1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awalnya, pengembangan sistem penyediaan air minum banyak

dilakukan oleh pemerintah pusat, namun demikian sejalan dengan upaya

pelaksanaan desentralisasi dan perkembangan sosial politik dalam negeri, maka

penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi kewenangan

wajib pemerintah daerah.

Dalam Joko 2010 : 2, Kebijakan pemerintah yang terkait dengan sistem

penyediaan air minum diantaranya adalah UU. No 7 Tahun 2004, PP.16 Tahun

2006, dan Permen PU Nomor 18/PRT/M/2007. Adapun program beserta target,

pola pengelolaan, penanganan dan kontribusi pemerintah daerah di sektor Air

Minum adalah sebagai berikut: 1) Program Pembangunan Prasarana Air Minum

melalui Pendekatan Masyarakat di Desa Miskin dan Rawan Air. 2) Program

Pengembangan Air Minum di Ibukota Kabupaten/Kota Pemekaran. 3) Program

Pengembangan Air Minum di Ibukota Kecamatan (IKK) yang belum mempunyai

sistem dan rawan air. 4) Program Penyediaan Air Minum bagi kawasan

RSH/Rusuna 5) Program penyehatan PDAM. 6) Program Pembangunan Prasarana

dan Sarana Air Minum di Perkotaan.

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu perhatian pemerintah pusat

dalam upaya pencapaian air minum 100%. Sejalan dengan buku Provinsi Papua

Barat Dalam Angka tahun 2015 yang menyebutkan bahwa penduduk tersebar di

setiap distrik pada tiap Kabupatennya dengan fisiografi mulai dari daerah pesisir

pantai sampai dengan daerah pegunungan dan rata-rata belum mempunyai akses

air bersih (minum). Sebagai upaya peningkatan cakupan pelayanan, pemerintah

melalui Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian

Pekerjaan Umum sejak tahun 2012 telah membangun SPAM IKK di berbagai

daerah di Provinsi Papua Barat. Pembangunan SPAM dalam hal ini berupa

fasilitas fisik melalui sistem perpipaan.

2

Program pengembangan air bersih yang dilakukan pemerintah merupakan

salah satu bentuk dari proses pembangunan di bidang sosial. Melalui pendekatan

pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan,

keadilan, dengan cara memenuhi kebutuhan dasar manusia (akses air). Sehingga

tindakan melalui program seperti ini dapat memberikan manfaat dan ikut berperan

serta bagi masyarakat dalam sebuah proses pembangunan.

Pembangunan di bidang sosial juga diharapkan bisa membantu masyarakat

khususnya yang memiliki kendala dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Kendala yang sering dialami masyarakat pada umumnya dari segi ekonomi. Dan

juga belum tentu kebutuhan dasar ini bisa dipenuhi, sedangkan kebutuhan lain

juga harus dipenuhi seperti misalnya untuk makan sehari-hari, kebutuhan anak,

dan lain-lain. Dalam pengertian yang lebih khusus pembangunan sosial dapat

diartikan sebagai pembangunan yang menyangkut aspek non ekonomi dan dalam

rangka tercapainya hak asasi atau kehidupan warga masyarakat sesuai harkat

martabatnya sebagai manusia ( Conyers, dalam Soetomo 2006: 312).

Tabel 1.1.

Sebaran SPAM di Provinsi Papua Barat

Lokasi SPAM

Provinsi Papua Barat

IKK (Ibu Kota Kecamatan)

Kabupaten

Manokwari Selatan

IKK Momi Waren, SPAM IKK Oranbari dan

SPAM IKK Ransiki

Kabupaten

Manokwari

IKK Sidey

Kabupaten Sorong

Selatan

IKK Teminabuan dan Sawiat

Kabupaten Kaimana IKK Kaimana

Kabupaten Teluk

Bintuni

SPAM IKK Bintuni, Babo dan Kuri

Kabupaten Teluk

Wondama

IKK Raisey, Anggris, dan Windesi

3

Teluk Duairi IKK Teluk Duairi

Kabupaten Tambrauw IKK Sausapor

Kabupaten Sorong IKK Aimas dan Salawati

Kabupaten Raja

Ampat

IKK Waisai dan SPAM IKK Waigeo

Kabupaten

Pegunungan Arfak

IKK Anggi

Kabupaten Fak-Fak IKK Karas, Bomberey dan Kromamongga

Kabupaten

Manokwari Barat

IKK Amban

Sumber: Laporan Antara Advisory Kelembagaan SPAM Provinsi Papua Barat

tahun 2015

Dari 13 lokasi SPAM pada tabel diatas, peneliti hanya akan

mengkhususkan pada kabupaten Manokwari, yaitu pada distrik Sidey. Distrik

tersebut termasuk pada wilayah yang akses air bersihnya sulit. Sehingga di distrik

tersebut dibangun fasilitas sistem penyediaan air minum oleh pihak penyelenggara

satuan kerja (satker) SPAM.

Gambar 1.

Peta Distrik Sidey (Advisory Kelembagaan Papua Barat, 2015)

4

Gambar di atas merupakan peta wilayah distrik Sidey di kabupaten

Manokwari. Dua distrik tersebut dilintasi oleh sungai Wariori. Jadi sebelum

Pemerintah membuat sistem penyediaan air minum disana, masyarakat harus

berjalan kaki sejauh 5 KM untuk mengambil air di sungai tersebut. Untuk

membuat sumur bor perlu biaya yang mahal, dengan kondisi perekonomian yang

bukan masyarakat kelas menengah ke atas. Air sungai tersebut mungkin bisa saja

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi tidak bisa menjamin kesehatan

masyarakat apakah air tersebut benar-benar bersih dan higienis, belum lagi kalau

musibah alam seperti banjir yang membuat air dari sungai tersebut meluap dan

keruh.

Gambar 2. Fasilitas SPAM di distrik Sidey kampung Kaironi

Lembaga pengelola, sebut saja kelompok kampung Kaironi mengelola

fasilitas SPAM secara mandiri. Karena sebelum program SPAM ini dibangun di

kampung mereka, masih menggunakan sumber air dari sungai waramori yang

memiliki jarak yang jauh dari tempat tinggal dan air sungai belum tergolong

bersih. Yang menjadi harapan adalah masyarakat kampung kaironi bisa ikut

berpartisipasi dalam sebuah pembangunan, dan juga lembaga menjadi wadah

dalam membangun partisipasi bagi masyakat, lalu keberlanjutan dari program

inilah yang harusnya bisa dijaga oleh masyarakat kampung Kaironi.

5

Fasilitas fisik yang sudah disediakan diharapkan bisa dikelola oleh

masyarakat sekitar, karena merekalah yang lebih mengetahui tentang keadaan

mereka, merekalah yang dengan cara mereka sendiri menjaga kelangsungan dari

sumber daya yang ada diwilayah mereka. Untuk bisa mewujudkan apa yang

memang sudah menjadi kebutuhan dasar mereka. Agar bisa terwujud

kesejahteraan, keadilan, kesetaraan yang bisa terwujud bagi semua lapisan

masyarakat tanpa memandang kekurangan dan latar belakang individu.

Dalam kerangka pembangunan pedesaan berkelanjutan maka menjadi

suatu kebutuhan adanya perencanaan partisipatif dalam pembangunan. Hal ini

akan dapat meningkatkan manfaat yang akan diterima masyarakat dari proses

pembangunan yang dilaksanakan. Dalam pembangunan seperti itu dibutuhkan

keterlibatan masyarakat. Tanpa partisipasi dari seluruh masyarakat, maka

pembangunan sulit dapat berjalan dengan baik (Fahrudin 2011: 38).

Sehingga masyarakat diwilayahnya sendiri bisa memaksimalkan potensi

sumber daya lokal yang sudah tersedia langsung dari alam untuk memenuhi

kebutuhan secara efektif. Dengan turut mengontrol dan memiliki akses (berupa

informasi) terhadap sumber daya lokal tersebut dan menjaga keberlanjutan dari

sumber daya tersebut. Perlu adanya keseimbangan dengan pemakaian sumber

daya yang ada, contohnya penggunaan air harus hemat, jangan boros dan

sebagainya yang termasuk dalam keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan sosial

lebih kepada tindakan bersama masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf

hidupnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dari latar belakang, maka rumusan

masalah yang ingin diteliti adalah:

1. Bagaimana peran lembaga kampung dalam mengelola partisipasi

masyarakat terhadap program pengelolaan air bersih?

2. Bagaimana strategi lembaga kampung dalam mempertahankan

keberlanjutan program pengelolaan air bersih?

6

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Lembaga Kampung dalam mengelola

partisipasi masyarakat terhadap program pengelolaan air bersih.

2. Untuk mengambarkan Strategi Lembaga Kampung dalam

mempertahankan keberlanjutan program pengelolaan air besih.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, bermanfaat untuk menambah pengetahuan, memberikan

pengalaman baru, dan meningkatkan kemampuan berpikir menulis

karya ilmiah ini.

2. Bagi instansi, sebagai bahan masukan Dinas Pekerjaan Umum Bidang

Cipta Karya kota Manokwari dalam pemberian pelayanan yang baik

dan tepat dalam program pengembangan air bersih untuk wilayah sulit

air di kota Manokwari.

3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbah karya

ilmiah dan kepustakaan dalam penelitian sosial.

4. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, penelitian ini dapat

menjadi bahan masukan bagi fakultas dan menjadi referensi tambahan

bagi mahasiswa di masa mendatang.

1.5. Konsep dan Batasan Penelitian

Penelitian ini berjudul “Keragaan Air Dan Strategi Keberlanjutan Program

Pengelolaan Air Bersih Di Kampung Kaironi Distrik Sidey Kabupaten

Manokwari”. Dalam mempertahankan keberlanjutan program pengelolaan air

bersih menggunakan beberapa konsep sebagai acuan kerangka analisis, yaitu:

1. Konsep Pembangunan di Bidang Sosial

Tujuan utama pembangunan di bidang sosial (social development)

adalah mengurangi penderitaan manusia, baik yang disebabkan oleh

bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya, maupun

yang disebabkan oleh perbuatan manusia dengan pemikiran dan

tindakan melalui program yang dapat memberikan manfaat untuk

7

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga memiliki

kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota,

bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip “memenuhi

kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa

depan”. Menurut Brundtland Report dari PBB, 1987, pembangunan

berkelanjutan adalah terjemahan dari dari Bahasa Inggris sustainable

development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai

pembangunan berkelanjutan adalah memperbaiki kehancuran

lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan

keadilan sosial.

3. Kelembagaan

Istilah lembaga berasal dari kata Institution yang menunjuk pada

pengertian tentang sesuatu yang telah mapan (established). Dalam

pengertian sosiologis, lembaga dapat dilukiskan sebagai suatu organ

yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga-lembaga pada

mulanya terbentuk dari suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus

sampai menjadi adat istiadat; kemudian berkembang menjadi tata

kelakuan (mores).

4. Konsep Strategi Pembangunan Keberlanjutan

Dalam pendekatan pembangunan manusia pada negara-negara

berkembang dekade tahun 1990 sampai sekarang lebih dititik beratnya

pada pembangunan sosial dan lingkungan agar mendukung

pertumbuhan ekonomi, dengan strategi sustained development yang

dicirikan oleh:

(a) Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial diarahkan pada

kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa

pelayanan sosial disektor kesehatan dan gizi, sanitasi, pendidikan, dan

pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; (b)

Pembangunan yang ditunjukkan pada pembangunan sosial seperti

8

mewujudkan keadilan, pemerataan dan peningkatana budaya, serta

menciptakan kedamaian; (c) Pembangunan yang diorientasikan pada

manusia untuk berbuat (subjek pembangunan) melalui people-centered

development dan promote the empowerment people (United Nation

Center for Regional Development: 1990).

5. Sumber Daya Air

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya dijamin

konstitusi, yaitu pasal 33 UUD 1945 ayat 3, yang berbunyi “ Bumi dan air

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.