BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan … KAB... · 1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS 2016 Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri 13 ... Kabupaten

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016

PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS 2016

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri 13

tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Permendagri

21 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan

keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai melalui proses

perencanaan / penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari sisi aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen inti yang

sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Hal ini didasarkan oleh pasal 309 Undang Undang nomor 23 tahun 2014

dinyatakan bahwa APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah

dalam masa satu tahun. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka semua

aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berpedoman

kepada dokumen APBD yang telah disusun dan ditetapkan. Melihat proses

penyusunan APBD yang begitu sentral dan penting maka pengelolaan keuangan

daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam proses

penyusunan hingga pengawasan APBD.

RAPBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah disusun

oleh pemerintah daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Selanjutnya dokumen ini disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD

yang kemudian menjadi dokumen APBD.

Penyusunan dokumen APBD diawali oleh penyusunan Kebijakan Umum

APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun

berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang

tahun 2016.

Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa

dalam penyusunan KUA dan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan

dokumen PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen

PPAS tahun anggaran 2016 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal



anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai

acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat

Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen PPAS

dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara

pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Prioritas belanja daerah Kabupaten Pinrang yang menjadi substansi PPAS

disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2019 dan Peraturan Bupati

Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2016

serta dengan memperhatikan hasil reses DPRD Kabupaten Pinrang serta

kebijakan pembangunan nasional.

Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada SKPD untuk setiap program menjadi acuan dalam penyusunan

RKA SKPD setelah disepakati dengan DPRD. Dengan demikian dokumen PPAS

dan KUA terlebih dahulu disepakati bersama DPRD untuk kemudian digunakan

sebagai dasar penyusunan RKA SKPD dan selanjutnya digunakan sebagai dasar

penyusunan RAPBD.

PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi

sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan

anggaran SKPD. Selain itu fungsi penting dari PPAS adalah sebagai acuan dalam

evaluasi dan pengujian kesesuaian rancangan peraturan daerah tentang APBD

dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. (Pasal 314 Undang

Undang nomor 23 tahun 2014).

Penyusunan PPAS Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 dilakukan

melalui proses analisis teknokratik dengan berdasar pada Peraturan Daerah

Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Pinrang

Tahun 2014-2019, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, serta memperhatikan kebijakan

Pemerintah Kabupaten Pinrang dan juga hasil reses anggota DPRD Kabupaten

Pinrang.

Setelah dokumen PPAS Tahun Anggaran 2016 tersusun, selanjutnya

dokumen tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pinrang untuk dibahas

dan disepakati menjadi Nota Kesepakatan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2016.

Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa

Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada

DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran

berikutnya.



Menurut Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA dan PPAS

yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan

yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD

dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, sesuai dengan Pasal 89

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran

Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala

SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Dokumen

RKA-SKPD/ tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD

Tahun Anggaran 2016. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan

penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat di lihat pada gambar berikut.

Gambar I.1. Bagan Proses Penyusunan PPAS 2016

Berdasarkan pada Gambar I.1. di atas maka dapat disimpulakan

bahwa dokumen PPAS mempunyai peran dan fungsi yang sentral dalam

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan PPAS yang berkualitas

dan akuntabel maka diharapkan dokumen APBD yang tersusun juga

berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat Pinrang.



1.2 Tujuan penyusunan PPAS 2016

Memperhatikan kondisi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam

KUA tahun 2016 maka PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016 bertujuan:

1. Menyusun pedoman yang digunakan sebagai dasar penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tahun 2016;

2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran

2016 menurut urusan /bidang, urusan pemerintahan daerah, SKPD

penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif

untuk setiap program dan kegiatan.

3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya

peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS 2016

Dasar hukum penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2016, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;


Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;




Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2016;

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang

Tahun 2009-2022;

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pinrang 2014-2019;

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2016.



BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah

dalam rancangan KUA Tahun 2016, maka target pendapatan daerah yang meliputi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah, maupun sumber penerimaan pembiayaan daerah

yang meliputi SiLPA dan Pinjaman daerah akan dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Rencana Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2016, Pendapatan Kabupaten Pinrang direncanakan

sebesar Rp. 1.278.032.150.474,00 Jumlah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp.

93.793.056.694,00,00 Dana Perimbangan sebesar Rp.947.590.425.935,00 dan

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.236.648.667.845. Apabila

dibandingkan dengan Pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2015 mengalami

kenaikan sebesar Rp.234.139.746.641,00 atau 22,43%. Secara rinci pendapatan

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak daerah, Retribusi Daerah,

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah Yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2016 mengalami

kenaikan sebesar 4,45% apabila dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun

Anggaran 2015 yaitu naik sebesar Rp.3.992.316.251,00

2.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Pada Tahun Anggaran 2016, Pajak Daerah direncanakan sebesar

Rp.16.277.728.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 23,52% dari target

Penetapan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.13.178.728.000,00.

2.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan

Retribusi Perizinan Tertentu.Pada Tahun Anggaran 2016, penerimaan Retribusi

Daerah ditargetkan sebesar Rp.3.474.336.000,00 atau atau mengalami

penurunan sebesar 22.02 % dengan APBD Tahun Anggaran 2015.



2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada

Penetapan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.6.275.000.000 sedangkan

pada Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 7.924.516.251,00 mengalami

peningkatan sebesar Rp. 1.649.516.251,00 atau 26.29 %.

2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pos Pendapatan

dari Penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi

daerah. Pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar

Rp.65.891.476.443,00 sedangkan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp.

66.116.476.443,00 naik sebesar Rp.225.000.000,00 atau 0.34 %.

2.1.2 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana

Perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil Pajak,Bukan Pajak;

b. Dana Alokasi Umum; dan

c. Dana Alokasi Khusus.

Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.

947.590.425.935,00 apabila dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun

Anggaran 2015 sebesar Rp.721.932.622.000,00 mengalami kenaikan sebesar

Rp.207.053.393.380,00 atau 27.96%.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah dalam APBD Kabupaten Pinrang

berasal dari Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan, Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya berupa Dana

Desa, Tunjangan Guru Sertifikasi. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada

Penetapan APBD Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar

Rp.213.554.630.835,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan

sebesar Rp.236.648.667.845,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.

23.094.037.010,00 atau 10,81%.

2.2 Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun



anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Jadi dengan

kata lain, penerimaan pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau baik pada tahun anggaran

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya

Untuk anggaran pokok Tahun 2016 penerimaan pembiayaan direncaakan

sebesar Rp. 60.948.578.660,00 yang berasal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun berjalan, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tidak direncanakan

atau nihil.



BAB III

RENCANA PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana prioritas belanja daerah Kabupaten Pinrang yang dituangkan

dalam RKPD tahun 2016 disusun berdasarkan pendekatan politis, teknokratis,

partisipatif dan top down-bottom up. Prioritas belanja daerah tersebut dijabarkan

dalam 7 prioritas pembangunan tahun 2016 dalam upaya pencapaian visi dan misi

RPJMD tahun 2014-2019 yang telah diselaraskan dengan Rencana Kerja

Pemerintah tahun 2016. Adapun 12 prioritas pembangunan berdasarkan misi

RPJMD tahun 2014-2019 antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan

kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan

karakter masyarakat yang tangguh.

Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pengamalan

agama,pemeliharaankerukunan beragama, pelestarian keragaman dan

kekayaan buda, revitalisasi kearifan lokal, pengembangan karakter pemuda

dan remaja, dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat.

2. Memperkokoh toleransi, soliditas dan kohesivitas sosial serta

pengembangan nilai-nilai demokrasi.

Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemeliharaan harmoni sosial,

pembinaan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi dan

proses politik, penguatan gotong-royong dan keberdayaan masyarakat.

3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing

sumberdaya manusia

Misi ini mencakup upaya pokok dalam perbaikan pelayanan kesehatan,

pelayanan pendidikan, peningkatan daya saing tenaga kerja, pengerahan

tenaga terdidik untuk pembangunan pedesaan, pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana.

4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial

Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan

masyarakat dan aparatur pemerintah, pengembangan investasi yang atraktif,

penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan

pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan



optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta

pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.

5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemantapan kualitas sistem dan

tata kelola pelayanan publik, pembenahan administrasi pemerintahan dan

keuangan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur,

perbaikan kesejahteraan SDM aparatur, penataan organisasi dan tata laksana,

perbaikan proses dan mekanisme perencanaan, perbaikan pengawasan

pembangunan dan peningkatan kapsitas pemerintahan desa dan kecamatan.

6. Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan

Misi ini mencakup upaya pokok dalam meneruskan pembangunan

kawasan andalan yakni kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan serta

kawasan cepat tumbuh dalam suatu kerjasama kawasan dan integrasi

pembangunan. Upaya ini diiringi dengan peningkatan skala usaha masyarakat,

peningkatan daya saing komoditas dan pengembangan koridor perdagangan

komoditas unggulan.

7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup

Misi ini secara garis besar mencakup upaya pokok dalam optimalisasi

fungsi infrastruktur perdesaan, pengembangan sarana/prasarana perkotaan

dan pemeliharaan daya dukung lingkungan hidup. Secara lebih rinci upaya

tersebut mencakup optimalisasi fungsi pelabuhan, jaringan pengairan dan

saluran irigasi, jalan tani, jalan antar kecamatan dan antar desa,

sarana/prasarana perhubungan, serta upaya pelestarian hutan, penanganan

degradasi lahan, pengananan sampah dan limbah, serta penanganan bencana.

Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 ditampilkan

dalam tabel sebagai berikut.



Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019

No. Misi Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-

nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai

utama kemasyarakatan dan pengembangan

karakter masyarakat yang tangguh

Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan

agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat

(1)

Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi

penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan (1)

Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar ummat

beragama (2)

Meningkatkan ketahanan budaya dalam

menghadapi dinamika perubahan (2)

Terjaganya keragaman budaya dan kekayaan budaya dan

potensi pariwisata (3)

Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta

masyarakat secara umum berbasis kearifan lokal (3)

Berkembangnya karakter pemuda, remaja dan

masyarakat secara umum berbasis nilai-nilai saling

menghargai (sipakelebbi), saling menghormati

(sipakatau), saling tolong menolong (sipakamase)

dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir mungkar) (4)

Mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan

dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat (4)

Terkendalikannya gangguan ketertiban, ketenteraman,

keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan

masyarakat (5)

2.

Memperkokoh toleransi, soliditas dan

kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-

nilai demokrasi

Menguatkan toleransi dan kohesivitas sosial serta

kesatuan bangsa (5)

Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa

dalam masyarakat (6)

Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan

politik (6)

Berkembangnya kelembagaaan serta proses dan

mekanisme demokrasi dan politik yang sehat dan

fungsional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara

(7)

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan

partisipasinya dalam pembangunan (7)

Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam

pemecahan masalah lokal secara mandiri dan

partisipasi dalam pembangunan (8)



3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas

pendidikan dan daya saing sumberdaya

manusia

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

kesehatan (8)

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan (9)

Menigkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak

dan gizi (10)

Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat dalam

masyarakat (11)

Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan

penyakit menular (12)

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

pendidikan (9)

Meningkatnya tingkat melek huruf dan minat baca

masyarakat (13)

Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh jenjang

pendidikan (14)

Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh

jenjang pendidikan (15)

Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia (10)

.

Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan keterlibatan

tenaga kerja terdidik dalam kemajuan pedesaan (16)

Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan

perempuan (17)

Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga

berencana (18)

4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan

kesejahteraan sosial

Meningkatkan koordinasi penanggulangan

kemiskinan (11)

Berkurangnya penduduk miskin (19)

Mengembangkan daya tarik investasi (12) Meningkatnya nilai investasi (20)

Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM) (13)

Meningkatnya daya saing produk koperasi dan usaha

mikro, kecil dan menengah (UMKM) (21)

Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas

unggulan (14)

Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk

pertanian (22)




perkebunan (23)


peternakan (24)


perikanan (25)

Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus pangan

dalam mewujudkan Pinrang sebagai poros pangan

nasional (26)

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan efektivitas

penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan

kehutanan (27)

Meningkatkan penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial (15)

Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak

terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS) lainnya (28)

5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan

reformasi birokrasi

Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola

pelayanan publik (16)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik (29)

Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa (30)

Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi (17) Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah (31)

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM

aparatur (32)

Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi dan

tata laksana (33)

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

daerah (34)

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan (35)



6. Mengembangkan kawasan andalan dan

integrasi pembangunan

Mengembangkan kawasan terpadu dan cepat

tumbuh (18)

Berkembangnya kawasan pembangunan terpadu

agropolitan (36)

Berkembangnya pembangunan terpadu kawasan

minapolitan (37)

Mengembangkan sistem agribisnis dan agroindustri

(19)

Meningkatnya koridor perdagangan produk unggulan

(38)

7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan

lingkungan hidup

Mengoptimalkan fungsi infrastruktur wilayah (20)

Meningkatnya kapasitas infrastruktur perhubungan (39)

Meningkatnya kapasitas infrastruktur transportasi (40)

Meningkatnya kapasitas infrastruktur irigasi / pengairan

(41)

Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman

(42)

Memelihara daya dukung lingkungan hidup (21) Terpeliharanya kelestarian hutan dan lahan (43)

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (44)

Meningkatnya kapasitas penanganan bencana (45)

Meningkatnya kualitas penanganan sampah dan

kebersihan (46)



Tujuh misi yang telah diuraikan diatas bukanlah merupakan misi yang berdiri

sendiri, namun merupakan misi yang saling terkait antara satu misi dengan misi

yang lain. Oleh karena itu diperlukan pemahaman terhadap ketujuh misi tersebut

secara komprehensif agar diperoleh pemahaman yang utuh, sehingga proses

perwujudan misi tersebut dapat dilakukan secara efektif, efisien dan tepat

sasaran. Adapun prioritas pembangunan dan sasaran, SKPD yang

melaksanakan serta program pembangunan terkait dijabarkan dalam RKPD 2016

dengan 7 prioritas antara lain.

1. Pengembangan ekonomi daerah yang berdaya saing.

2. Peningkatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian budaya dan kearifan lokal.

3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan serta daya

saing sumber daya manusia.

4. Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, agrowisata serta industri

secara terpadu.

5. Pengembangan iptek untuk inovasi pengelolaan potensi dan sumber daya

alam daerah.

6. Peningkatan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi yang ramah

lingkungan.

7. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.



BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Negeri Nomor 21 tahun 2011, urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi masing-masing.

Pada proses perencanaan tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran tetap memperhatikan azas efektif,

efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan

dalam RKPD dan Renja SKPD 2016. Selain itu, SKPD harus mempedomani

RPJMD Tahun 2014 – 2019. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap SKPD

dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui penentuan skala prioritas

kegiatan Unggulan/Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD

2016. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif antara SKPD

dengan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2016 yang benar-

benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pinrang. Hasil dari

proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada

Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang berbunyi Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan

RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya, penjelasan plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan

dan berdasarkan program kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan [

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah dimana diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi

dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

serta Urusan Pemerintahan Pilihan.

Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan

pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat

Daerah sebagaimana yang tercamtum pada table berikut :



REKAP RENCANA BELANJA LANGSUNG PERURUSAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO INSTANSI POKOK 2016 %

1 2 3 4

URUSAN WAJIB 539,447,476,334 91.15

Pendidikan 53,545,139,100 9.05

1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 53,545,139,100

Kesehatan 117,795,384,804 19.90

2 DINAS KESEHATAN 64,755,408,380

3 RUMAH SAKIT UMUM LASINRANG 53,039,976,424

Pekerjaan Umum 238,083,095,250 40.23

4 DINAS PEKERJAAN UMUM 202,473,125,750

5 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 35,609,969,500

Perencanaan Pembangunan 6,595,864,000 1.11

6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6,595,864,000

Perhubungan 4,255,733,000 0.72

7 DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

4,255,733,000

Lingkungan Hidup 16,486,500,000 2.79

8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4,468,000,000

9 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN KEBAKARAN

12,018,500,000

Kependudukan dan Catatan Sipil 3,108,500,000 0.53

10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3,108,500,000

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2,699,440,180 0.46

11 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2,699,440,180

Sosial 2,258,500,000 0.38

12 DINAS SOSIAL, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2,258,500,000

Ketenagakerjaan 1,508,500,000 0.25

13 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1,508,500,000

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2,258,500,000 0.38

14 DINAS KOPERASI DAN UKM 2,258,500,000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 9,830,156,000 1.66

15 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1,258,500,000



16 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2,238,500,000

17 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6,333,156,000

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

72,976,664,000 12.33

18 SEKRETARIAT DAERAH 30,931,050,000

19 SEKRETARIAT DPRD 12,650,500,000

20 DINAS PENDAPATAN. PENG KEUANGAN DAN ASET DAERAH

8,527,614,000

21 INSPEKTORAT KABUPATEN 6,140,000,000

22 KECAMATAN WATANG SAWITTO 558,500,000

23 KECAMATAN PALETEANG 558,500,000

24 KECAMATAN TIROANG 558,500,000

25 KECAMATAN MATTIRO BULU 558,500,000

26 KECAMATAN SUPPA 558,500,000

27 KECAMATAN MATTIRO SOMPE 558,500,000

28 KECAMATAN LANRISANG 558,500,000

29 KECAMATAN PATAMPANUA 558,500,000

30 KECAMATAN DUAMPANUA 558,500,000

31 KECAMATAN BATULAPPA 558,500,000

32 KECAMATAN CEMPA 558,500,000

33 KECAMATAN LEMBANG 558,500,000

34 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5,108,500,000

35 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) 2,458,500,000

36 SEKRETARIAT KORPRI 458,500,000

Ketahanan Pangan 1,178,500,000 0.20

37 KANTOR KETAHANAN PANGAN 1,178,500,000

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5,208,500,000 0.88

38 BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERINTAHAN DESA

5,208,500,000

Perpustakaan 1,658,500,000 0.28

39 KANTOR PERPUSTAKAAN , KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI

1,658,500,000

URUSAN PILIHAN 52,384,321,000 8.85

Pertanian 29,136,700,000 4.92

40 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 26,343,700,000

41 BP4K 2,793,000,000

Kehutanan 4,540,180,000 0.77

42 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 4,540,180,000

Kelautan dan Perikanan 11,537,041,000 1.95

43 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 11,537,041,000



Perindustrian 7,170,400,000 1.21

44 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN MINERAL

7,170,400,000

TOTAL BELANJA LANGSUNG 591,831,797,334 100.00

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program/Kegiatan Tahun

Anggaran 2016 Kabupaten Pinrang merupakan hasil renja SKPD yang diverifikasi

guna menjaga sinergitas dengan dokumen perencanaan dan penganggaran,

secara lebih detail dapat dilihat pada Lampiran I PPAS.

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan

Belanja Tidak Terduga

Plafon anggaran sementara untuk Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 dilihat pada

Tabel IV.1 berikut.

Tabel IV.1 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan danBelanja Tidak Terduga Tahun 2016

NO.

URUT URAIAN

RENCANA POKOK 2016

1 2 3

BELANJA

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 747.148.931.800.00

2 . 1 . 1 BELANJA PEGAWAI 670.031.182.100.00

2 . 1 . 2 BELANJA SUBSIDI -

2 . 1 . 3 BELANJA HIBAH 4.845.000.000.00

2 . 1 . 4 BELANJA BANTUAN SOSIAL 2.050.000,000.00

2 . 1 . 5 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

-

2 . 1 . 6 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK

67.722.749.700.00

2 . 1 . 7 BELANJA TIDAK TERDUGA 2,500,000,000.00

Sumber : Bappeda dan DPKAD Kabupaten Pinrang

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas dapat dijelaskan bahwa belanja pegawai

sebesar Rp. 670.031.182.100,00 meliputi gaji dan tunjangan bagi Kepala

Daerah, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pinrang. Sementara



belanja bunga yang dianggarkan merupakan konsekwensi dari pinjaman

daerah yang didapatkan dari pihak lain. Belanja hibah dan bantuan sosial.

Dianggarkan untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang pelaksanaannya

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 tahun 2012 tentang

perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 tahun 2011 dan peraturan

perundangan yang berlaku.



BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan

Kabupaten Pinrang dapat dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Proyeksi SiLPA tahun 2015,

sementara pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pinrang meliputi penyertaan

modal daerah dan pembayaran pokok utang. Berdasarkan kondisi perekonomian

pada tahun 2015 dan proyeksi tahun 2016 yang tertuang dalam kebijakan umum

APBD tahun 2016. Untuk anggaran pokok 2016 rencana pembiayaan Kabupaten

Pinrang sebesar Rp. 60.948.578.660,00 yang berasal dari Silpa tahun berjalan

sebagai sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah sedangkan untuk pengeluaran

pembiayaan tidak direncanakan.



BAB VI

PENUTUP

Dokumen PPAS Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 telah disusun

melalui proses teknokratik dengan berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 18

Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016

serta Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019, memperhatikan kebijakan

Pemerintah Kabupaten Pinrang, hasil reses anggota DPRD Kabupaten Pinrang

dan kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya PPAS yang telah disepakati

akan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

SKPD dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2016.

Dokumen PPAS Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 disusun

dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat memedomani

dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional sehingga

bermanfaat bagi masyarakat Pinrang.

Jika dalam proses pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2016

menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2016 terdapat kondisi yang

menyebabkan perubahan pada PPAS ini, maka dapat dilakukan

penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak

kedua.

BUPATI PINRANG

ASLAM PATONANGI



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar belakang Penyusunan PPAS 2016 …………………………..……. 1

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS 2016………………………………..……. 3

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS 2016 ……………………..……… 4

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 6

2.1 Rencana Pendapatan Daerah ……………………………….…………. 6

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah ………………………………….……..

2.1.2 Dana Perimbangan ………………………………………….……

2.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah ………………………….……..

2.2 Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ……..……..…….

6

7

7

7

BAB III RENCANA PRIORITAS BELANJA DAERAH 9

BAB IV

BAB V

BAB VI

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja

Tidak Terduga

RENCANA PEMBIAYAAN

PENUTUP

Daftar Lampiran

Lampiran Plafon Anggaran SKPD Per Program dan Kegiatan Tahun

Anggaran 2016

16

16

19

19

20

21

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan … KAB... · 1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS 2016 Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri 13 ... Kabupaten