51
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 7 disebutkan bahwa setiap OPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2018 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang disusun dengan tahapan dan tatacara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai amanat tersebut maka Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2018. Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2018 merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar utamannya pada misi ke enam yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota mempunyai tugas pokok membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 7 disebutkan bahwa setiap OPD wajib

membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman

kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS).

Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Blitar Tahun 2018 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang disusun

dengan tahapan dan tatacara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Pendapatan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Blitar sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2018. Rencana

Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2018

merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka membantu

Kepala Daerah untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar utamannya

pada misi ke enam yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,

Bersih dan Profesional”.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset

Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota

mempunyai tugas pokok membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang di

bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun

program dan kegiatan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Page 2: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

2

Tahun 2018 dengan arah kebijakan umum pembangunan Kota Blitar yang telah

ditetapkan dalam RPJMD yaitu Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Secara Profesional dan Terintegrasi yang salah satu programnya adalah

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003tentangKeuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4287;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem

Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (LembaranNegaraRepublik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, TambahanLembaranNegara Republik

Indonesia 4421);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapakali dirubah terakhir

denganUndang-undangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun2004tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

dirubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-

2021;

Page 3: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

3

10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

11.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda

Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Blitar 2016-2021;12.Peraturan Walikota Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan

dan Aset Daerah;

13.Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2017 tentang RKPD 2018;

14.Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Perwali Nomor

81 Tahun 2016 tentang penetapan Renstra OPD di Lingkungan Pemerintah

Kota Blitar;

15.SK Walikota Blitar Nomor 188/261/HK/410.010.2/2017 tentang Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Blitar Tahun 2018dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat

capaian program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur

penilaian kinerja Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Blitardalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunanRencana Kerja Rencana Kerja Badan

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Blitar sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Blitar;

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar selama tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN (Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan

Tujuan serta Sistematika Penulisan Renja)

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

(Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan capaian Renstra

PD, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review

terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program

dan Kegiatan Masyarakat)

Page 4: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

4

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ( Telaah

Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja

Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan)

BAB IV : PENUTUP

Page 5: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan, Keuangan dan AsetDaerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahunlaludan

pencapaian kinerja Renstra OPD merupakan kegiatan yangbersifatregular dan rutin

yang bertujuan untuk mengidentifikasi danmengetahuisampai sejauhmana

komitmen, kemampuan, hambatan danpermasalahanyang dihadapi OPD dalam

melaksanakan program dankegiatan,merealisasi pencapaian target kinerja

program dan kegiatan RenstraOPDyang didasarkan atas laporan hasil evaluasi

pelaksanaan RenjaOPDtahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan

Renstra OPDdanprakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

SatuanKerjaPerangkat Daerah (DPA-SKPD) tahunberjalan.

Adapun Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Blitar dan Realisasi Renstra BPKAD dapat digambarkan sebagai

berikut:

Page 6: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

6

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017

Kota Blitar

Nama SKPD : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)Tahun 2016 -

2021

RealisasiTargetKinerjaHasil

Programdan

KeluaranKegiatan

s/d Tahun2015

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Programdan Kegiatan(Renja SKPDTahun 2017)

Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun Berjalan

Target RenjaSKPD Tahun

2016

RealisasiRenja SKPDTahun 2016

TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaianProgram

danKegiatan

s/d TahunBerjalan (

tahun2017) Trib

I(%)

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra (%)

IPROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Prosentase terpenuhinyakebutuhan penyelenggaraanadministrasi perkantoran

100% - 100% 98,97 100% 8,73 100

1Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah surat dan jasatransaksi perbankan yangdilakukan

100% - 12 bulan 6000 surat 100 12 bulan 0 0

2Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

5 rekening - 5 rekening 5 rekening 90,20 5 rekening 28,39 4 rek

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan

Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan

22 Unit - 22 Unit 20 unit 45,63 45 Unit 0 45 unit

Page 7: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

7

Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional

4 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

755 Orang - 755 Orang 750 orang 99,23 755 Orang 1,72 750 orang

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 47 Jenis - 47 Jenis 45 jenis 100 47 Jenis 40,69 47 jenis

6

Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan34 jenis - 34 jenis

7100 buku,

37500

penggandaan

100 34 jenis 24,86 34 jenis

7Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

42 Jenis - 42 Jenis 40 paket 100 42 Jenis 51 40 paket

8 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Penyediaan Peralatan RumahTangga

62 Jenis - 62 Jenis 60 paket 100 62 Jenis 0 60 paket

9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

2 jenis - 2 jenis 2 eksp 100 2 jenis 0 3 jenis

10 Penyediaan Makanan danMinuman

Penyediaan Makanan danMinuman

12 bulan - 12 bulan 2 paket 98,84 12 bulan 0 1 paket

11 Fasilitasi rapat-rapat dinas Tersedia makan dan minumrapat dan tamu

- 0 0 0

12Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luardaerah

Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luardaerah

175 Kali - 175 Kali 175 kali 99,86 175 Kali 7,10 175 kali

13Penyelesaian Kerugian Daerah Jumlah dokumen

pertimbangan kerugian daerah7 dokumen - 7 dokumen 6 buku 99,30 7 dokumen 5,24 7 dokumen

IIPROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

Prosentase sarana danprasarana dalam kondisibaik

80% - 80% 85,97 80% 35,48 80%

14Pengadaan Peralatan GedungKantor

Prosentase terlaksananyakenyamanan kegiatanperkantoran

100% - 100% 8 jenis 97,90 100% 0 0

15 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

jumlah gedung kantor yangterpelihara I paket - I paket 1 paket 59,79 I paket 53,13 1 paket

16 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara

2 Unit - 2 Unit 2 jenis 100 2 Unit 0 2 unit

17 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapangedung kantor yang terpelihara 3 jenis - 3 jenis 2 jenis 100 3 jenis 31,52 3 jenis

Page 8: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

8

18 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang terpelihara 4 jenis - 4 jenis 4 jenis 100 4 jenis 52,80 4 jenis

IIIPROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH

Prosentase keikutsertaanSDM aparatur dalam eventdaerah

100% 100% 100 100% 0 100%

19Fasilitasi keperansertaan padaeven daerah dan hari besarnasional

Jumlah even daerah dan haribesar nasional yang diikuti 5 even - 5 even 7 keg 100 5 even 0 5 even

20 Penyebarluasan informasiprogram/kegiatan SKPD

Jumlah penyebarluasaninformasi program / kegiatanSKPD

3 kali - 3 kali 0 0 3 kali 0 3 kali

IVPROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumenperencanaan dan pelaporanSKPD yang tersusun

100% - 100% 89,23 100% 0 100%

21Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen yangtersusun (SPIP, SPM, SOP,LAKIP, LPPD, IKM)

6 jenis - 6 jenis 6 jenis 99,96 6 jenis 0 6 jenis

22 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran

Jumlah jenis dokumen(Renstra, Renja, IKU/IKI, PK,RKA, DPA dan DPPA) yangtersusun

7 jenis - 7 jenis 0 0 7 jenis 0 7 jenis

23Penyusunan laporansemesteran

Tersedianya dokumen evaluasipelaksanaan dan pelaporanAPBD secara periodik setiapsemester

- 80 buku 99,97 0 0

24Pelaksanaan Verifikasi danPenatausahaan KeuanganDaerah

Frekuensi pemenuhan SPJsesuai ketentuan yangberlaku

5 tahun-

5 tahun85 skpd 85,01

5 tahun0 0

KEUANGAN BIDANGANGGARAN

VPROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

Prosentase tertibPerencanaan pengelolaankeuangan daerah BidangAnggaran

100% - 100% 84,32 100% 7,60 100

25Penyusunan rancanganperaturan daerah tentang APBD Jumlah dokumen Raperda

tentang APBD yang tersusun 135 buku - 135 buku 135 buku 82,94 135 buku 18,99 135 buku

26Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran APBD

Jumlah dokumen Raperwaltentang penjabaran APBDyang tersusun

135 buku - 135 buku 135 buku 93,23 135 buku 36,83 135 buku

27Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangperubahan APBD

Jumlah dokumen Raperdatentang perubahan APBD yangtersusun

135 buku - 135 buku 135 buku 69,55 135 buku 0 135 buku

Page 9: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

9

28Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran perubahan APBD

Jumlah dokumen Rancanganperaturan KDH (perwal)tentang perubahan APBD yangtersusun

135 buku - 135 buku 130 buku 96,91 135 buku 0 135 buku

29 Pengendalian Anggaran Jumlah dokumen pengendalianAnggaran yang tersusun 362 buku - 362 buku 360 buku 89,21 362 buku 13,60 4 dok

30 Penyusunan Petunjuk TeknisPelaksanaan APBD

Jumlah paket Aplikasi SIPAPBD yang dipelihara 1 paket - 1 paket 1 paket 100 1 paket 4,03 1 paket

31Pengelolaan danPenatausahaan KeuanganBantuan dan Hibah Daerah

Jumlah penerima bantuankeuangan, Hibah,Bansos

300penerima/lembaga

- 300penerima/lembaga

211 lembaga 99,35 300penerima/lembaga

16,44 100

VIPROGRAM PEMBINAAN DANFASILITASI PENGELOLAANKEUANGANKABUPATEN/KOTA

Prosentase Regulasi bidangkeuangan yang dievaluasi 100% - 100% 90,64 100% 23,96 100

32Asistensi penyusunanrancangan regulasi pengelolaankeuangan daerahkabupaten/kota

Jumlah SKPD yang mendapatpendampingan Asistensi 4 dok - 4 dok 4 dok 90,64 4 dok 23,96 4 dok

KEUANGAN BIDANGPERBENDAHARAAN

V

PROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

Prosentase tertibPenatausahaan pengelolaankeuangan daerah BidangPerbendaharaan

100% 100% 100% 100%

33Pelaksanaan Verifikasi danPenatausahaan KeuanganDaerah

Jumlah SKPD yangmelaksanakan Verifikasi 85 SKPD - 85 SKPD 0 0 85 SKPD 6,20 85 skpd

34 Peningkatan manajemeninvestasi daerah

Jumlah pelaksanaanMonitoring Investasi Daerah 4 kali - 4 kali 0 0 4 kali 23,92 4 kali

35 Evaluasi Pengelolaan Kas Jumlah pelaksanaan EvaluasiPengelolaan Kas SKPD 85 SKPD - 85 SKPD 85 skpd 70,67 85 SKPD 49,58 85 skpd

36Pengembangan danPemeliharaan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD )

Jumlah paket Aplikasi SIPKDyang dipelihara 1 paket - 1 paket 1 paket 98,09 1 paket 5,70 1 paket

37 Pengelolaan danPenatausahaan Gaji Daerah

Jumlah penggajian PNSDPemerintah Kota Blitar 12 bulan - 12 bulan 85 skpd 60,53 12 bulan 9,29 85 skpd

38 Rekonsiliasi KasJumlah pelaksanaanRekonsiliasi Belanja danpendapatan SKPD

86 SKPD - 86 SKPD 4 kali 55,11 86 SKPD 0 4 kali

KEUANGAN BIDANGAKUNTANSI

V PROGRAM PENINGKATAN Prosentase tertib Laporan 100% 100% 100% 100%

Page 10: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

10

DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

Pertanggungjawabanpengelolaan keuangandaerah Bidang Akuntansi

39 Penyusunan Laporan Keuangansemesteran

Jumlah Laporan keuangansemesteran dan Prognosisyang tersusun

7 jenis - 7 jenis 0 0 7 jenis 0 85 skpd

40 Penyusunan kebijakan akutansipemerintah daerah

Jumlah dokumen KebijakanAkuntansi keuangan yangtersusun

125 - 125 1 paket 76,31 125 0 1 paket

41Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Jumlah dokumen Raperdatentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD yangdisusun

175 buku - 175 buku 150 buku 99,62 175 buku 1,43 100 buku

42

Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Raperwaltentang Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD yangdisusun

110 buku - 110 buku 150 buku 99,88 110 buku 2 105 buku

43Pelaksanaan Pengujian sertaPelaksanaan RekonsiliasiLaporan Keuangan SKPD

Jumlah pelaksanaanRekonsiliasi Laporan tribulanKeuangan SKPD

6 kali - 6 kali 85 skpd 99,92 6 kali 22 6 kali

44Jurnal AkuntansiPenatausahaan KeuanganDaerah

Jumlah SKPD yang didampingidalam melaksanakanpenyusunan Jurnal Akuntansi

85 SKPD - 85 SKPD 85 skpd 99,13 85 SKPD 23,11 85 skpd

45 Pengembangan Sistem AplikasiAkuntansi Keuangan Daerah

Jumlah paket AplikasiAkuntansi yang dipelihara 1 paket - 1 paket 1 paket 96,34 1 paket 0 1 dok

KEUANGAN BIDANG ASET

VPROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

Prosentase tertib penyajiandata dan Aset Daerah 70% 70% 70% 70%

46 Penyusunan analisa standarbelanja

Jumlah dokumen standarbelanja yang disusun 10 dok - 10 dok 1 paket 76,95 10 dok 0 4 paket

47 Peningkatan manajemen asetbarang daerah

Jumlah paket AplikasiSIMBADA yang dipelihara 1 paket - 1 paket 4 kali 76,69 1 paket 8 1 paket

48 Perencanaan Kebutuhan BarangDaerah

Jumlah dokumen perencanaanKebutuhan Barang Daerah 100 buku - 100 buku 85 skpd 70,67 100 buku 0 200 buku

49 Penyusunan standarisasi hargabarang dan jasa

Jumlah dokumen standarharga barang dan jasa yangtersusun

100 buku - 100 buku 200 buku 91,19 100 buku 0 100 buku

VIIPROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANPENGELOLAANPENDAPATAN DAERAH

Prosentase PeningkatanPendapatan Asli Daerah 7,75% - 7,75% 7,75% 5,82 7,75

Page 11: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

11

50Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah

Jumlah DokumenLaporanRealisasi Pendapatan AsliDaerah yang tersusun

600 buku - 600 buku 12 bulan 91,17 600 buku 4,26 600 buku

51 Sosialisasi dan pembinaan pajakdaerah dan retribusi daerah

jumlah sosialisasi ,publikasipajak daerah dan retribusidaerah ke masyarakat

5 kali - 5 kali 90 orang 97,56 5 kali 0 5 kali

52 Monitoring dan EvaluasiPendapatan Daerah

Jumlah pelaksanaan EvaluasiPendapatan Daerah 12 bulan - 12 bulan

12 kali 30

skpd85,58 12 bulan 1,13 12 kali

53 Pendataan PotensiSubyek/Obyek Pajak Daerah

Jumlah wajib pajak daerahyang didata 51300 WP - 51300 WP 47500 WP 96,70 51300 WP 18,40 51300 WP

54 Penetapan Pajak Daerah Jumlah dokumen penetapanpajak 51300 WP - 51300 WP 51000 skp 97,69 51300 WP 0 51300 WP

55 Penagihan Pajak Daerah Jumlah WP yangmenyelesaikan kewajibannya 48132 WP - 45840 225 orang 97,96 48132 WP 6,92 48132 WP

56 Fasilitasi PenyelesaianKeberatan Pajak Daerah

Jumlah dokumen keberatanWP yang diselesaikan 200 WP - 200 WP 500 wp 33,86 200 WP 12,77 200 WP

57Monitoring dan evaluasipenerimaan dan tunggakanPajak Daerah

Jumlah piutang daerah darisektor pajak 95% - 95% 0 0 95% 0 95 %

58Pengadaan Sistem AplikasiPengelolaan Sarana danPrasarana Pajak Daerah

jumlah paket sistem aplikasisarana dan prasarana pajakdaerah yang dipelihara

2 paket - 2 paket 1 paket 92,91 2 paket 0 2 aplikasi

59 Penyusunan RegulasiPendapatan Asli Daerah

Jumlah rancangan dokumenregulasi PAD 1 dok - 1 dok 0 0 1 dok 0 1 dok

Page 12: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

12

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kota Blitar, dapat

diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT, dapat diuraikan sebagai

berikut:

2.2.1. Strength (kekuatan),

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dimana BPKAD meliputi bidang

pendapatan, keuangan dan aset daerah sehingga menjadi lebih kaya

fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya;

2. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan Pajak Daerah;

3. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan

aset daerah Kota Blitar dan melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang

APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota

Blitar serta Raper KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Blitar;

4. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD di lingkungan

Pemerintah Kota Blitar;

5. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan

ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan yang cukup;

6. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

2.2.2. Weaknes (kelemahan),

1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada

tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan

yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;

2. Belum optimalnya penggalian data sumber-sumber potensi Pendapatan

Daerah;

3. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak belum optimal;

4. Adanya lembaga/instansi yang masih memiliki keinginan (egosektoral)

untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan kegiatan tanpa

memperhatikan sektor-sektor yang ada;

Page 13: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

13

5. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian,

memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan

fungsi BPKAD serta masih kurangnya disiplin kerja;

6. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal

yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah,

ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;

7. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang

pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya kesempatan

pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan,

utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2.3. Opportunity (peluang),

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa

PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun

rancangan APBD/rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD,

menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pembayaran

berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas

umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam

rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan

pengelolaan keuangan daerah;

2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang

kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/Perubahan

APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Blitar

serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi,

masing-masing Raperda Kota Blitar disampaikan kepada Gubernur Jawa

Timur untuk dievaluasi;

3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Kota Blitar diharapkan dapat

lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD

dilingkungan Pemerintah Kota Blitar terkait dengan perencanaan anggaran

sampai dengan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.

Page 14: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

14

2.2.4. Treath (ancaman),

1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP). Oleh karena

itu, untuk kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memiliki

dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar

belakang pendidikannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi

BPKAD;

2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan

otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi

yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang

berlaku antara Eksekutif dan Legislatif, namun kurang memperhatikan dan

mempertimbangkan dinamika yang berkembang;

3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang

menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun

menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP

berbasis kas menuju akrual.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan

dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam

mewujudkan sasaran dan tujuanyang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2017 masih berjalan tribulan

pertama masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi

dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat

diperoleh hasil yang lebih baik. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.2

sebagai berikut :

Page 15: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

15

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Blitar

NO Indikator SPM IKK

Target RenstraSKPD RealisasiCapaian Proyeksi

CatatanAnalisisTahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

(thnn-2) (thnn-1) (thnn) (thnn+1) (thnn-2) (thnn-1)(Tribulan I)

(%)

(tnnn)(thnn+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

I Persentase kontribusi PADterhadap APBD - - 19,75 19,75 19,85 - Proses 19,75 19,85

2 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Bidang Pelayanan Pajak - - Baik Baik Baik - Proses Baik Baik

3Ketepatan waktu penyusunanRAPBD Kota Blitar

- - 8 Minggu 8 Minggu 8 Minggu - Proses 8 Minggu 8 Minggu

4Persentase Perangkat Daerah yangpenyerapan anggarannya di atas 90persen

-

- 90% 91 92 - Proses 91 92

5 Ketepatan waktupenyampaian LaporanKeuangan ke BPK

-

- 31 Maret 31 Maret 30 Maret - Proses 31 Maret 30 Maret

6

Ketepatan waktupenyampaian laporanpertanggungjawaban APBD kepropinsi

- -Minggu ke 2

Bulan JuliMinggu Ke 2

Bulan JuliMinggu ke 2

Bulan Juli - Proses Minggu Ke 2Bulan Juli

Minggu ke 2 BulanJuli

7 Persentase pemberdayaan aset - - 93 94 95 - Proses 94 95

Page 16: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

16

2.3 Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu – isu atau permasalahan – permasalahan penyelenggaraan tugas

dan fungsi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar beserta faktor

– faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan

memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan

internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak belum optimal;

2. Perlunya peningkatan SDM pengelola PBB-P2 melalui Bimbingan Teknis tentang

penilaian bumi banggunan, juru sita dan pemeriksaan pajak;

3. Pengelolaan piutang masih belum bisa optimal. Piutang Pajak yang tidak

mungkin ditagih lagi karena hak untukmelakukan penagihan sudah kedaluwarsa

dapat dihapuskan;

4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam

pengelolaan keuangan;

5. Belum optimalnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan

perundangan yang berlaku;

6. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan

di masing-masing SKPD.

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang

mempengaruhi antara lain :

1. Masih terbatasnya SDM yang berlatarbelakang pendididkan tentang pengelolaan

keuangan.

2. Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah.

3. Masih terbatasnya SDM dalam penguasaan perkembangan teknologi

informasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat

dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun

besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.4 sebagai

berikut :

Page 17: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

17

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017

Kota Blitar

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingN

o Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Pagu Indikati Rp.000 Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianKebutuhan Dana

Rp. 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program PelayananAdministrasi Perkantoran BPKAD

Prosentase terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasi perkantoran

100% 3.145.341.640 Program PelayananAdministrasi Perkantoran BPKAD

Prosentase terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasi perkantoran

100% 3.214.079.140

Penyediaan jasakomunikasi SumberDaya Air danListrik

BPKAD Jumlah rekening yangterbayarkan

5rekening 100.800.000

Penyediaan jasa komunikasiSumber Daya Air danListrik

BPKADJumlah rekening jasakomunikasi dan listrikyang terbayar

5 rek 100.800.000

Penyediaan Jasapemeliharaan danperizinan kendaraanDinas /Operasional

BPKADJumlah unit kendaraandinas yang terbayarkanpajaknya

22 unit 10.000.000

Penyediaan Jasapemeliharaan dan perizinankendaraan Dinas/Operasional

BPKAD Jumlah pajak kendaraanbermotor yang terbayar 45 unit 15.000.000

Penyediaan JasaAdminitrasi Keuangan BPKAD

Jumlah pengelolaAdminitrasi keuangan yangdiusulkan SKPD

755orang 1.816.099.450 Penyediaan Jasa Adminitrasi

Keuangan BPKADJumlah pengelolaAdminitrasi keuanganyang diusulkan SKPD

755orang 1.816.099.450

Penyediaan alat tuliskantor BPKAD Jumlah Alat Tulis kantor

yang tersedia 47 jenis 70.262.300 Penyediaan alat tulis kantor BPKAD Jumlah Alat Tulis kantoryang tersedia 47 jenis 70.262.300

Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

BPKADJumlah jenis barangcetakan dan pengandaanyang terpenuhi

34 jenis 600.180.800 Penyediaan barang cetakandan penggandaan BPKAD Jumlah barang cetakan

dan penggandaan 34 jenis 630.180.800

Page 18: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

18

Penyediaan Komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

BPKAD

Jumlah jenis komponeninstalasi listrik/ peneranganbangunan kantor yangterpenuhi

42 jenis 30.846.900Penyediaan Komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

BPKADJumlah Instalasi Listrik/penerangan bangunankantor yang tersedia

42 jenis 30.846.900

Penyediaan peralatanrumah tangga BPKAD

Jumlah jenis peralatanrumah tangga kantor yangtersedia 62 jenis 26.007.040 Penyediaan peralatan rumah

tangga BPKAD Jumlah peralatan rumahtangga yang tersedia 62 jenis 26.007.040

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang- undangan

BPKAD

Jumlah jenis bahan bacaandan peraturan perundangundangan yang tersediadalam satu tahun

2 jenis 11.520.000Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

BPKAD Jumlah bahan bacaanyang tersedia 2 jenis 11.520.000

Penyediaan Makanandan Minuman BPKAD Jumlah paket mamin yang

tersedia 12 bulan 28.475.000 Penyediaan Makanan danMinuman BPKAD Jumlah paket makan dan

minum yang tersedia12

bulan 97.212.500

Bertambahkarenafasilitasi BPKdan Irda

Rapat-rapat Koordinasidan konsultasi ke luardaerah

BPKAD

Jumlah rapat - rapatkoordinasi dan konsultasiregional dan nasional yangdiikuti

175 kali 425.267.150 Rapat-rapat Koordinasi dankonsultasi ke luar daerah BPKAD

Jumlah terlaksananyaurusan kedinasan terkaitdengan koordinasi dankonsultasi dalam danluar daerah

175 kali 425.267.150

Penyelesaian KerugianDaerah BPKAD Prosentase penyelesaian

kasus kerugian daerah 7 dok 70.283.000 Penyelesaian KerugianDaerah BPKAD Prosentase penyelesaian

kasus kerugian daerah 7 dok 70.283.000

Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuanganDaerah

BPKAD

Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPD yangtersusun

100% 20.000.000

Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan Daerah

BPKAD

Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPD yangtersusun

100% 40.000.000

Page 19: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

19

Penyusunan laporancapaian kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

BPKAD Jumlah dok yang tersusun 6 10.000.000Penyusunan laporan capaiankinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

BPKAD Laporan dokumen ygtertib dan teratur 6 jenis 30.000.000 IKM belum

teranggarkan

PenyusunanPerencanaan kegiatandan anggaran

BPKAD Jumlah dok yang tersusun 7 jenis 10.000.000 Penyusunan Perencanaankegiatan dan anggaran BPKAD Jumlah dok yang

tersusun 7 jenis 10.000.000

Program PeningkatanSarana Dan PrasaranaAparatur

BPKADProsentase sarana danprasarana dalam kondisibaik

80% Program Peningkatan SaranaDan Prasarana Aparatur BPKAD

Prosentase sarana danprasarana dalam kondisibaik

80%

Pengadaan KendaraanDinas Operasional BPKAD

Jumlah kendaraanDinas/Operasional yangtersedia

- - Pengadaan Kendaraan DinasOperasional BPKAD

Jumlah kendaraanDinas/Operasional yangtersedia

- -

Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor BPKAD

Prosentase terlaksananyakenyamanan kegiatanperkantoran - -

Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor BPKAD

Prosentase terlaksananyakenyamanan kegiatanperkantoran

3 jenis 250.000.000

Pengadaan PeralatanGedung kantor BPKAD Terlaksananya kelancaran

tugas kantor - -Pengadaan Peralatan Gedungkantor BPKAD Terlaksananya

kelancaran tugas kantor 4 jenis 90.000.000

Page 20: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

20

Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor BPKAD

Prosentase terlaksananyapemeliharaan danperawatan gedung kantor

1 paket 90.625.000 Pemeliharaan rutin / berkalaGedung Kantor BPKAD

Prosentase terlaksananyapemeliharaan danperawatan gedungkantor

1 paket 90.625.000

Pemeliharaan rutin /berkala KendaraanDinas/operasional

BPKAD

Jumlah kendaraanDinas/Operasional yangterawat (penggantian sukucadang)dan mendapatkanBBM secara teratur

2 Unit 72.293.800 Pemeliharaan rutin / berkalaKendaraan Dinas/operasional BPKAD

Jumlah kendaraanDinas/Operasional yangterawat (penggantiansuku cadang)danmendapatkan BBMsecara teratur

2 Unit 72.262.000

Pemeliharaan rutin /berkala PerlengkapanGedung Kantor

BPKADProsentase terlaksananyapemeliharaan danperawatan gedung kantor

3 jenis 35.216.000Pemeliharaan rutin / berkalaPerlengkapan GedungKantor

BPKAD

Prosentase terlaksananyapemeliharaan danperawatan gedungkantor

3 jenis 35.216.000

Pemeliharaan rutin /berkala PeralatanGedung Kantor

BPKAD

Prosentase peningkatankualitas /mutu saranaperlengkapan gedungkantor

4 jenis 63.808.900 Pemeliharaan rutin / berkalaPeralatan Gedung Kantor BPKAD

Prosentase peningkatankualitas /mutu saranaperlengkapan gedungkantor

4 jenis 63.808.900

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

BPKADProsentase keikutsertaanSDM aparatur dalam eventdaerah

0 -

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

BPKADProsentase keikutsertaanSDM aparatur dalamevent daerah

0 -

Peningkatan ketrampilandan Profesionalisme BPKAD Aparatur yang trampil dan

Profesionalisme 0 -Peningkatan ketrampilan danProfesionalisme BPKAD Aparatur yang trampil

dan Profesionalisme 1 paket 145.000.000

Program PeningkatanKapasitas Satuan KerjaPerangkat Daerah

BPKADSKPD yang memperolehkesempatan peningkatankapasitas

100% 60.000.000Program PeningkatanKapasitas Satuan KerjaPerangkat Daerah

BPKADSKPD yang memperolehkesempatan peningkatankapasitas

100% 90.000.000

Page 21: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

21

Fasilitasi keperansertaanpada even daerah danhari besar nasional

BPKADKeikutsertaan dalamkegiatan pada Even daerahdan hari besar Nasional

5 event 50.000.000Fasilitasi keperansertaanpada even daerah dan haribesar nasional

BPKAD

Keikutsertaan dalamkegiatan pada Evendaerah dan hari besarNasional

5 event 80.000.000

PenyebarluasanInformasiprogram/kegiatan SKPD

BPKADProsentase Informasiprogram /kegiatan SKPDditerima baik

3 kali 10.000.000 Penyebarluasan Informasiprogram/kegiatan SKPD BPKAD

Prosentase Informasiprogram /kegiatan SKPDditerima baik

3 kali 10.000.000

Program Peningkatandan Pengembanganpengelolaan PendapatanDaerah

BPKAD Prosentase PeningkatanPendapatan Asli Daerah 7,75% 2.827.749.005

Program Peningkatan danPengembangan pengelolaanPendapatan Daerah

BPKAD Prosentase PeningkatanPendapatan Asli Daerah 7,75% 2.827.749.005

Intensifikasi danEkstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah

BPKAD Dokumen PenyusunanLaporan RealisasiPendapatan Asli Daerah

600buku

85.200.000 Intensifikasi dan Ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah

BPKAD Dokumen PenyusunanLaporan RealisasiPendapatan Asli Daerah

600buku

85.200.000

Sosialisasi danPembinaan pajak daerah

BPKAD jumlah sosialisasi danpublikasi pajak daerah

5 kali 142.530.350 Sosialisasi dan Pembinaanpajak

BPKAD jumlah sosialisasi danpublikasi pajak daerah

5 kali 142.530.350,00

Monitoring dan evaluasiPendapatan daerah

BPKAD Terlaksananya EvaluasiPenerimaan

12 bulan 283.303.075 Monitoring dan evaluasiPendapatan daerah

BPKAD Terlaksananya EvaluasiPenerimaan

12bulan

283.303.075,00

Pendataan PotensiSubyek/Obyek PajakDaerah

BPKAD Melaksanakan PendataaanWajib Retribusi

51300 288.360.000 Pendapatan PotensiSubyek/Obyek Pajak Daerah

BPKAD MelaksanakanPendataaan WajibRetribusi

51300 288.360.000

Page 22: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

22

Penetapan Pajak Daerah BPKAD Jumlah dokumenpenetapan pajak

51300 135.279.600 Penetapan Pajak Daerah BPKAD Jumlah dokumenpenetapan pajak

51300 135.279.600

Penagihan Pajak Daerah BPKAD Jumlah WP yangmenyelesaikankewajibannya

48132 1.476.244.980 Penagihan Pajak Daerah BPKAD Jumlah WP yangmenyelesaikankewajibannya

48132 1.476.244.980

Fasilitasi penyelesaiankeberatan Pajak Daerah

BPKAD Jumlah dokumenkeberatan WP yangdiselesaikan

200 19.887.000 Fasilitasi penyelesaiankeberatan Pajak Daerah

BPKAD Jumlah dokumenkeberatan WP yangdiselesaikan

200 19.887.000

Monitoring dan evaluasipenerimaan dantunggakan pajak

BPKAD Jumlah piutang daerah darisektor pajak

95% 84.822.000 Monitoring dan evaluasipenerimaan dan tunggakanpajak

BPKAD Jumlah piutang daerahdari sektor pajak

95% 84.822.000

Pengadaan SistemAplikasi pengelolaansarana dan prasaranaPajak Daerah

BPKAD jumlah pengadaan sistemaplikasi sarana danprasarana pajak daerah

2 282.122.000 Pengadaan Sistem Aplikasipengelolaan sarana danprasarana Pajak Daerah

BPKAD jumlah pengadaan sistemaplikasi sarana danprasarana pajak daerah

2 282.122.000

Penyusunan RegulasiPendapatan Asli Daerah

BPKAD Jumlah rancangandokumen regulasi PAD

1 30.000.000 Penyusunan RegulasiPendapatan Asli Daerah

BPKAD Jumlah rancangandokumen regulasi PAD

1 30.000.000

Program PeningkatanDan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah

BPKADPersentase peningkatantertib pengelolaankeuangan Daerah

100% 4.279.004.800Program Peningkatan DanPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

BPKADPersentase peningkatantertib pengelolaankeuangan Daerah

100% 4.279.004.800

Page 23: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

23

Pengendalian Anggaran BPKADJumlah DokumenPengelolaan anggaranyang akuntabel dan efisien

4 dok 127.961.300 Pengendalian Anggaran BPKAD

Jumlah DokumenPengelolaan anggaranyang akuntabel danefisien

4 dok 127.961.300

Penyusunan RancanganPeraturan Daerahtentang APBD

BPKAD Jumlah dok.rancanganPerda tentang APBD

135buku 278.131.700

Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangAPBD

BPKAD dok.rancangan Perdatentang APBD

135buku 278.131.700

Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentangpenjabaran APBD

BPKADJumlah Dok.rancanganPerwali tentangpenjabaran APBD

135buku 175.454.900

Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentangpenjabaran APBD

BPKADDok.rancangan Perwalitentang penjabaranAPBD

135buku 175.454.900

Penyusunan RancanganPeraturan Daerahtentang perubahanAPBD

BPKAD Jumlah Dok Raperdatentang perubahan APBD

135buku 139.606.400

Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangperubahan APBD

BPKAD Jumlah Dok Raperdatentang perubahan APBD

135buku 139.606.400

Penyusunan RancanganPeraturan Kepala Daerahtentang Penjabaranperubahan APBD

BPKAD

Dokumen rancanganPerwali tentangpenjabaran perubahanAPBD

135buku 186.814.000

Penyusunan RancanganPeraturan Kepala Daerahtentang Penjabaranperubahan APBD

BPKAD

Dokumen rancanganPerwali tentangpenjabaran perubahanAPBD

135buku 186.814.000

Penyusunan petunjukteknis Pelaksanaan APBD BPKAD Jumlah paket aplikasi

SIPAPBD 1 paket 142.617.800 Penyusunan petunjuk teknisPelaksanaan APBD BPKAD Jumlah paket aplikasi

SIPAPBD 1 paket 142.617.800

Evaluasi pengelolaan Kas BPKADJumlah pelaksanaanevaluasi pegelolaan kasOPD

85 SKPD 32.668.700 Evaluasi pengelolaan Kas BPKADJumlah pelaksanaanevaluasi pegelolaan kasOPD

85SKPD 32.668.700

Page 24: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

24

Peningkatan ManajemenInvestasi Daerah BPKAD Jumlah Monitoring

Investasi Daerah 4 kali 30.135.800 Peningkatan ManajemenInvestasi Daerah BPKAD Jumlah Monitoring

Investasi Daerah 4 kali 30.135.800

Pengembangan danpemeliharaan SistemInformasi PengelolaanKeuangan Daerah(SIPKD)

BPKAD Jumlah paket aplikasiSIPKD yang dipelihara 1 paket 53.368.800

Pengembangan danpemeliharaan SistemInformasi PengelolaanKeuangan Daerah (SIPKD)

BPKAD Jumlah paket aplikasiSIPKD yang dipelihara 1 paket 53.368.800

Pelaksanaan verifikasidan penatusahaankeuangan daerah

BPKAD Jumlah OPD yangmelaksanakan verifikasi 85 OPD 282.623.100

Pelaksanaan verifikasi danpenatusahaan keuangandaerah

BPKAD Jumlah OPD yangmelaksanakan verifikasi 85 OPD 282.623.100

Rekonsiliasi Kas BPKADJumlah pelaksanaanrekonsiliasi belanja danpendapatan OPD

4 kali 75.541.000 Rekonsiliasi Kas BPKADJumlah pelaksanaanrekonsiliasi belanja danpendapatan OPD

4 kali 75.541.000

Pengelolaan danpenatausahaan GajiDaerah

BPKAD Jumlah penggajian PNSDPemerintah Kota Blitar 85 OPD 109.587.400 Pengelolaan dan

penatausahaan Gaji Daerah BPKAD Jumlah penggajian PNSDPemerintah Kota Blitar 85 OPD 109.587.400

Penyusuna KebijakanAkuntansi PemerintahDaerah

BPKADJumlah DokumenKebijakan Akuntansi yangtersusun

1 paket 45.262.500Penyusuna KebijakanAkuntansi PemerintahDaerah

BPKADJumlah DokumenKebijakan Akuntansiyang tersusun

1 paket 45.262.500

Penyusunan laporansemesteran BPKAD

Jumlah laporan semesterandan prognosis yangtersusun

85 OPD 45.823.200 Penyusunan laporansemesteran BPKAD

Jumlah laporansemesteran danprognosis yang tersusun

85 OPD 45.823.200

Page 25: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

25

Pengembangan sistemaplikasi AkuntansiKeuangan Daerah

BPKAD Jumlah paket aplikasiakuntansi yang terpelihara 1 dok 683.478.550

Pengembangan sistemaplikasi Akuntansi KeuanganDaerah

BPKADJumlah paket aplikasiakuntansi yangterpelihara

1 dok 683.478.550

Penyusunan RancanganPeraturan DaerahtentangPertanggungjawabanpelaksanaan APBD

BPKAD

Jumlah dok. RancanganPerda tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

100buku 131.647.700

Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangPertanggungjawabanpelaksanaan APBD

BPKAD

Jumlah dok. RancanganPerda tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

100buku 131.647.700

Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentangPenjabaranPertanggungjawabanpelaksanaan APBD

BPKAD

Jumlah dok.rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

105buku 80.211.900

Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentangPenjabaranPertanggungjawabanpelaksanaan APBD

BPKAD

Jumlah dok.rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

105buku 80.211.900

Pelaksanaan Pengujianserta pelaksanaanRekonsiliasi LaporanKeuangan SKPD

BPKAD

Jumlah OPD yangmelaksanankan rekonsiliasilaporan per tribulankeuangan OPD

85 OPD 132.338.000Pelaksanaan Pengujian sertapelaksanaan RekonsiliasiLaporan Keuangan SKPD

BPKAD

Jumlah OPD yangmelaksanankanrekonsiliasi laporan pertribulan keuangan OPD

85 OPD 132.338.000

Jurnal AkuntansiPenatausahaanKeuangan Daerah

BPKAD

Jumlah OPD yangdidampingi dalammelaksanakan penyusunanjurnal akuntansi

85 OPD 43.321.850Jurnal AkuntansiPenatausahaan KeuanganDaerah

BPKAD

Jumlah OPD yangdidampingi dalammelaksanakanpenyusunan jurnalakuntansi

85 OPD 43.321.850

Peningkatan manajemenAset barang daerah BPKAD

Jumlah penatausahaan danrekonsiliasi Aset Daerahdengan SIMBADA

1 paket 969.763.800 Peningkatan manajemen Asetbarang daerah BPKAD

Jumlah penatausahaandan rekonsiliasi AsetDaerah denganSIMBADA

1 paket 969.763.800

Penyusunan analisastandar belanja BPKAD Jumlah dokumen standar

belanja yang tersusun 4 paket 163.505.100 Penyusunan analisa standarbelanja BPKAD Jumlah dokumen standar

belanja yang tersusun 4 paket 163.505.100

Page 26: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

26

Perencanaan KebutuhanBarang Daerah BPKAD

Jumlah dokumen daftarkebutuhan barabg daerahyang tersusun

200buku 163.060.000 Perencanaan Kebutuhan

Barang Daerah BPKADJumlah dokumen daftarkebutuhan barabgdaerah yang tersusun

200buku 163.060.000

Penyusunan standarisasiharga barang dan jasa BPKAD

Jumlah dok.penyusunanstandarisasi harga barangdan jasa

100buku 122.901.400 Penyusunan standarisasi

harga barang dan jasa BPKADJumlah dok.penyusunanstandarisasi harga barangdan jasa

100buku 122.901.400

Program Pembinaan DanFasilitasi PengelolaanKeuanganKabupaten/Kota

BPKAD Prosentase regulasi bidangkeuangan yang dievaluasi 100% 417.506.300

Program Pembinaan DanFasilitasi PengelolaanKeuangan Kabupaten/Kota

BPKADProsentase regulasibidang keuangan yangdievaluasi

100% 417.506.300

Asistensi penyusunanrancangan regulasipengelolaan keuangandaerah kab/kota

BPKADJumlah dokumen anggarankinerja yang sesuai denganperaturan yang berlaku

4 dok 417.506.300

Asistensi penyusunanrancangan regulasipengelolaan keuangandaerah kab/kota

BPKAD

Jumlah dokumenanggaran kinerja yangsesuai dengan peraturanyang berlaku

4 dok 417.506.300

Page 27: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar No. 37 tahun 2014 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Blitar, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota untuk

perencanaan program dan kegiatan tahun 2018 tidak melakukan pengumpulan

usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang

bersifat rutinitas.

Page 28: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

28

BAB IIITUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas

manusiadanmasyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan

tetapmempertimbangkankemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka

perludisusunProgram Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas

merupakanrencanainduk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus

dankomitmenbersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi

danmisibangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah

untukmenyatukanpandangan dan derap langkah pemerintahan daerah di

seluruhIndonesiadalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun

kedepan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut

perluadanyadesentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah

dapatmelaksanakankewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi

makro,yangterintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka

mendukungterwujudnyaanggaran pemerintah daerah yang dapat menunjangtugas-

tugasdesentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan

pemenuhankebutuhanpelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan

programnasionaldan untuk mensinergikan pelaksanaan program

pembangunandaerahPemerintah Kota Blitar menyusun Rencana Jangka

MenengahDaerah(RPJMD)denganmengacukepadaPropenasdanRencanaJangkaMene

ngah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut,untukmewujudkan

keselarasan antara kebijakan Pemerintah PusatdenganPemerintahan Daerah,

masing-masing Pemerintah Daerah harusmenyusunRencana Strategis (Renstra)

dan Program Pembangunan Daerah(Propeda),walaupun dimungkinkan adanya

perbedaan prioritas menurutkebutuhandaerah dengan pendekatan bersifat

strategis dengan tujuanmewujudkanpemerintahan yang baik, memperkuat

landasan pembangunan yang adildanberkelanjutan serta meningkatkan

pembangunan daerah. Untukprogram kegiatan di daerah terlebih dahulu perlu

dilakukanidentifikasiterhadap kebijakan nasional, sebagai berikut:

Page 29: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

29

Tabel3.1Identifikasi KebijakanNasional4

No. KebijakanNasional Sumber Keterangan

1 Peningkatan

KapasitasKelembagaanPemerintahDa

erah

APBN

2 PeningkatanProfesionalismeAparatur

PemerintahDaerah

APBN

3 Kapasitas KeuanganDaerah APBN

4 Peningkatan Kerjasama AntarDaerah APBN

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas

pokokdanfungsinya Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota

Blitar,makadalammenyusunprogramkegiatannyaBPKAD Kota

Blitarmengacupadakebijakannasional“KapasitasKeuanganDaerah”,sebagaimanayang

telahdijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RencanaKerjaBPKAD

pada tahun-tahunsebelumnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalamjangkawaktu tertentu. Penetapan tujuan memperhatikan dinamika kebutuhan

masyarakat serta isu-

isuyangberkembang.Tujuanjugaharusdapatmenunjukkansuatukondisiriildanlogisyan

gingindicapaidimasadatangsesuai tujuanyangtelahditetapkan,sehingga perumusan

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akansemakinterarah.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai

upayauntukmeningkatkan akuntabilitas,efektifitas serta efisiensi

pelaksanaanpengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan

yangbersinergidengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”

Indikator Tujuan :

1. Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah;

2. Persentase penyusunan dokumen keuangan daerah yang tepat waktu;

Page 30: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

30

3. Persentase tertib pengelolaan aset daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata

denganrumusanlebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator

yangtelahditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga

dapatsejalandengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk

mewujudkanadanyasinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka

perluditetapkansasaran organisasi, antara lain:

1. Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD, dengan indikator

sasarannya:

a. Persentase Pendapatan Pajak Terhadap PAD;

b. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah.

2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah yang tertib, efektif,

efisien dan taat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan

indikator sasarannya:

a. Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan keuangannya

tertib;

b. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kota Blitar;

c. Persentase Perangkat Daerah Yang Penyerapan Anggarannya di

atas 90%;

d. Ketepatan waktu Penyampaian laporan keuangan ke BPK;

e. Ketepatan waktu penyampaian laporan APBD ke Propinsi.

3. Kesesuaian pengelolaan BMD dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, dengan indikator sasarannya:

a. Persentase pemberdayaan aset.

Page 31: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

31

Adapun uraian diatas dapat dijelaskan pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2

Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan

INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGAN

Persentase PendapatanPajak Terhadap PAD Pendapatan Pajak Daerah

PADX 100%

Optimalisasi PelayananPajak Daerah Hasil survey kepuasan masyarakat terhadappelayanan pajakPersentase PerangkatDaerah yang pengelolaankeuangannya tertib Jumlah Perangkat yang pengelolaankeuangannya tertib dibagi jumlah seluruhPerangkat daerah kali 100%Ketepatan waktu

penyusunan RAPBD Kota

Blitar

Tanggal penyampaian RAPBD - Tanggal SuratEdaran Kepala Daerah Perihal PedomanPenyusunan RKA SKPD/PPKDPersentase Perangkat

Daerah yang penyerapan

anggarannya di atas 90

persen

Jumlah OPD dengan realisasi diatas 90%Jumlah OPD di lingkungan Pemkot X 100%

Ketepatan waktu

penyampaian Laporan

Keuangan ke BPK

Maksimal 31 Maret Tahun N

Ketepatan waktu

penyampaian laporan

pertanggungjawaban APBD

ke propinsi

Maksimal Minggu ke 2 Bulan Juli Tahun N

Persentase pemberdayaan

aset

Jumlah aset yang digunakanJumlah Aset Seluruhnya X 100%

Page 32: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

32

Sasaran,Program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Blitar Tahun 2017

Tujuan Indikatortujuan

Sasaran IndikatorSasaran

FORMULASI PENGHITUNGAN Program Kegiatan Rp.

1 MeningkatnyaKualitasPengelolaanKeuangan danAset Daerah

Persenatasekontribusi PADterhadapPendapatanDaerah

1. Meningkatnyakontribusi pajakdaerah terhadapPAD

1.PersentasePendapatanPajak TerhadapPAD

Pendapatan Pajak Daerah dibagiPAPendapatan Pajak Daerah dibagi

PAD kali 100%D kali 100%

PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANPENDAPATANDAERAH

Pengadaan sistem SistemAplikasi PengelolaanSarana dan PrasaranaPajak Daerah282.122.000

Penetapan pajak daerah 135.279.600Pendataan potensisubjek/objek pajakdaerah 288.360.000

Monitoring dan evaluasipendapatan daerah 283.303.075,00

2.OptimalisasiPelayananPajak Daerah

SKM Pelayanan Pajak daerahPROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANPENDAPATANDAERAH

Penagihan Pajak Daerah 1.476.244.980

Monitoring dan evaluasipenerimaan dantunggakan pajak daerah 84.822.000

Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerahdari pajak

85.200.000

Penyusunan regulasi PAD 30.000.000Fasilitasi penyelesaiankeberatan pajak daerah 19.887.000

Page 33: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

33

Sosialisasi danpembinaan pajak daerah 142.530.350

Persentasepenyusunandokumenkeuangandaerah yangtepat waktu

2.MeningkatnyaPengelolaanKeuangandaerah yangtertib, efektif,efisien dantaatperaturanperundang-undanganyang berlaku

1. PersentasePerangkatDaerah yangpengelolaankeuangannyatertib

Jumlah Perangkat yang pengelolaankeuangannya tertib dibagi jumlah

seluruh Perangkat daerah kali 100%

PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGAKUNTANSI

Pelaksanaan Pengujianserta pelaksanaanRekonsiliasi LaporanKeuangan SKPD132.338.000

2. KetepatanwaktupenyusunanRAPBD KotaBlitar

Tanggal penyampaian RAPBD -Tanggal penandatanganan NotaKesepahaman KUA PPAS PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGANGGARAN

Penyusunan rancanganPerda tentang perubahanAPBD 139.606.400

Penyusunan petunjukteknis pelaksanaan APBD 142.617.800Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran perubahanAPBD186.814.000

Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran APBD 175.454.900

Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangAPBD 278.131.700

Page 34: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

34

Pengendalian anggaran 127.961.300

PROGRAMPEMBINAAN DANFASILITASIPENGELOLAANKEUANGANKAB/KOTA

Asistensi penyusunanrancangan regulasipengelolaan keuangandaerah kabupaten/kota417.506.300

3. PersentasePerangkatDaerah yangpenyerapananggarannyadiatas 90 %(Juml OPD dengan realisasidiatas 90% : Juml OPDdilingkungan Pemkot Blitar) X100%

PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGPERBENDAHARAAN

Pengembangan danpemeliharaan SIP KD 53.368.800

Evaluasi pengelolaan kas 32.668.700Peningkatan manajemeninvestasi daerah 30.135.800Rekonsiliasi kas 75.541.000Pelaksanaan verifikasidan penatausahaankeuangan daerah 282.623.100

Pengelolaan danpenatausahaan gaji 109.587.4004. Ketepatanwaktupenyampaianlaporankeuangan keBPKMaksimal 31 Maret Tahun Ke N PROGRAM

PENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGAKUNTANSI

Jurnal akuntansipenatausahaan keuangandaerah 43.321.850

Pengembangan sistem 683.478.550

Page 35: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

35

aplikasi akuntansikeuangan daerahPenyusunan kebijakanakuntansi pemerintahdaerah 45.262.500

5. Ketepatanwaktupenyampaianlaporanpertanggungjawaban APBDke propinsi

Maksimal Minggu ke 2 BulanJuli Tahun Ke N Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBD80.211.900

Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD131.647.700

Penyusunan laporankeuangan semesteran 45.262.500

Persentasetertibpengelolaanaset daerah

KesesuaianpengelolaanBMD denganketentuanperundang-undangan yangberlaku

1.Persentasepemberdayaan asset (Jumlah aset yang digunakan :Jumlah Aset Seluruhnya) X100% PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGASET

Peningkatan manajemenaset barang daerah 969.763.800

Penyusunan standarisasiharga barang dan jasa 122.901.400Perencanaan kebutuhanbarang daerah 163.060.000

Penyusunan analisastandart belanja 163.505.100

Page 36: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

36

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu

ataulebihkegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang

dikoordinirdandifasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran

dantujuanpembangunandaerah.ProgramkerjaBPKADKota Blitar.Sesuai

pasal7ayat(1)PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubahkedua kalinya dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun2011, OPD selaku Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalamhalini BPKAD) mempunyai tugas,

antara lain menyusunRancanganAPBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan

DaerahtentangAPBD/Perubahan APBD dan Rancangan

PertanggungjawabanPelaksanaanAPBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka

BPKAD Kota Blitardalam menyusun programnya bersifat reguler,

mengkoordinirdanmemfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota

Blitar,utamanyadi bidang pendapatan keuangan dan aset daerah, meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Adapun pada tahun 2018 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

mengajukan perubahan nama-nama program dalam rangka penyederhanaan dan

penyempurnaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Perkantoran;

2. Program Peningkatan Kapasitas ;

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

4. Program Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Daerah;

5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Page 37: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

37

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Keuangan Daerah;

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penatausahaan

Keuangan Daerah;

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi Keuangan

Daerah;

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak

dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus

spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap

perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan

mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator Kinerja

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar berdasarkan kelompok

sasaran sebagaimana tabel 3.3.1 berikut :

Tabel 3.3

Indikator Kinerja, Program dan KegiatanSasaran Indikator

SasaranTarget Program Kegiatan Rp.

1. Meningkatnyakontribusi pajakdaerah terhadapPAD

1.PersentasePendapatanPajak TerhadapPAD

19,75PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANPENDAPATANDAERAH

Pengadaan SistemAplikasi PengelolaanSarana danPrasarana PajakDaerah

282.122.000

Penetapan pajakdaerah

135.279.600

Pendataan potensisubjek/objek pajakdaerah

288.360.000

Monitoring danevaluasi pendapatandaerah

283.303.075,00

2.OptimalisasiPelayanan PajakDaerah

BaikPROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANPENDAPATANDAERAH

Penagihan PajakDaerah

1.476.244.980

Monitoring danevaluasi penerimaandan tunggakan pajakdaerah

84.822.000

Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatan daerahdari pajak

85.200.000

Penyusunan regulasiPAD

30.000.000

Page 38: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

38

Fasilitasipenyelesaiankeberatan pajakdaerah

19.887.000

Sosialisasi danpembinaan pajakdaerah

142.530.350

2.MeningkatnyaPengelolaanKeuangandaerah yangtertib, efektif,efisien dan taatperaturanperundang-undangan yangberlaku

1. PersentasePerangkatDaerah yangpengelolaankeuangannyatertib

100%PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGAKUNTANSI

Pelaksanaanpengujian sertapelaksanaanrekonsiliasi LKD OPD

132.338.000

2. KetepatanwaktupenyusunanRAPBD KotaBlitar

8minggu

PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGANGGARAN

Penyusunanrancangan Perdatentang perubahanAPBD

139.606.400

Penyusunanpetunjuk teknispelaksanaan APBD

142.617.800

Penyusunanrancangan peraturanKDH tentangpenjabaranperubahan APBD

186.814.000

Penyusunanrancangan peraturanKDH tentangpenjabaran APBD

175.454.900

Penyusunanrancangan peraturandaerah tentang APBD

278.131.700

Pengendaliananggaran

127.961.300

PROGRAMPEMBINAAN DANFASILITASIPENGELOLAANKEUANGANKAB/KOTA

Asistensi penyusunanrancangan regulasipengelolaankeuangan daerahkabupaten/kota

417.506.3003. Persenta

se PerangkatDaerah yangpenyerapananggarannyadiatas 90 %

90%PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGPERBENDAHARAAN

Pengembangan danpemeliharaan SIP KD

53.368.800

Evaluasi pengelolaankas

32.668.700

Peningkatanmanajemen investasidaerah

30.135.800

Rekonsiliasi kas 75.541.000

Pelaksanaanverifikasi danpenatausahaankeuangan daerah

282.623.100

Page 39: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

39

Pengelolaan danpenatausahaan gaji

109.587.400

4. Ketepatanwaktupenyampaianlaporan keuanganke BPK

31Maret

PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGAKUNTANSI

Jurnal akuntansipenatausahaankeuangan daerah

43.321.850

Pengembangan39sistem aplikasiakuntansi keuangandaerah

683.478.550

Penyusunankebijakan akuntansipemerintah daerah

45.262.500

5. Ketepatanwaktupenyampaianlaporanpertanggungjawaban APBD kepropinsi

Minggu ke 2BulanJuli

Penyusunanrancangan peraturanKDH tentangpenjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

80.211.900

Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

131.647.700

Penyusunan laporankeuangansemesteran

45.262.500

KesesuaianpengelolaanBMD denganketentuanperundang-undangan yangberlaku

1.Persentasepemberdayaanaset

93%PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGASET

Peningkatanmanajemen asetbarang daerah

969.763.800

Penyusunanstandarisasi hargabarang dan jasa

122.901.400

Perencanaankebutuhan barangdaerah

163.060.000

Penyusunan analisastandart belanja

163.505.100

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta

kerangka pendanaan sebagai berikut:

Page 40: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

40

TABEL 3.3.2RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Nama SKPD : BPKAD

Kode Urusan/BidangUrusan Pemerintahan

Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

CatatanPenting

Prakiraan MajuRencana Tahun 2019

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 104 0 4 0 1 0 1 Program PelayananPerkantoran

Persentase KecukupanPelayanan Perkantoran

BPKAD 100% 3.407.277.940 DAU 100%3.577.641.837

4 0 4 0 1 0 1 0 2 Penyediaan jasakomunikasi Sumber DayaAir dan Listrik Jumlah rekening jasakomunikasi dan listrik yangterbayar BPKAD 5rekening 105.000.000 DAU 5rekening 110.250.0004 0 4 0 1 0 1 0 3 Penyediaan Jasapemeliharaan danperizinan kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinasyang terbayarkan BPKAD 43 unit 15.000.000 DAU 43 unit 15.750.0004 0 4 0 1 0 1 0 5 Penyediaan alat tuliskantor Jumlah jenis Alat Tulis kantoryang terpenuhi BPKAD 54jenis 70.300.000 DAU 54 jenis 73.815.0004 0 4 0 1 0 1 0 6 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan danpenggandaan BPKAD 34jenis 579.577.940 DAU 34 jenis 608.556.837

Page 41: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

41

4 0 4 0 1 0 1 0 7 Penyediaan Komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantorJumlah jenis komponen InstalasiListrik /penerangan bangunankantor yang terpenuhi BPKAD 40paket 30.500.000 DAU 40 paket 32.025.000

4 0 4 0 1 0 1 0 9 Penyediaan peralatanrumah tangga Jumlah jenis peralatan rumahtangga yang tersedia BPKAD 60paket 27.500.000 DAU 60 paket 28.875.0004 0 4 0 1 0 1 1 0 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan danperaturan perundang-undanganyang tersedia dalam satu tahun BPKAD 3 jenis 12.000.000 DAU 3 jenis 12.600.0004 0 4 0 1 0 1 1 1 Penyediaan Makanan danMinuman Jumlah paket makan dan minumyang tersedia BPKAD 2 paket 30.000.000 DAU 2 paket 31.500.0004 0 4 0 1 0 1 1 2 Rapat-rapat Koordinasidan konsultasi ke luardaerah Jumlah terlaksananya urusankedinasan terkait dengankoordinasi dan konsultasi dalamdan luar daerah

BPKAD 175kali 450.000.000 DAU 175 kali 472.500.000

4 0 4 0 1 0 1 1 3 Penyelesaian kerugiandaerah Jumlah dokumen pertimbangankerugian daerah BPKAD 7dokumen 60.200.000 DAU 7dokumen 63.210.0004 0 4 0 1 0 1 1 4 Penyediaan jasaadministrasi keuangan Jumlah pejabat pengelolakeuangan dan pengelola barangdaerah yang menerimahonorarium

BPKAD 750orang 1.600.000.000 DAU 750orang 1.680.000.000

Page 42: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

42

4 0 4 0 1 0 1 2 0 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor Jumlah jenis perlengkapankantor yang terpenuhi BPKAD 2 jenis 50.000.000 DAU 2 jenis 52.500.0004 0 4 0 1 0 1 2 1 Pengadaan PeralatanGedung kantor Jumlah jenis peralatan kantoryang terpenuhi dalam satutahun BPKAD 8 jenis 90.000.000 DAU 8 jenis 94.500.0004 0 4 0 1 0 1 2 3 Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yangterpelihara BPKAD 2 jenis 95.000.000 DAU 2 jenis 99.750.0004 0 4 0 1 0 1 2 5 Pemeliharaan rutin /berkala KendaraanDinas/operasional Jumlah jenis kendaraanDinas/Operasional yang terawat(penggantian suku cadang)danmendapatkan BBM secarateratur

BPKAD 4 Unit 85.000.000 DAU 4 Unit 89.250.000

4 0 4 0 1 0 1 2 6 Pemeliharaan rutin /berkala PerlengkapanGedung Kantor Jumlah jenis perlengkapangedung kantor yang terpenuhi BPKAD 2 jenis 35.200.000 DAU 2 jenis 36.960.0004 0 4 0 1 0 1 2 7 Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan GedungKantor Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang terpenuhi BPKAD 4 jenis 72.000.000 DAU 4 jenis

75.600.000

4 0 4 0 1 0 2 Program PeningkatanKapasitas PerangkatDaerah

Tingkat partisipasi aktifperangkat daerah dalamagenda Pemda Kota Blitar

BPKAD 100% 262.763.800 DAU 100%275.901.990

4 0 4 0 1 0 2 0 3 Peningkatan ketrampilandan Profesionalisme Jumlah Aparatur yang trampildan Profesionalisme BPKAD 68aparatur 202.763.800 DAU 68aparatur 212.901.990

Page 43: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

43

4 0 4 0 1 0 2 0 4 Fasilitasi keperansertaanpada even daerah dan haribesar nasional Jumlah even daerah dan haribesar nasional yang diikuti BPKAD 5event 50.000.000 DAU 5 event52.500.000

4 0 4 0 1 0 2 0 5 Penyebarluasan informasiprogram/kegiatan OPD Jumlah penyebarluasaninformasi program/kegiatanSKPD BPKAD 3 kali 10.000.000 DAU 3 kali10.500.000

4 0 4 0 1 0 3 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuanganDaerah

Persentase dokumenperencanaan dan pelaporanperangkat daerah tersusun,tepat waktu dan sesuai aturan

BPKAD 100% 20.000.000 DAU 100%21.000.000

4 0 4 0 1 0 3 0 1 Penyusunan laporancapaian kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPDJumlah dokumen SPIP, LKJiP,IKM, SOP, Evaluasi CapaianKinerja Per Tribulan yangtersusun

BPKAD 6 dok 10.000.000 DAU 6 dok10.500.000

4 0 4 0 1 0 3 0 3 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran Jumlah jenis dokumen (Renstra,Renja, IKU/IKI, PK, RKA, DPAdan DPPA) yang tersusun BPKAD 7 dok 10.000.000 DAU 7 dok10.500.000

4 0 4 0 1 0 5 Program PeningkatanDan PengembanganPengelolaanPenatausahaanKeuangan Daerah

Persentase Perangkat Daerahyang tertib penatausahaankeuangan Daerah

BPKAD 92% 583.924.800 DAU 93%613.121.040

4 0 4 0 1 0 5 0 1 Pelaksanaan Verifikasi danPenatausahaan KeuanganDaerah Jumlah OPD yang melaksanakanverifikasi BPKAD 73 OPD 282.623.100 DAU 73 OPD296.754.255

Page 44: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

44

4 0 4 0 1 0 5 0 2 Rekonsiliasi Kas Jumlah pelaksanaan rekonsiliasibelanja dan pendapatan OPD BPKAD 4 kali 75.541.000 DAU 4 kali79.318.050

4 0 4 0 1 0 5 0 3 Evaluasi pengelolaan kas Jumlah pelaksanaan evaluasipengelolaan kas OPD BPKAD 73 OPD 32.668.700 DAU 73 OPD34.302.135

4 0 4 0 1 0 5 0 4 Peningkatan managemeninvestasi daerah Jumlah pelaksanaan monitoringinvestasi daerah BPKAD 4 kali 30.135.800 DAU 4 kali31.642.590

4 0 4 0 1 0 5 0 5 Pengembangan danpemeliharaan SistemInformasi PengelolaanKeuangan Daerah (SIPKD)Jumlah paket aplikasi SIPKDyang terpelihara BPKAD 1 paket 53.368.800 DAU 1 paket

56.037.240

4 0 4 0 1 0 5 0 6 Penataan danpenatausahaan GajiDaerah Jumlah penggajian PNSDPemerintah Daerah Kota Blitar BPKAD 73OPD 109.587.400 DAU 73 OPD115.066.770

4 0 4 0 1 0 6 Program PerencanaanPengembanganPengendalian danEvaluasi PendapatanDaerah

Persentase peningkatantarget Pajak Daerah

BPKAD 21 % 770.761.600 DAU 30 %809.299.680

4 0 4 0 1 0 6 0 1 Pengadaan sistem aplikasipengelolaan sarana danprasarana pajak daerah Jumlah paket sistem aplikasipengelolaan sarana danprasarana pajak daerah yangterpeliharaBPKAD 2aplikasi 282.122.000 DAU 2 aplikasi

296.228.100

4 0 4 0 1 0 6 0 2 Penetapan pajak Jumlah dokumen penetapanpajak BPKAD 47.950WP 135.279.600 DAU 47.965WP 142.043.580

Page 45: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

45

4 0 4 0 1 0 6 0 3 Pendataan potensisubjek/objek pajak daerah Jumlah wajib pajak daerah yangdidata BPKAD 47.950WP 288.360.000 DAU 47.965WP 302.778.000

4 0 4 0 1 0 6 0 4 Monitoring dan evaluasipendapatan pajak daerah Jumlah pemeriksaan pajak BPKAD 9 kali 65.000.000 DAU 9 kali68.250.000

4 0 4 0 1 0 7 Program PengelolaanPendapatan Daerah

Prosentase peningkatanPendapatan Asli Daerah

BPKAD 21% 2.056.987.405 DAU 30 %2.159.836.775

4 0 4 0 1 0 7 0 1 Penagihan pajak daerah Jumlah wajib pajak yangmenyelesaiakan kewajiban BPKAD 49.095WP 1.476.244.980 DAU 50.077WP 1.550.057.229

4 0 4 0 1 0 7 0 2 Monitoring dan evaluasipenerimaan dantungggakan pajak daerah Jumlah piutang daerah darisektor pajak BPKAD 97% 84.822.000 DAU 98%89.063.100

4 0 4 0 1 0 7 0 3 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerahJumlah dokumen laporanrealisasi PAD yang disusun BPKAD 12 dok 85.200.000 DAU 12 dok

89.460.000

Jumlah pelaksanaan evaluasipendapatan daerah BPKAD 12 kali 218.303.075 DAU229.218.229

4 0 4 0 1 0 7 0 4 Penyusunan regulasipendapatan asli daerah Jumlah rancangan dokumenregulasi pendapatan asli daerah BPKAD 1 dok 30.000.000 DAU 2 dok31.500.000

4 0 4 0 1 0 7 0 5 Fasilitasi penyelesaiankeberatan pajak daerah Jumlah dokumen keberatanwajib pajak daerah BPKAD 215WP 19.887.000 DAU 235 WP20.881.350

Page 46: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

46

4 0 4 0 1 0 7 0 6 Sosialisasi dan pembinaanpajak daerah Jumlah sosialisasi publikasipajak daerah ke masyarakat BPKAD 6 keg 142.530.350 DAU 7 keg149.656.868

4 0 4 0 1 0 8 Program PeningkatanDan PengembanganPengelolaan Aset Daerah

Prosentase penyajian datakeuangan dan Aset Daerah

BPKAD 92% 1.374.466.500 DAU 93%1.443.189.825

4 0 4 0 1 0 8 0 1 Penyusunan analisastandar belanja Jumlah dok.penyusunan analisastandar belanja BPKAD 1 dok 163.505.100 DAU 1 dok171.680.355

4 0 4 0 1 0 8 0 2 Perencanaan KebutuhanBarang Daerah Jumlah dokumen daftarkebutuhan barang daerah yangtersusun BPKAD 4 dok 163.060.000 DAU 4 dok171.213.000

4 0 4 0 1 0 8 0 3 Penyusunan standarisasiharga barang dan jasa Jumlah dokumen standarisasiharga barang dan jasa yangtersusun BPKAD 2 dok 122.901.400 DAU 2 dok129.046.470

4 0 4 0 1 0 8 0 4 Peningkatan manajemenAset barang daerah Jumlah pelaksanaan kegiatanrekonsiliasi aset dalam satutahun BPKAD 4 kali 625.000.000 DAU 4 kali656.250.000

Jumlah SDM pengelola barangyang mengikuti pengembangankapasitas BPKAD 80orang 300.000.000 DAU 80 orang315.000.000

Jumlah aset daerah yangterfasilitasi dalam rangkaoptimalisasi pemanfaatanBarang Milik DaerahBPKAD 2keg DAU 2 keg

Page 47: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

47

4 0 4 0 1 0 9 Program PeningkatanDan PengembanganPerencanaan KeuanganDaerah

Persentase Perangkat Daerahyang tertib perencanaankeuangan Daerah

BPKAD 100% 1.468.092.400 DAU 100%1.541.497.020

4 0 4 0 1 0 9 0 1 Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangAPBD Jumlah dok.rancangan Perdatentang APBD BPKAD 1 dok 278.131.700 DAU 1 dok292.038.285

4 0 4 0 1 0 9 0 2 Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentangpenjabaran APBD Jumlah Dok.rancangan Perwalitentang penjabaran APBD BPKAD 1 dok 175.454.900 DAU 1 dok184.227.645

4 0 4 0 1 0 9 0 3 Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangperubahan APBD Jumlah Dok Raperda tentangperubahan APBD BPKAD 1 dok 139.606.400 DAU 1 dok146.586.720

4 0 4 0 1 0 9 0 4 Penyusunan RancanganPeraturan Kepala Daerahtentang Penjabaranperubahan APBDJumlah Dokumen rancanganPerwali tentang penjabaranperubahan APBD BPKAD 1 dok 186.814.000 DAU 1 dok

196.154.700

4 0 4 0 1 0 9 0 5 Pengendalian Anggaran Jumlah Dokumen Pengendaliananggaran yang tersusun BPKAD 4 dok 127.961.300 DAU 4 dok134.359.365

4 0 4 0 1 0 9 0 6 Penyusunan petunjukteknis Pelaksanaan APBD Jumlah paket aplikasi SIPAPBD BPKAD 1 paket 142.617.800 DAU 1 paket149.748.690

4 0 4 0 1 0 9 0 7 Asistensi PenyusunanRancangan RegulasiPengelolaan KeuangandaerahJumlah Dokumen rancanganregulasi pengelolaan keuangandaerah kabupaten/kota BPKAD 4 dok 417.506.300 DAU 4 dok

438.381.615

Page 48: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

48

4 0 4 0 1 1 0 Program PeningkatanDan PengembanganPengelolaan AkuntansiKeuangan Daerah

Persentase Perangkat Daerahyang tertib laporan keuangandaerah

BPKAD 100% 132.338.000 DAU 100%138.954.900

4 0 4 0 1 1 0 0 1 Pelaksanaan Pengujianserta pelaksanaanRekonsiliasi LaporanKeuangan SKPDJumlah OPD yang melaksanakanrekonsiliasi laporan per tribulankeuangan OPD BPKAD 73 OPD 132.338.000 DAU 73 OPD

138.954.900

4 0 4 0 1 1 0 Persentase Perangkat Daerahyang tertib pengelolaanAkuntansi keuangan Daerah

BPKAD 100% 614.062.900 DAU 100%644.766.045

4 0 4 0 1 1 0 0 6 Penyusunan kebijakanAkuntansi pemerintahdaerah Jumlah dok. Penyusunankebijakan akuntansi pemerintahdaerah yang tersusun BPKAD 1 dok 45.262.500 DAU 1 dok47.525.625

4 0 4 0 1 1 0 0 2 Jurnal AkuntansiPenatausahaan KeuanganDaerah Jumlah OPD yang melakukanjurnal akuntansi penatausahaankeuangan daerah BPKAD 73 OPD 43.321.850 DAU 73 OPD45.487.943

4 0 4 0 1 1 0 0 7 Pengembangan sistemaplikasi AkuntansiKeuangan Daerah Jumlah paket aplikasi akuntansiyang terpelihara BPKAD 1 paket 50.000.000 DAU 1 paket52.500.000

Jumlah SDM akuntansi yangmengikutisosialisasi/Bimtek/Pengembangan kapasitasBPKAD 140orang 475.478.550 DAU 140 orang

499.252.478

Page 49: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

49

Persentase Perangkat Daerahyang tertib laporansemesteran dan prognosis

257.682.800270.566.940

4 0 4 0 1 1 0 0 5 Penyusunan laporanKeuangan Semesteran Jumlah dokumen laporansemesteran dan prognosis yangtersusun BPKAD 1 dok 45.823.200 DAU 1 dok48.114.360

4 0 4 0 1 1 0 0 4 Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangPertanggungjawabanpelaksanaan APBDJumlah dok. Rancangan Perdatentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD BPKAD 1 dok 131.647.700 DAU 1 dok

138.230.085

4 0 4 0 1 1 0 0 3 Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentangPenjabaranPertanggungjawabanpelaksanaan APBDJumlah dok.rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

BPKAD 1 dok 80.211.900 DAU 1 dok84.222.495

TOTAL 10.948.358.145 11.495.776.052

Page 50: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

50

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan

daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah

(RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis

ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur, yang selanjutnya

akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Blitar.

Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan semua pihak memiliki satu

persepsi tentang Rencana Kerja sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat

mencapai hasil yang optimal.

Blitar, 19 Juni 2017

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN KEUANGANDAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

WIDODO SAPTONO J.S.Sos.,M.ABPembina Tk.I

NIP.19710224 199703 1 004

Page 51: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

60