digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi terutama di bidang komputer dan
internet
telah banyak memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia.
Namun
dampak positif tersebut tidak berlangsung demikian, di sisi lain
timbul
pikiran pihak-pihak lain yang dengan itikad tidak baik mencari
keuntungan
dengan melawan hukum, yang berarti melakukan pelanggaran dan
kejahatan.1 Sebab komputer dan internet dapat dengan mudah
dieksploitasi
oleh orang yang ahli dibidangnya.
Komputer dan internet pada awal mulanya hanya digunakan
untuk
kepentingan kekuasaan. Pada tahun 1970-an kalangan akademis
mulai
menggunakan internet sebagai jaringan komputer yang dapat
menghubungkan lembaga-lembaga akademis dalam universitas.
Namun
dalam perjalanannya, internet saat ini sudah dapat dinikmati
oleh semua
kalangan, baik kalangan elite maupun biasa.2
Dari sekian banyak sisi gelap yang ada dalam internet, yang
paling
banyak mendapat perhatian adalah perbuatan kejahatan yang
sering
dilakukan oleh seorang peretas khususnya cracking. Fenomena
cracker
dalam tahun-tahun terakhir ini memang mencemaskan karena mereka
telah
1Ninik Suparni, CYBERSPACE Problematika & Antisipasi
Pengaturannya, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 1.
2Ibid
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
2
menggunakan keahliannya untuk melakukan kejahatan. Cracker
dengan
aktivitas crackingnya mempunyai sejarah yang panjang, tetapi
berdasarkan
catatan, cracking yang dilakukan oleh cracker pertama kali
dilakukan pada
tanggal 12 Juni terhadap The Spot dan tanggal 12 Agustus 1995
terhadap
Cracker Movie Page.
Kejahatan cracking pada umumnya terdapat kesulitan untuk
pembuktiannya karena mengingat karakteristik dari cracking
terjadi secara
non fisik dan lintas negara. Sebelum adaanya peraturan khusus
yang
mengatur tentang hukuman bagi seorang cracker, aparat penegak
hukum
menggunakan pasal pasal KUHP seperti pasal pencurian dan
pemalsuan
untuk menjerat para cracker.
Saat ini masalah cyber crime semakin memperihatinkan dan
dampak
negatifnya semakin nyata. Pemerintah secara tegas telah
mengambil
langkah nyata membendung arus cybercrime dan kejahatan
sejenisnya,
dengan membentuk Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016
Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang tersebut yang
telah
disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November 2016
diharapkan
dapat menjadi sebuah Undang-undang cyber guna menjerat
pelaku-pelaku
cyber crime yang tidak bertanggung jawab dan menjadi sebuah
payung
hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna
mencapai
sebuah kepastian hukum. khusus untuk kejahatan cracking dapat
dijerat
menggunakan pasal tersebut karena termasuk dalam illegal
acces.3
3UU ITE Pasal 31 ayat 1 dan 2
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
3
Perbuatan yang dilakukan oleh para cracker di dalam dunia
maya
termasuk pencurian benda non fisik yang objeknya adalah website
yang di
dalamnya terdapat software-software maupun informasi lainnya
baik
berupa data penting dan lain sebagainya tergantung apa yang
disimpan di
website tersebut. Adapun sistem operasionalnya secara umum
seorang
cracker mencuri data di internet dengan cara:
1. Footprinting (Pencarian Data) : Kegiatan pencurian data
berupa
menentukan ruang lingkup atau menyeleksi jaringan atau
mengintai
jaringan.
2. Scanning (Pemilihan Sasaran) : Lebih bersifat aktif terhadap
sistem
sasaran untuk mencari apakah ada kelemahannya.
3. Enumerasi (Pencarian Data Mengenai Sasaran) : Tahapan ini
sudah
sangat bersifat intrusif (mengganggu) terhadap suatu sistem.
4. Gainning acces : Telah menetapkan akses ilegal terhadap
suatu
sistem.4
5. Escalating privilege : Menaikkan atau mengamankan suatu
posisi.
Pada tahap ini berusaha untuk naik kelas menjadi admin.
6. Pilfering : Proses pencurian suatu data.
7. Covering tracks : Menutup jejak.
8. Creating backdoors : Membuat jalan pintas agar mudah untuk
masuk
kembali di lain waktu.
9. Denial of service : Yaitu proses melumpuhkan data.5
4
http://dephu.blogspot.co.id/2009/04/pertemuan-13-anatomi-suatu-serangan.html
(Diakses pada
tanggal 19 April 2017 pukul 11.08)
http://dephu.blogspot.co.id/2009/04/pertemuan-13-anatomi-suatu-serangan.html
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
4
Membahas masalah aturan hukum cyber crime yang terjadi di
Indonesia, saat ini telah digunakan aturan perundang-undangan
yang
mengatur khusus tentang cyber crime tersebut. Adapun perbuatan
cracking
secara implisit diatur dalam pasal 30 ayat (3) jo pasal 46 ayat
(#3). Salah
satu pasal Undang-undang tersebut tentang ketentuan pidana,
pasal 46 ayat
(3) menyebutkan setiap orang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud
dalam pasal 30nayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 8
(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak 800 juta
rupiah.
Cyber crime dalam bentuk cracking ini adalah identik dengan
perbuatan penipuan tradisional, hanya saja yang membedakan
adalah
cracking menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi
dalam
melaksanakan kejahatannya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam
tidak
ada nas} yang menjelaskan hukuman bagi kejahatan cracking
tersebut.
Dalam hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana (jari>mah)
dihukum
sesuai dengan adanya aturan, karena dalam kaidah bahwa tidak
ada
jarimah (tindak kejahatan) dan tidak ada hukuman tanpa adanya
nas}
(aturan). Hukuman dalam hukum pidana Islam bila ditinjau dari
segi
terdapat atau tidak terdapat nas}nya dalam Al-Quran dan hadis,
dapat
dibagi menjadi dua:6
5 Ibid
6 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam
Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 28.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
5
1. Hukuman yang ada nas}nya, yaitu h}udu>d, qis}a>s} dan
kafa>rat. Misalnya,
hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pembunuh, dan orang
yang
mendhihar istrinya.
2. Hukuman yang tidak ada nas}nya, hukuman ini disebut
dengan
hukuman tazi >r, seperti percobaan melakukan tindak pidana,
tidak
melaksanakan amanah, sanksi palsu dan melanggar aturan lalu
lintas.
Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman
menerapkan jari>mah tazi >r, karena sifatnya yang lebih
umum dan elastis.
Demikian pula dalam kasus-kasus yang apabila dilakukan dapat
merugikan
kepentingan umum, semua itu diatur dan ditegaskan dalam
jari>mah tazi >r,
yaitu semua jari>mah yang jenisnya dan sanksinya diserahkan
sepenuhnya
kepada penguasa demi tegaknya kemaslahatan umat dengan
berdasarkan
keadaan nilai keadilan.7
Kejahatan pembobolan website dan software terjadi atas
beberapa
faktor, faktor itu baik berasal dari diri si pelaku kejahatan
seperti iseng dan
balas dendam maupun faktor diluar diri si pelaku seperti kurang
amannya
jaringan sistem elektronik di Indonesia. Pelaku cracking
memiliki modus
yang berbeda dengan pelaku kejahatan lainnya. Hal ini
dikarenakan tempat
terjadinya kejahatan pembobolan website dan software dengan
kejahatan
lain berbeda. Kejahatan pembobolan website terjadi di dunia
maya,
sehingga menyebabkan modus pelaku kejahatan jenis ini
mengandalkan
teknologi dalam aksinya. Kejahatan dalam bentuk apapun baik
7 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Cet.
Ke-1,(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004),7.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
6
konvensional maupun melalui media internet sering disebut dengan
istilah
cyber crime, tidak akan lepas dari hukuman, karena mengganggu
ketertiban
umum yang sangat dipelihara oleh Islam. Seiring dengan itu dalam
hukum
positif dikenal dengan adagium setiap kejahatan tidak boleh
berlalu tanpa
hukuman (aut punere aut de dere,nullum crimen sine poena).8
Dari berbagai pemaparan diatas penulis merasa tertarik untuk
mengkaji lebih lanjut mengenai cracking karena sebagaimana
penulis
ketahui, belum ada peraturan baik dalam hukum positif maupun
hukum
Islam yang secara spesifik membahas tentang kejahatan cracking.
Dalam
skripsi ini penulisan mencoba mengkaji pasal pasal dalam
Undang
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang berkaitan dengan
cracking untuk diuraikan dan melihat bagaimana perspektif hukum
Islam
terhadap cracking Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap
Kejahatan
Cracking dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi
Dan Transaksi Elektronik
B. Identifikasi Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka teridentifikasi
beberapa
masalah sebagai berikut:
1. Macam macam bentuk kejahatan cracking
2. Unsur unsur tindak pidana cracking
3. Cracking termasuk kejahatan cyber crime yang jenis tindak
pidanya
sulit terdeteksi
8http://id.wiktionary.org/wiki/adagium. (Diakses pada tanggal 31
Maret 2017 pukul 14.08)
http://id.wiktionary.org/wiki/adagium
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
7
4. Kurangnya pengetahuan aparat hukum mengenai perkembangan
teknologi, sehingga penegak hukum kesulitan dalam hal
pembuktian
5. Aturan hukum untuk kejahatan cracking yaitu Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2016
6. Dalam hukum pidana Islam, tidak ada n}as Al-Quran dan hadist
yang
menjelaskan sanksi tentang kejahatan cracking
7. Tingkat keadilan dalam kasus tindak pidana cracking antara
hukum
positif dan hukum Islam
C. Batasan Masalah
Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi
ruang
lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu
seputar :
1. Ketentuan hukum terhadap tindak kejahatan cracking
menurut
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap kejahatan cracking
menurut
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,
penulis
merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu :
1. Bagaimana tindak kejahatan cracking menurut Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik?
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
8
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak
kejahatan
cracking menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik?
E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang
kajian/penelitian
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan
diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak
merupakan
pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah
ada.9
Dalam hal ini penyusun menampilkan pembahasan skripsi
tentang
cyber crime, karena sejauh ini belum banyak ditemukan beberapa
tulisan
yang fokus terhadap pembahasan cracking maka penulis juga
menyinggung
pembahasan mengenai cyber crime yang masih bersinambung
terhadap
tindak kejahatan cracking, antara lain :
1. Skripsi yang berjudul Cyber Crime dalam bentuk Phising
dalam
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam. Skripsi
oleh
Zainal Arifin Al Hakim, Jurusan Hukum Publik Islam Prodi
Siyasah
Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi ini adalah hasil
penelitian kepustakaan untuk menjawab bagaimana cara
melakukan
cyber crime dalam bentuk phising, bagaimana ketentuan hukum
terhadap kejahatan cyber crime dalam bentuk phising menurut
Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE, dan bagaimana
9 Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis
Penulisan Skripsi, (Surabaya, 2016).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
9
tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan cyber crime
dalam
bentuk phising menurut Undang-undang No.11 Tahun 2008
tentang
ITE. Penelitian ini menghasilkan tiga hal. Pertama, cara
yang
digunakan dalam melakukan cyber crime dalam bentuk phising
yaitu:
a) Man in the middle; b) URL Obfuscation; c) Gambar yang
menyesatkan; d) Malware Based Phising; dan e) Search Engine
Phising. Kedua, bahwasanya pelaku cyber crime dalam bentuk
phising menurut Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE
dapat dikenakan pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) dan pasal
35 jo
pasal 51 ayat (1). Ketiga, tinjauan hukum pidana Islam
terhadap
cyber crime dalam bentuk phising menurut Undang-undang No.11
Tahun 2008 tentang ITE telah sesuai dengan hukum pidana
Islam,
karena dalam hukum pidana Islam pihak yang berwenang
melaksanakan hukuman tazi >r adalah ulil amri, dan telah
memenuhi
unsur unsur yang ada pada dalam jarimah tazi >r.10
2. Skripsi yang berjudul Studi Komparasi Hukum Pidana Islam
dan
KUHP Pasal 362 Tentang Tindak Pidana Carding. Skripsi oleh
Silviani, Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah, IAIN
Sunan
ampel Surabaya. Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan
untuk
menjawab pertanyaan bagaimana modus dan karakteristik tindak
pidana carding serta bagaimana sanksi tindak pidana carding
menurut
10
Zainal Arifin Al Hakim,Cyber Dalam Bentuk Phising Dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam, (Skripsi---UIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2016).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
10
hukum pidana Islam dan KUHP. Dari penelitian yang dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa carding adalah sebuah aktivitas
berbelanja
di dunia maya yang cara pembayarannya menggunakan kartu
kredit
orang lain dengan cara mencuri nomor artu kredit dan tanggal
exp-
datenya yang dapat diperoleh dari hasil hacking atau lainnya,
seperti
bekerjasama dengan kasir-kasir supermarket, karyawan hotel
dan
lain-lain. Dalam hukum Islam carding dapat disamakan dengan
sa>riqah, karena unsur-unsur yang ada pada sa>riqah
berlaku pula pada
carding. Sehingga ketentuan hukum yang berlaku pada
sa>riqah
berlaku pula pada carding, yakni hukum h}ad (potong
tangan).11
3. Skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap
Tindak
Pidana Pemerasan Melalui Informasi Elektronik Pada Pasal 27
(4)
UU ITE Skripsi oleh Wisman Aji Harnantoko Jurusan Hukum
Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel
Surabaya. Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka untuk
menjawab
pertanyaan tentang tinjauan Fikih Jinayah terhadap pasal 27 (4)
UU
ITE tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui
informasi elektronik dan tindak pidana pemerasan dengan
ancaman
melalui informasi elektronik menurut pasal 27 (4) UU ITE.
Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam
megakses segala jenis informasi seiring dengan perkembangan
ilmu
pengetahuan. Hasil penelitian menunjukan bahwa cyber crime
dalam
11
Sylviani,Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 362
Tentang Tindak Pidana Carding, (Skripsi---IAIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2010).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
11
hal ini tindak pidana pemerasan melalui informasi elektronik
dapat
dijerat pasal 27 (4) Jo pasal 45 (1) UU No. 11 Tahun 2008.
Penerapan
hukuman tazi >r sudah tepat dalam kasus ini, baik
penentuannya
maupun pelaksanannya. Dimana sanksi tazi >r hukumannya
diserahkan kepada Ulil Amri. Dengan tujuan memberikan
pembelajaran atau efek jera agar tindak pidana ini tidak
terulang
lagi.12
4. Skripsi yang berjudul Hacking (Perspektif Hukum Positif
dan
Hukum Islam) Skripsi oleh Khairul Anam Jurusan Perbandingan
Madzhab Fakultas Syariah UIN Kalijaga. Dalam penelitian ini
mencari dan mengkaji apa itu hacking sebenarnya, bagaimana
perspektif hukum positif dan hukum Islam atau hacking. Dalam
penelitian ini penyusun mencoba menelaah berbagai sumber
selanjutnya mengkaji pasal pasal dalam KUHP, KUHAP, beberapa
UU serta UU ITE yang terkait dengan hacking. Akhirnya
penyusun
menyimpulkan hacking tidak bisa dikategorikan kegiatan
terlarang,
meskipun memiliki sisi negatif. Dalam hal ini, UU ITE harus
merubah perspektif atau lebih tepatnya perlu merombak pasal
pasal
yang yang menentukan kegiatan hacking (termasuk penggunaan
tool
hacking) harus melalui atau atas izin lembaga tertentu
sedangkan
hukum Islam lebih fleksibel dalam melihat aktivitas hacking,
yaitu
dengan tidak mengikat hacker dalam melakukan hacking pada
12
Wisman Aji Harnantoko,Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Tindak
Pemrasan Melalui Informasi Elektronik Pada Pasal 27 (4) UU ITE,
(Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabya, 2015).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
12
otoritas tertentu (lembaga pemerintah). Namun demikian tetap
perlu
digalakkan kembali penelitian terhadap bidang yang sama agar
hukum Islam lebih menjawab permasalahan kontemporer secara
lebih
komperhensif dan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi
hukum
positif.13
5. Skripsi yang berjudul Tindak Pidana Cyber crime dalam
Perspektif
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Skripsi oleh Ginanjar Sapto Hadi Jurusan
Ilmu
Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Dalam
pnelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanan
Undang-undang
No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil
penelitian
dapat disimpulkan apabila dalam proses pembuktian yang
dilakukan
oleh tim kepolisian tidak menemukan bukti maka berkas kasus
tidak
dapat lengkap atau P21 maka berkas tersebut tidak dapat
dilimpahkan ke pengadilan tetapi dalam proses pembuktian
pada
perkara cyber crime ini tentu saja dapat dilakukan dengan
mengajukan bukti surat berupa dokumen elektronik yang dapat
dilaksanakan langsung dipersidangan dengan hasil berupa print
out
atau dokumen elektronik.14
13
Khairul Anam,Hacking (Perspektif Hukum Positi dan Hukum Islam),
(Skripsi---UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).
14Ginanjar Sapto Hadi,Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perspektif
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, (Skripsi---UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2012).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
13
Dari kajian pustaka diatas yang membedakan dengan penulisan
skripsi ini adalah membahas bagaimana pandangan Hukum Pidana
Islam
terhadap sanksi hukum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun
2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak
kejahatan
Cracking. Dimana cracking ini termasuk pencurian
lisensi/password yang
digunakan oleh para cracker untuk merusak tampilan website yang
dituju
serta mengambil data-data dari website tersebut dan
merubahnya.
F. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan
rumusan
masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan
terperinci tujuan
diadakan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut
:
1. Untuk mengetahui tindak kejahatan cracking menurut
Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap
kejahatan
cracking menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
G. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna,
baik
dari secara teoretis maupun secara praktis.
1. Secara teoretis dapat dijadikan pedoman untuk menyusun
hipotesis
penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan penelitian
masalah
ini, dan memperluas ilmu pengetahuan tentang tindak pidana
yang
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
14
berkaitan dengan masalah tinjauan hukum pidana Islam
terhadap
pelaku tindak kejahatan cracking
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
bahan
pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi hukum yang
diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi
penegak
hukum bagi terciptanya suasana yang adil dan kondusif serta
menjamin kepastian hukum bagi hak-hak rakyat. Dengan
demikian,
dapat ikut memberikan andil mengupayakan pemikiran ilmiah
dalam
bidang hukum yang diharapkan bermanfaat untuk terciptanya
keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat.
H. Definisi Operasional
Untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman
dalam menafsirkan kata-kata yang ada dalam pembahasan
penulisan
skripsi, maka penulis memandang perlu untuk memberikan
penjelasan
dalam memahami judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap
Kejahatan Cracking dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun yang dimaksud
dengan:
1. Hukum pidana Islam : Hukum yang mengatur perbuatan yang
dilarang oleh syara dan dapat menimbulkan hukuman h}ad atau
tazi>r,
pada lingkup pembahasan ini dikhususkan pada tindak pidana
cracking yang telah terjadi pada kasus peretasan website dan
software yang keamanannya telah dicuri oleh para cracker
yang
diancam dengan hukuman tazi >r.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
15
2. Tindak kejahatan cracking : Kejahatan menerobos sistem
jaringan
internet khususnya pada sistem keamanan website dan software
dengan menggunakan secara illegal acces atau menghilangkan
proteksi terhadap suatu perangkat lunak ataupun perangkat
keras
dengan cara memaksa masuk kedalam suatu sistem dari
perangkat
tersebut.
I. Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang akan dipakai adalah kajian pustaka
(library
research), yaitu studi kepustakaan dari beberapa referensi yang
relevan
dengan pokok pembahasan mengenai tinjauan hukum pidana Islam
kejahatan cracking.
1. Data Yang Dikumpulkan
Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi :
a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE
b. Data mengenai peretasan website serta software yang telah
diretas
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
terdiri dari:
a. Sumber primer
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
16
Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara
langsung dari obyek penelitian.15
Dalam penelitian ini sumber
data primernya adalah bahan yang diambil dari hukum positif
Indonesia yang diambil UU No. 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh
dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait
dengan
objek penelitian.16
Adapun bahan sekunder adalah bahan yang
diambil dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan
tema judul yang diangkat penulis, serta situs internet,
jurnal,
makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang
dikaji.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian melalui
internet, yakni pengumpulan data melalui bantuan teknologi
yang berupa alat/mesin pencarian di internet yang
berhubungan
dengan masalah penelitian. Maka dari itu teknik yang
digunakan adalah dengan pengumpulan data mengenai website
dan software yang telah dibobol oleh seorang cracker. Bahan-
bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku-buku yang
15
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), 105. 16
Ibid.,106.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
17
ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam
bidang
hukum pidana, dan hukum pidana Islam.
4. Teknik Pengolahan Data
Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka
peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang
diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna,
kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang
lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali isi
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik kejelasan makna tentang sanksi
pelaku kejahatan cracking, dan kesesuaian data-data dari
kepustakaan.17
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data
yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah
dirancanakan yang tersusun pada bab III tentang tindak
pidana cracking.
c. Analyzing, yaitu analisis dari data yang telah
dideskripsikan pada bab III dan menganalisa pada bab IV
dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses
menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam
rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi sanksi
17
Bambang Sanggona, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja
GrafindoPersada, 2004), 125
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
18
hukuman pelaku kejahatan cracking dan analisa tinjauan
hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut.18
5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis secara
kualitatif
yang meliputi:
Metode Deskriptif Analisis yaitu dengan cara
menggambarkan teori dan kronologi kejahatan peretasan
terhadap website yang telah dibobol dan menganalisis hukuman
kejahatan peretasan terhadap pelaku tindak kejahatan
cracking
sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
ITE. Juga dengan pola pikir Deduktif yang berpangkal dari
prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang
hendak diteliti.
J. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi
terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah
pembahasan,
dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri
dari
beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya
saling
berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika
pembahasan sebagai berikut:
18
Ibid
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id
19
Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab kedua merupakan pembahasan tentang kerangka teoritis
atau
kerangka konsepsional yang berisi tentang tinjauan umum terhadap
jari>mah
tazi>r yang memuat tentang pengertian jari>mah tazi>r ,
macam-macam
jari>mah tazi>r, serta sanksi hukum jari>mah
tazi>r.
Bab ketiga merupakan pembahasan tentang cracking. Dalam bab
ini
akan menerangkan tentang definisi cracking, metode dan teknik
serangan
kejahatan cracking, contoh kasus cracking di Indonesia,
faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya cracking dan contoh kasus tindak
kejahatan
cracking di Indonesia serta sanksi hukum Indonesia terhadap
kejahatan
cracking.
Bab keempat adalah analisis terhadap cracking dalam Undang
undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
perspektif hukum pidana Islam, memuat tentang analisis cara
melakukan
kejahatan cracking, analisis Ketentuan Hukum Terhadap
Kejahatan
cracking dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi
dan Transaksi Elektronik dan Transaksi Elektronik dan Analisis
Hukum
Pidana Islam Terhadap Kejahatan cracking dalam Undang Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
Bab Kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.
