1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pembaharuan sistem secara lebih manusiawi dengan tidak melakukan perampasan

hak-hak kemerdekaan warga binaan pemasyarakatan, melainkan hanya pembatasan

kemerdekaan yang wajar sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku dan norma-

norma yang ada di masyarakat, merupakan dasar pertimbangan sistem pemasyarakatan

yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar lebih

berintegrasi dan bertanggungjawab di masyarakat.

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan sistem pembinaan

pemasyarakatan disamping untuk mencegah diulanginya kejahatan serta perlindungan

terhadap masyarakat, diharapkan dapat lebih menumbuhkan partisipasi dari masyarakat

demi keberhasilan sistem pembinaan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, salah satu upaya

yang ditempuh adalah pemberian cuti menejelang bebas, yang merupakan bagian dari

program pembinaan tahap akhir dari Rumah tahanan. Cuti menjelang bebas merupakan

bagian dari hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah No 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 32

Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04.10

2

Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tatat Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan

Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Apabila dicermati pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

pemasyarakatan, telah mencantumkan pasal yang mengatur tentang hak-hak narapidana,

yaitu pasal 14 ayat (1), pasal 22 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1). Dalam pasal-pasal tersebut

hak-hak warga binaan diatur dan dijamin, mengingat adanya pengakuan hak-hak asasi

manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek,

dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain. Maka melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan dan beberapa ketentuan lainnya, telah diatur sebagai penunjang

pelaksanaan dalam Undang- undang tesebut.

Berkaitan dengan hak – hak narapidana yang diatur dalam UU No 12 Tahun 1995

dalam skripsi ini, penulis hanya akan membahas salah satu hak yang dipilih narapidana

yaitu untuk mendapatkan ijin cuti menjelang bebas, karena dalam penelitian di Rumah

Tahanan Wonogiri masih terdapat narapidana yang telah mengusulkan ijin untuk

mendapatkan cuti menjelang bebas akan tetapi masih ada narapidana yang belum

diijinkan untuk mendapatkan cuti menejelang bebas, dan dari data awal yang diperoleh

penulis, bahwa penulis tertarik untuk meneliti hal-hal tersebut untuk mengetahui lebih

lanjut mengenahi bagaimana syarat, tata cara pemberian cuti menjelang bebas dan

kendala-kendala dalam pemberian ijin cuti menjelang bebas.

3

Tema tentang pembinaan ini pernah dibahas sebelumnya oleh beberapa mahasiswa

Fakultas Hukum tetapi dengan berbagai perbedaan. Berikut ini perbandingan skripsi

penulis dengan skripsi penulis yang lain.

Tabel 1

Perbandingan Skripsi

No Perbandingan Penulis Yohanes Bagus

Diandika (312005011)

Gatot Setyawan

(312001062)

1 Judul Pemberian cuti

menjelang bebas bagi

narapidana di Rumah

Tahanan klas IIB

Wonogiri

Pelaksanaan pemberian

remisi narapidana kasus

koruptor di LP Klas IIB

Salatiga

Pembinaan narapidana

kasus narkotika di

Lembaga

Pemasyarakatan

Ambarawa

2 Lokasi Wonogiri Salatiga Ambarawa

3 Peraturan

perundang-

undangan

Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995,

Pemerintah Nomor 32

Tahun 1999 dan

Peraturan Menteri

Hukum dan HAM RI

NO.01.PK.04.10 Tahun

2007

UU No 12 Tahun 1995,

Kepres No 174 Tahun

1999 tentang Remisi

UU No 12 TAHUN

1995, PP No 31 tahun

1999

4 Objek Pemberian cuti

menjelang bebas bagi

narapidana

Pemberian remisi bagi

narapidana

Pembinaan kasus

narkotika

5 Permasalahan Pemberian cuti

menjelang bebas dan

hambatan dalam

memberikan ijin cuti

menjelang bebas

Pelaksanaan pemberian

remisi narapidana kasus

korupsi dan hambatan

dalam memberikan

remisi

Pelaksanaan pembinaan

narapidana dan

perawatan penahanan

6 Unit amatan Narapidana,petugas

bagian pembinaan

warga binaan

Petugas LP, narapidana

kasus korupsi

Warga binaan, lembaga

diluar LP yang

meberikan pembinaan

7 Unit analisis Pemberian ijin cuti

menjelang bebas bagi

narapidanan

Pelaksanaan pemberian

remisi bagi narapidana

kasus koruptor

Pembinaan narapidana

kasus narkotika

4

Berdasarkan alasan pemilihan judul diatas, penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan mengambil judul

“ Pemberian Ijin Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Rumah

Tahanan Klas II B Wonogiri ”

Untuk dapat memahami judul diatas, penulis perlu mendefinisikan dari konsep-

konsep yang penulis gunakan sbb :

a. Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan narapidana diluar Lembaga

pemasyarakatan yang dilaksanakan setelah menjalani 2/3 dari masa pidananya

berdasarkan pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 14 dan 29

UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

b. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidanan hilang kemerdekaan di

Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 7 UU No. 12 Tahun 1995)

c. Rumah Tahanan adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Konsep pemasyarakatan

pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana

disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan

hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang

yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Dengan jumlah penghuni lembaga

pemasyarakatan yang semakin tahun semakin bertambah menjadi salah satu

penyebab terjadinya over kapasitas, sehingga fungsi lembaga pemasyarakatan dan

rumah tahanan menjadi sama.

5

B. Latar Belakang Masalah

Setiap Negara, Pemerintahan dengan berbagai kelembagaan didalamnya,

atau organisasi apapun dan segenap anggota masyarakat mengemban kewajiban

untuk mengakui, melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia pada setiap

manusia, tanpa kecuali termasuk kepada narapidana dan atau pelaku tindak

pidana.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan

di Rumah Tahanan, disamping dituntut untuk melaksanakan kewajiban-

kewajiban dan tunduk atas segala peraturan yang berlaku didalamnya, dalam

perkembangannya juga diiringi pemberian hak-hak yang bersifat melekat pada

dirinya. Dalam memandang sistem pidana hilang kemerdekaan yaitu bagi

narapidana yang mendapatkan perlakuan dengan kekerasan fisik maupun mental,

maka digantikan dengan mendapat perlakukan layaknya seorang narapidana yang

perlu adanya suatu pembinaan dan bimbingan dengan menempatkan seseorang

yang menjalani hukuman atau penjara untuk mendapatkan perlakuan yang lebih

manusiawi. Hal inilah yang kemudian mengantikan sistem kepenjaraan menjadi

sistem pemasyarakatan1

Istilah pemasyarakatan secara resmi mengantikan istilah kepenjaraan sejak

tanggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Soekarno di Lembang

Bandung dalam rangka ‘retoling’ dan ‘reshaping’ dari sestem kepenjaraan yang

dianggap tidak selaras dengan ide pangayoman sebagai konsepsi hukum nasional

yang berkribadian Pancasila2

1 A. Widiada Gunakaya, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, Bandung, 1988, hlm 10.

2 Adi Sujatno, Sistem Pemasyaakatan Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyaraktan Departemen Kehakiman dan

HAM RI, Jakarta, 2004, hlm 9

6

Konferensi Lembang tersebut di rumuskan prinsip-prinsip pokok yang

menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik sebagai berikut :

1. ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai

warga masyarakat yang baik dan berguna

2. penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh Negara. Ini berarti bahwa

tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang

berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-

satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hendaknya

hanyalah dihilangkannya kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat

bebas

3. berikan bimbingan, bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat. Berikan kepada

mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan

mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup

kemasyarakatannya

4. negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat

daripada sebelumnya dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampurbaurkan

narapidana dan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang

ringan, dan sebagainya

5. selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik

harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara

lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan

kedalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota-anggota masyarakat bebas,

dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan

keluarga

6. pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat

sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi

kebutuhan jawatan atau kepentingan negara pada waktu-waktu tertentu saja.

Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang terdapat di

masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, umpamanya menunjang usaha

meningkatkan produksi pangan

7. bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus

berdasarkan Pancasila. Antara lain ini berarti bahwa kepada mereka harus

ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan,

disamping pendidikan kerokhanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah

agar memperoleh kekuatan spiritual

8. narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia,

dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya

sebagai manusia harus dihormati

7

9. narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai

satu-satunya derita yang dapat dialaminya

10.disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi

rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan3

Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan

kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem,

kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem

pemidanaan dalam tata peradilan pidana4 yang bertujuan untuk mengembalikan

warga binaan pemasyarakatan terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana

oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan

dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut sistem pemasyarakatan berusaha

menitikberatkan kegiatan pada usaha-usaha perawatan, pembinaan, pendidikan

dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan

yang asasi antara individu warga binaan dengan masyarakat. Menurut Suhardjo

Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya

akan dikembalikan kepada masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap

terpidana dan terhadap masyarakat.

Secara umum Hak – hak narapidana ini telah tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

2. mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani

3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran

4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

5. menyampaikan keluhan

3 Departemen Kehakiman, Dari sangkar ke sangkar suatu komitmen pengayoman, Jakarta, 1979, hlm 9

4 Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Himpunan Peraturan

Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan, Jakarta, 2003, hlm . 247

8

6. mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

8. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya

9. mendapatkan pengurangan masa pidana

10. mendapatkan kesempatan berasimilasi ternasuk cuti mengunjungi keluarga

11. mendapatkan pembebasan bersyarat

12. mendapatkan cuti menjelang bebas

13.mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku5

Salah satu hak narapidana dalan Undang-undang Pemasyarakatan adalah

pembinaan yang melalui tahapan-tahapan hingga narapidana dikembalikan kepada

masyarakat dengan harapan tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka dalam

progam tahap akhir yaitu cuti menjelang bebas (CMB) diberikan sebagai hak

kepada setiap narapidana dengan tujuan narapidana tidak dibina lagi di lembaga

pemasyarakatan tetapi dibina ditengah-tengah masyarakat dengan harapan tidak

ada lagi gambaran negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana. Tujuan

pembinaan berkaitan dengan tujuan akhir dari pemidanaan menurut Wirjono

Prodjodikoro, yaitu :

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara

menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti

orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak

melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan

agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi

masyarakat6

5 Pasal 1 ayat 1 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

6 Wirjono Prodjodikoro, asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Jakarta, 1975,hlm15

9

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana

perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, serta aspek psikologi

untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Adapun narapidana yang memperoleh hak - hak sampai akhir bulan

November tahun 2012 sebagai berikut :

Tabel 2

Hak yang diperoleh Narapidana di Rutan Klas IIB Wonogiri

Masa pidana Jumlah

narapidana

Remisi

(17Agustus)

CMB PB

1 Tahun sampai 3 Tahun 68 12 5 0

3 Tahun lebih 101 44 0 44

Total 169 56 5 44

Sumber : Rumah Tahanan Klas IIB Wonogiri

Hak –hak yang diberikan kepada narapidana di Rumah Tahanan, meskipun

telah dijamin namun tidak diperoleh secara otomatis. Untuk memperoleh beberapa

hak yang diberikan, narapidana harus memenuhi syarat, tata cara dan kriteria

tertentu. Proses narapidana dalam memperoleh hak-nya untuk mendapatkan cuti

menjelang bebas harus memenuhi syarat subtantif yaitu telah menjalani 2/3 (dua

pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir

paling lama 6 (enam) bulan7

Selain syarat subtantif harus memenuhi syarat administratif, yaitu Kutipan

putusan hakim (ekstra vonis), Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat

oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan

Narapidana yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan, Surat Pemberitahuan ke

Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap

Narapidana yang bersangkutan, Salinan register F (daftar yang memuat tentang

pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana selama menjalankan masa

pidana dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN, Salinan daftar perubahan atau

7 ibid, pasal 49

10

pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas

atau Kepala Rutan, Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan seperti pihak keluarga, sekolah,

Instansi Pemerintah atau Swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah

setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa8

Berdasarkan syarat- syarat diatas yang dapat mengajukan hak cuti

menjelang bebas hanya yang dijatuhkan pidana lima belas bulan atau lebih dari

tiga tahun, mengingat syarat dari cuti menjelang bebas narapidana harus menjalani

2/3 dari masa pidana atau tidak kurang dari 9 bulan. Dan dari tabel diatas

menunjukan bahwa pemberian hak – hak narapidana khususnya tentang

pemberian cuti menjelang bebas kurang efektif dan optimal, dikarenakan tidak

banyak narapidana yang telah menjalani pidana dengan memenuhi syarat minimal

dalam memperoleh cuti menjelang bebas. Minimnya jumlah narapidana yang

hanya terdapat empat orang narapidana saja yang diberikan cuti menjelang bebas

menggambarkan kepada penulis bahwa terdapat kendala/hambatan dalam

pelaksanan pemberian cuti menjelang bebas.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan mengenai hal

tersebut sebagai berikut :

a. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian ijin cuti menjelang bebas bagi narapidana di

Rumah Tahanan Klas II B Wonogiri ?

b. Apakah yang menjadi hambatan dalam pemberian ijin cuti menjelang bebas tersebut ?

8 ibid, pasal 6

11

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk meneliti beberapa hal, dengan tujuan yang ingin

dicapai adalah:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ijin cuti menjelang bebas bagi narapidana

di Rutan Klas IIB Wonogiri.

b. Untuk mengetahui hambatan dalam pemberian ijin cuti menjelang bebas bagi

narapidana di Rutan Klas IIB Wonogiri.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan

hukum pada umumnya dan pada khususnya yang berhubungan dengan sistem

pembinaan narapidana.

b. Dapat menambah literatur, bahan penelitian ilmiah dan sumbangan pemikiran di

bidang pemasyarakatan.

12

2. Manfaat praktis

a. Untuk memberikan penjelasan pada pihak yang tertarik dan berkepentingan

mengenahi pemberian cuti menjelang bebas bagi narapidana.

b. Dapat mengungkapkan permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan

pemberian cuti menjelang bebas bagi narapidana.

F. Metode Penelitian

Agar dapat memperoleh keterangan yang lengkap serta dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dalam suatu pelaksanaan penelitian

diperlukan adanya suatu metodologi penelitian.

Adapun langkah-langkah dan teknis penelitian yang penulis gunakan adalah

sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang ditunjukan

untuk memberikan data yang seteli mungkin tentang manusia, keadaan atau

gejala-gejala lainnya9, dalam hal ini berkaitan dengan tindakan – tindakan yang

dilakukan Rumah Tahanan dalam pemberian ijin cuti menjelang bebas bagi

narapidana di Rumah Tahanan klas II B Wonogiri.

9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm10

13

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelahan dalam tataran

konseptional tentang arti dan maksud berbagai peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan syarat dan prosedur dalam pengajukan ijin cuti menjelang

bebas10

3. Jenis Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian. Data primer berupa

keterangan langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas Rumah

Tahanan dan dengan para narapidana sebagai responden.

b. Data sekunder, yaitu data yang mendukung dan melengkapi data primer,

diantaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

penelitian yang berwujud laporan, data – data dari internet dan seterusnya yang

terkait dengan masalah yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan data

Untuk memperoleh data primer maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan

cara sebagai berikut:

10

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

14

a. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan para pihak yang terkait dengan

penelitian antara lain :

1. Petugas bagian pembinaan warga binaan

2. Narapidana

b. Observasi

Observasi adalah suatu studi yang dilakukan dengan sengaja/terencana dan

sistematis melalui penglihatan/pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala

spontan yang terjadi saat kegiatan sedang dilangsungkan. Pengamatan yang

dilakukan penulis secara langsung dengan mendatangi Rumah Tahanan Klas II B

Wonogiri untuk melihat kondisi yang sebenarnya

c. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku,

literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian

diantaranya:

1. Undang – undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang perubahan Peraturan

Pemerintah republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan

Tata cara pelaksanaan hak Warga binaan pemasyarakatan

15

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI NO.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti

menjelang bebas.

5. Unit Amatan

Di dalam penulisan ini yang ditempatkan sebagai unit amatan adalah Peraturan

Menteri Hukum dan HAM RI NO.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan

Tata Cara Pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

6. Unit Analisis

Pemberian ijin cuti menjelang bebas bagi narapidana di Rumah Tahanan Klas II B

Wonogiri.