebagai

pertanggungjawaban

pelaporan keuangan.


45 Menit 15 Menit

F. Pencairan Uang Makan Selesai

3) SOP Uang Duka wafat / SKPP


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DISKRIPSI :

Pencairan Uang Duka Wafat dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

A. PENGINPUTAN DATA 1. Uang Duka Wafat

diperuntukkan Pegawai yang meninggal dunia sedangkan SKPP diperuntukkan bagi pegawai yang pensiun, pindah/mutasi atau dikarenakan meninggal dunia.

2. Unit Pengolah mengisi format yang ada pada aplikasi GPP sesuai data yang terkait, kemudian aplikasi GPP menghasilkan print out Daftar Perhitungan

Unit Pengolah

15 menit


Uang Duka Wafat atau SKPP.

B. PENGESAHAN SPTJB

1. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Kasubbag keuangan untuk diperiksa dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditandatangani, sedangkan untuk SKPP tidak menggunakan SPTJB.

Unit Pengolah, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan

20 menit

SKPP tidak meng- Gunakan SPTJB.

C. PROSES PEMBUATAN SPM 1. Unit Pengolah membuat Surat

Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat

Penanda Tangan / Penguji SPM, Pembuat Daftar Gaji dan mengetahui/menyetujui oleh PPK.

2. Data yang terkait diinput ke aplikasi Surat Perintah

Membayar (SPM), dan diprint out menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi:

Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA setiap akhir pembukuan.


Pengiriman ke KPPN

Kasubbag Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris) Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah Unit Pengolah

15 Menit 10 Menit 7 Menit 7 Menit

SKPP tidak meng-gunakan SPM.




lainnya diserahkan ke KPPN.



lanjut.



Dana.

4. Sedangkan untuk SKPP

beserta lampiran

pendukung langsung

diserahkan pada KPPN.

Setelah diproses lebih

lanjut KPPN mengirimkan

SKPP tersebut pada

Satuan Kerja yang

bersangkutan.


1 jam 1 s/d 2 Hari 45 menit

SKPP tidak meng-gunakan SP2D.

E. PENCAIRAN DANA 1. KPPN mengkonfirmasi kepada

Bank Operasional mitra

kerjanya, sehingga dana

yang dibutuhkan telah

tersedia pada Bank dan

dapat diambil secara tunai

oleh Bendahara

pengeluaran dan

diserahkan pada Ahli Waris

(untuk UDW)

2. Unit Pengolah mengambil


terkait jika diperlukan.


pencatatan keuangan pada

Buku Bank dan Buku Kas

(jika tunai).

4. Rekening Koran dapat

dicetak pada bank yang

bersangkutan jika

diperlukan sebagai

pertanggungjawaban

Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah

2 s/d 3 Hari 45 Menit 10 Menit 15 Menit

SKPP tidak ada pencairan dana.


pelaporan keuangan. F. Pencairan Uang Duka Wafat dan

Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran.

Unit Pengolah 2 Hari

4) SOP Belanja rutin Barang dan Jasa


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DESKRIPSI :

Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang

A. PROSES TRANSAKSI 1. Alur kerja dimulai dari

transaksi yang dilakukan pihak internal (Sub Umum atau Bendahara Pengeluaran) dengan pihak eksternal (pihak ketiga).

2. Dari transaksi tersebut dihasilkan: a. Tanda bukti

pembayaran / kwitansi (Rangkap 2) yang ditandatangani oleh pihak ketiga, Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Umum dan PPK. Diperuntukkan sebagai: Arsip dan Pencatatan

pada Buku Kas Tunai yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan KPA pada akhir pembukuan.

Dasar Perhitungan SPP dan SPTJB.

b. Surat Setoran Pajak

(SSP) jika ada, sebanyak rangkap 5. Yaitu: Jumlah yang telah

dihitung disetorkan

pada Bank/kantor

pos.

Unit Pengolah, Kasubbag Umum, PPK Unit Pengolah, KPA Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah,PPK

25 menit 15 menit 10 menit 45 menit 7 menit 10 menit


Dua rangkap disimpan

sebagai arsip dan

dicatat pada Buku

Pajak.

Satu Rangkap dicopy

dan dilegis oleh PPK.

B. PENGESAHAN SPTJB

1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran/SPP, monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh PPK. SPP tidak diserahkan kepada KPPN namun disimpan sebagai arsip.


Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Monitoring SPTJB dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan PPK mengesahkan dokumen tersebut, sehingga bertanggung jawab atas kebenaran material yang ada.

Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan

15 menit 20 menit

.

C. PROSES PEMBUATAN SPM 1. Unit Pengolah menginput

data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku

Kas Umum (BKU). Sebagai data SPM dan

SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit

Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah Unit Pengolah



Pengolah pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).

Diserahkan pada KPPN (2 Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK).



lainnya diserahkan ke KPPN

oleh Unit Pengolah.


berkas untuk

diproses lebih lanjut dan menerbitkan SP2D.



Dana.

Unit Pengolah KPPN Unit Pengolah

60 menit 1 s/d 2 Hari. 45 menit





telah tersedia pada Bank.

2. Bendahara Pengeluaran

mengambil uang tunai

pada Bank dengan


ditandatangani oleh


dan Kuasa Pengguna

Anggaran dan mengambil




pencatatan keuangan


kas yang ditandatangani

oleh bendahara

pengeluaran setiap akhir

pembukuan, dan juga

Unit Pengolah, KPA Unit Pengolah

45 Menit 15 Menit


pencatatan pada Buku

Pembantu Pengawasan

Kredit.

4. Rekening Koran juga

dipergunakan sebagai

pertanggungjawaban

pelaporan keuangan.

Unit Pengolah

15 Menit

F. Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang.

5) SOP Belanja Rutin Perjalanan Dinas


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DESKRIPSI :

Proses Belanja Perjalanan Dinas

A. PROSES ADMINISTRASI 1. Sub bagian Kepegawaian

menyerahkan Surat Tugas atas nama Pegawai yang ditugaskan ke Luar Kota kepada sub bagian Keuangan.

2. Dari Surat Tugas tersebut Unit Pengolah membuatkan rincian perjalanan dinas sesuai dengan kwitansi yang diterima, berupa:

* Kwitansi Transportasi * Kwitansi Penginapan * Kwitansi Lumpsum

3. Unit Pengolah mencetak rincian kwitansi Perjalanan Dinas menjadi 2 Rangkap, yaitu: b. Sebagai tanda bukti

pembayaran yang akan ditandatangani oleh pihak bersangkutan, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran pada saat pencairan dana.

c. Arsip dan Pencatatan

Unit Pengolah Unit Pengolah, Unit Pengolah, KPA Unit Pengolah, KPA

25 menit 5 menit 10 menit 15 menit


pada Buku Kas Tunai yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan KPA pada akhir pembukuan.


Surat Permintaan Pembayaran/SPP, monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh PPK. SPP tidak diserahkan kepada KPPN namun disimpan sebagai arsip.

2. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Monitoring SPTJB dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan PPK mengesahkan dokumen tersebut, sehingga bertanggung jawab atas kebenaran material yang ada.


15 menit 20 menit

.

C. PROSES PEMBUATAN SPM 1. Unit Pengolah menginput

data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku


SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit Pengolah pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah

10 menit 10 menit 10 menit 15 Menit


(SAKPA). Diserahkan pada KPPN

(2 Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK).




oleh Unit Pengolah.



lanjut dan menerbitkan SP2D.



Dana.







telah tersedia pada Bank.

2. Bendahara Pengeluaran

mengambil uang tunai

pada Bank dengan


ditandatangani oleh


dan Kuasa Pengguna

Anggaran dan mengambil



3. Unit Pengolah

menyerahkan Uang

Perjalanan Dinas kepada

Pegawai yang

bersangkutan.


pencatatan keuangan


Kas yang ditandatangani

oleh bendahara

pengeluaran setiap akhir

pembukuan. Serta

Unit Pengolah, KPA Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah



Pencatatan pada Buku

Pembantu Pengawasan

Kredit.

5. Rekening Koran juga

dipergunakan sebagai

pertanggungjawaban

pelaporan keuangan.

F. Proses Belanja Perjalanan Dinas

Selesai.

6) SOP Belanja Modal


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DESKRIPSI :

Proses Belanja Modal

A. PROSES DOKUMEN KONTRAK 1. Alur kerja dimulai dengan

pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa yang menghasilkan dokumen kontrak, antara lain berisi: - Penawaran harga - Pelaksanaan

pekerjaan - Surat perjanjian - Laporan kemajuan

pelaksanaan pekerjaan

- Berita acara kegiatan, serta lampiran pendukung lainnya.

2. Dari data dokumen kontrak tersebut Unit Pengolah membuat Ringkasan kontrak.


25 menit


Surat Permintaan Pembayaran/SPP, monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh PPK.



15 menit 20 menit

.


Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Monitoring SPTJB dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan PPK mengesahkan dokumen tersebut, sehingga bertanggung jawab atas kebenaran material yang ada.

C. PROSES PEMBUATAN SPM

1. Unit Pengolah menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku


SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit Pengolah pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).

Diserahkan pada KPPN (2 Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK).

Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah Unit Pengolah

Unit Pengolah


15 Menit

D. PENERBITAN SP2D

1. SPM, Arsip Data Komputer



oleh Unit Pengolah.



lanjut dan menerbitkan SP2D.



Dana.








telah tersedia pada Bank

dan dapat diambil secara

tunai oleh pihak ketiga

(Perusahaan yang telah

melakukan kontrak

dengan Tim Pengadaan

Barang dan Jasa).

F. Proses Belanja Modal Selesai

7) SOP Remunerasi


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DISKRIPSI : Pencairan Remunerasi/ Tunjangan Khusus Kinerja

1. REMUNERASI

1. Alur kerja dimulai dari Sub bagian Kepegawaian yang menyerahkan Rekapitulasi Absensi pegawai serta rekapitulasi daftar hadir pada Sub bagian Keuangan.

2. Data tersebut digunakan sebagai acuan pembuatan Tanda Terima Remunerasi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin.

3. Data yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pembuatan Surat Perintah Tanggung Jawab Belanja yang terlebih dahulu diperiksa oleh PPSPM kemudian ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua

Unit Pengolah KPA, Bendahara Pengeluaran Unit Pengolah



Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin.

4. Bendahara Gaji menyiapkan Kwitansi yang berhubungan dengan remunerasi sebanyak dua rangkap. Pertama digunakan sebagai arsip, selebihnya diserahkan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Permintaan Pertanggungjawaban tersebut kemudian diserahkan pada MARI Cq. Biro keuangan. Biro keuangan memproses lebih lanjut sehingga dana remunerasi bisa ditransfer pada Bank masing-masing satuan kerja.

5. Jika Uang Remunerasi telah masuk pada rekening Bank, Bendahara Pengeluaran dapat mengambil secara tunai/transfer ke rekening pegawai dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA.

6. Bank menerbitkan rekening Koran yang digunakan sebagai: Pencatatan Laporan

keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas.

Pertanggungjawaban remunerasi yang kemudian dikirim kepada Mahkamah Agung RI Cq. Biro keuangan BUA.

Unit Pengolah Unit Pengolah, KPA Unit Pengolah

10 menit 60 Menit 15 Menit


h) SOP Pelaporan Keuangan


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DESKRIPSI : Pelaporan Keuangan Berdasarkan Periode Pelaporan.

1. PELAPORAN BULANAN

1. Alur kerja dimulai dengan rekon internal antara aplikasi SAKPA dan SIMAK.

2. Aplikasi SAKPA menghasilkan Laporan Rekon dan ADK

3. Laporan Rekon, ADK serta

data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN. Data pendukung berupa: Laporan Pertanggung

Jawaban Bendahara Pengeluaran

Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan

Rekening Koran Neraca SIMAK

4. KPPN menerbitkan Hasil

Rekonsiliasi dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

5. Dokumen tersebut diserahkan pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Korwil, Pengadilan Tinggi Agama, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Unit Pengolah Unit Pengolah KPA, Bendahara Pengeluaran Unit Pengolah

10 menit 5 menit 1 jam 20 Menit

2. PELAPORAN TRIWULAN

Alur kerja pada pelaporan keuangan Triwulan (setiap tiga bulan) adalah : a. Pelaporan realisasi

penerimaan dan pengeluaran PNBP

Unit Pengolah

30 menit


(Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada Keuangan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi yang bertindak selaku koordinator wilayah, Pengadilan Tinggi Agama dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Alur kerja sama halnya pada point (a) s/d (e) kegiatan pelaporan keuangan Rutin/Bulanan.

b. Pelaporan Bappenas PP.39 Menginput data ke

aplikasi Bappenas Form A, data berasal dari Laporan Realisasi Anggaran

Kemudian diunduh ADK dikirim melalui e-

mail kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Biro Perencanaan Mahkamah Agung dan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung.

Wakil Sekretaris

30 menit

3. PELAPORAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN

Alur kerja pada pelaporan keuangan Semesteran/Tahunan : a. Pelaporan realisasi

penerimaan dan pengeluaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada Keuangan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang bertindak selaku koordinator wilayah dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Alur kerja sama halnya pada point (a) s/d (e) kegiatan

Unit Pengolah

Ketua, KPA

16 Menit

1 jam


pelaporan keuangan Rutin/Bulanan.

b. Pelaporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Data CaLK berasal dari Laporan Penyerapan Anggaran Semesteran, Simak, dan Laporan saldo kas pada Bendahara Penerimaan sebagai laporan pendukung. Laporan CaLK dikirim ke: Pengadilan Tinggi (PT)

banjarmasin, selaku korwil

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Biro Keuangan MA Badan Pengawasan Badan

Pengawasan MA

8) SOP Perencanaan Anggaran


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DESKRIPSI : Perencanaan Anggaran

1. INPUT DATA

Unit pengolah mengumpulkan data-data kebutuhan rill Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang merupakan hasil rapat koordinasi oleh Pimpinan dan seluruh bagian. Kemudian di setujui oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin. Pada bulan Pebruari unit pengolah menginput data-data tersebut kedalam aplikasi RKAKL dengan menyesuaikan pada PAGU yang tersedia pada tahun anggaran berjalan, dan dikoreksi oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Unit Pengolah

1 jam


Kemudian ADK dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama beserta hard copynya beserta data pendukung untuk diteruskan ke Dirjen Anggaran Pusat. Kegiatan ini dilakukan dua kali selain pada bulan Pebruari juga dilakukan pada bulan Nopember setelah dilakukan pembahasan pertama di Dirjen Anggaran Pusat.

2. PEMBAHASAN DAN PEMERIKSAAN

Data tersebut kemudian disampaikan kepada dirjen anggaran untuk diperiksa/dikoreksi kembali, apabila masih terdapat kekeliruan akan dikembalikan kepada satker–satker yang ada di daerah. Kegiatan ini juga dilakukan dua kali yakni selain pada bulan Pebruari juga dilakukan pada bulan Nopember, namun setelah itu tinggal menunggu ADK RKAKL dari Dirjen Anggaran tahun anggaran bersangkutan.

Unit Pengolah, Dirjen Anggaran Pusat

c. SOP Umum

1) SOP Surat Masuk dan Keluar


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DISKRIPSI : Prosedur Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar

A. PENERIMAAN SURAT MASUK 1. Unit Pengelola Menerima surat yang

masuk dan memeriksa kebenaran surat, apakah tujuan surat tersebut sesuai dengan alamat kantor, apabila alamat surat tidak sesuai dengan alamat kantor, maka surat segera dikembalikan kepada pengirim surat;

2. Membubuhkan paraf disertai nama, tanggal dan jam saat surat diterima pada Lembar Pengantar atau Buku


15 menit


Ekspedisi atau bentuk tanda terima lainnya sebagai bukti penerimaan surat;

3. Melakukan sortir dan mengkla-sifikasikan surat ke dalam kelompok Surat Dinas (lihat: Lampiran Perlakuan terhadap Surat Rahasia) atau surat pribadi (lihat: Lampiran Perlakuan terhadap Surat Pribadi).

Unit Pengolah

B. PENGELOLAAN SURAT MASUK 1. Mencatat dalam Register Surat Masuk

dengan melampirkan Kartu Kendali dan Disposisi, kemudian mendistribusikannya kepada pembuat kebijakan dan menerima kembali lembar putih Kartu Kendali Surat;

2. Pembuat kebijakan mempelajari isi surat, kemudian menulis disposisi dan disampaikan kembali kepada Unit Pengolah.

Unit Pengolah Pembuat Kebijakan

30 menit

C. PENYELESAIAN SURAT MASUK 1. Mempelajari sesuai dengan disposisi

yang diberikan dan menindak lanjuti sesuai isi disposisi yang kemudian menyerahkan Kartu Kendali Pertama kepada Unit Pengolah dan mencatat kedalam Register Arsip.

Unit Pengolah 2 hari

D. PENGARSIPAN SURAT MASUK 1. Surat yang diterima disimpan

kedalam lemari arsip sesuai dengan klasifikasinya.

Unit Pengolah

5 menit

E. PENGELOLAAN SURAT KELUAR 1. Melaksanakan isi disposisi dengan

membuat konsep surat jawaban atau tindak lanjut, kemudian memintakan nomor Surat Dinas kepada Unit Pengelola Surat Keluar baik dengan melampirkan 1 (satu) lembar copy surat tersebut.

2. Surat Keluar diberi nomor surat berdasarkan urutan terakhir pada Buku Register Surat Keluar dan melakukan pencatatan pada Buku Register Surat Keluar pada kolom-kolom yang telah tersedia sesuai dengan isi surat. Kemudian mencatatkannya kembali pada Kartu Kendali Surat Keluar.

3. Kartu Kendali yang telah diisi dilampirkan pada Surat Dinas atau Surat Konsep tersebut.

4. Meminta pada Petugas Unit Pengolah

Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah

2 hari


yang meminta nomor surat untuk membubuhkan parafnya disertai tanggal dan jam surat tersebut pada Kartu Kendali. Kemudian Unit Pengelola Surat Keluar mengambil Kartu Kendali I (warna putih) untuk disimpan ke dalam Kotak Kartu Kendali. Sementara Kartu kendali II (warna kuning muda) dan Kartu kendali III (warna merah muda) tetap melekat pada Konsep Surat tersebut.

5. Surat diketahui dan dipelajari serta diberi ralat (jika perlu) oleh Kepala Unit Pengolah. Hal ini dilakuakan secara berjenjang sesuai Hierarki Jabatan.

6. Apabila surat tersebut merupakan kewenang Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris, maka Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris dapat membubuhkan tanda tangannya untuk selanjutnya dapat diperbanyak dan diberikan cap stempel;

7. Apabila surat tersebut tidak dalam kewenangan Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris, maka Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris cukup membubuhkan parafnya pada tempat yang telah ditentukan dan kemudian diserahkan kembali pada Petugas Unit Pengolah;

8. Surat yang telah diparaf oleh pejabat tersebut kemudian disampaikan kepada Panitera/ Sekretaris untuk diparaf atau ditandatangani.

9. Surat dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, kemudian diperbanyak sesuai jumlah tujuan surat dan tembusannya, kemudian dibubuhi stempel kantor untuk diserahkan kepada Unit Pengelola Surat Keluar disertai 1 (satu) lembar pertinggal sebagai arsip, sedangkan aslinya disimpan oleh Unit Pengolah. Catatan: Apabila Surat Keluar memiliki lampiran lebih dari 5 (lembar) lembar, maka cukup lembar pengantarnya yang dijadikan arsip.

10. Oleh Unit Pengelola Surat Keluar, Arsip tersebut dilampirkan Kartu Kendali I (warna putih) yang tersimpan di Kotak Kartu Kendali, kemudian dicatatkan ke dalam Buku Register Arsip Surat Keluar dan disimpan ke dalam lemari arsip.

11. Kemudian surat-surat tersebut yang

dikirimkan dimasukan ke dalam

Pejabat yang berwenang Unit Pengolah Pejabat yang berwenang Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah


amplop dinas dan diberikan alamat tujuan untuk selanjutnya dikirimkan melalui Kantor Pos/ Ekspedisi sesuai tujuan surat dan tembusan-tembusannya.

2) SOP Persediaan


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DISKRIPSI : Pengelolaan Barang Persediaan/ATK.

A. OPNAME FISIK

1. Melakukan Opname Fisik pada barang persediaan yang masih tersedia

2. Rekapitulasi hasil Opname Fisik.

Pengelola Persediaan

30 menit

Bulanan

B. REKAPITULASI DATA PERMINTAAN

1. Menyerahkan blanko permintaan barang persediaan/ATK ke setiap sub bagian untuk diisi sesuai kebutuhan.

2. Mengumpulkan semua blangko permintaan barang persediaan/ATK dari setiap sub bagian.

3. Melakukan rekapitulasi atas permintaan barang persediaan/ATK dari setiap sub bagian.

Pengelola Persediaan

60 menit

Bulanan

C. PENCAIRAN DANA

1. Menyusun data permintaan barang persediaan/ATK yang akan diajukan ke Bendahara.

2. Meminta paraf dari Wakil Sekretaris untuk diketahui

3. Mengajukan data permintaan barang persediaan/ATK ke Bendahara untuk pencairan dana.

Pengelola Persediaan, Kasub, Wasek, Bendahara.

30 Menit Bulanan

D. PEMBELIAN BARANG

1. Melakukan pembelian barang persediaan/ATK setelah dana dicairkan oleh Bendahara.

Pengelola Persediaan.

6 Menit

E. REKAPITULASI DATA PEMBELIAN

1. Melakukan pengecekan barang persediaan/ATK yang sudah dibeli.

2. Melakukan rekapitulasi barang persediaan/ATK yang

Pengelola Persediaan, Operator Aplikasi Persediaan.

60 Menit Bulan


sudah dibeli dan menyerahkan data pembelian barang persediaan/ATK kepada Pengelola Aplikasi Persediaan

F. PENDISTRIBUSIAN 1. Memasukkan barang

persediaan/ATK ke dalam lemari barang persediaan/ATK.

2. Mempersiapkan barang persediaan/ATK sesuai blanko permintaan setiap sub bagian sesuai keadaan riil barang persediaan/ATK.

3. Mempersiapkan Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan/ATK.

4. Melakukan drop barang persediaan/ATK ke setiap sub bagian sesuai dengan dengan blanko permintaan dan riil barang persediaan/ATK yang ada.

5. Meminta penanggung jawab sub bagian untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang persediaan/ATK.

6. Melakukan distribusi barang persediaan/ATK kepada karyawan/karyawati yang memerlukan.

7. Melakukan pencatatan permintaan karyawan/karyawati pada Buku Permintaan ATK.

Pengelola Persediaan, Kasub. Pengelola Persediaan Pengelola Persediaan


Bulanan Harian Harian

Pengelolaan Barang Persediaan/ATK Selesai.

3) SOP Aplikasi Persediaan


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket.

DISKRIPSI : Pengelolaan Aplikasi Persediaan.

A. PERSIAPAN DATA 1. Nota Pembelian, Data

Persediaan, Data Opname Fisik dan sebagainya.

Pengelola Adm. Keuangan, Pengelola Adm. Umum, Operator Aplikasi Persediaan.

10 menit


B. PROSES PENGINPUTAN DATA 1. Melakukan input data

Persediaan Masuk (Pembelian) Barang Persediaan/ATK.

2. Melakukan Input data Persediaan Keluar (Permintaan) Barang Persediaan/ATK.

3. Melakukan Input data hasil Opname Fisik.

4. Back Up data.

Operator Aplikasi Persediaan.

60 menit

Bulanan

C. PENGIRIMAN DATA 1. Melakukan Pengiriman

Data Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN.

Operator Aplikasi Persediaan & Operator SIMAK-BMN.

5 Menit

Semesteran

D. PENCETAKAN LAPORAN 1. Cetak Buku Persediaan.

2. Cetak Laporan Persediaan dan Rincian Laporan Persediaan.

3. Membuat Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan.

Operator Aplikasi Persediaan , Pengelola Persediaan & Kuasa Pengguna Barang.

60 Menit Semesteran

E. PELAPORAN 1. Pengiriman Back Up Ke

KPKNL. 2. Pengiriman Berita Acara

Opname Fisik Barang Persediaan ke KORWIL SIMAK-BMN.

Operator Aplikasi Persediaan, KPKNL dan KORWIL SIMAK-BMN.

30 Menit Semesteran

Pengelolaan Aplikasi Persediaan selesai.

4) SOP Laporan BMN (SIMAK BMN)


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DISKRIPSI : Pengelolaan Laporan BMN dan Rekonsiliasi.

A. PERSIAPAN DATA 1. Data berupa SPM, SP2D, Data

Penghapusan, Nota Pembelian, Data Persediaan dan sebagainya.

Peng.Adm. Keuangan, Peng.Adm. Umum, Op.SIMAK-BMN.

10 menit

B. PROSES PENGINPUTAN DATA 1. Melakukan input data sesuai

transaksi. Operator SIMAK-BMN.

60 menit

Bulanan


2. Melakukan proses back up data SIMAK-BMN.

C. REKONSILIASI DATA 1. Melakukan Rekonsiliasi

Internal antara SIMAK-BMN dengan SAKPA.

2. Cetak data Neraca BMN dan diserahkan ke Operator SAKPA sebagai kelengkapan rekonsiliasi Aplikasi SAKPA ke KPPN.

3. Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Bulan Berjalan.

4. Pembuatan Catatan Laporan BMN (CLBMN)

5. Rekonsiliasi ke KPKNL

Operator SIMAK-BMN & Operator SAKPA. Operator SIMAK-BMN & Operator SAKPA, Kuasa Pengguna Barang. Operator SIMAK-BMN & KPKNL


Bulanan Bulanan Semesteran Semesteran

D. PENCETAKAN LAPORAN 1. Cetak laporan BMN

Interakomptable, Extrakomptable dan Gabungan Interakomptable dan Extrakomptable.

2. Cetak Catatan Laporan BMN (CLBMN).

3. Semua Laporan dijilid.

Operator SIMAK-BMN

60 Menit Semesteran

E. PELAPORAN SIMAK-BMN 1. Melakukan Pelaporan SIMAK-

BMN ke Koordinator Wilayah SIMAK-BMN

Operator SIMAK-BMN

60 Menit Semesteran

Pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) selesai.

5) SOP Pengelolaan Kendaraan Dinas

No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyelesaian Ket

DISKRIPSI : Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas

A. PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Setelah Acara Pelantikan, maka

Pejabat yang baru dapat mengajukan Usul Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dengan melampirkan Surat Pernyataan, Copy SK Jabatan dan BA Serah Terima Jabatan kepada Kepala Subbag Umum selaku Unit Pengelola.

Kepala Subbag Umum

30 Menit

B. PENELAAHAN DAN PEMBUATAN SK


1. Unit pengelola menelaah Usul Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional.

2. Unit Pengelola membuatkan konsep SK Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional yang baru dan disampaikan secara berjenjang sesuai Hierarki Jabatan sampai kepada Ketua PTA atau Panitera/ Sekretaris selaku Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

3. Ketua PTA menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada SK tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Unit Pengelola.

4. Berdasarkan SK tersebut, Unit Pengelola membuatkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas yang dimaksud dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru disaksikan oleh Pejabat lainnya sekurang-kurangnya yang setingkat atau setara jabatannya.

Kepala Subbag Umum

Kepala Subbag Umum, Panitera/Sekretaris, Ketua. Kepala Subbag Umum

5 Menit


C. PENGARSIPAN 1. Unit Pengelola selanjutnya

memperbanyak SK dan Berita Acara tersebut untuk disampaikan kepada Pejabat yang baru dan tujuan tembusannya dan 1 (satu) berkas pertinggal sebagai arsip.

Kepala Subbag Umum & Pengelola Arsip

5 Menit

Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas Selesai

6) SOP Pengelolaan Rumah Dinas


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DISKRIPSI : Penunjukan Penghuni Rumah Dinas

A. PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Setelah Acara Pelantikan, maka

Pejabat yang baru dapat mengajukan Usul Penghunian Rumah Dinas dengan melampirkan Surat Pernyataan, Copy SK Jabatan dan BA Serah Terima Jabatan kepada Kepala Subbag Umum selaku Unit Pengelola.

Kepala Subbag Umum

30 Menit


B. PENELAAHAN DAN PEMBUATAN SK 1. Unit pengelola menelaah Usul

Penghunian Rumah Dinas. 2. Unit Pengelola membuatkan

konsep SK Penghunian Rumah Dinas yang baru dan disampaikan secara berjenjang sesuai Hierarki Jabatan sampai kepada Ketua PTA atau Panitera/ Sekretaris selaku Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

3. PB/ KPB menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada SK tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Unit Pengelola.

4. Unit Pengelola membuatkan Berita Acara Serah Terima Rumah Dinas yang dimaksud dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru disaksikan oleh Pejabat lainnya sekurang-kurangnya yang setara atau 1 (satu) tingkatan dibawah jabatannya.

Kepala Subbag Umum

Kepala Subbag Umum, Panitera/Sekretaris, Ketua. Kepala Subbag Umum

5 Menit


C. PENGARSIPAN 1. Unit Pengelola selanjutnya

memperbanyak SK dan Berita Acara tersebut untuk disampaikan kepada Pejabat yang baru dan tujuan tembusannya dan 1 (satu) berkas pertinggal sebagai arsip.

Kepala Subbag Umum & Pengelola Arsip

5 Menit

Penunjukan Penghuni Rumah Dinas Selesai

7) SOP Penghapusan


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DISKRIPSI :

Pengadministrasian Usul Penghapusan

A. USUL PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BMN

1. Ketua Pengadilan Agama

mengajukan Usul

Pembentukan Panitia

Penghapusan Barang Milik

Negara dengan melampirkan

Ketua Pengadilan Agama, Ketua PTA

5 hari


nama-nama panitia yang

diusulkan kepada Ketua

Pengadilan Tinggi Agama

Banjarmasin untuk ditetapkan;

B. TUGAS PANITIA PENGHAPUSAN BMN

Setelah mendapatkan Surat

Keputusan Pembentukan Panitia

Penghapusan BMN, Panitia

kemudian mulai bekerja yang

antara lain:

1) Menginventarisir dan meneliti

barang yang akan dihapus;

2) Menilai kondisi fisik barang

yang akan dihapus;

3) Menetapkan perkiraan nilai

limit terendah penjualan

barang yang akan dihapus;

4) Membuat Berita Acara

Penilaian/ Pemeriksaan.

5) Menyelesaikan kelengkapan

administrasi usul

penghapusan.

Panitia Penghapusan BMN

7 hari


C. PENGAJUAN BERKAS

Selanjutnya Panitia mengajukan

Berkas Usul Penghapusan tersebut

kepada Panitera/ Sekretaris selaku

Kuasa Pengguna Barang untuk

dipelajari dengan Surat Pengantar

yang ditandatangani oleh Ketua

Pengadilan Agama menyampaikan

Usul Permohonan Penghapusan

BMN terhadap barang yang

dimaksud dikirimkan ke KPKNL /

Kanwil DJKN sebagaimana

kewenangannnya sesuai nilai BMN

yang akan dihapus dengan

melampirkan:

a. Untuk Penghapusan Peralatan

Kantor, melampirkan:

1) Alasan/ Pertimbangan

Penghapusan BMN;

2) Surat Izin Penghapusan dari

Eselon I atau sesuai dengan

pelimpahan wewenang;

3) Surat Keputusan

Pembentukan Panitia


Negara;

4) Laporan Hasil Penelitian;

5) Berita Acara Penilaian/

Pemeriksaan oleh Panitia


Negara;

6) Kartu Inventaris Barang yang

akan dihapus;

7) Laporan semester/ saldo awal

Barang Milik Negara (Daftar

Inventaris Barang);

8) Foto –foto barang yang akan

dihapus (tampak depan,


14 hari


samping dan belakang);

9) Daftar BMN yang akan

dihapus beserta Harga Limit

dan Harga Taksiran yang

nantinya diperuntukan

kepada KPKNL/ Kanwil DJKN.

10) Surat Pernyataan

Pertanggungjawaban Nilai

Limit Penjualan BMN yang

akan dihapus;

b. Untuk Penghapusan Gedung dan

Bangunan untuk dibangun

kembali, melampirkan:


Penghapusan BMN;

2) Salinan DIPA tahun yang

bersangkutan;

3) Surat Keputusan

Pembentukan Panitia


Negara;

4) Berita Acara Penelitian oleh

Panitia Penghapusan Barang

Milik Negara;

5) Laporan Hasil Pemeriksaan

dan Penilaian Harga Taksiran

Bangunan oleh Dinas

Pekerjaan Umum setempat;

6) Kartu Inventaris Barang yang

akan dihapus;



Inventaris Barang);

8) Foto–foto bangunan yang

akan dihapus dan disertai

penjelasan penggunaan

bangunan (tampak depan,

samping dan belakang);

9) Daftar BMN yang akan


dihapus beserta Harga Limit

dan Harga Taksiran;




akan dihapus.

c. Untuk penghapusan Kendaraan

Bermotor, melampirkan:


Penghapusan BMN;

2) Surat Pernyataan dari Kepala

Satker bahwa adanya

penghapusan tersebut tidak

akan mengganggu

penyelengaraan tugas pokok

dan fungsi;

3) Surat Keputusan Pembentukan


Milik Negara;

4) Berita Acara Penelitian oleh


Milik Negara;

5) Surat Keterangan dari

Dinas Perhubungan setempat;

6) Berita Acara

Penilaian/ Pemeriksaan

Kendaraan yang akan

dihapus;

7) Kartu Inventaris

Barang yang akan dihapus;



Inventaris Barang Kendaraan

Bermotor);

9) Foto kendaraan bermotor

yang akan dihapus (tampak

depan, samping dan

belakang);

10) Salinan Surat


tanda Kendaraan bermotor

(STNK) dan Buku Pemilikan

Kendaraan Bermotor (BPKB);

11)Lampiran Daftar BMN yang

akan dihapus beserta Harga

Limit dan Harga Taksiran

yang nantinya diperuntukan

kepada KPKNL/ DJKN.




akan dihapus;

D. PEMBUATAN PENGANTAR

REKOMENDASI

Selanjutnya setelah menerima

Persetujuan Penghapusan dari

KPKNL/ Kanwil DJKN, Panitia

membuat Pengantar Permohonan

Rekomendasi yang ditandatangani

oleh Ketua PTA kepada Kepala BUA

MARI dengan melampirkan:

a. Seluruh lampiran

penghapusan;

b. Lampiran Daftar BMN yang

akan dihapus yang

diperuntukan kepada Kepala

BUA MARI.

c. Persetujuan Penghapusan

Penghapusan dari KPKNL/

Kanwil DJKN


7 hari

E. PROSES BUA Badan Urusan Administrasi akan

memprosesnya, apabila berkas

dianggap lengkap, maka Kepala

BUA akan mengeluarkan Surat

Keputusan Penghapusan

BUA 60 hari

Pengadministrasian Usul Penghapusan Selesai


8) SOP Lelang Penghapusan BMN


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DISKRIPSI : Proses Lelang Penghapusan BMN

A. PENGAJUAN PERMINTAAN JADUAL LELANG

Dengan melampirkan Copy Surat

Keputusan Kepala BUA tersebut,

Panitia Penghapusan mengirimkan

Permintaan Jadual Lelang yang

ditandatangani Ketua PTA dengan

tembusan sebagaimana pada Surat

Keputusan Kepala BUA tersebut

Panitia Penghapusan BMN, Ketua PTA, Kepala BUA

7 hari

B. PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN LELANG

Oleh KPKNL/ Kanwil DJKN akan

mengirimkan Surat Pemberitahuan

Jadual Lelang kepada Ketua PTA

KPKNL/DJKN 2 hari

C. PENGUMUMAN LELANG

Panitia Penghapusan selanjutnya

membuat Pengumuman seperti

yang dimaksud dalam surat KPKNL

tersebut dan kemudian

mengirimkan surat yang

melampirkan bukti Pengumuman

Lelang Penghapusan tersebut yang

dialamatkan kepada KPKNL/

Kanwil DJKN

Perhatian: jika nilai penghapusan

seluruhnya lebih besar dari Rp

30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta

Rupiah), maka selain diumumkan

melalui papan pengumuman resmi

Pengadilan Agama yang

bersangkutan, wajib pula

diumumkan melalui media cetak

daerah


3 hari

D. LELANG BMN Pada hari yang telah ditentukan, Petugas Lelang

dan Panitia 1 hari


Petugas Lelang dari KPKNL

bersama Panitia Penghapusan

melelangkan Barang Milik Negara

yang akan dihapus

Penghapusan BMN

E. HASIL LELANG

Hasil dalam Rapat Lelang tersebut

dicantumkan dalam Berita Acara

Lelang Penghapusan/ Risalah

Lelang

KPKNL 7 hari

F. BERITA ACARA/RISALAH LELANG

Berita Acara/ Risalah tersebut

dikirimkan oleh KPKNL kepada

Panitia Penghapusan

KPKNL 3 hari

G. RETENSI (PEMUSNAHAN)

Berdasarkan Risalah Lelang

tersebut, Panitia Penghapusan

selanjutnya dapat menyetorkan

Hasil Lelang ke Kas Negara dan

melakukan retensi (pemusnahan)

terhadap barang sisa lelang serta

membuat Berita Acara

Pemusnahan BMN


2 hari

Proses Lelang Penghapusan BMN Selesai


2. SOP Kepaniteraan

1). SOP Pelayanan Perkara

No. DISKRIPSI PELAYANAN URAIAN KEGIATAN PELAYANAN WAKTU

PENYELESAIAN

01 MEJA INFORMASI 1 Menanyakan keperluan Pemohon Informasi dan memberikan penjelasan tentang informasi yang diperlukan berkaitan dengan :

Syarat-syarat berperkara, Cerai Gugat, Pengangkatan anak, Wali Adol, Cerai Talak, Isbat Nikah, Poligami dan lain Lain,

5 Menit

Jadwal Sidang. 3 Menit

Putusan sudah dijatuhkan 3 Menit

Akte Cerai 3 Menit

2 Mencatat data Pemohon Informasi Kedalam Buku Register Informasi

2 Menit

02 PENERIMAAN PERKARA Meja 1

1 Menerima perkara yang masuk 30 Menit

2 Menerima perkara bagi yang buta huruf dan membuatkan gugatan/permohonan.

30 Menit

3

Penandatanganan surat gugatan/permohonan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk bagi yang buta huruh

10 Menit

4

Membuatkan tanda terima bahwa Perkaranya sudah didaftar dalam Register perkara gugatan/permohonan

5 Menit

03 PENGEMBALIAN SISA

PANJAR PERKARA

KASIR

1 Mencari No. Perkara pada buku jurnal keuangan sesuai dengan Nomor yang bersangkutan

3 Menit

2

Menghitung total biaya penggilan, PNBP dan biaya proses, pemberitahuan Amar Putusan, serta biaya panggilan ikrar bagi perkara cerai talak

5 Menit

3

Mencatat apa yang ditulis dalam Jurnal keuangan kedalam buku bantu penerimaan dan pengeluaran harian

5 Menit

4 Memasukkan apa yang ditulis dijurnal keuangan kedalam KIPA

2 Menit

5 Mencetak kwitasi pengembalian 3 Menit


Panjar pada SIADPA

6 Tanda tangan kwitansi dan penyerahan sisa panjar kepada pihak

1 Menit

04 PENYERAHAN PUTUSAN PENETAPAN

Meja III 1

Mencari No.Perkara Salinan Putusan/Penetapan yang akan diambil Para pihak

5 Menit

2

Mencatat dalam buku khusus dan Berikut menentukan biaya PNBP Yang harus dibayar sesuai PP No.53 Tahun 2008

5 Menit

05 PEMBUATAN AKTA CERAI SEKALIGUS PENGAMBILAN

BAGI PARA PIHAK YANGBARU MENGUCAPKAN

IKRAR TALAK

1

Pembuatan akta cerai sesuai dengan No.Perkara para pihak berikut penandatanganan dan stempel akta cerai

10 Menit

2

Mencatat dalam buku khusus Penyerahan akta cerai dan menentukan biaya PNBP sesuai PP No.53 tahun 2008

5 Menit

06 PENYERAHAN AKTA CERAI (Cerai Gugat) 1

Mencari Akta Cerai yang akan diambil para pihak sesuai No.Perkara yang bersangkutan

5 Menit

2

Mencatat dalam buku khusus penyerahan Akta Cerai , dan menentukan biaya PNBP sesuai PP No.53 tahun 2008

5 Menit

2). SOP Penerimaan Perkara

Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat

Terkait

Waktu Penyelesaia

n Ket.

DISKRIPSI :

Pelayanan prima Peradilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan

Memberikan pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif secara sederhana, cepat dan terukur

PENDAFTARAN

PERKARA TINGKAT

PERTAMA

4. Menerima surat gugatan/ permohonan sebanyak para pihak ditambah 3 eksemplar

termasuk soft copynya. Dari

Penggugat/Pemohon

5. Meneliti surat gugatan/ permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon

6. Menaksir panjar biaya perkara dan

Petugas Meja I

Petugas Meja I

Petugas Meja I

5 Menit

5 Menit

10 Menit


3). SOP Penerimaan Perkara bagi buta huruf

membuat SKUM Rangkap 3 serta

menyerahkan SKUM tersebut kepada

Penggugat/Pemohon agar membayar

panjar biaya perkara pada bank yang

ditunjuk

7. Menerima pembayaran panjar biaya perkara sesuai SKUM

8. Memberi tanda lunas dan nomor perkara pada SKUM setelah Penggugat/Pemohon

membayar panjar biaya perkara di Bank

yang ditunjuk.

9. Mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal perkara yang bersangkutan

10. Membubuhkan nomor perkara pada surat gugatan/ permohonan dengan stempel

yang telah ditetapkan.

11. Menyerahkan SKUM lembat pertama kepada Penggugat/Pemohon untuk

disimpan yang bersangkutan

12. Menyerahkan berkas perkara berisi surat gugatan/permohonan besert SKUM lembar

kedua kepada Penggugat/Pemohon untuk

mendaftar perkaranya pada petugas meja II

13. Mencatat perkara gugatan dalam buku register gugatan dan perkara permohonan

dalam buku register perrmohonan

14. Menyerahkan satu eksemplar surat gugatan/permohonan kepada

Penggugat/Pemohon untuk disimpan yang

berasangkutan

Petugas bank

Kasir

Kasir

Kasir

Kasir

kasir

Petugas Meja II

Petugas meja II

15 menit

5 Menit

5 Menit

5 Menit

2 menit

2 menit

15 Menit

2 menit

Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat

pelaksana Waktu

Penyelesaian Ket.

DISKRIPSI : Pelayanan prima Peradilan Agama kepada masyarakat pencari

keadilan Memberikan pelayanan jasa publik dan pelayanan

administratif

secara sederhana, cepat dan terukur

A.

PROSES PENDAFTARAN PERKARA OLEH ORANG YANG BUTA HURUF


B

PENDAFTARAN PERKARA

1. Menghadap petugas meja I untuk

menyampaikan kehendaknya ingin mengajukan gugatan/permohonan

2. Melapor kepada Ketua tentang

adanya orang buta huruf yang ingin mengajukan gugatan/ permohonan

3. Menunjuk hakim agar

membuatkan catatan gugatan/permohonan lisan

4. Membuat catatan

gugatan/permohonan lisan 5. Menyerahkan catatan gugatan/

permohonan lisan kepada calon Penggugat/Pemohon untuk menghadap meja petugas meja I

6. Menghadap petugas meja 1 dan

menyerahkan catatan gugatan/ permohonan lisan

7. Menerima surat gugatan/

permohonan sebanyak para pihak ditambah 3 eksemplar termasuk soft copynya. Dari Penggugat/Pemohon

8. Meneliti surat gugatan/

permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon

9. Menaksir panjar biaya perkara dan

membuat SKUM Rangkap 3 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Penggugat/Pemohon agar membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk

10. Menerima pembayaran panjar

biaya perkara sesuai SKUM

11. Memberi tanda lunas dan nomor

perkara pada SKUM setelah

Calon

Penggugat/Pemohon

Petugas meja I

Ketua

Hakim yang ditunjuk

Hakim yang ditunjuk

Calon Penggugat/

Pemohon

Petugas Meja I

Petugas Meja I

Petugas Meja I

Petugas bank

Kasir

Kasir

5 menit

5 menit

5 menit

2 jam

5 menit

5 menit

5 Menit

5 Menit

5 Menit

5 menit

5 Menit

5 Menit


4). SOP Pendaftaran Perkara Prodeo

No. Uraian Kegiatan Keterangan Pelayanan Unit/Pejabat

Terkait

Waktu Penyelesai

an Ket

DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara dengan Pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo)

A.

PERMOHONAN DAN GUGATAN SECARA CUMA-CUMA (PRODEO)

1. Menerima permohonan dan

Meja I

10 Menit

Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara di Bank yang ditunjuk.

12. Mencatat panjar biaya perkara

dalam buku jurnal perkara yang bersangkutan

13. Membubuhkan nomor perkara

pada surat gugatan/ permohonan dengan stempel yang telah ditetapkan.

14. Menyerahkan SKUM lembat

pertama kepada Penggugat/Pemohon untuk disimpan yang bersangkutan

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilanlama.pa-banjarmasin.go.id/...Up, GU, Bel Modal dll. 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit 60 Menit 15 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30