Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah mengalami krisis
ekonomi, walaupun keadaan ekonominya telah pulih tetapi relatif lambat
pertumbuhannya jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Pembangunan
Indonesia dapat tercapai apabila didukung dengan pembiayaan dari dalam negeri
maupun luar negeri. Pembiayaan tersebut diperoleh dari penerimaan yang dimiliki
oleh negara.Penerimaan negara Indonesia bersumber dari kekayaan alam, pajak-
pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak dan hasil perusahaan
negara. Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi Indonesia dari
semua sumber penerimaan negara tersebut. Salah satu jenis pajak yaitu pajak
penghasilan (PPh), yang dapat dikenakan langsung kepada wajib pajak yang
terdiri dari orang pribadi, warisan, badan, bentuk usaha tetap menurut UU No.36
tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
Beban dan tanggung jawab untuk merealisasikan penerimaan negara yang
bersumber dari penerimaan pajak mengharuskan Direktorat Jendral Perpajakan
melakukan reformasi aturan-aturan di bidang perpajakan. Undang-undang tentang
pajak penghasilan telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun, yang terakhir
yaitu Undang-undang No.36 tahun 2008. Perubahan keempat atas Undang-undang
No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.DPR telah mengesahkan rancangan
Undang-undang PPh ini menjadi UU pada tanggal 2 September 2008.UU PPh
1
tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Pemerintah berharap UU ini
akan menciptakan lingkungan ekonomi yang baik dan kompetitif.Sampai dengan
tahun pajak 2008 tarif Pajak Penghasilan Badan yang diatur dalam pasal 17 UU
No.17 tahun 2002 adalah tarif proporsional dengan struktur sebagai berikut :
1. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50.000.000,- tarif
pajaknya 10%
2. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50.000.000,- s.d Rp
100.000.000,- tarif pajaknya 15%
3. Lapisan penghasilan kena pajak diatas Rp 100.000.000,- tariff pajaknya
30%
Mulai tahun pajak 2009, dalam UU No.36 tahun 2008 pasal 17
menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah
sebesar 28% dan akan menjadi 25% pada tahun 2010.Jadi berapapun penghasilan
kena pajaknya tarif yang dikenkan adalah sebesar 28% atau 25%.Pengesahan UU
No.36 tahun 2008 semakin mewajibkan perseorangan ataupun badan usaha
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan membayar pajak penghasilan.
Jika dibandingkan negara-negara lainnya di ASEAN, tarif pajak di
Indonesia masih cukup besar sementara penerimaan pajaknya masih sangat
minim. Dengan menurunnya tarif pajak tersebut diharapkan akan menjaring lebih
banyak wajib pajak dan dapat mendorong pembentukan modal dan memicu iklim
investasi yang baik. Setiap perusahaan membutuhkan pendanaan, pemenuhan
dana tersebut berasal dari sumber internal maupun eksternal. Keputusan
pendanaan menjadi pertimbangan bagi manager keuangan untuk memilih sumber
2
dana dari hutang atau menerbitkan saham yang digunakan oleh perusahaan
sebagai struktur modalnya. Dalam kenyataannya perusahaan di Indonesia yang
menggunakan utang sebagai struktur modal usahanya. Para ahli berpendapat
bahwa kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang
merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor
semakin besar. Dalam hal ini, secara tidak langsung pajak memiliki keterkaitan
dengan struktur modal.Walaupun pajak bukan faktor utama yang diperhatikan
untuk keputusan pendanaan dalam suatu perusahaan, tetapi pada dasarnya pajak
merupakan hal tang tidak dapat dihindari oleh siapapun termasuk perusahaan. Hal
ini yang mendasari peneliti untuk mengetahui pengaruh struktur modal PT.
Wiharta Prametal terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas, diajukan judul : “PENGARUH STRUKTUR
MODAL TERHADAP PPh BADAN TERUTANG PT. WIHARTA
PRAMETAL GRESIK”
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan
masalah adalah apakah struktur modal PT. Wiharta Prametal berpengaruh
terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan.
1.3 TUJUAN PENELITIAN
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis
pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan PT. Wiharta Prametal.
3
1.4 MANFAAT PENELITIAN
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
a. Manfaat Praktis
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam
mengambil kebijakan pendanaan dalam struktur modal dengan
mempertimbangkan aspek pajak.
2. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan
pajak yang mendorong peningkatan investasi di Indonesia.
b. Manfaat Teoristis
Penulis berharap dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama
mengikuti perkuliahan. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis
dalam memberikan pengetahuan tentang struktur modal pada perusahaan
dan perpajakan serta aplikasinya di lapangan.
4
BAB II
TELAAH PUSTAKA
2.1 LANDASAN TEORI
2.1.1. TEORI DASAR PAJAK
1. Pengertian Pajak
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk mambayar pengeluaran umum.
Menurut Feldmann, Pajak adalah Prestasi yang dipaksakan sepihak
oleh dan terutang kepada penguasa, tanpa adanya kontraprestasi dan
semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
Menurut Smeet, Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang
terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa
adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual,
maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Menurut Soeparman Soemahamidjaya, Pajak adalah Iuran wajib
berupa barang atau uang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-
norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa
kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
5
Menurut Brotodihardjo, dengan mengutip pendapat dari Andriani
menyebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peratiran-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung
dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.
Dari definisi diatas, dapat disimpulkan nahwa pajak memiliki unsur-
unsur:
1. Iuran dari rakyak kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.Iuran tersebut
berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang
serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara
langsung dapat ditnjuk.Dalam pembayaran pajak tidak dapat
ditunjukan kontraprstasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
5
6
2. Fungsi Pajak
Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak (2009), terdapat dua fungsi pajak
yaitu budgetair dan regulerend.Penjelasannya adalah sebagai berikut :
a. Fungsi budgetair, dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
b. Fungsi mengatur (regulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijaksnaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.
Contoh :
Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras.
Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk
mengurangi gaya hisup konsumtif.
Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor
produk Indonesia di pasar dunia.
3. Asas-asas perpajakan
Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip oleh Nurmantu (2003),
mengemukakan 4 (empat) asas yang disebut sebagai four maxims atau four
canons, diantaranya adalah equity, certainty, convenience dan efficiency,
yang akan dijelaskan dibawah ini :
a. Equity adalah supaya tekanan pajak antara subjek pajak masing-
masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya,
yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah
perlindungan negara.
7
b. Certainty, dimaksudkan supaya pajak yang harus dibayar seseorang
harus terang dan pasti tidak dapat dimulur-mulur atau ditawar-
tawar.
c. Convenience, dimaksuskan supaya dalam memungut pajak
pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling bail
bagi pembayar pajak.
d. Efficiency, dimaksudkan supaya pemungutan pajka hendaknya
dilaksanakan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya
memungut lebih tinggi daripada pajak yang dipungut.
4. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009) terbagi
menjadi official Assesment System, Self Assesment System dan with
holding system.Penjelasan dari ketiga system pemungutan pajak tersebut
adalah sebagai berikut :
a. Official Self Assesment
Adalah suatu system pemungutan yang member wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya :
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada fiskus
8
Wajib pajak bersifat pasif
Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan
pajak oleh fiskus
b. Self Assesment System
Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang
kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak
yang terutang.
Ciri-cirinya :
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada wajib pajak sendiri
Wajib pajka aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
c. With Holding system
Adalah suatu sytem pemungutan pajak yang member wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang
bersangkutan)
Cirri-cirinya :
Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada
pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak
9
5. Jenis Pajak
Menurut Mardiasmo (2009), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan
yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya
terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga
pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan pajak daerah, yaitu :
a. Menurut golongannya
1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
Contoh : pajak penghasilan
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajka yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : pajak pertambahan nilai
b. Menurut sifatnya
1. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak penghasilan
2. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : pajak pertambahn nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah
c. Menurut Lembaga Pemungutannya
1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
10
Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak
penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan Bea
materai
2. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas :
Pajak provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan
pajak bahan bakar kendaraan bermotor
Pajak Kabupaten.kota, contoh : pajak hotel, pajak
restoran dan pajak hiburan
6. Tarif Pajak
Menurut Mardiasmo (2009), tariff pajak terdiri dari :
a. Tarif sebanding/proporsional
Tarif pajak berupa prosentase yang tetap terhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak sehingga pajak yang terutang proporsional terhadap
besarnya nilai yang dikenai pajak.
Contoh :
Untuk menyerahkan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan
dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%
b. Tarif tetap
tariff berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pejak sehinggan besarnya pajak yang terutang tetap
11
Contoh :
Besarnya tariff bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai
nominak berapapun adalah Rp. 1.000.000,-
c. Tarif Progresif
Prosentase tariff yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai
pajak semakin besar.
Contoh : pasal 17 UU pajak penghasilan
2.1.2. PAJAK PENGHASILAN
1. Pengertian Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya
pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi criteria
yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.Apabila tidak ada subjek
pajaknya maka jelas tidak dapat dikenakan pajak penghasilan.
Menurut Early Suandy dalam bukunya hukum pajak (2005), pajak
penghsilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dapat
dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu
baik masa pajak mapun tahun pajak.
Sedangkan menurut Siti Resmi (2005), Pajak penghsilan adalah
pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima
yang dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka
waktu tertentu dalam suatu tahun pajak.
12
2. Subjek Pajak Penghasilan
Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-
Undang untuk dikenakan pajak.Pajak penghasilan dikenakan terhadap
subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam tahun pajak.
Jika ditinjau dari lembaga pemungutannya maka pajak penghasilan
dikategorikan sebagai subjek pajak, dengan pengertian bahwa pajak
penghasilan ini berpangkal atau mendasarkan pada subjek pajaknya.Yang
dimaksud dengan subjek pajak (Dr. Nur Hidayat .,SE .,ME .,Ak .,BKP)
antara lain :
a. Orang Pribadi
Orang pribadi subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di
Indonesia atau di luar Indonesia
b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang
berhak
Subjek pajak warian yang belum terbagi sebagi suatu kesatan merupakan
subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli
waris.Ketika warisan ini sudah terbagi maka pewarisnyalah yang
merupakan subjek pajak.
13
c. Badan
Pengetian “badan” mengacu pada ketentuan Undang-Undag
ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Badan adalah sekumpulan
orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha
ataupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk
apapun, firma, kongsi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, koperasi,
organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis,
lembaga dan bentuk usaha tetap.
Badan sebagi subjek pajak merupakan perkumpulan yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh
penghasilan dan/atau memberikan jasa kepada anggota. Perkumpulan
mencakup pula asosiasi, persatuan, penghimpunan atau ikatan dari pihak-
pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.Surat edaran Direktur
Jendral Pajak Nomor SE26/Pj.42/1999 tanggal 21 Juni 1999
menyebutkan bahwa partai politik juga termasuk subjek pajak.
d. Bentuk Usaha Tetap
Yang dimaksud bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, serta
badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha
tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan.
14
Dari segi lokasi subjek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi
2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek
pajak dalam negeri terdiri atas orang pribadi, badan dan warisan yang
belum terbagi. Sedangkan subjek pajak luar negeri terdiri atas orang
pribadi dan badan.
Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat
tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-
turut) dalm jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di
Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia kecuali
unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi criteria :
1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan
2. Pembiayaannya bersumber dalam anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD)
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat
dan daerah
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional
negara.
15
Selain itu, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan
menggatikan yang berhak dapat juga diklasifikasikan sebagai subjek
pajak dalam negeri.
Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat
tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan untu menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selain badan yang
tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan melalui usaha tetap di Indonesia juga
termasuk sebagai subjek pajak luar negeri.
Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan
oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia kurang dari
183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan
atau tidak bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan usaha.Yang termasuk dalam pengertian bentuk usaha
tetap adalah (1) tempat kedudukan manajemen, (2) cabang perusahaan,
(3) kantor perwakilan, (4) gedung kantor, (5) pabrik, (6) bengkel, (7)
gudang, (8) ruang utnuk promosi dan penjualan, (9) pertambangan dan
penggaalian sumber alam, (10) wilayah kerja pertambangan minyak dan
gas bumi, (11) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau
perhutanan, (12) proyek kontruksi, instalasi atau proyek perakitan, (13)
pemberian jasa dlam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain
sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari alam jangka waktu 12 bulan, (14)
orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak
16
bebas, (15) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak
didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi
asuransi atau menanggung resiko di Indonesia, (16) computer, agen
elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, dan digunakan
oleh peyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha
melalui internet.
Perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri
Tabel 2.1
Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar
Negeri
Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Luar Negeri
Dikenakan pajak atas penghasilan,
baik yang diterima atau diperoleh
dari dalam maupun luar negeri
Dikenakan pajak hanya atas
penghasilan yang berasal dari
sumber penghasilan di Indonesia
Dieknakan pajak berdasarkan
penghasilan netto
Dikenakan pajak berdasarkan
penghasilan bruto
Tarif yang digunakan adalah tarif
UU PPh pasal 17
Tarif yang digunakan adalah tarif
UU PPh pasal 26
Wajib menyampaikan SPT Tidak wajib menyampaikan SPT
17
3. Objek Pajak Penghasilan
Objek pajak penghasilan dapat diartikan sebagi sasaran pengenaan
pajak dan untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak
penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar
Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan
wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.
Penghasilan yang menjadi objek pajak dapat dikelompokkan
menjadi 4 bagian :
a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja
b. penghasilan dari usaha atau kegiatan
c. penghasilan dari modal atau penggunaan harta
d. penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat masuk
dalam 3 kelompok tersebut
Selain itu penghasilan juga dapat dikelompokkan menjadi
penghasilan yang dikenakan pajak tidak final dan pajak final. Objek pajak
penghasilan yang dikenakan pajak tidak final antara lain :
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima/diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi,
bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lain.
Jika penggantian atau imbalan dapat diakui sebagai penghasilan
18
bagi penerimaannya maka bagi pemberi, penggantian atau imbalan
tersebut dapat diakui sebagai biaya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan
termasuk dalam pengertian “hadiah” adalah hadiah dari undian,
pekerjaan dan kegiatan sedangkan yang dimaksud dengan
penghargaan adalah imbalan yang sehubungan dengan kegiatan
tertentu.
3. Laba usaha merupakan penjualan yang telah dikurangi dengan harga
pokok penjualan dan biaya lainnya
4. Keuntungan karena penjualan dan pengalihan harta termasuk :
Keuntungan karena penngalihan harta kepada peseroan,
pesekutuan, dan badan lain sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal
Keuntungan karena penglihan harta kepada pemegang saham,
sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan atau
badan lainnya
Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau
reorganisasi dengan nama dan dlam bentuk apapun.
Keuntungan karena pengalihan harta hibah, bantuan atau
sumbangan kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau
badan pendidikan, badan social atau pengusaha kecil termasuk
19
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang
tidak ada hubungan dengan usaha, kepemilikan, pekerjaan atau
penguasaan antara pihak-pihak yang brsangutan.
Keuntungan karena penjualan dari pengalihan sebagian atau
seluruh hak penambangan, tanda surut serta dalam pembiayaan
serta permodalan dalam perusahaan petambangan.Keuntungan
karena penjualan dan pengalihan harta muncul apabila harga
jual atas harta lebih tinggi dari nilai buku. Harga jual yang
dipakai sebagian dasar menilai keuntungan adalah harga pasar.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan
pengembalian utang.Pemium timbul apabila obligasi dijual diatas
nilai nominalnnya. Premium merupakan penghasilan pagi pihak
yang menjual obligasi sedangkan diskonto merupakan penghasilan
dari pihak yang membeli diskonto.
7. Deviden, dengan nama dan bentuk apapun termasuk deviden dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU
koperasi
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
20
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan ari anggotanya
yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas
16. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghsilan yang belum
kena pajak
17. Penghasilan dari uaha berasis syari’ah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia
4. Undang-undang yang mengatur pajak penghasilan
Pajak penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1983 dengan penjelasan pada lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 50.Selanjutnya berturut-turut :
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
5. Pajak Penghasilan Badan
Menurut Djoko Muljono (2007), kewajiban pajak subjektif badan yang
didirikan atau bertempat di Indonesia dimulai pada saat badan tersebut
21
didirikan atau bertempak kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat
dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.
Tarif dan dasar pengenaan pajak penghasilan badan :
Pada tahun 2009, untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh)
Perusahaan atau lebih dikenal dengan sebutan PPh Badan menggunakan
tarif yang berbeda dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun-tahun
sebelumnya digunakan tarif progresif, maka untuk tahun 2009 dan
seterusnya digunakan tarif tetap.
Ada beberapa tarif yang diterapkan, sesuai dengan kondisi perusahaan.
Tarif-tarif tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tarif PPh pasal 17 ayat (1) huruf b = 28%
Perusahaan menggunakan tarif ini jika peredaran (bruto) usahanya
lebih dari 50 miliar.
Contoh : PT. FGH selama tahun 2009 peredaran bruto-nya sebesar
55 miliar, penghasilan bersihnya/ Penghasilan Kena Pajak (PhKP)
sebesar 4 miliar. Maka PPh terutang :
= 28% X Rp 4.000.000.000
= Rp 1.120.000.000
2. Tarif PPh pasal 17 ayat (2b) = (28%-5%)
22
Perusahaan menggunakan tarif ini jika perusahaan tersebut
merupakan perusahaan terbuka (perusahaan yang sahamnya
diperjual-belikan di pasar modal). Dengan catatan saham yang
diperdagangkan adalah 40% dari total saham keseluruhan.
Berapapun Peredaran brutonya, tarifnya adalah seperti di atas
=(28% - 5%) X PKP
Contoh : PT. IJK Tbk adalah anggota BEJ dan saham yang
diperdagangkan di pasar modal sebesar 50% dari total saham.
Pada tahun 2009 PT. IJK Tbk peredaran brutonya Rp 45 miliar dan
penghasilan Kena Pajak Rp 2 miliar maka PPh terutang :
= (28% - 5%) X Rp 2 miliar
= 460.000.000
3. Tarif PPh pasal 31e Perusahaan menggunakan tarif ini jika
peredaran bruto tidak lebih dari 50 miliar dan tidak tercatat sebagai
perusahaan terbuka. Penghitungan tarifnya ada dua macam, yaitu :
a. 50% X 28%
Perusahaan menggunakan tarif ini jika peredaran bruto <= 4,8
miliar.
contoh : PT. LMNperedaran bruto selama tahun 2009 adalah Rp 3
miliar dan Penghasilan Kena Pajak Rp 900.000.000 = 50% X 28%
X Rp 900.000.000 = Rp 126.000.000 b. (50% X 28%) X PKP yg
memperoleh fasilitas + (28% X PKP tidak memperoleh fasilitas)
23
PKP tidak memperoleh Fasilitas = PKP - PKP yg memperoleh
Fasilitas
contoh : PT. OPQ peredaran bruto tahun 2009 sebesar Rp 40
miliar, dan penghasilan kena pajak Rp 5 miliar. maka PPh terutang
:
PKP yg memperoleh fasilitas = (4.800.000.000 / 40.000.000.000)
5.000.000.000
= 600.000.000 PhKP tdk memperoleh fasilitas= 5 miliar - 600 juta
= Rp 4.400.000.000
PPh Terutang : = (50% X 28% X 600.000.000) + (28% X
4.400.000.000) = 1.316.000.000
b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000
Tarif tunggal sebesar 28 % untuk tahun pajak 2009.Yang menjadi dasar
pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 tahun 2008 prubahan keempat atas Unang0Unang
Nomor 7 Tahun 1983.
c. Sesuai dengan Tarif Pasal 17 Undang Undang PPh, maka tarif
penghitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2010 ini adalah tarif
tunggal sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak.
d. Sesuai dengan pasal 31E UU PPh tersebut terdapat fasilitas atas
besarnya tarif pajak PPh badan ini : Wajib Pajak badan dalam negeri
dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima
24
puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif
sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas
Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.
4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
2.1.3. KONSEP MODAL
Menurut Atmaja (2002), modal adalah dana yang digunakan untuk
membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan. Modal terdiri dari item-
item yang ada disisi kanan suatu neraca yaitu utang, saham preferen, saham
biasa dan laba ditahan.
Menurut Thomas.C modal adalah suatu aktiva dengan umur lebih dari
satu tahun dan tidak diperdagangkan dalam kegiatan sehari-hari.
Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa modal adalah
dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi
perusahaan yang tidak diperdagangkan sehari-hari.
25
2.1.4. STRUKTUR MODAL
1. Pengertian Struktur Modal
Menurut Husnan (2000), modal adalah perbandingan antara
sumber jangka panjang yang bersifat modal sendiri dan pinjaman. Struktur
modal dapat juga didefinisikan sebagai pertimbangan atau perbandingan
antara utang jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto,2009).
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
struktur modal adalah perbandingan antara utang janga panjang dengan
modal sendiri.
2. Komponen Struktur Modal
Menurut Warsono (2003) Struktur modal suatu perusahaan secara
umum terdiri dari dua komponen yaitu hutang jangka panjang dan modal
sendiri.Diuraikan sebagi berikut :
a. Hutang jangka panjang
Menurut Keown (2004) hutang jangka panjang meliputi pinjaman
dari Bank atau sumber lain yang meminjamkan uang untuk waktu
jangka panjang lebih dari 12 bulan.Pinjamn hutang jangka panjang
dapat berupa pinjaman berjangka (pinjman yang digunkan untuk
membiayai kebutuhan modal kerja permanen, untuk melunasi hutang
lain atau membeli masin dan peralatan) dan penerbitan obligasi
(hutang yang diperleh melalui penjulan surat-surat obligasi
ditentukan nilai normal, bunga per tahun dan jangka waktu
pelunasan obligasi tersebut).
26
b. Modal Sendiri
Modal sendiri atau ekuitas merupakan modal jangka panjang yang
diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal
sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka
waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh
tempo.
Terdapat 2 (dua) modal saham sendiri sebagaimana dijelaskan
sebagai berikut :
1. Modal saham preferen
Saham preferen meberikan para pemegang sahamnya beberapa
hak istimewa yang menjaikannya lebih senior atau lebih
diprioritaskan daripada pemegang saham biasa. Oleh karena itu
perusahaan tidak mamberikan saham preferen dalam jumlah yang
banyak
2. Modal Saham Biasa
Pemilik perusahaan adalah pemegang saham biasa yang
menginvestasikan uangnya dengan harapan mendapat
pengembalian dimasa yang akan datang. Pemegang saham biasa
kadang-kadang disebut pemilik residual sebab mereka hanya
menerima sisa setelah seluruh tuntutan atas pendapatan dan asset
terpenuhi.
27
25
26
3. Teori Struktur Modal
Menurut Houtson (2001) teori mengenai struktur modal modern bermula
pada tahun 1958 ketika profesor Franco Modigliani dan Profesor Merton
Miller (yang selanjutnya kita sebut MM) mempublikasikan apa yang disebut
sebagai artikel keuangan yang paling berpengaruh yang pernah ditulis.
Berdasarkan serangkaian asumsi yang sanga membatasi MM membuktikan
bahwa nilai suatu perusahaan tidak sepengaruhi struktur modalnya. Dengan
perkataan lain hasil-hasil MM menyatakan bahwa tidak terjadi masalah
bagaimana perusahaan mebiayai operasinya, jadi struktur modal tidak
relevan. Tetapi studi MM didasarkan pada sejumlah asumsi yang tidak
relistis antara lain :
Tidak ada biaya broker (pialang)
Tidak ada pajak
Tidak ada biaya kebangkrutan
Para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama
seperti manajemen mengenai peluan investasi perusahaan dimasa
yang akan datang
EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan utang
4. Faktor Penentu Struktur Modal
Menurut Moeldjadi (2006) penentu struktur modal perlu mempertimbangkan
beberapa hal yang dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :
a. Tujuan perusahaan
Jika tujuan manager adalah memaksimumkan kemakmuran/kekayaan
para pemegang saham maka struktur modal yang optimal adalah yang
28
dapat memaksimumkan nilai pasar perusahaan. Sedangkan apabila tujuan
manager adalah memaksimumkan keamanan pekerjaannya maka struktur
modal yang optimal adalah laverage (rata-rata) perusahaan lain dalam
satu industri.
b. Tingkat laverage perusahaan yang sama dalam satu industry
c. Kemampuan dana intern
Penentuan dana intren adalah tingkat pertumbuhan pendapatan.Tingkat
pertumbuhan pendatan yang tinggi memungkinkan menejemen
memperoleh dana yang lebih besar daripada laba ditahan yang akan
mengurangi dana pinjaman.
d. Pemusatan pemilikan dan pengendalian suara
apabila saham yang ada dalam suatu perusahaan hanya dimiliki oleh
sejumlah kecil pemilik maka manager akan segan untuk mengeluarkan
saham baru.
e. Batas Kredit
Usaha manajemen menyesuaikan laverage dengan yang lain dipegaruhi
oleh sikap kreditor terhadap perusahaan tersebut.
f. Besarnya perusahaan
Suatu perusahaan yang berukuran besar lebih mudah memperoleh
pinjaman jika dibandingan perusahaan kecil
g. Pertumbuhan aktiva perusahaan
Pertumbuhan aktiva dapat dijadikan indicator bagi kesempatan
pengembangan perusahaan pada waktu yang akan datang sebab dpat
29
memberikab gambaran bagi kebutuhan dana secara total dalam
perusahaan.
h. Stabilitas Earning
Berhubung variabilitas earning dapat menjadi ukuran resiko bisnis suatu
perusahaan maka calon kreditor cenderung memberikan pinjaman kepada
perusahaan yang mempunyai earning yang relatif stabil.
i. Biaya Modal Sendiri
Karena biaya modal sendiri dapat merefleksikan harga saham maka turun
naiknnya saham akan menunjukkan harapan bagi equity financing yang
murah/mahal yang dapat mengakibatkan dept financing menjadi
kurang/lebih menarik.
j. Biaya Utang
Jika biaya utang lebih besar dari rentabilitas maka penambahan utang akan
membawa efek unfavourable bagi rentabilitas modal sendiri.
k. tarif Pajak
karena pembayaran bunga merupakan tax-deducatible bagi perusahaan
maka dep-financing akan lebih menarik daripada equity financing.Dengan
demikian tariff pajak dan resiko laverage dihipotesiskan mempunyai
hubungan yang positif.
l. Perkiraan tingkat Inflasi
Perkiraan tingkat inflasi akan mempengaruhi permintaan dan penawaran
dana.Dalam keadaan inflasi yang tinggi perusahaan menyenangi dept-
financing
m. Kemampuan dana sumber utang
30
Penawaran dana secara aggregate terutama dipengaruhi oleh kebijakan
pemerintah.Berkurangnya ketersediaan dana ekstern mengakibatkan dept-
financing menjadi lebih mahal
n. Kebiasaan umum di pasar modal
Kebiasaan yang kaku di pasar modal misalnya investor hanya menyenangi
surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank, perusahaan asuransi dan
public utility akan menyulitkan perusahaan untuk segera mengubah struktur
modalnya.
o. Struktur Aktiva
Apabila komposisi aktiva suatu perusahaan bersifat capital-intensive maka
yang diutamakan adalah equity-financing. Artinya modal pinjaman hanya
merupakan pelengkap terutama untuk memenuhi kebutuhan dana bagi
modal kerja.
E.KETERKAITAN ANTAR VARIABEL
1. Debt to Asset Ratio ( DAR) dengan pengungkapan PPh badan terutang
Debt to Asset Ratio ( DAR) adalah ratio yang mengukur seberapa
besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh hutang jangka panjang. Suatu
perusahaan yang memiliki ratio hutang (laverage) akan memiliki nilai lebih
tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa memiliki laverage.
Kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang
merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor
menjadi semakin besar (Brigham dan Houson, 2001).
31
Keuntungan atau manfaat pajak yang akan didapat oleh perusahaan
juga dapat diperoleh dari aktiva tetap yang berupa biaya depresiasi atas
aktiva tetap yang dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung laba
kena pajak sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun
2000 tentang pajak penghasilan.Biaya depresiasi yang tinggi akan
menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai jaminan aktiva yang tinggi
untuk melakukan penambahan utang karena aktiva tetap akan berpengaruh
positif dengan tungkat bunga.
Berdasarkan keterkaitan antar variabel antara DAR dengan pajak
penghasilan terutang maka hipotesis yang diajukan yaitu Debt to Asset
Ratio (DAR) berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan
terutang.
2. Debt to Equity Ratio (DER) dengan pengungkapan PPh badan terutang
Debt to Equity Ratio (DER) yaitu suatu perbandingan antara
seluruh nilai hutang denagn total ekuitas.rasio ini menunjukkan prosentase
penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjman. Semakin
tinggi rasio semakin semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan
oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban
jangka panjang, semakin rendah rasio akan senakin baik kemampuan
perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang.
Berdasarkan keterkaitan antar variabel antara DER dengan pajak
penghasilan terutang maka hipotesis yang diajukan yaitu Debt To Asset
Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan terutang.
32
Struktur modal yang digunakan dalam penilitian ini untuk
mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap PPh badan terutang
dengan Debt to Asset Ratio (DR) dan Debt to Equity Ratio (DER).Hubungan
antar variabel bahwa terdapat pengaruh pajak dengan struktur modal juga
sesuai dengan penelitian.
2.2 PENELITIAN TERDAHULU
Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
No. Peneliti Variabel
yang
digunak
an
Alat
Analisis Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
1. Nur
Wachidah
Yulianti
(2011)
Debt To
Asset
Ratio
Regresi
Linear
Berganda
Variabel Debt To
Asset Ratio tidak
memiliki pengaruh
terhadap pph
terutang sehingga
jika perusahaan
meningkatkan atau
menurunkan DAR
nya maka tidak
akan membawa
dampak apapun
terhadap pajak
penghasilan
Menggunakan
variabel debt to
asset rasio
Analisa data
dengan data
kuantitatif
33
terutang
2. Mutria
Lisa
Septiani
(2010)
a. Modal
sendiri
b. Hutang
jangka
panjan
g
Regresi
Linear
Berganda
a. Tidak ada
hubungan
linear antara
modal sendiri
dengan pajak
penghasilan
terutang
b. Terdapat
hubungan
linear antara
hutang jangka
panjang dengan
pajak
penghasilan
terutang.
Modal sendiri,
hutang
jangka
panjaang
dan jangka
pendek
Analisa data
dengan data
kuantitatif
34
2.3 KERANGKA KONSEPTUAL
Dengan adanya pemikiran bahwa perusahaan yang memiliki ratio hutang
(laverage) akan memiliki nilai tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan
tanpa memiliki laverage, banyak perusahaan di Indonesia yang menggunaan
hutang sebagai struktur modal usahanya. Para ahli berpendapat bahwa
kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas hutang
merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor
menjadi semakin besar. Hal ini yang menjadikan penulis ingin meneiti apakah
ada pengaruh dari strutur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang
perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan variabel struktur modal yaitu
Debt To Asset Ratio (DAR) dan Debt To Equity Ratio (DER).
35
BAB III
METODELOGI PENELITIAN
3.1 JENIS PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu suatu penelitian yang
berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam
kondisi terkontrol secara ketat. Dalam penelitian ini penulis memilih PT.
Wiharta Prameta sebagai tempat untuk melakukan riset. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diperoleh
dari lapangan yaitu berupa laporan keuangan persahaan dari tahun 2010
sampai dengan 2012
3.2 DESKRIPSI POPULASI DAN PENENTUAN SAMPEL
Populasi dan penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan
purposive sampling yaitu sampel bertujuan. Menurut Dwi Prayitno (2008),
populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan
dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari
populasi yang akan diteliti..Populasi yang digunakan dalam sampel penelitian
ini adalah PT. Wiharta Prametal sebagai sampel. Kriteria yang akan dijadikan
sampel dalam penelitian ini adalah :
a. perusahaan yang tahun fiskal laporan keuangannya berakhir di bulan
desember
c. Perusahaan memiliki indicator-indikator variabel dependen dan
independen dalam laporan keuangannya
36
3.3 VARIABEL dan DEFINISI
Menurut Nur Indriantoro (2002) definisi operasional adalah penentuan
construct sehinnga menjadi variabel yang dapat diukur.
Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel bebas dan terikat
sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :
a. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi
penyebab bagi variable lain
b. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh
variabel lain.Namun suatu variabel tertentu dapat sekaligus menjadi
variabel bebas dan terikat.
Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel
independen atau bebas (X) yaitu Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to
Equity Ratio (DER). Sementara variable dependen atau terikat (Y) yaitu pajak
penghasilan badan terutang . Berikut ini adalah definisi operasional dari
variabel yang diteliti :
a. Debt to Asset ratio (DAR) X1 : merupakan ratio hutang jangka panjang
dengan asset yaitu bahwa pendanaan perusahaan untuk membeli asset
menggunakna hutang jangka panjang. Menurut Sawir (2003) rasio ini
diperoleh dengan membandingkan jumah hutang jangka panjang
dengan jumlah asset,
LDAR = Hutang
Jumlah asset
37
Besarnya hasil perhitungan DAR menunjukkan besarnya total
hutang yang dapat dijamin dengan total aktiva atau menunjukkan
besarnya dana yang disediakan kreditor terhadap aktiva total yang
dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai DAR maka resiko perusahaan
akan semakin besar karena hutang menimbulkan beban bunga tetap
pada perusahaan.
b. Debt to Equity Ratio (DER) = X2 merupakan rasio hutang dengan
ekuitas yang didefinisikan sebagai proporsi total hutang dengan modal
sendiri .Rasio ini diperoleh dengan membandingkan antara total hutang
dengan modal sendiri
DER = Debt
Equity
Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tingginya resiko
kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan, begitu juga
sebaliknnya semakin rendah rasio ini menunjukkan semakin rendah
pula kegagalan yang mukin terjadi pada perusahaan.
c. Pajak penghasilan terutang = Y, pajak penghasilan badan adalah pajak
yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala
dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak
maupun tahun pajak terhadap penghasilan suatu badan.
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN PENELITIAN
Untuk mendapatkan data yang menunjang dalam penelitian ini, penulis
melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :
38
Teknik pengumpulan data secara umum adalah suatu cara atau prosedur
san proses pengumpulan data dan informasi dilapangan yang akan digunakan
untuk menjawab masalah penelitian. Oleh kerena itu validitas instrumen
pengumpulan data serta kualifikasi pengumpulan data sangat diperlukan untuk
memperoleh sata yang berkualitas. Semakin valid sebuah instrumen
pengumpul data, semakin valid juga data yang yang diperoleh.Instrumen
penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh
atau mengumpulkan data dari satu objek tertentu.Sebagian besar data yang
diperoleh diambil dari laporan keuangan perusahaan tahunan (annual report)
yang tersedia di perusahaan. Menurut Nur Irdiantoro, data sekunder
merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui
perantara. Data sekunder umumnya merupakan bukti, catatan atau historis
yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan
yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang
digunkan berasal dari penelusuran informasi pada laporan keuangan seperti
neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan
keuangan serta literature, jurnal dan internet.
3.5 TEKNIK ANALISA DATA
Setalah berhasil mengumpulkan data, maka data tersebut untuk
selanjutnya dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis deskripstif kuantitatif tanpa
menggunakan analisis statistik, yaitu menganalisis, mengumpulkan dan
39
melihat penerapan perhitungan rasio untuk mengetahui pengaruh struktur
modal terhadap Pajak penghasilan Badan PT. WIHARTA PRAMETAL.
Adapun langkah-langkahnya yaitu:
1. Pengumpulan data keuangan yang diperlukan (Neraca, Laporan
Laba/Rugi) yang berkaitan dengan permasalahan melalui dokumentasi
data maupun wawancara dengan pejabat terkait.
2. Melakukan pemilihan metode-metode akuntansi yang sesuai dengan
peraturan perpajakan.
3. Menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung
perusahaan.
4. Menghitung rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas untuk mengetahui
pengaruhnya terhadap pajak penghasilan badan perusahaan.
40
BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISA DATA
4.1 PENYAJIAN DATA
4.1.1 Sejarah Perusahaan
PT. Wiharta Prametal adalah Produsen Building material yang
berdiri sejak tahun 1982 sebagai trading dan distributor dengan menyewa
pabrik di kawasan margomulyo, Surabaya denagn nama UD. Samudera Luas
dan penjaualannya mencapai seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2002
berkembang menjadi produsen building material seperti rangka atap baja
ringan, railing tangga minimalis, rangka plafon, genteng metal, dan produk
terbaru pipa stainless steel. Tahun 2010 UD. Samudera Luas berkembang
menjadi PT. Wiharta Prametal telah resmi membnagun sebuah pabrik di
kawasan insudtri legundi. Perusahaan ini berbadan hukum Perseroan Terbatas
(PT) dengan NPWP no. 01.568.740.3-609.000
4.1.2 Lokasi Perusahaan
PT. Wiharta Prametal berlokasi di Jl. Raya Legungi KM 3,8 Ds.
Karangandong, Legundi, Gresik.
4.1.3 Struktur Perusahaan
Dalam setiap perusahaan, struktur organisasi perusahaan
merupakan hal yang sangat penting sebab struktur organisasi
mencerminkan sepenuhnya gambaran tentang kewenangan, tanggung
jawab dan kesatuan komando dalam perusahaan. Dengan adanya struktur
41
organisasi perusahaan, maka pemimpin perusahaan dapat mengetahui
penjabaran dari fungsionaris mana yang bertanggung jawab untuk suatu
kegiatan tertentu yang ada di perusahaan. Struktur organisasi sendiri di
bedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :
a. Organisasi dengan Sistem Sentralisasi
Adalah suatu sistem yang menghendaki wewenang dan
pengendalian yang dipegang oleh perusahaan pusat.
b. Organisasi dengan Sistem Desentralisasi
Adalah suatu upaya-upaya yang mendelegasikan ke tingkat
yang lebih rendah.
Sistem yang di pakai pada perusahaan ini adalah sistem
desentralisasi, karena perusahaan menganggap dengan sistem
desentralisasi ini, persatuan wewenang pada perusahaan dianggap lebih
mudah dan efisien.
42
Gambar 4.1
Struktur Organisasi
PT. WIHARTA PRAMETAL
President
Director
Document
Control
F & A
Manager
HRD/GA
Manager
QC
Office Manager
Marketing
Manager
Operational /
Plant Manager
IGGI
Marketing
Coordr.
ISSI
Marketing
Coord.
SL
Marketing
Coord.
Showroom
& Depo
Coord.
Sekretaris
IGGI
Sales
ISSI
Sales
SL
Sales
Counter
SL
Sales
IGGI
Sales
Counter
ISSI Sales
Counter
Production
Division
Engineering
Division
R & D
Division
Supply
Division
Purch.
Division
IT
Division
Production
Project
Truss
Wire
Roof
Pipa Motif
Railling
Tangga
UPVC
Steel Door
Slitting
&
Cutting
Rolling
Door
Rep.
&
Maint
Work
shop
Estim
ator
Desi
gn
Logistik
WH
PPIC
IGGI
ISSI
SL
Ship.
IT
Division
IT
Division
Manager
43
Sumber : Data Perusahaan
Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka dapat diuraikan
mengenai fungsi dan tugas dari masing-masing bagian. Berikut adalah
fungsi dan tugas dari masing-masing bagian yang terlibat pada PT.
Wiharta Prametal.
a. Direktur
Uraian tugas dari seorang direktur adalah
1. Mengawasi dan mengontrol segala kegiatan perusahaan.
2. Menetapkan kebijakan, keputusan dan tujuan perusahaan.
3. Bertanggung jawab atas segala yang terjadi dengan perusahaan
termasuk didalamnya resiko kerugian.
4. Memberikan arahan, intruksi, kepada bawahan/karyawan.
b. Manager
Uraian dan tugas dari general manager antara lain:
1. Mengelola kegiatan perusahaan, mengkoordinasi seluruh kegiatan
perusahaan dalam kegiatan yang terpadu untuk mencapai tujuan
perusahaan.
2. Menetapkan prosedur kerja intern perusahaan.
3. Memberikan laporan berkala kepada direktur.
c. F & A Manager
Uraian tugas dan tanggung jawab bendahara umum antara lain:
1. Menyimpan dan mengeluarkan dana perusahaan atas intruksi
direktur dan general manager.
44
2. Bertanggung jawab atas segala yang terjadi yang menyangkut
keuangan perusahaan.
3. Mengatur kebutuhan mengenai keuangan perusahaan sesuai
dengan skedul perusahaan.
d. Sekretaris
Uraian tugas dan tanggung jawab sekretaris antara lain:
1. Bertanggung jawab penuh kepada general manager atas
kelancaran tugas sehari-hari.
2. Mengagendakan surat-surat yang masuk sebelum diajukan kepada
direktur.
3. Menyampaikan kepada department yang bersangkutan dengan
keperluan surat yang masuk.
4. Mengarsip surat-surat yang masuk.
e. Manager operasional
Uraian tugas dan tanggung jawab manager operasional antara lain:
1. Memimpin dan mengawasi seluruh tugas-tugas operasional serta
bertanggung jawab atas resiko dari kegiatan operasional.
2. Memberikan laporan kepada general manager atas kegiatan
operasional perusahaan.
f. Manager personalia
Uraian tugas dan tanggung jawab manager personalia antara lain :
45
1. Memimpin dan mengawasi segala kegiatan kerja personalia dan
bertanggung jawab sepenuhnya kepada general manager atas
kegiatan personalia perusahaan.
2. Memberikan laporan kerja bagian personalia kepada general
manager.
3. Memberikan motivasi dan arahan kepada karyawan (personalia)
g. Manager pemasaran
Uraian tugas dan tanggung jawab manager pemasaran antara lain:
1. Mengambil kebijakan dan keputusan penjualan atas persetujuan
general manager.
2. Bertanggung jawab penuh atas kegiatan penjualan produk
perusahaan.
3. Memberikan laporan kepada general manager atas kegiatan
pemasaran perusahaan.
h. Staff Personalia
Uraian tugas dan tanggung jawab dari staff personalia antara lain :
1. Memeriksa kelengkapan syarat Administasi calon pekerja ( data
lengkap pelamar pekerjaan).
2. Menyiapkan dan memeriksa daftar hadir karyawan.
3. Melaporkan data absensi pada atasan dan untuk diserahkan pada
bagian pembayaran.
46
i. Akuntansi atau perpajakan
Uraian tugas dan tanggung jawab bagian akuntansi atau perpajakan
antara lain :
1. Menyusun laporan keuangan perusahaan berupa laporan laba rugi,
neraca dan laporan arus kas.
2. Menyusun laporan keuangan fiskal untuk keperluan perpajakan.
3. Menghitung, memungut, membayar dan melaporkan pajak
penghasilan setiap bulan.
4. Mengisi SPT masa pajak penghasilan.
5. Mengisi SPT tahunan pajak penghasilan badan.
j. Staff Pemasaran
Uraian tugas dan tanggung jawab staff pemasaran antara lain:
1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penjualan dan
pemasaran agar tercapai jumlah penjualan sesuai dengan target
yang telah direncanakan.
2. Bertanggung jawab terhadap penawarn harga yang diberikan
kepada pelanggan dan melaporkan kepada manajer pemasaran.
3. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen-dokumen
export.
47
k. Staff Produksi
Uraian tugas dan tanggung jawab staff produksi adalah sebagai
berikut :
1. Melaksanakan administrasi bidang produksi yaitu memproduksi
barang sesuai perintah manajer operasional.
2. Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan teknik produksi.
4.1.4 Tujuan Perusahaan
Tujuan yang di tetapkan oleh suatu perusahaan merupakan alat
ukur bagi keberhasilan perusahaan tersebut, demikian pula dengan PT.
Wiharta Prametal didalam menjalankan aktivitasnya juga mempunyai
tujuan yang dapat di golongkan menjadi dua bagia yaitu :
a. Tujuan jangka pendek
Tujuan jangka pendek adalah suatu tujuan yang akan
dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relative
pendek. Tujuan jangka pendek yang hendak di capai perusahaan
antara lain:
1. Mempunyai distributor-distributor disetip kota di
pulau Jawa dan Indonesia Timur
2. Memberikan harga yang kompetitif
3. Meningkatkan pelayanan kepada custumor
48
b. Tujuan jangka panjang
Tujuan jangka panjang adalah suatu tujuan yang akan di
capai dalam jangka waktu yang relative panjang. Tujuan jangka
panjang yang hendak dicapai perusahaan antara lain:
Menjadi perusahaan building material yang terkemuka dan
terpercaya di Indonesia
4.1.5 Aktifitas Produksi
Gambar 4.2
Aktifitas Produksi Barang (ISSI Railling Tangga) PT. Wiharta Prametal
Pembelian Bahan Baku
(Plat besi, kayu dan
Plat Stainless)
Bentuk Sesuai tipe
Tiang
Rakit sesuai Tipe
Tiang
Finishing Produk Packing
49
Gambar 4.3
Aktifitas Produksi Barang (ISSI Rolling Door, UPVC, Steel Door)
PT. Wiharta Prametal
Gambar 4.4
Aktifitas Produksi Barang (IGGI)
PT. Wiharta Prametal
Gambar 4.5
Aktifitas Produksi Barang (SL)
PT. Wiharta Prametal
R n D Lokasi Proses Pengukuran
Lokasi
Proses Operasional
Prodduksi
Packing Finish Product
Packing Proses Pembelian
Bahan Baku (Plat
galvalum)
Proses Operasional
Produksi
Finish Product
Proses Pembelian
Bahan Baku (Plat
galvalum)
Proses Operasional
Produksi (Slitter)
Proses Pembentukan
Pola
Proses Poles Packing Finish Product
50
4.1.6 Penjualan
Perusahaan ini menjual produknya masih dalam lingkup Nasional. Jadi dari
wilayah barat, tengah dan timur.
51
4.2 Penyajian Data
4.2.1 Interpretasi Data
Tabel 4.1
Laporan Neraca Komersial
PT. Wiharta Prametal
Per 31 Desember 2012 (DALAM RUPIAH)
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
K A S
8,809,040.00
B A N K
320,062,688.02
PIUTANG USAHA
3,694,393,326.40
PIUTANG LAIN-LAIN
66,107,114.40
PERSEDIAN BAHAN BAKU & BAHAN PEMBANTU
1,647,540,059.97
PERSEDIAN BARANG SETENGAH JADI
190,967,426.57
PERSEDIAN BARANG JADI
43,453,555.00
JUMLAH AKTIVA LANCAR …………………………
5,971,333,210.36
AKTIVA TETAP :
MESIN
1,597,553,316.80
KENDARAAN
551,025,167.20
INVENTARIS KANTOR
19,968,800.00
INVENTARIS PABRIK
22,597,636.37
2,191,144,920.37
AKM. PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
(837,273,331.28)
NILAI BUKU AKTIVA TETAP ……………………………
1,353,871,589.09
TOTAL AKTIVA …………………………………………
7,325,204,799.45
KEWAJIBAN DAN MODAL
52
HUTANG JANGKA PENDEK
HUTANG USAHA
6,204,154,124.00
HUTANG KENDARAAN
30,915,840.00
HUTANG BIAYA
108,120,601.60
HUTANG PAJAK
17,719,172.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK …………
6,360,909,737.60
M O D A L
MODAL SAHAM
578,577,037,00
LABA USAHA S/D TAHUN 2012
385,571,024,85
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL ……..........................
7,325,204,799.45
Sumber : data diolah
53
55
Tabel 4.2
Laporan Neraca Komersial
PT. Wiharta Prametal
Per 31 Desember 2011 (DALAM RUPIAH)
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
K A S
7,047,232.00
B A N K
256,050,150.42
PIUTANG USAHA
2,955,514,661.12
PIUTANG LAIN-LAIN
52,885,691.52
PERSEDIAN BAHAN BAKU & BAHAN PEMBANTU
1,318,032,047.97
PERSEDIAN BARANG SETENGAH JADI
152,773,941.26
PERSEDIAN BARANG JADI
34,762,844.00
JUMLAH AKTIVA LANCAR …………………………
4,777,066,568.29
AKTIVA TETAP :
MESIN
1,278,042,653.44
KENDARAAN
440,820,133.76
INVENTARIS KANTOR
15,975,040.00
INVENTARIS PABRIK
18,078,109.09
1,752,915,936.29
AKM. PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
(669,818,665.02)
NILAI BUKU AKTIVA TETAP ……………………………
1,083,097,271.27
TOTAL AKTIVA …………………………………………
5,860,163,839.56
KEWAJIBAN DAN MODAL
HUTANG JANGKA PENDEK
HUTANG USAHA
4,963,323,299.20
HUTANG KENDARAAN
24,732,672.00
HUTANG BIAYA
86,496,481.28
54
HUTANG PAJAK
14,175,337.60
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK …………
5,088,727,790.08
M O D A L
MODAL SAHAM
462,861,629.00
LABA USAHA S/D TAHUN 2011
308,574,420.48
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL ……..........................
5,860,163,839.56
Sumber : data diolah
55
Tabel 4.3
Laporan Laba/Rugi Komersial
PT. Wiharta Prametal
Per 31 Desember 2012
(DALAM RUPIAH)
PENDAPATAN
PENJUALAN
8,786,997,861.60
HARGA POKOK PENJUALAN
HARGA POKOK PENJUALAN
(8,245,720,619.48)
LABA BRUTO ……………………………...........
541,277,242.12
BIAYA USAHA
BIAYA OPERASIONAL :
BIAYA PENGIRIMAN
11,389,476.00
BIAYA BBM, TOL, PARKIR
15,532,960.00
BIAYA SPARE PART KENDARAAN
11,454,880.00
BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN
68,878,145.90
107,255,461.90
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM :
GAJI KARYAWAN KANTOR
202,800,000.00
BIAYA HONORARIUM JASA KONSULTAN
18,800,000.00
BIAYA JASA MANAJEMEN
28,320,000.00
BIAYA KEPERLUAN KANTOR
3,175,360.00
BIAYA TELEPON
30,725,986.40
BIAYA PDAM
39,592,000.00
BIAYA BAHAN BANGUNAN
144,000.00
BIAYA INVENTARIS KANTOR
148,000.00
BIAYA ADM BANK
13,628,493.10
BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS
2,958,833.33
BIAYA LAIN-LAIN
90,463,711.20
430,756,384.03
56
TOTAL BIAYA USAHA.........................................
(538,011,845.93)
LABA / ( RUGI ) USAHA
3,265,396.19
PENDAPATAN SELISIH KURS
213,603,154.83
LABA / ( RUGI ) NETTO SEBELUM PAJAK ………………
216,868,551.02
PAJAK PENGHASILAN
(58,542,284.00)
LABA / ( RUGI ) NETTO SETELAH PAJAK ……………… 197,907,833.78
Tabel 4.4
Laporan Laba/Rugi Komersial
PT. Wiharta Prametal
Per 31 Desember 2011
(DALAM RUPIAH)
PENDAPATAN
PENJUALAN
7,029,598,289.28
HARGA POKOK PENJUALAN
HARGA POKOK PENJUALAN
(6,596,576,495.59)
LABA BRUTO ……………………………...........
433,021,793.69
BIAYA USAHA
BIAYA OPERASIONAL :
BIAYA PENGIRIMAN
9,111,580.8
BIAYA BBM, TOL, PARKIR
12,426,368.0
BIAYA SPARE PART KENDARAAN
9,163,904.0
BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN
55,102,516.7
85,804,369.5
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM :
GAJI KARYAWAN KANTOR
162,240,000.0
BIAYA HONORARIUM JASA KONSULTAN
15,040,000.0
BIAYA JASA MANAJEMEN
22,656,000.0
57
BIAYA KEPERLUAN KANTOR
2,540,288.0
BIAYA TELEPON
24,580,789.1
BIAYA PDAM
31,673,600.00
BIAYA BAHAN BANGUNAN
115,200.0
BIAYA INVENTARIS KANTOR
118,400.0
BIAYA ADM BANK
10,902,794.5
BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS
2,367,066.7
BIAYA LAIN-LAIN
72,370,969.0
344,605,107.2
TOTAL BIAYA USAHA.........................................
(430,409,476.7)
LABA / ( RUGI ) USAHA
2,612,317.0
PENDAPATAN SELISIH KURS
170,882,523.9
LABA / ( RUGI ) NETTO SEBELUM PAJAK ………………
173,494,840.8
PAJAK PENGHASILAN
(46,833,827.2)
LABA / ( RUGI ) NETTO SETELAH PAJAK ………………
126,661,013.6
Tabel 4.5
Perhitungan Pajak Penghasilan
PT. Wiharta Prametal
Per 31 Desember 2012
Laba Komersial Rp. 216,868,551.02
Koreksi Fiskal Positif
- Biaya Honorarium Jasa
Konsultan
Rp. 18,800,000.00
- Biaya Jasa manajemen Rp. 23,320,000.00
Koreksi Fiskal Negatif
- Pendapatan Selisih
Kurs
(Rp. 213,603,154.83)
(Rp. 171,483,154.83)
Laba fiskal Rp. 45,385,396.19
Penghasilan Kena Pajak :
1. PKP yang memperoleh fasilitas
(4,800,000,000.00 : 216,868,551.02) x Rp. 45,385,396.19 = Rp. 1,004,525,094.51
2. PKP yang tidak memperoleh Fasilitas :
Rp. 45,385,396.19 - Rp. 1,004,525,094.51 (Rp. 959,139,698.32)
PPH Terutang :
50 % x 25 % x Rp. 1,004,525,094.51 Rp. 125,565,636.813
Pajak penghasilan terutang Rp. 125,565,637
59
Tabel 4.6
Perhitungan Pajak Penghasilan
PT. Wiharta Prametal
Per 31 Desember 2011
Laba Komersial Rp. 173,494,840.80
Koreksi Fiskal Positif
- Biaya Honorarium Jasa
Konsultan
Rp. 15,040,000.00
- Biaya Jasa manajemen Rp. 22,656,000.00
Koreksi Fiskal Negatif
- Pendapatan Selisih
Kurs
(Rp. 170,882,523.90)
(Rp. 133,186,523.90)
Laba fiskal Rp. 40,308,316.90
Penghasilan Kena Pajak :
1. PKP yang memperoleh fasilitas
(4,800,000,000.00 : 173,494,840.80) x Rp. 40,308,316.90 = Rp. 1,115,191.208.15
2. PKP yang tidak memperoleh Fasilitas :
Rp. 40,308,316.90- Rp. 1,115,191.208.15 (Rp. 1,074,882,891.25)
Pajak Terutang
50% x 25 % Rp. 1,115,191,208.15 Rp. 139,398,901.018
Pajak Penghasilan Terutang Rp. 139,398,900
60
Tabel 4.7
Laporan Laba/Rugi Fiskal
PT. Wiharta Prametal
Per 31 Desember 2012
keterangan laporan
komersial
koreksi perusahaan laporan Fiskal
Positif Negatif
PENDAPATAN
penjualan 8,786,997,861.60
8,786,997,861.60
HPP -8,245,720,619.48 -
8,245,720,619.48
laba bruto 541,277,242.12 541,277,242.12
biaya Operasional :
BiayaPengiriman 11,389,476.00
11,389,476.00
BIAYA BBM, TOL, PARKIR 15,532,960.00
15,532,960.00 BIAYA SPARE PART KENDARAAN 11,454,880.00
11,454,880.00
BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN 68,878,145.90
68,878,145.90
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM :
GAJI KARYAWAN KANTOR 202,800,000.00
202,800,000.00
BIAYA HONORARIUM JASA KONSULTAN 18,800,000.00
18,800,000.00
0.00
BIAYA JASA MANAJEMEN 28,320,000.00
28,320,000.00
0.00
BIAYA KEPERLUAN KANTOR 3,175,360.00
3,175,360.00
BIAYA TELEPON 30,725,986.40
30,725,986.40
BIAYA PDAM 39,592,000.00
39,592,000.00
BIAYA BAHAN BANGUNAN 144,000.00
144,000.00
BIAYA INVENTARIS KANTOR 148,000.00
148,000.00
BIAYA ADM BANK 13,628,493.10
13,628,493.10
BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS 2,958,833.33
2,958,833.33
BIAYA LAIN-LAIN 90,463,711.20
90,463,711.20
TOTAL BIAYA USAHA......................................... 538,011,845.93 490,891,845.93
LABA / ( RUGI ) USAHA 3,265,396.19
47,120,000.00 50,385,396.19
PENDAPATAN SELISIH KURS 213,603,154.83
213,603,154.83 0.00
LABA / ( RUGI ) NETTO SEBELUM PAJAK ……………… 216,868,551.02
260,723,154.83
50,385,396.19
PAJAK PENGHASILAN -125,565,637.00
(125,565,637.00)
-
LABA / ( RUGI ) NETTO SETELAH PAJAK ……………… 91,302,914.02
135,157,517.83 50,385,396.19
61
Tabel 4.8
Laporan Laba/Rugi Fiskal
PT. Wiharta Prametal
Per 31 Desember 2011
keterangan laporan
komersial koreksi perusahaan
laporan Fiskal Positif Negatif
PENDAPATAN
penjualan 7,029,598,289.28
7,029,598,289.28
HPP -
6,596,576,495.59 -
6,596,576,495.59
laba bruto 433,021,793.69 433,021,793.69
biaya Operasional :
BiayaPengiriman 9,111,580.80
9,111,580.80
BIAYA BBM, TOL, PARKIR 12,426,368.00
12,426,368.00 BIAYA SPARE PART KENDARAAN 9,163,904.00
9,163,904.00
BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN 55,102,516.70
55,102,516.70
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM :
GAJI KARYAWAN KANTOR 162,240,000.00
162,240,000.00
BIAYA HONORARIUM JASA KONSULTAN 15,040,000.00
15,040,000.00
0.00
BIAYA JASA MANAJEMEN 22,656,000.00 22,656,000.00
0.00
BIAYA KEPERLUAN KANTOR 2,540,288.00
2,540,288.00
BIAYA TELEPON 24,580,789.10
24,580,789.10
BIAYA PDAM 31,673,600.00
31,673,600.00
BIAYA BAHAN BANGUNAN 115,200.00
115,200.00 BIAYA INVENTARIS KANTOR 118,400.00
118,400.00
BIAYA ADM BANK 10,902,794.50
10,902,794.50
BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS 2,367,066.70
2,367,066.70
BIAYA LAIN-LAIN 72,370,969.00
72,370,969.00
TOTAL BIAYA USAHA......................................... 430,409,476.80 392,713,476.80
LABA / ( RUGI ) USAHA 2,612,316.89
47,120,000.00 40,308,316.89
PENDAPATAN SELISIH KURS 170,882,523.90
170,882,523.90 0.00
LABA / ( RUGI ) NETTO SEBELUM PAJAK ……………… 173,494,840.79
218,002,523.90
40,308,316.89
PAJAK PENGHASILAN -139,398,900.00
(139,398,900.00)
-
LABA / ( RUGI ) NETTO SETELAH PAJAK ……………… 197,907,833.78
78,603,623.90 40,308,316.89
62
Tabel 4.9
Perhitungan Rasio Struktur Modal
PT. Wiharta Prametal
Tahun 2013
Rasio
Struktur
Modal
Rumus Tahun 2013
DAR
Total Hutang x 100%
Total Asset
7,951,137,172.00 X 100%
9,156,505,999.32
= 0.86
DER
Total Hutang x 100%
Total Ekuitas
7,951,137,172.00 X 100%
1,205,368,827.32
= 6,6
Tabel 4.10
Perhitungan Rasio Struktur Modal
PT. Wiharta Prametal
Tahun 2012
Rasio
Struktur
Modal
Rumus Tahun 2012
DAR
Total Hutang x 100%
Total Asset
6,360,909,737.60 X 100%
7,325,204,799.45
= 0,86
DER
Total Hutang x 100%
Total Ekuitas
6,360,909,737.60 X 100%
964,295,061.85
= 6,6
63
Tabel 4.11
Perhitungan Rasio Struktur Modal
PT. Wiharta Prametal
Tahun 2011
Rasio
Struktur
Modal
Rumus Tahun 2011
DAR
Total Hutang x 100%
Total Asset
5,088,727,790.08 X 100%
5,860,163,839.56
= 0,86
DER
Total Hutang x 100%
Total Ekuitas
5,088,727,790.08 X 100%
771,436,049.48
= 6,6
Dari perhitungan rasio struktur modal diatas sebagian asset PT. WIHARTA
PRAMETAL dibeli dengan menggunakan hutang. Dan resiko perusahaan
mengalami kegagalan semakin besar karna prosentase rasio DER nya besar.
64
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh debt to asset ratio dan debt to
equity ratio terhadap pph badan terutang PT. Wiharta Prametal dari tahun
2011-2013 dan hasil uraian analisis serta pembahasan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan : bahwa perusahaan tersebut
kurang efektif dalam memilih pendanaan. Sebagian besar assetnya dibeli
dengan hutang sehingga perputaran modal kurang efektif bagi perusahaan
5.2 SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, penulis memberikan
beberapa saran dari penelitian sebagai berikut :
a. Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan mengenai pengaruh struktur
modal terhadap pph badan terhutang.
65
b. Perusahaan dapat menentukan kebijakan pendanaan dalam struktur
modalnya dalam mempertimbangkan aspek peerpajakn dan laba yang
dihasilkan perusahaan itu sendiri.
c. Dari penelitian ini pemerintah dapat mengambil kebijakan-kebijakan
dalam penentuan pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan
yang dapat meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang digunakan dari penerimaan pajak tersebut.
66
DAFTAR PUSTAKA
Dumairy. Matematika terapan untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta.
Penerbit BPFE.1995
Fatimah, Siti Irma. 2012 “Analisa Pengaruh Struktur Modal Sendiri dan
Hutang Jangka Panjang terhadap Pajak Penghasilan Terutang stusi kasus
perusahaan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2003-2007”. Jakarta.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Gunadi. Panduan Komperhensif Pajak Penghasilan. Jakarta. Penerbit Bee
Media. 2010
Hidayat,Nur. Pemeriksaan Pajak. Jakarta. Penerbit Elex Media. 2013
Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011
UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
67
