BAB I PENDAHULUAN A. DASAR PEMBENTUKAN ...korpri.kaltimprov.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Lakip...[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018 LKjiP Laporan Kinerja Instansi

[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018

LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peran dan

kedudukan yang sangat strategis. Hal ini merupakan konsekuensi dari

adanya peran dan kedudukan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

Kalimantan Timur.

Dengan dikembangkan dan diterapkannya sistem AKIP di Sekretariat

DP KORPRI Prov. Kaltim maka akuntabilitas kinerja di sektor sumber daya

aparatur di daerah dapat ditingkatkan. Pencapaian kinerja sektor publik

dapat dikomunikasikan kepada para stakeholders (masyarakat) sebagai

bentuk pertanggung-jawaban atas amanat yang mereka berikan.

Pertanggung-jawaban kinerja ini mendukung tercapainya pemerintahan

yang profesional. Kemudian informasi kinerja yang ada dapat dimanfaatkan

oleh instansi Pemerintah Daerah Prov Kaltim sebagai perbaikan kinerja.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan satu paket

kebijakan peraturan yang berlaku keberadaan Sekretariat KORPRI Prov

Kaltim, yaitu :

a. Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2010 Tentang Anggaran Dasar

KORPRI



2

b. SK Menpan Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi

Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan

Sekretariat Pengurus KORPRI.

c. SK Mendagri Nomor 061/2977 tanggal 7 Oktober 2008 perihal

pembentukan Sekretariat DPP KORPRI dan DP Kab/Kota KORPRI.

d. Surat BKN Nomor 19 tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang PNS

yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan

struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI.

e. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sekretariat Dewan Pengurus

Provinsi KORPRI Kalimantan Timur.

f. Musyawarah KORPRI Provinsi Tahun 2006 yang diadakan di

Samarinda oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

Kaltim

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah

diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut

didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan



3

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggung jawaban secara periodik.

Setiap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

diwajibkan untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja secara

tertulis, periodik dan melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggung

jawaban. Penyampaian informasi capaian kinerja instansi pemerintah

daerah dalam satu tahun anggaran berdasarakan komitmen yang telah

ditetapkan sebelumnya. Komitmen dimaksud merupakan fokus organisasi

untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan

sasaran instansi pemerintah daerah yang bersangkutan.Pelaporan kinerja

oleh instansi pemerintah daerah mengandung penjelasan mengenai

keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerjanya.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel

merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No.

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DP KORPRI

Prov Kaltim diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi



4

Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat DP KORPRI Prov Kaltim

Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas

penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,

visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan

sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur

sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13

Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Dearah dan Tata Kerja Lembaga

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, dalam

tugasnya melaksanakan Koordinasi dan pemberian dukungan Administrasi

Kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.

A. Fungsi

Selain Tugas pokok sebagaimana tersebut sebelumnya, Sekertariat

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur mempunyai

tugas :

Mengkoordinasikan Kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

Kalimantan Timur.

Membantu Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur

melaksanakan Tugas dan Fungsinya.

Membantu Tugas Administrasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

Kalimantan Timur dalam menjalan Program Kerjanya.

Memberikan Pertimbangan dan Saran yang dipandang perlu

kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur



5

tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu

diambil dalam mencapai tujuan KORPRI.

Merencanakan dan Melaksanakan segala kegiatan Bidang Umum,

Pengembangan SDM dan Kesra serta Hukum dan Humas.

Pembinaan kelompok jabatan Fungsional.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

Adapun rincian/penjabaran Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit

dilingkungan Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur antara lain

:

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kalimantan Timur.

Dalam menjalankan suatu organisasi perlu memprioritaskan

kegiatan dan memperhatikan beberapa aspek strategis yaitu :

A. Sekretaris

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur

mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin,

merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan

mengawasi semua kegiatan serta pemberian dukungan administrasi

kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.

Fungsi :

Selain tugas pokok sebagaimana tersebut sebelumnya Sekretaris Dewan

Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

a. Memimpin kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

Kalimantan Timur.



6

b. Merencanakan dan melaksanakan segala kegiatan Bidang Umum,

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan, Hukum

dan Hubungan Masyarakat.

c. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

Kalimantan Timur.

d. Membantu Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur

melaksanakan tugasnya.

e. Memberikan pertimbangan dan saran yang dipandang perlu kepada

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur tentang langkah-

langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam mencapai

tujuan KORPRI.

B. Bagian Umum

a. Tugas pokok :

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan

ketatausahaan, perlengkapan, pengelolaan administrasi

kepegawaian dan keuangan.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bagian umum

mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyiapan ketatausahaan dan perlengkapan.

2. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi

kepegawaian.

3.Melakukan penyiapan penyusunan anggaran belanja

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan

Timur.



7

C. Bagian Pengembangan SDM dan Kesejahteraan

a. Tugas pokok :

Bagian Pengembangan SDM dan Kesejahteraan mempunyai tugas

pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan program rencana

pengembangan Sumber Daya Manusia dan peningkatan

kesejahteraan anggota.

a. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bagian

Pengembangan SDM dan Kesejahteraan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan SDM dan

kesejahteraan KORPRI.

2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program

pengembangan SDM dan kesejahteraan KORPRI.

3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan

pengembangan SDM.

4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan

perencanaan kesejahteraan anggota KORPRI.

D. Bagian Hukum dan Humas

a. Tugas pokok :

Bagian Hukum dan Humas mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan

penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,

penyuluhan hukum, bantuan dan konsultasi hukum serta

kehumasan.



8

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bagian Hukum dan

Humas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyuluhan bantuan hukum dikalangan

anggota KORPRI.

2. Penyiapan bahan fasilitas bantuan hukum bagi keperluan Dewan

Pengurus KORPRI.

3. Penyelenggaraan urusan kehumasan.

4. Penyiapan bahan produk hukum bagi keperluan Dewan Pengurus

KORPRI.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi

umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan

pemeliharaan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi

umum dan kepegawaian.

2. Melakukan penyiapan ketatalaksanaan, perlengkapan dan

pemeliharaan.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan



9

program, penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan

akuntansi keuangan.

Fungsi :


Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan

program.

2. Melakukan penyiapan penyusunan anggaran dan

perbendaharaan.

3. Verifikasi dan akuntansi keuangan.

4. Pembuatan laporan akhir tahun

c. Sub Bagian Pengembangan SDM

Sub Bagian Pengembangan SDM mempunyai tugas yaitu melakukan

pengumpulan dan penyiapan bahan pengembangan SDM anggota

KORPRI.

Fungsi :


Pengembangan SDM mempunyai fungsi :

Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengembangan SDM

anggota KORPRI.



10

d. Sub Bagian Kesejahteraan

Sub Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas yaitu melakukan

pengumpulan dan penyiapan bahan peningkatan kesejahteraan

anggota KORPRI.

Fungsi :


Kesejahteraan mempunyai fungsi :

1. Melakukan pengumpulan bahan peningkatan kesejahteraan

anggota KORPRI.

2. Melakukan penyiapan bahanpeningkatan kesejahteraan anggota

KORPRI.

e. Sub Bagian Hukum

Sub Bagian Hukum mempunyai tugas yaitu melakukan

pengumpulan dan penyiapan bahan bantuan dan produk hukum

dilingkungan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan

Timur.

Fungsi :


Hukummempunyai fungsi :

1. melakukan pengumpulan bahan bantuan dilingkungan

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.

2. Melakukan penyiapan produk hukum dilingkungan Dewan

Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.



11

f. Sub Bagian Humas

Sub Bagian Humas mempunyai tugas yaitu melakukan

pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan kegiatan

hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan.

Fungsi :


Humasmempunyai fungsi :

1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan

kegiatan hubungan masyarakat.

2. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan dokumentasi

dan perpustakaan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsionalmempunyai tugas yaitu

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kelompok

Jabatan Fungsionalmempunyai fungsi :

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.

C. STRUKTUR ORGANISASI



12


terdiri atas 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bagian dan 6 (enam)

kepala Sub Bagian dan 1 (Satu) Kepala kelompok jabatan fungsional

seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi dibawah ini :

Bagan 1. Struktur Organisasi

Dasar :Peraturan Daerah KalimantanTimur Nomor 13 Tahun2009

BAGIANPENGEMBANGAN SDM& KESEJAHTERAAN

JOKO RUKMONO, S.SOsNIP.196302221988021001

SEKRETARIS

H. M AGUS HARIKESUMA,SE.,MM.,M.Si

NIP. 196708171992031017

BAGIANHUKUM DAN HUMAS

Dr.Pd. IWANHERIAWAN,S.H, M.Si

NIP. 196402271986011001

BAGIANU M U M

HJ. RATNA BAIDORINIP.196204071986022003

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIANPENGEMBANGAN SDM

SRI HARIATI, S.SosNIP.196808131988102001

PLT. SUB BAGIANKESEJAHTERAAN

KASPUL ANWAR, SKMNIP. 196409151986094002

SUB BAGIANBANTUAN HUKUM

M. HUSENI LABIB, S.HiNIP.197901182009011001

SUB BAGIANHUBUNGAN

MASYARAKAT

Dra. ISBUDI SETIAWATINIP. 196803281987032003

PLT. SUB BAGIANUMUM DAN

KEPEGAWAIAN

EVA RAMLI, SENIP.196908061998032006

SUB BAGIANPERENCANAAN DAN

KEUANGAN

Drs.DAVIDSONNIP.196203161983031022



13

Struktur Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur

terdiri dari :

1) Sekretaris Prov. Kaltim

2) Bagian Umum terdiri dari :

a. Subbag. Umum & Kepegawaian

b. Subbag. Perencanaan & Keuangan

3) Bagian Pengembangan SDM & Kesejahteraan

a. Subbag. Pengembangan SDM

b. Subbag. Kesejahteraan

4) Bagian Bantuan Hukum & Humas

a. Subbag. Bantuan Hukum

b. Subbag. Humas

5) Kelompok Jabatan Fungsional

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka menjalankan kegiatan Organisasi Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur per 31

Desember 2018 mempunyai personil sebanyak 43 Orang terdiri dari

10 Orang Pejabat Struktural, 22 Orang Staf, 29 Orang Pegawai

Tenaga Honorer.

Komposisi Jabatan dalam struktur Organisasi Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut diatas adalah

: 1 (satu) Orang Esselon II, 3 (tiga) Orang Esselon III dan 4 (empat)

Orang Esselon IV.

1. Potensi Sumber Daya Manusia Aparatur.

a). Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

Kalimantan Timur berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Tahun 2018 :



14

Tabel 1

Berdasarkan Eselon

No URAIAN JABATAN JUMLAH

STRUKTURAL JABATAN

1. ESELON II 1

3 ESELON III 3

4 ESELON IV 6

5 JABATAN FUNGSIONAL UMUM 22

JUMLAH 32

Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2018

Tabel 2

Berdasarkan Pendidikan

No JENIS PENDIDIKAN PNS HONORER

1 Strata 2 3 0

2 Strata 1 18 8

3 Sarjana Muda 0 0

4 Diploma III 7 9

5 D1 0 0

6 SLTA 4 5

7 SD 0 2



15

JUMLAH 32 29

Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2018

Tabel 3

Berdasarkan Jenis Kelamin

No JENIS PENDIDIKAN PNS HONORER

1 LAKI-LAKI 13 19

2 PEREMPUAN 19 10

JUMLAH 32 29

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan

kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak

terlepas dari peran aktif dari SMD Aparatur dilingkungan Sekretariat DP

Prov. Kaltim yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan

kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk

mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu denga

tersedianya SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta

berdayaguna.



16

F. Aspek Strategis Organisasi

Kebutuhan akan pelayanan publik di Kalimantan Timur merupakan

gambaran keinginan masyarakat terhadap kualitas kinerja birokrasi

pemerintah yang memiliki implikasi luas pada aspek kehidupan

bermasyarakat. Perbaikan kinerja pelayanan dibidang olahraga seni dan

budaya yang berkelanjutan akan mendorong terciptanya ikim kondusif bagi

kegiatan penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur yang pada

gilirannya akan memberikan kesejahteraan kepada Aparatur Sipil Negara.


sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13

Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Dearah dan Tata Kerja Lembaga

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, dalam

tugasnya melaksanakan Koordinasi dan pemberian dukungan Administrasi

Kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur antara lain.

1. Pelaksanaan BAPOR KORPRI dan PORNAS KORPRI;

2. Pelayanan konsultasi, penyuluhan dan Bantuan Hukum bagi anggota

KORPRI;

3. Pelayanan Kesehatan bagi anggota KORPRI;

4. Paduan Suara Gita Ruhui Rahayu;

5. Pelayanan anggota KORPRI Musik dalam rangka memperingati hari-hari

besar Nasional dan Hut Provinsi;

6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota KORPRI;

7. Pelayanan Kesehatan keliling ke OPD Pemprov Kaltim;

8. Pelayanan pemberian bantuan KORPRI Peduli;

9. Pelaksanaan Pengukuhan Pengurus KORPRI Kabupaten Kota;

10.Fasilitasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentin PNS

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur

Kalimantan Timur dan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan

Timur didalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan

Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim selalu berupaya untuk

melaksanakan manajemen pengembangan SDM Aparatur secara



17

strategis agar selalu tersedia SDM Aparatur unggulan yang selaras

dengan dinamika perubahan misi Aparatur Sipil Negara maupun visi

dan misi Gubernur yang tersurat dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur.

G PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

1.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan

Dalam pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

Kalimantan Timur berdasarkan tugas dan fungsi ada terdapat

permasalahan yakni :

1. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum dilaksanakan

secara sistematik dan berkala.



18

Tabel 1Permasalahan pokok, permasalahan utama dan akar permasalahan di

Sekretariat Dewan pengurus KORPRIProvinsi Kalimantan Timur

No Masalah Utama Masalah Akar Masalah Isu Strategis

1. Organisasi

satuan kerja

perangkat

daerah yang

belum rasional,

efisien dan

akuntabel

Penerapan

ketatalaksanaan

yang belum

optimal

Pemahaman

Ketatalaksanaa

n yang belum

sesuai standar

Tuntuan

pelayanan

yang cepat,

mudah dan

transparan

1. Perubahan Lingkungan Strategik

Seiring perkembangan arus reformasi birokrasi dan era keterbukaan

informasi publik. Terjadinya perubahan dalam rangka memenuhi tuntutan

dari masyarakat. Perlu adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik,

sehingga dapat memenuhi keinginan masyarakat.

2. Indikator keberhasilan

Pengukuran keberhasilan telah menjadi kebutuhan mendasar bagi

setiap instansi. Hal ini dikarenakan langkah tersebut dapat memberikan

umpan baik dan masukan bagi keperluan pengembangan dan



19

impelementasi strategi peningkatan sebuah kebijakan, peraturan, petunjuk

dan standar operasi, sehingga semua pekerjaan yang dilakukan sesuai

dengan target yang akan dicapai berdasarkan pada standar yang

berlaku.

3. Perubahan berkesinambungan

Suatu instansi harus secara terus - menerus melakukan revisi

terhadap standar yang berlaku dan menetapkan target yang lebih tinggi

dari tahun ke tahun. Sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani

kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi

serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak, dan

berperan menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan nasional,

baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

4. Kualitas Pelayanan

Suatu instansi mampu memberikan pelayanan prima dengan

meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur

melalui pelayanan dan kesejahteraan serta perlindungan / pengayoman

yang maksimal kepada anggota KORPRI dan keluarganya.

G. SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur merupakan tantangan kedepan bagi pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur secara bertahap telah menyiapkan sarana dan prasarana

terutama sarana dan prasarana fisik gedung kantor Sekretariat DP

KORPRIh Provinsi Kalimantan Timur serta sarana penunjang lainnya untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DP



20

KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 4

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Set. DP KORPRI Provinsi Kaltim Tahun 2018

N

O

URAIAN KEGIATAN VOLUME SUMBER

DANA

1 Tanah Pemeliharaan 2.623 m2 APBD

2 Bangunan

Gedung

Pemeliharaan 780 m2 APBD

3 Peralatan Kantor Pemeliharaan 12 unit APBD

4 Mobilitas Pemeliharaan 18 unit APBD

5 Peralatan Mesin Pemeliharaan 62 unit APBD

TOTAL 92 unit

Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Prov. Kaltim



21

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A.Perencanaan Strategis

Penetapan Visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis,

merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.

Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada

kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam kontek kehidupan

bernegara, Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika

perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan

instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa

depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana

instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan

inovatif. Visi adalah gambarang yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah tersebut.

Dalam rangka mewujudkan good govermance yang ditandai dengan

adanya keseimbangan peran pemerintah, swasta dan masyarakat, perlu

dilakukan pemilihan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing -

masing komponen

1. Visi

Orientasi kedepan sasaran yang ingin dicapai terwujudnya KORPRI

sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan

dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota

KORPRI, masyarakat dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih

profesional di dalam membangun pemerintahan yang baik.



22

Untuk optimalisasi kinerja dalam rangka menunjang tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan

visisebagai berikut :

Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

Pelayanan prima yang bermutu baik secara individu, intitusional

maupun sistem yang mempunyai kompetensi, kemampuan dan

ketrampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi guna tercapainya

peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan anggota KORPRI

beserta keluarganya.

2. M I S I

Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh

segenap personil Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan

Timur. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi

yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang

masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih

jauh, pernyataan misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

Kalimantan Timur memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi

oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana

organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan misi Sekretariat

MEWUJUDKAN PENINGKATAN SUMBER DAYAMANUSIA DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KORPRI

BESERTA KELUARGANYA



23

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai

berikut :

1. Mendukung tercapainya Organisasi Sekretariat DP KORPRI Prov

Kaltim dalam mewujudkan peningkatan sumber daya manusia PNS

2. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi anggota KORPRI

beserta keluarganya.

3. Tujuan

Dalam rangka mencapai hal tersebut, maka visi dan misi harus dirumuskan

ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan

tujuan strategis (strategic goals) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai

5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur dapat

secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi

dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun

ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang

dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan

memungkinkan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan

Timur untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai

mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun perwujudan misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

Kalimantan Timur diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan dan perlindungan hukum

bagi anggota KORPRI beserta keluarga serta pensiunan PNS.



24

2. Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang profesional, netral dan

sejahtera.

3. Menciptakan pembinaan Tata Kerja.

4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akandicapai. Fokus pada

penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang

ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur

dan dapat dicapai.Kemudian pada sasaran ditetapkan program yang akan

dijalankan untuk mencapai tujuan sasaran yang terkait.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sasaran Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur adalah :

No Misi Tujuan Strategik

1 Mendukung tercapainya

Organisasi Sekretariat DP

KORPRI Prov. Kaltim dalam

mewujudkan peningkatan

sumber daya manusia PNS

Meningkatkan kinerja Sekretariat

DP KORPRI Prov. Kaltim

2 Mewujudkan peningkatan

kesejahteraan bagi anggota

KORPRI beserta keluarganya

Meningkatnya kualitas pelayanan



25

Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kaltim menetapkan kebijakan, program

operasional, dan disesuaikan dengan Renstra Sekretariat DP KORPRI

Provinsi Kaltim sebagai berikut :

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja yang digunakan dalam rencana

strategic, adalah sebagai berikut:

No Tujuan Sasaran

1 Meningkatkan kinerja

Sekretariat DP KORPRI Prov.

Kaltim

Terwujudnya tertib

administrasi perkantoran

Meningkatnya jumlah kegiatan

dan bantuan social bagi

anggota KORPR

2 Meningkatnya kualitas

pelayanan

Meningkatnya pelayanan bagi

anggota KORPRI



26

No Sasaran Strategi Indikator KinerjaUtama (IKU)

1 Meningkatnya kualitas

pelayanan kesejahteraan bagi

anggota KORPRI

1. Survey kepuasaan anggota

KORPRI

6. Kebijakan

Kebijakan merupakan inisiatif strategi Sekretariat DP KORPRI Provinsi

Kalimantan Timur dalam melakukan fungsi distribusi, alokasi dan regulasi

terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat diarahkan pada hasil

yang hendak dicapai. Adapun kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan pelayanan dalam rangka menunjang kelancaran

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI Prov.

Kaltim.

2) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DP KORPRI Prov.

Kaltim dalam memberikan dukungan terhadap Dewan Pengurus

KORPRI Prov. Kaltim.

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Anggota KORPRI dalam

menunjang pencapaian Kinerja Dewan Pengurus KORPRI Prov

Kaltim.



27

7. Program

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis

sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana

Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Daerah;

4. Program/Kegiatan KORPRI.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2018 menguraikan target

kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan

Timur selama Tahun 2018. Target Kinerja mempresentasikan nilai

kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2018 dari semua indikator

kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan.

Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan benchmark

dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi

dan visinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan

dalam Rencana Kerja Tahun 2018 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan

efektifitas kegiatan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana

Strategis diatas.

Program dan kegiatan tahun 2018 dituangkan pada Rencana Kinerja

Tahun 2018 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi. APBD Provinsi



28

terdapat 4 ( Empat ) program, yang terdiri dari Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan KORPRI.

Adapun kegiatan yang dananya bersumber dari APBD dan APBN secara

garis besar terdapat 8 kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana

sebesar Rp. 1.374.350.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai

berikut :

a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur dengan

dana sebesar Rp. 480.092.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai

berikut :

a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

dengan dana sebesar Rp. 692.800.000,-, yang meliputi kegiatan

sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Kegiatan Korpri dengan dana sebesar Rp. 2.202.758.000,-

, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan olah raga, seni dan budaya.



29

b. Pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan

bagi anggota KORPRI.

c. Pelaksanaan musyawarah, rakerja, rakor DP-KORPRI dan BP

BAPOR KORPRI se Kaltim

d. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan

Perumahan PNS

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana

kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di

lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses

tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan

untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh

instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan

yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan

kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan

mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga

diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim

Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat DP

KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2013-2018, dokumen Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun

2018. Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim telah menetapkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:



30

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya kualitas pelayanan bagianggota KORPRI

1.Survey Kepuasan Anggota KORPRI 95%



31

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. SKPD Sekretariat DP KORPRI Prov.

Kaltim selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja SKPD

Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim yang dibuat sesuai ketentuan yang

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut

memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target

masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam

dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun

2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi SKPD Sekretariat DP

KORPRI Prov. Kaltim.

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DP KORPRI Provinsi

Kalimantan Timur dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan



32

data-data yang terkait dengan sasaran strategis serta peraturan perundang-

undangan.

Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja

setiap sasaran dituangkan melaui gambaran umum implementasi hasil

evaluasi SAKIP dalam bentuk nilai, maka skala penilaian pengukuran yang

digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Gambaran Umum Implementasi Hasil Evaluasi SAKIP

No Nilai Capaian PredikatPenilaian Keterangan

1 0 s/d 30 D Sangat Kurang

2 >30 s/d 50 C Kurang

3 >50 s/d 60 CC Cukup

4 >60 s/d 70 B Baik

5 >70 s/d 80 BB Sangat baik

6 >80 s/d 90 A Memuaskan

7 >90 s/d 100 AA Sangat Memuaskan

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Berikut adalah hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP

pada Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim sebagaimana tabel berikut

ini :



33

Tabel 3.2Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Sekretariat DP KORPRI

Prov. Kaltim

No Komponen Penilaian Bobot(%)

Nilai tahun2016

Nilai tahun2017

Peningkatan/Penurunan

Capaian1 Perencanaan Kinerja 30 19.15 19.40 0.25

2 Pengukuran Kinerja 25 15.00 16.88 1.88

3 Pelaporan Kinerja 15 10.61 10.61 (0.00)

4 Evaluasi Kinerja 10 6.34 6.34 (0.00)

5 Capaian Kinerja 20 9.54 8.63 (0.91)

Nilai Hasil Evaluasi 100 60.64 61.84 1.20

Predikat Penilaian B(Baik)

B(Baik)

Evaluasi implementasi SAKIP terhadap masing-masing

komponen pada Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim seperti terlihat

pada tebel diatas, mendapat rekomendasi terhadap kondisi Sekretariat

DP KORPRI Prov. Kaltim agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

Dalam dokumen Renstra supaya :

a) Kualitas Renstra

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan sepenuhnya

berorientasi hasil, indikator tujuan dan sasaran

sepenuhnya memenuhi indikator yang SMART,

Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai

tujuan dan dokumen renstra sepenuhnya selaras serta

menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dengan

RPJMD;

b) Implementasi Renstra

Dokumen renstra sepenuhnya digunakan sebagai acuan

penyusunan dokumen RKT;

Target jangka menengah dalam renstra optimal di monitor

pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;

Dokumen renstra direviu secara berkala;



34

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) supaya :

a) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Target kinerja yang ditetapkan harus berdasarkan basis

data yang memadai dan argument yang logis;

Dokumen PK selaras dengan RPJMD/Renstra dan harus

menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan;

Rencana aksi atas kinerja seharusnya mencantumkan

target secara periodik atas kinerja

b) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

RKT di manfaatkan dalam penyusunan anggaran;

Target kinerja yang diperjanjikan digunakan untuk

mengukur keberhasilan ;

Rencana aksi dimonitor capaiannya secara berkala serta

dimanfaatkan dalam pengarahan/pengorganisasian

kegiatan;

Penyusunan kinerja sampai tingkat eselon III dan IV

sepenuhnya memperhatikan PK;

2) Pengukuran kinerja

Dalam pengukuran kinerja untuk kualitas dan implementasi

supaya :

a) Pemenuhan Pengukuran

Telah terdapat IKU sebagai ukuran kinerja secara formal;

Ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan

dan IKU telah dipublikasikan;

Belum terdapat SOP/Mekanisme pengumpulan data

kinerja

Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan

secara berkala;.

b) Kualitas Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang;

Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan;

Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan

secara berkala;.



35

c) Implementasi Pengukuran

IKU dimanfaatkan dalam pembuatan dokumen-dokumen

perencanaan dan anggaran;

Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat

eselon IV keatas supaya dikaitkan dengan (dimanfaatkan

sebagai dasar pemberian) reward & punishment;

IKU dilakukan reviu secara berkala;

Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk

pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

3) Pelaporan Kinerja

Dalam pelaporan kinerja penyajian dan pemanfaatan informasi

kinerja supaya:

a) Penyajian informasi kinerja supaya :

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat

diandalkan.

b) Pemanfaatan informasi kinerja supaya :

Informasi yang disajikan telah digunakan dalam

perbaikan perencanaan;

Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai

dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan

organisasi;

Informasi yang disajikan telah digunakan untuk

peningkatan kinerja;

Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian

kinerja.

4) Evaluasi Kinerja

Dalam evaluasi kinerja pada Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim

terdapat pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan supaya :

a) Pemenuhan Evaluasi supaya:

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan.

b) Kualitas Evaluasi supaya:

Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-

rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat

dilaksanakan;



36

Pemantauan rencana aksi dilaksanakan dalam rangka

mengendalikan kinerja;

Pemantauan rencana aksi memberikan alternative

perbaikan yang dapat dilaksanakan;

Hasil evaluasi rencana aksi telah menunjukkan perbaikan

setiap periode.

c) Pemanfaatan Evaluasi supaya:

Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk

perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan

datang;

Hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam

bentuk langkah-langkah nyata;

5) Capaian Kineja

Pencapaian sasaran/kinerja organisasi supaya :

a) Mengingatkan capaian output dan outcome dimasa yang akan

datang;

b) Informasi mengenai kinerja didukung dengan data yang

handal.

2. Tindaklanjut atas Hasil Evaluasi

Sekratariat DP KORPRI Prov. Kaltim telah menindaklanjuti hasil

evaluasi implementasi SAKIP, sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja :

a) Kualitas RKT

Perjanjian Kinerja Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltm

merupakan perpanjangan dari Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sekretariat DP KORPRI Prov Kaltim. Katim dimana

didalamnya terdapat sasaran yang akan dicapai dengan

menggunakan strategi/kebijakan yang disesuaikan pada

masing-masing indikator dan diimplementasikan melalui

pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada

Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim. Dalam melaksanakan

strategi pada masing-masing indikator, ditindaklanjuti

melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing



37

bidang dan sekretariat dalam mencapai hasil yang

diharapkan;

Rencana Aksi Sektretariat DP KORPRI Prov. Kaltim pada

setiap tahunnya selalu mencantumkan target per triwulan

pada masing-masing indikator kinerja. Hal ini bertujuan

untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi yang telah

dilakukan.

b) Implementasi RKT

Rencana Aksi Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim tertuang

pada Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dimana pencapaian atas kinerja yang

dilaksanakan selalu dievaluasi/dimonitor secara periodik

(per triwulan) sesuai dengan capaian sasaran indikator yang

telah dilaksanakan;

Dalam setiap bulannya, Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim

selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam

pencapaian rencana aksi melalui rapat rutin setiap

bulannya. Dalam rapat tersebut termuat hal-

hal/pembahasan yang mendukung pelaksanaan Rencana

Aksi serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;

Perjanjian Kinerja juga terimplementasikan kepada seluruh

Pejabat Administrator dan Pengawas dilingkungan

Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim dan diketahui oleh

masing-masing atasan langsungnya.

2) Pengukuran Kinerja

a) Kualitas Pengukuran

Pengukuran Kinerja pada Sekretariat DP KORPRI Prov.

Kaltim telah dilaksanakan secara berjenjang pada masing-

masing jabatan yang disesuaikan dengan realisasi yang

dicapai pada masing-masing indikator kinerja. Untuk

mendapatkan realisasi capaian kinerja pada masing-masing

bidang, dapat melihat tugas/kegiatan yang telah

dilaksanakan melalui sistem e-log book (SKP Online).



38

Data kinerja yang dikumpulkan berdasarkan hasil realisasi

capaian yang didapat pada masing-masing bagian secara

objektif dan akuntabel.

b) Implementasi Pengukuran

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DP KORPRI Prov. Katim

telah dimanfaatkan dalam pembuatan dokumen

perencanaan dan anggaran. Hal ini bertujuan untuk

memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu

tujuan dan sasaran strategis organisasi;

Hasil pengukuran kinerja pada Pejabat sudah dijadikan

dasar untuk pemberian reward & punishment;

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim

akan dilaksanakan reviu ketika sudah tidak relevan lagi

dalam pelaksanaannya. Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim

telah melakukan reviu IKU sebanyak 4 kali pada tahun 2014

s/d 2018. Relevansi pelaksanaan IKU dapat dilihat melalui

Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pengendalian dan pemantauan pengukuran kinerja secara

berkala dapat dilaksanakan oleh atasan langsung melalui

sistem SKP Online yang dijadikan dasar pencapaian

indikator kinerja.

3) Pelaporan Kinerja :

a) Penyajian informasi kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja telah

melalui tahap evaluasi dan analisis sampai dengan capaian

kinerja Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim tahun 2018.

b) Pemanfaatan informasi kinerja :

Informasi kinerja didalam pencapaian IKU telah digunakan

sebagai bahan/rumusan dalam perbaikan perencanaan

pada setiap periode. Hal ini ditindaklanjuti melalui evaluasi

pelaksanaan program/ kegiatan yang menjadi prioritas

dalam pencapaian IKU melalui rapat evaluasi setiap periode

(tentatif);



39

Informasi kinerja yang disajikan juga dapat digunakan oleh

Pimpinan untuk menilai tingkat pencapaian pada masing-

masing program/kegiatan serta menjadi bahan evaluasi;

Hasil dari evaluasi informasi kinerja, menjadi dasar dalam

meningkatkan kinerja pada masing-masing bagian serta

telah digunakan oleh Pimpinan dalam menilai kinerja pada

masing-masing bagian.

4) Evaluasi Internal :

a) Pemenuhan Evaluasi

Evaluasi dalam pelaksanaan rencana aksi telah

dilaksanakan. Hal ini ditindaklanjuti melalui Sistem

Manajemen Proyek Strategis Sekretariat DP KORPRI Prov.

Kaltim.

b) Kualitas Evaluasi

Evaluasi program/kegiatan telah memberikan rekomendasi-

rekomendasi peningkatan kinerja melalui strategi dan

kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan guna

mendorong pencapaian target yang diharapkan;

Pemantauan rencana aksi dilaksanakan dalam setiap

periode untuk mengendalikan target kinerja dan telah

dilaporkan secara periodik melalui sistem MPS;

Pemantauan rencana aksi digunakan sebagai alternatif

perbaikan program/kegiatan yang dilaksanakan. Hal

tersebut dilaksanakan ketika pencapaian kinerja dalam

rencana aksi belum tercapai/tidak sesuai;

Hasil evaluasi rencana aksi telah menunjukkan perbaikan

kinerja dalam setiap periode.

c) Pemanfaatan evaluasi

Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk

perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang;

Hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti melalui

pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam mengambil

langkah nyata untuk pencapaian target kinerja secara efektif

dan akuntabel.

5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi



40

a) Pencapaian kinerja Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim tahun

2018 digunakan untuk meningkatkan capaian output dan

outcome di tahun 2019 melalui analisis hasil capaian yang

mengutamakan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas;

b) Informasi kinerja didukung dengan data yang handal dan dapat

dipertanggungjawabkan.



41

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Berikut rincian keseluruhan pengukuran tingkat capaian kinerja

Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang

disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU),

satuan, target, realisasi, dan capaian dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pengukuran Capaian Kinerja

Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim

Tahun Anggaran 2018

No SasaranStrategis

IndikatorKinerja Satuan Target

Tahunan Triwulan Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Meningkatnya

kualitaspelayanan bagianggota KORPRI

SurveyKepuasanAnggotaKORPRI

% 95 TW.I

TW.II

TW.III

TW.IV 95 97.65 100

Data SIAKIP Set DP KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2018

Pada tabel 3.1 mengenai pengukuran capaian kinerja Sekretariat DP

KORPRI Prov. Kaltim, secara umum berhasil mencapai sesuai dengan target

yang ditetapkan, bahkan indikator melebihi target yang ditetapkan, dengan

demikian capaian kinerja Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur

dengan kategori “Sangat Baik”. Oleh karena itu terhadap target capaian

kinerja yang tercapai, Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur

harus melakukan langkah konsruktif dan konkrit untuk mempertahankan,

menganilisis dan mengevaluasi agar dimasa mendatang capaian kinerja

lebih baik.



42

C. Analisis Capaian Kinerja

Pada akhir tahun 2018 Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan

Timur telah melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 dan diwujudkan dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018, adapun seluruh gambaran

pengukuran capaian kinerja Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan

Timur sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018;

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

adalah untuk mengetahui apakah sasaran Sekretariat DP KORPRI

Daerah Prov. Kaltim pada tahun bersangkutan telah sesuai dengan

target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut

dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.4Perbandingan antar Target dan Realisasi KinerjaTahun 2018

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %1 2 3 4 5 61 Meningkatnya kualitas pelayanan

bagi anggota KORPRI% 95 97,65 100

Berdasarkan data diatas, perbandingan antara target dan

realisasi dapat dilihat bahwa Sekretariat DP KORPRI Provinsi

Kalimantan Timur telah mencapai target di tahun 2018. Bahkan

indikator kinerja yang melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018

dengan tahun sebelumnya;

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun 2018 dengan tahun sebelumnya adalah untuk mengetahui

relisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya,

apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Perbandingan



43

realisasi kinerja dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja per

tahun

No Indikator Kinerja SatuanRealisasi % Peningkatan/

Penurunan Tahun20182016 2017

1 2 3 4 5 61 Meningkatnya kualitas

pelayanan bagi anggotaKORPRI

% 95,82 97,65 ↑ 1,83

Pada tahun 2017 rata-rata realisasi Capaian Kinerja Sekretariat

DP KORPRI Prov. Kaltim sebesar 95,46% (Sembilan Puluh Lima Koma

Empat Puluh Enam Persen) dari target kinerja yang telah

direncanakan. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi Capaian Kinerja

Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim sebesar 97,65% (Sembilan Puluh

Lima Koma Enam Puluh Lima Persen). Dari data tersebut, dapat

dikatakan bahwa Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim pada tahun

2018 mengalami peningkatan sebesar 1,83%.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi;

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran startegis

dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan. Perbandingan

realisasi kinerja Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim tahun 2018 dapat

dilihat sebagai berikut:



44

Tabel 3.6Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Renstra

No Indikator Kinerja SatuanTargetAkhir

RenstraRealisasi Tingkat

Kemajuan

1 2 3 4 5 61 Meningkatnya kualitas

pelayanan bagi anggotaKORPRI

% 95 97 100%

Pada tabel 3.6, dapat dilihat bahwa tingkat kemajuan yang

signifikan terjadi pada indikator kinerja ke 3. Hal ini tentu akan

menjadi bahan acuan dalam menentukan target tahun-tahun

berikutnya pada Renstra.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan;

a) Sasaran Strategis

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada sasaran strategis

terdapat indikator sasaran startegis yaitu Meningkatnya kualitas

pelayanan bagi anggota KORPRI yang memiliki tupoksi sesuai

dengan kompetensi/kualifikasinya. Indikator sasaran ini ditunjang

melalui 3 kegiatan utama, yaitu:

Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah, rakerja, rakor DP-KORPRI

dan BP BAPOR KORPRI Se Kaltim melalui pelaksanaan Pekan

Olahraga Provinsi KORPRI (PORPROV KORPRI) di Bangka

Belitung. Strategi yang digunakan melalui penjaringan seleksi

atlit Bapor KORPRI antar Instansi Pemprov kaltim, Kab/Kota,

pengiriman atlit, pelatih & official untuk melakukan

pertandingan di Bangka Belitung, belanja pakaian

pertandingan olahraga dan pakaian seragam kontingen, Biaya

Akomadasi dan biaya makan minum atlet dan official



45

Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi peraturan perundang-

undangan bagi anggota KORPRI dan Keluarganya melalui

pelaksanaan parede HUT KORPRI ke 47 dan Ziarah ke Taman

Makam Pahlawan dan Honorarium Jasa Pengacara/Advokat

bagi PNS maupun Anggota KORPRI dilingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai kompetensi

memadai pada bidang tugasnya. memerlukan bantuan hukum.

Kegiatan Pembinaan olahraga, seni dan budaya melalui

pelaksanaan Korps Musik KORPRI Kaltim dan Paduan Suara

Gita Ruhui Rahayu dalam rangka Upacara Peringatan Hari-

hari besar.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

melalui pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undagan

dilingkup Pemprov Kaltim.

Pada tahun 2018, Capaian kinerja pada sasaran sebesar 97.65%.

Terjadi peningkatan sebesar 1,83% dari tahun sebelumnya.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja;

Secara umum Program/Kegiatan Sekretariat DP KORPRI Prov.

Kaltim menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim. Pada tahun 2017

ada beberapa kegiatan yang dijadikan dasar keberhasilan pencapaian

target, antar lain:

a) Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah, rakerja, rakor DP-

KORPRI dan BP BAPOR KORPRI Se;

b) Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi peraturan perundang-

undangan bagi anggota KORPRI dan Keluarganya;

c) Kegiatan Pembinaan olahraga, seni dan budaya;

d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan



46

erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan

dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan

terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan

operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil

kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan

dana yang serendah-rendahnya (spending well). Efisiensi diukur

dengan rasio antara output dan input.

Sekretariat DP KORPRI Prov Kaltim pada tahun 2018 telah

melakukan langkah-langkah dalam peningkatan efisiensi sumber daya

dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.7Hasil Perbandingan Output dan Input dengan Standar Efisiensi

Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja%

CapaianKinerja

%PenyerapanAnggaran

%TingkatEfisiensi

1 2 3 4 5 6 (4-5)

1 Meningkatnyakualitaspelayanan bagianggota KORPRI

Meningkatnyakualitas pelayananbagi anggotaKORPRI

100 97.65 0.23



47

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Berikut ini disajikan realisasi anggaran Sekretariat DP KORPRI Provinsi

Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja :

Untuk pencapaian target kinerja tahun 2018 sesuai dengan

Perjanjian Kinerja, Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur

mempunyai 3 Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan, antara lain

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No SasaranStrategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %Capaian Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) %

Capaian1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnyakualitaspelayanan bagianggotaKORPRI

95 95 100 4.750.000.000 4.663.038.052 98.17

2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan :

Adapun realisasi anggaran pada masing-masing program dan

kegiatan pada Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim dapat dilihat

melalui tabel dibawah ini :



48

Tabel 3.9Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

NAMA KEGIATANANGGARAN

REALISASI %1 TAHUN

1 2 3 4

Pendapatan 30.000.000,00 45.000.000,00 150.00%


REALISASI %1 TAHUN

1 2 3 4

Belanja Tidak Langsung 4.328.367.000,00 4.217.561.718,00 97,44%

Program Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran

1.374.350,000,00 1.328.139.494,00 96,64%

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1.374.350,000,00 1.328.139.494,00 96,64%

Program Peningkatan Sarana danPrasarna Aparatur

480.092.000,00 447.840.700,00 99.53%

Penyediaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan Prasarana

34.100.000,00 32.760.700,00 96.07%

Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan Prasarana

445.992.000,00 445.080.700,00 99.53%

Koordinasi dan Konsultasi KelembagaanPemerintah Daerah

598.300.000,00 597.528.008,00 99.87%

Progam Peningkatan KapasitasKelembagaan Pemerintah Daerah

692.800.000,00 691.868.008,00 99,87%

Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

94.500.000,00 94.340.000,00 99.83%

Progam Kegiatan KORPRI 2.202.758.000,00 2.165.189.850,00 98,29%

Pembinaan olah raga, seni dan budaya 526.310.000,00 526.260.000,00 99.99%

Pembinaan dan sosialisasi peraturanperundang-undangan bagi anggotaKORPRI dan Keluarganya

484.250.000,00 469.848.000,00 97.03%

Pelaksanaan Musyawarah,Rakerja,Rakor DP-KORPRI dan BP BAPOR KORPRISe Kaltim

1.189.340.500,00 1.166.224.350.00 97.03%



49


REALISASI %1 TAHUN

Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan Kesehatan danPerumahan PNS

2.857.500,00 2.857.500,00 100,00%

Total 9.048.367.000,00 8.835.599.770,00 97.65%

3. Komposisi Realisasi Belanja :

Komposisi realisasi belanja pada Sekretariat DP KORPRI

Prov. Kaltim, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja

Langsung dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :



50

Tabel 3.10Komposisi Realisasi Belanja

No UraianTA. 2018 %

CapaianRencanaBelanja (Rp)

Realisasi Belanja(Rp)

1 2 3 4 51 Belanja Tidak Langsung 4.328.367.000 4.217.561.718 97.44

2 Belanja Langsung 4.750.000.000 4.663.038.052 98.17

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata Realisasi

Belanja pada Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim memiliki

capaian sebesar 99,25% dari total Rencana Belanja tahun

anggaran 2018.



51

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DP

KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2018 ini merupakan pertanggung

jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik

(Good Governance) Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim Tahun

2017. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam

memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2018 ini

dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim

dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja

kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja

yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim

menetapkan sebanyak 1 ( Satu ) sasaran dengan 1 ( Satu ) indikator

kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci

pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99.25 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1

sasaran tersebut, secara umum sesui dengan target yang ditetapkan

dalam perjanjian.



52

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sebagai

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan

kewenangannya.

Penyusunan Memiliki maksud untuk menginformasikan capaian

kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kalimantan Timur dalam satu

tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian Kinerja Kegiatan

dan sasaran program, serta keterkaitan antara kebijakan yang dilaksanakan

dengan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 – 2018

Akhirnya, berkat kerja sama serta ketekunan Tim Perumus dalam

mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka LKjIP ini dapat disusun

untuk dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi terhadap

Masyarakat.

Dengan LKjIP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan

kepemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan

tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSIKALIMANTAN TIMUR

Sekretaris

H.M AGUS HARI KESUMA,SE.,MM.,M.SiPembina

NIP. 19670817 199203 1 017



53

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. DASAR PEMBENTUKAN ...korpri.kaltimprov.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Lakip...[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018 LKjiP Laporan Kinerja Instansi