1 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka implementasi dari sistem

desentralisasi dan otonomi daerah menjadi suatu keniscayaan dan memberikan

kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan

memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mempercepat peningkatan

kesejahteraan rakyat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki

harus dilakukan secara baik melalui perencanaan yang sistematis,

berkesinambungan, komprehensif dan tanggap terhadap perubahan sehingga

akan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan merupakan proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan harus disusun

secara transparan, responsif, terukur, komprehensif dan akuntabel melalui

tahapan yang jelas dengan mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan

yang terkait dan potensi yang ada di daerah melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu

: i) teknokratis; ii) Partisipatif; iii) Top down; iv) Bottom up; dan v) Politis.

Untuk itu Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data

dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif mengenai potensi

daerah; penguatan komunikasi dan koordinasi serta konsultasi secara

berksinambungan dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan

pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

2 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

perencanaan pembangunan daerah terdiri atas :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan jangka

waktu 20 tahun, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah

dengan mengacu pada RPJP Nasional.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan jangka

waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi, arah

kebijakan dan program kepala daerah dengan mengacu pada RPJPD dan

memperhatikan RPJM Nasional.

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan jangka waktu 1 (satu)

tahun, merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP,

memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan

Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Dokumen-dokumen perencanaan daerah tersebut selanjutnya menjadi

pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun

dokumen perencanaan SKPD, yang terdiri atas : i) Rencana Strategis SKPD

(Renstra SKPD), dengan jangka waktu lima tahun memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai

dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah; dan ii)

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun,

disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP,

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Hubungan fungsional antara Renstra SKPD dengan dokumen-dokumen

perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut

3 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Gambar 1. Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare

sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan daerah harus dapat mejadi

lembaga perencanaan pembangunan daerah yang cepat tanggap dan mampu

menyesuaikan dengan dinamika/perubahan yang terjadi. Bappeda harus

dinamis dalam menyikapi segala perubahan termasuk perubahan berbagai

peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan

maupun sistem pengelolaan pembangunan daerah. Untuk menghadapi hal

tersebut, maka diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang pada

hakekatnya merupakan pernyataan komitmen mengenai upaya terencana,

sistematis dan berkesinambungan untuk mewujudkan sesuatu yang ingin

dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan

kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan

tantangan (threats) yang ada. Proses ini menghasilkan suatu perencanaan

dalam instansi yang memuat visi. Misi, tujuan, sasaran, strategi (cara mencapai

RPJMNasional

RPJMDaerah

RPJPD &RTRW

RKPNasional

RKPDaerah

RPJPNasional

RENSTRASKPD

RKASKPD

RenjaSKPD

RAPBD APBD

DPASKPD

dipedomani dipedomanidijabarkan

dipedomani

Bahandiacu

diperhatikan

dipedomani dijabarkan

diacu

dipedomani Bahan

4 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

tujuan dan sasaran), kebijakan, program serta indikator keberhasilan

pelaksanaannya. Renstra Bappeda Kota Parepare Tahun 2013 - 2018 disusun

sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013 -

2014, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12

Tahun 2014.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Parepare Tahun 2013-2018 disusun

berlandaskan pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2008-2028;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat;

6 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Tahun 2011-2031;

18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kawasan

Konservasi Alam Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau;

20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster;

21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun

2013 - 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Parepare Tahun 2013-2018

dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi semua personil

dalam melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan cita-cita organisasi sesuai

visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan bersama dalam kurun waktu 2013 -

2018. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda, adalah :

a. menjabarkan prioritas pembangunan yang ada dalam RPJMD Kota Parepare

tahun 2013-2018 yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah;

b. menyediakan dokumen resmi sebagai acuan Bappeda Kota Parepare dalam

menyusun rencana kerja tahunan yang berisi program dan kegiatan agar

lebih transparan dan akuntabel, ;

c. menjamin terciptanya harmonisasi, sinergitas dan konsistensi antara

dokumen-dokumen perencanaan;

d. menyediakan parameter dalam mengukur keberhasilan Bappeda Kota

Parepare dalam mengimplementasikan program prioritas dan kegiatan;

7 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Bappeda Kota Parepare adalah

sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II – Gambaran Pelayanan SKPD, memuat informasi tentang peran

(tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki SKPD dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting

yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

BAB III – Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, menjelaskan

tentang permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor

yang mempengaruhi, tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, menjelaskan tentang

hasil telaahan Renstra Kementerian/ Lemnaga, telaahan terhadap Rencana tata

Ruang dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV – Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan,

menjelaskan tentang hasil review visi dan misi daerah, rumusan Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda serta strategi dan kebijakan

Bappeda dalam lima tahun mendatang.

BAB V - Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif, menjelaskan tentang program dam kegiatan yang

8 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

akan dilaksanakan bappeda dalam lima tahun mendatang yang dilengkapi

dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya.

BAB VI - Indikator Kinerja SKPD, pada bab ini dikemukakan indikator

kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII - Penutup, bab ini memuat kaidah pelaksanaan, dasar evaluasi dan

laporan pelaksanaan atas kinerja bappeda.

9 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

BAB IIGAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas pokok dan fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Parepare diatur dalam Peraturan WaliKota Parepare Nomor 20 Tahun 2011

tentang Tugas pokok, fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah. Dalam struktur organisasi, Bappeda Kota Parepare

dipimpin oleh seorang Kepala Bappeda yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada WaliKota Parepare melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare,

dengan tugas pokok dan fungsi :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bappeda Kota Parepare

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas pokok dan

fungsi.

3. Rincian Tugas

Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

10 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

a. membuat rencana kegiatan/program kerja badan;

b. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan dan

pengendalian pembangunan daerah;

c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan program pembangunan

tahunan daerah;

d. mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan musrenbang;

e. menyusun RKPD, RPJMD dan RPJP daerah;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perencanaan

pembangunan dengan instansi terkait, termasuk lembaga-lembaga non

pemerintah;

g. melaksanakan pemantauan program dan atau kegiatan untuk SKPD

meliputi analisis pencapaian kinerja, pencapaian biaya dan kendala yang

dihadapi;

h. melaksanakan pengendalian meliputi pemantauan, supervisi dan tindak

lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, agar

program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

i. melaksanakan program dan kegiatan teknis yang sifatnya lintas sektor di

bidang perencanaan ekonomi, perencanaan wilayah, perencanaan sosial

budaya serta di bidang penelitian dan pengembangan;

j. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

pengambilan kebijakan;

k. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang perencanaan pembangunan

dan pengembangan daerah;

l. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP);

11 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran dan

pertimbangan kepada Walikota

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Parepare tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun

2010 (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011) tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan tindak

lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare dibantu oleh :

1. Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan

kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, keaparaturan, surat

menyurat, penyusunan program kegiatan, pelaporan dan keuangan.

Sekretaris mempunya fungsi i) Perumusan kebijakan teknis administrasi

keaparaturan, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; ii) Pemberian

dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, keaparaturan,

perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan

pelaporan; iii) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan sub bagian; iv) penyelenggaraan evaluasi program

dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan keaparaturan badan; v).

pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan

fungsi.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, sekretaris

dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bagian, yaitu :

a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keaparaturan

12 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

2. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah, memiliki tugas pokok melaksanakan

perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan

daerah di bidang wilayah. Kepala Bidang Perencanaan wilayah mempunyai

fungsi: i) penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan

daerah di bidang prasarana dan penataan ruang, lingkungan hidup dan

konservasi sumberdaya alam; ii) pengkoordinasian dan sinkronisasi

perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan penataan

ruang, lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam; iii) pelaksanaan

penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan

penataan ruang, lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam; iv)

pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan penataan

ruang, lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam; v) pelaksanaan

tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan

Wilayah dibantu oleh 2 (dua) orang kepala sub bidang, yaitu :

a. Kepala Sub Bidang Prasarana dan Penataan Ruang

b. Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Alam

3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, memiliki tugas pokok menyusun

rencana, mengkoordinasikan, menyusun bahan perencanaan bidang

ekonomi pengelolaan sumberdaya alam, industri, perdagangan, koperasi dan

investasi/penanaman modal. Kepala Bidang Perencanaan wilayah

mempunyai fungsi i) penyiapan perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan daerah di bidang perencanaan sumberdaya ekonomi dan

penanaman modal; ii) pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah di bidang perencanaan sumberdaya ekonomi dan

13 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

penanaman modal; iii) pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan

daerah di bidang perencanaan sumberdaya ekonomi dan penanaman modal;

iv) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah di badan sumberdaya ekonomi dan

penanaman modal; v) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan

sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan

Ekonomi dibantu oleh 2 (dua) orang kepala sub bidang, yaitu :

a. Kepala Sub Bidang Sumberdaya Ekonomi

b. Kepala Sub Bidang Penanaman Modal

4. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, mempunyai tugas pokok

melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana

pembangunan daerah di bidang sosial budaya. Kepala bidang perencanaan

sosial budaya mempunyai fungsi : i) penyiapan perumusan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial,

kelembagaan dan sumberdaya manusia; ii) pengkoordinasian dan sinkronisasi

perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial,

kelembagaan dan sumberdaya manusia; iii) pelaksanaan dan penyusunan

perencanaan dan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial,

kelembagaan dan sumberdaya manusia; iv) pemantauan, evaluasi, dan analisis

pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang

kesejahteraan sosial, kelembagaan dan sumberdaya manusia; v) pelaksanaan

tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang

Perencanaan Sosial Budaya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang,

yaitu :

a. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

b. Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia

14 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok

melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana

pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan. Sedangkan

Fungsi Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah : i) penyiapan

perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang

penelitian dan penerapan teknologi, pengembangan program dan statistik;

ii) pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di

bidang penelitian dan penerapan teknologi, pengembangan program dan

statistik; iii) pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di

bidang penelitian dan penerapan teknologi, pengembangan program dan

statistik; iv) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang penelitian dan

penerapan teknologi, pengembangan program dan statistik; dan e)

pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bidang, yaitu :

a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Penerapan Teknologi

b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Program dan Statistik

Secara lengkap Struktur Organisasi Bappeda Kota Parepare dapat dilihat pada

gambar berikut :

15 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA PAREPARE

SUB BAGIANPerencanaan dan

Keuangan

SEKRETARIS

SUB BAGIANAdministrasi Umum

dan Keaparaturan

SUB BAGIANEvaluasi dan

Pelaporan

BIDANGPerencanaan

Ekonomi

BIDANGPerencanaan

Wilayah

SUB BIDANGPenelitian dan

Penerapan TeknologiTerapan

BIDANGPenelitian danPengembangan

SUB BIDANGPrasarana Dan

Penataan Ruang

SUB BIDANGLingkungan Hidup& Konservasi SDA

SUB BIDANGPenanaman Modal

SUB BIDANGSumberdaya

Ekonomi

SUB BIDANGPengembangan

Program Dan Statistik

BIDANGPerencanaan

Sosial Budaya

SUB BIDANGKelembagaan Dan

SDM

SUB BIDANGKesejahteraan

Sosial

K E P A L A

16 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

2.2. Sumberdaya SKPD

2.2.1. Sumberdaya Manusia Aparatur

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Parepare

pada tahun 2013 didukung oleh Sumberdaya Aparatur (aparatur) yang

terdistribusi pada sekretariat dan bidang. Komposisi aparatur Bappeda dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan, pangkat, dan eselon

Tahun 2013.

Pendidikan Pangkat Eselon

Jenjang JumlahLaki-

laki

Perem

puan Jenjang JumlahLaki-

laki

Perem

puan Jenjang JumlahLaki-

laki

Perem

puan

S31

orang1 0

Pembina Utama

Muda1 orang 1 0 II – b

1

orang1 0

S210

orang7 3 Pembina Tk 1 1 orang 1 0 III – a

1

orang1 0

S120

orang12 8 Pembina 2 orang 2 0 III – b

4

orang3 1

D31

orang1 0 Penata Tk 1 8 orang 7 1 IV – a

11

orang8 3

SMA/

SMK

3

orang0 3 Penata 5 orang 3 2 Staf

17

orang9 8

SMP -Penata Muda

Tk 18 orang 4 4

Penata Muda 5 orang 2 3

Pengatur Tk 1 - - -

Pengatur 3 orang 2 1

17 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Aparatur Bappeda Kota Parepare pada tahun 2013 berjumlah 36 orang,

yang terdiri dari 34 orang PNS dan 2 (dua) Aparatur Tidak Tetap dengan tingkat

pendidikan dan kepangkatan bervariasi. Jumlah aparatur yang berkualifikasi

pendidikan Strata 3 (S3) sebanyak 1 (satu) orang, Strata 2 (S2) berjumlah 10

orang, Strata 1 (S1) sebanyak 20 orang, Diploma 3 (D3) berjumlah 1 (satu)

orang dan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 3 (tiga) orang.

Dengan memperhatikan data tersebut, tingkat pendidikan aparatur

Bappeda Kota Parepare cukup tinggi, namun penempatan aparatur belum

sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini menuntut setiap aparatur

bersikap profesional untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan

baik dalam memberikan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan

daerah. Masalah lain yang dihadapi adalah tidak adanya tenaga fungsional

perencana sehingga penyusunan dokumen perencanaan dilakukan oleh tenaga

struktural.

Dari segi kepangkatan, aparatur Bappeda terdiri dari 4 (empat) orang

aparatur golongan IV, 26 orang berpangkat Golongan III, dan 4 (empat) orang

aparatur berpangkat Golongan II. Untuk jabatan eselon, terdiri dari 1 (satu)

orang eselon IIb, 1 (satu) orang eselon IIIa, 4 (empat) orang eselon IIIb, 11

orang eselon IVa, serta 17 orang merupakan staf.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan baik, selain

dibutuhkan sumberdaya manusia aparatur yang baik, maka diperlukan juga

Pengatur Muda

Tk 1- - -

Pengatur Muda 1 orang 0 1

PTT 2 orang 1 1

18 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

dukungan sarana dan prasarana kantor yang memadai. Ketersediaan sarana

dan prasarana yang memadai akan memudahkan aparatur pemerintah dalam

memberikan pelayanan prima di bidang perencanaan pembangunan. Adapun

jenis dan jumlah sarana dan prasarana Bappeda Kota Parepare dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Sarana dan prasarana kantor Tahun 2013

Mobil Motor GPS

2005 1 buah 1997-2007 12 buah 1997-2007 1 buah

2008-2013 5 buah 2008-2013 -

Komputer Laptop Printer

1997-2007 10 buah 1997-2007 4 laptop 1997-2007 8 buah

2008-2013 2 buah 2008-2013 9 laptop 2008-2013 20 buah

Kamera Telpon LCD

1997-2007 3 buah 1997-2007 2 buah 1997-2007 1 buah

2008-2013 5 buah 2008-2013 2 buah 2008-2013 2 buah

Lain-lain : kursi, meja, brankas, kulkas, filling kabinet, lemari besi, lemari kayu,

televisi, AC

Lahan dan gedung kantor yang digunakan berstatus pinjam pakai dari

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, yang telah beberapa lama dinegosiasikan

untuk di-ruislag namun belum disepakati. Kondisi gedung kantor cukup

memadai karena seluruh ruangan dilengkapi dengan fasilitas AC dan ditambah

dengan 1 (satu) buah ruang rapat, namun jika dibandingkan luas gedung

kantor dengan jumlah aparatur sangat memprihatinkan sehingga diperlukan

gedung kantor yang lebih representatif.

Kendaraan dinas operasional yang dimiliki sebanyak 18 unit terdiri dari 1 (satu)

unit Mobil Dinas dan 17 unit kendaraan roda dua (motor). Kondisi mobil dinas

19 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

masih layak pakai, namun mengingat masa operasionalnya sudah hampir 9

(sembilan) tahun maka memerlukan perawatan yang lebih intensif. Dari 17 unit

motor yang ada, 12 unit diantaranya masih layak jalan dan 5 (lima) unit sudah

tidak layak jalan. Demikian pula untuk komputer (CPU) dan Laptop/Notebook,

dari 12 unit komputer yang ada hanya 6 (enam) unit yang masih berfungsi

dengan baik sedang sisanya mengalami kerusakan berat. Laptop yang dimiliki

sebanyak 13 unit, 8 (delapan) unit diantaranya masih baik sedangkan 5 (lima)

unit rusak berat.

Dari 28 unit printer yang pernah diadakan, hanya 10 unit yang masih

berfungsi dengan baik sedangkan 18 unit sudah tidak berfungsi. Untuk kamera,

dari 8 (delapan) unit yang pernah diadakan hanya 2 (dua) unit yang masih

berfungsi. LCD yang dimiliki sebanyak 3 (tiga) unit dan semuanya masih

berfungsi. Perlengkapan lainnya adalah: kursi, meja, brankas, kulkas, filling

kabinet, lemari besi, lemari kayu, televisi, AC, dan peralatan kebersihan yang

seluruhnya masih layak digunakan.

Melihat kondisi tersebut, masih perlu dilakukan penambahan peralatan

dan perlengkapan kantor, diantaranya Laptop/Notebook, printer serta Sound

system yang belum ada sama sekali. Keberadaan Sound system ini sangat

dibutuhkan karena Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan

daerah sering melakukan rapat/pertemuan dengan SKPD, masyarakat serta

stakeholders perencanaan pembangunan daerah lainnya sehingga kebutuhan

terhadap Sound system merupakan hal yang urgen.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bappeda Kota Parepare merupakan salah satu lembaga yang memiliki

fungsi organisasi yang bersifat techno structure, oleh karena itu lembaga ini

penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka

20 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai

acuan dari SKPD lain yang ada.

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan

terhadap rencana yang telah ditentukan maka Bappeda Kota Parepare

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui:

a. menyusun data statistik daerah sebagai penyedia informasi perencanaan

pembangunan

b. melaksanakan perencanaan bidang pembangunan

c. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG)

baik tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota

d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembangunan antar daerah dan

Provinsi

e. menyusun dokumen perencanaan

f. melaksanakan sosialisasi produk perencanaan jangka panjang,

menengah, tahunan, penataan ruang, dan teknis)

g. menyusun dan menyediakan laporan hasil-hasil pembangunan

h. monitoring dan evaluasi.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Bappeda Kota Parepare telah

melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang merupakan implementasi

dari Renstra Bappeda Kota Parepare Tahun 2008 - 2013 dengan tujuan untuk

mencapai sasaran strategis dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

21 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Tabel 2.3Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Parepare

Tahun 2009 - 2013NO

.INDIKATOR KINERJA SESUAI

TUGAS DAN FUNGSITARGET

SPMTARGET

IKK

TARGETINDIKATOR

LAINNYASATUAN

TARGET CAPAIAN TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20

A Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran

1 Persentase kepuasan aparaturdalam pelayanan administrasiUmum, keaparaturan dankeuangan

100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Meningkatnya koordinasiinternal antara bidang melaluirapat koordinasi

4 Kali 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100 100 100 100

B. Peningkatan pemeliharaan danSarana dan PrasaranaPerkantoran1. Pemenuhan kebutuhankendaraan dinas

20 Unit - 19 20 20 20 12 17 17 17 - 63,2 85 85 5

2. Persentase kendaraan dinasdengan kondisi baik

100 % - 100 100 100 100 83,3 85 80 88,9 - 83,3 85 80 88,9

3. Persentase jumlah peralatankantor (komputer / laptop /Printer ) dalam kondisi baik

100 % - 100 100 100 100 81,8 85,7 80 60 - 81,8 85,7 80 60

4. Terlaksananya pemeliharaankantor dan lingkungansekitarnya

2 Kali 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 100% 100% 100% 100%

C Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur

1. Jumlah Pejabat Struktural yagtelah mengikuti Diklatpim

17 Orang 17 17 17 17 17 17 17 15 15 14 100% 100% 88% 88% 82%

22 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

2. Jumlah Aparatur yang telahmengikuti Diklat FungsionalPerencana

50 % 50 50 50 50 50 30 30 30 30 30 80 80 80 80 80

D Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

1. Ketepatan waktu dalampenyusunan LAKIP/TAPKIN

Tepat waktu Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

100% 100% 100% 100% 100%

2. Ketepatan waktu dalampenyusunan LaporanKeuangan Semesteran

Tepat waktu Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

- - Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

- - 100% 100% 100% - -

3. Ketepatan waktu dalampenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun

Tepat waktu Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

- - Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

- - 100% 100% 100% - -

4. Ketepatan waktu dalampenyusunan RKA/DPA/DPPA

Tepat waktu Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

100% 100% 100% 100% 100%

E PengembanganData/Informasi/Statistik

1. Tersedianya Buku ParepareDalam Angka

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%

2. Tersedianya Buku PDRB KotaParepare

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%

3. Tersedianya Buku IndikatorEkonomi Daerah

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%

4. Tersedianya Buku IndeksPembangunan Ekonomi

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%

5. Tersedianya Buku ProfilDaerah

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%

F Perencanaan PembangunanDaerah

1. Tersedianya dokumenPerencanaan RPJPD

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%

2. Tersedianya dokumenPerencanaan RPJPD

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%

3. Tersedianya dokumenPerencanaan RKPD

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%

23 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

4. Penjabaran Program RPJMDkedalam RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Tersedianya KUA/PPAS Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%

6. Tersedianya KUPAPBD/PPASPerubahan

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%

7. Tersedianya LAKIP/TAPKIN Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%

8. Tersedianya LaporanMonitoring dan Evaluasi

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%

G Perencanaan PembangunanEkonomi

1. Meningkatnya koordinasi danketerpaduan perencanaanpembangunan perekonomian

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

H Perencanaan PembangunanSosial BudayaMeningkatnya koordinasi danketerpaduan perencanaanpembangunan sosial budaya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

I Perencanaan SumberdayaAlam dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya koordinasi danketerpaduan perencanaanpembangunan SDA danLingkungan Hidup

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

J Perencanaan danPengembangan PemanfaatanRuang

1. Meningkatnya koordinasi danketerpaduan perencanaan danPengembangan Pemanfaatanruang

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

24 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Tabel 2.4Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Parepare Tahun 2009 - 2013

No

Uraian Rencana Anggaran (dalam juta rupiah) Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah) Rasio Antara Realisasi dan RencanaAnggaran (%)

Rata-rataPertumbuhah (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Rencana RealisasiA Pendapatan DaerahB Belanja Daerah 5.232 6.107 6.438 4.567 4.645 4.821 5.481 4.681 3.761 4.016 93 89,74 72,71 82,36 86,47 (1,30) (3,44)1 Belanja Tidak

Langsung1.167 1.868 2.155 1.872 1.953 1.106 1.580 1.759 1.669 1.852 95 84,58 81,61 88,16 94,82 16,67 15,01

2 Belanja Langsung 4.065 4.239 4.283 2.695 2.692 3.715 3.901 2.922 2.092 2.165 92 92,02 68,23 77,63 80,41 (7,97) (11,25)a. Belanja Aparatur 1.212 1.351 1.272 952 1.065 1.117 1.228 955 667 874 92 90,86 75,08 70,03 82,11 (1,92) (2,85)b. Belanja Barang danJasa

2.746 2.540 2.058 1.691 1.566 2.496 2.333 1.560 1.241 1.234 91 91,81 75,78 73,41 78,77 (13,89) (15,17)

c. Belanja Modal 107 347 953 52 61 102,7 340 408 47 57 97 97,99 42,79 90,36 93,02 80,42 45,72

25 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Parepare

dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang dapat dipolarisasi dalam dua

bagian, yaitu tantangan dan peluang.

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan segala kondisi yang diciptakan oleh lingkungan

eksternal dan berpotensi menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Bappeda. Untuk itu diperlukan manajemen yang baik

dalam mengelola segala kemampuan sumberdaya yang dimiliki dalam menghadapi

tantangan tersebut. Beberapa tantangan tersebut, antara lain :

a. Derasnya arus globalisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam

tatanan kehidupan masyarakat baik secara lokal, nasional bahkan internasional

serta pengaruh antara berbagai faktor di dalamnya merupakan sesuatu yang

harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah;

b. Meningkatnya daya kritis masyarakat yang menuntut perencanaan

pembangunan yang lebih terarah dan berbasis pada kebutuhan masyarakat;

c. Semakin berkembangnya dimensi perencanaan pembangunan daerah

menuntut perlunya SDM aparatur Bappeda meningkatkan kapasitas dan

kompetensinya;

d. Adanya kelompok masyarakat yang mulai apatis terhadap proses perencanaan

pembangunan, contohnya Musrenbang yang dianggap hanyalah formalitas

belaka akibat belum diimplemetasikannya peraturan daerah yang terkait

dengan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis masyarakat;

e. Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menuntut

peran Bappeda untuk lebih responsif terhadap keterbukaan informasi publik;

f. Tumbuhnya daya saing antar daerah sehingga menuntut Bappeda mampu

menghasilkan produk perencanaan yang visioner dan implementatif.

26 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

2.4.2 Peluang

Faktor eksternal lainnya adalah peluang, merupakan segala kondisi yang

bernilai positif dan dapat dieksploitasi menjadi faktor yang mendorong percepatan

kinerja SKPD dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Peluang

yag ada, yaitu :

a. Perubahan paradigma pembangunan dari sentralistik menjadi desentralisasi

melalui Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang

luas bagi daerah untuk membangun daerahnya sesuai potensi yang ada;

b. Adanya Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 yang menempatkan Bappeda

sebagai lembaga strategis dalam perencanaan pembangunan daerah;

c. Aksesbilitas informasi yang lebih mudah dan cepat sehingga dapat mendukung

peningkatan profesionalitas aparat;

d. Terbukanya kesempatan dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi

SDM aparatur melalui pendidikan formal dan non formal.

27 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

Untuk dapat menyusun rencana strategis SKPD yang berkualitas dan

responsif terhadap berbagai kondisi yang dihadapi maka perlu mengidentifikasi

permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa permasalahan yang

dihadapi Bappeda Kota Parepare dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

perencanaan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi antara Bappeda dengan SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD

belum maksimal.

Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah seharusnya

melakukan supervisi kepada seluruh SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD

untuk memastikan kebijakan umum dan prioritas pembangunan yang ada

dalam RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra SKPD. Namun, peran ini belum

dilaksanakan secara maksimal oleh Bappeda dalam penyusunan Renstra SKPD

tahun 2008-2013.

2. Sinergitas antara RPJMD dengan Renstra SKPD belum maksimal

Sinergitas antara prioritas pembangunan dan target capaian kinerja antara

Renstra SKPD dengan RPJMD belum dapat dilaksanakan secara maksimal

karena penetapan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja dalam RPJMD

kurang jelas. Hal ini menyulitkan SKPD dalam menjabarkan program prioritas

dan menetapkan indikator kinerja dan targetnya sesuai arah dan kebijakan

umum dalam RPJMD.

3. Konsistensi antara dokumen perencanaan dan dukumen penganggaran belum

maksimal.

28 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran

merupakan hal yang penting dalam mencapai sasaran strategis yang telah

ditetapkan sebelumnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir masih sebatas

wacana sehingga banyak program dan kegiatan yang ada dalam RKPD tidak

tercantum dalam APBD demikian pula sebaliknya. Demikian pula, tidak semua

sasaran strategis dan kebijakan pembangunan yang ada dalam RPJMD

terjabarkan dalam RKPD. Hal ini dapat menggambarkan bahwa perencanaan

pembangunan yang dilaksanakan tidak konsisten dengan sasaran strategis yang

telah ditetapkan, dapat berubah sesuai perkembangan dalam penyusunan

dokumen perencanaan dan penganggaran.

4. Koordinasi antara SKPD belum optimal

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan juga ditentukan oleh

seberapa intensnya koordinasi antara SKPD dilakukan khususnya bagi program

pembangunan lintas sektoral. Namun kenyataannya, ego-ego sektoral masih

sering ditemui dalam implementasi program dilapangan, SKPD saling mengklaim

sebagai pemilik program sehingga implementasi pembangunan yang

seharusnya bersifat komprehensif, multi sektoral berubah menjadi parsial yang

mengakibatkan sasaran pembangunan tidak tercapai. Diharapkan, ke depannya

Bappeda mampu menjadi koordinator yang handal dalam memfasilitasi dan

memediasi seluruh SKPD agar dapat bersinegi dalam pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah.

5. Ketersediaan data base pembangunan masih kurang

Ketersediaan data base pembangunan mempunyai kedudukan yang sangat

strategis dalam memberikan informasi tentang kondisi yang ada saat ini. Dari

data base inilah, perencana mampu menyusun dokuemen perencanaan yang

berkualitas dengan menetapkan indikator kinerja pembangunan secara akurat

dengan target kinerja yang terukur. Hal ini masih menjadi permasalahan,

seluruh SKPD belum mempunyai basis data yang baik sehingga pengelolaan

data bersifat insidentil yang hasilnya sangat subjektif dan tidak akurat.

29 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Demikian pula data yang disajikan oleh lembaga resmi, masih mengikuti format

lama yang sangat kaku. Data yang disajikan sangat terbatas, sehingga banyak

data yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan yang tidak

tersajikan.

6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi belum optimal

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang selama

ini dilaksanakan menghasilkan laporan kegiatan yang hanya berisi rencana dan

realisasi keuangan dan fisik kegiatan tersebut. Laporan ini belum dapat

menyajikan outcome (hasil) dari kegiatan/program tersebut dan bagaimana

konstribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan

dalam RPJMD maupun Renstra SKPD. Diharapkan ke depannya, Bappeda Kota

Parepare mampu merumuskan pola pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan hasil laporan

yang lebih berkualitas.

7. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program perencanaan pembangunan

masih rendah.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat diukur dari

tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang yang saat ini

mengalami stagnasi bahkan cenderung menurun. Hal ini dapat menyebabkan

kurangnya data dan informasi tentang kebutuhan masyarakat dan

permasalahan pembangunan yang mereka hadapi, yang dapat berdampak pada

hasil perumusan prioritas pembangunan yang tidak sesuai dengan harapam

masyarakat. Untuk itu, Bappeda perlu berkoordinasi lebih baik lagi khususnya

dengan pihak legislatif agar dapat mengimplementasikan Perda Kota Parepare

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis

Masyarakat karena hal ini diyakini dapat memotivasi masyarakat untuk terlibat

dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan.

8. Kapasitas dan kompetensi aparatur perencana masih rendah

Secara umum, kapasitas dan kompetensi aparatur perencana di seluruh SKPD

sangat kurang hal ini disebabkan tidak adanya tenaga fungsional perencana di

30 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

tiap SKPD sehingga penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan oleh

aparatur yang kebetulan ditugaskan di bagian perencanaan SKPD yang hanya

belajar secara otodidak melalui literatur-literatur perencanaan dan kursus-

kursus singkat. Diharapkan, Bappeda mampu berperan strategis dalam

meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur perencana di seluruh SKPD

melalui kerjasama dengan institusi lain yang berkompeten dalam

penyelenggaraan bimbingan teknis dan diklat fungsional perencana.

9. Koordinasi pengawasan pemanfaatan ruang belum optimal

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Parepare dalam beberapa tahun

terakhir mengakibatkan pertumbuhan pembangunan dan pengembangan

wilayah yang sangat cepat. Hal ini tidak diimbangi dengan pengawasan

pemanfaatan ruang yang ketat sehingga pengembangan wilayah dan

pemanfaatan ruang banyak yang tidak sesuai dengan RTRW maupun RDTR.

Dikhawatirkan jika tren ini berlanjut dapat mengakibatkan kesemrawutan

penataan kota, kemacetan lalu lintas, daya dukung lingkungan menurun serta

dampak negatif lainnya yang menyebabkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat

untuk beraktifitas.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Bappeda Kota Parepare dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

perlu memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil WaliKota Parepare yang

tercantum dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018. Hal ini dilakukan agar

penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program startegis dalam dokumen

ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 2013-

2018.

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Parepare Tahun 2013–2018 adalah:

31 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

“TERWUJUDNYA KOTA PAREPARE YANG MAJU, PEDULI, MANDIRI

DAN BERMARTABAT”

Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 di atas, memiliki

makna :

a. Maju, mengandung arti: Mempunyai kualitas dan kemampuan untuk

berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat

sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan

meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan

masyarakat.

b. Peduli, mengandung arti: Mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju

serta berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

daerah dan kelestarian lingkungan.

c. Mandiri, mengandung arti: Mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan

permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku

dimasyarakat.

d. Bermartabat, mengandung arti: Harkat atau harga diri yang menunjukkan

eksistensi atau identititas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat

dijadikan teladan dalam berbagai sendi kehidupan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi

Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara

berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan.

b. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada

sumberdaya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan

berkelanjutan.

c. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui

32 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan

hidup.

d. Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan

pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat.

e. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam

mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik.

Penelaahan visi dan misi Walikota dan Wakil WaliKota Parepare Tahun 2013

– 2018, diharapkan dapat menjadi bahan literatur yang representatif dalam

penyusunan Renstra Bappeda Kota Parepare Tahun 2013 – 2018, sehingga

Bappeda mampu berkontribusi secara maksimal dalam mencapai sasaran

strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 -

2018.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra BappedaProvinsi Sulawesi Selatan

Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima)

tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar

ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan

daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui amanat tersebut, review Rencana Strategis Kementerian

PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana

Strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam perumusan kegiatan dalam

33 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

rencana program startegis Bappeda Kota Parepare perlu dianalisis guna menilai

keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran

pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kota Parepare terhadap sasaran Rencana

Strategis Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementerian Dalam

Negeri dan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan

urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

3.3.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 memuat

arah kebijakan dan strategis sebagai berikut :

Arah Kebijakan:

1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui

penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan

informasi perencanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas

koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang

berbasis kinerja;

3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi

perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian

permasalahan pembangunan;

4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan;

5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam

rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan aparatur.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan

internal, yaitu:

34 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

a) Eksternal:

1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas

sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah serta keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan;

2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan nasional;

3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan nasional;

4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan;

5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

b) Internal:

1) Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja

individu/aparatur;

2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta

diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan aparatur;

3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan

perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan

akuntabel;

4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Kementerian

PPN/Bappenas; dan

5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam

rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan

pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan

35 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu program utama

(teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program teknis : Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program ini

dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian

PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan

koordinasi kebijakan pembangunan.

b. Program generik :

1). Program generik 1: Program Dukungan Manajemen dan

PelaksanaanTugas Teknis lainnya.

2). Program generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3). Program generik 3: Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Aparatur.

3.3.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan

jangka menengah Nasional dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014,

Sekretariat Jenderal dalam 5 (lima) tahun kedepan akan terus mendorong

terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam

memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri guna optimalisasi penyelenggaraan

urusan pemerintahan dalam negeri.

Pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksud mencakup pelayanan di bidang

perencanaan program dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan administrasi

keaparaturan; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan

pelaporan kinerja; penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum;

pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan; pengelolaan data,

informasi, komunikasi dan telekomunikasi; pengelolaan penerangan; pengkajian

36 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

kebijakan strategik; penataan administrasi kerjasama luar negeri; serta

pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal telah menetapkan

arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5

(lima) tahun kedepan (2010-2014), yaitu: 1). Mendorong terlaksananya

perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta peningkatan

kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien; 2). Mendorong peningkatan

kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam upaya percepatan

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah; 3). Memfasilitasi penataan regulasi Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah, serta perumusan kebijakan strategis secara berkualitas

dalam kerangka desentralisasi dan percepatan pembangunan daerah; 4).

Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan informasi, optimalisasi

pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta kualitas

penyelenggaraan kehumasan dalam konteks keterbukaan informasi

penyelenggaraan pemerintahan; serta 5). Meningkatkan kapasitas pengelolaan

keuangan, aset, serta sarana dan prasarana secara transparan, akuntabel dan

sesuai kebutuhan.

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program

Sekretariat Jenderal berikut:

1). Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah

meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis

lainnya Kementerian Dalam Negeri.

2). Program Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan

kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja.

37 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan

Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam

Negeri Tahun 2010-2014, upaya dan langkah strategik utama adalah

“Menjaga dan memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem politik dalam

negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri”. Stabilitas politik dalam negeri

dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok kebijakan Kementerian

Dalam Negeri yang dilaksanakan secara berkesinambungan sejak periode RPJMN

pertama tahun 2004-2009 dalam kerangka RPJPN Tahun 2005-2025.

Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan

2010-2014, terdapat prioritas-prioritas khusus yang secara langsung

mendukung Program 5 (lima) Tahun (P5T), baik yang secara eksplisit telah

termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi bagian

penugasan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut,

digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip:

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat

penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan

hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;

2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang

dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumya dengan rencana

selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam

suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;

3. Tata kepemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik

(good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan

berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor

kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam

Negeri tahun 2010-2014, yang meliputi:

38 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

1. Menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan

sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung

oleh situasi dan kondisi yang kondusif.

2. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan

pemerintahan yang desentralistik.

3. Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta

meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan

pembangunan secara partisipatif.

4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik

dan penerapan reformasi birokrasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2010-

2014, ditetapkan 13 (tiga belas) Program Strategik Kementerian Dalam Negeri dari

13 (tiga belas) program strategik tersebut yang berkaitan erat dengan Tupoksi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah

sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini;

NO PROGRAM INDEKS KINERJA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB

1 PenguatanPenyelenggaraanPemerintahanUmum (P2)

1. Jumlah Kab/kota yang menerapkanPermendagri tentang Pedoman PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan;

2. Persentase peningkatan jumlah daerah yangmelaksanakan kerjasama daerah dalam bidangekonomi, prasarana dan pelayanan publik;

3. Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antardaerah yang diusulkan;

4. Jumlah provinsi yang dibina dalam rangkapeningkatan peran gubernur sebagai wakilpemerintah di wilayan provinsi;

5. Jumlah kab/kota di wilayah perbatasanantar negara dan pulau-pulau terluar yangmendapat sarpras perbatasan antar negara;

6. Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasamaantar negara (Sosekmalindo, JBC RI-RDTL,JBC RI-PNG);

7. Jumlah segmen penataan dan penegasan bataswilayah administrasi perbatasan antar daerahyang ditetapkan dengan PeraturanPerundangan;

8. Jumlah daerah yang difasilitasi dalampenyelesaian sengketa batas daerah antar

Direktorat JenderalPemerintahan Umum

39 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

provinsi, kabupaten/kota;9. Persentase pemetaan rupabumi (toponimi);10. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas

kelembagaan Satpol PP sesuai peraturanperundangan;

11. Persentase daerah yang mempunyaiaparatur Satpol PP dan Satlinmas yangmemenuhi standar;

12. Jumlah daerah yang difasilitasi dalampeningkatan kapasitas dan kapabilitas terkaitdengan pengembangan kawasan khusus; serta

13. Persentase fasilitasi peningkatan kapasitasaparat dalam upaya penanggulanganbencana dan bahaya kebakaran sesuai SOPdan NSPK.

2 PengelolaanDesentralisasiDan OtonomiDaerah (P4)

1. Jumlah bidang urusan yang telah disusunNorma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) olehKementerian/Lembaga;

2. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yangtelah diterapkan oleh Daerah;

3. Jumlah provinsi, kabupaten/kota, DaerahOtonomi Baru (DOB)/berotonomiKhusus/Istimewa yang dievaluasi kinerjapenyelenggaraan pemerintahan daerah;

4. Persentase daerah otonom baru (<3 tahun)yang dievaluasi;

5. Persentase penyusunan SDPD/Grand Strategy;6. Jumlah dokumen revisi UU Nomor 32 Tahun

2004;7. Persentase Penyusunan Peraturan

Perundangan Pemerintahan Daerah;8. Peraturan perUndang-Undangan tentang

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah: Revisi terbatas UU Nomor 32 Tahun2004, Kajian mengenai Gubernur, KajianTerkait Posisi dan Pemilihan Wakil KDH, sertaUU tentang Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah;

9. Persentase Inventarisasi peraturanperundangan-undangan sektor yang belumsejalan dengan peraturan per-UU-an Otonomidaerah di pusat dan di daerah; serta 10.Persentase peraturan perundangan-undanganyang diharmonisasikan terkait dalam upayasinkronisasi regulasi Otonomi Daerah.

Direktorat JenderalOtonomi Daerah

3 PeningkatanKapasitas

1. Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuaidengan indikator kedisiplinan penggunaan

Direktorat Keuangan

40 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

KeuanganPemerintahDaerah (P5)

anggaran dalam APBD sebagai upayapencapaian status WTP;

2. Persentase daerah provinsi yang proporsibelanja langsungnya lebih besar dari belanjatidak langsung;

3. Persentase penetapan Perdapertanggungjawaban pelaksanaan APBD(provinsi) yang disahkan secara tepat waktu;

4. Persentase APBD (provinsi) yang disahkansecara tepat waktu;

5. Persentase belanja modal terhadap totalbelanja daerah Provinsi se – Indonesia;

6. Persentase daerah yang telah melaksanakanDAK sesuai petunjuk pelaksanaan/PetunjukTeknis yang berasal dariKementerian/Lembaga;

7. Persentase daerah yang telah optimal(100%)menyerap DAK;

8. Jumlah rekomendasi kebijakan untukdukungan materi sebagai masukan terhadapRevisi UU No.32/2004 tentang PemerintahanDaerah dan Revisi UU No. 33/ 2004tentang Perimbangan Keuangan Pusat danDaerah; serta

9. Jumlah Permendagri tentang PedomanPengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Daerah

4 BinaPembangunanDaerah (P6)

1. Tingkat kesesuaian antara RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) dengan Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional (RPJPN); RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dengan Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN);Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)dengan RPJMD; RKPD dengan RencanaKerja Pemerintah (RKP), Kebijakan UmumAnggaran (KUA), Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS), serta APBD dengan RKPDProvinsi;

2. Tingkat ketersediaan data dan informasipembangunan daerah;

3. Jumlah kebijakan yang mengarah padapengoptimalan dan pemprioritasanpertumbuhan pembangunan di daerah, danwilayah timpang serta daerah, dan wilayahpusat pertumbuhan yang memberikankontribusi tinggi bagi pertumbuhan di

4. daerah, dan wilayah lainnya;5. Persentase daerah yang

mengimplementasikan pedoman/kebijakan

Direktorat BinaPembangunan Daerah

41 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

terkait dengan pemanfaatan dan pengendaliantata ruang;

6. Jumlah pemerintah daerah yangmenegakkan Perda RTRW provinsi secarakonsekuen.

7. Jumlah daerah yang membentuk PTSP;8. Jumlah PTSP kab/kota dengan kategori kinerja

baik dan siap menerapkan SIPIPISE;9. Jumlah PTSP daerah yang dapat menerapkan

SPIPISE;10. Persentase rekomendasi pembatalan Perda

yang teridentifikasi bermasalah terkaitpengurusan Tanda Daftar Perusahaan TDP danSurat Ijin Usaha Perdagangan SIUP;

11. Persentase daerah yang mampu menerapkanpengurangan biaya untuk bisnis;

12. Persentase kebijakan tentang percepatanpembentukan PTSP diseluruh Provinsi,kabupaten/Kota di Indonesia;

13. Jumlah PTSP dengan kinerja baik;14. Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan

Pemda dan Swasta;15. Jumlah Peraturan daerah untuk mendukung

kemitraan Pemda dan Swasta;16. Persentase tersusunnya pedoman mekanisme

BKPRN dengan BKPRD;17. Jumlah BKPRD provinsi terevitalisasi; 17.

Jumlah daerah yang terfasilitasi dalampenyusunan/revisi dan penetapan perdatentang RTRW Prov;

18. Persentase tersusunnya Permendagripenyelenggaraan tata ruang provinsi;

19. Persentase tersusunnya Permendagri tentangTata Cara Peran Masyarakat dalam prosesperencanan tata ruang di daerah;

20. Persentase tersusunnya Permendagri tata caradan pengendalian pemanfaatan ruang;

21. Jumlah provinsi yang memiliki Forum BKPRDyang efektif;

22. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalampenyusunan Perda tata ruang menjadi acuandalam PTSP;

23. Persentase tersusunnya pendataan danpengkategorisasian daerah-daerah yangmampu dan tidak mampu dalam penerapantata ruang melalui PTSP;

24. Jumlah kebijakan fasilitasi pemberianperijinan melalui PTSP yang berpedomanRTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota; serta

25. Jumlah pedoman NSPK dalam mendukungpeningkatan pelayanan umum di daerah.

42 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Pengawasan danPeningkatanAkuntabilitasAparaturKementerianDalam Negeri(P9)

1. Persentase tingkat ketaatan aparaturterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di unitkerja lingkup Kementerian Dalam Negeri;

2. Persentase tingkat ketaatan aparaturterhadap pelaksanaan tugas dan fungsipenyelenggaraan pemerintahan di Provinsi;

3. Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasusdan pengaduan khusus atas PetunjukMenteri di unit kerja lingkup KementerianDalam Negeri dan Provinsi, sertaKabupaten/Kota tertentu;

4. Jumlah review Laporan Keuangan KomponenKementerian Dalam Negeri yang sesuai denganSAP; serta

5. Peningkatan peringkat kualitas LAKIPKementerian Dalam Negeri.

Inspektorat Jenderal

4 DukunganManajemen danPelaksanaanTugas TeknisLainnyaKementerianDalam Negeri(P10)

1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran;2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi;3. Jumlah laporan pengendalian penerapan

tahunan rencana jangka menengahKementerian Dalam Negeri sesuai kaidahkaidah pelaksanaannya;

4. Persentase konsistensi capaian kinerjajangka menengah Kementerian Dalam Negeridengan penugasan RPJMN 2010-2014;

5. Jumlah dokumen penataan kelembagaanKemendagri dalam rangka penerapanReformasi Birokrasi

6. Jumlah dokumen roadmap reformasi birokrasiKementerian Dalam Negeri;

7. Persentase implementasi Reformasi Birokrasi;8. Jumlah naskah akademis sebagai masukan

kepada Meneg PAN terkait rencana revisi UUNo. 43 Tahun 1999;

9. Jumlah dokumen pelaksanaan roadmapReformasi Birokrasi Kementerian DalamNegeri;

10. Persentase penyelesaian instrumen evaluasimanajemen keaparaturan PNS Daerah;

11. Persentase penyelesaian instrumen evaluasinetralitas PNS;

12. Persentase terpenuhinya pengisian jabatanstruktural dan fungsional bagi PNSP dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;

13. Persentase penyelesaian pedomanpelaksanaan pengadaaan CPNS KementerianDalam Negeri;

14. Persentase penyelesaian perubahan PP No.9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Sekretariat Jenderal

43 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian PNS;

15. Jumlah RPP tentang Pembinaan danPengawasan Manajemen PNSD;

16. Persentase PNSP Kementerian Dalam Negeriyang sesuai dengan rencana kebutuhanorganisasi;

17. Jumlah Perda yang dikaji;18. Persentase penyelesaian Ranpermendagri

sesuai dengan Prolegdagri;19. Persentase Satuan Kerja yang

menyelenggarakan SIMAK BMN; 20. Hibah danPNBP melalui mekanisme APBN;

20. Persentase Satuan Kerja yang melaksanakanSAI sesuai ketentuan; serta

21. Laporan Keuangan Kementerian DalamNegeri memperoleh opini Wajar TanpaPengecualian (WTP).

3.3.3. Review Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan

perencanaan pembangunan daerah tahun 2013 - 2018, Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan telah merumuskan visinya dalam Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013 - 2018 sebagai berikut :

“ Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam PerencanaanPembangunan Wilayah “

Profesional, terpercaya dan Kompetitif merupakan tantangan dan

kebutuhan perencanaan yang diharapkan pada Tahun 2008-2013 dengan

menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Profesional,

terpercaya dan Kompetetif diarahkan untuk bagaimana membangun kompetensi,

kapasitas yang berdaya saing, belajar individu yang didasarkan pada etika dan

moral yang tinggi sehingga melahirkan berbagai produk perencanaan yang

berkualitas. Dengan mengedepankan profesionalisme dalam proses lahirnya

produk perencanaan diharapkan strategi dan kebijakan pembangunan dapat

menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan dalam wilayah Provinsi

Sulawesi Selatan.

44 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Rumusan visi ini mengandung makna bahwa Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan, sebagai lembaga Perekat Kewilayahan yang menyelenggarakan urusan

dibidang perencanaan, memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan,

pengorganisasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan

pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan diharapkan dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan dapat

dipertanggungjawabkan. Kompetitif berarti dokumen perencanaan yang dihasilkan

dapat bersaing dengan Provinsi lainnya. Perencanaan yang efektif berarti dapat

memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan skala prioritas

yang telah ditetapkan, sesuai dengan pentahapan pencapaian hasil. Disamping itu,

perencanaan yang paripurna berarti baik secara material, maupun prosedural,

tidak mengandung banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga pencapaian hasil

dapat diukur melalui indikator input, output, dan outcome.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi yang

jelas berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan. Rumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan juga mendukung Misi ke

7 (tujuh) RPJMD Provinsi serta memperhatikan Kondisi permasalahan dan isu

strategis Perencanaan Pembangunan Daerah lima tahun kedepan, maka

dirumuskan misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan

pembangunan wilayah yang menjamin sinergitas.

2. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi;

4. Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana.

Secara umum tujuan perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya

perencanaan pembangunan yang paripurna dan terciptanya sinergitas

pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

45 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Dalam rangka capaian tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan

beberapa strategi perencanaan pembangunan sebagai berikut;

1. Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efisien dan efektif guna

mendukung terciptanya perencanaan yang profesional dan terpercaya;

2. Membangun sinergitas melalui mekanisme perencanaan dari atas ke bawah

(top-down) dan dari bawah ke atas (buttom-up);

3. Malakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan

informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;

4. Pengembangan dan penguasaan Sistem Informasi dan Teknologi;

5. Membangun kerjasama intern organisasi, kerjasama lintas sektor, dan

lintas wilayah;

6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif;

7. Membangun stabilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran dengan

mempertimbangkan pemerataan wilayah.

3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LingkunganStrategis

3.4.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare

Pengembangan wilayah Kota Parepare diarahkan dengan mengacu pada

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare guna strategi pengembangan kegiatan

dalam RTRW Kota Parepare Tahun 2011-2031 dibatasi pada sektor-sektor yang

terkait dengan pengembangan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam rencana

pemanfaatan dan struktur ruang dalam pembahasan sebelumnya. Pendekatan

yang digunakan adalah berdasarkan hasil rumusan potensi dan kendala serta

peluang yang dimiliki Kota Parepare.

Upaya meminimalisasi kesenjangan pertumbuhan antara wilayah di Kota

Parepare dilakukan dengan mengembangkan kawasan yang masih tertinggal,

melalui pengembangan sistem perkotaan, serta peningkatan dan pengembangan

46 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

sarana dan prasarana wilayah untuk menciptakan aksesibilitas yang seimbang

terhadap fungsi-fungsi pelayanan sosial-ekonomi bagi segenap lapisan masyarakat

dalam wilayah secara keseluruhan.

Strategi pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development)

dilakukan melalui upaya pelestarian lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk

konsistensi keberadaan kawasan lindung untuk tetap dipertahankan, rehabilitasi

kawasan kritis, pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam, serta pengelolaan

kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukungnya (carring capacity).

Strategi pengembangan di atas, dilakukan dengan mempertimbangkan segenap

unsur-unsur potensi dan permasalahan serta arah kebijaksanaan pembangunan

daerah dengan tetap berprinsip pada pembangunan yang berwawasan lingkungan

demi terciptanya kesinambungan pembangunan yang optimal.

Secara umum berdasarkan fungsi utamanya, pola ruang wilayah Kota

Parepare terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung

didefinisikan sebagai kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian

lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Sedangkan kawasan budi daya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan

fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya

alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Pengembangan kawasan

budi daya di wilayah Kota Parepare pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan

daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang, sumberdaya alam dan sumberdaya

buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia untuk menyerasikan

pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Rencana pemanfaatan pola ruang kawasan lindung bertujuan untuk

mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung

lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung

proses pembangunan berkelanjutan. Klasifikasi kawasan lindung di Kota Parepare

ditinjau dari fungsinya terdiri atas :

47 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

a. Kawasan hutan lindung

b. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya

c. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas :

- Kawasan sempadan pantai

- Kawasan sempadan sungai

- Kawasan hutan kota

d. Kawasan suaka alam dan cagar budaya

e. Kawasan rawan bencana alam

- Kawasan rawan banjir

- Kawasan rawan longsor

- Kawasan rawan kebakaran

f. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota

3.3.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Parepare

Pergeseran paradigma pembangunan dari ekonomic oriented menjadi

pembangunan berkelanjutan telah dianut oleh pemerintah pada dasawarsa

belakangan ini. Hal tersebut telah diintroduksi mulai dari proses perencanaan,

implementasi hingga evaluasi. Dengan adanya Undang-Undang RI No. 32 Tahun

2009 maka pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian dari

sisi perencanaan pembangunan dengan instrumen kajian lingkungan hidup

strategis.

Bappeda sebagai institusi perencanaan telah menindaklanjuti Undang-

Undang tersebut dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap

RPJMD 2013-2018 lewat Pokja Pengendalian Lingkungan.

Terkait dengan hasil KLHS RPJMD maka peran Bappeda dapat dibagi

menjadi peran secara internal dan peran eksternal terhadap SKPD lainnya. Secara

eksternal Bappeda bersama-sama dengan BLHD berperan mengawal proses

48 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

pembangunan sehingga dapat melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Secara internal peran Bappeda terhadap KLHS adalah bagaimana

memperhatikan dan mengakomodir rekomendasi yang telah dituangkan sebagai

hasil kajian. Dari hasil kajian yang tertuang dalam KLHS, maka terdapat masalah

yang perlu mendapat perhatian yaitu lemahnya sistem updating data dan

informasi untuk menganalisis perencanaan dan hasil pembangunan. Di Bappeda,

permasalahan tersebut akan diminimalisir lewat program pengembangan data dan

informasi yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan kegiatan pengembangan

data dan informasi spasial sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tabel 3.6Hasil Analisis terhadap KLHS Kota Parepare

N0Hasil KLHS

terkait tugasdan fungsi skpd

Permasalahanpelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1. Data danInformasi

Data dan informasikhususnya yang terkaitdengan data daninformasi spasial belumberjalan dengan baik

Keterbatasan Anggaran Dukungan teknologi Kecenderungan

pengembanganspasial

3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

Beberapa isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, adalah :

a. Perencanaan dan Penganggaran pro-growth, pro-poor, dan pro-job

Perencanaan dan penganggaran daerah diarahkan untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan mampu membuka

lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Perencanaan Responsif Gender

Perencanaan Responsif Gender merupakan perencanaan yang dilakukan dengan

memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan

permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

49 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Perencanaan responsif gender perlu dilakukan untuk memastikan apakah

perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap sumberdaya, partisipasi

dan mempunyai kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, memperoleh

manfaat yang sama dari semua bidang pembangunan, serta terhindarnya laki-

laki dan perempuan yang mengalami diskriminasi, akibat perencanaan dan

penganggaran yang belum optimal menggunakan analisis gender/analisis

situasi.

c. Pencapaian Target Pembangunan Milinium

Perencanaan Pembangunan Daerah harus memperhatikan Tujuan

Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals - MDGs) yaitu

tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015.

Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia

yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta

ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September

2000 tersebut. Komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi

lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin

semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan

kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian

anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang

tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

50 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis Bappeda Kota Parepare pada dasarnya merupakan

penjabaran sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Parepare, sehingga perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran

Bappeda Kota Parepare dalam lima tahun mendatang harus berpedoman pada visi

dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 - 2018.

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan

umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi

merupakan cara pandang ke depan menyangkut kemana Bappeda Kota Parepare

harus dibawa dan diarahkan sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

dengan tepat untuk berkarya secara konsisten dan mampu mengantisipasi kondisi

yang berkembang dan berubah setiap saat, sehingga eksistensi organisasi dapat

terjaga baik kredibilitas maupun akuntabilitasnya. Secara sederhana dapat

dikatakan bahwa visi merupakan gambaran masa depan Bappeda yang

menginspirasi seluruh pemangku kepentingan yang berisikan cita dan citra dalam

rangka mewujudkan visi pemerintah Kota Parepare Tahun 2013-2018.

Berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Parepare dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah serta upaya dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan lima tahun ke

depan, maka dengan berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang

dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun

2013-2018, Bappeda Kota Parepare menetapkan visi sebagai berikut :

51 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

"Terwujudnya institusi perencana yang visioner, partisipatif,profesional dan akuntabel"

Pernyataan visi tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh komponen

yang ada di Bappeda Kota Parepare untuk senantiasa bersinergi menciptakan

perubahan demi kemajuan dan eksistensi Bappeda Kota Parepare. Makna dari visi

tersebut di atas adalah :

1. Institusi perencana yang visioner mengandung makna bahwa Bappeda Kota

Parepare harus memiliki pandangan/wawasan jauh ke depan dengan

kemampuan memahami kondisi lingkungan internal dan eksternal dan bereaksi

secara tepat atas segala ancaman dan peluang. Bappeda Kota Parepare harus

mampu merencanakan dan mengendalikan perubahan yang terjadi ke arah

yang lebih baik dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki untuk

kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2. Institusi perencana yang partisipatif mengandung makna bahwa Bappeda Kota

Parepare harus mampu menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan

secara obyektif dalam mengakomodir berbagai kebutuhan dan aspirasi

masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan

yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, keterlibatan

masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan menjadi suatu keniscayaan.

Partisipasi aktif tersebut akan memberikan data dan informasi yang lebih akurat

dalam merumuskan kebijakan perencanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Bappeda harus memandang masyarakat sebagai subyek pembangunan bukan

sekedar objek sehingga masyarakat mengaktualisasikan dirinya sebagai bagian

dari pembangunan.

3. Institusi perencana yang profesional mengandung makna bahwa Bappeda Kota

Parepare harus mampu mengembangkan kapasitas dan kompetensi

sumberdaya aparatur yang dimiliki, sehingga menjadi aparat perencana yang

memiliki kemahiran dan kearifan dalam pelaksanaan tugas berdasarkan keahlian

(skills), ilmu pengetahuan dan pengalaman (knowledge) serta berpegang teguh

52 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

pada etika profesi (attitude), memiliki pengendalian diri (self control) dan

berorientasi pada kualitas kerja dengan cara kerja yang lebih efisien dan efektif

serta memiliki kepekaan (responsibility) yang tinggi terhadap perubahan kondisi

dan masalah kemasyarakatan.

4. Institusi Perencana yang akuntabel bermakna bahwa Bappeda Kota Parepare

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus dapat

dipertanggungjawabkan baik proses pelaksanaannya maupun hasil yang

diperoleh kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) perencanaan

pembangunan daerah. Untuk itu, penyelenggaraan perencanaan pembangunan

daerah dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas,

sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabillitas juga berarti

memperhitungkan (account) sumberdaya yang digunakan untuk mencapai

tujuan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah

disepakati. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan

daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem

perencanaan pembangunan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, top

down-bottom up planning dan pendekatan politik.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi dan merupakan sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan oleh Bappeda Kota Parepare dengan seluruh sumberdaya yang

dimiliki, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Untuk mewujudkan visi

yang telah ditetapkan maka Bappeda Kota Parepare merumuskan 4 (empat) misi

yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai

dalam 5 (lima) tahun mendatang. Rumusan misi tersebut, adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur perencana

Sebagai penggerak perencanaan, peningkatan SDM aparatur perencana

pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses

53 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada

kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan

lain yang bersifat intersektoral multidisipliner dan berpikir komprehensif.

Peningkatan kualitas SDM merupakan peningkatan kualitas individu dalam

mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi yang apabila

dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan akan mampu melahirkan

aparatur yang profesional dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Meningkatkan kapasitas instansi perencanaan dengan mengupayakan untuk

senantiasa meningkatkan kemampuan baik personil maupun kelembagaan

merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada semua pihak.

2. Mengembangkan sarana dan prasarana perencanaan

Ketersediaan SDM aparatur perencana yang profesional perlu didukung oleh

ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menghasilkan

perencanaan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengembangan sarana dan prasarana dimaksudkan bukan hanya berupa

gedung beserta peralatan dan perlengkapannya, tetapi juga mencakup

pengembangan teknologi informasi dalam penyediaan data dan informasi

perencanaan serta publikasi dokumen perencanaan yang dihasilkan. Teknologi

informasi menjadi media komunikasi antara Bappeda dengan stakeholders

perencanaan lainnya.

3. Meningkatkan kualitas perencanaan

Pembangunan daerah yang berkualitas harus didahului oleh perencanaan yang

berkualitas. Suatu perencanaan dapat dikatakan berkualitas jika perencanaan

tersebut memiliki tiga hal penting, yaitu : i) Berbasis lokal, bahwa perencanaan

harus didasarkan pada potensi lokal untuk menyelesaikan permasalahan

masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah

tanggap terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat sehingga dapat

mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangun daerah secara efektif dan

efisien; ii) bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang berarti

perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan kerangka

54 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung terwujudnya

tujuan bernegara. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian

integral dari perencanaan pembangunan nasional; iii) Akomodatif terhadap

dinamika global, penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilandaskan

pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan daerah. Hal ini

ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan

arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu

meningkatkan kapasitas dan daya saing daerah serta masyarakat dalam

menghadapi arus globalisasi.

4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan.

Partisipatif merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang mengharuskan

keterlibatan seluruh stakeholders perencanaan dalam perumusan kebijakan

sehingga mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat

komprehensif dan holistik dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Agar Bappeda dapat merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang

dihadapi, maka keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan khususnya

di tingkat bawah (kelurahan) mutlak diperlukan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka

menengah SKPD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur

kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang

hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,

memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis SKPD yang dihadapi.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga

rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa

mendatang. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

55 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran

perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Bappeda atau

kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan

indikator kinerja. Adapun misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Bappeda

Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Misi Pertama: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur perencana.

Tujuan:

1. Mengembangkan kualitas SDM Aparatur Perencana.

Sasaran:

- Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Perencana.

2. Meningkatkan pelayanan Kinerja SDM Aparatur.

Sasaran:

- Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan

keuangan.

Misi Kedua: Mengembangkan sarana dan prasarana perencanaan.

Tujuan:

1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan prasarana kantor.

Sasaran:

- Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor.

- Meningkatnya pengelolaan website Bappeda

Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas perencanaan.

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan

Penganggaran daerah.

Sasaran:

- Meningkatnya kualitas penyelesaian dokumen perencanaan dan

penganggaran daerah.

- Meningkatnya Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan penganggaran.

- Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

56 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

2. Mengembangkan Data/Informasi dan Statistik pembangunan daerah.

Sasaran:

- Meningkatnya ketersediaan data/ informasi dan statistik daerah.

Misi Keempat: Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanan

pembangunan..

Tujuan:

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Sasaran:

- Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan

pembangunan.

- Meningkatnya usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD.

Adapun misi, tujuan dan sasaran Bappeda untuk 5 (lima) tahun kedepan,

tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

57 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

58 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

59 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

60 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

4.2. Strategi Dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang

penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi,

tujuan, dan sasaran Bappeda. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka

Menengah Bappeda Tahun 2013-2018, maka Bappeda akan melaksanakan 4

(empat) misi yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai strategi kebijakan

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Di dalam Permendagri 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa strategi

merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting

dalam perencanaan Bappeda. Rumusan strategi berupa pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya

diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi dan kebijakan Bappeda untuk kurun waktu lima tahun ke

depan, yang dirinci menurut misi pembangunan jangka menengah daerah, dapat

dilihat pada Tabel 4.2.

61 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

62 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

63 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

64 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program Dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa

kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk

mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5

(lima) tahun kedepan.

Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Parepare yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Parepare selama 5

(lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

adalah sebagai berikut:

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kapasitas dan

Kinerja SKPD, Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi

Kinerja SKPD.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyedian Jasa Kebersihan kantor

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerUndang-Undangan

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Rapat-rapat koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah

65 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

- Penyediaan operasional Administrasi Kesekretariatan /Perkantoran

- Penunjang Kegiatan Rapat-rapat Kesekretariatan

- Penyediaan spanduk dan bendera

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana aparatur

- DED Kantor Bappeda Kota Parepare

- Pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Pengadaan mebeleur

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor

- Pembangunan Kantor Bappeda

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

- Pendidikan Dan Pelatihan Formal

- Bimbingan teknis Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan.

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja

SKPD

- Penyusunan Anggaran SKPD

- Penyusunan Renstra SKPD

- Penyusunan Renja SKPD

- Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD

II. PEMBANGUNAN DAERAH.

1. Program Pengembangan Data dan Informasi

- Penyusunan Profile Daerah.

- Pengelolaan Website Bappeda.

66 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

- Pengembangan data dan kebutuhan prasarana infrastruktur

- Sistem pengendalian pemanfaatan ruang

- Pengolahan, up dating dan analisis data pengendalian pemanfaatan

ruang

2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah

Dan Besar

- Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

- Pelatihan Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana.

- Pelatihan Peningkatan Kemampuan teknis penyusunan laporan

pengendalian dan evaluasi

- Diklat Perencanaan Substantif

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Pengembangan Partisipasi masyarakat Dalam Perumusan Program

Dan Kebijakan Layanan Publik.

- Penyusunan Rancangan RPJMD.

- Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD.

- Penyusunan Rancangan RKPD.

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

- Monotoring, Evaluasi, Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

- Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Dan

Pengenggaran Daerah.

- Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Penyusunan Laporan Akuntabiliitas Kinerja.

- Koordinasi Penyusunan LAKIP Dan TAPKIN

- Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dan

Tugas Pembantuan.

- Penyusunan Petunjuk Teknis Pagu Indikatif.

67 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

- Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD.

- Koordinasi Penyusunan Renja SKPD.

- Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan Dan

Pemberantasan Korupsi.

- Koordinasi Penguatan sistem Inovasi Daerah.

- Penyelenggaraan sistem pelaporan perencanaan pembangunan

daerah

- Pengendalian dan Evaluasi dokumen perencanaan

- Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

- Penyusunan Indikator Ekonomi Kota Parepare.

- Penyusunan Perkembangan Ekonomi Kota Parepare/Indikator

Ekonomi Daerah

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

- Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal

- Sosialisasi Perda Pengembangan Ekonomi Lokal

- Pengembangan Penanaman Modal.

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

- Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

- Studi Kelayakan Bisinis

6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

- Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat

- Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia

- Penyusunan Indikator Kualitas Hidup Masyarakat Kota Parepare

- Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua

- Pengarusutamaan Gender

- Koordinasi Perencanaan sosial budaya

- Koordinasi Penyelenggaraan Forum Data Gender Dan Anak

- Fasilitasi Perencanaan Pendirian Pendidikan Tinggi

68 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

- Koordinasi Program Keluarga Harapan

- Kajian Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Tingkat SD, SMP,

SMU/SMK

7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumberdaya

Alam

- Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan

- Koordinasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

- Kajian Penerapan Teknologi Tinggi Dalam Penyediaan Sarana Air

Bersih

- Studi Kelayakan Dan DED Proteksi Sungai Karajae

- Koordinasi Dan Inovasi Manajemen Pembangunan Perkotaan

- Koordinasi Tindak Lanjut Perda Konservasi SDA Dan Perda RTH

- Koordinasi Pengelolaan Dan Pengembangan Kebun Raya Parepare

(Jompie)

- Koordinasi Kawasan Dan Konservasi Alam Daerah

- Lomba Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tingkat Kota Parepare

8. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

- Kerjasama penelitian inovatif

- Koordinasi Pengembangan Penelitian

9. Program Perencanaan Tata Ruang

- Koordinasi Dan Evaluasi Perda RTH

- Evaluasi RTRW Kota Parepare Tahun 2011-2031

- Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare

- Penyusunan Perda RTRW Kota Parepare

- Sosialisasi Perda RTH Dan Perda Konservasi SDA

- Koordinasi Dan Evaluasi Percepatan Pembangunan RTHKP

10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang (BKPRD)

11. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

69 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

- Koordinasi Hubungan Antar Daerah Kawasan Teluk Parepare Dan

Sekitarnya

12. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- Penyusunan Dan Pengumpulan Data Statistik Daerah

- Penyusunan Dan Pengumpulan Data Pokok Daerah

- Penyusunan Dan Pengumpulan Data PDRB

- Penyusunan Dan Pengumpulan Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Kota Parepare

5.2. Indikator kinerja Program, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan

Indikatif

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian

‘bersifat indikatif' dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa

informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan

dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan),

hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare yang akan dan harus

dilaksanakan oleh Bappeda Kota Parepare selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras

dengan RPJMD Kota Parepare tahun 2013-2018, dapat dilihat pada tabel 5.2

berikut ini:

70 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

71 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

72 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

73 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

74 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

75 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

76 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

77 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

78 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

79 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA

KOTA PAREPARE YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

KOTA PAREPARE TAHUN 2013-2018

6.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PAREPARE TAHUN 2013-2018

Indikator Kinerja Bappeda Kota Parepare yang menunjukan secara langsung

keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota

Parepare Tahun 2013-2018.

Indikator kinerja Bappeda Kota Parepare yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 seperti tampilan pada Tabel 6.1 berikut.

Table 6.1 Indikator Kinerja Bappeda Kota Parepare yang Mengacu pada Tujuandan Sasaran RPJMD Kota Parepare

No. Indikator Kinerja

KondisiKinerjaTahun2013

Target Capaian TahunKondisiKinerjaAkhir2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 RPJPD 2005 - 2025 Ada ada Ada Ada Ada ada ada

2 RPJMD 2013 - 2018 Ada ada Ada Ada Ada ada ada

3 RKPD Tahunberkenaan

Ada ada Ada Ada Ada ada ada

4 Penjabaran programRPJMD ke dalamRKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

80 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Bab VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Bappeda Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai

tugas pokok dan fungsi Bappeda, dengan memperhitungkan potensi (kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Bappeda diperlukan sebagai alat

untuk mengarahkan tujuan Bappeda. Renstra merupakan awal dari proses

akuntabilitas suatu organisasi.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Parepare tahun

2013 - 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Parepare tahun 2013 - 2018

dan sebagai pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPD Kota Parepare tahun 2005 –

2025.

Renstra Bappeda Kota Parepare Tahun 2013 - 2018 nantinya akan dipakai

sebagai pedoman dalam penyusunan Renja SKPD yang mengacu pada RKPD.

Parepare, Oktober 2014Kepala Bappeda

Ir. H. Zahrial Djafar B, MMNip. 19580425 198801 1 001