of 127/127
I - 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Dasar Hukum Penyusunan RTRW Dasar hukum Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 - 2030 yang harus diperhatikan dalam arahan pengembangan kebijakan penataan ruang mencakup perencanaan pola struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang serta penetapan ruang wilayah dan pengendalian ruang wilayah yang harus dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Banten, serta memperhatikan kerjasama kawasan perbatasan wilayah provinsi, dan RTRW Pulau Jawa-Bali. Adapun dasar hukum yang harus menjadi landasan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Bab I (Pendahuluan)

  • View
    77

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pendahuluan

Text of Bab I (Pendahuluan)

  • I - 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Dasar Hukum Penyusunan RTRW

    Dasar hukum Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 -

    2030 yang harus diperhatikan dalam arahan pengembangan kebijakan penataan ruang

    mencakup perencanaan pola struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang serta penetapan

    ruang wilayah dan pengendalian ruang wilayah yang harus dikoordinasikan dengan

    Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Banten, serta memperhatikan kerjasama kawasan

    perbatasan wilayah provinsi, dan RTRW Pulau Jawa-Bali. Adapun dasar hukum yang

    harus menjadi landasan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

    Provinsi Banten adalah :

    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

    3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

    Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4844);

  • I - 2

    4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4725);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

    Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 21, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia No. 5103).

    1.2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten

    1.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

    Berpijak pada kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun

    2025 serta mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan harapan masyarakat

    Provinsi Banten, maka Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025 adalah

    sebagai berikut:

    Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa

    Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya ditetapkan

    Misi Provinsi Banten 2005-2025, yaitu:

    1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan

    Cerdas;

    2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing;

    3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;

    4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

    Dalam kerangka keterpaduan pembangunan nasional, Misi pembangunan

    Provinsi Banten 2005-2025 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Provinsi

    Banten untuk mendukung pencapaian Misi pembangunan jangka panjang nasional tahun

    2005-2025.

    Tahapan pembangunan dalam RPJPD dibagi menjadi lima tahapan sebagai

    berikut :

  • I - 3

    1. RPJMD KE-1 (RENSTRADA TAHUN 2005-2006 & RENSTRA TRANSISI 2007) /

    TAHAP REVITALISASI - I

    Pada tahap awal ini, sebagai provinsi yang baru berusia sewindu, Banten dihadapkan

    dengan berbagai persoalan khususnya terkait dengan perbaikan sosial dan ekonomi

    masyarakat. Sementara di sisi lain, Provinsi Banten masih dalam proses penataan

    kelembagaan dan keterbatasan sumberdaya aparatur dan anggaran. Oleh karena itu

    pada tahap awal ini diarahkan pada upaya revitalisasi pembangunan. Adapun prioritas

    pembangunan pada tahap ini adalah:

    1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan

    Sosial;

    2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

    3. Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian;

    4. Peningkatan Cakupan Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;

    5. Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan

    Hidup;

    6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;

    7. Perencanaan dan Penataan Pelabuhan-Pelabuhan Lokal, Nasional, dan

    Internasional.

    2. RPJMD KE-2 (TAHUN 2008-2012) / TAHAP REVITALISASI - II

    Dengan berlandaskan pada pencapaian hasil-hasil pembangunan periode/tahap

    sebelumnya, pembangunan Provinsi Banten pada tahap ke-2 ini diprioritaskan pada

    upaya merevitalisasi lanjutan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Adapun

    prioritas pembangunan pada tahap ini adalah:

    1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan

    Sosial;

    2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

    3. Pemulihan dan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;

    4. Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;

    5. Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan

    Hidup;

    6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;

    7. Percepatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

  • I - 4

    3. RPJMD KE-3 (TAHUN 2013-2017) / TAHAP AKSELERASI - I

    Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap sebelumnya,

    RPJMD ke-3 ini diarahan untuk memantapkan pembangunan di Provinsi Banten

    melalui percepatan pembangunan atau akselerasi pembangunan di segala bidang.

    Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah:

    1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan

    Sosial;

    2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;

    3. Pemantapan Kualitas dan Pemerataan Perekonomian;

    4. Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;

    5. Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan

    Hidup;

    6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;

    7. Pengembangan dan Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

    4. RPJMD KE-4 (TAHUN 2018-2022) / TAHAP AKSELERASI - II

    Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap sebelumnya,

    RPJMD ke-4 ini diarahan untuk lebih memantapkan pembangunan di Provinsi Banten

    melalui peningkatan akselerasi pembangunan di segala bidang sebagai persiapan

    menuju Provinsi Banten yang modern. Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini

    adalah:

    1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan

    Sosial;

    2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;

    3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian;

    4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;

    5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;

    6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;

    7. Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat

    Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

  • I - 5

    5. RPJMD KE-5 (TAHUN 2023-2025) / TAHAP MODERNISASI

    Pada tahap/periode akhir RPJPD Tahun 2025, Provinsi Banten diharapkan telah

    mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki kehidupan masyarakat modern,

    minimal sejajar dengan provinsi maju lainnya. Ciri masyarakat Banten modern

    dimaksud diindikasikan dengan tersedianya berbagai pilihan kebutuhan dan

    mempunyai kemampuan untuk memilih secara leluasa, berkualitas, damai, adil dan

    sejahtera. Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah:

    1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial;

    2. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia;

    3. Pemantapan Daya Saing Perekonomian;

    4. Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;

    5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;

    6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;

    7. Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

    Dalam dokumen RPJP Provinsi Banten 2005-2025 tersebut di atas secara khusus

    telah ditetapkan penjabaran Visi untuk penerjemahannya ke dalam RTRW Provinsi

    Banten, seperti dikemukakan pada Tabel 1.1 berikut ini yang kemudian diterjemahkan

    lebih lanjut untuk kepentingan perencanaan tata ruang, berupa kaitan masing-masing point

    tersebut dengan tata ruang, yaitu struktur ruang dan pola ruang.

    Tabel 1.1

    Keterkaitan Antara Visi Pembangunan Dalam RPJPD Provinsi Banten Dengan Tata Ruang

    Penjabatan Visi Pembangunan Untuk Penterjemahan Ke Dalam RTRW Provinsi Banten Kaitan Visi RPJPD Dengan Tata Ruang

    1. Provinsi Banten memiliki potensi SDA yang cukup memadai, baik yang bersifat renewable maupun yang unenewable. Berdasarkan pembandingan dengan daerah lain serta pengalaman di daerah sendiri, maka pemanfaatan SDA yang bersifat unrenewable mengarahkan pemerintah masyarakat untuk bersikap hati-hati dalam menjadikan potensi SDA yang bersifat unrenewable sebagai unggulan di masa datang.

    Perlu adanya sikap kehatian-hatian dalam mengarahkan pola ruang terkait pemanfaatan ruang yang bersifat unrenewable. (Problem Solving dan Trend Modifying)

    2. Sebagai alternatif SDA yang dapat dijadikan unggulan perekonomian wilayah, rnaka agroindustri dan kelautan merupakan suatu pilihan yang sangat potensial. Pemilihan agroindustri didasarkan pada beberapa faktor strategis yang dapat dijadikan dasar pengembangan yakni luas lahan urtuk kegiatan pertanian, dan perkebunan masih cukup tersedia, produktivitas pertanian dan perkebunan potensi yang cukup signifikan.

    Pengembangan pola ruang kegiatan ekonomi unggulan agroindusi dan kelautan.

    Pengembangan kegiatan agroindustri didukung ketersediaan lahan pertanian dan perkebunan yang cukup luas.

    (Trend modifying dan Opportunity seeking) 3. Alternatif sumber daya lainnya adalah potensi kelautan. Provinsi Banten

    dengan garis pantai yang luas memiliki potensi kelautan yang belum teroptimalkan. Dengan semakin sulitnya kegiatan penambangan di daratan serta didukung oleh harga beberapa jenis komoditi laut yang cukup bersaing, maka budidaya kelautan baik yang berupa perikanan hingga pengembangan jasa perkapalan serta pariwisata dapat menjadi

    Kegiatan kelautan potensial dikembangkan dan yang ada sekarang .

    Kegiatan kelautan tersebut meliputi perikanan, pariwisata, perkapalan, dan pertambangan secara selektif.

    (trend modifying, opportunity seeking, dan goal oriented)

  • I - 6

    unggulan basis perekonomian Provinsi Banten di masa yang akan datang. 4. Untuk mendapatkan percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten

    yang cukup signifikan, diperlukan dukungan kegiatan di hulu dan di hilir. Dukungan kegiatan di hulu secara alami telah dimiliki yakni tersedianya potensi SDA yang cukup. Sedangkan dukungan di sektor hilir terutama jaringan distribusi masih perlu dikembangkan. Untuk itu pengembangan sektor jasa dan perdagangan di Provinsi Banten menjadi salah satu alternatif priorftas yang perlu dijadikan komitmen bersama. Hingga kini kontribusi sektor jasa swasta maupun pemerintah telah mulai menunjukkan peran yang cukup penting dalam mendukung bergeraknya perekonomian di Provinsi Banten

    Selain kegiatan ekonomi primer (hulu) dikembangkan pula keglatan ekonomi sekunder dan tensier (hilir) untuk mempercepat pertumbuhan. Kegiatan ekonomi (hilir) berupa sektor tersier diarahkan pada pengembangan sektor jasa dan perdagangan. Pengembangan sektor tersier (dan juga sektor sekunder) akan terkait banyak dengan struktur ruang : sistem pusat-pusat dan dukungan jaringan prasarana (transportasi, telekomunikasi, energi, dan lain-lainnya). (trend modifying dan opportunity seeking)

    5. Selanjutnya upaya mencapai kondisi yang diharapkan Provinsi Banten dengan perspektif masyarakatnya, perlu mengembangkan basis kapasitas sumber daya manusianya, sebagai pilar utama pembangunan wilayah. Pengembangan SDM diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat swasta maupun aparat pemerintah. Peningkatan kapasitas masyarakat menjadi inti dan faktor penentu tercapainya Visi Provinsi Banten secara keseluruhan.

    Pengembangan kapassitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar utama pengembangan wilayah. Peningkatan kapasitas mianusia akan berkaitan dengan dukungan pelayanan pendidikan (formal dan non-formal) dan kesehatan, serta upaya peningkatan apreasiasi budaya dan religi. Pengembangan ini terkait struktur ruang. (trend modifying, opportunity seeking,dan goal oriented)

    6. Pembangunan Provinsi Banten tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kemampuan pembiayaan lokal. Investasi berupa PMDN maupun PMA sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, peningkatan daya saing wilayah juga menjadi misi penting pembangunan di wilayah ini. Peningkatan daya saing akan mencakup berbagai komponen pembangunan, antara lain menyangkut ketersediaan dan kelengkapan infrastruktur pembangunan dan kehandalan pelayanan pemerintah setempat.

    Upaya menarik investasi (PMDN & PMA) guna mendukung pengembangan ekonomi unggulan dan ikutannya, dengan penyediaan infrastruktur dan pelayanan pemerintah yang handal. Pengembangan ini terkait dengan struktur ruang. (trend modifying dan opportunity seeking)

    7. Provinsi Banten yang bersinggungan dengan Pusat NKRI, memiliki bandara internasional Soekarno-Hatta, dan Pelabuhan ferry yang menghubungkan di Merak dengan Pulau Sumatera melalui Bakauheni di Provinsi Lampung merupakan keuntungan lokasi yang sangat penting dan memegang peranan penting di Provinsi Banten terhadap pola aliran barang yang berasal dari Sumatera Selatan maupun wilayah Pulau Jawa lainnya melalui DKI Jakarta

    Pengembangan wilayah yang memanfaatkan keuntungan lokasi, yaitu berdekatan dengan satu pusat utama di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta dan sekitarnya. (opportunity seeking dan goal oriented).

    1.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

    Provinsi Banten 2007-2012

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten periode tahun

    2007-2012, ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah Rakyat Banten

    Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di

    Provinsi Banten secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang

    dimilikinya untuk meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat

    Banten. Hal ini ditempuh melalui peningkatan perekonomian rakyat, penguasaan iptek,

    pengelolaan sumberdaya alam maupun peningkatan kualitas sumberdaya manusianya.

    Sesuai dengan harapan terwujudnya Masyarakat Banten yang Sejahtera, maka

    ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten 2007-2012 sebagai upaya dalam

    mewujudkan Visi, sebagai berikut:

  • I - 7

    1. Melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi kelembagaan pemerintahan dan

    masyarakat menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional yang

    berorientasi pada pelayanan publik;

    2. Meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan, solidaritas dan

    kemitraan seluruh komponen pelaku pembangunan;

    3. Menjadikan masyarakat Banten yang bersandar pada moralitas agama dalam kerangka

    negara Kesatuan Republik Indonesia;

    4. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat Banten;

    5. Memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis

    dan memperluas kesempatan kerja;

    6. Mengembangkan dan menata ulang hubungan antar industri dengan orientasi pada

    penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, penggunaan bahan baku lokal unggulan

    dan penciptaan peluang usaha;

    7. Merevitalisasi kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang

    memadai melalui pengembangan Tiga Pintu Keluar Masuk Wilayah Banten.

    Adapun tujuan atas setiap misi yang ditetapkan sebagai langkah pemfokusan dalam

    penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebagai berikut:

    1. Misi Melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintahan

    dan lembaga kemasyarakatan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan

    profesional yang berorientasi pada pelayanan publik mempunyai tujuan mewujudkan

    aparatur yang bersih, profesional, betanggungjawab serta untuk menciptakan

    birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu.

    Selain itu, misi ini juga bertujuan mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga

    kemasyarakatan sebagai mitra dari pemerintahan untuk melakukan perbaikan-

    perbaikan dari sisi manajemen, keuangan dan sumberdaya manusia.

    2. Misi Meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan, solidaritas

    dan kemitraan seluruh komponen pelaku pembangunan mempunyai tujuan

    menjadikan masyarakat Banten sebagai pelaku pembangunan aktif dan tidak hanya

    tergantung pada pemerintah, sehingga akan mempercepat proses pembangunan

    diiringi rasa memiliki daerah yang tinggi.

  • I - 8

    3. Misi Menjadikan masyarakat Banten yang bersandar pada moralitas agama dalam

    kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan mendorong

    terwujudnya masyarakat Banten yang religius dan ber-akhlak baik dengan landasan

    iman dan taqwa, serta mempunyai rasa toleransi yang tinggi terhadap sesama

    warga/masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dengan bingkai rasa kesatuan

    dan persatuan nasional.

    4. Misi Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat Banten mempunyai

    tujuan mewujudkan masyarakat Banten yang cerdas dan sehat serta mempunyai

    keterampilan dalam rangka menghadapi otonomi daerah dan era-globalisasi .

    5. Misi Memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha

    agribisnis dan memperluas kesempatan kerja memiliki tujuan menciptakan struktur

    ekonomi daerah yang kuat dengan ditopang perkuatan usaha pada sektor-sektor

    strategis dan langsung menyentuh masyarakat banyak, sekaligus diharapkan dapat

    meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten yang sebahagian besar adalah

    petani.

    6. Misi Mengembangkan dan menata ulang hubungan antar industri dengan orientasi

    pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, penggunaan bahan baku lokal

    unggulan dan penciptaan peluang usaha memiliki tujuan meningkatkan jumlah

    investasi yang masuk ke wilayah Banten dengan harapan dapat mempercepat roda

    ekonomi daerah yang pada akhirnya membuka peluang usaha dan lapangan kerja

    bagi masyarakat sekaligus juga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran

    dan kemiskinan.

    7. Misi Merevitalisasi kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang

    memadai melalui pengembangan Tiga Pintu Keluar Masuk Wilayah Banten

    memiliki tujuan memaduserasikan pembangunan di wilayah Banten dengan

    mengintegrasikan kawasan pengembangan yang didukung infrastruktur wilayah

    sebagai simpul dan penghubung simpul pembangunan khususnya antara wilayah

    produksi dengan wilayah pemasaran.

    Agenda pembangunan dalam RPJMD dibagi menjadi empat tahapan sebagai

    upaya keberlanjutan untuk mewujudkan keinginan luhur masyarakat Banten agar dapat

  • I - 9

    hidup lebih sejahtera baik materi maupun non materi dengan berlandaskan Iman dan

    Taqwa adalah sebagai berikut :

    1. Agenda Pemerintahan Agenda pemerintahan yang baik dan bersih bertujuan meningkatkan perilaku birokrasi

    yang efisien dan efektif dengan sistem kelembagaan dan ketata laksanaan

    pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang pada gilirannya dapat memberikan

    pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

    2. Agenda Pengembangan Sumber Daya Manusia Penetapan agenda pengembangan sumberdaya manusia bertujuan untuk meningkatkan

    akses dan mutu pendidikan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat, menuju

    kepada manusia yang sejahtera lahir dan batin.

    3. Agenda Ekonomi dan Industri Penetapan agenda ekonomi dan industri bertujuan untuk Pertumbuhan ekonomi yang

    berkualitas melalui pengembangan pertanian dan pariwisata, mewujudkan iklim

    investasi yang semakin sehat serta meningkatkan kapasitas dan daya saing industri

    sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

    4. Agenda Pengembangan Kawasan/Wilayah Penetapan agenda Pengembangan kawasan dan wilayah bertujuan untuk

    mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki masing-masing kawasan dan wilayah

    secara terintregasi, dalam rangka peningkatan dan perkuatan ekonomi daerah.

    1.3 Profil Wilayah Provinsi Banten

    1.3.1 Gambaran Umum

    1.3.1.1 Arahan RTRWN Terhadap RTRW Provinsi Banten

    Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan

    bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman,

    nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang diharapkan mampu

    mengharmonisasi lingkungan alami dan buatan, menterpadukan penggunaan sumber daya

    serta melindungi fungsi ruang demi mencegah pengaruh negatif yang mungkin diterima

    lingkungan sebagai akibat dan pemanfaatan ruang.

  • I - 10

    Berkenaan dengan uraian di atas serta UU No. 32 tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah, kewenangan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan penataan

    ruang adalah sebagai berikut.

    1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah provinsi

    dan kabupaten/kota,

    2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi,

    3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis,

    4. Kerjasama penataan ruang antar provinsi, serta

    5. Memfasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.

    Selanjutnya PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, menyatakan bahwa

    RTRWP merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan penyelenggaraan penataan

    ruang nasional di wilayah provinsi. Dengan demikian, dalam rangka mencapai keselarasan

    dengan rencana pembangunan daerah serta saling melengkapi (komplementer) dengan

    rencana tata ruang di tingkat nasional dan daerah, maka penyusunan RTRW Provinsi

    Banten harus mengacu kepada pedoman bidang penataan ruang dan Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten.

    Disadari, bahwa dinamika pembangunan merupakan bagian dan pemikiran

    untuk membentuk penataan ruang yang mengakomodasi semua kepentingan. Tampak

    hingga saat ini, bahwa penataan ruang di Provinsi Banten masih dalam tahap membenahi

    ruang di mana seharusnya sudah mulai dengan membangun ruang misalnya ruang-ruang

    untuk investasi agar kesejahteraan yang diharapkan dapat dicapai.

    Untuk memenuhi keinginan tersebut perlu upaya menyusun RTRW Provinsi

    Banten dengan memasukkan pertimbangan atas berbagai dinamika pertumbuhan. Kegiatan

    Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 perlu dilakukan melalui

    dua pendekatan, yaitu: 1) merespons penyimpangan rencana yang muncul akibat berbagai

    dinamika dalam proses penyusunan dan implementasi RTRW Provinsi Banten

    sebelumnya, serta 2) menyusun kembali RTRW Provinsi Banten dengan menginternalisasi

    berbagai dinamika pembangunan, baik yang bersifat eksternal maupun internal.

    Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata

    Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), arahan pengembangan Provinsi Banten secara garis

    besar dapat dikemukakan sebagai berikut :

  • I - 11

    1. Kawasan Bojonegara Merak Cilegon sebagai kawasan andalan dengan sektor-

    sektor unggulan sebagai berikut.

    a) Sektor Industri

    b) Sektor Pertanian

    c) Sektor Pariwisata

    d) Sektor Perikanan, dan

    e) Sektor Pertambangan

    2. Serang dan Cilegon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang membawahi

    sekaligus menjadi pusat pelayanan bagi Pandeglang dan Rangkasbitung,

    3. Pandeglang dan Rangkasbitung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

    Sedangkan arahan struktur tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

    Provinsi Banten 2002-2017, adalah sebagai berikut.

    1. Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang sebagai kota utama

    memiliki orde I.

    2. Kota Orde IIA ditetapkan diarahkan pada Kota Cilegon.

    3. Kora Orde IIB ditetapkan diarahkan pada ibukota Kabupaten Lebak dan Kabupaten

    Pandeglang yaitu Kota Rangkas Bitung dan Kota Pandeglang serta kota sebagai pusat

    SWP.

    4. Perkotaan lain sesuai ukuran masing-masing sebagai kota orde IIIA dan IIIB, yaitu:

    a) PKL 1 - Orde IIIA yang meliputi Perkotaan Saketi, Panimbang jaya, Labuan

    (Kabupaten Pandeglang), Malimping, Bayah, Maja, Kaduagung Timur (Kabupaten

    Lebak), Balaraja, Cikupa, Teluk Naga dan Pamulang (Kabupaten Tangerang),

    Anyer, Kesemen, Petir dan Cikande (Kabupaten Serang)

    b) PKL 2 - Orde IIIB yang meliputi Menes, Pagelaran, Bojong, Sidamukti, Jiput,

    Cigadung (Kabupaten Pandeglang), Cikotok, Luhur Jaya, Marga Jaya, Suka

    Rendah (Kabupaten Lebak), Cisoka dan Babakan (Kabupaten Tangerang), Parigi,

    Harjatani, Tirtayasa, Pasanggrahan (Kabupaten Serang).

    3. Pengembangan Pelabuhan laut regional di Bojonegara/Merak Banten.

  • I - 12

    Berkaitan dengan arahan struktur tata ruang menurut RTRWN maupun RTRW

    Provinsi Banten 2002-2017, maka tampak di antara keduanya terdapat beberapa

    perbedaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 pada halaman selanjutnya.

    1.3.1.2 Arahan Rancangan RTRW Pulau Jawa dan Pulau Bali

    RTRW Pulau Jawa Bali disusun untuk meningkatkan kerjasama pembangunan

    antar daerah di Pulau Jawa dan Pulau Bali serta mensinergiskan rencana tata ruang antar

    daerah dan RTRW Nasional. Sasaran penyusunan RTRW Pulau Jawa Bali sebagai

    berikut :

    a. Terwujudnya ladasan hukum yang mengikat bagi pemerintah dan pemerintah daerah

    sesuai tugas dan fungsi kewenangannya dalam mengoperasikan RTRWN di Pulau

    Jawa-Bali.

    b. Terarahnya pengembangan Pulau Jawa-Bali secara lebih terpadu dan sinergis sebagai

    kesatuan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dengan memperhatikan potensi,

    karakteristik dan daya dukung lingkungannya.

    c. Terlaksananya pembangunan lintas sektor dan lintas provinsi secara lebih efektif dan

    efisien serta konsisten dengan kebijakan nasional yang memayunginya.

    d. Tersedianya landasan pencapaian keterpaduan dan kerjasama pembangunan lintas

    wilayah provinsi dan lintas sekor guna mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan

    ruang yang optimal.

    e. Tersedianya acuan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas

    wilayah provinsi.

  • I - 13

    Tabel 1.2 Sinkronisasi Arahan Struktur Tata Ruang Provinsi Banten Dalam RTRWN

    No. Hirarkhi Kota Nama Kota Dalam Sistem Hirarki Kota

    Keterangan RTRWN RTRW Provinsi Banten 2002-2017

    1. PKN / Kota Orde I Serang Cilegon

    Kota Tangerang Kabupaten Serang

    Satu kota sesuai arahan menurut RTRWN maupun RTRW Provinsi Banten 2002-2017.

    2. PKW / Kota Orde IIA Pandeglang Rangkas Bitung

    Balaraja, Teluknaga, Serpong, Pandeglang, Rangkasbitung, Anyer,

    Labuan, Malimping Cibaliung, Cipondoh, Ciruas

    3. Kota Orde IIB

    4. PKL / Kota Orde IIIA (PKL 1) Cikupa, Pasar Kemis, Tigaraksa, Jatiuwung, Cikande, Menes, Muara Binuangeun, Sumur dan (Kab.

    Pandeglang) Bayah (Kab. Lebak)

    5. Kota Orde IIIB (PKL 2) Sumber : - PP No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN

    - RTRW Provinsi Banten 2002 2017

  • I - 14

    RTRW Pulau Jawa-Bali mempunyai peranan yang sangat penting, sebagai alat

    untuk mensinergiskan aspek-aspek yang menjadi kepentingan Nasional dan sebagaimana

    yang direncanakan dalam RTRW dengan aspek-aspek yang menjadi kepentingan daerah

    sebagaimana dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

    Arah kebijakan RTRW Pulau Jawa-Bali difokuskan pada beberapa hal berikut.

    a. Mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagal lumbung pangan Nasional melalui berbagai

    upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan.

    b. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh

    kegiatan budidaya hingga mencapai luasan minimal 30% dan keseluruhan luas wilayah

    Pulau Jawa-Bali, khususnya Pulau Jawa Bagian Selatan dan Pulau Bali Bagian

    Tengah.

    c. Mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk

    menjaga ketersediaan airsepanjang tahun.

    d. Mengendalikan pertumbuhan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang

    berpotensi menganggu kawasa-kawasan yang rawan bencana serta mengancam

    keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalul pengendalian

    aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya.

    e. Mengendalikan secara ketat pengembangan industri ke dalam zona-zona dan kawasan-

    kawasan industri yang telah ditetapkan.

    f. Mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona-zona dan kawasan-kawasan industri

    yang telah ditetapkan.

    g. Mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi

    dan distribusi di Pulau Jawa-Bali.

    h. Mengembangkan zona-zona pemanfaatan minyak dan gas untuk wilayah perairan laut

    dan/atau lepas pantai.

    i. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya.

  • I - 15

    1.3.1.3 Arahan RTR Kawasan Jabodetabekjur

    Sesuai Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang

    Kawasan Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur,

    (Jabodetabekjur) adalah merupakan kawasan strategis nasional yang meliputi seluruh

    wilayah Provinsi DKI Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian

    wilayah Provinsi Banten. Bagian dari wilayah Provinsi Banten yang tercakup ke dalam

    Kawasan Jabodetabekjur adalah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang (dan Kota

    Tangerang Selatan).

    Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan penyusunan Rencana Tata Ruang

    Wilayah Provinsi Banten, maka arahan penataan ruang dari Rencana Tata Ruang Kawasan

    Jabodetabekjur yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten

    adalah sebagai berikut.

    1. Pengembangan sistem pusat permukiman di Kawasan Jabodetabekjur untuk

    mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta,

    dengan kota inti adalah Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Tangerang,

    Bekasi, dan kota lainnya;

    2. Pengembangan jalan lingkar luar kedua (JORR 2) dan jalan radialnya sebagai

    pembentuk struktur ruang Jabodetabekjur dan untuk memberikan pelayanan

    pengembangan sub pusat perkotaan seperti Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong

    Damai, Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang;

    3. Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas-ruas tertentu sebagai

    prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke

    Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebaliknya;

    4. Pengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan antar pusat-pusat

    permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpul-simpul transportasi

    serta pengembangan jalan penghubung antara jalan non-tol dan jalan bebas hambatan;

    5. Pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang menghubungkan Daerah

    Khusus Ibukota Jakarta dengan pusat-pusat di sekitarnya;

    6. Arahan pengembangan prasarana drainase dan pengendalian banjir di Kawasan

    Jabodetabekjur dilakukan melalui upaya :

  • I - 16

    a. Rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan tangkapan air;

    b. Penataan kawasan sungai dan anak-anak sungainya;

    c. Normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya;

    d. Pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian situ-situ serta

    daerah retensi air;

    e. Pembangunan prasarana dan pengendali banjir; dan

    f. Pembangunan prasarana drainase.

    7. Sistem pengelolaan persampahan di Kawasan Jabodetabekjur diarahkan dikembangkan

    secara terpadu melalui kerjasama antar daerah dengan mengikutsertakan masyarakat

    dan dunia usaha. Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir di Kawasan

    Jabodetabekjur harus memperhatikan daya tampung dan volume sampah domestik dan

    non domestik dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur, serta

    berada pada jarak aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.

    8. Zona Penyangga dalam kawasan budi daya mempunyai potensi untuk reklamasi yang

    penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap dengan koefisien zona terbangun

    antara 40% - 45% dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 (dua

    ratus) meter sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan

    kedalaman laut 8 (delapan) meter dan harus mempertimbangkan karakteristik

    lingkungan.

    1.3.1.4 Keterkaitan Wilayah Perencanaan dengan Wilayah Makro

    Suatu wilayah tidak saja merupakan suatu sistem fungsional permukiman, tetapi

    juga suatu jejaring sosial, ekonomi, dan interaksi fisik dan lingkungan. Proses keterkaitan

    dibentuk oleh keterkaitan-keterkaitan di antara sistem-sistem permukiman tersebut. Pola

    tersebut merupakan suatu alat yang memungkinkan penduduk perdesaan dan kantong-

    kantong permukiman yang kecil dapat memperolah kemudahan pelayanan, fasilitas, serta

    terhadap kegiatan ekonomi dan infrastruktur yang berlokasi di kawasan perkotaan sebagai

    simpul orientasinya. Melalui keterkaitan-keterkaitan tersebut, penduduk perdesaan dapat

    memperoleh sejumlah input yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan produksi

    pertaniannya serta memasarkan barang-barang hasil olahannya. Efektivitas proses-proses

  • I - 17

    keterkaitan tersebut serta derajat keterkaitannya harus dipertimbangkan sehingga dapat

    memberikan kemudahan maksimum bagi penduduk di seluruh bagian wilayah tersebut.

    Secara garis besar terdapat 7 (tujuh) tipe keterkaitan yang menunjukkan tingkat

    perkembangan suatu wilayah, yaitu sebagai berikut.

    1. Keterkaitan Fisik dengan elemen fisiknya meliputi :

    a. Jaringan jalan,

    b. Jaringan transportasi air dan sungai,

    c. Jaringan jalan kereta api, dan

    d. Keterkaitan lingkungan.

    2. Keterkaitan Ekonomi dengan elemen indikatornya meliputi :

    a. Pola-pola pemasaran,

    b. Aliran barang bahan mentah dan barang setengah jadi,

    c. Aliran modal dan investasi,

    d. Keterkaitan produksi,

    e. Pola-pola konsumsi dan berbelanja

    f. Aliran sumber pendapatan,

    g. Aliran komoditas dan sektoral antar wilayah, dan lain-lain.

    3. Keterkaitan aliran orang yang meliputi beberapa indikator sebagai berikut.

    a. Pola migrasi penduduk, baik hermanen maupun temporer

    b. Pergerakan orang untuk bekerja, sekolah, berbelanja

    4. Keterkaitan Teknologi yang meliputi :

    a. Ketergantungan pemenuhan kebutuhan pelayanan teknologi

    b. Sistem irigasi

    c. Sistem telekomunikasi

    5. Keterkaitan Sosial yang meliputi :

    a. Pola-pola kunjungan kekerabatan

    b. Pola-pola kegiatan keagamaan

    c. Pola-pola pertemuan kelompok dan sebagainya.

  • I - 18

    6. Keterkaitan Politis, Administratif, dan Kelembagaan.

    Berkaitan dengan jenis-jenis keterkaitan di atas yang dapat mendorong tingkat

    perkembangan suatu wilayah dalam konteks makro, maka beberapa di antaranya sudah

    dimiliki oleh Provinsi Banten, yaitu sebagai berikut.

    1. Provinsi Banten memiliki keuntungan keterkaitan fisik dengan wilayah makro yaitu

    dengan dilintasinya Provinsi Banten oleh Jalan bebas hambatan yang menghubungkan

    Pelabuhan Merak di bagian utara dan barang Provinsi Banten dengan wilayah lainnya

    di bagian timur Provinsi Banten. Pelabuhan Merak sendiri merupakan pintu gerbang

    Provinsi Banten dengan provinsi lainnya yang ada di Pulau Sumatera.

    2. Provinsi Banten memiliki Pusat Pembangkit Listrik Suralaya yang dapat memasok

    energi listrik untuk Provinsi Banten juga untuk DKI Jakarta, Provinsi Barat serta

    bagian lainnya dalam cakupan Pulau Jawa dan Bali.

    3. Provinsi Banten memiliki industri baja berskala nasional bahkan internasional yang

    terletak di Kota Cilegon.

    4. Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menjadi pintu gerbang utama ke Negara

    Kesatuan Republik Indonesia terletak di Provinsi Banten.

    5. Provinsi Banten memiliki posisi strategis politis karena tidak saja bersinggungan

    dengan Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi induk sebelum pemekaran,

    tetapi juga bersinggungan langsung dengan pusat kegiatan administrasi pemerintahan

    DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk lebih

    jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 mengenai Peta Orientasi Wilayah Provinsi

    Banten dan Gambar 1.2 mengenai Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten.

    6. Dari aspek lingkungan, Taman Nasional Ujung Kulon sebagai tempat perlindungan

    dan pelestarian badak bercula satu dan banteng serta Taman Nasional Gunung

    Halimun-Salak. Di samping itu, di Provinsi Banten terdapat salah satu gunung api

    yang masih aktif dan menjadi objek penelitian, yaitu Gunung Krakatau.

    7. Provinsi Banten memiliki Pelabuhan Bojonegara yang diarahkan sebagai Pelabuhan

    laut internasional.

  • I - 19

    Gambar 1.1

    Peta Orientasi Provinsi Banten

  • I - 20

    Gambar 1.2

    Peta Batas Administrasi Provinsi Banten

  • I - 21

    1.3.2 Kependudukan

    Jumlah penduduk Provinsi Banten pada tahun 2000 berdasarkan hasil sensus

    penduduk 2000 mencapai 8.161.852 jiwa dan tahun 2008 meningkat menjadi 9.500.841

    jiwa. Kecenderungan penduduk yang terus bertambah tersebut bukan hanya disebabkan

    pertambahan penduduk secara alamiah, tetapi tidak terlepas dari kecenderungan migran

    baru yang masuk disebabkan daya tarik Provinsi Banten, baik dilihat dari potensi daerah

    seperti banyaknya perusahaan industri besar/sedang di daerah Cilegon, Tangerang, dan

    Serang serta potensi pariwisata di Pandeglang, Serang dan daerah lainnya, sehingga

    ketersediaan lapangan kerja dan makin kondusifnya kesempatan berusaha akan menarik

    pendatang dari luar Banten.

    Laju pertumbuhan penduduk Banten selama kurun waktu 2000-2007 rata-rata

    tumbuh sebesar 2,19 %. Angka ini menunjukan penurunan dibandingkan pertumbuhan

    antara tahun 1990-2000 yang rata-rata tumbuh sebesar 3,21 %. Apabila dilihat menurut

    kabupaten/kota pada kurun waktu 2000-2007, rata-rata pertumbuhan penduduk

    kabupaten/kota menunjukan penurunan. Pada selang waktu 2000 sampai 2007, persebaran

    penduduk di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kota

    Cilegon terhadap Provinsi Banten cenderung mengalami penurunan sementara Kabupaten

    Lebak dan Kabupaten Tangerang relatif mengalami kenaikan, mengingat daerah tersebut

    merupakan daerah berkembang terutama dari perkembangan sektor industri besar/sedang

    yang dibarengi pertumbuhan pada sektor perdagangan dan jasa-jasa sehingga banyak

    tenaga kerja yang datang dari daerah lain termasuk mereka yang membuka usaha baru

    baik skala besar/menengah maupun kecil disamping menampung penduduk limpahan dari

    Jakarta.

    Membandingkan jumlah penduduk Provinsi Banten pada akhir tahun 2007

    dibandingkan dengan luas wilayahnya, maka Provinsi Banten memiliki kepadatan

    penduduk rata-rata sebesar 13,36 jiwa per Ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.3

    dan Gambar 1.3 pada halaman selanjutnya.

    Perkembangan penduduk Provinsi Banten tahun 2000 sampai tahun 2007

    menunjukkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Banten menunjukkan pertambahan

    penduduk per tahun rata-rata sebesar 234.228 jiwa per tahun. Pertambahan penduduk

    terbesar terjadi pada periode tahun 2002-2003, yaitu sebesar 409.542 jiwa per tahun.

  • I - 22

    Pembandingan pertumbuhan jumlah penduduk di antara kabupaten/kota dalam

    cakupan Provinsi Banten maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut.

    1. Pertambahan penduduk rata-rata terbesar terjadi di Kabupaten Tangerang, yaitu

    sebesar 117.620 jiwa per tahun, terutama pada periode tahun 2002-2003 sebesar

    212.443 jiwa.

    2. Pertambahan penduduk rata-rata paling rendah terjadi di Kabupaten Serang yang

    berkaitan erat dengan pembentukan Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor

    32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang.

    Untuk mendapatkan gambaran awal perkiraan jumlah penduduk pada masa akan

    datang, sehingga menjadi salah satu dasar dalam memperkirakan jumlah dan jenis fasilitas

    dan infrastruktur yang dibutuhkan masing-masing kantong permukiman dalam rangka

    mendukung segala kegiatannya dapat dilakukan dengan analisis prediksi jumlah

    penduduk, maka perlu dikemukakan bahwa Provinsi Banten memiliki laju pertumbuhan

    penduduk rata-rata sebesar 1,18 % per tahun, selama periode tahun 2000 2007.

    Pembandingan besarnya laju pertumbuhan penduduk di masing-masing kabupaten/kota,

    maka dapat dikemukakan sebagai berikut.

    Kabupaten Serang memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,65 % per tahun.

    Kota Serang memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata antara 0,47 % per tahun. Kabupaten Tangerang memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,39 %

    per tahun.

    Kabupaten Pandeglang memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,90 % per tahun.

    Kabupaten Labak memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,59 % per tahun.

    Kota Tangerang memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,24 % per tahun.

    Kota Tangerang Selatan, mengingat sampai tahun 2007 masih bergabung dengan Kabupaten Tangerang, maka diasumsikan memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-

    rata sebesar 2,39 % per tahun.

    Kota Cilegon memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,98 % per tahun. Selanjutnya, berdasarkan besaran laju pertumbuhan penduduk rata-rata Provinsi

    Banten maupun di masing-masing kabupaten/kota, serta sesuai fluktuasi

  • I - 23

    perkembangannya, maka metode analisis kependudukkan dipergunakan adalah analisis

    Bunga Berganda. Adapun persamaan matematis metode analisis Bunga Berganda adalah

    Pt+r = Pt ( 1 + r )

    Dimana : Pt+ = Perkiraan jumlah penduduk pada tahun rencana Pt = Jumlah penduduk pada tahun dasar

    r = Besarnya laju pertumbuhan rata-rata pertahun (%)

    = Pertambahan tahun dari tahun dasar sampai tahun rencana Teknik analisis bunga berganda menganggap bahwa perkembangan jumlah penduduk akan

    berganda dengan sendirinya. Dalam metode ini dianggap bahwa pertambahan jumlah

    penduduk akan membawa konsekuensi bertambahnya tambahan jumlah penduduk, yang

    analog dengan bunga berganda. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.4 pada halaman

    selanjutnya.

    Sebagaimana hasil analisis proyeksi penduduk yang telah dilakukan dalam laporan

    sebelumnya, maka pada 20 tahun ke depan, jumlah penduduk Provinsi Banten diarahkan

    sebesar 22.671.507 jiwa.

    Adapun persebaran jumlah penduduk di masing-masing kabupaten/kota adalah

    sebagai berikut.

    1. Jumlah penduduk Kabupaten Serang pada tahun 2015 diarahkan sebesar 1.844.719

    jiwa, dan pada tahun 2030 diarahkan sebesar 2.048.276 jiwa.

    2. Jumlah penduduk Kota Serang pada tahun 2015 diarahkan sebesar 516.766 jiwa dan

    pada tahun 2030 diarahkan sebesar 548.388 jiwa

    3. Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2015 sebesar 3.761.130 jiwa yang akan

    meningkat menjadi 11.404.039 jiwa pada tahun 2030.

    4. Jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang tahun 2015 sebesar 1.009.789 jiwa yang

    akan meningkat menjadi 1.069.540 jiwa pada tahun 2030.

    5. Jumlah penduduk Kabupaten Lebak tahun 2015 sebesar 1.369.773 jiwa yang akan

    meningkat menjadi 1.496.675 jiwa pada tahun 2030.

    6. Jumlah penduduk Kota Tangerang tahun 2015 sebesar 1.913.903 jiwa yang akan

    meningkat menjadi 2.802.260 jiwa pada tahun 2030.

    7. Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2015 diarahkan sebesar 2.377.609

    jiwa yang akan meningkat menjadi 5.132.069 jiwa pada tahun 2030.

    8. Jumlah penduduk Kota Cilegon tahun 2015 diarahkan sebesar 373.091 jiwa yang akan

    meningkat menjadi 489.258 jiwa pada tahun 2030.

  • I - 24

    Tabel 1.3 Perkembangan Penduduk Provinsi Banten Tahun 2000 2008

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

    1 KABUPATEN SERANG 1.657.411 1.698.421 1.721.560 1.776.995 1.834.514 1.866.512 1.786.223 1.309.620 1.320.008

    1 ANYAR 42.031 43.453 44.875 46.297 47.616 48.766 46.863 47.387 47.447 2 BAROS 42.637 44.171 45.705 47.239 48.904 49.406 47.470 47.942 48.061 3 BOJONEGARA 34.492 35.754 37.016 38.278 39.450 40.213 38.560 38.967 39.040 4 PULO AMPEL 25.636 26.767 27.898 29.029 29.901 30.516 29.399 29.800 32.856 5 CARENANG 35.879 37.475 39.071 40.667 41.861 42.773 41.495 42.144 42.012 6 BINUANG 22.755 23.712 24.669 25.626 26.342 27.023 26.259 26.688 26.586 7 CIKANDE 77.017 77.840 78.663 79.486 82.090 83.703 79.485 79.693 80.475 8 KIBIN 61.215 60.923 60.631 60.339 62.118 65.125 61.045 61.156 53.343 9 CIKEUSAL 54.780 56.997 59.214 61.431 63.272 64.482 62.411 63.272 63.188

    10 CINANGKA 49.190 51.171 53.152 55.133 56.692 58.058 56.274 57.118 53.779 11 CIOMAS 39.028 38.936 20.973 35.306 36.631 36.870 35.321 35.328 35.761 12 CIPOCOK JAYA 47.610 49.048 50.486 51.924 53.668 54.339 51.927 - - 13 CIRUAS 56.057 57.569 59.081 60.593 62.579 63.371 60.728 61.157 68.215 14 CURUG 39.824 40.407 40.990 41.573 42.975 43.606 41.420 - - 15 JAWILAN 39.221 40.763 42.305 43.847 45.381 45.774 43.729 44.112 44.273 16 KASEMEN 72.631 74.601 76.571 78.541 81.214 82.109 78.496 - - 17 KOPO 39.926 41.321 42.716 44.111 45.537 46.233 44.437 44.898 44.990 18 KRAGILAN 58.935 61.448 63.961 66.474 68.655 69.426 66.623 67.336 65.298 19 KRAMATWATU 82.570 83.291 84.012 84.733 87.685 88.941 84.083 84.102 85.130 20 MANCAK 35.888 37.493 39.098 40.703 42.029 42.459 40.781 41.230 41.289 21 PABUARAN 52.433 52.839 53.245 53.651 35.698 36.247 34.635 31.609 35.066 22 GUNUNG SARI - - - - 19.817 20.075 19.181 18.876 19.420 23 PADARINCANG 57.704 58.251 58.798 59.345 61.285 62.542 59.937 60.228 60.683 24 PAMARAYAN 70.363 72.196 74.029 75.862 39.315 40.018 38.441 34.195 50.651 25 BANDUNG - - - - 39.111 39.252 37.617 36.911 29.378 26 PETIR 44.464 45.852 47.240 48.628 50.166 51.177 49.410 49.989 50.025 27 TUNJUNG TEJA 34.857 35.922 36.987 38.052 39.241 39.939 38.555 38.973 39.035 28 PONTANG 47.142 49.087 51.032 52.977 54.506 55.524 53.743 54.467 50.995 29 SERANG 170.049 173.546 177.043 180.540 186.298 190.743 181.569 - - 30 TAKTAKAN 55.764 58.144 60.524 62.904 65.208 65.479 62.369 - - 31 WALANTAKA 60.188 60.893 61.598 62.303 64.378 65.286 62.338 - - 32 WARINGINKURUNG 35.250 35.552 35.854 36.156 37.396 37.752 35.874 35.879 36.321 33 TANARA 33.761 34.329 34.897 35.465 36.557 37.347 35.639 35.828 36.083 34 TIRTAYASA 38.114 38.670 39.226 39.782 40.938 41.938 40.109 40.335 40.608

    2 KOTA SERANG - - - - - - - 503.491 488.457 1 SERANG - - - - - - - 45.570 183.830 2 CIPOCOK JAYA - - - - - - - 64.778 61.691 3 CURUG - - - - - - - 66.159 41.936 4 KASEMEN - - - - - - - 181.286 77.001 5 TAKTAKAN - - - - - - - 64.273 63.146 6 WALANTAKA - - - - - - - 81.425 60.853

    3 KABUPATEN TANGERANG 2.786.327 2.880.758 2.983.294 3.195.737 3.204.291 3.317.332 3.457.429 3.609.665 3.057.293 1 BALARAJA 124.099 128.022 132.075 137.288 137.655 144.635 149.238 153.994 77.701 2 CIKUPA 136.110 149.394 163.976 172.541 173.003 211.995 232.693 255.414 188.506 3 SOLEAR - - - - - - - - 66.102 4 CIPUTAT 269.965 270.057 270.161 296.033 296.825 270.512 270.667 270.835 - 5 CISOKA 103.460 108.152 113.062 122.624 122.952 128.477 134.333 140.463 69.226 6 CURUG 167.223 183.693 201.786 217.162 217.743 261.411 287.159 315.444 137.600 7 KOSAMBI 88.622 91.906 95.316 96.963 97.223 105.934 109.878 113.972 246.870 8 KRESEK 95.898 95.552 95.214 103.414 103.691 94.229 93.928 93.636 108.819 9 KRONJO 85.114 83.778 82.471 84.361 84.587 78.633 77.435 76.262 72.023

    10 KELAPA DUA - - - - - - - - 134.115 11 LEGOK 89.873 95.939 102.415 104.096 104.375 123.153 131.466 140.339 82.701 12 MAUK 73.619 71.599 69.642 70.743 70.932 63.957 62.240 60.577 125.757 13 PAGEDANGAN 73.403 74.415 75.446 78.498 78.708 78.593 79.698 80.823 79.234 14 PAKUHAJI 89.093 89.340 89.595 91.021 91.265 90.382 90.667 90.960 161.726 15 PAMULANG 190.751 198.652 206.884 226.884 227.491 232.613 242.267 252.325 - 16 SINDANG JAYA - - - - - - - - 37.348 17 PANONGAN 53.142 53.900 54.673 60.476 60.638 57.035 57.867 58.714 67.471 18 PASARKEMIS 157.234 176.176 197.400 225.565 226.169 268.742 301.117 337.393 56.151 19 PONDOK AREN 181.919 192.339 203.359 225.992 226.597 238.320 251.985 266.438 - 20 SUKAMULYA - - - - - - - - 42.102 21 RAJEG 91.060 93.049 95.086 107.292 107.579 101.342 103.577 105.867 77.399 22 SEPATAN 125.071 126.297 127.543 132.305 132.659 131.347 132.681 134.038 56.419 23 GUNUNG KALER - - - - - - - - 75.000 24 SERPONG 141.110 151.042 161.673 169.874 170.329 195.814 209.600 224.359 - 25 JAMBE 35.076 33.963 32.888 34.597 34.690 29.774 28.843 27.944 38.509 26 MEKAR BARU - - - - - - - - 101.098 27 CISAUK 85.370 85.779 86.195 91.039 91.283 87.464 87.908 88.360 187.809 28 JAYANTI 58.512 57.248 56.018 59.314 59.473 52.425 51.322 50.247 54.535 29 KEMIRI 38.716 37.630 36.579 37.466 37.566 33.525 32.604 31.711 106.869 30 SUKADIRI 48.765 48.512 48.265 49.464 49.596 47.542 47.318 47.100 100.355 31 TELUKNAGA 108.332 107.885 107.447 113.391 113.694 106.163 105.764 105.374 160.404 32 SEPATAN TIMUR - - - - - - - - 248.201 33 TIGARAKSA 74.789 76.437 78.125 87.334 87.568 83.315 85.174 87.079 97.243

    4 KOTA TANGERANG SELATAN - - - - - - - - 444.933 1 CIPUTAT - - - - - - - - 59.402 2 CIPUTAT TIMUR - - - - - - - - 61.977 3 PAMULANG - - - - - - - - 57.226 4 PONDOK AREN - - - - - - - - 52.300 5 SERPONG - - - - - - - - 44.448 6 SERPONG UTARA - - - - - - - - 68.853 7 SETU - - - - - - - - 100.727

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

    NO. KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN Jumlah

    Penduduk (Jiwa)

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

    TAHUN PENGAMATAN

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

  • I - 25

    Sumber : - Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2008 - Provinsi Banten Dalam Angka Tahun 2008

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

    5 KABUPATEN PANDEGLANG 1.089.883 1.065.377 1.040.871 1.082.012 1.100.911 1.106.788 1.124.497 1.130.514 1.124.976

    1 BANJAR 32.359 34.609 36.859 39.109 42.730 29.831 30.308 30.463 30.463 2 BOJONG 28.225 29.715 31.205 32.695 32.917 33.094 33.623 33.804 33.804 3 CADAS SARI 152.408 112.281 72.154 32.027 32.603 32.775 33.300 30.936 30.936 4 CIBALIUNG 41.341 42.422 43.503 44.584 25.351 25.486 25.894 26.033 26.033 5 CIBITUNG - - - - 19.377 19.484 19.796 19.903 19.903 6 CIGEULIS 32.793 34.367 35.941 37.515 37.787 37.987 38.595 33.262 27.724 7 CIKEUSIK 43.403 44.878 46.353 47.828 48.346 48.604 49.382 49.647 49.647 8 CIKEDAL - - - 29.120 29.915 30.076 30.557 30.721 30.721 9 CIMANGGU 24.935 28.561 32.187 35.813 36.149 36.342 36.923 37.121 37.121

    10 CIMANUK 39.123 42.180 45.237 48.294 48.569 36.951 37.542 37.745 37.745 11 CIPEUCANG 22.796 24.345 25.894 27.443 27.371 27.517 27.957 28.107 28.107 12 JIPUT 75.716 62.228 48.740 35.252 32.590 32.765 33.289 29.795 29.795 13 LABUAN 65.708 69.585 73.462 77.339 50.548 50.814 51.627 51.903 51.903 14 MANDALAWANGI 36.736 38.829 40.922 43.015 43.734 43.968 44.671 44.910 44.910 15 MENES 72.864 64.423 55.982 47.541 47.808 48.065 48.834 35.692 35.692 16 MUNJUL 38.110 39.044 39.978 40.912 40.830 22.355 22.713 22.836 22.836 17 ANGSANA 31.708 29.917 28.126 26.335 28.793 26.562 26.987 27.124 27.124 18 SINDANGRESMI - - - - - 21.073 21.410 21.527 21.527 19 PAGELARAN 32.568 32.645 32.722 32.799 32.991 33.169 33.700 33.882 33.882 20 PANDEGLANG 54.885 64.406 73.927 83.448 84.748 85.197 86.560 38.590 38.590 21 PANIMBANG 73.426 74.011 74.596 75.181 76.817 77.227 78.463 46.686 46.686 22 PICUNG 28.515 30.035 31.555 33.075 33.125 33.305 33.838 34.023 34.023 23 SAKETI 25.976 30.278 34.580 38.882 39.402 39.614 40.248 40.465 40.465 24 CISATA 30.763 30.585 30.407 30.229 30.842 31.007 31.503 22.150 22.150 25 PATIA 62.977 61.248 59.519 57.790 59.683 27.033 27.466 27.612 27.612 26 SUKARESMI - - - - - 32.969 33.496 33.674 33.674 27 CARITA - - - - 31.237 31.408 31.911 32.086 32.086 28 KADUHEJO 27.924 27.983 28.042 28.101 28.352 33.169 33.700 33.880 33.880 29 MEKARJAYA - - - - - 20.334 20.659 20.769 20.769 30 KARANGTANJUNG - - - 36.527 37.057 37.253 37.849 29.799 29.799 31 SOBANG - - - - - - - 37.735 37.735 32 PULOSARI - - - - - - - 26.599 26.599 33 MAJASARI - - - - - - - 42.153 42.153 34 KORONCONG - - - - - - - 17.069 17.069 35 SUMUR 14.624 16.802 18.980 21.158 21.239 21.354 21.696 21.813 21.813

    6 KABUPATEN LEBAK 938.595 1.002.038 1.065.481 1.128.924 1.020.491 1.038.045 1.176.350 1.314.655 1.218.733

    1 BANJARSARI 43.498 50.262 57.026 63.790 64.834 65.560 65.560 65.560 65.503 2 BAYAH 59.210 60.653 62.096 63.539 37.056 37.560 37.560 37.560 38.110 3 CILOGRANG - - - - - - 30.180 60.360 31.776 4 BOJONGMANIK 40.672 41.736 42.800 43.864 45.194 45.732 45.732 45.732 21.442 5 CIHARA - - - - - - - - 29.590 6 CIBADAK 36.423 41.121 45.819 50.517 51.759 53.244 53.244 53.244 56.946 7 CIBEBER 45.280 47.549 49.818 52.087 50.781 51.126 51.126 51.126 54.398 8 CIJAKU 37.586 40.276 42.966 45.656 46.429 46.865 46.865 46.865 26.788 9 CIKULUR 33.541 37.478 41.415 45.352 46.467 47.480 47.480 47.480 49.200

    10 CILELES 37.246 38.204 39.162 40.120 41.265 41.991 41.991 41.991 48.139 11 CIGEMBONG 21.727 12 CIMARGA 48.432 51.280 54.128 56.976 58.245 59.433 59.433 59.433 62.581 13 CIPANAS 49.854 54.334 58.814 63.294 65.221 66.408 66.408 66.408 47.693 14 GUNUNG KENCANA 24.250 26.950 29.650 32.350 33.114 33.482 33.482 33.482 34.722 15 LEUWIDAMAR 42.642 43.404 44.166 44.928 45.829 46.773 46.773 46.773 51.192 16 MAJA 72.523 73.661 74.799 75.937 46.761 48.005 48.005 48.005 49.501 17 CIRINTEN - - - - - - - - 24.443 18 CURUGBITUNG - - - - - - 30.950 61.900 32.210 19 MALINGPING 81.206 89.825 98.444 107.063 60.208 61.334 61.334 61.334 62.490 20 WANASALAM - - - - - - 50.299 100.598 53.261 21 MUNCANG 55.115 56.244 57.373 58.502 32.679 33.241 33.241 33.241 32.545 22 SOBANG - - - - - - 26.876 53.752 28.089 23 LEBAKGEDONG - - - - - - - - 20.933 24 PANGGARANGAN 50.715 53.958 57.201 60.444 62.094 62.678 62.678 62.678 35.283 25 RANGKASBITUNG 99.584 110.919 122.254 133.589 138.685 141.015 141.015 141.015 111.371 26 KALANGANYAR - - - - - - - - 30.686 27 SAJIRA 40.534 41.359 42.184 43.009 44.820 45.739 45.739 45.739 46.700 28 WARUNGGUNUNG 40.284 42.825 45.366 47.907 49.050 50.379 50.379 50.379 51.414

    7 KOTA TANGERANG 1.366.313 1.398.814 1.432.226 1.466.577 1.500.928 1.537.214 1.574.526 1.612.894 1.508.414

    1 BATUCEPER 74.077 76.025 78.027 80.087 82.147 84.324 86.564 88.867 78.327 2 BENDA 61.213 62.869 64.571 66.320 68.069 69.917 71.816 73.769 65.497 3 CILEDUG 95.149 96.970 98.827 100.721 102.615 104.583 106.590 108.637 107.146 4 LARANGAN 113.042 117.523 122.184 127.033 131.882 137.120 142.569 148.238 135.540 5 KARANG TENGAH 89.556 91.695 93.886 96.129 98.372 100.724 103.132 105.599 99.896 6 CIPONDOH 131.774 135.844 140.040 144.367 148.694 153.289 158.027 162.912 159.985 7 PINANG 108.740 111.117 113.547 116.031 118.515 121.110 123.763 126.474 131.737 8 JATI UWUNG 118.016 119.624 121.300 123.045 124.790 126.680 128.647 130.694 115.896 9 KARAWACI 151.792 154.913 158.105 161.371 164.637 168.052 171.546 175.121 160.721

    10 CIBODAS 121.479 123.999 126.578 129.217 131.856 134.620 137.449 140.344 129.414 11 PERIUK 103.717 106.242 108.839 111.510 114.181 117.005 119.910 122.899 106.793 12 NEGLASARI 83.746 85.831 87.970 90.162 92.354 94.657 97.018 99.438 89.974 13 TANGERANG 114.012 116.162 118.352 120.584 122.816 125.133 127.494 129.900 127.488

    8 KOTA CILEGON 323.323 325.730 328.296 331.024 334.185 335.913 339.716 343.139 338.027

    1 CIBEBER 37.323 37.793 38.270 38.752 39.649 39.992 40.218 40.726 39.946 2 CILEGON 35.088 35.477 35.871 36.271 36.603 37.077 37.486 37.907 37.101 3 CIWANDAN 38.696 38.719 38.747 38.781 38.938 38.552 38.898 38.953 38.928 4 CITANGKIL 54.093 54.484 54.878 55.274 55.589 55.589 56.472 56.880 56.423 5 GROGOL 26.074 27.682 29.389 31.203 32.123 32.291 36.981 39.265 32.983 6 PURWAKARTA 39.325 38.183 37.074 35.997 36.212 36.680 32.860 31.905 36.484 7 JOMBANG 51.933 52.397 52.864 53.336 53.688 53.931 54.764 55.253 54.426 8 PULO MERAK 40.789 40.995 41.202 41.410 41.383 41.801 42.037 42.249 41.736

    8.161.852 8.371.138 8.571.727 8.981.269 8.995.320 9.201.804 9.458.741 9.823.978 9.500.841 PROVINSI BANTEN

    NO. KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN

    TAHUN PENGAMATAN

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

    Jumlah Penduduk

    (Jiwa)

  • I - 26

    Tabel 1.4 Proyeksi Penduduk Provinsi Banten Tahun 2015 dan Tahun 2030

    1 KABUPATEN SERANG 942.442 819.591 1.762.033 1.127.466 829.160 1.956.626

    1 ANYAR 28.036 23.221 51.257 35.585 25.317 60.903 2 BAROS 29.353 22.129 51.482 38.312 22.364 60.677 3 BOJONEGARA 22.922 19.055 41.977 29.110 20.387 49.497 4 PULO AMPEL 18.076 14.730 32.806 24.428 16.194 40.621 5 CARENANG 24.789 22.242 47.031 34.203 25.642 59.845 6 BINUANG 16.503 13.439 29.941 23.452 15.217 38.669 7 CIKANDE 41.921 39.250 81.170 44.475 39.979 84.454 8 KIBIN 29.914 32.081 61.994 33.588 30.558 64.146 9 CIKEUSAL 38.813 30.979 69.791 54.037 33.153 87.190

    10 CINANGKA 36.178 27.351 63.528 51.189 29.625 80.813 11 CIOMAS 16.709 18.679 35.388 17.833 17.770 35.604 13 CIRUAS 33.401 30.894 64.295 40.043 31.829 71.872 15 JAWILAN 26.276 20.720 46.996 34.143 20.426 54.569 16 KOPO 27.380 20.991 48.371 36.206 21.262 57.467 17 KRAGILAN 40.290 32.403 72.693 53.488 33.204 86.692 18 KRAMATWATU 44.028 40.219 84.247 45.547 39.073 84.620 19 MANCAK 24.975 19.626 44.601 33.033 20.320 53.353 20 PABUARAN 8.496 8.174 16.670 2.217 2.017 4.234 21 GUNUNG SARI 8.771 8.129 16.900 7.793 5.683 13.476 22 PADARINCANG 31.568 30.737 62.305 34.587 32.431 67.017 23 PAMARAYAN 12.080 3.590 15.670 3.202 283 3.485 24 BANDUNG 14.134 18.339 32.474 13.528 11.851 25.379 25 PETIR 30.155 24.167 54.322 40.030 25.504 65.534 26 TUNJUNG TEJA 23.462 18.644 42.106 30.903 19.311 50.213 27 PONTANG 33.030 26.864 59.894 44.559 29.432 73.991 31 WARINGINKURUNG 18.626 17.288 35.915 18.813 17.180 35.993 32 TANARA 18.861 18.322 37.184 20.579 19.686 40.264 33 TIRTAYASA 21.019 20.931 41.951 22.877 22.758 45.635

    2 KOTA SERANG 271.348 245.418 516.766 296.645 251.743 548.388

    1 SERANG 25.316 22.371 47.686 29.458 23.225 52.683 2 CIPOCOK JAYA 38.529 30.061 68.590 49.244 29.311 78.555 3 CURUG 34.788 32.819 67.607 37.365 33.487 70.852 4 KASEMEN 95.653 85.825 181.478 96.609 85.289 181.898 5 TAKTAKAN 35.746 30.971 66.718 39.001 33.276 72.277 6 WALANTAKA 41.316 43.371 84.687 44.968 47.155 92.123

    3 KABUPATEN TANGERANG 1.824.594 1.936.537 3.761.130 5.480.930 5.923.109 11.404.039 1 BALARAJA 92.419 99.620 192.039 134.293 176.095 310.388 2 CIKUPA 249.985 240.423 490.409 972.608 1.014.319 1.986.927 3 CISOKA 90.543 101.665 192.207 159.528 219.743 379.270 4 CURUG 307.422 301.446 608.868 1.244.066 1.248.041 2.492.107 5 KOSAMBI 68.908 78.459 147.367 109.334 147.616 256.950 6 KRESEK 40.977 50.855 91.831 33.893 55.397 89.290 7 KRONJO 30.778 37.934 68.711 21.110 34.663 55.774 8 LEGOK 111.212 110.485 221.697 292.793 297.862 590.655 9 MAUK 22.260 28.023 50.282 12.513 21.880 34.393

    10 PAGEDANGAN 41.635 47.649 89.284 46.018 65.454 111.472 11 PAKUHAJI 42.178 51.059 93.237 38.682 60.853 99.535 12 PANONGAN 29.454 35.663 65.117 32.419 49.687 82.106 13 PASARKEMIS 375.627 372.432 748.059 2.065.952 2.054.428 4.120.380 14 RAJEG 57.848 65.675 123.524 72.641 100.495 173.137 15 SEPATAN 64.577 79.643 144.219 65.916 104.768 170.684 16 JAMBE 10.283 12.162 22.445 5.521 8.729 14.250 17 CISAUK 42.731 49.006 91.737 41.108 59.256 100.364 18 JAYANTI 19.593 23.869 43.462 12.154 20.266 32.420 19 KEMIRI 11.399 14.793 26.192 6.365 11.335 17.700 20 SUKADIRI 20.314 25.407 45.721 16.284 27.278 43.562 21 TELUKNAGA 47.493 55.402 102.894 39.443 59.514 98.956 22 TIGARAKSA 46.958 54.869 101.827 58.288 85.431 143.719

    4 KOTA TANGERANG SELATAN 1.154.981 1.222.628 2.377.609 2.386.736 2.745.333 5.132.069

    1 CIPUTAT 129.422 142.944 272.366 117.931 159.865 277.796 2 CIPUTAT TIMUR 130.294 143.294 273.588 121.836 160.632 282.468 3 PAMULANG 163.121 172.482 335.603 282.742 337.278 620.020 4 PONDOK AREN 189.564 204.244 393.808 415.064 496.463 911.528 5 SERPONG 179.276 182.017 361.292 481.059 522.669 1.003.728 6 SERPONG UTARA 180.123 183.921 364.044 482.932 532.143 1.015.075 7 SETU 183.182 193.726 376.908 485.172 536.283 1.021.455

    NO.KABUPATEN / KOTA /

    KECAMATAN

    PROYEKSI PENDUDUK2015 2030

    Laki-Laki (Jiwa)

    Perempuan (Jiwa)

    J u m l a h (Jiwa)

    Laki-Laki (Jiwa)

    Perempuan (Jiwa)

    J u m l a h (Jiwa)

  • I - 27

    Sumber : Hasil Analisis, 2008

    5 KABUPATEN PANDEGLANG 508.918 500.871 1.009.789 524.828 544.712 1.069.540

    1 BANJAR 8.095 6.973 15.068 1.748 1.587 3.335 2 BOJONG 17.918 18.078 35.996 19.787 21.435 41.222 3 CADAS SARI 14.202 13.229 27.432 10.725 10.486 21.211 4 CIBALIUNG 13.871 13.847 27.718 15.321 16.414 31.735 5 CIBITUNG 10.573 10.630 21.203 11.688 12.617 24.306 6 CIGEULIS 12.712 12.303 25.015 6.685 6.910 13.595 7 CIKEUSIK 26.597 26.264 52.862 29.386 31.138 60.524 8 CIKEDAL 16.320 16.393 32.713 18.027 19.433 37.460 9 CIMANGGU 19.775 19.748 39.523 21.840 23.406 45.247

    10 CIMANUK 10.927 11.064 21.991 3.353 3.561 6.913 11 CIPEUCANG 14.943 14.982 29.925 16.505 17.754 34.259 12 JIPUT 12.007 12.319 24.326 7.508 8.259 15.766 13 LABUAN 28.373 26.877 55.250 31.359 31.866 63.225 14 MANDALAWANGI 24.039 23.777 47.816 26.558 28.182 54.740 15 MENES 9.693 9.551 19.244 2.532 2.590 5.123 16 MUNJUL 3.833 3.678 7.510 361 332 693 17 ANGSANA 12.772 10.895 23.668 9.212 8.479 17.692 18 SINDANGRESMI 11.417 11.789 23.206 13.053 14.220 27.273 19 PAGELARAN 17.873 18.211 36.084 19.743 21.592 41.335 20 PANDEGLANG 4.801 4.695 9.496 231 240 471 21 PANIMBANG 8.936 8.572 17.507 1.080 1.061 2.140 22 PICUNG 17.692 18.551 36.243 19.539 21.999 41.538 23 SAKETI 21.434 21.658 43.092 23.679 25.676 49.355 24 CISATA 5.594 5.511 11.106 1.238 1.294 2.531 25 PATIA 3.537 3.400 6.936 179 181 360 26 SUKARESMI 18.568 17.712 36.280 21.236 21.351 42.587 27 CARITA 16.592 17.593 34.185 18.334 20.858 39.192 28 KADUHEJO 27.275 25.376 52.651 71.671 63.798 135.469 29 MEKARJAYA 11.428 10.950 22.377 13.064 13.206 26.269 30 KARANGTANJUNG 9.253 9.338 18.591 3.165 3.619 6.783 31 SOBANG 20.165 20.014 40.178 22.276 23.727 46.002 32 PULOSARI 14.115 14.210 28.325 15.593 16.846 32.438 33 MAJASARI 22.824 22.048 44.873 25.214 26.138 51.352 34 KORONCONG 9.319 8.849 18.168 10.295 10.490 20.785 35 SUMUR 11.446 11.786 23.232 12.644 13.970 26.614

    6 KABUPATEN LEBAK 661.734 619.451 1.281.185 719.974 678.280 1.398.255

    1 BANJARSARI 34.757 32.536 67.292 36.755 34.405 71.160 2 BAYAH 20.022 18.746 38.768 21.426 20.064 41.490 3 CILOGRANG 24.162 19.241 43.403 22.542 21.863 44.405 4 BOJONGMANIK 24.500 22.517 47.017 25.998 23.898 49.895 5 CIB