BAB I PENDAHULUAN 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN ... KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. MAKSUD

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung

Tahun 2016 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan

entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan

keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi

pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran

yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai

efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-

undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung

disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan

membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun

politik dengan cara:

1) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh

sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang

ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi

yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-

hasil yang telah dicapai;

3) Menyediakan informasi mengenai upaya pemerintah daerah

dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan

kas;

4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi

pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber




penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang,

termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan

Pemerintah Kota Bandung.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung

disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam penyusunan Laporan

keuangan tahun anggaran 2016 terlebih dahulu dilakukan

konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan,

pengukuran dan pengungkapan pada pos-pos laporan keuangan,

Struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus

kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dengan ketersediaan

informasi-informasi tersebut, maka diharapkan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kota Bandung juga mempunyai peranan

prediktif dan prospektif, artinya dapat menyediakan informasi yang

berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang

dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan,

risiko dan ketidakpastian yang terkait, serta dapat menyajikan

informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya

telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Selain itu

juga untuk mengetahui apakah sumber daya uang yang diperoleh

dan digunakan telah sesuai dengan ketentuan termasuk

kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah

ditetapkan dalam APBD.




Laporan keuangan tahun anggaran 2016, merupakan tahun kedua

laporan keuangan disusun berbasis akrual sesuai dengan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dalam penyusunan

laporan keuangan tahun 2016, Pemerintah Kota Bandung tidak

melakukan Penyajian kembali untuk laporan keuangan tahun

anggaran 2015. Kondisi ini sesuai dengan Interpretasi Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Perubahan

Kebijakan Akuntansi Dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian

kembali Laporan Keuangan, sehingga untuk hal-hal yang tidak

disajikan kembali tidak dilakukan perbandingan perangkaan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung disusun

dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan

keuangan entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintah

Kota Bandung. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD

dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam penyusunan

laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan demikian

laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan

yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas

pelaporan, atau entitas akuntansi sampai dengan tersaji sebagai

satu entitas tunggal.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat peraturan perundang-

undangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual Pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Bandung




menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun

2016 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016,

meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

3. Neraca;

4. Laporan Operasional (LO);

5. Laporan Arus Kas (LAK);

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN

KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Capaian Kinerja

Keuangan

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LRA

2.4. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LO

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO

3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian

Target yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan




4.2. Entitas Pelaporan Keuangan

4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan.

4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan

Laporan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan Pos-pos Saldo Anggaran Lebih

5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup




BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan, berikut ini

diuraikan hal-hal mengenai kebijakan fiskal/keuangan, kondisi

ekonomi makro, dan perubahan APBD dalam tahun anggaran 2016

sebagai berikut:

a) Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh oleh Pemerintah kota

Bandung adalah dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 baik APBD

murni maupun APBD perubahan. Beberapa produk hukum

yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung tahun anggaran

2016 adalah :

(1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2015

tanggal 31 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;


tanggal 25 November 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2015

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016;

(3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2006

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 07 tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2006

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.




(4) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1249 Tahun 2015

tanggal 31 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Nomor 1305 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 1249

Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

(5) Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.002–

DPKAD/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara

Pengeluaran Pembantu di Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

(6) Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.001-

DPKAD/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukkan

Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator

Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah,

serta pejabat pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah Kota Bandung selaku Kuasa Bendahara Umum

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2016.

b) Indikator Ekonomi Makro

Hasil Pelaksanaan kebijakan fiskal/keuangan yang telah

diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah kota Bandung Tahun Anggaran 2016, dapat dilihat

dalam beberapa indikator Ekonomi Makro, yaitu:




(1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sesuai dengan ketersediaan data pada Badan Pusat Statistik

Kota Bandung, Realisasi pencapaian IPM Kota Bandung

Tahun 2016 belum dapat disajikan. Namun demikian sebagai

gambaran bahwa IPM Kota Bandung tahun 2015 adalah

sebesar 79,67 point, dibandingkan tahun 2014 mengalami

kenaikan sebesar 0,01 poin yaitu dari 79,66 pada Tahun

2014 menjadi 79,67 pada Tahun 2015 Berdasarkan kriteria

dari UNDP hal ini menunjukkan bahwa tingkat

kesejahteraan/ kemakmuran masyarakat Kota Bandung

dalam tingkat yang mengarah pada peningkatan yang

berkelanjutan, berarti menunjukkan sub komponen terhadap

IPM yaitu pendidikan, daya beli, dan kesehatan, memiliki

kecenderungan positif terhadap tolok ukur internasional.

(2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sesuai dengan data pada Biro Pusat Statistik (BPS) Kota

Bandung bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kota Bandung tahun 2016 belum dapat disajikan. Namun

demikian sebagai gambaran dapat kami sampaikan bahwa

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2015

berdasarkan harga konstan adalah sebesar Rp

149.566.782.000.000.

(3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kota Bandung tahun 2015

adalah sebesar 7,63%. Kondisi ini apabila dibandingkan

dengan LPE tingkat Nasional maupun Regional pada Provinsi

Jawa Barat lebih tinggi, yang mana LPE Nasional pada tahun

yang sama adalah sebesar 5% (sumber youtube). Kondisi ini

menggambarkan bahwa kebijakan fiskal yang telah

ditetapkan dapat menstimulir kegiatan perekonomian di Kota

Bandung.




(4) Tingkat Inflasi

Adapun tingkat inflasi di Kota Bandung tahun 2015

menunjukkan angka sebesar 3,93%, sedangkan tingkat

inflasi pada tahun 2016 adalah sebesar 2,93% lebih rendah

dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2015, dengan

demikian perekonomian Kota Bandung pada tahun 2016

sudah lebih terkendali dibanding tahun 2015.

c) Perubahan APBD Tahun Berjalan

APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2016. Selanjutnya APBD murni dimaksud dilakukan

perubahan dengan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2016

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016. Rincian APBD Tahun 2016 dan

Perubahan APBD Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO U R A I A N SEBELUM PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN TAMBAH/(KURANG)

1. Pendapatan 6.355.754.514.638,00 6.684.129.617.384,00 328.375.102.746

2. Belanja 7.214.820.553.022,00 7.360,848.469.022,00 146.027.916.000

3. Surplus/(Defisit) (859.066.038.384,00) (676.718.851.638,00) 182.347.186.746,00

4. Pembiayaan :

- Penerimaan 859.066.038.384,00 994.140.890.638,00 135.074.852.254,00

- Pengeluaran 0,00 317.422..039.000,00 317.422.039.000,00

-Pembiay. Neto 859.066.038.384,00 (676.718.851.638,00) (182.347.186.746,00)

5. SiLPA / (SiKPA) 0,00 0,00 0,00

Perubahan anggaran Pemerintah Kota Bandung dilakukan

mengingat terdapatnya beberapa hal yang harus diakomodasi

dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

yang sedang berjalan. Kondisi-kondisi tersebut di antaranya

adalah:




(1) Terjadinya perubahan pendapatan yang disebabkan adanya

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya

serta adanya perubahan pencapaian target pendapatan yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah.

(2) Perubahan belanja perlu dilakukan karena adanya

kebijakan-kebijakan strategis yang harus diakomodir,

disamping adanya pergeseran-pergeseran antar kegiatan

yang menyebabkan terjadinya perubahan kode rekening pada

pos belanja sehingga target kinerja dari pelaksanaan

program/kegiatan dapat tercapai.

(3) Terjadinya perubahan pembiayaan terutama disebabkan

adanya perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran tahun

anggaran sebelumnya setelah pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia pada bulan Mei Tahun 2016.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah

dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan

merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan

Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan

Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangannya, Daerah harus memberikan pelayanan

dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber

keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau

Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan

terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada

Daerah.




Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas,

maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas

penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi

dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas

dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahandalam rangka tugas pembantuan

dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang

menugaskan.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayananan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi,

kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan

retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan

(revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal

sebagai Dana Perimbangan. Daerah juga diberikan kewenangan

untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari

luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka

pendek untuk membiayai kesulitan arus kas Daerah dan pinjaman

jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk

penyediaan sarana dan prasarana Daerah.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud

pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan

anggaran, sementara disiplin anggaran ditunjukkan untuk

tercapainya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip

yang lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk

mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip

anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang

jelas dan terukur.

Sumber-sumber pembiayaan Daerah yang utama dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi:




1) Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah

pemberian sumber-sumber penerimaan bagi Daerah yang dapat

digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-

masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak daerah

dan retribusi daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000.

Berdasarkan Undang-Undang, Daerah diberikan kewenangan

untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak dan 28 jenis retribusi.

Penetapan jenis pajak dan retribusi daerah tersebut didasarkan

pada pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi daerah

tersebut secara umum dipungut hampir di semua Daerahdan

merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktik

merupakan jenis pungutan yang potensial. Sesuai dengan

amanat Perundangan yang berlaku dan potensi yang ada pada

pemerintah Kota Bandung jenis pajak yang dipungut meliputi

sembilan jenis pajak yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Parkir, Pajak

Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, Pajak Reklame dan Bea Perolehan Atas Tanah dan

Bangunan. Adapun jenis retribusi yang dipungut meliputi 16

jenis.

Pengaturan pengelolaan pendapatan asli daerah Kota Bandung

berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


tentang Pajak Daerah;


tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong

Hewan;





tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran

dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;


tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah;


tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;


tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di

Bidang Perhubungan;


tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;


tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi

Tempat Rekreasi dan Olahraga;


tentang Tatacara Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Walikota Bandung Nomor 1323 Tahun 2014 tentang

Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor

386 tahun 2012 Tentang Tata cara Pemungutan Pajak

Hotel;


tentang Tata cara Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana


Walikota Bandung Nomor 1324 Tahun 2014 tentang





387 tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak

Restoran;


tentang Tatacara Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana


Walikota Bandung Nomor 1325 tahun 2014 Tentang


388 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak

Hiburan;


tentang Tatacara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana


Walikota Bandung Nomor 1326 Tahun 2014 Tentang

Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota bandung Nomor

389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak

Reklame;


tentang Tatacara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1327 Tahun 2014

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota

Bandung Nomor 390 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;


tentang Tatacara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana



Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor

391 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak

Parkir;





tentang Tatacara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana



Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor

392 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air

Tanah;


tentang Tatacara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor

1330 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 Tentang Tentang

Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan;


tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

dan Retribusi Rumah Potong Hewan;

(18) Peraturan Walikota Nomor 624 Tahun 2013 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Retribusi Daerah;


tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pemakaman Umum dan

Pengabuan Mayat, dan Pemungutan Retribusi Pelayanan

Pemakaman dan Pengabuan Mayat;


tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi.




2) Dana Perimbangan

a) Bagian Daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan

(Revenue Sharing)

Untuk menambah pendapatan Daerah dalam rangka

pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan

dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan

bukan pajak (SDA) antara Pusat dan Daerah, sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

b) Dana Alokasi Umum

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang

diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah

kebutuhan dana yang cukup besar, oleh karenanya

diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam

bentuk dana perimbangan.

Untuk mengurangi ketimpangan kebutuhan pembiayaan

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di

Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan

antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan

DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri).

Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan

memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh

sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan

pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan konsep fiscal gap, distribusi DAU bagi daerah-

daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih

kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai

kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU

yang relatif besar.

c) Dana Alokasi Khusus




Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan

kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan

khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan

memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

2.3. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LRA

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bandung Tahun Anggaran 2016, menunjukkan bahwa pendapatan

daerah sebesar Rp5.685.213.859.929,00 atau 85,06%. dari target

pendapatan Tahun Anggaran 2016 sebesar

Rp6.684.129.617.384,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi

pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp5.098.071.916.848,00 maka mengalami kenaikan sebesar

Rp587.141.943.081,00 atau 11,52%. Realisasi belanja dan transfer

Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.830.413.719.644,00 atau

79,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp7.360.848.469.022,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi

belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.201.938.207.165,00

maka mengalami kenaikan sebesar Rp628.475.512.479,00 atau

12,08%. Dengan demikian, berdasarkan realisasi pendapatan dan

realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 tersebut diperoleh defisit

APBD sebesar Rp145.199.859.715,00.

Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 menghasilkan nilai pembiayaan

netto sebesar Rp677.328.852.404,00 yang diperoleh dari

penerimaan pembiayaan sebesar Rp994.140.890.638,00 dikurangi

pengeluaran pembiayaan sebesar Rp316.812.038.234,00 sehingga

diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran per 31 Desember 2016

sebesar Rp532.128.992.689,00.




2.4. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO

Laporan Operasional Kota Bandung Tahun 2016, menunjukkan

pendapatan sebesar Rp6.084.667.305.068,03. Apabila

dibandingkan dengan pendapatan tahun 2015 sebesar

Rp5.606.314.216.157,81 maka mengalami kenaikan sebesar

Rp478.353.088.910,22 atau 8,53%. Beban pada Tahun 2016

sebesar Rp5.184.350.502.022,53. Apabila dibandingkan dengan

beban pada Tahun 2015 sebesar Rp5.008.584.815.774,13 maka

mengalami kenaikan sebesar Rp175.765.686.248,40 atau 3,51%.

Dengan demikian, berdasarkan pendapatan dan beban pada

Tahun 2016 tersebut diperoleh surplus dari kegiatan operasional

sebesar Rp900.316.803.045,50. Apabila dibandingkan dengan

surplus dari kegiatan operasional pada Tahun 2015 sebesar

Rp597.729.400.383,68 mengalami kenaikan sebesar

Rp302.587.402.661,82 atau 50,62%.

Surplus dari kegiatan non operasional Tahun 2016 menghasilkan

nilai sebesar Rp13.585.858.821,07. Apabila dibandingkan dengan

dengan surplus kegiatan non operasional pada Tahun 2015

sebesar Rp.538.302.554,00 maka mengalami kenaikan sebesar

Rp.13.047.556.267,07.

Adapun Pos Luar Biasa pada Tahun 2016 berupa beban luar biasa

menghasilkan nilai sebesar Rp21.746.900,00 yang diperoleh dari

adanya pengembalian retribusi perpanjangan Ijin Memperkerjakan

Tenaga Asing (IMTA). Apabila dibandingkan dengan Pos luar biasa

pada Tahun 2015 sebesar Rp116.993.530,00 maka mengalami

penurunan sebesar Rp95.246.630,00 atau 81,41%.




BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

KEUANGAN

1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2016

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bandung Tahun Anggaran 2016 Periode 1 Januari 2016 sampai

dengan 31 Desember 2016 menunjukkan pendapatan daerah

sebesar Rp5.685.213.859.929,00 atau 85,06%

dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar

Rp6.684.129.617.384,00. Adapun realisasi belanja dan transfer

sebesar Rp5.830.413.719.644,00 atau 79,21% dari anggaran

yang ditetapkan sebesar Rp7.360.848.469.022,00. Dengan

demikian berdasarkan realisasi pendapatan daerah dan belanja

daerah diperoleh defisit sebelum Pembiayaan Netto sebesar

(Rp145.199.859.715.00).

Realisasi Pendapatan daerah sebesar Rp5.685.213.859.929,00

terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah Rp 2.152.755.704.962,00

- Pendapatan Transfer Rp 3.186.705.853.324,00

- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 345.752.301.643,00

Jumlah Rp 5.685.213.859.929,00

2. Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2016


Bandung Tahun Anggaran 2016 Periode 1 Januari 2016 sampai

dengan 31 Desember 2016 menunjukkan realisasi belanja dan

transfer daerah sebesar Rp5.830.413.719.644,00 atau mencapai




79,21% dari anggaran belanja daerah sebesar

Rp7.360.848.469.022,00.

Realisasi belanja dan transfer daerah sebesar

Rp5.830.413.791.644,00 tersebut terdiri dari:

- Belanja Operasi Rp 4.575.469.446.261,00

- Belanja Modal Rp 1.254.021.785.263,00

- Belanja Tak Terduga Rp 21.746.900,00

- Belanja Transfer Bantuan Keu Rp 900.741.220,00

Jumlah Rp 5.830.413.719.644,00

3. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2016

Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31

Desember 2016 adalah sebagai berikut:

URAIAN ANGGARAN 2016

(Rp)

REALISASI 2016

(Rp) %

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA)

994.140.890.638,00 994.140.890.638,00 100,00

Jumlah Penerimaan 994.140.890.638,00 994.140.890.638,00 100,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah

317.422.039.000,00 316.812.038.234,00 99,81

Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pengeluaran 317.422.039.000,00 316.812.038.234,00 99,81

PEMBIAYAAN NETTO 676.718.851.638,00 677.328.852.404,00 100,09

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN

TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target

yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Secara umum pencapaian target kinerja keuangan khususnya

pendapatan daerah Kota Bandung, bila dilihat dari realisasi




pendapatan daerah maka secara umum target yang telah

ditetapkan tidak dapat dicapai, yaitu pencapaian target

pendapatan daerah hanya sebesar 85,05% Antara lain

disebabkan tidak tercapainya target pajak daerah, retribusi

daerah, dana perimbangan dari DAK dan dana perimbangan

dari bantuan provinsi.

Hambatan tersebut antara lain:

a. Pajak hiburan, antara lain disebabkan oleh adanya

pembatasan jam operasional tempat hiburan, adanya

beberapa tempat hiburan yang tutup dan tingkat kunjungan

menurun;

b. BPHTB, disebabkan oleh adanya penurunan minat investasi

sektor properti;

c. Pajak Air Tanah, disebabkan oleh adanya kenaikan harga

dasar air tanah yang semulaRp. 500,00/m3 menjadi Rp.

5.000,00/m3 sehingga wajib pajak melakukan penghematan

dan penggunaan sumber air lain seperti PDAM;

d. Pajak Reklame, disebabkan volume Nota Pengantar

Perhitungan Pajak menurun.

e. Menurunnya pembangunan di sektor property

(pembangunan Apartemen, mall dan Hotel).

f. Adanya keterlambatan permohonan perpanjangan Izin

Trayek yang harusnya jatuh tempo tahun 2016 akibat akan

adanya peraturan baru yang mengharuskan pengusaha

angkot berbentuk Badan Usaha.

g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan

perijinan.

h. Belum terintegrasinya pelayanan perijinan secara penuh dari

persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat dalam

pengajuan perijinan.

i. Tidak tercapainya target penerimaan dari bagi hasil

Pemerintah pusat disebabkan adanya Prognosa realisasi




penerimaan pajak Tahun Anggaran 2016 yang

mengakibatkan perubahan alokasi dana.

2. Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2016 adalah sebesar 79,21%. Rendahnya tingkat

penyerapan tersebut disebabkan antara lain:

1. Terkendalanya keterlambatan Lelang Pembangunan Gedung

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos), yang

mengakibatkan adanya keterbatasan waktu dalam

pembangunana Gedung Pusat Pelayanan Kesejahteraan

Sosial. Disamping itu Kegiatan Konversi Angkutan Kota

menjadi Angkutan Umum Massal berdasarkan hasil

konsultasi, tidak jadi dilaksanakan karena konversi bekas

kendaraan Angkutan Kota menjadi Angkutan umum massal

yang menampung banyak orang tidak diperkenankan.

2. Adanya permasalahan pada rekanan pelaksana pada

pelaksanaan 20 (dua puluh) paket pekerjaan pada Dinas

Bina Marga dan Pengairan (DBMP) yang dilaksanakan tidak

tepat waktu serta terkendala tidak dapat dilaksanakannya

kegiatan Detail Enginering Desaign (DED) kawasan

perkantoran Pemerintah Kota di Gedebage legalitas hak

kepemilikan tanah masih dikuasai oleh Kementerian Agama

Republik Indonesia yang perubahan statusnya harus melalui

Keputusan Presiden.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah pada dasarnya tidak mengalami banyak

kendala. Sampai saat ini Pemerintah Kota Bandung untuk

mendukung tersedianya anggaran masih mengandalkan

penerimaan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Sisa Lebih

Tahun yang lalu.




3.3. IKHTISAR KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO

1. Pendapatan-LO Tahun 2016

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016

untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember

2016 menunjukkan pendapatan sebesar

Rp6.084.667.305.068,03 dan beban sebesar

Rp5.184.350.502.022,53 sehingga diperoleh Surplus Laporan

Operasional sebesar Rp900.316.803.045,50.

Pendapatan sebesar Rp6.084.667.305.068,03 terdiri dari:



- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 665.608.335.686,10

Jumlah Rp 6.084.667.305.068,03

2. Beban Tahun 2016


untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember

2016 menunjukkan Beban sebesar Rp5.184.350.502.022,53

yang terdiri dari Beban Operasi sebesar

Rp5.183.449.760.802,53 dan Beban Transfer sebesar

Rp900.741.220,00.

Beban Operasi sebesar Rp5.183.449.760.802,53 terdiri dari:

- Beban Pegawai

- Beban Barang dan Jasa

Rp

Rp

2.292.169.029.796,00

2.279.996.008.054,59

- Beban Bunga Rp 0,00

- Beban Subsidi Rp 128.532.390.000,00

- Beban Hibah Rp 151.250.782.000,00

- Beban Bantuan Sosial Rp 0,00

- Beban Penyusutan Rp 71.126.836.496,60

- Beban Penyisihan Piutang Rp 76.086.668.655,27

- Beban Lain-lain Rp 184.288.045.800,07

Jumlah I Rp 5.183.449.760.802,53




Adapun beban transfer Tahun 2016 untuk periode 1 Januari

2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar

Rp900.741.220,00 merupakan realisasi atas transfer bantuan

keuangan kepada partai politik.

Beban Luar Biasa Tahun 2016 untuk periode 1 Januari 2016

sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp21.746.900,00

merupakan realisasi pengembalian yang dikeluarkan melalui

belanja tidak terduga.




BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ASUMSI DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1) Asumsi Dasar Kemandirian Entitas

Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan

mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,

sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah

dalam pelaporan keuangan.

2) Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas

pelaporan akan berlanjut keberadaanya. Dengan demikian

Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi

atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap

kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.2. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu

atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib




menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan

untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “tiap-tiap

kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang

tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan

keuangan”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 232

ayat (1) menyatakan bahwa : “Entitas pelaporan dan entitas

akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan

daerah”.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,

menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

terdiri atas sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD.

Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan memiliki

komponen-komponen yang meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

c. Neraca;

d. Laporan Operasional (LO);

e. Laporan Arus Kas (LAK);

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).




4.3. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan Pemerintah Kota Bandung adalah basis basis akrual

untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca,

pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak

untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas

belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung, dan

beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan

nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung.

Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa

disajikan pula di Laporan Operasional.

Basis akrual untuk neraca dan berarti bahwa aset, kewajiban, dan

ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi,

atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh

pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima

atau dibayar oleh kas daerah Kota Bandung.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis

kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan

penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas

daerah Kota Bandung, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan

diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerahKota Bandung.

Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan

menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk

setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung

pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan

dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi




Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar

kembali.

2. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan (earned) atau saat pendapatan direalisasi

yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang

Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan

atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata

uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan

nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat

terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas

Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali

oleh pemerintah.

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari

entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana

perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil

dari Pemerintah Provinsi

2. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening

Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan saat




pendapatan kas yang diterima oleh bendahara

penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga

tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan

ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan

bagian dari BUD;

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang


atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata



terjadinya pendapatan.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi

jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,

yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban.

2. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, Saat

terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan

manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3. Pengukuran

Pengukuran beban menggunakan mata uang Rupiah

berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas

daerah Kota Bandung. Beban yang diukur dengan mata



terjadinya belanja.




4.3.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas

daerah Kota Bandung yang mengurangi ekuitas dana

lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari

entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti

pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat

dan bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari

rekening kas daerah Kota Bandung. Khusus pengeluaran

yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran,

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai

fungsi perbendaharaan.

3. Pengukuran

Pengukuran belanja menggunakan mata uang Rupiah

berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas

daerah Kota Bandung. Belanja yang diukur dengan mata


nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat

terjadinya belanja.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Definisi

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan

pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang

perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam




penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk

menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus

anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan

rekening kas daerah Kota Bandung yang antara lain

berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi

pemerintah, hasil privatisasi daerah/negara, penerimaan

kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga,

penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan

dana cadangan. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan

bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran

rekening kas umum daerah Kota Bandung antara lain

pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan

modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman

dalam periode tahun anggaran tertentu, dan

pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan

yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari

pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana

cadangan dan dicatat dalam pos pendapatan asli daerah

lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan

pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam

periode tahun anggaran tertentu.

2. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada

kas daerah Kota Bandung. Akuntansi penerimaan

pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan




dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui

pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah Kota

Bandung. Selisih lebih/kurang antara realisasi

penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan

selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos

SiLPA/SiKPA.

3. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang


atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan

mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia)

pada saat pengakuan belanja.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Aset

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau

dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang,

Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya. Aset Lancar

adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

kurang dari 12 (dua belas) bulan (satu periode akuntansi).

a. Aset Lancar, antara lain terdiri dari :

1) Kas

(1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di

Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan pemerintahan.

(2) Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila dalam

kas terdapat valuta asing maka valuta asing

tersebut dikonversikan terlebih dahulu

berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.




Pada akhir tahun, saldo kas dalam valuta asing

dikonversi ke dalam Rupiah dengan

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada

tanggal neraca.

(3) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas

opname di masing-masing pemegang kas

(Bendahara Umum Daerah dan Pemegang Kas).

2) Piutang

(1) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak

ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas

dalam satu periode akuntansi.

(2) Piutang dapat berupa tagihan hasil penjualan

barang, kewajiban pihak ketiga yang belum

dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman

uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.

(3) Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar

jumlah yang dapat direalisasikan setelah

memperhitungkan penyisihan piutang tidak

tertagih dan penghapusan piutang.

(4) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas

piutang tersebut.

(5) Piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai piutang

apabila telah diterbitkan dasar ketetapan

pajak/retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak

Daerah/Surat Keputusan Retribusi Daerah

(SKPD/SKRD).

3) Persediaan

(1) Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan

maksud untuk mendukung kegiatan operasional

pemerintah daerah dan atau untuk




dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.

(2) Persediaan pada akhir periode akuntansi dicatat

berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

(3) Saldo persediaan dinilai dan disajikan dalam

neraca berdasarkan:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan

pembelian. Nilai pembelian yang digunakan

adalah biaya perolehan persediaan yang

terakhir diperoleh;

- Biaya standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri;

- Nilai wajar apabila persediaan diperoleh

dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

(4) Jenis-jenis persediaan:

- Persediaan Pakai Habis, adalah barang-

barang yang bekas penggunaannya tidak

dapat digunakan kembali, misalnya ATK.

- Persediaan Tak Habis Pakai, adalah

persediaan yang dapat digunakan berulang

kali, misal kotak file.

- Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam

drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit

tanaman, benih ikan dan sebagainya.

b. Investasi Jangka Panjang, antara lain terdiri dari:

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah jumlah

yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk

penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik




Negara/Daerah atau lembaga keuangan lainnya

dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang

dinyatakan dalam perjanjian. Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah dicatat dalam neraca dengan

metode ekuitas.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai

masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk

digunakan dalam kegiatan kepemerintahan dan atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap

dapat diperoleh melalui pembelian dan atau

pembangunan yang sumber dananya baik sebagian

atau seluruhnya berasal dari APBD, hibah atau donasi,

pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau

rampasan.

Aset tetap dicatat dengan nilai historis. Untuk

keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas,

biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai

wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Aset

tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif

pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan

harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan

nilai tercatatnya. Nilai tercatat (carrying amount) aset

adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya

perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi

penyusutan.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya

perolehan. Apabila biaya perolehan suatu konstruksi

dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing,

penyajian dalam neraca dicatat dengan nilai rupiah




berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat

perolehan.

d. Aset Lainnya

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang

dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik

serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan

barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset dalam Proses Penghapusan/Aset Rusak Berat

adalah aset yang dihentikan dari penggunaan aktif

pemerintah dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya

sesuai dengan nilai tercatatnya. Hal tersebut sesuai

dengan PSAP No. 07 Paragraf 79.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar

sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kelompok kewajiban yang

diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan

setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal.

Kewajiban dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke dalam

Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal

transaksi.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

(1) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang Kepada

Pemerintah Pusat.




Merupakan bagian kewajiban jangka panjang kepada

Pemerintah Pusat, yang telah jatuh tempo dalam satu

periode akuntansi.

(2) Kewajiban Bunga, Denda, dan Commitment Fee.

- Kewajiban Bunga adalah bagian beban bunga yang

telah jatuh tempo dan harus dibayar dalam suatu

periode akuntansi. Kewajiban bunga dicatat sebesar

persentase tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan

dalam perjanjian.

- Denda adalah kewajiban yang timbul sebagai akibat

dari kewajiban pokok pinjaman dan atau bunganya

yang tidak dapat dilunasi tepat waktu sesuai

perjanjian.

- Comitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar

sebesar persentase tertentu terhadap jumlah pinjaman

yang belum atau tidak ditarik sampai batas waktu

yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

(3) Kewajiban Perhitungan Fihak Ketiga.

Merupakan kewajiban jangka pendek kepada fihak ketiga

yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

(4) Pendapatan Diterima Dimuka

Berdasarkan Buletin Teknis nomor 08 mengenai

akuntansi utang, terhadap nilai kas yang telah diterima

pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada

penyerahan barang/jasa dari pemerintah dicantumkan di

Neraca dengan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang

harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu

periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal

dari dalam negeri maupun luar negeri. Kewajiban jangka




panjang dicatat pada saat dana tersebut diterima sebesar

nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dicatat

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal

transaksi.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

(1) Kewajiban Kepada Pemerintah.

Kewajiban jangka panjang kepada pemerintah adalah

bagian kewajiban kepada pemerintah pusat yang akan

jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

(2) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang.

Kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang

merupakan kewajiban atas bunga pinjaman serta jasa

bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari

satu periode akuntansi.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas

awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit-LO,

SiLPA/SiKPA, penutupan saldo perubahan SAL, dan

perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih

evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

2. Pengakuan

Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau

penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah,

yang diakibatkan oleh adanya surplus/defisit-LO,

SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL.;

3. Pengukuran




Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan

nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada

tanggal laporan.

4.4. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, beberapa

informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Bandung menganut

prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya (substance

over form). Artinya informasi dimaksudkan untuk menyajikan

dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya

disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu

dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas

ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.

2) Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis

akrual yaitu:

(1) Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja

dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban

dan ekuitas dalam Neraca dan pengakuan pendapatan dan

beban dalam Laporan Operasional.

3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah tahun

anggaran (periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31

Desember 2016).

4) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang

dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk




memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Untuk

keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya

perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada

saat neraca awal tersebut disusun.

5) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu

dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan

jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara

karena alasan sejarah dan budaya.




BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1.Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah:

a) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal

22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi

Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite

Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP);

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

d) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015

Tanggal 26 Nopember Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014

tentang Kebijakan Akuntansi.

e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015

Tanggal 26 Nopember Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.




5.1.2.Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran bertujuan memberikan informasi

tentang kinerja keuangan berupa realisasi dan anggaran

entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara

anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat

ketercapaian target-target yang telah disepakati antara

legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang-undangan.

5.1.3.Definisi

a) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan

dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan,

belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam

satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu

secara sistematis untuk satu periode.

b) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas

Umum Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas dana

lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

c) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas

Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana

lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah.

d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,

yang dalam penganggaran pemerintah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan

surplus anggaran.




e) Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara

pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

f) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu

entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain,

termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

5.1.4.Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran


Bandung Tahun Anggaran 2016 Periode 1 Januari 2016

sampai dengan 31 Desember 2016 menunjukkan pendapatan

daerah sebesar Rp5.685.213.859.929,00 atau 85,06% dari

anggaran yang telah ditetapkan sebesar

Rp6.684.129.617.384,00. Adapun realisasi belanja dan

transfer daerah berjumlah Rp5.830.413.719.644,00 atau

79,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp7.360.848.469.022,00 sehingga diperoleh defisit sebelum

Pembiayaan Netto antara realisasi pendapatan daerah dan

realisasi belanja dan transfer daerah sebesar

Rp145.199.859.715,00. Defisit tersebut selanjutnya ditutup

dengan pembiayaan neto sebesar Rp677.328.852.404,00

sehingga pada akhirnya sisa lebih pembiayaan anggaran

akhir tahun menjadi sebesar Rp532.128.992.689,00.

Realisasi pendapatan daerah Kota Bandung Tahun Anggaran

2016 sebesar Rp5.685.213.859.929,00 terdiri dari:



- Lain-Lain Pendapatan Yang

Sah

Rp 345.752.301.643,00

Jumlah Rp 5.685.213.859.929,0

0




Sedangkan realisasi belanja dan transfer daerah Pemerintah

Kota Bandung secara keseluruhan untuk periode 1 Januari

2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar

Rp5.830.413.719.644,00 atau mencapai 79,21%. Realisasi

belanja dan transfer tersebut terdiri dari:

Belanja Operasi Rp 4.575.469.446.261,00

Belanja Modal Rp 1.254.021.785.263,00

Belanja Tak Terduga Rp 21.746.900,00

Belanja Transfer Rp 900.741.220,00

Jumlah Rp 5.830.413.719.644,00


Bandung Tahun Anggaran 2016 diuraikan sebagai berikut:

5.1.4.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31

Desember 2016 adalah sebesar

Rp2.152.755.704.962,00 atau mencapai 77,79%

dari target anggaran sebesar

Rp 2.767.404.903.364,00 yang terdiri dari:

No Uraian Anggaran 2016

(Rp)

Realisasi 2016

(Rp) %

Realisasi 2015

(Rp)

1 Pajak Daerah 2.186.416.770.000,00 1.709.807.582.556,00 78,20 1.494.147.377.053,00

2 Retribusi Daerah 204.770.058.000,00 92.006.779.460,00 44,93 64.985.847.830,00

3

Hasil Kekayaan

Daerah yang

Dipisahkan

20.000.000.000,00 10.658.411.624,00 53,29 8.602.757.430,00

4 Lain-lain PAD 356.218.075.364,00 340.282.931.322,00 95,53 291.958.661.192,00

Jumlah 2.767.404.903.364,00 2.152.755.704.962,00 77,79 1.859.694.643.505,00




Realisasi Pendapatan Asli Daerah masing-masing

diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan pajak daerah periode 1

Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

adalah sebesar Rp1.709.807.582.556,00 atau

78,20% dari target anggaran sebesar

Rp2.186.416.770.000,00 dengan rincian sebagai

berikut :


(Rp)

Realisasi 2016

(Rp) %

Realisasi 2015

(Rp)

1 Hotel 260.000.000.000,00 274.748.550.679,00 105,67 215.286.361.236,00

2 Restoran 235.000.000.000,00 241.786.988.140,00 102,89 181.868.358.705,00

3 Hiburan 68.000.000.000,00 69.816.433.368,00 102,67 50.449.101.884,00

4 Reklame 316.716.770.000,00 25.653.533.922,00 8,10 18.107.052.336,00

5 Penerangan Jalan 173.200.000.000,00 177.358.328.595,00 102,40 178.144.137.262,00

6 Parkir 26.000.000.000,00 29.289.132.387,00 112,65 20.234.816.571,00

7 Air Tanah 32.500.000.000,00 33.686.169.278,00 103,65 30.260.440.425,00

8 PBB Perkotaan 415.000.000.000,00 417.139.352.208,00 100,52 399.912.248.339,00

9 BPHTB 660.000.000.000,00 440.329.093.979,00 66,72 399.885.860.295,00

Jumlah 2.186.416.770.000,00 1.709.807.582.556,00 78,20 1.494.147.377.053,00

Rendahnya realisasi pendapatan pajak reklame

selama Tahun Anggaran 2016 sebesar 8,10%

terutama disebabkan masih berlakunya

moratorium penerbitan perijinan reklame baru.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan retribusi daerah periode 1


adalah sebesar Rp92.006.779.460,00 atau

44,93% dari target anggaran sebesar




Rp204.770.058.000,00 dengan rincian sebagai

berikut :


(Rp)

Realisasi 2016

(Rp) %

Realisasi 2015

(Rp)

1 Pelayanan Kesehatan -

Puskesmas 16.304.436.000,00 10.049.185.792,00 61,63 8.012.980.000,00

2 Pelayanan Kesehatan –

Tempat Pelayanan

Kesehatan Lainnya

2.464.692.000,00 1.155.695.500,00 46,89 0,00

3 Pelayanan

Penguburan/Pemakam

an

3.702.314.000,00 3.986.891.000,00 107.69 3.793.450.000,00

4 Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum 89.165.000.000,00 4.929.593.500,00 5.53 5.071.064.500,00

5 Pengujian Kendaraan

Bermotor 0,00 4.717.350.000,00 0,00 7.798.136.620,00

6 Pelayanan

Pemeriksaan/

Pengujian Alat

Pemadam Kebakaran

1.443.779.000,00 947.087.000,00 65.60 810.208.600,00

7 Pemanfaatan Ruang

untuk Menara

Telekomunikasi

3.300.066.000,00 0,00 0,00 0,00

8 Bidang Perhubungan 0,00 8.272.618.900,00 0,00 5.502.006.200,00

9 Rumah Potong Hewan 2.062.542.000,00 1.415.930.000,00 68.65 1.652.970.000,00

10 Tempat Rekreasi 629.024.000,00 666.422.000,00 105.95 1.193.276.000,00

11 Izin Mendirikan

Bangunan 79.665.669.000,00 49.162.898.976,00 61.71 26.133.792.450,00

12 Izin Gangguan Tempat

Usaha/Kegiatan kpd

Orang Pribadi

1.237.524.900,00 605.238.888,00 48,91 582.088.034,00


Usaha/Kegiatan kpd

Orang Badan

2.887.558.100,00 3.867.789.504,00 133,95 3.847.428.426,00

14 Pemberian Izin Trayek

Kepada Orang Pribadi 696.107.700,00 45.300.000,00 6,51 472.550.000,00


Kepada Badan 197.345.300,00 236.710.000,00 119,95 115.897.000,00

16 Pemberian Perpanjang-

an IMTA kepada

Pemberi Kerja Tenaga

Asing - LRA

1.014.000.000,00 1.948.068.400,00 192.12 0,00

Jumlah 204.770.058.000,00 92.006.779.460,00 44.93 64.985.847.830,00




Tidak adanya realisasi atas retribusi

pengendalian menara telekomunikasi disebabkan

adanya keputusan Mahkamah Agung yang

membatalkan penentuan tarif retribusi izin

pengendalian menara telekomunikasi yang

berkaitan dengan penetapan tarif retribusi yang

berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak.

Realisasi pendapatan retribusi daerah periode 1


sebesar Rp92.006.779.460,00 terdapat pada

SKPD-SKPD sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Kota


(Rp)

Realisasi 2016

(Rp) %

Realisasi 2015

(Rp)

1 Pelayanan Kesehatan

Puskesmas 16.304.436.000,00 10.049.185.792,00 61,63 8.012.980.000,00

2 Pelayanan Kesehatan

Tempat Pelayanan

Kesehatan Lainnya

yang Sejenis yang

dimiliki dan/atau

Dikelola oleh Pemda

2.464.692.000,00 1.155.695.500,00 46,89 0,00

Jumlah Retribusi Dinas

Kesehatan 18.769.128.000,00 11.204.881.292,00 59.70 8.012.980.000,00

2. Dinas Pemakaman dan Pertamanan


(Rp)

Realisasi 2016

(Rp) %

Realisasi 2015

(Rp)

1 Pelayanan

Pemakaman dan

Pengabuan Mayat

3.702.314.000,00 3.986.891.000,00 107.69 3.793.450.000,00

2 Tempat Rekreasi dan

Olahraga 629.024.000,00 666.422.000,00 105.95 1.193.276.000,00


Pemakaman dan

Pertamanan

4.331.338.000,00 4.653.313.000,00 107,43 4.986.726.000,00




3. Dinas Perhubungan


(Rp)

Realisasi 2016

(Rp) %

Realisasi 2015

(Rp)

1 Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum 89.165.000.000,00 4.929.593.500,00 5.53 5.071.064.500,00

2 Pengujian Kendaraan

Bermotor 0,00 4.717.350.000,00 0,00 7.798.136.620,00

3 Bidang Perhubungan 0,00 8.272.618.900,00 0,00 5.502.006.200,00

4 Izin Trayek kepada

Badan 120.000.000,00 76.110.000 63,43 107.297.000,00


Pemakaman dan Pertamanan

89.285.000.000,00 17.995.672.400,00 20.16 18.478.504.320,00

4. Dinas Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran


(Rp)

Realisasi 2016

(Rp) %

Realisasi 2015

(Rp)

1 Pemeriksaan Alat

Pemadam Kebakaran 1.443.779.000,00 947.087.000,00 65.60 810.208.600,00


Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran

1.443.779.000,00 947.087.000,00 65.60 810.208.600,00

5. Dinas Komunikasi dan Informatika


(Rp)

Realisasi 2016

(Rp) %

Realisasi 2015

(Rp)

1 Pengendalian Menara

Telekomunikasi 3.300.066.000,00 0,00 0,00 0,00


Komunikasi dan

Informatika

3.300.066.000,00 0,00 0,00 0,00

6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu


(Rp)

Realisasi 2016

(Rp) %

Realisasi 2015

(Rp)

1 Izin Mendirikan

Bangunan 79.665.669.000,00 49.162.898.976,00 61.71 26.133.792.450,00


Usaha/Kegiatan kpd 1.237.524.900,00 605.238.888,00 48,91 582.088.034,00





(Rp)

Realisasi 2016

(Rp) %

Realisasi 2015

(Rp)

Orang Pribadi


Usaha/Kegiatan kpd

Orang Badan

2.887.558.100,00 3.867.789.504,00 133,95 3.847.428.426,00


Kepada Orang Pribadi 696.107.700,00 45.300.000,00 6,51 472.550.000,00


Kepada Badan 197.345.300,00 160.600.000,00 119,95 115.897.000,00

Jumlah Retribusi Badan

Pelayanan Perijinan

Terpadu

84.684.205.000,00 53.841.827.368,00 63.75 31.151.755.910,00

7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan


(Rp)

Realisasi 2016

(Rp) %

Realisasi 2015

(Rp)

1 Rumah Potong Hewan 2.062.542.000,00 1.415.930.000,00 68.65 1.652.970.000,00


Pertanian dan Ketahanan

Pangan

2.062.542.000,00 1.415.930.000,00 68.65 1.652.970.000,00

8. Dinas Tenaga Kerja


(Rp)

Realisasi 2016

(Rp) %

Realisasi 2015

(Rp)

1 Pemberian

Perpanjangan IMTA

kepada Pemberi Kerja

Tenaga Asing - LRA

1.014.000.000,00 1.948.068.400,00 192.12 0,00


Pertanian dan Ketahanan

Pangan

1.014.000.000,00 1.948.068.400,00 192.12 0,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

Realisasi pendapatan hasil kekayaan daerah

yang dipisahkan periode 1 Januari 2016 sampai

dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar

Rp 10.658.411.624,00 atau 53,29% dari target




anggaran sebesar Rp 20.000.000.000,00 dengan

rincian sebagai berikut :


(Rp)

Realisasi 2016

(Rp) %

Realisasi 2015

(Rp)

1 PDAM Tirta Wening 11.140.000.000,00 0,00 0.00 0,00

2 Bank BJB 8.664.565.950,00 9.836.800.509,00 113.53 8.305.600.430,00

3 PD. Pasar Bermartabat 0,00 524.454.115,00 0.00 0,00

4 KPKB 195.434.050,00 297.157.000,00 152.05 297.157.000,00

Jumlah 20.000.000.000,00 10.658.411.624,00 53.29 8.602.757.430,00

d. Pendapatan Lain – Lain PAD Yang Sah

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah



Rp340.282.931.322,00 atau 95,53% dari target

anggaran sebesar Rp356.218.075.364,00 dengan



(Rp)

Realisasi 2016

(Rp) %

Realisasi 2015

(Rp)

1 Hasil Penjualan Aset

Daerah yang tidak

dipisahkan

0,00 68.801.000,00 364,24 574.652.554,00

2 Penerimaan Jasa Giro 22.649.721.044,00 36.981.587.384,00 163,28 62.650.381.413,00

3 Penerimaan Bunga

Deposito 0,00 25.010.519.131,00 0,00 0,00

4 Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah (TGR) 0,00 0,00 0,00 7.562.826.325,00

5 Pendapatan Denda

Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan

14.841.034.000,00 676.431.129,00 4,56 0,00

6 Penerimaan Denda

Pajak 0,00 12.771.215.227,00 0,00 10.459.290.506,00

7 Penerimaan Denda

Retribusi 8.235.315.000,00 805.566.396,00 9,78 2.730.401.197,00

8 Penerimaan dari

Pengembalian 14.974.133.364,00 20.752.675.189,00 138,59 0,00

9 Fasilitas Sosial dan

Fasilitas Umum 4.077.216.000,00 2.333.929.150,00 57,24 1.562.921.575,00

10 Pendapatan dari

Pemanfaatan Kekayaan

Daerah

21.780.000.000,00 25.057.302.632,00 115,05 21.964.329.937,00





(Rp)

Realisasi 2016

(Rp) %

Realisasi 2015

(Rp)

11 Penerimaan Setoran

dari Lembaga Lain 0,00 141.276.052,00 0,00 354.108.602,00

12 Pendapatan Lainnya 93.641.766.956,00 2.853.459.874,00 3,05 6.477.851.262,00

13 Pendapatan Denda

Atas Pelanggaran

Perda

0,00 110.674.185,00 0,00 0,00

14 Pendapatan BLUD 131.000.000.000,00 140.050.786.855,00 106,91 111.427.309.721,00

15 Dana Kapitasi JKN

pada FKTP 45.000.000.000,00 72.549.301.118,00 161.22 72.462.949.000,00

16 Pendapatan Denda

Profesi PPAT 0,00 15.000.000,00 0,00

17 Pend. dari Hasil

Pemanfaatan KD

Kerjasama

Pemanfaatan

180.000.000,00 104.406.000,00 58,00 0,00

Jumlah 356.379.186.364,00 340.282.931.322,00 95.48 298.227.022.092,00

Realisasi pendapatan lain-lain pendapatan asli

daerah sebesar Rp340.282.931.322,00 tersebut

termasuk didalamnya pendapatan yang diperoleh

dengan mekanisme Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Kota Bandung, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

(RSKIA) Kota Bandung, Rumah Sakit Khusus Gigi

dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung, dan

Puskesmas-Puskesmas di Lingkungan Dinas

Kesehatan Kota Bandung.

5.1.4.2. Realisasi Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari

2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah

sebesar Rp3.186.705.853.324,00 atau 89,61%

dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan

sebesar Rp3.556.118.038.811,00.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari

entitas pelaporan lain. Pendapatan dari Transfer ini




besarannya sangat tergantung kondisi keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Realisasi Transfer sebesar Rp3.186.705.853.324,00

terdiri atas:

Transfer Pemerintah Pusat

– DanaPerimbangan

Rp

2.443.763.935.834,00

Transfer Pemerintah Pusat

– Lainnya

Transfer Pemerintah

Provinsi

Rp

Rp

0,00

742.941.917.490,00

Jumlah Rp 3.186.705.853.324,00

Realisasi pendapatan transfer diuraikan masing-

masing sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana

Perimbangan periode 1 Januari 2016 sampai


Rp2.443.763.935.834,00 atau 87,72% dari

anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp2.785.941.136.000,00 terdiri dari:

Realisasi pendapatan dari Transfer Pemerintah

Pusat – Dana Perimbangan ini besarannya

sangat tergantung dari kondisi keuangan

Pemerintah Pusat.

PENDAPATAN-LRA Anggaran

2016 (Rp)

Realisasi 2016 (Rp)

% Realisasi

2015 (Rp)

- Dana Bagi Hasil Pajak

- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

- Dana Alokasi Umum

- Dana Alokasi Khusus

270.489.172.000,00

20.733.293.000,00 1.672.456.589.000,00

822.262.082.000,00

293.628.719.200,00

22.024.549.634,00 1.672.456.589.000,00

455.654.078.000,00

108,55

106,23 100,00

55,41

151.312.813.000,00

22.071.782.066,00 1.574.737.891.000,00

17.709.340.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak: 2.785.941.136.000,00 2.443.763.935.834,00 87,72 1.765.831.826.066,00




Rincian Dana Bagi Hasil Pajak sebesar

Rp293.628.719.200,00 adalah sebagai berikut:

Adapun rincian Dana Bagi Hasil Bukan

Pajak/Sumber Daya Alam sebesar

Rp22.024.549.634,00 adalah sebagai berikut:

PENDAPATAN-LRA

Anggaran

2016

(Rp)

Realisasi

2016

(Rp)

%

Realisasi

2015

(Rp)

- BH dari Iuran Hak Peng. Hutan

- BH dari Hasil Pung. Hasil Perikanan

- BH dari Pertambangan Minyak Bumi

- BH dari Pertambangan Gas Bumi

- BH dari Pertambangan Panas Bumi

- BH dari Pertambangan Umum

84.229.000,00

1.089.194.000,00

2.705.823.000,00

7.970.794.000,00

8.211.836.000,00

671.417.000,00

25.268.700,00

452.025.539,00

2.129.578.858,00

9.048.357.759,00

9.880.959.231,00

488.359.547,00

30.00

41.50

78.70

113.52

120.33

72.74

275.934.928,00

703.264.033,00

6.619.184.758,00

4.951.137.776,00

8.667.429.710,00

854.830.861,00

JumlahDana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 20.733.293.000,00 22.024.549.634,00 106.23 22.071.782.066,00

Penerimaan Pusat – Dana Perimbangan untuk

rincian obyek Dana Alokasi Umum (DAU) adalah

sebagai berikut:


2016 (Rp)

Realisasi 2016 (Rp)

% Realisasi

2015 (Rp)

Dana Alokasi Umum 1.672.456.589.000,00 1.672.456.589.000,00 100 1.574.737.891.000,00

Jumlah Dana Alokasi

Umum

1.672.456.589.000,00 1.672.456.589.000,00 100 1.574.737.891.000,00


2016

(Rp)

Realisasi 2016

(Rp)

% Realisasi

2015

(Rp)

- BH dari Pajak Bumi dan Bangunan

- BH dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

- BH dari Pajak Penghasilan (PPh) Psl. 25 & 29 WP Orang Pribadi DN dan Psl. 21

- BH dari Cukai Hasil Tembakau

15.101.319.000,00

0,00

251.537.220.000,00

3.850.633.000,00

16.710.730.947,00

0,00

273.019.298.654,00

3.898.689.599,00

110.66

0,00

108.54

101.25

16.555.801.000,00

0,00

131.054.868.000,00

3.702.144.000

Jumlah Dana Bagi Hasil

Pajak: 270.489.172.000,00 293.628.719.200,00 108.55 151.312.813.000,00




Penerimaan Pusat – Dana Perimbangan untuk

rincian obyek Dana Alokasi Khusus (DAK)

sebesar Rp455.654.078.000,00 masing-masing

sebagai berikut:

b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi transfer Pemerintah Pusat–Lainnya


Desember 2016 adalah sebesar Rp 0,00 atau

0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp

00,00 Transfer ini merupakan transfer yang

berasal dari Pemerintah Pusat untuk Dana

Penyesuaian sektor Pendidikan bagi Pemerintah

Kota Bandung, dengan rincian obyek

sebagaimana berikut di bawah ini:

4)Dana Alokasi Khusus Anggaran

2016 (Rp)

Realisasi 2016 (Rp)

% Realisasi

2015 (Rp)

- DAK Sektor Pendidikan

- DAK Sektor Kesehatan

- DAK Sektor Insfrastruktur

Jalan

- DAK Sektor Insfras. Air

bersih

- DAKSektorLingkunganHidup

- DAK Sektor Insfrastruktur

Sanitasi

- DAKSektorPerdagangan

- DAK Sektor Keluarga

Berencana

- DAK Sektor Transportasi

- DAK Sektor Pariwisata

750.631.359.000,00

27.762.904.000,00

26.003.958.000,00

2.767.855.000,00

0,00

2.261.851.000,00

4.440.344.000,00

998.380.000,00

1.322.480.000,00

6.072.951.000,00

418.896.750.000,00

15.807.589.000,00

14.302.177.000,00

959.127.000,00

0,00

784.737.000,00

1.536.165.000,00

539.986.000,00

727.364.000,00

2.100.183.000,00

55.81

56.94

55.00

34.65

0,00

34.69

34.60

54.09

55.00

34.58

10.354.910.500,00

1.357.532.000,00

2.159.745.500,00

0,00

2.465.870.000,00

0,00

1.055.890.000,00

0,00

315.392.000,00

0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus 822.262.082.000,00 455.654.078.000,00 55.41 17.709.340.000,00




b. Transfer Pemerintah

PusatLainnya

1) Dana Penyesuaian

Anggaran

2016

(Rp)

Realisasi

2016

(Rp)

%

Realisasi

2015

(Rp)

Dana Penyesuaian Sektor

Pendidikan

0,00 0,00 0,00 629.172.608.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00 0,00 629.172.608.000,00

c. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi periode 1


adalah sebesarRp742.941.917.490,00 atau

96,46% dari anggaran yang telah ditetapkan

sebesar Rp770.176.902.811,00 seluruhnya

merupakan pendapatan dari bagi hasil yang

terdiri dari:

1) Dana Transfer

Pemerintah Provinsi

Jawa Barat

Anggaran

2016

(Rp)

Realisasi

2016

(Rp)

%

Realisasi

2015

(Rp)

- Pajak Kendaraan

Bermotor

- Bea Balik Nama Kend.

Bermotor

- Pajak Bahan Bakar

Kend. Bermotor

- Pajak Air Permukaan

- Bagi Hasil dari

Kemetrologian

- Bagi hasil dari pajak

rokok

323.702.476.755,00

200.938.640.700,00

159.541.950.442,00

296.718.950,00

0,00

85.697.115.964,00

316.416.214.200,00

200.938.640.700,00

140.023.419.742,00

277.645.305,00

0,00

85.285.997.543,00

97.75

100.00

87.77

93.57

0,00

99.52

298.152.551.160,00

207.360.224.070,00

162.205.771.476,00

257.428.200,00

18.374.353,00

81.488.071.098,00

Jumlah Dana Transfer

Pem. Provinsi Jawa Barat 770.176.902.811,00 742.941.917.490,00 96.46 749.482.420.357,00

Realisasi pendapatan dari Transfer Pemerintah

Provinsi besarannya sangat tergantung pada

kondisi atau realisasi keuangan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat.




5.1.4.3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah periode 1


adalah sebesar Rp345.752.301.643,00 atau 95,88%

dari anggaran sebesar Rp360.606.675.209,00.

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah berasal dari

pendapatan hibah dan pendapatan dari bantuan

keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

sebagai berikut:

3) Lain-Lain Pendapatan

Yang Sah

Anggaran

2016

(Rp)

Realisasi

2016

(Rp)

%

Realisasi

2015

(Rp)

Pendapatan Hibah

Pemerintah Pusat 270.230.302.000,00 269.620.301.234,00 99,77 8.551.912.000,00

Bantuan keuangan dari

Pemerintah Provinsi Jawa

Barat

90.376.373.209,00 76.132.000.409,00 84,24 85.338.503.920,00

Jumlah Bantuan

Pemerintah Pusat dan

Pem Provinsi Jawa Barat

360.606.675.209,00 345.752.301.643,00 95,88 93.890.415.920,00

Realisasi pendapatan hibah sebesar

Rp269.620.301.234,00 penerimaan hibah yang

berasal dari Pemerintah Pusat selama Tahun

Anggaran 2016 yang terdiri dari:

- Hibah untuk PDAM Rp 15.500.000.000,00



Jumlah Rp 269.620.301.234,00

Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Kota Bandung untuk PDAM Tirtawening Kota

Bandung sebesar Rp15.500.000.000,00 yang

dibiayai terlebih dahulu dengan penyertaan

modal oleh Pemerintah Kota Bandung ke PDAM

pada Tahun Anggaran 2014 melalui SP2D Nomor

957/00009/1.20.06.01/Pemb/2014.




Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Kota Bandung untuk PDAM Tirtawening Kota

Bandung sebesar Rp252.730.301.234,00

diterima berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Kota Bandung Nomor : PHD-142/PK/2016

tanggal 30 September 2016 untuk hibah daerah

non kas dalam rangka penyelesaian piutang

negara kepada PDAM. Penerimaan hibah ini

telah ditindaklanjuti dengan realisasi penyertaan

modal Pemerintah Kota Bandung kepada PDAM

Kota Bandung melalui SP2D (Non Kas) dengan

Nomor : 957/00004/1.20.06.01/BTL-PMK/2016

sebesar Rp252.730.301.234,00.

Adapun hibah dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Kota Bandung untuk PDAM

Tirtawening Kota Bandung sebesar

Rp1.390.000.000,00 diterima berdasarkan

Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah

Pusat dengan Pemerintah Kota Bandung Nomor :

PHD-24/PK/2016 tanggal 25 April 2016 untuk

hibah air minum yang bersumber dari

penerimaan dalam negeri APBN TA 2016 dan

telah direalisasikan kepada PDAM melalui SP2D

Nomor : 957/00001/1.20.06.01/BTL-PMK/2016

sebesar Rp1.390.000.000,00.

Adapun alokasi bantuan keuangan dari

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93

Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.




5.1.4.4. Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung



Rp4.575.469.446.261,00 atau mencapai 85,74%

dari alokasi anggaran sebesar

Rp5.336.672.986.293,47.

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung

sebesar Rp 4.575.469.446.261,00 terdiri dari:

URAIAN ANGGARAN 2016

(Rp)

REALISASI 2016

(Rp) %

REALISASI 2015

(Rp)

Belanja Pegawai 2.922.171.815.862,00 2.540.344.665.184,00 86,93 2,381,935,235,484.00

Belanja Barang 2.130.060.453.431,47 1.755.341.609.077.00 82,41 1,288,180,584,635.00

Belanja Subsidi 130.336.000.000.00 128.532.390.000,00 98,62 116,260,455,000.00

Belanja Hibah 154.104.717.000,00 151.250.782.000,00 98,15 126,741,369,485.00

Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja

Operasi 5.336.672.986.293,47 4.575.469.446.261,00 85,74 3.913.117.644.604,00

Realisasi belanja operasi Pemerintah Kota Bandung

sebesar Rp4.575.469.446.261,00 tersebut termasuk

didalamnya belanja yang dilaksanakan dengan

mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota

Bandung, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak


dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung, dan

Puskesmas-Puskesmas di Lingkungan Dinas

Kesehatan Kota Bandung.

Realisasi belanja operasi diuraikan masing-masing

sebagai berikut:




1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kota

Bandung sebesar Rp2.540.344.665.184.00

dianggarkan dalam klasifikasi Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung dengan masing-

masing realisasi sebesar

Rp2.275.389.581.281,00 dan

Rp264.955.083.903,00.

Realisasi belanja pegawai dengan klasifikasi

belanja tidak langsung sebesar

Rp2.275.389.581.281,00 terdiri dari:

No URAIAN

TAHUN 2016 REALISASI

ANGGARAN REALISASI %

TAHUN 2015

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Gaji dan Tunjangan

2.152.050.021.161,84 1.846.168.496.369,00 85.79 1,804,025,117,602.00

2 Tambahan Penghasilan PNS

383.521.070.062,15 346.684.605.054,00

90.40 270,083,138,598.00

3

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta

KDH/WKDH

7.674.120.000,00 7.278.120.000,00 94.84 7,026,759,500.00

4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah

- -

-

-

5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

72.190.186.600,01 71.345.828.558,00 98.83 55,893,202,895.00

6 Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah

5.949.952.680,00 3.912.531.300,00 65.76 2,582,526,904.00

JUMLAH 2.621.385.350.504,00 2.275.389.581.281,00 86.80 2.139.610.745.499.00

Adapun belanja pegawai dengan klasifikasi belanja

pegawai langsung, yaitu belanja pegawai yang

berkaitan dengan pelaksanaan program dan

kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

sebesar Rp264.955.083.903,00 terdiri dari :




URAIAN



TAHUN 2015

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Honorarium PNS 135.256.466.723,00 112.418.312.644,00 83.11 92.167.755.720,00

2 Honorarium Non

PNS 53.861.552.000,00 52.376.798.400,00 97.24 49.890.196.000,00

3 Uang Lembur 16.917.199.600,00 13.363.091.383,00 78.99 13.305.936.475,00

4 Belanja Pegawai

BLUD 61.725.968.650,00 54.607.368.581,00 88.47 56.393.725.620,00

5 Honorarium

Pengelola Dana BOS 33.018.878.385,00 32.184.812.895,00 97.47 30.562.076.170,00

6 Honorarium Non

Pegawai 6.400.000,00 4.700.000,00 73.44 4.800.000,00

JUMLAH 300.786.465.358,00 264.955.083.903,00 88.09 242.324.489.985,00

Realisasi belanja pegawai Pemerintah Kota Bandung

sebesar Rp2.540.344.665.184,00 diuraikan ke

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

sebagai berikut :

No. URAIAN

TAHUN 2016 % REALISASI

ANGGARAN REALIASI TAHUN 2015

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Dinas Pendidikan 1.739.268.887.080,00 1.463.802.390.626,00 84.16 1.439.567.258.376,00

2 Dinas Kesehatan 111.258.308.585,00

101.912.652.908,00 91.60 90.420.081.802,00

3 RSUD 72.063.244.524,00

69.920.313.504,00 97.03 55.846.292.192,00

4 RSKIA 17.680.374.311,00

17.265.241.108,00 97.65 30.316.949.090,00

5 RSKGM 12.999.092.651,00

12.563.928.071,00 96.65 10.734.516.403,00

6 D B M P 44.523.183.079,00

39.140.746.939,00 87.91 34.871.998.956,00

7 DPP Kebakaran 20.357.530.388,00

19.675.547.305,00 96.62 17.062.955.026,00

8 Dinas Pemakaman dan Pert. 21.507.042.376,00

20.271.822.987,00 94.26 19.252.149.991,00

9 Dinas Tata Ruang dan C.K. 29.840.989.922,00

26.141.536.229,00 87.60 23.826.215.740,00

10 Bappeda 16.312.399.357,00

13.635.660.067,00 83.59 12.279.740.328,00

11 Dinas Perhubungan 44.334.861.890,00

42.865.580.342,00 96.69 34.022.536.459,00

12 B P L H 11.484.637.809,00

10.766.226.793,00 93.74 9.338.092.180,00

13 Dinas Kependudukan 11.405.069.954,00

10.990.982.886,00 96.37 9.557.516.404,00

14 Badan P. Perempuan dan KB 9.930.244.612,00

9.371.925.888,00 94.38 8.399.700.684,00

15 Dinas Sosial 8.867.567.398,00

8.647.160.773,00 97.51 8.431.325.656,00

16 Dinas Tenaga Kerja 9.894.230.174,00

9.373.828.644,00 94.74 8.972.409.354,00

17 Dinas Kopperindag 13.475.639.633,00

12.398.929.060,00 92.01 10.515.635.062,00

18 B P P T 17.452.658.288,00

15.928.934.582,00 91.27 13.420.541.813,00

19 Dinas Pemuda dan OR 12.571.452.326,00

10.274.004.134,00 81.72 10.277.167.654,00




No. URAIAN



(Rp) (Rp) (Rp)

20 Badan Kesbang dan P. Masy. 8.325.510.279,00

7.887.540.047,00 94.74 7.053.416.980,00

21 Satuan Polisi Pamong Praja 50.277.910.374,00

48.579.960.380,00 96.62 37.419.332.456,00

22 DPRD 19.796.716.296,00

19.602.493.497,00 99.02 13.226.343.342,00

23 Kepala Daerah dan WKDH 3.724.083.461,00

3.259.472.237,00 87.52 3.007.495.462,00

24 Sekretaris Daerah 56.230.968.081,00

51.901.330.002,00 92.30 46.043.382.906,00

25 Sekretariat DPRD 14.145.083.449,00

12.798.636.801,00 90.48 12.471.039.721,00

26 DPKAD selaku SKPD 69.299.869.090,99 26.619.151.960,00 38.41 20.907.318.208,00

27 DPKAD selaku PPKD 34.557.556.300,00 31.560.510.312,00 91.33 28.500.000.000,00

28 Inspektorat Kota 23.500.466.354,00 21.790.033.148,00 92.72 18.815.181.495,00

29 Dinas Pelayanan Pajak 105.806.336.490,01 102.655.185.442,00 97.02 83.765.909.950,00

30 Badan Kepegawaian Daerah 18.906.877.530,00 16.850.162.114,00 89.12 16.422.273.706,00

31 Kecamatan Sukasari 7.124.891.598,00 7.013.899.402,00 98.44 6.097.558.053,00

32 Kecamatan Cidadap 6.228.256.365,00 5.941.695.651,00 95.40 5.159.353.826,00

33 Kecamatan Sukajadi 7.802.550.000,00 7.708.051.286,00 98.79 6.388.898.431,00

34 Kecamatan Cicendo 9.176.345.107,00 8.851.261.121,00 96.46 7.701.283.038,00

35 Kecamatan Andir 13.560.688.027,00 13.179.335.781,00 97.19 10.845.918.708,00

36 Kecamatan Coblong 7.728.148.515,00 7.426.492.703,00 96.10 8.158.325.083,00

37 Kecamatan Bandung Wetan 5.079.635.989,00 4.983.248.239,00 98.10 4.805.335.489,00

38 Kecamatan Sumur Bandung 6.071.868.663,00 5.817.948.470,00 95.82 5.717.100.151,00

39 Kecamatan Cibeunying Kidul 7.688.731.375,00 7.329.458.323,00 95.33 8.345.533.200,00

40 Kecamatan Cibeunying Kaler 6.622.117.654,00 6.382.139.938,00 96.38 6.408.337.508,00

41 Kecamatan Astanaanyar 9.089.880.167,00 8.890.516.003,00 97.81 7.968.408.829,00

42 Kecamatan Bojongloa Kaler 10.733.618.676,00 10.503.172.084,00 97.85 8.346.399.023,00

43 Kecamatan Bojongloa Kidul 12.423.226.379,00 12.093.122.622,00 97.34 8.722.979.758,00

44 Kecamatan Babakan Ciparay 9.339.339.233,00 8.908.620.901,00 95.39 7.828.996.148,00

45 Kecamatan Bandung Kulon 11.318.621.453,00 10.899.899.223,00 96.30 9.477.635.871,00

46 Kecamatan Regol 12.392.237.742,00 12.031.652.115,00 97.09 8.339.255.057,00

47 Kecamatan Lengkong 9.422.962.050,00 9.137.361.546,00 96.97 9.881.194.530,00

48 Kecamatan Batununggal 11.211.653.942,00 10.879.634.974,00 97.04 9.348.751.173,00

49 Kecamatan Ujungberung 8.879.203.822,00 8.562.473.445,00 96.43 7.618.076.576,00

50 Kecamatan Kiaracondong 9.619.207.241,00 9.435.278.763,00 98.09 8.568.603.169,00

51 Kecamatan Arcamanik 5.701.570.530,00 5.585.978.155,00 97.97 5.740.089.712,00

52 Kecamatan Cibiru 7.921.175.051,00 7.676.875.918,00 96.92 6.972.690.831,00

53 Kecamatan Antapani 7.465.911.645,00 7.344.706.731,00 98.38 6.390.602.251,00

54 Kecamatan Rancasari 7.366.916.363,00 7.228.819.848,00 98.13 6.465.493.567,00

55 Kecamatan Buahbatu 6.716.093.119,00 6.534.878.887,00 97.30 6.831.258.822,00

56 Kecamatan Bandung Kidul 6.399.559.410,00 6.176.111.008,00 96.51 6.006.166.017,00

57 Kecamatan Gedebage 9.842.275.282,00 9.614.370.643,00 97.68 5.546.956.706,00

58 Kecamatan Panyileukan 7.399.654.246,00 7.066.938.160,00 95.50 6.133.643.216,00

59 Kecamatan Cinambo 6.631.431.197,00 6.330.323.166,00 95.46 6.066.815.350,00

60 Kecamatan Mandalajati 9.172.319.420,00 9.092.272.066,00 99.13 6.497.015.435,00




No. URAIAN



(Rp) (Rp) (Rp)

61 Kapusarda 3.725.582.867,00 3.570.844.766,00 95.85 3.085.445.487,00

62 Diskominfo 11.910.514.767,00 10.344.578.591,00 86.85 8.445.637.631,00

63 Dinas Pertanian dan K. P. 12.159.010.071,00 11.716.067.440,00 96.36 10.823.819.080,00

64 Disbudpar 8.447.825.834,00 7.634.748.429,00 90.38 6.456.881.362,00

TOTAL 2.922.171.815.862,00 2.540.344.665.184,00 87,11 2.381.935.235.484,00

2) Realisasi Belanja Barang

Realisasi belanja barang Pemerintah Kota

Bandung sebesar Rp1.755.341.609.077,00 atau

sebesar 82,41% dari alokasi anggaran sebesar

Rp2.130.060.453.431,47. Belanja barang dalam

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dianggarkan sebagai belanja barang dan

jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan

barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12

bulan dan/atau pemakaian jasa dalam

melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah

Kota Bandung. Belanja barang terdiri dari :

No URAIAN



TAHUN 2015

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Belanja Bahan

Pakai Habis Kantor 115.268.514.519,70 97.497.714.745,00 84.58 81.366.235.397,00

2 Belanja

Bahan/Material 116.540.942.587,00 95.370.035.209,00 81.83 66.197.423.695,00

3 Belanja Jasa

Kantor 229.215.143.433,00 194.872.533.364,00 85.02 140.163.984.090,00

4 Belanja Premi Asuransi

83.376.167.209,00 76.306.706.034,00 91.52 64.251.427.055,00

5 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

82.972.782.283,00 63.435.208.814,00 76.45 52.217.856.803,00

6 Belanja Cetak dan Penggandaan

66.473.169.129,00 56.771.150.444,00 85.40 49.660.850.616,00

7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir

19.107.556.868,00 11.933.036.315,00 62.45 11.435.140.132,00

8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.393.544.000,00 4.360.925.800,00 80.85 3.603.970.300,00

9 Belanja sewa alat berat

93.150.000,00 0,00 0,00 34.340.000,00

10 Belanja Sewa Perlengkapan dan

18.702.540.750,00 15.986.814.864,00 85.48 10.755.388.767,00




No URAIAN



TAHUN 2015

(Rp) (Rp) (Rp)

Peralatan Kantor

11 Belanja Makanan dan Minuman

130.184.830.918,00 105.370.874.076,00 80.94 83.200.408.046,00

12 Belanja Pakaian Dinas dan

Atributnya

10.847.389.577,00 10.005.933.891,00 92.24 8.133.947.180,00

13 Belanja Pakaian Kerja

18.323.867.599,00 16.799.907.071,00 91.68 12.421.026.816,00

14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu

18.667.674.323,00 16.511.234.868,00 88.45 17.300.543.215,00

15 Belanja Perjalanan Dinas

127.239.318.467,75 98.356.559.906,00 77.30 60.096.361.170,00

16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

1.762.850.000,00 141.950.000,00 8.05 1.168.373.040,00

17

Belanja Kursus,

Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

63.694.407.734,00 59.148.056.852,00 92.86 35.770.246.379,00

18 Belanja Pemulangan

Pegawai

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00

19 Belanja Pemeliharaan

246.399.858.306,02 221.812.868.695,00 90.02

151.852.112.055,00

20 Belanja Jasa Konsultasi

180.118.199.235,00 129.370.186.827,00 71.83

118.304.706.517,00

21

Belanja Peralatan dan Mesin serta Alat Olahraga yang tidak Dikapitalisasi

0,00 0,00 0.00

8.014.567.976,00

22 Belanja Barang Dana BOS

119.981.023.149,00 118.649.463.647,00 98.89

92647.287.119,00

23

Belanja yang sumberdari Dana Kapitasi Jaminan KesehatanNasional

131.375.759.484,00 47.474.129.705,00 36.14

42.367.431.352,00

24

Belanja barang yang akan

diserahkan pada pihak ketiga

211.267.500,00 156.153.500,00 73.91 25.155.000,00

25 Belanja Barang dan Jasa BLUD

75.738.974.350,00 74.588.748.903,00 98.48

39.040.611.747,00

26 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

28.539.353.141,00 28.253.323.566,00 99.00

30.361.665.990,00

27 Belanja jasa tenaga ahli

214.106.417.575,00 188.087.941.338,00 87.85

97.598.393.678,00

28 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga

14.449.250.000,00 13.772.529.709,00 94.97

8.068.720.500,00

29

Belanja Hibah barang/Jasa yang

akan diserahkan Kepada PihakKetiga /Masyarakat

0,00 0,00 0,00

2.122.410.000,00

30

Belanja Peralatan dan Mesin Serta Alat Olah Raga

yang tidak dikapitasi

11.251.501.294,00 10.307.620.934,00 91.57 0,00

JUMLAH 2.130.060.453.431,47 1.755.341.609.077,00 82.41 1,288,180,584,635.00




3) Realisasi Belanja Bunga

Realisasi belanja bunga periode 1 Januari 2016

sampai dengan 31 Desember 2016 adalah nihil.

4) Realisasi Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi periode 1 Januari 2016

sampai dengan 31 Desember 2016 adalah

sebesar Rp128.532.390.000,00 atau mencapai

98,62% dari anggaran sebesar

Rp130.336.000.000,00. Realisasi Belanja Subsidi

diberikan kepada PD Kebersihan Kota Bandung

dan Perum BULOG Sub Divisi Regional Bandung

subsidi beras bagi masyarakat, dengan rincian

sebagai berikut:


(Rp) Realisasi 2016

(Rp) %

Realisasi 2015

(Rp)

1 PD Kebersihan 105.000.000.000.00 105.000.000.000.00 100,00 27.454.455.000,00

2 Perum Bulog 25.336.000.000.00 23.532.390.000.00 92.88 88.806.000.000,00

Jumlah 130.336.000.000.00 128.532.390.000.00 98.62 116.260.455.000,00

Pemberian belanja subsidi dilakukan

berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 384

Tahun 2016 tentang Belanja Subsidi kepada

Perusahaan Daerah Kebersihan Kota

Bandung Tahun Anggaran 2016;



Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik

Sub Divisi Regional Bandung Tahun

Anggaran 2016;




5) Realisasi Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah Pemerintah Kota

Bandung periode 1 Januari 2016 s.d. 31

Desember 2016 sebesar Rp151.250.782.000,00

atau 98.15% dari alokasi anggaran

Rp154.104.717.000,00. Realisasi Belanja Hibah

berupa uang pada DPKAD selaku PPKD periode 1


adalah sebesar Rp151.250.782.000,00 atau

98.15% dari alokasi anggaran

Rp154.104.717.000,00. Realisasi belanja hibah

berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah

Kota Bandung kepada

badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan

sebesar Rp151.250.782.000,00 diuraikan sesuai

bidangnya sebagai berikut:

No Bidang Anggaran 2016

(Rp)

Realisasi 2016

(Rp)

% Realisasi 2015

(Rp)

1 Yang Diamanatkan

Perundangan 56.163.300.000,00 55.539.275.000,00 98,89 47.731.869.000,00

2 Program Pemerintah

Daerah 81.273.800.000,00 79.673.800.000,00 98,03 71.838.462.085,00

3

Sosial, Keagamaan/

Peribadatan dan

Pendidikan

Keagamaan

150.000.000,00 150.000.000, 100,00 495.000.000,00

4

Perumahan dan

Urusan Penataan

Ruang

0,00 0,00 0,00 6.018.563.400,00

5

Pendidikan / BOP

PAUD

Masyarakat/Swasta

15.789.600.000,00 15.316.400.000,00 97,00 40.000.000,00

6 Kebudayaan dan

Adat Istiadat 101.000.000,00 51.000.000,00 50,50 424.225.000,00

7

Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam

Negeri

0,00 0,00 0,00

65.500.000,00

8 Kesejahteraan Sosial 402.350.000,00 315.640.000,00 78,45 60.000.000,00




Penyerapan belanja hibah Tahun Anggaran 2016

98,15% disebabkan adanya penyelesaian Peraturan

Walikota terhadap Undang Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 298

ayat 5 huruf d dan Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman

Ketentuan Pasal 298 ayat 5 Undang Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan

adanya Penerima Hibah yang tidak mencairkan

dana hibah.

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan

pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan

atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah

daerah lainnya, organisasi kemasyarakatan, dan

kelompok masyarakat perorangan yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan

sosial oleh Pemerintah Kota Bandung berpedoman

pada :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari


sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

9 Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 20.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

10 Ketenagakerjaan 139.667.000,00 139.667.000,00 100,00 27.750.000,00

11. Pertamanan 65.000.000,00 65.000.000,00 100,00 0,00

Jumlah 154.104.717.000,00 151.250.782.000,00 98,15 126.741.369.485,00




Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun

2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Tata

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan Pertanggungjawaban dan

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja

Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Walikota Bandung Nomor 816 Tahun 2016

tanggal 25 Agustus 2016 tentang Perubahan

Ketujuh atas Peraturan Walikota Bandung

Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan

Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyaluran belanja hibah dan belanja bantuan

sosial berupa uang Tahun Anggaran 2016,

dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota

Bandung sebagai berikut :

1) Keputusan Walikota Bandung Nomor :

978/Kep.218-DPKAD/2016 tanggal 15

Februari 2016 tentang Pemberian Belanja



Belanja Daerah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2016;






November 2016 tentang Penetapan Lembaga

Penerima Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Tahun Anggaran 2016;



November 2016 tentang Pemberian Belanja

Hibah yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bandung Tahun Anggaran 2016.

5.1.4.5 Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung


Desember 2016 sebesar

Rp1.254.021.785.263,00atau 62,84% dari anggaran

sebesar Rp1.995.568.170.865,53 terdiri dari :

URAIAN ANGGARAN 2016 REALISASI 2016

% REALISASI 2015

(Rp) (Rp) (Rp)

Tanah 283.462.348.500.00 47.423.634.211.00 16,73 105.999.490.000,00

Peralatan Mesin 396.450.740.249,53 330.091.333.540,00 83,26 382.115.607.127,00

Bangunan dan Gedung 465.791.570.149,00 300.049.202.658,00 64,42 285.777.877.939,00

Jalan, Irigasi, Jaringan 752.031.083.561,00 505.407.567.194,00 67,21 479.379.967.515,00

Aset Tetap Lainnya 97.832.428.406,00 71.050.047.660,00 72,62 34.529.885.230,00

Jumlah 1.995.568.170.865,53 1.254.021.785.263,00 62.84 1.287.802.827.811,00

Realisasi belanja modal Pemerintah Kota Bandung

sebesar Rp1.254.021.785.263,00 tersebut diuraikan




ke Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN 2016 (Rp) REALISASI 2016 (Rp) % REALISASI 2015 (Rp)

1 Dinas Pendidikan 73.012.786.678,00 66.096.626.247,00 90,53 72.704.158.381,00

2 Dinas Kesehatan 49.904.117.008,00 41.545.914.425,00 83,25 17.580.431.639,00

3 RSUD 46.037.276.842,00 44.215.866.923,00 96.04 46.854.657.918,00

4 RSKIA 12.393.612.936,00 11.269.999.077,00 90.93 11.315.918.029,00

5 RSKGM 8.226.437.286,00 7.669.117.550,00 93.23 6.103.639.156,00

6 DBMP 737.456.649.215,00 495.294.371.267,00 67.16 468.491.014.715,00

7 BPP Kebakaran 8.947.186.955,28 7.964.530.456,00 89.02 8.062.809.980,00

8 Dinas Pemakaman & P. 77.371.303.100,00 50.182.081.191,00 64.86 78.690.354.785,00

9 Dinas Tata Ruang & C.K. 166.685.655.546,00 92.140.537.568,00 55.28 83.979.486.360,00

10 BAPPEDA 8.084.582.475,00 6.830.649.444,00 84.49 1.262.551.600,00

11 DinasPerhubungan 118.456.662.375,00 93.630.962.873,00 79.04 88.913.070.676,00

12 BPLH 14.537.071.000,00 13.062.755.572,00 89.86 34.689.975.754,00

13 Disdukcapil 8.157.083.480,00 6.854.347.603,00 84.03 987.409.970,00

14 BPPKB 1.403.620.000,00 786.679.900,00 56.05 589.645.020,00

15 DinasSosial 65.899.167.000,00 28.183.815.160,00 42.77 17.933.844.000,00

16 Dinas Tenaga Kerja 1.072.115.508,00 788.773.750,00 73.57 629.365.630,00

17 Dinas Kopperindag 75.275.460.600,00 59.533.468.732,00 79.09 2.871.871.210,00

18 BPPT 5.841.325.700,00 5.593.784.865,00 95.76 3.743.315.360,00

19 DISPORA 54.650.346.000,00 46.912.811.574,00 85.84 51.871.768.378,00

20 BKBPM 1.100.201.500,00 830.528.780,00 75.49 907.523.810,00

21 SATPOL PP 7.610.469.900,00 7.436.866.742,00 97.72 5.798.916.646,00

22 Sekretariat Daerah 60.631.627.689,00 21.208.065.299,00 34.98 38.367.802.320,00

23 Sekretariat DPRD 9.697.693.445,00 6.883.420.970,00 70.98 10.151.142.924,00

24 DPKAD 288.661.563.507,00 51.189.717.431,00 17.73 109.466.584.670,00

25 Inspektorat 519.100.000,00 391.341.290,00 75.39 769.210.570,00

26 Disyanjak 6.239.078.926,00 6.051.913.320,00 97.00 2.636.350.200,00

27 BKD 2.886.260.000,00 2.556.558.703,00 88.58 463.998.150,00

28 Kec. Sukasari 1.015.958.000,00 1.000.131.650,00 98.44 2.293.646.660,00

29 Kec. Cidadap 845.143.300,00 805.794.330,00 95.34 2.347.469.475,00

30 Kec. Sukajadi 1.994.500.000,00 1.863.512.112,00 93.43 3.464.712.360,00

31 Kec. Cicendo 2.223.056.000,00 2.118.460.260,00 95.29 2.979.453.108,00

32 Kec. Andir 571.807.400,00 542.762.400,00 94.92 4.980.482.107,00

33 Kec. Coblong 1.002.522.070,00 985.653.666,00 98.32 4.594.123.460,00

34 Kec. Bandung Wetan 1.379.912.510,00 1.371.227.790,00 99.37 2.247.295.080,00

35 Kec. Sumur Bandung 2.078.971.474.25 1.796.824.919,00 86.67 2.585.115.000,00

36 Kec. CibeunyingKidul 1.858.508.500,00 1.744.181.844,00 93.85 4.484.647.470,00

37 Kec. CibeunyingKaler 1.759.317.388,00 1.721.535.474,00 97.85 2.120.165.420,00

38 Kec. Astana Anyar 3.110.906.000,00 2.962.771.100,00 95.24 5.658.850.663,00

39 Kec. BojongloaKaler 669.100.000,00 620.077.650,00 92.67 1.982.623.410,00




NO URAIAN ANGGARAN 2016 (Rp) REALISASI 2016 (Rp) % REALISASI 2015 (Rp)

40 Kec. BojongloaKidul 1.089.754.000,00 1.056.790.628,00 96.98 2.619.776.330,00

41 Kec. BabakanCiparay 1.478.252.000,00 1.372.385.550,00 92.84 3.431.867.999,00

42 Kec. Bandung Kulon 1.158.710.000,00 1.044.642.881,00 90.16 4.121.061.690,00

43 Kec. Regol 1.459.497.000,00 1.323.211.170,00 90.66 3.613.226.438,00

44 Kec. Lengkong 2.407.268.115,00 2.319.412.130,00 96.35 5.130.649.610,00

45 Kec. Batununggal 1.482.739.325,00 1.439.223.216,00 97.07 4.317.969.265,00

46 Kec. Ujungberung 1.518.294.500,00 1.374.232.220,00 90.51 2.646.042.750,00

47 Kec. Kiaracondong 1.194.433.300,00 1.164.073.400,00 97.46 3.783.176.800,00

48 Kec. Arcamanik 1.470.455.000,00 1.411.313.020,00 95.98 3.270.613.600,00

49 Kec. Cibiru 240.414.820,00 225.707.920,00 93.88 2.216.219.880,00

50 Kec. Antapani 569.469.030,00 558.336.530,00 98.05 3.301.189.010,00

51 Kec. Rancasari 1.355.589.000,00 1.338.197.500,00 98.72 2.943.111.000,00

52 Kec. BuahBatu 1.381.164.560,00 1.344.236.050,00 97.33 3.770.305.974,00

53 Kec. Bandung Kidul 1.082.629.950,00 1.026.633.200,00 94.83 2.847.605.840,00

54 Kec. Gedebage 1.636.543.300,00 1.582.106.651,00 96.67 2.142.001.513,00

55 Kec. Panyileukan 950.219.000,00 935.531.000,00 98.45 3.886.919.586,00

56 Kec. Cinambo 600.834.498,00 560.388.626,00 93.27 1.569.339.000,00

57 Kec. Mandalajati 652.730.750,00 618.351.785,00 94.73 2.318.521.200,00

58 KAPUSARDA 2.373.510.707,00 2.302.714.735,00 97.02 2.325.652.370,00

59 Diskominfo 10.997.672.000,00 8.491.084.596,00 77.21 8.312.057.412,00

60 Dinas Pertanian dan K.P. 5.879.012.700,00 5.745.151.588,00 97.72 6.102.999.660,00

61 Dinas Kebudayaan & Par. 25.320.819.997,00 24.149.620.960,00 95.37 7.557.118.820,00

TOTAL 1.995.568.170.865,53 1.254.021.785.263,00 62.84 1.287.802.827.811,00

5.1.4.6 Realisasi Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga periode 1 Januari

2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar

Rp21.746.900,00 atau 0,08% dari anggaran sebesar

Rp27.607.311.863,00.

Realisasi belanja tidak terduga dilaksanakan

berdasarkan pada :


569/Kep.1111 – DPKAD/ 2016 Tentang

Pengembalian Pengembalian penerimaan

Retribusi Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja




Asing (IMTA) a.n Kamel Nemmour Tahun

Anggaran 2015.


569/Kep.1364 – DPKAD/2016 Tentang

Pengembalian Penerimaan Retribusi IMTA a.m

Kuljet Singh Tahun Anggaran 2015.

Realisasi belanja tidak terduga tersebut terdiri

dari:

Pengembalian retribusi

Perpanjangan IMTA

Rp

9.191.000,00

Penarikan sisa

retribusi IMTA

Rp

12.555.900,00

Jumlah Rp 21.746.900,00

5.1.4.7 Realisasi Transfer

Realisasi Transfer Pemerintah Kota Bandung


Desember 2016 adalah sebesar Rp900.741.220,00

atau mencapai 90,07% dari anggaran sebesar

Rp1.000.000.000,00. Realisasi transfer tersebut

adalah transfer bantuan keuangan lainnya yang

diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara

Perhitungan, Penganggaran dalam APBD,

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik.

Belanja Bantuan Keuangan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung




Tahun Anggaran 2016 yang diberikan kepada

Partai Politik diuraikan sebagai berikut :

5.1.4.8 Pembiayaan

Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2016 sampai

dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:


% REALISASI 2015

(Rp) (Rp) (Rp)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

994.140.890.638,00 994.140.890.638,00 100,00

1.213.007.180.955,00

Penggunaan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA)

994.140.890.638,00

994.140.890.638,00

100,00

1.213.007.180.955,00

PENGELUARAN PENGELUARAN DAERAH

317.422.039.000,00 316.812.038.234,00 99,81 115.000.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

317.422.039.000,00 316.812.038.234,00 99,81 115.000.000.000,00

PembiayaanNetto 676.718.851.638,00 677.328.852.404,00 100,09 1.098.007.180.955,00

A. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah



Rp994.140.890.638,00 atau 100 % dari anggaran


% REALISASI 2015

(Rp) (Rp) (Rp)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

230.662.070,00 230.662.070,00 100,00 230,662,070.00

Partai Gerakan Indonesia Raya 153.150.690,00 153.150.690,00 100,00 153,150,690.00

Partai Keadilan Sejahtera 114.380.805,00 114.380.805,00 100,00 114,380,805.00

Partai Golongan Karya 110.128.985,00 110.128.985,00 100,00 110,128,985.00

Partai Demokrat 85.161.650,00 85.161.650,00 100,00 85,161,650.00

Partai Hati Nurani Rakyat 64.493.730,00 64.493.730,00 100,00 64,493,730.00

Partai Persatuan Pembangunan 54.269.155,00 54.269.155,00 100,00 54,269,155.00

Partai Nasional Demokrat 52.667.625,00 52.667.625,00 100,00 52,667,625.00

Partai Kebangkitan Bangsa 35.826.510,00 35.826.510,00 100,00 35,826,510.00

Jumlah Belanja Operasi 900.741.220.00 900.741.220.00 100,00 900.741.220.00




yang ditetapkan sebesar Rp994.140.890.638,00.

Jumlah tersebut berasal dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu

setelah audit BPK-RI sebesar

Rp.994.140.890.638,00 berdasarkan Laporan

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia Nomor :

53.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 tanggal 20 Mei

2016.

B. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah



Rp316.812.038.234,00 atau 99,81% dari

anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp317.422.039.000,00.

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah

sebesar Rp316.812.038.234,00 terdiri dari:

- Penyertaan Modal pada

PDAM Tirtawening

Rp

291.812.038.234,00

- Penyertaan Modal pada

BJB

Rp

25.000.000.000,00

Jumlah Rp 316.812.038.234,00

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota

Bandung sebesar Rp316.812.038.234,00 pada

tahun anggaran 2016 merupakan penyertaan

modal Pemerintah Kota Bandung kepada Air

Minum Tirtawening (PDAM) Kota Bandung

sebesar Rp291.812.038.234,00 dan Penyertaan

Modal BJB sebesar Rp25.000.000.000,00.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung




kepada PDAM Kota Bandung dilakukan

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15

Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air

Minum Tirtawening. Sedangkan penyertaan

modal kepada PD Bank Perkreditan Rakyat

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15

Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Kota Bandung.

5.1.4.9 Perhitungan Anggaran

Dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Bandung periode 1 Januari 2016

sampai dengan 31 Desember 2016 diperoleh Sisa

Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar

Rp532.128.992.689,00 yang merupakan hasil

perhitungan sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan Rp 5.685.213.859.929,00

- Realisasi Belanja Rp 5.830.413.719.644,00

Sub Jumlah 1 Rp (145.199.859.715,00)

- Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah

Rp (316.812.038.234,00)

Sub Jumlah 2 Rp (316.812.038.234,00)

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SiLPA) Tahun

Berjalan ( 1 - 2 )

Rp (462.011.897.949,00)

SILPA Tahun yang Lalu Hasil

Audit Rp 994.140.890.638,00

SILPA per 31 Desember 2016 Rp 532.128.992.689,00




5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1. Saldo

Anggaran

Lebih

Awal

Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

994.140.890.638,00 1.213.007.180.955,00

Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2016 sebesar

Rp994.140.890.638,00 merupakan saldo gunggungan yang

berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran

sebelumnya.

5.2.2. Penggunaan

SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun

Berjalan


(Rp)

994.140.890.638,00


(Rp)

1.213.007.180.955,00

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun

Berjalan per 31 Desember 2016 adalah sebesar

Rp994.140.890.638,00.

5.2.3. Sisa

Lebih/Kurang

Pembiayaan

Anggaran

(SiLPA/SiKPA)


(Rp)

532.128.992.689,00


(Rp)

994.140.890.638,00

Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SiLPA/SiKPA) per 31 Desember 2016 sebesar

Rp532.128.992.689,00 merupakan angka yang didapat dari

selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan – LRA

sebesar Rp5.685.213.859.929,00 dan belanja sebesar

Rp5.830.413.719.644,00 serta penerimaan pembiayaan

sebesar Rp994.140.890.638,00 dan pengeluaran

pembiayaan Pemerintah Kota Bandung dalam APBD 1




Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 sebesar

Rp316.812.038.234,00.

5.2.4. Koreksi Kesalahan

Pembukuan Tahun

Sebelumnya Lain-lain


(Rp)

0,00


(Rp)

0,00

Saldo Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,00. Hal ini disebabkan

tidak ada perubahan pada koreksi pengolahan pembukuan.

Laporan Saldo Anggaran Lebih tahun 2016 sebesar

Rp532.128.992.689,00 bila dibandingkan dengan Saldo

Anggaran Lebih Tahun 2015 sebesar Rp994.140.890.638,00

maka mengalami penurunan sebesar Rp462.011.897.949,00

atau 46,53%. Hal ini mencerminkan optimalisasi

penggunaan saldo anggaran lebih Pemerintah Kota Bandung

pada tahun anggaran 2016.

5.3. Penjelasan Pos – Pos Neraca

5.3.1. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

416.340.779.085,00 908.541.462.148,00

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2016 sebesar Rp 416.340.779.085,00 merupakan saldo

rekening kas daerah Kota Bandung yang disimpan di Bank Jabar

Banten Cabang Tamansari dengan nomor Rek. 0270280000017

atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Bandung.




5.3.2. Kas di Bendahara

Penerimaan


(Rp)


(Rp)

60.584.500,00 8.842.500,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016

sebesar Rp60.584.500,00 merupakan pendapatan asli daerah

berupa hasil retribusi daerah yang diterima oleh Bendahara pada

Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan pada akhir tahun dan

belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung.

Kas pada Dinas Perhubungan sebesar Rp53.194.500,00 dan Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp7.390.000,00 serta

telah diselesaikan dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum

Daerah Kota Bandung pada tanggal 4 Januari 2016.


Pengeluaran


(Rp)


(Rp)

5.533.187.527,00 6.510.310.769,00

Saldo Kasdi Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar

Rp5.533.187.527,00 merupakan saldo kas yang ada pada

Bendahara Pengeluaran dan belum diselesaikan sampai dengan 31

Desember 2016. Kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari

pengembalian belanja tahun anggaran 2016, sisa uang persediaan

dan sisa tambahan uang persediaan, jasa giro rekening bendahara,

dan kas lainnya yang merupakan kas yang belum dibayarkan

kepada yang berhak. Kas di bendahara pengeluaran per 31

Desember 2016 tersebut telah diselesaikan pada saat penyusunan

laporan keuangan, yaitu pada awal tahun 2017 dengan rincian

sebagai berikut :

No Uraian Per 31-12-2016

(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp) 1 Kas dari Sisa Belanja TA 2016 4.876.361.620,00 1.220.112.093,00

2 Kas dari Sisa UP dan TU TA 2016

656.251.795,00 1.535.079.412,00

3 Kas dari Jasa giro/bunga

Rek.Bendahara

574.112,00 331.599,00

4 Perhitungan Pihak Ketiga 0,00 6.322.250,00




No Uraian Per 31-12-2016

(Rp) Per 31-12-2015

(Rp) 5 Kas Lainnya 0,00 3.748.465.415,00

Jumlah 5.533.187.527,00 6.510.310.769,00

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2016

terdapat pada SKPD sebagai berikut :

No SKPD Per 31-12-2016

(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)

1 Dinas Pendidikan 37.820.576,00 84.303.843,00

2 Dinas Kesehatan 188.470.172,00 3.064.457.541,00

3 DBMP 30.000,00 534.753.894,00

4 DPPK 6.180.444,00 3.751.239,00

5 Dinas Pemakaman Pertamanan 0,00 27.713.125,00

6 Dinas Perhubungan 0,00 326.738.812,00

7 BPLH 0,00 263.508.050,00

8 Dinas Koperasi KUKM 4.832.330.600,00 0,00

9 BPPT 0,00 101.664.828,00

10 Sekretariat Daerah 180.000,00 396.113.186,00

11 Sekretariat DPRD 417.564.823,00 210.384.740,00

12 Dinas Pelayanan Pajak 0,00 432.569.429,00

13 Kec. Andir 0,00 18.000,00

14 Kec. Sumur Bandung 0,00 3.190.000,00

15 Kec. Cibeunying Kaler 50.000.000,00 0,00

16 Kec. Bojongloa Kaler 0,00 2.933.500,00

17 Kec. Babakan Ciparay 0,00 360,00

18 Kec. Regol 574.112,00 1.257.500,00

19 Kec. Lengkong 0,00 331.599,00

20 Kec. Batununggal 0,00 10.919.893,00

21 Kec. Kiaracondong 0,00 48.277.100,00

22 Kec. Antapani 200,00 0,00

23 Kec. Buah Batu 0,00 80,00

24 Kec. Gedebage 36.000,00 0,00

25 Kec. Panyileukan 0,00 3.223.750,00

26 Disbudpar 600,00 994.200.300,00

Jumlah 5.533.187.527,00 6.510.310.769,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dan penyelesaiannya

selengkapnya disajikan pada Lampiran 1.

5.3.4. Kas di BLUD Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

110.195.015.689,00 35.311.537.001,00

Saldo kas di BLUD pada Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2016 sebesar Rp 110.195.015.689,00 dengan rincian

sebagai berikut:




Uraian Per 31-12-2016

(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)

Kas di BLUD RSUD 16.616.796.212,00 16.476.182.774,00

Kas di BLUD RSKIA 8.998.738.771,00 14.623.842.275,00

Kas di BLUD RSKGM 6.955.311.956,00 4.211.511.952,00

Kas di BLUD Unit 77.624.168.750,00 0,00

TOTAL 110.195.015.689,00 35.311.537.001,00

Rincian dari masing-masing kas di BLUD per 31 Desember 2016


5.3.4.1. Kas di BLUD

RSUD


(Rp)


(Rp)

16.616.796.212,00 16.476.182.774,00

Saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2016 sebesar

Rp16.616.796.212,00 merupakan saldo kas Rumah Sakit

Umum Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank bjb

Cabang Suci Bandung dengan nomor rekening 0012774206100

atas nama Bendahara Umum RSUD Kota Bandung.


RSKIA


(Rp)


(Rp)

8.998.738.771,00 14.623.842.275,00

Saldo Kas di BLUD RSKIA per 31 Desember 2016 sebesar

Rp8.998.738.771,00 merupakan saldo kas Rumah Sakit

Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung yang disimpan pada Bank

bjb Cabang Pembantu Terusan Kopo dengan nomor rekening

0017044291001 atas nama BLUD RSKIA Kota Bandung.


RSKGM


(Rp)


(Rp)




6.955.311.956,00 4.211.511.952,00

Saldo Kas di BLUD RSKGM per 31 Desember 2016 sebesar

Rp6.955.311.956,00 merupakan kas Rumah Sakit Khusus Gigi

dan Mulut Kota Bandung yang disimpan pada Bank bjb Cabang

Tamansari dengan 0024824667001 atas nama BLUD RSKGM

Kota Bandung.


Unit


(Rp)


(Rp)

77.624.168.750,00 0,00

Saldo Kas di BLUD Unit per 31 Desember 2016 sebesar

Rp77.624.168.750,00 merupakan kas yang ada di BLUD-Unit

yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung

dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Per 31-12-16 (Rp) Per 31-12-15 (Rp)

1 Puskesmas Tamblong 1,575,901,060.00 -

2 Puskesmas Sukarasa 2,574,156,716.00 -

3 Puskesmas Caringin 3,452,530,434.00 -

4 Puskesmas Salam 773,480,642.00 -

5 Puskemas Paskal 3,121,321,369.00 -

6 Puskesmas padasuka 3,190,848,290.00 -

7 Puskesmas talaga bodas 1,917,856,824.00 -

8 Puskesmas pasundan 3,178,374,138.00 -

9 Puskesmas sukajadi 2,708,560,329.00 -

10 Puskesmas Neglasari 1,165,995,446.00 -

11 Puskesmas citarip 5,278,213,292.00 -

12 Puskesmas babakan sari 3,616,469,458.00 -

13 Puskesmas garuda 4,048,378,133.00 -

14 Puskesmas Ciumbeluit 1,312,883,124.00 -

15 Puskesmas Pagarsih 2,136,506,479.00 -

16 Puskesmas Ujung Berung

Indah 2,854,940,952.00 -

17 Puskesmas Kopo 3,133,450,332.00 -

18 Puskesmas Sindangjaya 2,198,714,989.00 -

19 Puskesmas Cinambo 893,542,980.00 -

20 Puskesmas Cipamokolan 1,570,126,339.00 -

21 Puskesmas arcamanik 1,936,455,800.00 -

22 Puskesmas cibuntu 3,702,537,762.00 -

23 Puskesmas kujangsari 1,766,894,930.00 -

24 Puskesmas cibiru 3,089,097,138.00 -

25 Puskesmas margahayu raya

3,321,707,412.00 -

26 Puskesmas Panghegar 1,027,948,240.00 -

27 Puskesmas Puter 4,926,611,632.00 -

28 Puskesmas Griya

Antapani 1,347,485,207.00 -




No Nama Per 31-12-16 (Rp) Per 31-12-15 (Rp)

29 Puskesmas Riung

Bandung 927,291,864.00 -

30 Puskesmas Ibrahim Adjie 4,866,650,939.00 -

31 UPT Labkes 9,236,500.00 -

Jumlah Total 77,624,168,750.00 -

Penerapan PPK-BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan pada

puskesmas-puskesmas dilaksanakan berdasarkan Keputusan

Wali Kota Bandung sebagai berikut:

No. N a m a Salinan Keputusan Wali Kota

Bandung Tanggal

1 Puskesmas Garuda Nomor : 440/Kep.818-DPKAD/2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana

Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

Garuda Untuk Menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah

12 Juli 2016

2 Puskesmas Pasir Kaliki Nomor : 440/Kep.816-DPKAD/2016



Pasir Kaliki Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

3 Puskesmas Sukajadi Nomor : 440/Kep.827-DPKAD/2016



Sukajadi Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

4 Puskesmas Sukarasa Nomor : 440/Kep.805-DPKAD/2016



Sukarasa Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

5 Puskesmas Neglasari Nomor : 440/Kep.810-DPKAD/2016



Neglasari Untuk Menerapkan Pola

12 Juli 2016





Bandung Tanggal


Umum Daerah

6 Puskesmas Ciumbuleuit Nomor : 440/Kep.820-DPKAD/2016



Ciumbuleuit Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

7 Puskesmas Padasuka Nomor : 440/Kep.820-DPKAD/2016



Padasuka Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 April 2016

8 Puskesmas Puter Nomor : 440/Kep.804-DPKAD/2016



Puter Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

9 Puskesmas Salam Nomor : 440/Kep.807-DPKAD/2016



Salam Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

10 Puskesmas Tamblong Nomor : 440/Kep.828-DPKAD/2016



Tamblong Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

11 Puskesmas Babakan Sari Nomor : 440/Kep.800-DPKAD/2016



Babakan Sari Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016





Bandung Tanggal

12 Puskesmas Ibrahim Ajie Nomor : 440/Kep.803-DPKAD/2016



Ibrahim Ajie Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

13 Puskesmas Pasundan Nomor : 440/Kep.808-DPKAD/2016



Pasundan Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

14 Puskesmas Talaga Bodas Nomor : 440/Kep.806-DPKAD/2016



Talaga Bodas Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

15 Puskesmas Caringin Nomor : 440/Kep.802-DPKAD/2016



Caringin Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

16 Puskesmas Citarip Nomor : 440/Kep.819-DPKAD/2016



Citarip Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

17 Puskesmas Cibuntu Nomor : 440/Kep.825-DPKAD/2016



Cibuntu Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

18 Puskesmas Kopo Nomor : 440/Kep.817-DPKAD/2016


12 April 2016





Bandung Tanggal


Kopo Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

19 Puskesmas Pagarsih Nomor : 440/Kep.812-DPKAD/2016



Pagarsih Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

20 Puskesmas Kujangsari Nomor : 440/Kep.826-DPKAD/2016



Kujangsari Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

21 Puskesmas Cipamokolan Nomor : 440/Kep.811-DPKAD/2016



Cipamokolan Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

22 Puskesmas Margahayu

Raya

Nomor : 440/Kep.814-DPKAD/2016



Margahayu Raya Untuk Menerapkan

Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah

12 Juli 2016

23 Puskesmas Panghegar Nomor : 440/Kep.809-DPKAD/2016



Panghegar Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

24 Puskesmas Riung Bandung Nomor : 440/Kep.813-DPKAD/2016



Riung Bandung Untuk Menerapkan

12 Juli 2016





Bandung Tanggal


Layanan Umum Daerah

25 Puskesmas Ujungberung

Indah

Nomor : 440/Kep.822-DPKAD/2016



Ujungberung Indah Untuk

Menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah

12 Juli 2016

26 Puskesmas Cibiru Nomor : 440/Kep.801-DPKAD/2016



Cibiru Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

27 Puskesmas Sindang Jaya Nomor : 440/Kep.821-DPKAD/2016



Sindang Jaya Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

28 Puskesmas Griya Antapani Nomor : 440/Kep.823-DPKAD/2016



Griya Antapani Untuk Menerapkan


Layanan Umum Daerah

12 Juli 2016

29 Puskesmas Cinambo Nomor : 440/Kep.824-DPKAD/2016



Cinambo Untuk Menerapkan Pola


Umum Daerah

12 Juli 2016

30 Puskesmas Arcamanik Nomor : 440/Kep.829-DPKAD/2016



Arcamanik Untuk Menerapkan Pola


12 Juli 2016





Bandung Tanggal

Umum Daerah

31 Laboratorium Kesehatan Nomor : 440/Kep.831-DPKAD/2016


Teknis Laboratorium Untuk

Menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah

12 Juli 2016


Dana Kapitasi


(Rp)


(Rp)

0,00 47.532.699.984,00

Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi per 31 Desember 2016

sebesar Rp0,00. Hal ini karena sebagaimana diuraikan

sebelumnya, bahwa pengelolaan dana di puskesmas-puskesmas

pada tahun 2016 telah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Dana Kapitasi per 31

Desember 2015 sebesar Rp47.532.699.984,00 merupakan sisa kas

dari pengelolaan dana kapitasi Tahun Anggaran 2015 yang

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun

2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama Milik Pemerintah Daerah. Dana kapitasi adalah besaran

pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitasi

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta

yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan

kesehatan yang diberikan. Sedangkan FKTP adalah fasilitas

kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang

bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis,

perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Jumlah kas di Bendahara Dana Kapitasi Pemerintah Kota Bandung

per 31 Desember 2015 tersimpan pada 30 (tiga puluh) Fasilitas




Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut:

No. NAMA Per 31-12-2016

(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)

1 Puskesmas Garuda 0,00 2.203.241.800,00

2 Puskesmas Pasir Kaliki 0,00 2.297.022.600,00

3 Puskesmas Sukajadi 0,00 1.557.391.500,00

4 Puskesmas Sukarasa 0,00 1.577.608.200,00

5 Puskesmas Neglasari 0,00 795.376.940,00

6 Puskesmas Ciumbuleuit 0,00 777.532.637,00

7 Puskesmas Padasuka 0,00 1.868.900.950,00

8 Puskesmas Puter 0,00 3.341.039.900,00

9 Puskesmas Salam 0,00 518.561.922,00

10 Puskesmas Tamblong 0,00 865.116.600,00

11 Puskesmas Babakan Sari 0,00 2.138.084.158,00

12 Puskesmas Ibrahim Ajie 0,00 3.181.559.200,00

13 Puskesmas Pasundan 0,00 1.851.010.000,00

14 Puskesmas Talaga Bodas 0,00 1.183.073.400,00

15 Puskesmas Caringin 0,00 2.124.719.309,00

16 Puskesmas Citarip 0,00 3.057.062.320,00

17 Puskesmas Cibuntu 0,00 2.150.097.400,00

18 Puskesmas Kopo 0,00 1.777.414.698,00

19 Puskesmas Pagarsih 0,00 1.314.457.600,00

20 Puskesmas Kujangsari 0,00 1.139.629.500,00

21 Puskesmas Cipamokolan 0,00 1.004.686.000,00

22 Pusk. Margahayu Raya 0,00 2.252.267.600,00

23 Puskesmas Panghegar 0,00 682.998.100,00

24 Puskesmas Riung Bandung 0,00 538.482.450,00

25 Pusk. Ujungberung Indah 0,00 1.731.417.000,00

26 Puskesmas Cibiru 0,00 1.830.616.200,00

27 Puskesmas Sindang Jaya 0,00 1.244.343.700,00

28 Puskesmas Griya Antapani 0,00 824.262.000,00

29 Puskesmas Cinambo 0,00 490.334.800,00

30 Puskesmas Arcamanik 0,00 1.214.391.500,00

31 Laboratorium Kesehatan 0,00 0,00

TOTAL JUMLAH 0,00 47.532.699.984,00




Pengelolaan dana kapitasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

dilakukan berdasarkan:

1. Keputusan Walikota Bandung Nomor 990/Kep.1092-

DPKAD/2015 tanggal 31 Oktober 2015 tentang Penunjukan PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Tempat

Menyimpan Uang Daerah Kota Bandung yang Berasal dari

Dana Kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;


DPKAD/2015 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2015;


DPKAD/2015 tentang Penunjukan Kepala Unit Pelayanan

Teknis Puskesmas selaku Kepala Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung


4. Perjanjian Kerjasama antara Bendahara Umum Daerah Kota

Bandung dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Bandung AH. Nasution Nomor 119/1706-

DPKAD/2015 tentang Penyimpanan Uang Daerah Kota

Bandung yang Berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

5.3.6. Kas Lainnya Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

1.850.759.723,82 629.386.822,00

Saldo kas lainnya pada Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember

2016 sebesar Rp1.850.759.723,82 adalah saldo kas yang berasal

dari Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar

Rp1.785.945.573,82, Saldo Kas pada Rekening Bendahara




Pengeluaran Kecamatan Regol sebesar Rp2.000.000,00 dan Saldo

Kas pada Puskesmas Citarip sebesar Rp62.814.150,00.

5.3.6.1. Kas dari Dana

BOS


(Rp)


(Rp)

1.785.945.573,82 629.386.822,00

Saldo kas yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) per 31 Desember 2016 sebesar

Rp1.785.945.573,82 Dana BOS tahun anggaran 2016 yang

bersumber dari Pemerintah Pusat tidak masuk ke dalam postur

APBD Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2016. Pemerintah

Pusat melakukan transfer secara langsung ke Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dan kemudian Pemerintah Provinsi Jawa

Barat melakukan transfer langsung ke rekening masing-masing

sekolah.

Saldo kas Dana BOS sebesar Rp1.785.945.573,82 berasal dari

perhitungan sebagai berikut :

No Uraian Jumlah (Rp)

1. Saldo Kas Tahun Lalu 679.636.822,00

2. Penerimaan Dana BOS TA 2016 276.918.750.000,00

3. Penggunaan Dana BOS TA 2016

a. Untuk Belanja Modal (12.380.146.713,27)

b. Untuk Belanja Barang Jasa (261.631.456.071,91)

c. Beban Lain-lain (1.800.838.463,00)

4. Saldo Kas Akhir TA 2016 1.785.945.573,82

Rincian Saldo Kas, Pendapatan dan Belanja Dana Bos untuk

setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

Sekolah Saldo Awal Pendapatan Belanja Saldo Akhir

SD 275.367.705,00 144.931.800.000,00 144.173.060.528,18 1.034.107.176,82

SMP 404.269.117,00 59.647.500.000,00 59.467.370.778,00 584.398.339,00

SMA/SMKN 0,00 72.207.450.000,00 72.040.009.942,00 167.440.058,00

SLB 0,00 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00

Total 679.636.822,00 276.918.750.000,00 275.812.441.248,18 1.785.945.573,82




Rincian Belanja Dana BOS per jenis belanja adalah sebagai

berikut :

Sekolah Belanja Barang

dan Jasa Belanja Modal Total Belanja

SD 133.921.206.317,28 10.251.854.210,90 144.173.060.528,18

SMP 55.538.239.812,64 3.929.130.965,36 59.467.370.778,00

SMA/SMKN 72.040.009.942,00 0,00 72.040.009.942,00

SLB 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00

Total 261.631.456.071,92 14.180.985.176,26 275.812.441.248,18

Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Pusat dilaksanakan

berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2016

antara Gubernur Jawa Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan

Kota Bandung Nomor : 978.3/755-SET.DISDIK dan Nomor

900/0467-DISDIK/2016 tanggal 28 Januari 2016 sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16

Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional

Sekolah Tahun Anggaran 2016.

5.3.6.2. Kas dari Dana

Non Kapitasi


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Saldo kas di bendahara yang bersumber dari Dana Non Kapitasi

per 31 Desember 2016 adalah Rp0,00. Dana non kapitasi atau

dana klaim adalah dana yang diperoleh puskesmas dari BPJS

Kesehatan setelah terlaksananya suatu pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan

Kesehatan Nasional, pembayaran klaim non kapitasi pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di Fasilitas

Kesehatan Tingkap Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah

dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran klaim

non kapitasi di FKTP milik Pemerintah Daerah meliputi :




1) Pelayanan ambulan;

2) Pelayanan obat program rujuk balik;

3) Pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;

4) Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan

terapi krio;

5) Rawat inap tingkat pertama;

6) Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh

bidan atau dokter;

7) Peyanan KB berupa MOP/vasektomi;

8) Kompensasi pada daerah yang belum tersebut fasilitas

kesehatan yang memenuhi syarat;

9) Pelayanan darah di FKTP; dan

10) Pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak

bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Penyetoran dana non kapitasi oleh beberapa FKTP ke Rekening

Kas Umum Daerah Kota Bandung selama tahun 2016


NO FKTP

Penyetoran ke Kasda

Tahun 2016

(Rp)

s.d. Tahun 2015

(Rp) 1 Pusk. Garuda 0,00 165.220.000,00

2 Pusk. Padasuka 165.353.792,00 83.510.000,00 3 Pusk. Puter 281.550.000,00 121.605.000,00 4 Pusk. Ibrahim Ajie 271.205.000,00 154.280.000,00 5 Pusk. Pagarsih 180.315.000,00 65.500.000,00 TOTAL JUMLAH 898.423.792,00 590.115.000,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan

Kesehatan Nasional, dana non kapitasi yang telah disetorkan ke

Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan

cara Dinas Kesehatan harus :

1) Mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk

pemanfaatan dana tersebut;




2) Membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan

kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.

Sampai dengan tahun anggaran 2016, Pemerintah Kota

Bandung belum memiliki peraturan terkait dengan pedoman

pemanfaatan dana non kapitasi.

5.3.7. Investasi

Jangka Pendek


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Pemerintah Kota Bandung tidak melakukan investasi jangka

pendek atas aset yang dimiliki sehingga saldo investasi jangka

pendek per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.3.8. Piutang Pajak

Netto


(Rp)


(Rp)

368.799.030.751,20 416.921.767.127,44

Saldo piutang pajak netto Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2016 sebesar Rp368.799.030.751,20 merupakan piutang

atas penerimaan pendapatan pajak daerah Kota Bandung yang

sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum terima kasnya

oleh Pemerintah Kota Bandung setelah diperhitungkan dengan

penyisihan piutang pajak daerah sebagai berikut :


31-12-2016 31-12-2015

1 Piutang Pajak Daerah

991.930.373.515,64 964.899.432.466,04

2 Penyisihan

Piutang Pajak

(623.131.342.764,45) (547.977.665.338,60)

Jml Piutang Pajak Netto 368.799.030.751,20 416.921.767.127,44

Pengelolaan piutang pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung. Rincian piutang pajak daerah




Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 adalah sebagai

berikut :

Uraian Per 31-12-2016

(Rp) Per 31-12-2015

(Rp)

1. Pajak Hotel 18.260.908.600,46 4.630.557.979,86

2. Pajak Restoran 11.061.632.030,15 7.923.911.696,15

3. Pajak Hiburan 7.533.767.842,36 5.338.990.015,36

4. Pajak Pen. Jalan 0,00 0,00

5. Pajak Parkir 6.397.548.338,25 2.936.172.471,25

6. BPHTB 1.658.408.911,00 1.658.408.911,00

Jml Pajak Pendaftaran 44.912.265.722,22 22.488.041.073,62

7. Pajak Reklame 12.336.473.652,42 12.479.850.791,42

8. Pajak Air Tanah 7.573.991.220,00 8.403.407.830,00

9. PBB 927.107.642.921,00 921.528.132.771,00

Jml Pajak Penetapan 947.018.107.793,42 942.411.391.392,42

Jumlah Total Piutang 991.930.373.515,64 964.899.432.466,04

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2016 sebesar

(Rp623.131.342.764,45) diperoleh dari perhitungan berdasarkan

umur piutang pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang

Kebijakan Akuntansi.

Rincian penyisihan piutang pajak diuraikan sebagai berikut :

Jenis Pajak Saldo Penyisihan Piutang Pajak

Per 31-12-2016 Per 31-12-2015

Pajak Hotel 1.129.443.035,53 747.499.420,77

Pajak

Restoran 3.338.691.384,25 2.884.212.746,70

Pajak Hiburan 3.046.578.688,38 2.893.881.906,92

Pajak Parkir 1.923.070.373,93 1.798.000.950,06

Pajak BPHTB 1.658.408.911,00 829.204.455,50

Pajak Reklame 10.004.818.076,72 9.655.413.323,33




Pajak Air

Tanah 643.038.761,60 458.216.995,08

PBB 601.387.293.533,04 528.711.235.540,25

Jumlah 623.131.342.764,45 547.977.665.338,60

5.3.9. Piutang

Retribusi Netto


(Rp)


(Rp)

690.850.047,00 121.343.093,50

Saldo piutang retribusi netto Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2016 sebesar Rp690.850.047,00 merupakan penerimaan

pendapatan retribusi Pemerintah Kota Bandung yang sampai

dengan 31 Desember 2016 belum diterima kasnya setelah

diperhitungkan dengan penyisihan piutang retribusi daerah

sebagai berikut :


31-12-2016 31-12-2015

1. Piutang Retribusi 3.469.808.521,00 2.843.747.354,00

2. Penyisihan Piutang Retribusi (2.778.958.474,00) (2.722.404.260,50)

Jml Piutang Retribusi Netto 690.850.047,00 121.343.093,00

Piutang retribusi per 31 Desember 2016 ada pada SKPD sebagai

berikut:

NO SKPD Saldo Piutang Retribusi (Rp)

Per 31-12-2016 Per 31-12-2015

1. Dinas PP Kebakaran 143.329.000,00 129.393.500,00

2. Dinas Pemakaman dan

Pertamanan

461.750.000,00

0,00

3. BPPT 2.471.218.156,00 2.675.266.989,00

4. Diskominfo 39.086.865,00 39.086.865,00

5. Dinas Perhubungan 354.424.500,00 0,00

Jumlah Total 3.469.808.521,00 2.843.747,354,00

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2016

sebesar (2.778.958.474,00) diperoleh dari perhitungan




berdasarkan umur piutang pajak daerah sebagaimana diatur

dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Adapun rincian

penyisihan piutang retribusi daerah per 31 Desember 2016


No

SKPD

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi

Per 31-12-2016 Per 31-12-2015

1 Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu 2.471.218.156,00 2.678.726.527,00

2 Dinas Perhubungan 156.899.353,00 755.141,50

3 Dinas Komunikasi dan

Informatika 39.086.865,00 39.086.865,00

4 Dinas Pemakaman dan Pertamanan

39.246.850,00 0,00

5 Dinas Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran 72.507.250,00 3.835.727,00

Jumlah Total 2.778.958.474,00 2.722.404.260,50

5.3.10. Piutang

Pendapatan

Lainnya Netto

Per 31 Desember

2016

(Rp)

Per 31 Desember

2015

(Rp)

146.955.486.549,68 67.053.977.018,76

Saldo piutang pendapatan lainnya netto Pemerintah Kota Bandung

per 31 Desember 2016 sebesar Rp146.955.486.549,68 merupakan

piutang pendapatan selain dari piutang pajak dan piutang retribusi

yang sampai dengan 31 Desember 2016 belum diterima kasnya

setelah diperhitungkan dengan penyisihan piutang pendapatan

lainnya, sebagai berikut :


31-12-2016 31-12-2015

1. Piutang Pend Lainnya 159.886.089.206,62 92.841.260.631.81

2. Penyisihan Piutang

Pendapatan Lainnya (12.930.602.656,95) (25.787.283.613,06)

Jml Piutang Pajak Netto 146.955.486.549,68 67.053.977.018,75




Piutang pendapatan lainnya dikelola oleh SKPD-SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut :

NO SKPD SALDO PIUTANG LAINNYA (Rp)

Per 31-12-2016 Per 31-12-2015

1. BLUD RSUD 3.682.139.968,00 10.674.350.521,00

2. BLUD RSKIA 1.336.329.600,00 2.084.033.300,00

3. BLUD RSKGM 1.670.575.400,00 858.368.300,00

4. BPPT 453.040.715,00 474.849.861,00

5. Dispora 787.142.603,00 572.324.425,00

6. DPKAD PPKD 102.177.491.899,00 35.596.893.246,00

7. DPKAD SKPD 39.097.214.059,00 34.696.642.152,00

8. Dinas Pelayanan Pajak 7.725.898.037,62 6.469.264.315,17

9. Dinas Kesehatan 1.726.256.925,00 151.028.300,00

10. Dinas Kebudayaan Par. 1.230.000.000,00 1.230.000.000,00

Jumlah Total 159.886.089.206,62 92.841.260.631,81

Adapun penyisihan piutang pendapatan lainnya sebesar

(Rp12.930.602.656,95) per 31 Desember 2016 sebagaimana diatur

dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015

tentang Kebijakan Akuntansi pada masing-masing SKPD diuraikan

sebagai berikut :

NO SKPD SALDO PENYISHAN PIUTANG LAINNYA (Rp)

Per 31-12-2016 Per 31-12-2015

1. BLUD RSUD (3.071.000.490,94) (2.480.364.966,06)

2. BLUD RSKIA (6.681.648,00) (328.421.630,00)

3. BLUD RSKGM (8.352.877,06) (4.291.841,50)

4. BPPT (453.040.715,00) 0,00

5. Dispora (3.935.713,02) 0,00

6. DPKAD PPKD (4.395.128.958,00) (4.395.128.958,00)

7. DPKAD SKPD (3.762.462.254,93) (17.348.321.076,00)

8. Dinas Pelayanan Pajak 0,00 0,00

9. Dinas Perhubungan 0,00 (755.141,50)

10. Dinas Kebudayaan Par. (1.230.000.000,00) (1.230.000.000,00)

Jumlah Total (12.930.602.656,95) (25.787.283.613,06)




Masing-masing piutang pendapatan lainnya tersebut diuraikan

sebagai berikut :

(1) Piutang BLUD RSUD Kota Bandung per 31 Desember 2016

sebesar Rp3.682.139.986,00 merupakan tagihan atas jasa

pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada

masyarakat/pihak ketiga.

Piutang jamkesda yang diperoleh dari gakinda adalah klaim

biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan RSUD kepada

pasien miskin peserta program Gakinda Kabupaten Bandung.

Piutang jamkesmas/jampersal diperoleh dari klaim atas jasa

pelayanan kesehatan yang telah diberikan RSUD kepada

pasien peserta Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat)

dan Jampersal (Jaminan Persalinan) yang ditanggung oleh

pemerintah.

Piutang Perusahaan/Kontrak diperoleh dari klaim atas jasa

pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien

peserta jaminan dari perusahaan yang bekerjasama dengan

RSUD Kota Bandung.

Piutang PT Askes diperoleh dari klaim atas jasa pelayanan

kesehatan yang telah diberikan kepada pasien yang

menggunakan kartu peserta askes.

Piutang Pasien Umum/SKTM berasal dari pelayanan

kesehatan kepada pasien yang tidak mampu membayar

namun tidak memiliki jaminan kesehatan yang lengkap.

(2) Piutang BLUD RSKIA Kota Bandung per 31 Desember 2016


pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat

yang ditanggung oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Kota Bandung. Nilai Piutang sebesar

Rp1.336.329.600,00 merupakan piutang yang berasal dari




pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

untuk Bulan November dan Desember 2016;

(3) Piutang lainnya pada BLUD RSKGM per 31 Desember 2016


pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang

ditanggung oleh pemerintah;

(4) Piutang lainnya pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

(BPPT) per 31 Desember 2016 sebesar Rp453.040.715,00

merupakan piutang denda yang berasal dari pengenaan denda

atas keterlambatan pembayaran retribusi yang dikelola oleh

BPPT Kota Bandung;

(5) Piutang Pendapatan Lainnya pada Dinas Pemuda dan Olah

Raga Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar

Rp787.142.603,00 merupakan piutang penggunaan Sarana

Olah Raga/Gedung Olah Raga.

(6) Piutang lainnya pada DPKAD PPKD per 31 Desember 2016

sebesar Rp102.177.491.899,00 merupakan piutang yang

berasal dari piutang bagi hasil pajak pemerintah pusat,

piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor, dari pendapatan

BOT dan piutang dari kelebihan pembayaran belanja pegawai

Pemerintah Kota Bandung, dengan rincian masing-masing

sebagai berikut :

No. Uraian Nilai Piutang (Rp)

1. Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak (Pemerintah

Pusat)

51.559.624.190,00

2. Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak (Pemerintah

Provinsi)

45.962.488.051,00

2. Piutang Built Operating Transfer 4.395.128.958,00

3. Piutang Pegawai 260.250.700,00

Total 102.177.491.899,00




Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor per 31

Desember 2016 sebesar Rp51.559.624.190,00 berasal dari

kekurangan penerimaan pendapatan bagi hasil pajak

Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor : 162/PMK.07/2016 tanggal 31 Oktober 2016

tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil

menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016.

Piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor per 31 Desember

2016 sebesar Rp45.962.488.051,00 berasal dari kekurangan

penerimaan pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur Jabar No 913/Kep.316-BPKAD/2017 tgl

12 April 2017).

Piutang Pendapatan BOT per 31 Desember 2016 sebesar

Rp4.395.128.958,00 berasal dari tagihan Pemerintah Kota

Bandung kepada Pihak Ketiga atas pelaksanaan Perjanjian

Kerja Sama pembangunan/pengembangan pasar di beberapa

Wilayah Kota Bandung. Tagihan dari perjanjian kerjasama

pembangunan/pengembangan pasar yang terdiri dari:

- PT. Elsana Rp 500.000.000,00

- PT. Anugerah Parahyangan Jaya Rp 3.819.650.000,00

- PT. Marga Tirta Kencana Rp 75.478.958,00

Jumlah Rp 4.395.128.958,00

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007

tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung,

penagihan dan pencatatan atas mutasi Piutang BOT sejak

Tahun 2009 dilakukan oleh PD. Pasar Bermartabat. Selama

tahun anggaran 2016 tidak terdapat mutasi terhadap akun

piutang pendapatan lainnya berupa BOT ini.




Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 3.

Adapun piutang pegawai Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2016 sebesar Rp0,00 merupakan kelebihan

pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang telah

pensiun. Kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan oleh

masing-masing pegawai melalui potongan gaji pensiun oleh PT

Taspen dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Bandung setiap

bulannya. Rekapitulasi piutang pegawai Pemerintah Kota

Bandung per 31 Desember 2016 diuraikan sebagai berikut:

No. Uraian Potongan Des 2016

(Rp)

Sisa Utang s.d. Nop 2016

(Rp)

Sisa Utang s.d. Des 2016

(Rp)

1. Pemotongan dengan melalui

Dapem Induk 0,00 0,00 260.250.700,00


Dapem Susulan 0,00 0,00 0,00


Non Dapem 0,00 0,00 0,00

Jumlah 0,00 0,00 260.250.700,00

(7) Piutang lainnya pada DPKAD SKPD per 31 Desember 2016

sebesar Rp39.097.214.059,00 terdiri dari piutang sewa tanah

dan bangunan sebesar Rp31.692.880.150,00 dan piutang

denda sewa tanah dan bangunan sebesar

Rp7.404.333.909,00.

Piutang sewa tanah dan bangunan per 31 Desember 2016

sebesar Rp31.692.880.150,00 merupakan piutang atas sewa

tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung yang

disewa oleh pihak ketiga. Total luas tanah Pemerintah Kota

Bandung yang disewakan adalah seluas + 792.681 m2dengan

jumlah penyewa sebanyak 5.041 orang. Pengelolaan sewa

tanah dan Bangunan dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan

Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Bandung. Rincian piutang sewa diuraikan sebagai berikut :




NO TAHUN Piutang Sewa Tanah Bangunan (Rp)

Per 31-12-2016 Per 31-12-2015

1 s.d. Tahun 2001 1.461.000,00 1.461.000,00

2 Tahun 2002 14.051.009,00 13.848.900,00

3 Tahun 2003 44.504.304,00 45.990.341,00

4 Tahun 2004 85.725.611,00 93.863.123,00

5 Tahun 2005 160.725.795,00 169.788.956,00

6 Tahun 2006 379.513.003,00 400.589.989,00

7 Tahun 2007 698.197.133,00 753.661.667,00

8 Tahun 2008 1.164.241.507,00 1.261.740.463,00

9 Tahun 2009 1.450.380.802,00 1.560.869.339,00

10 Tahun 2010 1.849.556.567,00 1.988.081.924,00

11 Tahun 2011 2.261.815.780,00 2.449.323.918,00

12 Tahun 2012 2.785.678.909,00 3.079.707.448,00

13 Tahun 2013 3.367.602.055,00 3.742.668.927,00

14 Tahun 2014 3.872.618.922,00 4.592.810.931,00

15 Tahun 2015 6.434.023.823,00 7.988.109.811,00

16 Tahun 2016 7.122.783.930,00 0,00

Jumlah Total 31.692.880.150,00 28.142.516.737,00

Adapun piutang denda sewa tanah dan bangunan per 31

Desember 2016 sebesar Rp7.404.333.909,00 merupakan

piutang denda yang berasal dari pengenaan denda atas

keterlambatan pembayaran sewa tanah dan bangunan. Dasar

pengakuan piutang denda sewa tanah adalah surat perjanjian

sewa antara Pemerintah Kota Bandung dengan penyewa.

Rincian piutang denda sewa tanah adalah sebagai berikut :

NO TAHUN Piutang Denda Sewa Tanah B. (Rp)

Per 31-12-2016 Per 31-12-2015

1 s.d. Tahun 2001 146.100,00 146.100,00

2 Tahun 2002 3.372.240,00 3.323.734,00

3 Tahun 2003 10.681.009,00 11.037.657,00

4 Tahun 2004 20.574.112,00 22.527.113,00

5 Tahun 2005 38.574.122,00 40.749.277,00

6 Tahun 2006 91.082.932,00 96.141.398,00

7 Tahun 2007 167.566.983,00 180.878.444,00

8 Tahun 2008 279.417.552,00 302.817.264,00




NO TAHUN Piutang Denda Sewa Tanah B. (Rp)

Per 31-12-2016 Per 31-12-2015

9 Tahun 2009 348.090.871,00 374.608.079,00

10 Tahun 2010 443.892.928,00 477.138.956,00

11 Tahun 2011 542.835.055,00 587.836.938,00

12 Tahun 2012 668.562.072,00 739.128.824,00

13 Tahun 2013 808.223.496,00 898.239.422,00

14 Tahun 2014 929.427.397,00 1.102.273.302,00

15 Tahun 2015 1.544.164.469,00 1.717.278.907,00

16 Tahun 2016 1.507.722.571,00 0,00

Jumlah Total 7.404.333.909,00 6.554.125.415,00

(8) Piutang lainnya pada Dinas Pelayanan Pajak per 31 Desember

2016 sebesar Rp7.725.898.037,62 merupakan piutang yang

berasal dari pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran

pajak dengan rincian sebagai berikut :

No Denda Pajak per 31 Des 2016

(Rp) per 31 Des 2015

(Rp)

1 Hotel 2.127.368.749,00 1.300.499.733,64

2 Restoran 2.768.040.441,74 2.648.303.019,62

3 Hiburan 982.830.113,00 978.515.503,17

4 Parkir 518.450.387,00 388.190.164,50

5 Reklame 1.161.077.174,40 835.938.280,48

6 Air Tanah 168.131.172,40 297.224.238,40

Jumlah Total 7.725.898.037,54 6.448.670.939,81

Rincian selengkapnya pada Lampiran 4

(9) Piutang lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar

Rp1.726.256.925,00 merupakan piutang kelebihan pembayaran

premi BPJS Masyarakat Miskin Kota Bandung.

(10) Piutang lainnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata per

31 Desember 2016 sebesar Rp1.230.000.000,00 merupakan

piutang yang berasal kontribusi PT Esa Gemilang Indah dari

Perjanjian Kerja Sama Penataan dan Pembangunan Kawasan

Babakan Siliwangi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama

antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT Esa Gemilang




Indah dengan Nomor Surat Perjanjian 602./028–Huk .

001/EGI/PKS/I/2007

tanggal 30 Januari 2007 tentang Penataan dan Pembangunan

Kawasan Babakan Siliwangi di Jalan Siliwangi Kelurahan

Babakan Siliwangi, Kecamatan Coblong Kota Bandung. Jangka

waktu kerjasama adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak

tanggal ditandatanganinya surat perjanjian atau mulai tanggal

30 Januari 2007 sampai dengan 29 Januari 2027. Pihak

Pemerintah Kota Bandung menyertakan modalnya berupa

tanah di kawasan Babakan Siliwangi dan bangunannya senilai

Rp125.222.985.000,00 sedang PT Esa Gemilang Indah

menyertakan modalnya berupa biaya pembangunan kawasan

Babakan Siliwangi sebesar Rp27.770.409.643,75 dan

berkewajiban memberikan kontribusi berupa uang setiap tahun

selama jangka waktu kerjasama sebesar Rp7.211.500.000,00.

Walikota Bandung sebagai pihak pertama dalam perjanjian

kerjasama, dalam pelaksanaannya diwakili oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kewajiban

kontribusi s.d. periode pelaporan diuraikan sebagai berikut :

No Tahun

Jumlah

Kontribusi (Rp)

Jumlah

Disetor (Rp)

Sisa Blm

Setor (Rp)

Keterangan

1 2007 250.000.000 250.000.000 0

2 2008 300.000.000 300.000.000 0

3 2009 300.000.000 300.000.000 0

4 2010 300.000.000 0 300.000.000 Blm Setor

5 2011 300.000.000 0 300.000.000 Blm Setor

6 2012 300.000.000 0 300.000.000 Blm Setor

7 2013 330.000.000 0 330.000.000 Blm Setor

Jml 2.080.000.000 850.000.000 1.230.000.000

Perjanjian kerjasama dengan PT PT Esa Gemilang Indah

tersebut saat ini telah berakhir melalui perjanjian

pengakhiran dengan

Nomor : 602.2/2741-DISBUDPAR tanggal 31 Oktober 2013




015/EGI/DIR/X/2013

tentang Pengakhiran Surat Perjanjian Kerjasama antara

Pemerintah Kota Bandung dengan PT Esa Gemilang Indah

Nomor :

602./028–Huk tentang Penataan dan Pembangunan

001/EGI/PKS/2007

Kawasan Babakan Siliwangi di Jalan Siliwangi Kelurahan Lebak

Siliwangi Kecamatan Coblong Kota Bandung.

5.3.11. Belanja

Dibayar

Dimuka


(Rp)


(Rp)

649.807.402,50 286.235.672,00

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2016 sebesar

Rp649.807.402,50 merupakan pembayaran atas transaksi-

transaksi yang mempunyai jangka waktu satu tahun dan melewati

periode pelaporan. Transaksi tersebut merupakan pembayaran

asuransi dan pembayaran sewa kantor. Beban dibayar dimuka

sebesar Rp649.807.402,50 terdapat pada SKPD sebagai berikut :

NO SKPD NILAI (Rp)

Per 31-12-2016

NILAI (Rp)

Per 31-12-2015

I Asuransi

1 Dinas Kesehatan 0,00 51.051.000,00

2 Sekretariat Daerah 175.497.172,00 175.497.172,00

3 DPKAD 363.336.750,00 0,00

4 Sekretariat DPRD 0,00 0,00

Jumlah I 538.833.922,00 226.548.172,00

II Sewa Gedung/Bangunan

1 RSKIA 59.687.500,00 59.687.500,00

2 Sekretariat Daerah 3.743.678,00 0,00

3 Dinas Pelayanan Pajak 47.542.302,50 0,00

Jumlah II 110.973.480,50 59.687.500,00

Jumlah I & II 649.807.402,50 286.235.672,00




5.3.12. Piutang

Lainnya


(Rp)

Per 31 Desember

2015

(Rp)

0,00 5.602.895.550,00

Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember

2016 adalah nihil.

5.3.13. Persediaan Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

64.950.346.444,52 57.149.249.362,21

Jumlah persediaan Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember

2016 sebesar Rp64.950.346.444,52 merupakan persediaan untuk

digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dikuasakan pada

Pengurus Barang/Penyimpan Barang (Pengelola Persediaan) pada

dinas/badan/kantor/satuan kerja lainnya di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari :

No Uraian

Nilai Nilai

Per 31-12-2016 Per 31-12-2015

(Rp) (Rp)

1 Alat Tulis Kantor 8.652.441.173,52 10.822.811.807,23

2 Dokumen/Administrasi

Tender 0,00 0,00

3 Peralatan Listrik dan

Elektronik 573.674.600,75 479.169.724,00

4 Perangko, Materai, & Benda

Pos Lainnya 36.937.030,00 37.456.030,00

5 Peralatan Kebersihan & Bhn

Pembersih 929.258.493,66 1.079.052.117,00

6 Bahan Bakar Minyak/Gas 287.058.666,00 585.778.069,33

7 Isi Tabung Pemadam

Kebakaran 2.757.500,00 1.875.500,00

8 Souvenir 334.598.500,00 0,00

9 Bahan Pakai Habis Lainnya 60.665.000,00 459.790.500,00

10 Bahan Baku Bangunan 7.189.190.831,86 6.724.865.722,10

11 Bahan/Bibit Tanaman 12.135.511.180,86 10.228.687.377,30




No Uraian

Nilai Nilai

Per 31-12-2016 Per 31-12-2015

(Rp) (Rp)

12 Bibit Ternak 87.690.000,00 53.184.000,00

13 Bahan Obat-obatan 14.281.145.285,34 22.770.673.145,31

14 Bahan Kimia 1.356.903.052,40 212.314.520,00

15 Bahan Makanan Pokok 330.285.530,00 188.958.964,00

16 Pakan Ternak 5.174.000,00 0,00

17 Bahan Medis Habis Pakai 3.636.280.551,40 0,00

18 Bahan Bakar minyak/Gas

dan Pelumas 44.249.600,00 0,00

19 Accu dan Ban 68.822.500,00 0,00

20 Cetakan 7.061.441.941,49 0,00

21 Makanan dan Minuman Pasien

119.810.639,00 0,00

22 Barang dan Jasa BLUD 3.167.296.776,00 0,00

23 Peralatan dan Mesin serta alat olah raga yang tidak

dikapitalisasi

112.123.000,00 0,00

24 Alat Bantu Kerja 1.083.641.790,00 0,00

25 Suku Cadang Sarana

Mobilitas 835.576.800,00 314.994.300,00

26 Bahan/Material Lainnya 0,00 2.787.342.317,94

27

Barang yang akan

Diserahkan kepada Pihak Ketiga

0,00 174.260.000,00

28 Persediaan Barang-Barang

Lainnya

2.557.812.002,24 228.035.268,00

Jumlah Persediaan 64.950.346.444,52 57.149.249.362,21

Terdapat reklasifikasi jenis persediaan untuk saldo awal

disebabkan telah dibukanya kodrek jenis persediaan baru untuk

menampung jenis persediaan yang pada tahun 2015 lalu kodrek

tersebut belum ada. Rincian saldo awal setelah reklasifikasi dan

saldo akhir 2016 persediaan diuraikan sebagai berikut :

No Uraian

Nilai Nilai

Per 31-12-2016 Per 31-12-2015

(Rp) (Rp)

1 Alat Tulis Kantor 8.652.441.173,52 6.037.321.469,23

2 Dokumen/Administrasi

Tender 0,00 0,00

3 Peralatan Listrik dan Elektronik

573.674.600,75 420.705.015,00




No Uraian

Nilai Nilai

Per 31-12-2016 Per 31-12-2015

(Rp) (Rp)

4 Perangko, Materai, & Benda

Pos Lainnya 36.937.030,00 35.128.030,00

5 Peralatan Kebersihan & Bhn Pembersih

929.258.493,66 955.526.024,00

6 Bahan Bakar Minyak/Gas 287.058.666,00 585.778.069,33

7 Isi Tabung Pemadam

Kebakaran 2.757.500,00 0,00

8 Persediaan Pengharum

Ruangan 0,00 320.000,00

9 Persed. Spanduk, Brosur, Pamflet, Umbul-2 dan

Sarana Informasi Lainnya

0,00 31.600.000,00

10 Souvenir 334.598.500,00 423.340.500,00

11 Bahan Pakai Habis Lainnya 60.665.000,00 49.192.000

12 Bahan Baku Bangunan 7.189.190.831,86 6.783.299.672,10

13 Bahan/Bibit Tanaman 12.135.511.180,86 10.154.976.047,30

14 Bibit Ternak 87.690.000,00 53.184.000,00

15 Bahan Obat-obatan 14.281.145.285,34 19.774.251.508,31

16 Bahan Kimia 1.356.903.052,40 212.314.520,00

17 Bahan Makanan Pokok 330.285.530,00 35.941.700,00

18 Pakan Ternak 5.174.000,00 17.805.000,00

19 Bahan Medis Habis Pakai 3.636.280.551,40 0,00

20 Bahan/Material Lainnya 0,00 0,00

21 Bahan Bakar minyak/Gas

dan Pelumas 44.249.600,00 0,00

22 Accu dan Ban 68.822.500,00 0,00

23 Cetakan 7.061.441.941,49 4525489969

24 Makanan dan Minuman

Pasien 119.810.639,00 145334314

25 Barang dan Jasa BLUD 3.167.296.776,00 3574015126

26 Peralatan dan Mesin serta alat olah raga yang tidak

dikapitalisasi

112.123.000,00 22647500

27 Alat Bantu Kerja 1.083.641.790,00 0,00

28 Suku Cadang Sarana

Mobilitas 835.576.800,00 314.994.300,00

29 Bahan/Material Lainnya 0,00 0,00

30

Barang yang akan

Diserahkan kepada Pihak

Ketiga

0,00 174.260.000,00

31 Persediaan Barang-Barang

Lainnya 2.557.812.002,24 2.821.824.597,94

Jumlah Persediaan 64.950.346.444,52 57.149.249.362,21




Persediaan per 31 Desember 2016 pada masing-masing SKPD


No PERSEDIAAN PER SKPD Per 31-12-2016

(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)

1 Dinas Pendidikan 482.143.685,00 386.790.883,00

2 Dinas Kesehatan 16.636.393.666,69 16.447.447.757,17

3 RSUD Kota Bandung 3.176.907.623,86 3.735.072.800,00

4 RSKIA Kota Bandung 2.545.241.242,00 2.962.064.543,00

5 RSKGM Kota Bandung 2.307.258.163,13 1.670.167.616,37

6 DBMP 22.534.204.227,96 19.783.429.863,67

7 DPP Kebakaran 91.627.466,00 37.717.554,00

8 Dinas Pemakaman

Pertaman. 1.489.475.715,00 1.451.014.070,00

9 Dinas Tata Ruang Cipta

Karya 159.150.035,00 180.177.446,00

10 Bappeda 31.729.880,00 2.965.000,00

11 Dinas Perhubungan 5.645.996.887,00 3.295.285.645,00

12 BPLH 16.353.450 18.994.950,00

13 Disdukcapil 4.265.092.386,95 1.738.421.261,00

14 Badan P. Perempuan dan

KB 0 10.137.710,00

15 Dinas Sosial 19.447.825,00 38.557.600,00

16 Dinas Tenaga Kerja 19.564.600,00 14.332.900,00

17 Dinas Koperasi UKM

Perindag 69.826.144,00 24.318.252,00

18 Badan Pel. Perijinan

Terpadu 947.639.179,93 1.265.277.700,00

19 Dinas Pemuda dan Olah

Raga 45.561.725,00 35.514.403,00

20 BKBPM 18.117.750,00 60.657.210,00

21 Satpol PP 10.094.400,00 0

22 Sekretariat Daerah 1.014.777.447,00 1.357.420.878,00


24 DPKAD 114.353.450,00 69.089.300,00

25 Inspektorat 40.679.050,00 8.788.000,00

26 Dinas Pelayanan Pajak 926.286.259,00 1.278.669.480,00

27 Badan Kepegawaian Daerah 225.846.940,00 161.987.623,00

28 Kec. Sukasari 6.333.400,00 6.929.850,00

29 Kec. Cidadap 7.441.500,00 3.286.000,00

30 Kec. Sukajadi 19.824.600,00 6.266.000,00

31 Kec. Cicendo 20.827.775,00 14.717.200,00

32 Kec. Andir 117.580.600,00 24.414.800,00

33 Kec. Coblong 10.129.720,00 23.681.050,00

34 Kec. Bandung Wetan 13.866.414,00 11.988.202,00

35 Kec. Sumur Bandung 5.037.000,00 5.319.500,00

36 Kec. Cibeunying Kidul 6.072.000,00 3.900.385,00




No PERSEDIAAN PER SKPD Per 31-12-2016

(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)

37 Kec. Cibeunying Kaler 11.731.800,00 8.402.000,00

38 Kec. Astanaanyar 19.807.400,00 18.484.450,00

39 Kec. Bojongloa Kaler 4.446.850,00 6.192.400,00

40 Kec. Bojongloa Kidul 8.154.600,00 6.029.100,00

41 Kec. Babakan Ciparay 24.030.965,00 21.369.500,00

42 Kec. Bandung Kulon 26.749.050,00 13.395.150,00

43 Kec. Regol 9.749.100,00 16.300.100,00

44 Kec. Lengkong 429.500,00 1.750.000,00

45 Kec. Batununggal 4.292.500,00 4.980.300,00

46 Kec. Ujungberung 8.564.280,00 10.637.750,00

47 Kec. Kiaracondong 4.111.200,00 5.230.275,00

48 Kec. Arcamanik 4.715.800,00 2.299.000,00

49 Kec. Cibiru 8.453.650,00 5.450.500,00

50 Kec. Antapani 21.097.200,00 89.185.980,00

51 Kec. Rancasari 3.843.100,00 6.125.450,00

52 Kec. Buah Batu 11.089.150,00 18.780.300,00

53 Kec. Bandung Kidul 13.311.500,00 11.144.400,00

54 Kec. Gedebage 12.379.200,00 5.537.000,00

55 Kec. Panyileukan 29.978.500,00 18.591.950,00

56 Kec. Cinambo 14.968.340,00 10.889.390,00

57 Kec. Mandalajati 709.400,00 3.402.600,00

58 Kapusarda 44.444.400,00 20.836.500,00

59 Diskominfo 97.307.250,00 66.659.000,00

60 Dinas Pertanian dan K.P. 1.225.209.525,00 279.689.650,00

61 Dinas Kebudayaan dan Par. 10.857.990,00 4.307.105,00

JUMLAH Rp64.950.346.444,52 57.149.249.362,21

Rincian selengkapnya atas jenis persediaan per SKPD dapat dilihat

pada lampiran 5.

5.3.14. Investasi Non

Permanen


(Rp)


(Rp)

395.805.587,00 395.805.587,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang–Investasi non permanen per 31

Desember 2016 sebesar Rp395.805.587,00 merupakan nilai

investasi berupaperguliran dana yang menggambarkan nilai bersih

yang dapat direalisasikan (net realizable value). Perguliran dana

dimulai sejak tahun 2001 sesuai dengan SK Walikota Bandung No.

195 Tahun 2001 tanggal 2 Mei 2001 tentang Kredit Program

Barokah-GMT. Maksud dan tujuan kredit ini adalah salah satu




upaya Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pemberdayaan

ekonomi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan dan

mengembangkan usaha kecil/mikro dan koperasi serta lembaga

ekonomi rakyat lainnya melalui penyediaan permodalan yang

murah dan mudah.

Dana yang disalurkan pada program Barokah GMT (Genah

Merenah Tumaninah) berjumlah Rp5.266.980.000,00. Dana

tersebut terdiri dari:

APBD Tahun 2001 Rp 1.000.0000.000,00

APBD Tahun 2002 Rp 400.000.000,00

APBD Tahun 2003 Rp 690.000.000,00

APBD Tahun 2004 Rp 100.000.000,00

Dana guliran Tahun 2001 s.d.

2009 Rp 3.076.980.000,00

Jumlah Rp 5.266.980.000,00

Jumlah dana pokok dari APBD sejak Tahun 2001 s.d. 2004 adalah

sebesar Rp2.190.000.000,00. Adapun nilai investasi non permanen

per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.430.071.097,00 dan

nilai penyisihan dana bergulir yang diragukan tertagih per 31

Desember 2016 adalah sebesar Rp(2.034.265.510,00) sehingga

jumlah yang dapat direalisasikan adalah sebesar

Rp395.805.587,00.

Dana tersebut disalurkan kepada kelompok/anggota usaha

kecil/mikro, koperasi dan lembaga ekonomi lainnya. Program

Barokah tersebut disalurkan seluruhnya melalui Bank Jabar

Banten Kantor Cabang Tamansari.

Pemberian kredit tersebut adalah untuk Modal Kerja dan untuk

Investasi dengan prinsip syariah, yaitu bagi hasil. Jangka waktu

pemberian kredit modal kerja adalah maksimum 1 (satu) tahun

termasuk masa tenggang maksimum 2 (dua) bulan, sementara




kredit investasi maksimum 2,5 (dua setengah) tahun termasuk

masa tenggang maksimum 6 (enam) bulan.

Besarnya kredit untuk Modal Kerja maksimal

Rp2.000.000,00/anggota, sedangkan untuk investasi maksimal

Rp3.000.000,00/anggota.

Setelah jatuh tempo, penerima pinjaman wajib mengembalikan

pinjaman pokok ke Pemerintah Kota Bandung melalui Bank Jabar

Kantor Cabang Tamansari selaku pemegang kas Kredit Program

Barokah-GMT, ditambah dengan sejumlah keuntungan yang

besarnya didasarkan pada bagi hasil yang telah disepakati.

Sebelumnya program Barokah-GMT ini disajikan dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2010 sebagai

Aset Lain-lain, namun karena karakteristiknya memenuhi unsur

sebagai dana bergulir sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis

SAP Nomor 07 tentang Dana Bergulir, maka mulai tahun 2011

penyajiannya dipindahkan ke Investasi Non Permanen.


5.3.15. Investasi

Permanen


(Rp)


(Rp)

1.074.706.314.317,75 931.061.871.320,00

Jumlah investasi jangka panjang – Investasi permanen Pemerintah

Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar

Rp1.074.706.314.317,75 merupakan penyertaan modal Pemerintah

Kota Bandung pada Badan Usaha Milik Daerah. Investasi

permanen berupa penyertaan modal pada PDAM Kota Bandung, PD

BPR Kota Bandung, PD Kebersihan Kota Bandung, dan PD Pasar

Bermartabat dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dengan

nilai keseluruhan sebesar Rp1.035.236.312.697,75. Selain itu,

terdapat pula investasi permanen di Bank Jabar Banten, Yayasan

Purnabhakti, dan Koperasi Pegawai Kota Bandung yang dicatat




dengan metode perolehan dengan nilai keseluruhan sebesar

Rp1.035.236.312.697,75,00. Rincian masing-masing diuraikan

sebagai berikut:

Rincian investasi permanen yang dicatat dengan menggunakan

metode ekuitas sebagai berikut :

PDAM Kota Bandung Rp 146.654.381.195,75

PD. BPR Rp 70.422.893.275,00

PD. Kebersihan Rp 0,00

PD. Pasar Bermartabat Rp 818.159.038.227,00

Jumlah Rp 1.035.236.312.697,75

Investasi permanen di PDAM Kota Bandung yang disajikan dengan

nilai Rp146.654.381,75 tersebut merupakan penyertaan modal

Pemerintah Kota Bandung yang jika dihitung dengan metode

ekuitas memiliki saldo sebesar Rp146.654.381,75.

Perhitungan metode ekuitas dilakukan berdasarkan laporan

keuangan masing-masing perusahaan daerah yang belum diaudit

(Laporan Keuangan Unaudit), karena sampai dengan saat

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah proses audit

oleh auditor independen terhadap laporan keuangan perusahaan

daerah belum selesai.

Adapun rincian investasi permanen yang dicatat dengan

menggunakan metode perolehan sebagai berikut :

Bank BJB Rp 29.000.001.620,00

Yayasan Purnabhakti Rp 1.470.000.000,00

Koperasi Pegawai Kota Bandung Rp 9.000.000.000,00

Jumlah Rp 39.470.001.620,00

Keseluruhan investasi permanen tersebut di atas, memiliki nilai

perolehan berdasarkan nilai akumulasi investasi yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dengan nilai

perolehan per 31 Desember 2016 sebagai berikut:




PDAM Kota Bandung Rp 146.654.381.195,75

PD. BPR Rp 70.422.893.275,00

PD. Kebersihan Rp 0,00

PD. Pasar Bermartabat Rp 818.159.038.227,00

Bank Jabar Rp 29.000.001.620,00

Yayasan Purnabhakti Rp 1.470.000.000,00

Koperasi Pegawai Kota Bandung Rp 9.000.000.000,00

Jumlah Rp 1.074.706.314.317,75

Dalam tahun anggaran 2016 terdapat penambahan investasi

berupa penyertaan modal sebesar Rp316.812.038.234,00 yang

dilakukan kepada PDAM Kota Bandung sebesar

Rp291.812.038.234,00 dan BJB sebesar Rp29.000.000.000,00.

Penyertaan modal tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung dan Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan

Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

Rincian masing-masing investasi berupa penyertaan modal

pemerintah daerah selengkapnya disajikan pada Lampiran 7, 8, 9,

dan 10, 11, 12 dan 13.

5.3.16. Aset Tetap Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

21.568.032.703.000,80 20.526.614.135.730,10

Saldo aset tetap Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016

sebesar Rp21.568.032.703.000,80 diperoleh dengan perhitungan

sebagai berikut :

□ Saldo per 31 Desember 2015 Rp 20.526.614.135.730,10

□ Penambahan Tahun 2016 Rp 1.942.652.559.723,56




□ Pengurangan Tahun 2016 Rp 901.233.992.452,81

□ Saldo Akhir per 31 Desember 2016 Rp 21.568.032.703.000,80

Saldo aset tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri atas :

Uraian

Saldo Aset Tetap

Per 31-12-2015 (Rp)

Transaksi Penambahan Tahun 2016

(Rp)

Transaksi Pengurangan Tahun 2016

(Rp)

Saldo Aset Tetap

Per 31-12-2016 (Rp)

Tanah 15.661.333.732.283,00 97.267.993.021,00 186.788.847.810,00 15.571.812.877.494,00

Peralatan dan Mesin 1.472.206.763.902,90 357.550.230.553,86 26.273.157.514,21 1.803.483.836.942,55

Gedung dan Bangunan

2.742.615.260.617,72 387.565.786.836,80 197.524.532.820,00 2.932.656.514.634,52

Jalan Irigasi Jaringan

2.911.915.597.126,89 645.064.577.584,00 166.254.139.054,00 3.390.726.035.656,89

Aset Tetap Lainnya 89.367.155.826,00 101.091.809.892,90 42.215.978.522,00 148.242.987.196,90

Konstruksi dlm Pengerjaan

403.432.411.194,00 354.112.161.835,00 211.050.500.236,00 546.494.072.793,00

Akumulasi

Penyusutan

(2.754.256.785.220,42) - 71.126.836.496,60 (2.825.383.621.717,02)

Jumlah 20.526.614.135.730,10 1.942.652.559.723,56 901.233.992.452,81 21.568.032.703.000,80

Saldo nilai buku aset tetap Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No URAIAN Per 31-12-2016

(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)

1 Nilai Aset Tetap 24.393.416.324.717,82 23.280.870.920.950,52

2 Akumulasi Penyusutan (2.825.383.621.717,02) (2.754.256.785.220,42)

Nilai Buku Aset Tetap 21.568.032.703.000,80 20.526.614.135.730,10

Saldo nilai buku aset tetap per 31 Desember 2016 sebesar

Rp21.568.032.703.000,80 pada masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah sebagai berikut :

No ASET TETAP PER SKPD Per 31-12-2016

(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)

1 Dinas Pendidikan 3.631.200.745.266,87 4.144.044.442.133,00

2 Dinas Kesehatan 437.090.124.084,70 459.991.505.497,00



5 RSKGM Kota Bandung 27.772.071.485,23 29.099.743.223,72

6 Dinas Bina Marga dan Pengair. 2.683.431.098.856,89 3.646.755.645.898,89

7 DPP Kebakaran 36.967.338.480,00 58.619.855.979,00

8 Dinas Pemakaman Pertamanan 2.799.122.401.510,00 2.775.230.518.031,00





(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)

9 Dinas Tata Ruang Cipta Karya 6.820.496.681.499,00 6.766.200.427.732,00

10 Bappeda 14.560.743.888,00 15.013.379.065,00


12 BPLH 41.690.972.559,00 34.881.362.434,00

13 Disdukcapil 15.404.746.771,00 20.344.983.676,00

14 Badan Pemb. Perempuan KB 7.453.810.350,00 11.701.085.976,00

15 Dinas Sosial 77.196.331.895,00 54.101.050.095,00

16 Dinas Tenaga Kerja 7.766.997.074,00 10.900.676.520,00

17 Dinas Koperasi UKM Perindag 106.457.609.289,00 53.407.298.293,00

18 Badan Pel. Perijinan Terpadu 15.837.434.544,00 20.430.913.169,00

19 Dinas Pemuda dan Olah Raga 116.714.447.082,80 74.103.330.541,00

20 BKBPM 4.078.015.606,00 6.835.645.393,00

21 Satpol PP 14.635.132.224,92 16.936.853.425,00


23 Sekretariat DPRD 47.882.414.878,00 64.419.743.132,00

24 DPKAD 2.772.182.322.482,00 2.915.247.784.315,80

25 Inspektorat 2.102.212.008,00 4.328.958.745,00

26 Dinas Pelayanan Pajak 24.323.932.834,00 38.949.279.286,00

27 Badan Kepegawaian Daerah 4.064.942.386,00 5.990.292.950,00

28 Kec. Sukasari 31.196.559.648,33 34.544.451.268,00

29 Kec. Cidadap 26.297.729.307,43 27.763.357.951,00

30 Kec. Sukajadi 16.053.552.979,17 18.069.648.260,00

31 Kec. Cicendo 15.920.052.769,49 17.829.666.431,00

32 Kec. Andir 14.537.456.243,00 16.609.356.876,00

33 Kec. Coblong 22.026.357.842,33 25.131.843.479,00

34 Kec. Bandung Wetan 15.689.472.313,00 17.813.676.466,00

35 Kec. Sumur Bandung 27.695.722.919,26 30.087.931.192,00

36 Kec. Cibeunying Kidul 13.854.275.833,37 17.377.102.108,00

37 Kec. Cibeunying Kaler 13.575.183.790,00 14.993.898.102,00

39 Kec. Astanaanyar 19.579.105.319,00 19.088.469.248,00

40 Kec. Bojongloa Kaler 14.660.973.535,00 17.149.595.121,00

41 Kec. Bojongloa Kidul 18.860.162.283,79 21.006.890.570,00

42 Kec. Babakan Ciparay 17.331.910.146,00 18.642.884.671,00

43 Kec. Bandung Kulon 15.553.580.825,00 17.659.601.605,00

44 Kec. Regol 21.224.625.628,13 22.976.284.617,00

45 Kec. Lengkong 31.026.501.282,00 31.751.549.197,00

46 Kec. Batununggal 19.940.773.514,00 21.928.150.990,00

47 Kec. Ujungberung 20.320.486.580,00 22.000.040.231,00

48 Kec. Kiaracondong 15.830.234.284,00 17.731.530.365,00

49 Kec. Arcamanik 24.518.981.251,00 25.946.234.680,00

50 Kec. Cibiru 23.959.490.748,00 26.612.347.425,00

51 Kec. Antapani 8.218.472.351,00 9.823.499.169,00





(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)

52 Kec. Rancasari 16.913.557.618,00 18.493.567.968,00

53 Kec. Buah Batu 16.370.712.732,00 18.736.390.246,00

54 Kec. Bandung Kidul 12.257.704.173,00 13.828.946.614,00

55 Kec. Gedebage 17.249.402.554,00 19.331.945.114,00

56 Kec. Panyileukan 12.813.869.682,10 14.180.493.374,10

57 Kec. Cinambo 14.510.060.330,00 16.062.060.069,00

58 Kec. Mandalajati 10.839.955.068,00 12.619.881.424,00

59 Kapusarda 13.673.097.813,27 15.579.109.993,00

60 Diskominfo 26.444.593.200,00 28.984.833.573,00

61 Dinas Pertanian & K.P. 174.654.009.517,37 182.996.268.423,00

62 Dinas Kebudayaan dan Par. 225.074.920.393,93 208.287.259.596,00

JUMLAH 21.568.032.703.000,80 23.280.870.920.950,52

Adapun aset tetap berupa Konstruksi dalam Pengerjaan per 31

Desember 2016 sebesar Rp546.494.072.793,00 ada pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

No KONTRUKSI DALAM

PENGERJAAN

Per 31-12-2016

(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)

1 Dinas Pendidikan 48.478.820.851,00 45.624.934.604,00

3 RSUD Kota Bandung 78.225.000,00 78.225.000,00

6 Dinas Bina Marga dan Pengair. 160.086.417.751,00 117.303.349.701,00

8 Dinas Pemakaman Pertamanan 200.004.750,00 200.004.750,00

9 Dinas Tata Ruang Cipta Karya 134.071.723.157,00 132.708.972.607,00


15 Dinas Sosial 65.307.645.256,00 36.938.393.006,00

17 Dinas Koperasi UKM Perindag 49.454.404.602,00 0,00


21 Satpol PP 63.565.000,00 63.565.000,00

22 Sekretariat Daerah 0,00 8.065.387.520,00


24 DPKAD 0,00 74.546.321,00

30 Kec. Sukajadi 49.104.000,00 49.104.000,00

32 Kec. Andir 158.795.000,00 158.795.000,00

55 Kec. Gedebage 623.472.000,00 623.472.000,00




No KONTRUKSI DALAM

PENGERJAAN

Per 31-12-2016

(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)

59 Kapusarda 2.517.283.663,00 2.517.283.663,00

JUMLAH 546.494.072.793,00 403.432.411.194,00

Saldo akumulasi penyusutan sebesar Rp2.825.383.621.717,02 per

31 Desember 2016 terdiri dari :

No Akumulasi Penyusutan Jumlah (Rp)

Per 31-12-2016 Per 31-12-2015

1 Akum. Peny. Peralatan & Mesin (745.964.773.393,42) (715.661.537.578,42)

2 Akum. Peny. Gedung & Bang. (638.180.149.093,00) (638.180.149.093,00)

3 Akum. Peny. Jalan Irigasi & Jar. (1.370.111.862.734,00) (1.399.390.033.639,00)

4 Akum. Peny. Aset Tetap Lainnya (71.126.836.496,58) (1.025.064.910,00)

Total Jumlah (2.825.383.621.717,02) (2.754.256.785.220,42)

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2016 adalah

beban penyusutan sebesar Rp71.126.836.496,00 pada 17 (tujuh

belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rincian masing-masing

SKPD sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan pos-pos

Laporan Operasional diatas.

Rincian aset tetap per SKPD selengkapnya disajikan pada

Lampiran 14.1.

Kejadian-kejadian selama tahun anggaran 2016 yang berpengaruh

kepada penambahan dan pengurangan kekayaan Pemerintah Kota

Bandung khususnya terhadap Aset Tetap Kota Bandung antara

lain dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1) Penerimaan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai

Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

Pemerintah Kota Bandung tentang Hibah Tanah dan Bangunan

Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota

Bandung Nomor : 593/05-Pbd/2013 dan Nomor : 593/153-

DPKAD dengan total nilai Rp33.154.125.438,00;




2) Penerimaan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai

Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

Pemerintah Kota Bandung tentang Hibah Tanah dan Bangunan

Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada

Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor : 593/45/PBD dan

Nomor : 593/2045-DPKAD;

3) Penambahan dan pengurangan kekayaan Pemerintah Kota

Bandung dalam bentuk aset tetap selama tahun 2016 terutama

bersumber dari belanja modal Pemerintah Kota Bandung yang

tersebar pada 62 (enam puluh dua) Satuan Kerja Perangkat

Daerah. Mutasi aset tetap selama tahun 2016 yang disajikan

kedalam Neraca Pemerintah Kota Bandung dilakukan

berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah. BA

Rekonsiliasi BMD yang telah selesai sampai dengan saat

penyusunan Laporan Keuangan adalah sebanyak 50 (lima

puluh) SKPD. Sisanya sebanyak 12 (dua belas) SKPD belum

menyelesaikan proses rekonsiliasi sehingga mutasi aset tetap

terutama berdasarkan belanja modal. SKPD dimaksud adalah

Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas

Pemakaman dan Pertamanan, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Kecamatan Andir, Kecamatan Bandung

Wetan, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Bojongloa

Kidul, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Arcamanik,

Kecamatan Bandung Kidul, dan Kecamatan Mandalajati;

4) Data aset tetap Pemerintah Kota Bandung masih belum

termasuk aset tetap yang berasal dari Dana BOS, baik yang

berasal dari tahun sebelumnya maupun Dana BOS tahun 2016.

Hal ini dikarenakan kami belum mendapatkan data pendukung

dari Dinas Pendidikan.

Sehubungan dengan adanya perpindahan kewenangan Pengalihan

Pengelolaan SMA/SMK kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat,




Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan pemindahan

tersebut pada Bulan Oktober 2016. Berita Acara Serah Terima

tersebut saat ini masih dalam proses administrasi. Selain itu, proses

serah terima aset sekolah-sekolah belum dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Bandung dan masih tercatat sebagai aset. Hal ini

karena proses validasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum

selesai. Nilai aset tetap pada sekolah-sekolah SMA dan SMK yang

akan diserahkan adalah sebesar Rp1.413.637.480.569,98.

Rincian aset tetap per sekolah-sekolah selengkapnya disajikan pada

Lampiran 14.2

5.3.17. Dana

Cadangan


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Dana cadangan per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.3.18. Aset Lainnya Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

260.938.103.810,38 255.142.513.330,38

Aset lainnya Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016

sebesar Rp260.938.103.810,38 merupakan aset lainnya Pemerintah

Kota Bandung yang terdiri dari:

No Uraian Saldo Aset Lainnya (Rp)

Per 31-12-2016 Per 31-12-2015

1 Tagihan Piutang Penj.

Angsuran

384.844.428,00 384.844.428,00

2 Tagihan Tuntutan Ganti

Rugi

127.920.000,00 127.920.000,00

3 Kemitraan dengan Pihak

Ketiga

211.827.200.000,00 211.827.200.000,00

4 Aset Tidak Berwujud 26.690.527.819,00 21.278.293.089,00

5 Aset Lain-lain 21.907.611.563,38 21.524.255.813,38

Total 260.938.103.810,38 255.142.513.330,38

Commented [u1]: Arahan WPJ : Bisa disajikan gak data aset

sekolah yg akan dihibahkan ini?

Commented [u2R1]: Aset sekolah yang akan diserahkan

terlampir di Lampiran 14.2




Rincian dari masing-masing aset lainnya tersebut disajikan sebagai

berikut:

5.3.18.1. Tagihan Piutang

Penjualan

Angsuran


(Rp)


(Rp)

384.844.428,00 384.844.428,00

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran pada Pemerintah Kota

Bandung per 31 Desember 2016sebesar Rp384.844.428,00

terdiri atas Piutang atas pelepasan tanah sebesar

Rp37.752.990,00 dan Piutang penjualan aset tetap sebesar

Rp347.091.438,00.

Piutang atas pelepasan tanah sebesar Rp37.752.990,00

terdiri dari:

- Pelepasan hak atas tanah cicil (SK

1998)

Rp 37.752.990,00

- Pelepasan hak atas tanah cicil (SK

2003)

Rp 0,00

Jumlah per 31-12-2013 Rp 37.752.990,00

- Pembayaran cicilan tahun 2016

(SK 1998)

Rp 0,00

Jumlah piutang atas pelepasan

tanah Rp 37.752.990,00

Pelepasan hak atas tanah didasarkan pada Keputusan

Menteri Dalam Negeri No. 593 – 696 tanggal 24 Agustus

1998, PERDA Kota Bandung No. 20 Tahun 2002 tanggal 20

Nopember 2002 dan SK. Walikota Bandung No. 593/Kep-

111-HUK/2003 tanggal 2 Pebruari 2003.

Selama Tahun 2016 tidak terdapat mutasi penerimaan kas

dari pembayaran pelepasan hak atas tanah.

Rincian selengkapnya disajikan pada lampiran 15.




Piutang Penjualan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah

sebesar Rp347.091.438,00 merupakan sisa tagihan atas

penjualan kendaraan dinas sesuai Keputusan Walikota

Bandung No.024/Kep.368-Huk/2005 tanggal 2 Mei 2005,

yang telah jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2005.

Selama Tahun 2016 tidak terdapat mutasi penerimaan kas

dari pembayaran pelunasan Piutang Penjualan Aset Tetap.

Rincian sebagaimana disajikan pada Lampiran 16.

5.3.18.2. Tagihan

Tuntutan

Ganti Kerugian

Daerah


(Rp)


(Rp)

127.920.000,00 127.920.000,00

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pemerintah Kota

Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp127.920.000,00

merupakan saldo piutang/tagihan atas 10 (sepuluh) kasus

kerugian yang telah ada Surat Ketetapan Pembebanan TGR

dan seluruhnya telah jatuh tempo akhir Tahun 2003.

Namun demikian selain kasus yang telah ada SK

Pembebanannya sebagaimana disebut di atas, terdapat pula

35 (tiga puluh lima) kasus kerugian senilai Rp541.168.888

yang sampai dengan saat ini belum ada Surat Ketetapan

Pembebanan TGR-nya.


5.3.18.3. Kemitraan

dengan Pihak

Ketiga

Per 31 Desember

2016

(Rp)

Per 31 Desember

2015

(Rp)

211.827.200.000,00 211.827.200.000,00

Commented [u3]: Pertanyaan WPJ : Pada akun Piutang lainnya

ada uraian ini:

Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan

PT Esa Gemilang Indah dengan Nomor Surat Perjanjian 602./028–

Huk . 001/EGI/PKS/I/2007

tanggal 30 Januari 2007 tentang Penataan dan Pembangunan

Kawasan Babakan Siliwangi di Jalan Siliwangi Kelurahan Babakan

Siliwangi, Kecamatan Coblong Kota Bandung. Jangka waktu

kerjasama adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal

ditandatanganinya surat perjanjian atau mulai tanggal 30 Januari

2007 sampai dengan 29 Januari 2027

kok ini gak masuk sbg Aset Kemitraan?

Commented [D4]: Karena perjanjian dgn PT EGI telah berakhir tahun 2013 (jawabannya di hal 89)




Jumlah akun kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah

Kota Bandung per 31 Desember 2015 sebesar

Rp211.827.200.000,00 adalah nilai aset yang dimitrakan

dengan PT Mega Chandra Purabuana dengan nilai

Rp211.827.200.000,00 sebagai berikut:

No Uraian Nilai (Rp)

1 Jalan Banten 14.395.200.000,00

2 Jalan Banten 6.224.000.000,00

3 Jalan Banten 4.480.000.000,00

4 Jalan Banten 13.760.000.000,00

5 Jalan Karawang 17.326.400.000,00

6 Jalan Karawang 5.696.000.000,00

7 Jalan Karawang 4.960.000.000,00

8 Jalan Banten 12.833.600.000,00

9 Jalan Banten 5.168.000.000,00

10 Jalan Jakarta 5.208.000.000,00

11 Jalan Jakarta 8.592.000.000,00

12 Jalan Jakarta 3.336.000.000,00

13 Jalan Karawang 18.816.000.000,00

14 Jalan Karawang 2.984.000.000,00

15 Jalan Karawang 3.120.000.000,00

16 Jalan Kiaracondong, Jalan

Jakarta

84.928.000.000,00

Jumlah 211.827.200.000,00

Seluruh aset yang dimitrakan tersebut sebelumnya tercatat

sebagai aset tetap di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota

Bandung. Saat ini aset kemitraan dicatat di Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.





5.3.18.4. Aset Tidak

Berwujud

Per 31 Desember

2016

(Rp)

Per 31 Desember

2015

(Rp)

26.690.527.819,00 21.278.293.089,00

Saldo aset tidak berwujud Pemerintah Kota Bandung per 31


aset berupa software yang digunakan dalam operasional

pemerintah dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun

pada SKPD sebagai berikut :


(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)

1 Dinas Pendidikan 1.168.771.700,00 208.435.700,00

2 RSUD Kota Bandung 59.408.800,00 45.812.800,00

3 RSKIA Kota Bandung 195.538.849,00 195.538.849,00

4 Dinas Pemakaman Pertam. 1.057.253.500,00 1.057.253.500,00

5 Dinas Tata Ruang Cipta Karya 40.183.000,00 40.183.000,00

6 Dinas Perhubungan 415.392.500,00 415.392.500,00

7 Dinas Kependudukan Capil 59.290.000,00 59.290.000,00

8 Dinas Sosial 191.902.780,00 53.175.550,00



11 BKPPM 19.140.000,00 19.140.000,00

12 Satpol PP 93.500.000,00 93.500.000,00



15 DPKAD 17.141.000,00 17.141.000,00

16 Inspektorat 197.050.000,00 197.050.000,00

17 Dinas Pelayanan Pajak 1.685.413.000,00 1.685.413.000,00

18 Badan Kepegawaian Daerah 9.790.000,00 9.790.000,00

19 Kec. Sukasari 4.886.906,00 4.886.906,00

20 Kec. Cidadap 4.886.906,00 4.886.906,00

21 Kec. Sukajadi 4.886.906,00 4.886.906,00

22 Kec. Cicendo 4.886.906,00 4.886.906,00

23 Kec. Andir 4.886.906,00 4.886.906,00

24 Kec. Coblong 7.312.406,00 4.886.906,00

25 Kec. Bandung Wetan 402.272.906,00 402.272.906,00




29 Kec. Astanaanyar 4.886.906,00 4.886.906,00


31 Kec. Bojongloa Kidul 6.096.906,00 6.096.906,00





(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)



34 Kec. Regol 4.886.906,00 4.886.906,00

35 Kec. Lengkong 4.886.906,00 4.886.906,00

36 Kec. Batununggal 4.886.906,00 4.886.906,00

37 Kec. Ujungberung 4.886.906,00 4.886.906,00


39 Kec. Arcamanik 4.886.906,00 4.886.906,00

40 Kec. Cibiru 4.886.906,00 4.886.906,00

41 Kec. Antapani 4.886.906,00 4.886.906,00

42 Kec. Rancasari 32.606.906,00 32.606.906,00

43 Kec. Buah Batu 4.886.906,00 4.886.906,00


45 Kec. Gedebage 37.496.906,00 37.496.906,00

46 Kec. Panyileukan 4.886.906,00 4.886.906,00

47 Kec. Cinambo 4.886.906,00 4.886.906,00

48 Kec. Mandalajati 4.886.906,00 4.886.906,00

49 Diskominfo 18.365.715.000,00 14.309.300.000,00

Jumlah 26.690.527.819,00 21.278.293.089,00

5.3.18.5.Aset Lain-lain Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

21.907.611.563,38 21.524.255.813,38

Saldo aset lain-lain Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2016 sebesar Rp21.907.611.563,38 merupakan aset

lain-lain berupa :

No Uraian Saldo Aset Lainnya (Rp)

Per 31-12-2016 Per 31-12-2015

1 Aset dalam Proses

Penghapusan

19.407.611.563,38 19.024.255.813,38

2 Piutang Dana Talangan 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

Jumlah 21.907.611.563,38 21.524.255.813,38

Aset lain-lain Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember

2016 tersebut masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1) Aset Dalam Proses Penghapusan




Jumlah aset dalam proses penghapusan (aset rusak

berat) Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016

sebesar Rp19.407.611.563,38 antara lain terdapat pada

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebesar

Rp4.086.932.457,00 berupa aset-aset yang diserahkan

kepada masyarakat sesuai rekomendasi BPK-RI dan di

Dinas Pendidikan, yaitu bangunan di SMKN 15 Bandung

sebesar Rp4.027.769.706,00 yang berdasarkan putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

515/PK/Pdt.1989 tanggal 16 Maret 1991. Dalam

permohonan peninjauan kembali perkara perdata antara

Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia melawan

Pemerintah RI cq. Menteri P dan K cq. Kepala Kantor

Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat dinyatakan

sebagai milik yayasan Pendidikan Nasional Indonesia.

Rincian aset dalam proses penghapusan/aset rusak berat

pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:


(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)


2 RSUD Kota Bandung 770.000,00 770.000,00


4 RSKGM Kota Bandung 798.068.910,28 798.068.910,28

5 Dinas Kebakaran 1.348.438.350,00 1.348.438.350,00

6 Dinas Tata Ruang dan CK 4.086.932.457,00 4.086.932.457,00

7 Dinas Sosial 7.370.000,00 7.370.000,00


9 BPPT 683.674.062,00 683.674.062,00

10 BKPPM 23.001.960,00 23.001.960,00

11 Kantor Satpol PP 3.465.000,00 3.465.000,00


13 DPKAD 38.594.430,00 38.594.430,00

14 Badan Kepegawaian Daerah 165.000,00 165.000,00

15 Kecamatan Sukasari 98.000,00 98.000,00

16 Kecamatan Coblong 4.482.500,00 4.482.500,00





(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)



19 Kecamatan Astanaanyar 13.674.950,00 13.674.950,00




23 Kecamatan Regol 832.240.100,00 832.240.100,00

24 Kecamatan Lengkong 2.109.800,00 2.109.800,00

25 Kecamatan Batununggal 431.682.200,00 431.682.200,00

26 Kecamatan Ujungberung 91.291.200,00 91.291.200,00

27 Kecamatan Arcamanik 4.400.000,00 4.400.000,00

28 Kecamatan Cibiru 495.425.000,00 495.425.000,00

29 Kecamatan Antapani 300.354.478,00 300.354.478,00

30 Kecamatan Buah Batu 91.505.000,00 91.505.000,00


32 Kecamatan Gedebage 5.271.500,00 5.271.500,00

33 Kecamatan Panyileukan 91.505.000,00 91.505.000,00

34 Kecamatan Mandalajati 701.112,00 701.112,00

35 Kapusarda 602.675.600,00 602.675.600,00

36 Dinas Pertanian Kepang 801.633.540,00 801.633.540,00

37 Disbudpar 3.327.500,00 3.327.500,00

Jumlah 19.407.611.563,38 19.024.255.813,38

2) Piutang Dana Talangan

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2016 sebesar

Rp2.500.000.000,00 merupakan saldo Piutang Kepada

Pihak Ketiga berupa pemberian dana talangan kepada CV

Usaha Mandiri Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Tahun

2004. Pemberian dana talangan ini ditetapkan sesuai

Surat Perjanjian Nomor:511.23/500-Ek tanggal 14

Desember 2004 antara Pemerintah Kota Bandung dengan

CV Usaha Mandiri Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pemilik

Gedung. Berdasarkan surat perjanjian tersebut, dana

talangan harus dikembalikan dalam 2 (dua) tahap yaitu




pada bulan April 2005 sebesar Rp.1.250.000.000 dan

pada bulan Agustus 2005 sebesar Rp.1.250.000.000.

Dana talangan ini digunakan untuk kegiatan relokasi dan

pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari 7 (tujuh) titik

(Kawasan Alun-alun, Jalan Dalem Kaum dan Jalan Dewi

Sartika, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Oto

Iskandardinata, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan

Merdeka) ke Gedung Eks Toko Ria di Jalan Otto

Iskandardinata No.540 dan Jalan Baranang Siang No.8

Kota Bandung.

Sampai dengan 31 Desember 2010 CV. Usaha Mandiri

PKL belum memenuhi kewajiban sesuai perjanjian

tersebut diatas, sehingga pada tanggal 14 Januari 2009

atas nama Walikota Bandung, Sekretaris Daerah ub.

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

ap. Kepala Bagian Ekonomi Kota Bandung mengirimkan

surat tagihan Nomor:500/108-Ek, dengan nilai tagihan

sebesar Rp.4.797.500.000 (termasuk denda sebesar

Rp2.297.500.000). Pada Tahun 2010 telah dilayangkan

pula surat kepada CV Usaha Mandiri PKL sesuai Surat

No. 511.23/308-Ek tanggal 10 Desember 2010 perihal

Pengembalian Dana Talangan dengan nilai tagihan

sebesar Rp7.437.500.000,00 (termasuk denda sebesar

Rp4.937.500.000,00).

Menurut Pendapat Ahli Hukum (Legal Expert Opinion) dari

Universitas Padjadjaran berpendapat bahwa, pengakuan

piutang atas dana talangan yang harus dikembalikan

tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga

perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi

hukum.

Commented [u5]: Pertanyaan WPJ : Ada no dan tgl dokumen yg mendasari pernyataan ini? Cantumkan juga nama ahli hukumnya




Selama Tahun 2016 tidak ada mutasi penerimaan dari

piutang pihak ketiga.

5.3.19. Kewajiban

Jangka Pendek


(Rp)


(Rp)

157.874.797.725,30 109.207.066.182,33

5.3.19.1. Utang

Perhitungan

Pihak Ketiga

(PFK)


(Rp)


(Rp)

0,00 6.322.250,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kota

Bandung per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.3.19.2. Utang Bunga


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Saldo utang bunga Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2016 adalah nihil.

5.3.19.3. Bagian

Lancar Utang

Jangka

Panjang


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah

Kota Bandung per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.3.19.4. Pendapatan

Diterima

Dimuka


(Rp)


(Rp)

37.032.175.103,50 29.281.400.626,83

Saldo pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kota

Bandung per 31 Desember 2016 sebesar

Rp37.032.175.103,50 merupakan penerimaan dimuka dari

sewa lahan di RSUD dan Dinas Perhubungan, penerimaan




dimuka retribusi pemakaman pada Dinas Pemakaman dan

Pertamanan, penerimaan dimuka pajak reklame pada Dinas

Pelayanan Pajak dan penerimaan dimuka sewa tanah dan

bangunan di DPKAD, sebagai berikut:

No SKPD Pend. Diterima Dimuka (Rp)

Per 31-12-2016 Per 31-12-2015

1. RSUD 226.065.574,00 46.158.655,33

2. Dinas Pehubungan 19.955.000,00 19.955.000,00

3. Dinas Pemakaman 160.162.500,00 320.325.000,00

4. DPKAD 27.732.373.608,00 23.483.930.703,00

5. Dinas Pelay. Pajak 8.893.618.421,50 5.411.031.268,50

Total 37.032.175.103,50 29.281.400.626,83

5.3.19.5. Utang Beban Per 31 Desember 2016

(Rp)

Per 31 Desember

2015

(Rp)

52.077.509.780,00 41.452.871.425,50

Saldo utang belanja Pemerintah Kota Bandung per 31


utang belanja (utang beban) berupa beban/tagihan yang

berupa beban pegawai dan beban barang jasa yang

diperoleh manfaatnya pada Bulan Desember 2016 dengan



(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)


2 Dinas Kesehatan 7.492.938.726,00 1.834.673.047,00


4 RSKIA Kota Bandung 360.411.168,00 1.466.873.135,00

5 RSKGM 862.913.923,00 0,00

6 DBMP 938.210.160,00 0,00

7 DPP Kebakaran 600.694.372,00 531.388.375,00

8 Dinas Pemakaman Pertaman. 519.339.925,00 513.268.674,00

9 Dinas Tata Ruang Cipta Karya 664.146.870,00 502.139.908,00

10 Bappeda 349.100.019,00 371.591.212,00

11 Dinas Perhubungan 1.292.999.855,00 795.658.620,00

12 BPLH 227.878.421,00 170.932.809,00





(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)

13 Dinas Kependudukan Capil 287.564.122,00 220.899.872,00

14 BPPKB 233.060.466,00 185.073.595,00

15 Dinas Sosial 208.532.548,00 140.571.165,00


17 Dinas Koperasi UKM Indag 327.446.622,00 268.969.674,00

18 BPPT 290.331.391,00 236.514.124,00

19 Dinas Pemuda dan olahraga 290.262.317,00 0,00

20 BKPPM 193.828.003,00 171.127.583,00

21 Satpol PP 1.063.259.113,00 0,00



24 DPKAD SKPD 696.383.393,00 1.703.667.645,00

25 DPKAD PPKD 10.811.174,00 580.715.156,00

26 Inspektorat 532.730.845,00 435.929.813,00

27 Dinas Pelayanan Pajak 712.675.512,00 594.282.459,00

28 Badan Kepegawaian Daerah 292.553.831,00 0,00

29 Kec. Sukasari 225.684.153,00 0,00

30 Kec. Cidadap 185.351.659,00 0,00

31 Kec. Sukajadi 231.653.753,00 375.027.222,00

32 Kec. Cicendo 274.404.119,00 0,00

33 Kec. Andir 292.788.384,00 224.200.984,00

34 Kec. Coblong 311.005.136,00 240.216.019,00

35 Kec. Bandung Wetan 193.582.600,00 0,00

36 Kec. Sumur Bandung 220.885.201,00 0,00



39 Kec. Astanaanyar 295.193.814,00 218.495.045,00


41 Kec. Bojongloa Kidul 281.641.289,00 0,00



44 Kec. Regol 318.677.925,00 252.119.201,00

45 Kec. Lengkong 319.609.561,00 0,00

46 Kec. Batununggal 337.058.751,00 0,00

47 Kec. Ujung Berung 272.137.121,00 0,00


49 Kec. Arcamanik 199.032.904,00 0,00

50 Kec. Cibiru 245.213.850,00 188.486.903,00

51 Kec. Antapani 197.563.328,00 0,00

52 Kec. Rancasari 239.427.542,00 0,00

53 Kec. Buah Batu 249.228.252,00 189.573.108,00


55 Kec. Gedebage 227.119.778,00 0,00

56 Kec. Panyileukan 241.645.086,00 0,00

57 Kec. Cinambo 207.179.442,00 181.505.157,00





(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)

58 Kec. Mandalajati 207.866.887,00 154.438.695,00

59 Kapusarda 98.566.745,00 71.479.407,00

60 Diskominfo 235.499.061,00 0,00

61 Dinas Pertanian Kepang 344.657.491,00 285.802.434,00

62 Dinas Kebudayaan Pariw. 244.876.915,00 173.718.100,00

Jumlah 52.077.509.780,00 41.452.871.425,50

Rincian utang beban per SKPD sebagaimana tersaji dalam Lampiran

19.

5.3.19.6. Utang Jangka

Pendek

Lainnya


(Rp)


(Rp)

68.765.112.841,80 38.466.471.880,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota

Bandung per 31 Desember 2016 sebesar

Rp68.765.112.841,80 merupakan hutang kepada pihak

ketiga atas pekerjaan yang telah selesai namun sampai

dengan berakhirnya tahun anggaran 2016 belum

diselesaikan pembayarannya. Jumlah utang jangka pendek

lainnya diuraikan sebagai berikut :

SKPD Per 31-12-2016

(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)

1. Dinas Pendidikan 108.230.870,00 2.829.109.086,00

2. Dinas Kesehatan 318.189.168,00 310.898.070,00

3. RSUD 752.449.198,00 3.135.991.414,00

4. RSKIA 0,00 0,00

5. RSKGM 0,00 0,00

6. DBMP 38.397.356.324,00 23.324.402.484,00

7. Dinas Pemakaman dan Pertaman. 0,00 210.965.000,00

8. Distarcip 6.971.465.155,00 5.970.480.006,00

9. Bappeda 0,00 0,00

10. Dinas Perhubungan 166.265.000,00 428.338.050,00

11. BPLH 0,00 0,00

12. Dinas Sosial 0,00 895.025.250,00

13. BPPT 0,00 111.815.555,00

14. Dinas Pemuda Olahraga 1.450.255.899,80 407.630.000,00

15. Satpol PP 0,00 359.630.900,00

16. Sekretariat Daerah 0,00 13.887.500,00




SKPD Per 31-12-2016

(Rp)

Per 31-12-2015

(Rp)

17. Sekretariat DPRD 5.609.890.415,00 13.498.925,00

18. DPKAD SKPD 0,00 0,00

19. DPKAD PPKD 10.542.583.760,00 0,00

20. Dinas Pelayanan Pajak 0,00 29.695.000,00

21. Kec. Cicendo 14.901.700,00 0,00

22. Kec. Sumur Bandung 0,00 3.190.000,00

23. Kec. Cibeunying Kidul 0,00 14.839.000,00

24. Kec. Astanaanyar 0,00 0,00

25. Kec. Bojongloa Kaler 0,00 0,00

26. Kec. Regol 2.574.112,00 0,00

27. Kec. Bandung Kidul 106.077.000,00 0,00

28. Diskominfo 4.076.002.040,00 19.587.040,00

29. Disbudpar 248.872.000,00 387.488.600,00

Jumlah 68.765.112.841,80 38.466.471.880,00

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per SKPD sebagaimana tersaji

dalam Lampiran 19.

5.3.20 Ekuitas Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

23.862.223.976.710,40 23.149.676.966.833,00

Saldo ekuitas Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016

sebesar Rp23.862.223.976.710,40 adalah kekayaan bersih

Pemerintah Kota Bandung yang merupakan selisih antara aset

dan kewajiban.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1. Dasar Penyusunan Laporan Operasional

Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah:

a) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal

22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang

Commented [u6]: Pertanyaan WPJ : Pendapatan LO atas dana BOS masuk dimana?

Commented [D7]: Masuk ke pendapatan hibah




Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang

diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan (KSAP);

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

d) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015

Tanggal 26 Nopember 2015 tentang Perubahan atas


tentang Kebijakan Akuntansi.

e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015

Tanggal 26 Nopember 2015 tentang Perubahan atas


tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

5.4.2. Tujuan Laporan Operasional

Laporan Operasional bertujuan menyajikan informasi

mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas

pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban,

dan surplus/defisit Operasional dari suatu entitas

pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode

sebelumnya.

5.4.3. Definisi

a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar

kembali.




b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi

jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,

yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsia setelah

atau timbulnya kewajiban.

c. Pos luarbiasa adalah pendapatan atau beban luarbiasa

yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang

bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin

atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau

pengaruh entitas bersangkutan.

d. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-

LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah

diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non

operasional dan pos luarbiasa

5.4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bandung untuk

periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

menunjukkan pendapatan sebesar Rp6.084.667.305.068,03

sedangkan beban berjumlah Rp5.184.350.502.022,53

Sehingga diperoleh surplus dari operasional sebesar

Rp900.316.803.045,50.

Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016

sebesar Rp6.084.667.305.068,03 terdiri dari:

NO PENDAPATAN-LO TAHUN 2016

(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

1 Pendapatan Asli Daerah 2.165.772.517.404,93 1.987.577.777.020,81

2 Pendapatan Transfer 3.253.286.451.977,00 3.175.428.368.011,00

3 Lain-Lain Pend. Yang Sah 665.608.335.686,10 443.308.071.126,00

Jumlah 6.084.667.305.068,03 5.606.314.216.157,81

Sedangkan beban Pemerintah Kota Bandung secara

keseluruhan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan




31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.184.350.502.022,53

yang terdiri dari:

NO B E B A N TAHUN 2016

(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

1 Beban Pegawai 2.292.169.029.796,00 2.177.720.008.002,00

2 Beban Barang Jasa 2.279.996.008.054,59 1.667.039.981.498,17

3 Beban Bunga 0,00 0,00

4 Beban Subsidi 128.532.390.000,00 116.260.455.000,00

5 Beban Hibah 151.250.782.000,00 126.741.369.485,00

6 Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00

7 Beban Penyusutan 71.126.836.496,60 346.746.187.214,80

8 Beban Penyisihan 76.086.668.655,27 573.176.073.354,16

9 Beban Lain-lain 184.288.045.800,07 0,00

10 Beban Transfer 900.741.220,00 900.741.220,00

Jumlah Beban 5.184.350.502.022,53 5.008.584.815.774,13


masing-masing diuraikan sebagai berikut:

5.4.4.1. Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2016

sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar

Rp2.165.772.517.404,93 yang terdiri dari:


(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

1 Pajak Daerah 1.733.355.936.452,60 1.607.299.170.932,00

2 Retribusi Daerah 92.653.938.455,00 63.359.752.483,00

3 Hasil Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan 10.658.411.624,00 8.602.757.430,00

4 Lain-lain PAD 329.104.230.873,33 308.316.096.175,81

Jumlah 2.165.772.517.404,93 1.987.577.777.020,81




Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung

masing-masing diuraikan sebagai berikut :

A. Pendapatan Pajak

Pendapatan pajak daerah periode 1 Januari


sebesar Rp 1.733.355.936.452,60 dengan rincian

sebagai berikut :


(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

1 Hotel 288.378.901.299,60 220.352.587.627,00

2 Restoran 244.924.708.474,00 185.497.891.468,48

3 Hiburan 72.011.211.195,00 50.475.591.489,34

4 Reklame 22.027.569.630,00 14.733.682.589,50

5 Penerangan Jalan 177.358.328.595,00 178.144.137.262,00

6 Parkir 32.750.508.254,00 20.307.134.943,25

7 Air Tanah 32.856.752.668,00 32.853.742.240,00

8 PBB Perkotaan 422.718.862.358,00 505.048.543.017,03

9 BPHTB 440.329.093.979,00 399.885.860.295,00

Jumlah 1.733.355.936.452,60 1.607.299.170.931,60

B. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah periode 1 Januari


sebesar Rp92.653.938.455,00 dengan rincian

sebagai berikut :


(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

1 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 10.048.171.792,00 8.013.994.000,00

2

Tempat Pelayanan Kesehatan

Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki

dan/atau Dikelola oleh Pemda

1.155.695.500,00 0,00

3 Pelayanan

Penguburan/Pemakaman

4.486.673.500,00

3.458.157.000,00

4 Penyediaan Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum

4.921.765.000,00 5.070.752.500,00





(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

5 Retribusi PKB –Mobil Penumpang 4.717.350.000,00 5.502.006.200,00

6

Pelayanan Pemeriksaan dan/atau

Pengujian Alat Pemadam

Kebakaran

961.022.500,00 815.013.100,00

7 Pengendalian Menara

Telekomunikasi 0.00 0,00

8 Rumah Potong Hewan 1.415.930.000,00 1.652.970.000,00

9 Pelayanan Tempat Rekreasi 788.552.000,00 1.215.246.000,00

10 Pemberian Izin Mendirikan

Bangunan 49.019.119.711,00 24.753.963.003,00

11

Pemberian Izin Gangguan tempat

Usaha/Kegiatan Kepada Orang

Pribadi

596.034.888,00 589.405.634,00

12 Pemberian Izin Gangguan tempat

Usaha/Kegiatan Kepada Badan 3.859.580.064,00 3.852.561.426,00

13 Pemberian Izin Trayek kepada

Orang Pribadi 23.250.000,00 521.650.000,00


Badan (BPPT) 160.600.000,00 8.600.000,00


Badan (DISHUB) 76.110.000,00 107.297.000,00

16

Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja

Asing

1.948.068.400,00 0,00

17 Retribusi Bidang Perhubungan 8.476.015.100,00 7.798.136.620,00

Jumlah 92.653.938.455,00 63.359.752.483,00

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

Pendapatan hasil kekayaan daerah yang

dipisahkan periode 1 Januari 2016 sampai


Rp10.658.411.624,00 dengan rincian sebagai

berikut:





(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

1 PDAM Tirta Wening 0,00 0,00

2 Bank BJB 9.836.800.509,00 8.305.600.430,00

3 PD. Pasar Bermartabat 524.454.115,00 0,00

4 KPKB 297.157.000,00 297.157.000,00

Jumlah 10.658.411.624,00 8.602.757.430,00

D. Penerimaan Lain – Lain PAD Yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah periode 1


adalah sebesar Rp329.104.051.365,33 dengan



(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

1 Hasil Penjualan

Peralatan/Mesin 13.050.000,00 0,00

2 Hasil Penjualan Gedung dan

Bangunan 55.751.000,00 36.350.000,00

3 Jasa Giro Kas Daerah 35.171.052.135,00 61.825.490.101,00

4 Jasa Giro Kas Bendahara 1.810.203.650,00 825.222.911,00

5 Pendapatan Bunga Deposito 25.010.519.131,00 0,00

Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah Terhadap Bendahara 0,00 7.562.826.325,00

6 Pendapatan Denda atas

Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan Bidang Penataan

Ruang

676.431.129,00 0,00

7 Pendapatan Denda Pajak

Hotel 1.235.937.514,00 636.370.122,84


Restoran 842.880.022,00 744.294.712,62


Hiburan 313.610.604,00 128.824.982,17


Reklame 264.009.601,00 77.717.083,84


Parkir 165.821.720,00 44.993.857,50

12 Pendapatan Denda Pajak Air

Tanah 583.452.857,00 408.886.894,20





(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

13 Pendapatan Denda PBB

Perdesaan dan Perkotaan 10.578.487.511,00 8.891.292.246,00

13 Pendapatan Denda

BPHTB/PPAT 15.000.000,00 0,00

14 Pendapatan Denda Retribusi

Ijin Mendirikan Bangunan 63.770.350,00 43.024.771,00

15 Pendapatan Denda Perijinan

Tertentu 561.975.000,00 2.537.219.539,00

16 Pendapatan Denda atas

Pelanggaran Perda 110.674.185,00 1.000.000,00

17 Pendapatan dari

Pengembalian Hasil

Pemeriksan Laporan

Keuangan

15.149.809.639,00 0,00

18 Hasil dari Pemanfaatan

Kekayaan Daerah Sewa 25.209.431.634,00 24.650.363.705,00

19 Hasil dari Pemanfaatan

Kekayaan Daerah Kerjasama 104.406.000,00 193.184.000,00

20 Pendapatan Jasa Layanan

Umum BLUD 126.490.073.343,33 108.741.946.705,00

Pendapatan Hasil Kerjasama

BLUD 0,00 219.511.000,00

21 Pendapatan Lain-lain BLUD 6.398.999.853,00 2.131.839.410,00

22 Lain-lain PAD yang Sah

Lainnya 2.881.547.597,00 11.226.585.462,00

23 Fasilitas Umum 2.548.747.328,00 2.135.246.000,00

24 Pendapatan Dana Kapitasi

JKN 72.549.301.118,00 72.462.949.000,00

25 Penerimaan Setoran dari

PT.TASPEN 141.276.052,00 168.658.802,00

26 Pendapatan Denda

Pemeriksaan Kendaraan

Bermotor

158.011.900,00 0,00

Jumlah 329.104.230.873,33 305.693.797.630,17

5.4.4.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2016 sampai


Rp3.253.286.451.977,00. Transfer masuk adalah




penerimaan uang dari entitas pelaporan lain.

Pendapatan dari Transfer ini besarannya sangat

tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Provinsi.

Realisasi Transfer ke Pemerintah Kota Bandung

sebesar Rp3.253.286.451.977,00 terdiri atas:

Transfer Pemerintah

Pusat – Dana

Perimbangan

Rp 2.495.323.560.024,00

Transfer Pemerintah

Pusat – Lainnya Rp 0,00

Transfer Pemerintah

Provinsi Rp 757.962.891.953,00

Jumlah Rp 3.253.286.451.977,00

A. Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan



Rp2.495.323.560.024,00 terdiri dari:


(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

1 Dana Bagi Hasil Pajak 337.874.897.781,00 151.312.813.000,00

2 Dana Bagi Hasil SDA 29.337.995.243,00 22.071.782.066,00

3 Dana Alokasi Umum 1.672.456.589.000,00 1.574.737.891.000,00

4 Dana Alokasi Khusus 455.654.078.000,00 17.709.340.000,00

Jumlah 2.495.323.560.024,00 1.765.831.826.066,00

Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat-

Dana Perimbangan ini besarannya sangat

tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat.




Penerimaan Pusat-Dana Perimbangan untuk

rincian obyek Dana Bagi Hasil Pajak adalah

sebagai berikut:

PENDAPATAN-LO TAHUN 2016

(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

BH dari Pajak Bumi dan

Bangunan

BH dari Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan

BH dari Pajak Penghasilan (PPh)

Psl. 25 & 29 WP Orang Pribadi DN

dan Psl. 21

BH dari Cukai Hasil Tembakau

19.273.110.693,00

0,00

314.697.821.742.00

3.903.965.346,00

16.555.801.000,00

0,00

131.054.868.000,00

3.702.144.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak: 337.874.897.781,00 151.312.813.000,00


rincian obyek Dana Bagi Hasil Bukan

Pajak/Sumber Daya Alam adalah sebagai

berikut:


(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

BH dari Iuran Hak Peng. Hutan

BH dari Hasil Pung. Hsl Perikanan

BH dari Pertamb. Minyak Bumi

BH dari Pertambangan Gas Bumi

BH dari Pertamb. Panas Bumi

BH dari Pertambangan Umum

BH dari Provisi Sumber Daya

Alam

25.268.700,00

452.025.539,00

2.130.242.521,00

13.040.318.454,00

13.194.857.789,00

491.209.037,00

4.073.203,00

275.934.928,00

703.264.033,00

6.619.184.758,00

4.951.137.776,00

8.667.429.710,00

854.830.861,00

0,00

JumlahDana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 29.337.995.243,00 22.071.782.066,00


rincian obyek Dana Alokasi Umum (DAU) adalah

sebagai berikut:





(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

- Dana Alokasi Umum 1.672.456.589.000,00 1.574.737.891.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum 1.672.456.589.000,00 1.574.737.891.000,00


rincian obyek Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah

sebagai berikut:

PENDAPATAN-LO 2016 (Rp)

2015 (Rp)

DAK Sektor Pendidikan

DAK Sektor Kesehatan

DAK Sektor Infrastr. Jalan

DAK Sektor Infrast. Air bersih

DAK Sektor Infrast. Sanitasi

DAK Sektor Pertanian

DAK Sektor Keluarga Berenc.

DAK Sektor Perdagangan

DAK Sektor Transportasi

DAK Sektor Pariwisata

418.896.750.000,00

15.807.589.000,00

14.302.177.000,00

959.127.000,00

784.737.000,00

0,00

539.986.000,00

1.536.165.000,00

727.364.000,00

2.100.183.000,00

10.354.910.500,00

1.357.532.000,00

0,00

2.159.745.500,00

0,00

2.465.870.000,00

0,00

1.055.890.000,00

315.392.000,00

0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus 455.654.078.000,00 17.709.340.000,00

B. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya periode 1


adalah sebesar Rp 0,00 Transfer ini merupakan

transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat

untuk Dana Penyesuaian sektor Pendidikan bagi

Pemerintah Kota Bandung, dengan rincian obyek

sebagaimana berikut di bawah ini:





(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

Dana Penyesuaian Sektor

Pendidikan 0,00 629.172.608.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus 0,00 629.172.608.000,00

C. Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi periode 1 Januari


sebesar Rp757.962.891.953,00 dan seluruhnya

merupakan pendapatan dari bagi hasil.

Pendapatan dari Transfer Pemerintah Provinsi ini

besarannya sangat tergantung pada

kondisi/realisasi keuangan Pemerintah Provinsi

Jawa Barat.


(Rp) TAHUN 2015

(Rp)

- Transfer Pemerintah Provinsi 757.962.891.953,00 780.423.933.945,00

Jumlah 757.962.891.953,00 780.423.933.945,00

5.4.4.3. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Pendapatan Lain-Lain yang Sah periode 1 Januari


sebesar Rp665.608.335.686,10 diperoleh dari

pendapatan hibah Pemerintah Pusat dan bantuan

keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

dengan rincian sebagai berikut:


(Rp) TAHUN 2015

(Rp)

Pendapatan Hibah 0,00 357.969.564.206,00

Pendapatan Hibah Pem. Pusat 583.625.337.632,10 0,00

Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

76.132.000.409,00

85.338.506.920,00




Dropping Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai dari Provinsi Jawa Barat ke Dinas Kesehatan Kota Bandung

5.850.997.645,00

Jumlah 665.608.335.686,10 443.308.071.126,00

Alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi

Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa

Barat Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

diantaranya berasal dari Dana BOS APBN sebesar

Rp276.918.750.000,00.

5.4.4.4. Beban

Beban Pemerintah Kota Bandung untuk tahun 2016

sebesar Rp5.184.350.502.022,53 terdiri dari

Beban Operasi sebesar Rp5.183.449.760.802,53

dan Beban Transfer sebesar Rp900.741.220,00.

Beban yang terdiri dari Beban Operasi dan beban

transfer sebesar Rp5.184.350.502.022,53 terdiri

dari:

B E B A N Tahun 2016

(Rp)

Tahun 2015

(Rp)

- Beban Pegawai 2.292.169.029.796,00 2.177.720.008.002,00

- Beban Barang dan Jasa 2.279.996.008.054,59 1.667.039.981.498,17

- Beban Bunga 0,00 0,00

- Beban Subsidi 128.532.390.000,00 116.260.455.000,00

- Beban Hibah 151.250.782.000,00 126.741.369.485,00

- Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00

- Beban Penyusutan 71.126.836.496,60 346.746.187.214,80

- Beban Penyisihan Piutang 76.086.668.655,27 573.176.073.354,16




Beban operasi sebesar Rp5.183.449.760.802,53

tersebut termasuk beban yang dilaksanakan dengan

mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota

Bandung, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak


dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung, dan Pusat

Kesehatan Masyarakat yang berada dalam lingkup

keuangan Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Beban Operasi untuk tahun 2016 masing-masing


A. Beban Pegawai

Beban Pegawai Pemerintah Kota Bandung

sebesar Rp2.292.169.029.796,00 merupakan

beban dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan

Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya

Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH,

Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Insentif

Pemungutan Retribusi Daerah. Beban pegawai

tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar

Rp114.449.021.794,00 dibandingkan tahun

2015 sebesar Rp2.177.720.008.002,00 atau

sebesar 5,26%.

Beban pegawai sebesar Rp2.292.169.029.796,00

terdiri dari :

- Beban Lain-lain 184.288.045.800,07 0,00

- Beban Transfer Bantuan 900.741.220,00 900.741.220,00

Jumlah 5.184.350.502.022,53 5.008.584.815.774,13




No B E B A N TAHUN 2016 (Rp)

1 Beban Gaji dan Tunjangan –

LO

1.844.484.360.788,00

2 Beban Tambahan Penghasilan

PNS – LO

351.837.604.819,00

3

Beban Penerimaan Lainnya

Pimpinan dan Anggota DPRD

serta KDH/WKDH – LO

7.278.120.000,00

4 Beban Insentif Pemungutan

Pajak Daerah

71.345.828.558,00

5 Beban Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah

3.860.024.248,00

6 Beban Uang Lembur - LO 13.363.091.383,00

Jumlah Beban Pegawai 2.292.169.029.796,00

Rincian beban pegawai per SKPD dapat dilihat

pada Lampiran 20.

B. Beban Barang Jasa

Beban barang dan jasa Pemerintah Kota

Bandung tahun 2016 sebesar

Rp2.279.996.008.054,59 dikelompokkan

kedalam beban langsung di mana untuk

pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang

nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau

pemakaian jasa dalam melaksanakan program

dan kegiatan Pemerintah Kota Bandung. Beban

barang dan jasa tahun 2016 mengalami

kenaikan sebesar Rp612.956.026.556,51 atau

sebesar 36,77% dibandingkan beban barang jasa

tahun 2015 sebesar Rp1.667.039.981.498,17.

Beban Barang Jasa Pemerintah Kota Bandung

sebesar Rp2.279.996.008.054,59 tersebut terdiri

dari beban-beban sebagai berikut :





1 Honorarium PNS 112.244.000.644,00

2 Honorarium Non PNS 52.376.798.400,00

3 Honorarium Pengelola Dana BOS Kota

32.184.812.895,00

4 Honorarium Pengelola Dana BOS Pusat

32.498.225.123,00

5 Beban Honorarium Non Pegawai 4.700.000,00

6 Beban Pegawai BLUD 55.070.466.379,00

7 Beban Bahan Pakai Habis 95.092.810.109,62

8 Beban Bahan/Material 102.256.115.244,85

9 Beban Jasa Kantor 194.276.495.271,00

10 Beban Premi Asuransi 75.939.625.606,00

11 Beban Perawatan Kendaraan

Bermotor 63.332.659.714,00

12 Beban Cetak dan Penggandaan 54.412.052.000,51

13 Beban Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 11.984.087.315,00

14 Beban Sewa Sarana Mobilitas 4.382.430.800,00

15 Beban Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor 15.992.699.864,00

16 Beban Makanan dan Minuman 105.559.490.251,00

17 Beban Pakaian Dinas dan

Atributnya 10.005.933.891,00

18 Beban Pakaian Kerja 16.815.184.451,00

19 Beban Pakaian khusus dan hari-

hari tertentu 16.632.537.368,00

20 Beban Perjalanan Dinas 98.391.559.906,00

21 Beban Beasiswa Pendidikan PNS 141.950.000,00

22 Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

PNS 59.148.056.852,00

23 Beban Pemeliharaan 225.644.591.523,70

24 Beban Jasa Konsultansi 129.125.149.427,00

25 Beban Barang Dana BOS 118.649.463.647,00

26 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

156.153.500,00

27 Beban yang bersumber dari Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional 47.474.129.705,00

28 Beban Barang dan Jasa BLUD 77.092.216.745,00

29 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan 31.685.239.792,00

30 Beban Jasa Tenaga Ahli/Narasumber

188.132.990.538,00

31 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

13.772.529.709,00

32

Beban Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan

Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

174.260.000,00

33

Beban Peralatan dan Mesin

serta Alat Olah Raga yang tidak dikapitalisasi

10.213.360.434,00

34 BOS Pusat 229.133.230.948,91

Jumlah Beban Barjas 2.279.996.008.054,59




Berdasarkan tabel beban barang dan jasa diatas

terdapat beban pegawai yang diklasifikasikan

(mapping) ke dalam beban barang jasa. Hal ini

dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah.

Beban pegawai yang berasal dari belanja pegawai

dan dibebankan kedalam beban barang jasa

adalah sebesar Rp284.379.003.441,00 yang

terdiri dari :


1 Honorarium PNS 112.244.000.644,00

2 Honorarium Non PNS 52.376.798.400,00

3 Honorarium Pengelola Dana

BOS Kota 32.184.812.895,00

4 Honorarium Pengelola Dana

BOS Pusat 32.498.225.123,00

5 Beban Honorarium Non Pegawai 4.700.000,00

6 Beban Pegawai BLUD 55.070.466.379,00

Jumlah 284.379.003.441,00

Rincian beban barang dan Jasa per SKPD dapat

dilihat pada Lampiran 20.

C. Beban Subsidi

Beban Subsidi Pemerintah Kota Bandung untuk

tahun 2016 sebesar Rp128.532.390.000,00

diberikan kepada PD Kebersihan Kota Bandung

dan Perum BULOG Sub Divisi Regional Bandung,

dengan rincian sebagai berikut:

B E B A N Tahun 2016

(Rp)

Tahun 2015

(Rp)

- PD Kebersihan Kota Bandung 105.000.000.000,00 88.806.000.000,00

- Perum Badan Urusan Logistik 23.532.390.000,00 27.454.455.000,00

Jumlah 128.532.390.000,00 116.260.455.000,00




Beban subsidi tahun 2016 mengalami kenaikan

sebesar Rp12.271.935.000,00 atau sebesar

10,56% dari beban subsidi tahun 2015 sebesar

Rp116.260.455.000,00.

Beban subsidi dilaksanakan berdasarkan

ketentuan sebagai berikut :



Perusahaan Daerah Kebersihan Kota

Bandung Tahun Anggaran 2016;



Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik

Sub Divisi Regional Bandung Tahun Anggaran

2016;

D. Beban Hibah

Beban hibah Pemerintah Kota Bandung untuk

tahun 2016 sebesar Rp151.250.782.000,00

merupakan hibah berupa uang yang diberikan

kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Kemasyarakat-an dengan uraian sebagai berikut:


(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

1 Yang Diamanatkan

Perundangan

55.539.275.000,00 47.731.869.000,00

2 Program Pemerintah Daerah 79.673.800.000,00 71.838.462.085,00

3 Sosial, Keagamaan/

Peribadatan dan Pendidikan

Keagamaan

150.000.000,00

495.000.000,00

4 Perumahan dan Urusan 0,00 6.018.563.400,00





(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

Penataan Ruang

5 Pendidikan 15.316.400.000,00 40.000.000,00

6 Kebudayaan dan Adat Istiadat 51.000.000,00 424.225.000,00

7 Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri

0,00 65.500.000,00

8 Kesejahteraan Sosial 315.640.000,00 60.000.000,00

9 Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

0,00 40.000.000,00

10 Ketenagakerjaan 139.667.000,00 27.750.000,00

11. Pertamanan 65.000.000,00 0,00

Jumlah 151.250.782.000.00 126.741.369.485,00

Penyerapan beban hibah untuk tahun 2016

sebesar 98,15% disebabkan adanya penyelesaian

Peraturan Walikota terhadap Undang Undang

Nomor 233 Tahun 2015 tentang Pemeritah

Daerah Pasal 290 ayat 5 huruf d dan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan

Pasal 298 ayat 5 Undang Undang Nomor 23

Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Beban hibah digunakan untuk menganggarkan

pemberian hibah dalam bentuk uang, barang

dan atau jasa kepada pemerintah atau

pemerintah daerah lainnya, organisasi

kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat

perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya.

Pengelolaan hibah dan bantuan sosial oleh

Pemerintah Kota Bandung terutama berpedoman

pada :




1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

2. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891

Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011

tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta




sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Wali ota Bandung

Nomor 816 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus

2016 tentang Perubahan Ketujuh atas

Peraturan Walikota Bandung Nomor 891

Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pertanggung-jawaban dan Pelaporan serta



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.




Penyaluran beban hibah dan bantuan sosial

berupa uang Tahun Anggaran 2016,

dilaksanakan berdasarkan Keputusan Wali kota

Bandung sebagai berikut :

1) Keputusan Wali Kota Bandung Nomor:


Februari 2016 tentang Pemberian Belanja



Belanja Daerah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2016;

2) Keputusan Wali Kota Bandung Nomor :


November 2016 tentang Penetapan Lembaga

Penerima Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini


3) Keputusan Wali Kota Bandung Nomor:


November 2016 tentang Pemberian Belanja

Hibah yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bandung Tahun Anggaran 2016.

E. Beban Penyusutan

Beban penyusutan Pemerintah Kota Bandung

untuk tahun 2016 sebesar Rp71.126.836.496,60

adalah beban penyusutan atas aset tetap pada

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

sebagai berikut:

Commented [u8]: Araha WPJ : Disajikan dahulu berdasarkan

jenis Aset Tetap

Commented [u9R8]: Beban Penyusutan Sudah tersaji di tabel

per jenis Aset dan per SKPD





(Rp)

1 Dinas Pendidikan 0,00

2 Dinas Kesehatan 0,00

3 RSUD Kota Bandung 30.403.913.084,39

4 RSKIA Kota Bandung 5.791.731.896,64

5 RSKGM Kota Bandung 2.460.511.780,98

6 Dinas Bina Marga dan Pengairan 0,00

7 Dinas Penc. dan Penangg. Kebakaran 0,00

8 Dinas Pemakaman Pertamanan 0,00

9 Dinas Tata Ruang Cipta Karya 0,00

10 Bappeda 0,00

11 Dinas Perhubungan 0,00

12 Badan Pengelola Lingkungan Hidup 0,00

13 Dinas Kependudukan & Penc. Sipil 0,00

14 Badan Pemberd. Perempuan & KB 0,00

15 Dinas Sosial 0,00

16 Dinas Tenaga Kerja 0,00

17 Dinas Koperasi UKM Perindag 0,00

18 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 0,00

19 Dinas Pemuda dan Olah Raga 0,00

20 BKBPM 0,00

21 Satpol PP 2.698.680.826,08

22 Sekretariat Daerah 15.160.241.445,39

23 Sekretariat DPRD 0,00

24 DPKAD 0,00

25 Inspektorat 0,00

26 Dinas Pelayanan Pajak 0,00

27 Badan Kepegawaian Daerah 0,00

28 Kec. Sukasari 1.248.525.446,67

29 Kec. Cidadap 90.413.428.,57

30 Kec. Sukajadi 1.194.884.966,83

31 Kec. Cicendo 1.305.673.144,51

32 Kec. Andir 0,00

33 Kec. Coblong 1.312.161.282,67

34 Kec. Bandung Wetan 0,00

35 Kec. Sumur Bandung 1.336.580.071,74

36 Kec. Cibeunying Kidul 1.640.626.522,63

37 Kec. Cibeunying Kaler 796.355.003,00

39 Kec. Astanaanyar 0,00

40 Kec. Bojongloa Kaler 0,00

41 Kec. Bojongloa Kidul 11.770.907,21

42 Kec. Babakan Ciparay 0,00

43 Kec. Bandung Kulon 0,00

44 Kec. Regol 0,00

45 Kec. Lengkong 0,00

46 Kec. Batununggal 0,00





(Rp)

47 Kec. Ujungberung 0,00

48 Kec. Kiaracondong 0,00

49 Kec. Arcamanik 0,00

50 Kec. Cibiru 0,00

51 Kec. Antapani 0,00

52 Kec. Rancasari 0,00

53 Kec. Buah Batu 0,00

54 Kec. Bandung Kidul 0,00

55 Kec. Gedebage 0,00

56 Kec. Panyileukan 0,00

57 Kec. Cinambo 0,00

58 Kec. Mandalajati 0,00

59 Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah 1.012.334.212,73

60 Dinas Komunikasi & Informatika 0,00

61 Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan 2.550.631.730,49

62 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.111.800.746,07

JUMLAH 71.126.836.496,60

Berdasarkan Laporan Operasional TA 2016

(audited) diketahui bahwa nilai beban

penyusutan Tahun 2016 sebesar

Rp71.126.836.496,60. Penjelasan Kepala Bidang

Aset dan kertas kerja beban penyusutan

menunjukkan bahwa nilai tersebut hanya

berasal dari 17 SKPD dari 64 SKPD yang ada di

Pemerintah Kota Bandung. Namun dari rincian

atas beban penyusutan yang diterima BPK

diketahui bahwa nilai beban penyusutan Tahun

2016 tidak sama dengan nilai rinciannya, karena

jumlah nilai yang ada pada rincian adalah

Rp72.821.455.276,44, sehingga terdapat selisih

sebesar Rp1.694.618.779,84

(Rp72.821.455.276,44 - Rp71.126.836.496,60).

Atas selisih tersebut selengkapnya dapat dilihat

pada LHP SPI 39.B/LHP/XVIII.BDG/06/2017

Temuan No.6 poin a.




Rincian beban penyusutan per jenis Aset per

SKPD adalah sebagai berikut :

SKPD Beban Penyusutan 2016

P&M G&B JIJ Total

DINAS KEBUDAYAAN DAN

PERIWISATA 1.515.979.962,27 593.972.033,80 1.848.750,00 2.111.800.746,07

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

901.100.360,76 110.405.454,30 828.397,67 1.012.334.212,73

KECAMATAN CIBEUNYING KALER

1.097.662.012,19 114.293.895,25 7.194.893,47 1.219.150.800,91

KECAMATAN CIDADAP 90.413.428,57 0,00 0,00 90.413.428,57

KECAMATAN SUKAJADI 1.101.646.423,22 86.975.720,56 6.262.823,05 1.194.884.966,83

KECAMATAN SUKASARI 1.092.776.708,47 149.217.156,26 6.531.579,50 1.248.525.444,23

SEKRETARIAT DAERAH 12.749.296.958,62 2.301.698.460,26 109.246.026,51 15.160.241.445,39

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

2.168.104.778,12 150.763.178,82 231.763.773,55 2.550.631.730,49

KECAMATAN BOJONGLOA

KIDUL 1.129.523.604,93 124.496.768,04 29.573.518,61 1.283.593.891,58

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

1.288.764.395,23 39.026.716,38 8.788.960,13 1.336.580.071,74

RSUD 29.699.867.317,16 577.596.978,47 126.448.788,76 30.403.913.084,39

KECAMATAN COBLONG 1.202.582.878,58 104.649.523,68 4.928.880,41 1.312.161.282,67

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.607.176.641,31 85.161.995,60 6.342.189,17 2.698.680.826,08

KECAMATAN CIBEUNYING

KIDUL 1.545.705.069,46 87.245.495,17 7.675.958,00 1.640.626.522,63

RSKGM 2.115.946.656,96 337.931.024,02 6.634.100,00 2.460.511.780,98

RSKIA 5.480.594.153,55 282.042.518,86 29.095.224,23 5.791.731.896,64

KECAMATAN CICENDO 1.197.586.406,25 95.231.475,26 12.855.263,00 1.305.673.144,51

Total 66.984.727.755,65 5.240.708.394,73 596.019.126,06 72.821.455.276,44

F. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang Pemerintah Kota

Bandung untuk 2016 sebesar

Rp76.086.668.655,27.


(Rp)

1 Beban Penyisihan Piutang Pajak 75.153.677.425,85

2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi 508.839.788,00

3 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan

Lainnya

424.151.441,42

Jumlah 76.086.668.655,27




Rincian beban penyisihan piutang per SKPD

dapat dilihat pada Lampiran 20.

G. Beban Lain-lain.

Beban Lain-lain Pemerintah Kota Bandung untuk

tahun 2016 sebesar Rp184.288.045.800,07 yang

merupakan beban yang terjadi akibat adanya

penurunan nilai investasi permanen dengan metode

ekuitas, beban berasal dari aset ekstra komptabel

dan beban yang berasal dari BOS (Bantuan

Operasional Sekolah) Pusat.

Beban lain-lain sebesar Rp184.288.045.800,07

terdiri dari :


1 Penurunan Nilai Investasi 173.167.625.236,25

2 Beban Aset Ekstrakomptabel 9.319.582.100,82

3 BOS Pusat 1.800.838.463,00

Jumlah Beban Lain-Lain 184.288.045.800,07

Rincian beban yang berasal aset ekstra komtabel

adalah sebagai berikui :

No Beban Aset Ekstrakomptabel Nilai

1 Tanah 754.438,00

2 Peralatan dan Mesin 9.151.498.529,82

3 Gedung dan Bangunan 35.038.423,00

4 Jalan, jaringan dan Irigasi 132.190.710,00

5 Konstruksi dalam Pengerjaan 100.000,00

Jumlah 9.319.582.100,82

Rincian beban lain-lain per SKPD dapat dilihat

pada Lampiran 20.

H. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya




Beban Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah

Kota Bandung untuk tahun 2016 sebesar

Rp900,741,220.00 adalah beban yang

dikeluarkan untuk bantuan keuangan kepada

partai politik berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata

Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD,

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik.

Beban Bantuan Keuangan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung

Tahun Anggaran 2016 yang diberikan kepada

Partai Politik diuraikan sebagai berikut :

5.4.4.5. Pos Luar Biasa

B E B A N TAHUN 2016 TAHUN 2015

(Rp) (Rp)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

230.662.070,00 230.662.070,00

Partai Gerakan Indonesia Raya 153.150.690,00 153.150.690,00

Partai Keadilan Sejahtera 114.380.805,00 114.380.805,00

Partai Golongan Karya 110.128.985,00 110.128.985,00

Partai Demokrat 85.161.650,00 85.161.650,00

Partai Hati Nurani Rakyat 64.493.730,00 64.493.730,00

Partai Persatuan Pembangunan 54.269.155,00 54.269.155,00

Partai Nasional Demokrat 52.667.625,00 52.667.625,00

Partai Kebangkitan Bangsa 35.826.510,00 35.826.510,00

Jumlah Belanja Operasi 900.741.220.00 900.741.220.00




Beban luar biasa dalam pos luar biasa Pemerintah

Kota Bandung untuk tahun 2016 sebesar

Rp21.746.900,00 mengalami penurunan sebesar

Rp95.246.630,00 atau sebesar 81.41%

dibandingkan dengan beban luar biasa tahun 2015

sebesar Rp116.993.530,00.

Beban luar biasa untuk tahun 2016 terdiri dari:

- Pengembalian retribusi

Perpanjangan IMTA Rp 9.191.000,00

- Penarikan sisa retribusi IMTA Rp 12.555.900,00

Jumlah Rp 21.746.900,00

5.5. PENJELASAN POS–POS LAPORAN ARUS KAS

5.5.1.Penjelasan Umum Laporan Arus Kas

5.5.1.1. Tujuan Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan

informasi mengenai arus kas masuk, arus kas

keluar, dan perubahan kas dan setara kas selama

suatu periode akuntansi pada tanggal pelaporan.

5.5.1.2. Definisi

a. Arus kas yaitu arus masuk dan arus keluar kas

dan setara kas.

b. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang

setiap saat dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan pemerintah.

c. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang

sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas

dengan jumlah tertentu serta bebas dari risiko

perubahan nilai yang signifikan.

5.5.1.3. Aktivitas Arus Kas




Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan

dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,

investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non

anggaran.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan

pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan

operasional pemerintah selama satu periode

akuntansi. Penerimaan/arus masuk kas dari

aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan

pajak daerah, penerimaan retribusi daerah,

penerimaan transfer pusat, dan penerimaan

transfer provinsi. Sedangkan pengeluaran/arus

keluar kas dari aktivitas operasi antara lain berupa

belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi,

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja

bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan

belanja barang dan jasa.

Aktivitas Investasi adalah aktivitas perolehan dan

pelepasan aset tetap dan aset lainnya yang tidak

masuk dalam aset. Arus kas masuk dari aktivitas

investasi aset non keuangan antara lain berupa

penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya.

Sedangkan arus kas keluar antara lain berupa kas

untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya.

Aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas

penerimaan dan pengeluaran kas yang

mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan

komposisi ekuitas dan dan pinjaman pemerintah

sehubungan dengan aset dan surplus anggaran.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara




lain berupa penerimaan pinjaman, penjualan

obligasi pemerintah, dan penjualan investasi

permanen lainnya. Sedangkan arus keluar kas

antara lain berupa pembayaran cicilan utang,

pembayaran obligasi pemerintah dan penyertaan

modal pemerintah.

Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas

penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak

mempengaruhi anggaran pemerintah. Arus masuk

kas non anggaran antara lain berupa penerimaan

pihak ketiga dan kiriman uang masuk, sedangkan

arus keluar kas antara lain berupa pengeluaran

untuk pihak ketiga dan kiriman uang keluar.

5.5.2.Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

5.5.2.1 Posisi Kas

Posisi kas dan setara kas untuk tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar

Rp532.129.566.801,00 terdiri dari :

a. Kas di Kas Daerah Rp 416.340.779.085,00

b. Kas di Bend. Penerimaan Rp 60.584.500,00

c. Kas di Bend. Pengeluaran Rp 5.533.187.527,00

d. Kas di BLUD Rp 110.195.015.689,00

Jumlah Rp 532.129.566.801,00

5.5.2.2 Perubahan Saldo Kas

Perubahan saldo kas di Kas Daerah untuk tahun

yang berakhir pada 31 Desember 2016 dapat

diuraikan sebagai berikut.

Ringkasan kenaikan kas di Kas Daerah sebesar

(Rp462.018.220.199,00) adalah sebagai berikut :




No Uraian 31 Desember 2016

(Rp)

31 Desember 2015

(Rp)

1 Arus Masuk Kas 6.080.899.701.316,00 5.224.516.507.055,00

1.1 Aktivitas Operasi 5.685.213.859.929,00 5.097.497.264.294,00

1.2 Aktivitas Investasi 0,00 574.652.554,00

1.3 Aktivitas Pembiayaan 0,00 0,00

1.4 Aktivitas Non Anggaran 395.685.841.387,00 126.444.590.207,00

2 Arus Keluar Kas 6.542.917.921.515,00 5.443.376.475.122,00


2.2 Aktivitas Investasi 1.570.833.823.497,00 1.402.802.827.811,00

2.3 Aktivitas Pembiayaan 0,00 0,00

2.4 Aktivitas Non Anggaran 395.692.163.637,00 126.438.267.957,00

3 Arus Kas Bersih (1–2) (462.018.220.199,00) (218.859.968.067,00)


3.2 Aktivitas Investasi (1.570.833.823.497,00) (1.402.228.175.257,00)

3.3 Aktivitas Pembiayaan 0,00) 0,00

3.4 Aktivitas Non Anggaran (6.322.250,00) 6.322.250,00

4 Kenaikan/Penurunan Kas (462.018.220.199,00) (218.859.968.067,00)

5 Saldo Awal Kas di BUD &

Kas di Bendahara 994.147.212.888,00 1.213.007.180.955,00

6 Saldo Akhir di BUD & Kas

di Bendahara 532.128.992.689,00 994.147.212.888,00

7 Saldo Akhir Kas di

Bendahara 574.112,00 8.842.500,00

8 Saldo Akhir Kas 532.129.566.801,00 994.156.055.388,00

5.5.2.3 Arus Masuk dan Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31

Desember 2016 berasal dari :

- Arus Masuk Kas sebesar Rp 5.685.213.859.929,00

- Arus Keluar Kas sebesar Rp 4.576.391.934.381,00

Arus Kas Bersih Rp 1.108.821.925.548,00

Rincian arus masuk dan keluar kas dari aktivitas

operasi adalah sebagai berikut :

a. Arus Masuk Kas




Arus masuk kas dari aktivitas operasi sampai

dengan 31 Desember 2016 sebesar

Rp5.685.213.859.929,00 dirinci sebagai berikut :


(Rp)

31 Desember 2015

(Rp)

1. Pendapatan Pajak Daerah 1.709.807.582.556,00 1.485.255.717.607,00

2. Hasil Retribusi Daerah 92.006.779.460,00 64.985.847.830,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan 10.658.411.624,00 8.602.757.430,00

4. Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah 340.282.931.322,00 300.275.668.084,00

5. Bagi Hasil Pajak 293.628.719.200,00 151.312.813.000,00

6. Bagi Hasil Sumber Daya Alam 22.024.549.634,00 22.071.782.066,00

7. Dana Alokasi Umum 1.672.456.589.000,00 1.574.737.891.000,00

8. Dana Alokasi Khusus 455.654.078.000,00 17.709.340.000,00

9. Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus 0,00 629.172.608.000,00

10. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 742.941.917.490,00 749.482.420.357,00

11. Pendapatan Hibah 269.620.301.234,00 8.551.912.000,00

12. Pendapatan Lainnya 76.132.000.409,00 85.338.506.920,00

Jumlah 5.685.213.859.929,00 5.097.497.264.294,00

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi sampai


Rp4.576.391.934.381,00 dirinci sebagai berikut :


(Rp)

31 Desember 2015

(Rp)

1 Belanja Pegawai 2.540.344.665.184,00 2.381.935.235.484,00

2 Belanja Barang dan Jasa 1.755.341.609.077,00 1.288.180.584.635,00

3 Belanja Bunga 0,00 0,00

4 Belanja Subsidi 128.532.390.000,00 116.260.455.000,00

5 Belanja Hibah 151.250.782.000,00 126.741.369.485,00

6 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00

7 Belanja Bantuan Keuangan 900.741.220,00 900.741.220,00

8 Belanja Tak Terduga 21.746.900,00 116.993.530,00

Jumlah 4.576.391.934.381,00 3.914.135.379.354,00




5.6.2.4 Arus Masuk dan Keluar Kas dari Aktivitas

Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas Investasi sampai

dengan 31 Desember 2016

(Rp1.570.833.823.497,00) terdiri dari :

a. Arus Masuk Kas

Sampai dengan 31 Desember 2016 tidak terdapat

arus masuk kas yang berasal dari aktivitas

investasi.

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas investasi sampai


Rp1.570.833.823.497,00 terdiri dari :


(Rp) 31 Desember 2015

(Rp)

1 Belanja Modal

Pengadaan Tanah 47.423.634.211,00 105.999.490.000,00

2 Belanja Modal Peralatan

dan Mesin 330.091.333.540,00 382.115.607.127,00

3 Belanja Modal Bangunan

dan Gedung 300.049.202.658,00 285.777.877.939,00

4 Belanja Belanja Jalan,

Irigasi dan Jaringan 505.407.567.194,00 479.379.967.515,00

5 Belanja Modal Aset

Tetap Lainnya 71.050.047.660,00 34.529.885.230,00

6. Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah 316.812.038.234,00 115.000.000.000,00

Jumlah 1.570.833.823.497,00 1.402.802.827.811,00

5.5.2.5 Arus Masuk dan Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sampai dengan

31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 terdiri dari :

a. Arus Masuk Kas




Arus masuk kas berasal dari aktivitas pendanaan

sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan sampai


Rp0,00 terdiri dari :

5.5.2.6 Arus Masuk dan Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sampai dengan 31

Desember 2016 adalah ( Rp6.322.250,00)

5.6. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.6.1. Ekuitas Awal Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

23.149.676.966.833,00 24.976.000.782.250,60

Saldo Ekuitas awal per 1 Januari 2016 sebesar

Rp23.149.676.966.833,00 merupakan saldo awal yang diperoleh

dari nilai total ekuitas tahun 2016 sesuai hasil pemeriksaan BPK-

RI.


(Rp)

31 Desember 2015

(Rp)

1. Arus Kas Masuk

Penerimaan Perhitungan dari

Fihak Ketiga (PFK)

395.685.841.387,00 126.444.590.207,00

2. Arus Keluar Kas

Pengeluaran Perhitungan dari

Fihak Ketiga (PFK)

395.692.163.637,00 126.438.267.957,00

Jumlah (6.322.250,00)

6.322.250,00




5.6.2.Surplus/Defisit-

LO


(Rp)


(Rp)

913.880.914.966,57 598.150.709.407,68

Saldo Surplus/Defisit-LO periode 1 Januari 2016 sampai dengan

31 Desember 2016 sebesar Rp913.880.914.966,57 merupakan

saldo yang diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO sebesar

Rp6.084.667.305.068,03 dan beban Pemerintah Kota Bandung

periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 sebesar

Rp5.184.350.502.022,53 serta perhitungan surplus/defisit dari

kegiatan non operasional sebesar Rp13.585.858.821,07 dan pos

luar biasa sebesar minus Rp21.746.900,00.

5.6.3. Koreksi Nilai

Persediaan


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Saldo Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 adalah

nihil.

5.6.4.Selisih Revaluasi

Aset Tetap


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah

nihil.

5.6.5.Koreksi Ekuitas

Lainnya


(Rp)


(Rp)

(201.333.905.089,22) (2.424.474.524.825,27)

Saldo koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2016 sebesar

(Rp201.333.905.089,22) merupakan koreksi terhadap ekuitas

yang terutama disebabkan adanya koreksi atas penilaian tanah




dan transaksi utang belanja tahun sebelumnya dengan rincian

sebagai berikut :

Koreksi-koreksi tersebut ada pada SKPD-SKPD sebagai berikut :

No Uraian Tahun 2016

(Rp)

1. Dinas Pendidikan (32.676.335.563,00)

2. Dinas Kesehatan (125.480.900,00)

3. BLUD RSUD 384.587.300,00

4. Dinas Bina Marga dan Pengairan 4.043.571.700,00

5. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 59.224.000,00

6. Badan Pengelola Lingkungan Hidup 882.799.000,00

7. Dinas Sosial 895.025.250,00

8. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (20.806.128,00)

9. Dinas Pemuda dan Olahraga 407.630.000,00

10. Satuan Polisi Pamong Praja 359.630.900,00

11. Sekretariat Daerah (16.928.770.131,00)

12. DPKAD selaku SKPD (153.604.531.849,03)

13. DPKAD selaku PPKD (5.632.589.798,00)

14. Dinas Pelayanan Pajak 36.154.772,81

15. Kecamatan Astanaanyar 479.030.158,00

16. Kecamatan Lengkong 331.599,00

17. Kecamatan Rancasari (113.250.000,00)

18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 219.874.600,00

Jumlah (201.333.905.089,22)

Rincian koreksi ekuitas selengkapnya dapat dilihat pada

lampiran 21.

No Uraian Nilai (Rp)

1 Kas 50.250.000,00

2 Piutang Pendapatan 15.348.644,81

3 Aset Tetap (198.252.835.221,00)

4 Aset Lainnya 13.596.000,00

5 Utang Beban (125.480.900,00)

6 Utang Jangka Pendek Lainnya (3.182.042.764,00)

7 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya

147.259.150,97

Jumlah Total (201.333.905.089,22)




BAB VI

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016

Susunan organisasi Pemerintah Kota Bandung dibentuk berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10

Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Bandung.



Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Lembaga Teknis Daerah.



Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas

Daerah Kota Bandung.


Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

di Lingkungan Kota Bandung.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung ditetapkan

dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 03 Tahun

2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah




Kota Bandung dengan susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota

Bandung sebagai berikut:

1) Asisten Pemerintahan, yang meliputi:

a. Bagian Pemerintahan Umum, dengan membawahkan:

(1) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

(2) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan; dan

(3) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan;

b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan membawahkan

:

(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi

Manusia;

(2) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan

(3) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.

c. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, dengan

membawahkan :

(1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan;

(2) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan

(3) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja.

d. Bagian Kerja Sama, dengan membawahkan :

(1) Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri; dan

(2) Sub Bagian Kerja Sama Dalam Negeri.

2) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, yang

meliputi:

a. Bagian Perekonomian, dengan membawahkan :

(1) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;

(2) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing;

dan

(3) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.

b. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, dengan

membawahkan :

(1) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;

(2) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana; dan




(3) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, dengan

membawahkan :

(1) Sub Bagian Sosial Keagamaan;

(2) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan

(3) Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan.

3) Asisten Administrasi Umum, yang meliputi:

a. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, dengan membawahkan :

(1) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;

(2) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan

(3) Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi.

b. Bagian Umum dan Perlengkapan, dengan membawahkan :

(1) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;

(2) Sub Bagian Protokol; dan

(3) Sub Bagian Perlengkapan.

4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

1) Sekretaris DPRD;

2) Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan :

a. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi; dan

b. Sub Bagian Persidangan.

3) Bagian Umum, membawahkan;

a. Sub Bagian Tata Usaha; dan

b. Sub Bagian Rumah Tangga.

4) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan :

a. Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan

b. Sub Bagian Protokol.

5) Bagian Keuangan, membawahkan :

a. Sub Bagian Anggaran; dan Sub Bagian Perbendaharaan dan

Pembukuan.

6) Kelompok Jabatan Fungsional.




Penataan organisasi dinas pada Pemerintah Kota Bandung ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Dinas Daerah Kota Bandung. Sedangkan penataan organisasi

Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Jumlah organisasi dinas dan lembaga teknis (badan dan kantor) pada

Pemerintah Kota Bandung berdasarkan perda-perda tersebut di atas

adalah 17(tujuh belas) dinas, 6 (enam)badan, 1(satu) kantor, 3 (tiga)

rumah sakit daerah, 4 (empat) perusahaan daerah, Inspektorat Kota

Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta 30 (tiga puluh)

kecamatan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota

Bandung Tahun2016 diuraikan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

3. Rumah Sakit Umum Daerah selaku BLUD

4. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku BLUD

5. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut selaku BLUD

6. Dinas Bina Marga dan Pengairan

7. Dinas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

8. Dinas Pemakaman dan Pertamanan

9. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

11. Dinas Perhubungan

12. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




14. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

15. Dinas Sosial

16. Dinas Tenaga Kerja

17. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan

18. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

19. Dinas Pemuda dan Olah Raga

20. Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat

21. Satuan Polisi Pamong Praja

22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

23. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

24. Sekretariat Daerah

25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

26. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

27. Inspektorat

28. Dinas Pelayanan Pajak

29. Badan Kepegawaian Daerah

30. Kecamatan Sukasari

31. Kecamatan Cidadap

32. Kecamatan Sukajadi

33. Kecamatan Cicendo

34. Kecamatan Andir

35. Kecamatan Coblong

36. Kecamatan Bandung Wetan

37. Kecamatan Sumur Bandung

38. Kecamatan Cibeunying Kidul

39. Kecamatan Cibeunying Kaler

40. Kecamatan Astanaanyar

41. Kecamatan Bojongloa Kaler

42. Kecamatan Bojongloa Kidul

43. Kecamatan Babakan Ciparay

44. Kecamatan Bandung Kulon

45. Kecamatan Regol




46. Kecamatan Lengkong

47. Kecamatan Batununggal

48. Kecamatan Ujungberung

49. Kecamatan Kiaracondong

50. Kecamatan Arcamanik

51. Kecamatan Cibiru

52. Kecamatan Antapani

53. Kecamatan Rancasari

54. Kecamatan Buah Batu

55. Kecamatan Bandung Kidul

56. Kecamatan Gedebage

57. Kecamatan Panyileukan

58. Kecamatan Cinambo

59. Kecamatan Mandalajati

60. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

61. Dinas Komunikasi dan Informatika

62. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

63. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

6.2 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan ketentuan Pasal

3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, telah menetapkan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 18 November 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja masing-masing

Perangkat Daerah dilaksanakan mulai 1 Januari 2017.

Berdasarkan peraturan daerah dimaksud maka perangkat daerah

yang ada mulai tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD

3. Inspektorat Daerah




4. Dinas Pendidikan

5. Dinas Kesehatan

6. Dinas Pekerjaan Umum

7. Dinas Penataan Ruang

8. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan

dan Pertamanan

9. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

10.Dinas Tenaga Kerja

11.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

Pemberdayaan Masyarakat

12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

13.Dinas Pangan dan Pertanian

14.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

15.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

16.Dinas Perhubungan

17.Dinas Komunikasi dan Informatika

18.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

19.Dinas Perdagangan dan Perindustrian

20.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

21.Dinas Pemuda dan Olah Raga

22.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

23.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

24.Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

25.Satuan Polisi Pamong Praja

26.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan

27.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

28.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

29.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

30.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

31.Kecamatan Sukasari

32.Kecamatan Cidadap




33.Kecamatan Sukajadi

34.Kecamatan Cicendo

35.Kecamatan Andir

36.Kecamatan Coblong

37.Kecamatan Bandung Wetan

38.Kecamatan Sumur Bandung

39.Kecamatan Cibeunying Kidul

40.Kecamatan Cibeunying Kaler

41.Kecamatan Astana Anyar

42.Kecamatan Bojongloa Kaler

43.Kecamatan Bojongloa Kidul

44.Kecamatan Babakan Ciparay

45.Kecamatan Bandung Kulon

46.Kecamatan Regol

47.Kecamatan Lengkong

48.Kecamatan Batununggal

49.Kecamatan Ujungberung

50.Kecamatan Kiaracondong

51.Kecamatan Arcamanik

52.Kecamatan Cibiru

53.Kecamatan Rancasari

54.Kecamatan Antapani

55.Kecamatan Buah Batu

56.Kecamatan Bandung Kidul

57.Kecamatan Gedebage

58.Kecamatan Panyileukan

59.Kecamatan Cinambo

60.Kecamatan Mandalajati




BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung

pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun

eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada

Pemerintah Kota Bandung akan lebih optimal apabila sumber daya

manusia dan sarana prasarana yang memadai yang menunjang terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan yang

diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan

keuangan daerah harus senantiasa dikomitmenkan bersama terutama

oleh para pimpinan selaku pengguna anggaran dan harus tetap konsisten

dalam upaya perbaikan dalam rangka menuju perolehan opini WTP

(Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik

Indonesia (BPK-RI).

Demikian catatan atas laporan keuangan ini disusun agar dapat

menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota

Bandung.




Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN ... KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. MAKSUD