Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sebagai
Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan
kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga selama satu periode pelaporan. Penyusunan
laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan
upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan
secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :
a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga selama satu periode laporan,
sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh
aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah
Raga untuk kepentingan masyarakat;
c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat,
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan
ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan
keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus
kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan mengenai alokasi sumber daya. Secara
spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang
berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :
2
a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas
dana pemerintah;
b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,
dan ekuitas dana pemerintah;
c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya
ekonomi;
d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan
memenuhi kebutuhan kasnya;
f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas
pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Dan Olah Raga Kabupaten Bantul
diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur keuangan
pemerintah berdasarkan :
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Khususnya uang mengatur
tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daearah.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
3
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Bantul.
j. Peraturan Daerah No 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Bupati No 136 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun 2019 Kabupaten
Bantul;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 137Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul.
m. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019
n. Peraturan Bupati Nomor : 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang Dan
Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
1.3.Sistematika Penulisan Calk
Untuk mempermudah Satuan Kerja dalam penyajian laporan keuangan, maka kami
sampaikan Sistematika penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:
a) Sampul Luar
Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasimengenai Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan tahun penyampaian laporan keuangan.
b) Sampul Dalam
Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasimengenai Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan tahun penyampaian laporan keuangan.
4
c) Kata Pengantar
Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani olehpejabat yang
berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenailaporan keuangan yang
disampaikan.
d) Daftar Isi
Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.
e) Bab I
Bab ini memuat uraian maksud dan tujuan pelaporan keuangan, Landasan Hukum
pelaporan keuangan dan Sistematika Penulisan CALK
f) Bab II
Bab ini mengenai Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
APBD.
g) Bab III
Bab ini memuat Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan
catatan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
h) Bab IV
Bab ini memuat uraian Kebijakan akuntansi.
i) Bab V
Bab ini memuat uraian Penjelasan Pos-pos laporan keuangan.
j) Bab VI
Penutup.
5
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1. Ekonomi Makro
Sebagai satuan kerja perangkat daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Bantul merupakan pusat pertanggungjawaban dari Koordinator Wilayah Pelaksana Teknis
Pengelolaan Pendidikan di setiap kecamatan wilayah Kabupaten Bantul yang bertanggung
jawab atas entitasnya. Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
mempertimbangkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun
rencana strategikDinas PendidikanPemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul adalah sebagai
berikut :
V I S I
Sebagai pandangan ideal untuk mewujudkan cita-cita sebuah organisasi, maka pernyataan
visi telah dirumuskan secara bersama-sama untuk menjadi pedoman bersama dalam
mewujudkan cita-cita Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul. Adapun
pernyataan visi adalah : “CERDAS SEHAT BERAKHLAK MULIA BERKEPRIBADIAN
INDONESIA”.
M I S I
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan yang berakhlak mulia
dan profesional.
Meningkatkan kompetensi siswa yang mampu berdaya saing tinggi untuk melanjutkan
kejenjang yang lebih tinggi.
Mewujudkan pemberdayaan seluruh potensi masyarakat melalui lembaga pendidikan
formal dan non formal yang efektif, serta memberikan pelayanan pendidikan yang
berkualitas dan akuntabel.
Menguatkan Pendidikan karakter berbasis nilai nilai luhur budaya bangsa Indonesia.
Mewujudkan generasi muda yang sehat kompetitif dan berdaya saing.
6
T U J U A N
Tujuan yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatan kualitas sumberdaya manusia pendidik dan tenaga kependidikan menuju
professionalisme.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan siswa yang memiliki daya saing tinggi.
3. Mewujudkan pengelolaan dana yang efektif,efisien dan transparan serta memiliki
akuntabilitas publikyang tinggi pada setiap jenjang pendidikan.
4. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dasar sesuai standar Pelayanan Minimal
menuju Standar Nasional Pendidikan.
5. Melaksanakan inovasi pembelajaran dengan multi media serta multi metode menuju
terlaksananya sistem pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kreatifitas siswa
sesuai kurikulum yang berlaku.
6. Mewujudkan pelayanan prima pada semua lembaga pendidikan dengan pendekatan
kepuasan masyarakat.
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakatdan swasta terhadap pembangunan pendidikan
dan budaya, perilaku, partisipasi secara proporsional menuju terciptanya paradigma
pendidikan yang berbasis masyarakat.
PROGRAM
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang
ditetapkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaKabupaten Bantul tahun 2019sebanyak
16program, adalah sebagai berikut :
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
5 Program Pendidikan Anak Usia Dini
6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
7
7 Program Pendidikan Non Formal
8 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10 Program Peningkatan Nilai Akademik
11 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
12 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
13 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda
14 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
15 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
KEGIATAN
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi
pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam
kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana pencapaiannya. Kegiatan yang
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul tahun
2019sebanyak 56 kegiatan, adalah sbb:
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran
2 Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi
3 Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan barang bercorak kesenian
2 Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor
3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
4 Pemeliharaan rumah dan gedung kantor
5 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
8
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan
ketatausahaan
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak
Usia Dini
2 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
3 Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD
4 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP
2 Perijinan SD dan SMP Baru
3 Pengembangan Pendidikan Dasar SMP
4 Pengembangan kompetisi siswa Pendidikan Dasar
5 Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar
6 Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan dasar
7 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
8 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan Dasar
SD
9 Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal
10 Pengembangan Pendidikan Dasar SD
11 Pembangunan rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD
12 Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD
13 Pengembangan kompetisi siswa pendidikan SD
14 Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI
15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa
16 Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP
17 Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP
18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS
9
7 Program Pendidikan Non Formal
1 Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
2 Pengembangan Pendidikan Non Formal
3 Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B
4 Penyelenggaraan Paket C setara SMU
8 Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
1 Evaluasi standar pelayanan minimal
2 Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan
3 Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
9 Program manajemen Pelayanan Pendidikan
1 Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru ( PPDB)
2 Pembinaan dan operasional dewan pendidikan
3 Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi
4 Penanaman iman, taqwa dan ahlak mulia
5 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
10 Program Peningkatan Nilai Akademik
1 Penambahan jam pelajaran
2 Peningkatan Metode Pengajaran
3 Peningkatan Peran Orang Tua
11 Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda
1 Pengembangan Potensi Pemuda
12 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Peranserta Pemuda
13 Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda
1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
14 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
1 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
10
1.2 Kebijakan Keuangan
a. Pendapatan
Rp 224.000.000.000,00
b. Belanja
Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.213.329.657.780,01,-
terdiri dari :
Belanja Pegawai sebesar Rp. 55.992.156.197,-
Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.117.668.936.864,85,-
Belanja Modal sebesar Rp.39.668.564.718,16,-
Laporan KeuanganDinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul Tahun
2019merupakan laporan yang mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh entitas
akuntansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaKabupaten Bantul.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul tahun 2019 memperoleh
anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp.749.111.432.279,-
c. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2019tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019
15 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olah raga
1 Pengembangan Olahraga Rekreasi
2 Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi olahraga
16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
11
1. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )
2. Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE )
3. LaporanNeraca
4. Laporan Operasional ( LO )
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
1.2.Indikator Pencapaian Target Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan sesuatu yang
harus dicapai atau diwujudkan instansi pemerintah atas kegiatan yang dilakukannya pada
periode tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Indikator kinerja terdiri atas
input, output, outcome, benefit, dan impact. Selengkapnya terlampir.
12
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2019
Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp.494.172.427.532,00,-
Anggaran sebesar : Rp. 521.856.099.913,00,-
Prosentase :94,70%
Realisasi Belanja Langsung sebesar : Rp.213.329.657.779,01,-
- belanja pegawai sebesar : Rp55.992.156.197,-
- belanja barang dan jasa sebesar : Rp 117.668.936.863,85,-
- belanja modal sebesar : Rp.39.668.564.718,16,-
Anggaran sebesar : Rp. 227.255.332.366,-
Prosentase :93,87%
Anggaran seluruhnya sebesar : Rp. 749.111.432.279,00,-
Realisasi sebesar : Rp.707.502.085.311,01,-
Prosentase : 94,45%
3.2. Hambatan dan catatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
Hambatan yang dihadapi dan catatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Bantul dalam pelaksanaan Program/kegiatan tahun 2019 :
1. Rentang kendali yang luas dengan jumlah SDM yang terbatas.
2. Kegiatan-kegiatan yang tidak bisa merealisasikan anggaran mencapai 100% karena
adanya penghematan.
3. Keterlambatan laporan keuangan dan aset sekolah.
4. Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan tepat waktu sesuai yang direncanakan di
DPA, sehingga terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun.
5. Pencatatan BMD belum sepenuhnya menggunakan SIMDA BMD, sehingga
penatausahaan BMD masih dilaksanakan double pencatatan yaitu secara manual dan
SIM BMD yang memakan waktu lama dan menjadi tidak efisien
13
6. Pencatatan Persediaan dengan SIMPERSADA dilakukan double pencatatan secara
manual dan SIM sehingga memakan waktu lama, dan pelaporan dari Sekolah ataupun
bidang-bidang belum bisa tepat waktu
7. PPTK dalam melaksanakan kegiatan belum sesuai dengan alokasi anggaran kas
sehingga banyak kegiatan yang dilaksanakan di akhir tahun anggaran
8. PPTK tidak mencermati SPJ yang ditandatangani sehingga masih terjadi kesalahan atau
kurang lengkap
14
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 137 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 1 Tahun 2004),
Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan
menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan
Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayahnya merupakan entitas akuntansi yang wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.
Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk
pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.
Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul
adalah sebagai berikut :
a. Kas dan Setara Kas
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintah kabupaten terdiri atas :
Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung
jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas
dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.
Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas pemerintah kabupaten yang
berada di rekening kas daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati
15
Setara kas antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola
Bendahara Umum Daerah.
Kas Pemerintah daerah yang dikuasasi dan dibawah tanggung jawab selain
Bendahara Umum Daerah meliputi kas di Bendahara Pengeluaran dan kas di
bendahara penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung
jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal
neraca belum disetor
Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari
pelaksanaaan tugas pemerintah bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima)
yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas daerah
Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat
transaksi kas dalam valuta asing maka harus di konversi berdasarkan nilai kurs tengah
Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing
dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
neraca
b. Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh
dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang
yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat
dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir
tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan
(physical inventory taking). Persediaan diakui pada saat diterima atau hak
kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan
cara :
biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara
lainnya seperti donasi.
16
c. Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12
(dua Belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman
investasinya, yaitu non permanen dan permanen.
Investasi Non permanenen
Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka
waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang,
penyertaan modal dalam proyek pembangunan.
Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas
dan saldo piutang yang dapat ditagih
Obligasi dinilai sebesar nilai nominal
Penyertaan Modal proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk
biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek
diserahkan kepada pihak ketiga
d. Aset tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten atau dimanfaatkan oleh
masyarakat
Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD
melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan
dari sitaan atau rampasan
Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :
- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
17
- Aset tetap Lainnya
- Konstruksi dalam pengerjaan
Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikannya berpindah serta dinyatakan
dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan mengunakan harga
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan
yang diestimasikan.
Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset
tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam pembangunan,
biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan
dicatat dengan biaya perolehan.
Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (capitalization threshold) untuk masing-
masing aset adalah sebagai berikut :
- pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin,dan alat olah raga yang sama atau
lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari
kapitalisasi diatas.
e. Ekuitas Dana
Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten yang merupakan selisih
antara aset dengan kewajiban pemerintah kabupaten yang terdiri dari Ekuitas dana
Lancar, Ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan
Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah
nilai kewajiban jangka pendek.
Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam
investasi jangka panjang, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dikurangi
dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.
Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk
tujuan tertentu.
18
f. Belanja
Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban
daerah.
Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadinya
pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.
Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar
akuntansi pemerintahan.
Penerapan kebijakan akuntansi belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan
terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya
perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusunan
terhadap aset tetap.
19
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
a. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi pendapatan Daerah pada TA 2019 Rp. 224.000.000,00
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019sebesarRp.213.329.657.779,01,-=94,45%,
dari Anggaran Belanja Langsung, sebesarRp.227.255.332.366,-
Jumlah realisasi belanja terdiri dari :
- Belanja Pegawai sebesar : Rp.55.992.156.197,-
- belanja barang dan jasa sebesar : Rp.117.668.936.863,85,-
- belanja modal sebesar : Rp.39.668.564.718,16,-
b. Penjelasan per Pos Laporan Realisasi Anggaran
b.1 Pendapatan
Realisasi pendapatan Daerah pada TA 2019 Rp. 224.000.000.000,-
b.2 Belanja
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.213.329.657.780,01,-
ataumencapai 94,45 %, dari anggaran belanja langsung sebesar Rp.227.255.332.366,-
Jumlah realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai sebesarRp.55.992.156.197,-
(24,64%), belanja barang dan jasa sebesar Rp.117.668.936.863,85,-(51,78%) dan belanja
modal sebesar Rp.39.668.564.718,16,-(17,46%).
Komposisi realisasi belanja (dalam prosentase) TA 2019 dapat dilihat pada grafik
dibawah ini:
20
b.2.1 Belanja Pegawai
Realisasi belanja pegawai TA 2019 sebesar Rp, 55.992.156.197,-
b.2.2 Belanja Barang dan Jasa
Realisasi belanja barang dan jasa TA 2019 sebesar Rp.117.668.936.863,85,-
b.2.3 Belanja Modal
Realisasi belanja modal TA 2019 sebesar Rp.39.668.564.718,16,-
5.2 Penjelasan Umum Neraca
a. Penjelasan Umum Neraca
Jumlah Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp.582.837.351.352,17,- terdiri dari aset
lancar sebesarRp. 8.890.016.452,17 Aset tetap sebesar Rp.573.614.359.721,-
Jumlah kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp 44.005.145,-
Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 582.793.346.207,17,-
b. Penjelasan Per Pos Neraca
b.1 Aset Lancar
b.1.1 Kas di bendahara Pengeluaran
Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp.Nihil
b.1.2 Persediaan
Persediaan per 31Desember 2019 sebesar Rp.2.992.515.103,-
b.2 Inventasi Jangka Panjang
Inventasi Jangka Panjang Nihil.
51,78%24,64
%
17,46%
0%
Realisasi Belanja TA 2019
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal
21
b.3 Aset Tetap, sebesar Rp. 873.614.359.721- terdiri dari:
b.3.1 TanahRp. 14.306.649.693,-
b.3.2 Peralatan dan MesinRp. 180.534.103.435.03,-
b.3.3 Gedung dan Bangunan Rp. 561.725.604.232,13,-
b.3.4 Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp. 13.010.886.586,99,-
b.3.5 Aset Tetap LainnyaRp. 66.933.753.070,24,-
b.3.6 Akumulasi Penyusutan Rp. (262.896.637.296,39)
b.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.–
b.4 Kewajiban, sebesar Rp. 14.792.038,- terdiri dari:
b.4.1 Hutang Telepon Rp.3.997.426,-
b.4.2 Hutang Listrik Rp. 10.659.912,-
b.4.3 Hutang Air Rp. 134.700,-
22
BAB VI
PENUTUP
Kami menyadari bahwa laporan keuangan per 31 Desember 2019ini masih belum
sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun
dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan
menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini
dapat meningkatkan akuntabilitas publik.
23
LAMPIRAN