1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan sektor andalan dan prioritas utama sebagai

penghasil devisa negara. Khususnya di Bali, pariwisata berkontribusi besar terhadap

pertumbuhan budaya, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Beraneka ragam sumber daya pariwisata telah dikembangkan menjadi daya tarik

wisata potensial di Bali, baik yang berbasis alam, budaya, maupun agama.

Keanekaragaman sumber daya pariwisata mendorong terciptanya pelayanan

pariwisata pada berbagai aspek. Sarana transportasi, fasilitas akomodasi, restoran,

bandara, fasilitas belanja, semakin dikembangkan untuk mendukung aktivitas

wisatawan.

Bali dengan karakteristik pulau dan wilayah yang cukup spesifik sangat menarik

minat para investor untuk berinvestasi. Potensi alam, budaya, keunikan adat, dan

agama sangat layak untuk dilirik dan dijadikan daya tarik wisata. Hampir setiap daya

tarik wisata yang dikembangkan pada masing-masing wilayah di Bali memiliki ciri

yang spesifik sehingga terkesan sangat beragam dan khas.

Salah satu daya tarik wisata yang sangat potensial adalah Destinasi Kintamani.

Berbagai daya tarik wisata tersedia, antara lain; Batur Geopark, Pemakaman Trunyan,

Desa Penglipuran, Penelokan, Pendakian Gunung Batur, wisata agro kopi luwak dan

jeruk Kintamani, serta permandian air panas lengkap dengan fasilitas restoran.

Keberadaan Destinasi Kintamani cukup dikenal wisatawan, tetapi berbagai

permasalahan muncul bersumber dari perilaku masyarakat lokal dan karakteristik

alam serta kawasan konservasi yang rawan dan labil. Permasalahan yang timbul

2

memicu keluhan dan citra buruk yang akhirnya mengurangi tingkat kunjungan

wisatawan.

Berdasarkan teori; destinasi yang dipandang sebagai produk dan pelayanan

diklasifikasikan berdasarkan area atau lokasi dan menawarkan pengalaman yang

bervariasi (Buhalis dan Spada, 2000; Glover dan Dalton, 2005). Manajemen destinasi

berperan dalam mengelola dan membantu integrasi berbagai sumber daya, aktivitas

dan stakeholder berdasarkan ketentuan (Manente, 2008). Hal ini diharapkan

berdampak pada perencanaan dan pengorganisasian aktivitas bisnis dan pariwisata

pada sektor publik (Manente dan Meneghello, 2006). Manajemen destinasi wisata

dapat dipahami sebagai kesatuan fasilitas dan pelayanan yang terbentuk dari berbagai

atribut dengan bermacam indikator.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang

kepariwisataan, Kintamani dikategorikan sebagai Daya Tarik Wisata (DTW). Daya

tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang

berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang

menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (UU No 10, Pasal 1.5, 2009).

Daerah tujuan pariwisata dalam Undang-undang Kepariwisataan No. 10 tahun

2009 yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah “kawasan geografis yang

berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya

tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang

saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan” (UU Kepariwisataan No

10, 2009). Merujuk Perda No 16 tahun 2009 tentang RTRW Bali tahun 2009-2029,

Kintamani digolongkan sebagai DTWK (Daerah Tujuan Wisata Khusus) meliputi

cakupan 15 desa, dengan karakteristik alam dan lingkungan yang spesifik. Status

3

sebagai DTWK membatasi pengembangan Destinasi Kintamani dalam penyediaan

gedung, bangunan, dan fasilitas pariwisata yang permanen. Tekstur tanah yang labil,

rawan terjadi pergeseran, kawasan konservasi, Geopark Batur menjadikan status

wisayah ini siaga bencana letusan. Demikian juga, kegiatan pertanian dan perikanan

bergantung penuh kepada curah hujan dan pemanfaatan air danau.

Sebagaimana diatur dalam Perda No 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Bali, huruf h; dijelaskan “rencana struktur ruang dan rencana

pola ruang telah memberikan arahan kawasan-kawasan yang memiliki potensi rawan

terhadap bencana baik bencana alam, bencana geologi maupun efek perubahan iklim

melalui upaya-upaya mitigasi (pengurangan efek bencana atau perubahan iklim) dan

adaptasi (tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak

negatif dari bencana atau perubahan iklim)”. Kondisi ini membatasi ruang gerak

masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan fasilitas

hotel berbintang dan restoran di Destinasi Kintamani. Hampir seluruh bangunan yang

berdiri di atas tebing-tebing sepanjang Panelokan tidak mengantongi ijin dari

pemerintah, karena lokasi tersebut rawan longsor (Bona, 2014). Namun, para

pengusaha pariwisata tidak mempertimbangkan aspek tersebut. Terbatasnya jumlah

fasilitas hotel dan restoran standar berbintang mengakibatkan lama tinggal wisatawan

relatif singkat.

Tahun 2010 dibentuk DMO (Destination Management Organization) oleh

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Fungsi DMO adalah

mengkoordinasikan elemen destinasi (atraksi, amenitas, aksesibilitas, SDM, citra

(image), harga, marketing, maupun lingkungan yang berkelanjutan (sustainable)).

Dalam hal ini, DMO menjadi sebuah perspektif yang hendak memberikan ruang

4

partisipasi bagi semua pihak untuk terlibat dalam mengelola sebuah destinasi

pariwisata. DMO tidak hanya berperan guna pengembangan produk, marketing,

promosi, perencanaan dan penelitian saja, melainkan memainkan peran sebagai

pembentukan tim dan kemitraan, jalinan masyarakat (community relation), serta

koordinasi dan kepemimpinan, (Destination Consultancy Group, 2010).

DMO adalah “tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis

yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian

organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring,

informasi dan teknologi yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta

masyarakat, pelaku pariwisata, asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah yang

memiliki tujuan, proses, dan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan

kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran

wisatawan, serta manfaat bagi masyarakat lokal” (Kembudpar, 2009).

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS

2010-2025) dan PP 50 tahun 2011, diatur ihwal pembangunan Destinasi Pariwisata

Nasional (DPN), pasal 7 ayat a. menjelaskan perwilayahan pembangunan DPN yang

dibagi menjadi 50 DPN dan 88 KSPN (Kawasan Strategi Pariwisata Nasional) yang

diaplikasikan pada 222 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional).

Definisi KSPN menurut RIPPARNAS (2010) adalah “kawasan yang memiliki fungsi

utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional

yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan

ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung

lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan”. Terdapat 16 KSPN yang

diprioritaskan selama periode 2012-2014, di antaranya Danau Toba, Kepulauan

5

Seribu, Kota Tua Sunda Kelapa, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Kota Sanur-

Nusa Dua, Pemuteran-Menjangan, dan Kawasan Kintamani-Danau Batur. Kategori

Kawasan Kintamani sebagai KSPN menjadikan Kintamani agak spesifik dan

mendapatkan prioritas untuk dikembangkan lebih lanjut.

Pengelolaan destinasi wisata di Bali melibatkan masyarakat, pemerintah,

pengusaha, dan swasta dengan beragam model kerjasama. Hal ini mengakibatkan

manajemen destinasi yang diterapkan memiliki penekanan pada aspek yang berbeda

pula. Beberapa model menajemen destinasi yang diterapkan di antaranya di Tanah

Lot, Taman Wisata Bali Barat, dan Nusa Dua, yang cenderung memiliki spesifikasi

yang berbeda. Perbedaan model pengelolaan disebabkan oleh faktor sumber daya,

jenis dan lokasi daya tarik wisata, serta faktor terpenting adalah pendanaan (anggaran

pemerintah). Perbedaan model manajemen dalam pengelolaan daya tarik wisata akan

mempengaruhi performansi daerah tujuan wisata terkait. Tabel 1.1 dan Tabel 1.2

menunjukkan fluktuasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tahun 2009 sampai

2013 dan fluktuasi tingkat popularitas daya tarik wisata di Bali.

Tabel 1.1 Kedatangan Wisman ke Bali Tahun 2009-2013

Menurut Bulan dalam Satuan Orang

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Angka

Tahunan 2.385.122 2.576.142 2.826.709 2.949.332 3.278.598

Kenaikan 191.020 240.567 132.623 329.266

Sumber: bps.go.id (2014)

Data bps.go.id (2014) menjelaskan bahwa terjadi kenaikan jumlah kunjungan

wisatawan secara bertahap dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Bila dibandingkan

dengan kunjungan wisatawan ke Kintamani pada Tabel 1.2, terlihat bahwa

peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali tidak sejalan dengan kunjungan wisatawan

6

ke Destinasi Kintamani; terlihat pada Tabel 1.2 tingkat popularitas Kintamani

menurun.

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata Favorit Bali

Termasuk Kintamani pada Tahun 2011-2012

Nama Obyek Kunjungan Nama Obyek Kunjungan

10 Objek Favorit 2011 Tahun 2011 10 Objek Favorit 2012 Tahun 2012

Tanah Lot 2.312.252 Tanah Lot 3.092.434

Kintamani / Batur 488.933 Uluwatu 803.567

Kebun Raya Eka Karya 468.565 Ulun Danu Beratan 512.365

Ulun Danu Beratan 463.103 Tirta Empul T.Siring 461.677

Tirta Empul T.Siring 366.368 Kintamani / Batur 458.184

Kawasan Pura Uluwatu 297.646 Kebun Raya Eka Karya 379.962

Bali Safari Park 257.956 Bali safari Park 255.750

Bedugul 255.160 Goa gajah 252.741

Alas Pala Sangeh 199.858 Bedugul 243.740

Goa Gajah 192.669 Taman ayun 230.894

Total Kunjungan 5.302.510 Total kunjungan 6.691.314

Sumber : bps.go.id (2012).

Berdasarkan data Tabel 1.2, total jumlah kunjungan wisatawan ke sepuluh

destinasi favorit Bali, periode waktu 2011-2012 mengalami peningkatan dari 5,30 juta

menjadi 6,69 juta. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan kunjungan wisatawan

yang khusus ke Destinasi Kintamani Batur. Kintamani Batur yang semula adalah

destinasi favorit kedua pada tahun 2011, turun menjadi nomor lima pada tahun 2012.

Indikator ini menjelaskan bahwa terjadi degradasi (penurunan) minat wisatawan

untuk mengunjungi Kintamani. Berdasarkan struktur alam lingkungan, Destinasi

Kintamani memiliki cuaca yang sejuk dan nyaman sebagai tempat rekreasi. Namun

keunikan ini tidak mampu menguatkan popularitas Kintamani. Berbagai penyebab

dapat diduga sebagai pemicu penurunan jumlah kunjungan ini, baik dari aspek

7

perilaku masyarakat, kebijakan pemerintah, manajemen kawasan, dan aspek-aspek

lain yang manjadi bagian dari riset ini.

Masyarakat lokal, pemerintah, dan lembaga swasta berkontribusi besar dalam

pembentukan sistem pengelolaan destinasi yang multidimensi. Namun, keterlibatan

mereka dengan persepsi dan sudut pandang yang berbeda menimbulkan masalah yang

pelik dan beragam. Permasalahan timbul pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan

manajemen. Hal ini berdampak terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke Kintamani.

Keindahan destinasi Kintamani yang secara alami mendominasi destinasi lain

di Bali menjadi kalah favorit. Berbagai opini muncul di antaranya masalah

manajemen destinasi dan pencitraan. Pemberitaan media massa tentang pelayanan

buruk yang diterima para wisatawan di Kintamani menyebar cepat. Berita dari mulut

ke mulut wisatawan yang kecewa dan dirugikan seakan menjadi rangkaian

permasalahan yang tidak ada ujung pangkalnya. Dikuatkan lagi dengan kurangnya

respon pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, yang menjadikan

permasalahan semakin rumit untuk ditelusuri. Demikian komentar Merta (2013); Alit

(2013) dan Astawa (2014). Gap yang muncul antara kepentingan, harapan terhadap

kinerja manajemen Destinasi Kintamani memunculkan dampak buruk yang

merongrong keberlanjutan pariwisata Kintamani. Gap theory dari Parasuraman et al.

(1985) menjelaskan bahwa gap dapat terjadi akibat perbedaan persepsi dalam

pelayanan. Gap dan perbedaan ini mempengaruhi perilaku, yang dapat berdampak

buruk terhadap operasional seluruhnya. Terjadi penurunan standar dan kualitas

pelayanan yang berujung pada penurunan kunjungan wisatawan.

8

Secara umum jumlah kunjungan wisatawan ke Bali meningkat, tetapi kenaikan

kunjungan tersebut tidak sejalan dengan perkembangan kedatangan wisatawan ke

Destinasi Kintamani dan sekitarnya.

Tabel 1.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek dan Daya Tarik Wisata

Di Kabupaten Bangli Tahun 2007 - 2014, dalam satuan orang.

No Tahun Batur Penglipu

ran Kehen

Penuli

san Trunyan P3GB Total

Pertumbuh

an (%)

1 2007 319.859 17.189 11.496 929 3.302 0 352.775 0,00

2 2008 394.682 20.898 11.329 2.931 7.367 0 437.207 23,93

3 2009 483.381 21.869 12.830 2.901 5.725 0 526.706 20,47

4 2010 368.363 9.281 13.073 2.197 5.229 0 418.143 (20,61)

5 2011 488.933 32.503 13.291 1.217 5.560 25.113 566.617 35,51

5 2012 458.184 32.668 12.669 899 14.432 29.300 548.152 (3,26)

6 2013 509.983 41.813 10.373 800 16.546 37.122 616.637 12,49

7 2014 500.319 64.692 16.563 1.026 15.184 49.818 647.493 5,02

*P3GB; Persatuan Pemandu Pendakian Gunung Batur.

Sumber; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli (2015).

Tabel 1.3 menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata

Kabupaten Bangli dengan beberapa daya tarik wisata yang tersebar di Kintamani,

Gunung Batur, dan sekitarnya. Penurunan jumlah kunjungan mencapai 20,61% terjadi

pada tahun 2010, utamanya pada daya tarik wisata Danau Batur, Pengelipuran,

Penulisan, dan Trunyan, yang dominan disebabkan oleh perubahan perilaku

masyarakat lokal. Asosiasi travel agent mengeluarkan travel warning, melarang para

guide membawa wisatawan ke Destinasi Danau Batur. Penyebabnya adalah citra

buruk dan perilaku buruk dari masyarakat lokal, seperti pedagang acung yang nakal,

guide tracking yang menyesatkan, nakoda perahu di Trunyan yang mematikan mesin

di tengah danau, harga makanan yang tidak standar, serta pungutan liar dari pengelola

9

swasta atau Non Government Organization / NGO (Ariana, 2009; Merta, 2012;

Suwandi, 2012).

Meskipun data kunjungan tahun 2013 dan 2014 menunjukkan peningkatan,

masih terdapat pemberitaan buruk atas pengelolaan Destinasi Kintamani. Tantangan

dalam mencapai sukses destinasi adalah melalui pendekatan manajemen destinasi

yang mengimplementasikan sistem manajemen dan menyadari kenyataan bahwa

manajemen destinasi adalah sebuah sistem. Dengan demikian perlu dipahami dan

dimengerti siapa pelaku, hubungannya, interaksinya dan lingkungan kompetitifnya

(Manente, 2008).

Hal buruk yang terjadi pada beberapa daya tarik wisata di Kintamani secara

keseluruhan melemahkan citra destinasi. Berdasarkan observasi awal di lapangan,

ditemukan bahwa ada perbedaan kepentingan dalam pengelolaan destinasi, yakni

antara pengusaha lokal, masyarakat lokal, dan Pemerintah Kabupaten Bangli (di

bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Semua pihak yang

terlibat dalam manajemen destinasi ini tidak saling bersinergi. Pemerintah Kabupaten

Bangli belum berperan penuh untuk mengaturnya. Kementerian mengeluarkan

kebijakan gratis retribusi masuk Museum Geopark, tetapi ada NGO atau yayasan

swasta tetap memungut iuran tanpa menyetorkan kembali kepada pemerintah

(Kadisparda Bangli, 2013).

Mulai tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Bangli mengambil keputusan yang

sangat ekstrem, yakni menaikkan tarif masuk kawasan dari Rp 10.000,- untuk

wisatawan asing, menjadi Rp 30.000,- Pemberlakuan tarif ini sangat tidak tepat

mengingat jalur masuk kawasan Kintamani adalah jalur umum menuju Singaraja dan

beberapa daerah lain yang bukan daya tarik wisata. Akibat pemberlakuan tarif baru

10

tersebut, dalam seminggu restoran-restoran kecil yang mengharapkan rombongan

datang untuk makan melalui jasa travel agent, membatalkan pesanan hingga tujuh

puluh lima orang per hari (Krisna, 2015). Travel agent tidak sanggup menanggung

beban biaya tambahan per kepala yang cukup tinggi. Rombongan-rombongan tersebut

akhirnya diarahkan ke Ubud dan Tampak Siring untuk makan siang ataupun makan

malam.

Penelitian Ariana (2009) menemukan bahwa banyak terjadi penyimpangan

perilaku masyarakat lokal Kintamani dalam memberikan pelayanan kepada

wisatawan. Penyebabnya antara lain: persaingan (berebut tamu), tidak memiliki

keterampilan dan kompetensi dalam melayani tamu, tidak ada sanksi atas perlakuan

buruk tersebut, dan karakter masyarakat lokal.

Lima belas desa yang tersebar sepanjang Danau Batur dan bagian atas

Penelokan memiliki karakteristik daya tarik yang berbeda. Desa Songan A memiliki

daya tarik pertanian, sayur mayur. Di Desa Songan B terdapat galian C yang diangkut

oleh truk-truk yang sangat mengganggu wisatawan yang berkunjung ke Destinasi

Toya Bungkah. Desa Buahan, Desa Kedisan, dan Desa Abang juga memiliki daya

tarik pertanian, perikanan. Desa Trunyan memiliki ciri khas kuburan tradisional dan

Kawasan Pendakian Gunung Batur sangat menarik untuk ditaklukkan dalam waktu

yang relatif tidak terlalu lama (empat jam).

Pemahaman individu (internal) masyarakat tentang pariwisata yang masih

rendah dan tingkat keterlibatan pihak eksternal yang juga rendah dengan beragam

kepentingan mempengaruhi perilaku masyarakat (Beritelli, 2009). Perbedaan

kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan

menimbulkan perbedaan persepsi dan perilaku masyarakat dalam memberikan

11

pelayanan kepada wisatawan. Aktivitas pariwisata di Kintamani, baik yang dikelola

oleh masyarakat lokal, swasta, maupun pemerintah tidak didasarkan oleh kepentingan

yang sama sehingga menimbulkan persepsi dan perilaku yang berbeda dalam

memberikan pelayanan. Hal ini pula yang menjadi pertimbangan para akademisi

terlibat dan berkontribusi melalui riset penelitian.

Ngai et al. (2006) menemukan bahwa dahulu keluhan ditujukan kepada aksi-

aksi publik. Namun, seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, mereka

memilih menyampaikan keluhan secara pribadi seperti negative word of mouth

comments (WOM). Efek dari WOM berdampak buruk terhadap kunjungan wisatawan

ke Destinasi Kintamani. Perkembangan teknologi informasi mempercepat berita

negatif menyebar tanpa terkendali.

Data statistik Kabupaten Bangli, tahun 2007-2012 menunjukkan bahwa terjadi

trend negatif terhadap pertumbuhan wisatawan asing dan Nusantara yang

mengunjungi daya tarik wisata di Bangli. Angka 23,93 persen tercapai tahun 2008

menjadi 20,47 persen tahun 2009, dan puncaknya terjadi tahun 2010 yang mencapai

(20,61) persen (Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli, 2014).

Kompleksitas permasalahan yang timbul di kawasan pariwisata tersebut

memotivasi berbagai pihak untuk berkontribusi melakukan perbaikan-perbaikan dan

riset penelitian. Dalam riset ini, analisis gap yang terjadi disesuaikan dengan teori dan

referensi untuk menemukan satu solusi sehingga dapat diimplementasikan dalam

operasional manajemen Destinasi Kintamani.

Dokumen hasil evaluasi awal (assessment baseline, Monev DMO Cluster Bali,

2012) menjelaskan bahwa pariwisata Destinasi Kintamani mengalami declining; trend

kunjungan menurun, wisatawan kehilangan rasa aman dan nyaman, terjadi komplin

12

dari wisatawan dan guide. Travel agent tidak merekomendasi tamu ke Kintamani. Hal

ini menyebabkan permasalahan baru di antaranya penurunan citra, penurunan

keragaman atraksi wisata, sulitnya menegakkan aturan, perilaku sadar wisata yang

rendah, serta kualitas sumber daya pariwisata yang merosot.

Diawali dengan pertemuan konsultatif Stakeholder Meeting April-Juni 2011, tim

mengagendakan kegiatan di antaranya sembahyang bersama, sosialisasi DMO kepada

stakeholder, sosialisasi DMO kepada tokoh-tokoh adat, agama, prajuru, pelaku usaha

pariwisata, dan masyarakat di 15 desa. Dalam pertemuan itu, dibahas kondisi existing

pariwisata Kintamani, tata kelola, dan penyusunan LWG (Local Working Group).

Destinasi Kintamani dan sekitarnya sesungguhnya sudah dikenal sejak

diterbitkannya buku yang berjudul Bali 1912, karya Gregor Krause tepat setelah

perang dunia pertama pada tahun 1920. Dalam cetakan baru buku tersebut, oleh DMO

Cluster Bali dan STP Nusa Dua (2012), karya Krause menggambarkan daya tarik

Gadis Kintamani dan Pulau Bali sebagai pulau surga atau sering dikenal dengan

Island of Paradise. Hal ini pula yang memicu kedatangan wisatawan Eropa dan

Amerika pada dekade 1920-30an. Kisah dalam buku ini menjadi cikal bakal

pengembangan Destinasi Kintamani dan Danau Batur di masa depan.

Sejak terjadi tragedi bom Bali I, kondisi Kintamani semakin menurun. Para

tourist kehilangan rasa aman, keluhan tentang pemalakan guide liar, dan travel

warning ASITA yang menghentikan kunjungan wisatawan ke Kintamani (Merta,

2013). Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri Direktur Produk

Kemenparekraft, Bupati Bangli, stakeholder, dan akademisi, disepakati hal-hal

sebagai berikut ini. Pemda Bangli mendukung DMO, melakukan sosialisasi DMO

secara berkelanjutan, memberi pelatihan dan pendampingan kepariwisataan dalam

13

implementasi DMO. Hasil workshop tanggal 8,9,22,24, dan 29 November 2011

memutuskan pembentukan LWG (Local Working Group) dan Koordinator Wilayah

(Korwil) di lima belas desa yang termasuk dalam wilayah Danau Batur dan

sekitarnya.

Pada masing-masing desa, dipilih 5 orang sebagai LWG, yang selalu

berkoordinasi dengan koordinator wilayah (Korwil). Satu LWG terdiri atas

masyarakat lokal sebagai koordinator wilayah, pengusaha, tim ahli pemerintah daerah

setempat, asosiasi pariwisata, tokoh masyarakat, dan pers.

Berdaskarkan hasil pertemuan-pertemuan, sesungguhnya telah dihasilkan

beberapa kesepakatan di antaranya; bupati mempertimbangkan kajian DMO sebagai

acuan perbaikan Destinasi Kintamani dan sekitarnya, bupati mengapresiasi Buletin

Wingkang Ranu sebagai media komunikasi dan dokumentasi kegiatan, DMO

dianggarkan dalam APBD 2012, disepakati adanya koordinasi dengan stakeholder

secara berkesinambungan, bimbingan teknis bagi masyarakat dan semua pihak

dituntut untuk bekerja dengan baik dan serius, (Stakeholder Meeting DMO Cluster

Bali, 2013).

Pada tahun kedua (2012), pengembangan manajemen destinasi difokuskan pada

membangun kapasitas masyarakat (building capacity). Program kegiatan DMO

cluster Bali meliputi persiapan, peningkatan kapasitas, penataan atau revitalisasi

destinasi, koordinasi lintas sektoral, stakeholder, promosi, publikasi, monitoring, dan

evaluasi (Merta, 2012).

Keberadaan DMO direncanakan akan membentuk gerakan-gerakan penguatan di

berbagai bidang dalam rangka mengangkat kembali citra destinasi Danau Batur.

Tahun 2011 dilakukan penguatan gerakan kesadaran kolektif stakeholder, hingga

14

terbentuknya Deklarasi Komitmen Stakeholder Destinasi Kintamani sebagai berikut

ini:

Kintamani merupakan salah satu icon pariwisata Bali, sejak Bali

dikenal sebagai exotic destination, maka Kintamani menjadi destinasi yang

mesti dikunjungi karena keindahan panorama alam dan keunikan budayanya.

Namun belakangan, sejak pembangunan di kawasan tersebut hampir

tidak terkendali, disertai dengan sikap masyarakat yang sering membuat

wisatawan tidak nyaman, maka keindahan dan daya tariknya mulai memudar,

wisatawan berangsur-angsur mulai meninggalkannya.

Revitalisasi kepariwisataan Kintamani sangat dibutuhkan dalam rangka

mengembalikan kejayaannya yang dulu pernah ada, dengan membangun tata

kelola destinasi pariwisata yang menekankan pada pentingnya upaya

pelestarian alam dan budaya serta pelibatan para pihak yang berkepentingan

dalam membangun kembali pariwisata Kintamani.

Untuk itu, masyarakat di Wilayah Wingkang Ranu Kintamani yang

diwakili oleh para koordinator wilayah, para pelaku pariwisata dan asosiasi

pariwisata di Kintamani, serta Pemda Kabupaten Kintamani dan Pemda

Provinsi Bali menegaskan komitmen untuk mendukung pengembangan tata

kelola destinasi wisata Kintamani menuju pariwisata yang berkelanjutan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga berkomitmen untuk

terus meningkatkan kualitas destinasi pariwisata Kintamani, sehingga jumlah

wisatawan terus meningkat dan masyarakat Kintamani meningkat pula

kesejahteraannya.

Pengembangan tata kelola destinasi pariwisata Kintamani dilaksanakan

melalui proses partisipatif yang difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif. Dalam mendukung proses tersebut telah disusun rencana

kegiatan DMO (Destination Management Organization-Tata Kelola Destinasi)

tahun 2012 yang merupakan komitmen bersama untuk mendukung

pengembangan tata kelola destinasi pariwisata menuju pariwisata Kintamani

yang berbasis masyarakat dan bertanggung jawab (deklarasi stakeholder,

2011)

Hasil stakeholder meeting 26 Mei 2012 mengagendakan beberapa hal, yakni:

pertemuan stakeholder tingkat kabupaten dan provinsi, convergence meeting,

pendampingan, bimbingan teknis dan pelatihan, penelitian dan pengembangan,

penyusunan perencanaan destinasi pariwisata, penerbitan buletin, pembuatan radio

komunitas, publikasi dan media melalui website, press, radio, televisi.

Kegiatan pendampingan oleh fasilitator DMO yang melibatkan masyarakat

lokal dalam LWG secara bertahap dapat terlaksana. Upaya edukasi dan melibatkan

15

masyarakat setempat dalam berbagai kegiatan dirasakan belum mampu menopang

pencitraan Destinasi Kintamani. Berbekal kondisi tersebut, dipandang perlu dilakukan

penelitian untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam manajemen, pelayanan,

pencitraan, kepuasan, loyalitas wisatawan, dan aspek keberlanjutan pariwisata pada

kawasan tersebut.

Peran stakeholder dalam pengembangan destinasi wisata juga dirasakan cukup

besar. Berbagai konsep dan pendekatan pada stakeholder dilakukan dalam

pengelolaan destinasi agar pengelola dapat mencapai tujuannya. Di antaranya

pendekatan stakeholder berdasarkan asumsi bahwa organisasi terdiri atas kelompok

dan individu yang saling berhubungan (Saftic et al., 2011). Organisasi melibatkan

karyawan, masyarakat, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan pihak swasta.

Penelitian Marzano dan Scott (2006) melihat kekuatan stakeholder dalam

branding sebuah destinasi sangat mendominanasi. Bila ditinjau dari perspektif makro,

kekuatan stakeholder merupakan komponen esensial dalam kebijakan publik.

Kekuatan beragam pihak yang terlibat dalam stakeholder membuat badan ini

memiliki kekuatan dalam membentuk citra destinasi (Marzano dan Scott, 2006).

Pada implementasinya, stakeholder yang terlibat dalam pengembangan

Destinasi Kintamani memiliki konflik kepentingan. Berbagai kendala yang timbul

menambah aspek yang harus diteliti dalam manajemen destinasi. Perbedaan

kepentingan dan konflik tersebut berimbas pada timbulnya image / citra buruk dan

persepsi yang buruk terhadap destinasi. Bermacam penelitian telah dilakukan untuk

melihat model hubungan baru antara citra destinasi, persepsi wisatawan dan kepuasan.

Model hubungan baru citra destinasi, persepsi nilai, pencarian sesuatu yang baru, dan

jarak destinasi menurut Som et al. (2011) sangat penting dan mendasari penelitian ini.

16

Ditemukan bahwa secara keseluruhan variabel tersebut mempengaruhi kepuasan dan

minat berkunjung kembali para wisatawan. Model hubungan ini sangat relevan

dengan kondisi Destinasi Kintamani. Sebagaimana pandangan Meng et al.(2011)

yang meninjau dari sudut perilaku, disimpulkan bahwa citra berdampak positif

terhadap persepsi nilai dan kepuasan wisatawan serta secara tidak langsung

berdampak efektif pula terhadap perilaku pascapembelian.

Disimpulkan bahwa beberapa referensi menunjukkan manajemen destinasi,

kualitas destinasi, dan pencitraan sangat besar pengaruhnya terhadap minat

berkunjung kembali wisatawan. Pada Destinasi Kintamani, kurangnya kerjasama

antarpihak, baik pemerintah, swasta, maupun pemangku kepentingan dalam hal

pelayanan, menimbulkan efek buruk terhadap citra Kintamani. Guide pendakian yang

tidak jujur, pengenaan tarif penyeberangan di Trunyan yang tidak transparan,

pedagang acung yang tidak sopan, kebersihan kawasan, pelayanan restoran, dan

fasilitas publik yang buruk juga berkontribusi terhadap penurunan citra Destinasi

Kintamani.

Wisatawan yang menuju Desa Trunyan lewat jalur darat hanya lewat saja di

Desa Kedisan dan Desa Abang, tanpa singgah makan ataupun berekreasi. Rasa tidak

berimbang yang dirasakan oleh masing-masing desa disikapi secara negatif sehingga

berdampak terhadap timbulnya perilaku beringas yang merugikan kedua belah pihak.

Citra buruk kawasan ini tidak bisa dihindarkan dan menyebar dengan cepat ke

berbagai kalangan (Blassius, 2013).

Di sisi lain, letusan Gunung Batur yang menumpahkan pasir hitam yang

sangat bermanfaat untuk bangunan, mendorong masyarakat memanfaatkan hasil

gunung tersebut secara ekonomi. Mobil truk pengangkut pasir beriringan sehingga

17

mengganggu perjalanan para wisatawan yang ingin menikmati permandian air panas

Toya Bungkah. Hal ini menyebabkan daya tarik wisata yang berlokasi di kaki gunung

menjadi sepi dan terbengkalai. Solusi yang telah ditawarkan oleh pemerintah setempat

yakni membuat jalur khusus bagi truck pasir, tidak efektif dan efisien untuk dijadikan

jalur alternatif angkutan pasir. Peran pemerintah sebagai pengambil keputusan dan

penentu sebuah kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam sangat kurang.

Iringan truk sangat mengganggu calon wisatawan dan menimbulkan rasa takut untuk

turun ke area pendakian dan pemandian air panas.

Bila dihubungkan dengan kebutuhan akan keberlanjutan sebuah destinasi

(Jamrozy, 2007), pendekatan alternatif pemasaran pariwisata akan berkelanjutan bila

mencakup tiga aspek strategis, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam kondisi

sekarang ini, keberlanjutan Destinasi Kintamani seakan terabaikan.

Program DMO yang diimplementasikan melalui aspek pemberdayaan

masyarakat membutuhkan kepedulian dan komitmen stakeholder dalam membuat

keputusan, untuk menyadari suatu perubahan dalam menata destinasi pariwisata

(Ahmad, 2013). DMO meningkatkan kualitas destinasi dan jumlah kunjungan

wisatawan melalui pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dengan

melibatkan masyarakat lokal (Ahmad, 2013).

Fasilitator DMO telah membentuk LWG (Lokal Working Group) yang

beranggotakan masyarakat lokal. Bila dikaitkan dengan manfaat LWG bagi

masyarakat lokal, pembentukan LWG ini merupakan ciri kegiatan yang berbasis

masyarakat. Ada empat prinsip yang dianut dalam aplikasi manajemen destinasi,

yakni prinsip partisipatif, prinsip keterpaduan, prinsip kolaboratif, dan prinsip

berkelanjutan (Ahmad, 2013).

18

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS)

2010-2025, PP No 50 tahun 2011, pasal 7 ayat a tentang Pembangunan Destinasi

Pariwisata Nasional (DPN) diprogramkan rencana pembangunan pariwisata

mencakup perwilayahan pembangunan DPN, pembangunan DTW, pembangunan

aksesibilitas pariwisata, pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata,

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi di bidang pariwisata

(RIPPARNAS, 2011). Masyarakat tetap menjadi subjek dan objek implementasi

pengembangan pariwisata. Aspek pemberdayaan masyarakat (Community Based

Tourism / CBT) akan menjadi cikal bakal aplikasi kegiatan pengembangan pariwisata.

Manfaat dari perjalanan pariwisata terhadap masyarakat lokal destinasi sangat

penting. Kunjungan wisatawan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Pariwisata berbasis masyarakat berkesinambungan secara sosial, artinya seluruh

kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat lokal. Pariwisata berbasis masyarakat

membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, asosiasi komunitas, semangat

wirausaha, dan respek atas tradisi serta warisan budaya setempat (Hotton, 2002).

Dalam implementasi CBT di Bohama, Uganda (FAO UNF, 2009), dijelaskan

bahwa pemberdayaan masyarakat dalam bidang pariwisata membawa dampak yang

maksimal pada perekonomian masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan pada usaha

kecil, proses pemasaran yang baik, dan mampu melibatkan seluruh pemangku

kepentingan. Hal ini merupakan indikator yang menjamin keberlangsungan pariwisata

pada destinasi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, maka penelitian ini mencoba

mengidentifikasi, menganalisis tata kelola, dan memverifikasi manajemen destinasi

19

pariwisata yang berbasis masyarakat di Kawasan Kintamani. Fungsi manajemen

dalam hal ini dilaksanakan oleh stakeholder yang terdiri atas pemerintah, kalangan

swasta, dan masyarakat. Keterlibatan stakeholder dalam manajemen destinasi tampak

belum mampu membentuk kualitas layanan yang standar pada destinasi tersebut.

Paradigma stakeholder menganggap bahwa pelayanan yang mereka berikan selama

ini sudah baik dan berkualitas. Namun, pada kenyataannya timbul banyak keluhan

yang menurunkan citra destinasi. Kualitas layanan yang diberikan pada destinasi

secara teoritis sangat berhubungan dengan kepuasan, citra, dan loyalitas wisatawan,

sehingga wisatawan memutuskan untuk berkunjung kembali ke Destinasi Kintamani.

Berdasarkan teori dan konsep, intensitas kunjungan wisatawan pada destinasi

tertentu akan menjamin keberlangsungan pariwisata pada destinasi tersebut; demikian

pula halnya dengan kunjungan wisatawan ke Destinasi Kintamani. Seluruh elemen

dan variabel yang diidentifikasi di atas, dianalisis sebagai variabel yang ditinjau dari

aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang merupakan faktor yang berkontribusi

terhadap keberlanjutan pariwisata pada Destinasi Kintamani. Berdasarkan latar

belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang diklasifikasikan 1 dan 3

dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif, sedangkan rumusan masalah 2 dianalisis

bersadarkan pendekatan kuantitatif. Ketiga rumusan masalah dapat dijelaskan sebagai

berikut ini.

1) Bagaimanakah paradigma dan peran stakeholder mengelola destinasi

pariwisata dalam pembentukan kualitas layanan pada Destinasi Kintamani?

2) Bagaimanakah pengaruh kualitas layanan destinasi terhadap citra, kepuasan,

dan loyalitas wisatawan ke Destinasi Kintamani?

20

3) Bagaimanakah hubungan kualitas layanan, citra, kepuasan, dan loyalitas

wisatawan terhadap keberlanjutan pariwisata Destinasi Kintamani?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan manajemen

destinasi terhadap kualitas layanan, citra, kepuasan wisatawan, loyalitas wisatawan,

serta keberlanjutan pariwisata pada Destinasi Kintamani. Kontribusi variabel

manajemen destinasi, kualitas layanan, citra, kepuasan wisatawan, dan intensitas

berkunjung kembali wisatawan diharapkan memberi gambaran jaminan keberlanjutan

pariwisata Kintamani.

1.3.2 Tujuan khusus

1) Mengevaluasi paradigma dan peran stakeholder, mengelola destinasi

pariwisata dalam membentuk kualitas layanan pada Destinasi Kintamani.

2) Menganalisis pengaruh kualitas layanan destinasi terhadap citra, kepuasan,

dan loyalitas wisatawan ke Destinasi Kintamani.

3) Memverifikasi hubungan kualitas layanan, citra, kepuasan, dan loyalitas

wisatawan terhadap keberlanjutan pariwisata pada Destinasi Kawasan

Kintamani.

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis. Secara

teoritis penelitian ini sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan

pariwisata. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pariwisata

berbasis masyarakat di Kintamani Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya.

21

1.4.1 Manfaat teoritis

1) Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan utamanya

tentang pariwisata berbasis masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan,

dan pemerintah dalam manajemen destinasi. Lebih lanjut, hasil penelitian ini

berguna dalam meningkatan kualitas layanan destinasi, pencitraan, kepuasan

wisatawan, serta loyalitas wisatawan berkunjung kembali ke Destinasi

Kintamani.

2) Tulisan ini juga dapat memperkaya pengetahuan tentang paradigma

manajemen destinasi, kualitas layanan, kepuasan wisatawan, pencitraan dari

perspektif word of mouth, loyalitas, tingkat berkunjung kembali, dan

keberlanjutan pariwisata Destinasi Kintamani.

3) Tulisan ini dapat dijadikan referensi atau litaratur tambahan bagi peneliti lain

yang tertarik mengkaji masalah-masalah serupa, demi pengembangan ilmu

pengetahuan.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak yang terlibat

dalam pengelolaan Destinasi Kintamani dan sekitarnya, di antaranya sebagai berikut

ini.

1) Masyarakat lokal; terlibat dengan baik dan profesional dalam aktivitas

pariwisata berbasis masyarakat di Destinasi Kintamani.

2) Pemangku kepentingan; turut berperan dalam menstabilkan kembali

pariwisata di Destinasi Kintamani.

22

3) Pemerintah; dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk melakukan upaya

pengkajian lebih lanjut atas ketimpangan regulasi dan sistem pengelolaan

destinasi.

4) Masyarakat secara umum; dapat terlibat secara khusus dalam anggota

kelompok pada masing-masing desa untuk membangun pariwisata berbasis

masyarakat yang utuh berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan

kembali kepada masyarakat.

5) Ketiga unsur (masyarakat, pemerintah dan swasta) berkolaborasi dan

bersinergi dalam menemukan model manajemen yang mampu meningkatkan

kualitas pelayanan destinasi, dan menjawab permasalahan citra destinasi.

Sinergi dan kolaborasi ini diharapkan mampu menjadikan Destinasi

Kintamani sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan.

23