23
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka : a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga selama satu periode laporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga untuk kepentingan masyarakat; c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

BAB I PENDAHULUAN 1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan … 19.pdfPENDAHULUAN 1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

    Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sebagai

    Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan

    kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di

    Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga selama satu periode pelaporan. Penyusunan

    laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan

    upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan

    secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

    a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai

    tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

    b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

    yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga selama satu periode laporan,

    sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh

    aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah

    Raga untuk kepentingan masyarakat;

    c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat,

    berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara

    terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan

    ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

    Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan

    transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan

    keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus

    kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan mengenai alokasi sumber daya. Secara

    spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang

    berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas

    pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

  • 2

    a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas

    dana pemerintah;

    b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,

    dan ekuitas dana pemerintah;

    c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya

    ekonomi;

    d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

    e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan

    memenuhi kebutuhan kasnya;

    f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

    penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

    g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas

    pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

    1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

    Pelaporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Dan Olah Raga Kabupaten Bantul

    diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur keuangan

    pemerintah berdasarkan :

    a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Khususnya uang mengatur

    tentang Keuangan Negara;

    b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

    c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

    d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daearah.

    e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

    f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

    Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

    Daerah;

    g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

    Negara/Daerah;

  • 3

    h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

    Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan

    Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

    Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

    Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

    i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi

    Pemerintah Kabupaten Bantul.

    j. Peraturan Daerah No 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    Kabupaten Bantul;

    k. Peraturan Bupati No 136 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun 2019 Kabupaten

    Bantul;

    l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 137Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman

    Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten

    Bantul.

    m. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019

    n. Peraturan Bupati Nomor : 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

    o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang Dan

    Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

    1.3.Sistematika Penulisan Calk

    Untuk mempermudah Satuan Kerja dalam penyajian laporan keuangan, maka kami

    sampaikan Sistematika penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:

    a) Sampul Luar

    Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasimengenai Satuan

    Kerja Perangkat Daerah dan tahun penyampaian laporan keuangan.

    b) Sampul Dalam

    Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasimengenai Satuan

    Kerja Perangkat Daerah dan tahun penyampaian laporan keuangan.

  • 4

    c) Kata Pengantar

    Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani olehpejabat yang

    berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenailaporan keuangan yang

    disampaikan.

    d) Daftar Isi

    Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

    e) Bab I

    Bab ini memuat uraian maksud dan tujuan pelaporan keuangan, Landasan Hukum

    pelaporan keuangan dan Sistematika Penulisan CALK

    f) Bab II

    Bab ini mengenai Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

    APBD.

    g) Bab III

    Bab ini memuat Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan

    catatan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

    h) Bab IV

    Bab ini memuat uraian Kebijakan akuntansi.

    i) Bab V

    Bab ini memuat uraian Penjelasan Pos-pos laporan keuangan.

    j) Bab VI

    Penutup.

  • 5

    BAB II

    EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

    PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

    2.1. Ekonomi Makro

    Sebagai satuan kerja perangkat daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

    Bantul merupakan pusat pertanggungjawaban dari Koordinator Wilayah Pelaksana Teknis

    Pengelolaan Pendidikan di setiap kecamatan wilayah Kabupaten Bantul yang bertanggung

    jawab atas entitasnya. Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada

    hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

    mempertimbangkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun

    rencana strategikDinas PendidikanPemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul adalah sebagai

    berikut :

    V I S I

    Sebagai pandangan ideal untuk mewujudkan cita-cita sebuah organisasi, maka pernyataan

    visi telah dirumuskan secara bersama-sama untuk menjadi pedoman bersama dalam

    mewujudkan cita-cita Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul. Adapun

    pernyataan visi adalah : “CERDAS SEHAT BERAKHLAK MULIA BERKEPRIBADIAN

    INDONESIA”.

    M I S I

    Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan yang berakhlak mulia

    dan profesional.

    Meningkatkan kompetensi siswa yang mampu berdaya saing tinggi untuk melanjutkan

    kejenjang yang lebih tinggi.

    Mewujudkan pemberdayaan seluruh potensi masyarakat melalui lembaga pendidikan

    formal dan non formal yang efektif, serta memberikan pelayanan pendidikan yang

    berkualitas dan akuntabel.

    Menguatkan Pendidikan karakter berbasis nilai nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

    Mewujudkan generasi muda yang sehat kompetitif dan berdaya saing.

  • 6

    T U J U A N

    Tujuan yang akan dicapai adalah:

    1. Meningkatan kualitas sumberdaya manusia pendidik dan tenaga kependidikan menuju

    professionalisme.

    2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan siswa yang memiliki daya saing tinggi.

    3. Mewujudkan pengelolaan dana yang efektif,efisien dan transparan serta memiliki

    akuntabilitas publikyang tinggi pada setiap jenjang pendidikan.

    4. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dasar sesuai standar Pelayanan Minimal

    menuju Standar Nasional Pendidikan.

    5. Melaksanakan inovasi pembelajaran dengan multi media serta multi metode menuju

    terlaksananya sistem pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kreatifitas siswa

    sesuai kurikulum yang berlaku.

    6. Mewujudkan pelayanan prima pada semua lembaga pendidikan dengan pendekatan

    kepuasan masyarakat.

    7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakatdan swasta terhadap pembangunan pendidikan

    dan budaya, perilaku, partisipasi secara proporsional menuju terciptanya paradigma

    pendidikan yang berbasis masyarakat.

    PROGRAM

    Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan

    oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan

    masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang

    ditetapkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaKabupaten Bantul tahun 2019sebanyak

    16program, adalah sebagai berikut :

    1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

    keuangan

    5 Program Pendidikan Anak Usia Dini

    6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

  • 7

    7 Program Pendidikan Non Formal

    8 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

    9 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

    10 Program Peningkatan Nilai Akademik

    11 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

    12 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

    13 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

    Pemuda

    14 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

    15 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

    16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

    KEGIATAN

    Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi

    pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan

    memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam

    kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana pencapaiannya. Kegiatan yang

    dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul tahun

    2019sebanyak 56 kegiatan, adalah sbb:

    1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    1 Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran

    2 Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi

    3 Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran

    2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    1 Pengadaan barang bercorak kesenian

    2 Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor

    3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

    4 Pemeliharaan rumah dan gedung kantor

    5 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

    3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    1 Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

  • 8

    4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

    keuangan

    1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

    2 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan

    ketatausahaan

    5. Program Pendidikan Anak Usia Dini

    1 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak

    Usia Dini

    2 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

    3 Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD

    4 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

    6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

    1 Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP

    2 Perijinan SD dan SMP Baru

    3 Pengembangan Pendidikan Dasar SMP

    4 Pengembangan kompetisi siswa Pendidikan Dasar

    5 Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar

    6 Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan dasar

    7 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

    8 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan Dasar

    SD

    9 Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal

    10 Pengembangan Pendidikan Dasar SD

    11 Pembangunan rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD

    12 Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD

    13 Pengembangan kompetisi siswa pendidikan SD

    14 Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI

    15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa

    16 Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP

    17 Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP

    18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS

  • 9

    7 Program Pendidikan Non Formal

    1 Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

    2 Pengembangan Pendidikan Non Formal

    3 Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B

    4 Penyelenggaraan Paket C setara SMU

    8 Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

    1 Evaluasi standar pelayanan minimal

    2 Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan

    3 Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

    9 Program manajemen Pelayanan Pendidikan

    1 Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru ( PPDB)

    2 Pembinaan dan operasional dewan pendidikan

    3 Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi

    4 Penanaman iman, taqwa dan ahlak mulia

    5 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

    10 Program Peningkatan Nilai Akademik

    1 Penambahan jam pelajaran

    2 Peningkatan Metode Pengajaran

    3 Peningkatan Peran Orang Tua

    11 Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda

    1 Pengembangan Potensi Pemuda

    12 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

    1 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

    2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Peranserta Pemuda

    13 Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

    hidup pemuda

    1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

    14 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

    1 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

  • 10

    1.2 Kebijakan Keuangan

    a. Pendapatan

    Rp 224.000.000.000,00

    b. Belanja

    Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.213.329.657.780,01,-

    terdiri dari :

    Belanja Pegawai sebesar Rp. 55.992.156.197,-

    Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.117.668.936.864,85,-

    Belanja Modal sebesar Rp.39.668.564.718,16,-

    Laporan KeuanganDinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul Tahun

    2019merupakan laporan yang mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh entitas

    akuntansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaKabupaten Bantul.

    Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul tahun 2019 memperoleh

    anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp.749.111.432.279,-

    c. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

    Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

    2019tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

    Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019

    15 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olah raga

    1 Pengembangan Olahraga Rekreasi

    2 Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi olahraga

    16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

    1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

  • 11

    1. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )

    2. Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE )

    3. LaporanNeraca

    4. Laporan Operasional ( LO )

    5. Catatan Atas Laporan Keuangan

    1.2.Indikator Pencapaian Target Kinerja

    Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan sesuatu yang

    harus dicapai atau diwujudkan instansi pemerintah atas kegiatan yang dilakukannya pada

    periode tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Indikator kinerja terdiri atas

    input, output, outcome, benefit, dan impact. Selengkapnya terlampir.

  • 12

    BAB III

    IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

    3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2019

    Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp.494.172.427.532,00,-

    Anggaran sebesar : Rp. 521.856.099.913,00,-

    Prosentase :94,70%

    Realisasi Belanja Langsung sebesar : Rp.213.329.657.779,01,-

    - belanja pegawai sebesar : Rp55.992.156.197,-

    - belanja barang dan jasa sebesar : Rp 117.668.936.863,85,-

    - belanja modal sebesar : Rp.39.668.564.718,16,-

    Anggaran sebesar : Rp. 227.255.332.366,-

    Prosentase :93,87%

    Anggaran seluruhnya sebesar : Rp. 749.111.432.279,00,-

    Realisasi sebesar : Rp.707.502.085.311,01,-

    Prosentase : 94,45%

    3.2. Hambatan dan catatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

    Hambatan yang dihadapi dan catatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

    Bantul dalam pelaksanaan Program/kegiatan tahun 2019 :

    1. Rentang kendali yang luas dengan jumlah SDM yang terbatas.

    2. Kegiatan-kegiatan yang tidak bisa merealisasikan anggaran mencapai 100% karena

    adanya penghematan.

    3. Keterlambatan laporan keuangan dan aset sekolah.

    4. Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan tepat waktu sesuai yang direncanakan di

    DPA, sehingga terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun.

    5. Pencatatan BMD belum sepenuhnya menggunakan SIMDA BMD, sehingga

    penatausahaan BMD masih dilaksanakan double pencatatan yaitu secara manual dan

    SIM BMD yang memakan waktu lama dan menjadi tidak efisien

  • 13

    6. Pencatatan Persediaan dengan SIMPERSADA dilakukan double pencatatan secara

    manual dan SIM sehingga memakan waktu lama, dan pelaporan dari Sekolah ataupun

    bidang-bidang belum bisa tepat waktu

    7. PPTK dalam melaksanakan kegiatan belum sesuai dengan alokasi anggaran kas

    sehingga banyak kegiatan yang dilaksanakan di akhir tahun anggaran

    8. PPTK tidak mencermati SPJ yang ditandatangani sehingga masih terjadi kesalahan atau

    kurang lengkap

  • 14

    BAB IV

    KEBIJAKAN AKUNTANSI

    Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul

    Nomor 137 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

    dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

    Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

    Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 1 Tahun 2004),

    Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan

    menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan

    Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayahnya merupakan entitas akuntansi yang wajib

    menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas

    pelaporan.

    Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

    Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan

    pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk

    pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

    Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

    Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul

    adalah sebagai berikut :

    a. Kas dan Setara Kas

    Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan

    untuk membiayai kegiatan pemerintah kabupaten terdiri atas :

    Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung

    jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas

    dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.

    Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas pemerintah kabupaten yang

    berada di rekening kas daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati

  • 15

    Setara kas antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola

    Bendahara Umum Daerah.

    Kas Pemerintah daerah yang dikuasasi dan dibawah tanggung jawab selain

    Bendahara Umum Daerah meliputi kas di Bendahara Pengeluaran dan kas di

    bendahara penerimaan

    Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung

    jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal

    neraca belum disetor

    Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari

    pelaksanaaan tugas pemerintah bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima)

    yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas daerah

    Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat

    transaksi kas dalam valuta asing maka harus di konversi berdasarkan nilai kurs tengah

    Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing

    dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal

    neraca

    b. Persediaan

    Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh

    dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang

    yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat

    dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir

    tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan

    (physical inventory taking). Persediaan diakui pada saat diterima atau hak

    kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan

    cara :

    biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian

    Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri

    Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara

    lainnya seperti donasi.

  • 16

    c. Investasi Jangka Panjang

    Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12

    (dua Belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman

    investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

    Investasi Non permanenen

    Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk

    dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka

    waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang,

    penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

    Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas

    dan saldo piutang yang dapat ditagih

    Obligasi dinilai sebesar nilai nominal

    Penyertaan Modal proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk

    biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek

    diserahkan kepada pihak ketiga

    d. Aset tetap

    Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

    bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten atau dimanfaatkan oleh

    masyarakat

    Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :

    - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan

    - Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal

    - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

    - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

    Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD

    melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan

    dari sitaan atau rampasan

    Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :

    - Tanah

    - Peralatan dan mesin

    - Gedung dan Bangunan

    - Jalan, Irigasi dan Jaringan

  • 17

    - Aset tetap Lainnya

    - Konstruksi dalam pengerjaan

    Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikannya berpindah serta dinyatakan

    dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan mengunakan harga

    perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan

    yang diestimasikan.

    Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset

    tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan

    Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam pembangunan,

    biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah

    atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan

    dicatat dengan biaya perolehan.

    Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (capitalization threshold) untuk masing-

    masing aset adalah sebagai berikut :

    - pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin,dan alat olah raga yang sama atau

    lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

    - pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.

    10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

    - untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari

    kapitalisasi diatas.

    e. Ekuitas Dana

    Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten yang merupakan selisih

    antara aset dengan kewajiban pemerintah kabupaten yang terdiri dari Ekuitas dana

    Lancar, Ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan

    Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah

    nilai kewajiban jangka pendek.

    Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam

    investasi jangka panjang, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dikurangi

    dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

    Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk

    tujuan tertentu.

  • 18

    f. Belanja

    Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi

    ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban

    daerah.

    Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadinya

    pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

    Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar

    akuntansi pemerintahan.

    Penerapan kebijakan akuntansi belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan

    terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya

    perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusunan

    terhadap aset tetap.

  • 19

    BAB V

    PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

    5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

    a. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

    Realisasi pendapatan Daerah pada TA 2019 Rp. 224.000.000,00

    Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019sebesarRp.213.329.657.779,01,-=94,45%,

    dari Anggaran Belanja Langsung, sebesarRp.227.255.332.366,-

    Jumlah realisasi belanja terdiri dari :

    - Belanja Pegawai sebesar : Rp.55.992.156.197,-

    - belanja barang dan jasa sebesar : Rp.117.668.936.863,85,-

    - belanja modal sebesar : Rp.39.668.564.718,16,-

    b. Penjelasan per Pos Laporan Realisasi Anggaran

    b.1 Pendapatan

    Realisasi pendapatan Daerah pada TA 2019 Rp. 224.000.000.000,-

    b.2 Belanja

    Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.213.329.657.780,01,-

    ataumencapai 94,45 %, dari anggaran belanja langsung sebesar Rp.227.255.332.366,-

    Jumlah realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai sebesarRp.55.992.156.197,-

    (24,64%), belanja barang dan jasa sebesar Rp.117.668.936.863,85,-(51,78%) dan belanja

    modal sebesar Rp.39.668.564.718,16,-(17,46%).

    Komposisi realisasi belanja (dalam prosentase) TA 2019 dapat dilihat pada grafik

    dibawah ini:

  • 20

    b.2.1 Belanja Pegawai

    Realisasi belanja pegawai TA 2019 sebesar Rp, 55.992.156.197,-

    b.2.2 Belanja Barang dan Jasa

    Realisasi belanja barang dan jasa TA 2019 sebesar Rp.117.668.936.863,85,-

    b.2.3 Belanja Modal

    Realisasi belanja modal TA 2019 sebesar Rp.39.668.564.718,16,-

    5.2 Penjelasan Umum Neraca

    a. Penjelasan Umum Neraca

    Jumlah Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp.582.837.351.352,17,- terdiri dari aset

    lancar sebesarRp. 8.890.016.452,17 Aset tetap sebesar Rp.573.614.359.721,-

    Jumlah kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp 44.005.145,-

    Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 582.793.346.207,17,-

    b. Penjelasan Per Pos Neraca

    b.1 Aset Lancar

    b.1.1 Kas di bendahara Pengeluaran

    Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp.Nihil

    b.1.2 Persediaan

    Persediaan per 31Desember 2019 sebesar Rp.2.992.515.103,-

    b.2 Inventasi Jangka Panjang

    Inventasi Jangka Panjang Nihil.

    51,78%24,64

    %

    17,46%

    0%

    Realisasi Belanja TA 2019

    Belanja Barang dan Jasa

    Belanja Pegawai

    Belanja Modal

  • 21

    b.3 Aset Tetap, sebesar Rp. 873.614.359.721- terdiri dari:

    b.3.1 TanahRp. 14.306.649.693,-

    b.3.2 Peralatan dan MesinRp. 180.534.103.435.03,-

    b.3.3 Gedung dan Bangunan Rp. 561.725.604.232,13,-

    b.3.4 Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp. 13.010.886.586,99,-

    b.3.5 Aset Tetap LainnyaRp. 66.933.753.070,24,-

    b.3.6 Akumulasi Penyusutan Rp. (262.896.637.296,39)

    b.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.–

    b.4 Kewajiban, sebesar Rp. 14.792.038,- terdiri dari:

    b.4.1 Hutang Telepon Rp.3.997.426,-

    b.4.2 Hutang Listrik Rp. 10.659.912,-

    b.4.3 Hutang Air Rp. 134.700,-

  • 22

    BAB VI

    PENUTUP

    Kami menyadari bahwa laporan keuangan per 31 Desember 2019ini masih belum

    sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun

    dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan

    menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola

    pemerintahan yang baik (good governance).Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini

    dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

  • 23

    LAMPIRAN