BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi diberbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah

membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi

sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang

baik salah satu agenda reformasi yaitu adanya otonomi daerah dan sistem

pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan Barang Milik

Daerah.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah diharapkan pemerintah kota dumai dapat menyusun dan

menerapkan sistem penatausahaan untuk pembukuan, inventarisasi dan melaporkan

sistem milik daerah dengan menghasilkan neraca daerah dan laporan realisasi

anggaran. Untuk menerapkan sistem yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Dumai Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diperlukan

pengawasan dan kerjasama yang mampu melaksanakan proses pencatatan aset

ditingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pengelola barang milik daerah

secara teliti dan kompeten, termasuk pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Dumai.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya

yang sah. Pengelolaan aset daerah mencakup lingkup perencanaan kebutuhan dan

2

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan

pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Keseluruhan kegiatan tersebut

merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah.

Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini

terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah

daerah dalam opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas

laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa

pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga menyajikan

aset daerah dengan kurang atau tidak wajar.

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah, dengan

mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan

mendapatkan sumber dana untuk pembiyaan pembangunan di daerah. Dengan

melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh

gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah. Dengan

perencanaan kebutuhan aset tersebut, pemerintah daerah dapat terhindarkan dari

kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga dan

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

Implementasi kegiatan Pemerintah dalam mengelola aset ini dilakukan oleh

Pemerintah Kota Dumai. Secara administrasi, Kota Dumai merupakan salah satu

Kotamadya yang terletak di Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Undang-

3

Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan yang menjadi dasar terhadap pengelolaan barang milik daerah Kota

Dumai adalah disamping Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533) dan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Dumai juga membuat beberapa dasar peraturan

dalam pengelolaan aset daerah, dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 09

tahun 2017 tentang pengelolaan Badan Milik Daerah. Peraturan Daerah Nomor 2

tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Serta Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2010 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Badan Milik Daerah.

Dalam kata lain Barang Milik Kekayaan Negara (BMKN) yakni barang

bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh intansi pemerintah yang

sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Daerah ataupun dengan perolehan lainnya yang sah, yang tidak termasuk

4

dalam kekayaan Negara yang dipisahkan (dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara)

dan kekayaan pemerintah daerah.

Salah satu pengelolaan aset daerah adalah penghapusan dan

pemindahtanganan. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah

dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang

untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola

Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya. Penghapusan merupakan proses terakhir dalam perjalanan hidup

barang milik daerah (BMD) tersebut. Penghapusan barang milik daerah (BMD)

merupakan proses tindak lanjut daripada pengelolaan barang milik daerah (BMD) itu

sendiri, dengan tujuan untuk membebaskan kepengurusan barang milik daerah

(BMD) yang telah memenuhi kriteria untuk dilakukannya suatu tindakan

penghapusan dari pertanggungjawaban administratif terhadap fisik barang yang ada

dalam pengelolaan bendahara barang atau pengurus barang atau pengguna barang

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai

tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau

disertakan sebagai modal Pemerintah.

Instansi Pemerintah Kota Dumai yang bertugas melaksanakan pengelolaan

barang milik daerah terhadap penghapusan aset Pemerintah Kota Dumai adalah

Bagian Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Dumai yang dibentuk pada tahun

5

2011 sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tanggal 20 Januari

2011. Sedangkan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah dibentuk Badan

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagai pengganti bagian pengelolaan aset

Sekretariat Daerah Kota Dumai. Adapun Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai

Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai,

sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 4 dikatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah (BPKAD) mempunyai tugas membantu Walikota dalam

melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah.

2. Dalam Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah

yang berdaya guna dan berhasil guna;

b. perumusan sasaran strategi bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan

keuangan daerah demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

c. perumusan program kerja badan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan

pengelolaan keuangan daerah dapat terukur secara tepat dan optimal;

6

d. penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan pengelolaan

keuangan daerah dapat terukur secara tepat dan optimal;

e. penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

f. pengendalian urusan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat

guna dan tepat sasaran;

g. pembinaan aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui

keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

h. pengarahan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas

tepat sasaran;

i. pengevaluasian penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui

keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. pelaporan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah secara periodik

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja;

k. penggunaan anggaran badan;

l. penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan aset yaitu pada

bidang aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

berhubungan dengan pelaporan.

7

2. Melakukan pengumpulan data, pencatatan, sampai dengan pelaporan

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

3. Mengumpulkan bahan informasi serta menilai mutu perbekala, melakukan

tender dan pembelian perlengkapan serta perbekalan pemerintah.

4. Melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan dan

pelaporan Barang Milik Daerah dalam unit pemakaian serta menyiapkan

penghapusan barang aset.

Mekanisme pengelolaan barang milik daerah dimulai dari perencanaan dan

penganggaran Barang Milik Daerah. Salah satu wewenang dan tanggung jawab

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna barang milik daerah,

adalah mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi organisasi perangkat

daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Tentu saja pada

saat kepala daerah mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah, harus

memperhatikan kepentingan umum, yaitu kegiatan yang menyangkut kepentingan

bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan

pembangunan, setelah itu diadakan pengadaan, kemudian lanjut ke penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran, dan ditentukan penggunaan, serta mencatat

penatausahaan, pemanfaatan, bagaimana pengamanan dan pemeliharaan lalu

diadakan penilaian, lanjut ke penghapusan, dan pemindahtanganan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian, terakhir pembiayaan; dan tuntutan ganti rugi.

8

Fokus penelitian ini adalah pada penghapusan aset terhadap kendaraan Dinas

Pemerintah Kota Dumai. Beberapa alasan yang mendasarkan kebijakan Pemerintah

Kota Dumai melakukan penghapusan aset daerah adalah barang milik daerah tersebut

sudah tidak dapat digunakan lagi, besarnya biaya perawatan seperti contoh pada

kendaraan operasional yang telah berumur lima tahun keatas. Beberapa barang milik

daerah yang sudah dihapuskan melalui proses lelang pihak Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai adalah:

1. Kendaraan Operasional perorangan Dinas/ Badan dan Penjualan kendaraan

Dinas Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2016.

2. Penghapusan aset Kendaraan bermotor pada Dinas/ Badan Pemerintah Kota

Dumai pada tahun 2016.

Masalah mengenai penghapusan barang-barang milik daerah merupakan

masalah yang tidak dapat dianggap ringan, sebab apabila terdapat barang yang berada

dalam kepengurusan serta penguasaannya pada suatu instansi pemerintah tidak

memperhatikan masalah penghapusan barang milik daerah tersebut, maka sangat

dimungkinkan muncul suatu kondisi yang dimana barang yang belum dihapus tidak

dapat digunakan atau bahkan tidak memberikan konstribusi terhadap kegiatan

operasional dalam bekerjanya pemerintahan, sehingga secara tidak langsung akan

membebani biaya pemeliharaan karena terhadap pengadaan barang-barang milik

Negara dan terhadap pengelolaanya tetap diajukan anggaran biaya pemeliharaan.

9

Berdasarkan ketentuan tersebut, penghapusan merupakan bagian dari

siklus pengelolaan barang milik daerah dengan maksud dan tujuan untuk

membebaskan pengurus barang milik daerah dari pertanggungjawaban

administratif dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya atau dengan kata

lain, penghapusan merupakan proses terakhir perjalanan hidup barang milik daerah.

Adapun tujuan penghapusan barang milik daerah antara lain sebagai berikut:

a) Menghindari biaya pemeliharaan yang lebih besar karena dengan

melakukan penghapusan akan mengurangi beban dalam pemeliharaan dan

perawatan sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih efisien;

b) Mengurangi penggunaan ruangan untuk gudang/tempat penyimpanan

barang-barang rusak, tidak terpakai, dan kadaluwarsa sehingga ruangan dapat

dioptimalkan untuk kegiatan yang lebih produktif selain juga untuk

menjaga kenyamanan dan keindahan.

c) Mengurangi beban dalam penatausahaan barang karena dengan

penghapusan, penatausahaan lebih diprioritaskan untuk barang-barang

produktif yang ada dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang

Hal ini menjadi alasan mengapa perlu dilakukan suatu tindakan penghapusan

barang milik daerah. Dalam kondisi lain justru sebaliknya, dimana terdapat barang

milik daerah yang telah terdafar untuk dilakukan suatu tindakan penghapusan namun

dalam kondisi fisik dari barang tersebut tidak nampak, baik karena rusak berat

10

maupun karena sebab lain. Penghapusan/Penjualan kendaraan dinas operasional

terdiri dari macam, yaitu:

(a) Kendaraan dinas operasional; dan

(b) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;

Fenomena penguasaan aset negara oleh mantan pejabat, memang selalau ada

di daerah manapun. Meski sudah lepas dinas atau pensiun dan tidak menjabat lagi,

namun tetap pakai dan dikuasai bekas pejabat dan keluarganya, layaknya barang

milik pribadi. Padahal, pihaknya sudah sering melayangkan surat imbauan untuk

segera mengembalikan. Tapi tetap saja tidak digubris sama sekali dan terkesaan tidak

peduli terhadap aset pemerintah yang digunakan sehari-hari. Upaya penarikan mobil

dinas tersebut dalam rangka penertiban dan pengamanan aset daerah yang masih

berkeliaran diluar. Setelah ditarik akan dikelola oleh bidang aset dan diserahkan

kepada pejabat yang aktif sekarang di pemerintah kota Dumai atau dilakukan

pelelangan. Selain dalam rangka penertiban aset, tiap tahun mobil itu menjadi temuan

Badan Pemeriksa Keuangan saat pemeriksaan dan selalu dipertanyakan. Pasalnya,

mobil itu terdaftar sebagai aset, tapi barangnya tidak nampak kemana. Adapun jenis

kendaraan yang dinas yang dipakai di Pemerintah Kota Dumai sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jenis Kendaraan Pemerintah Kota Dumai

No Jenis Kendaraan Merk/Type CC Bahan Tahun

Pembelian

1 2 3 4 5 6

1 Sedan Toyota COROLLA 1500 Besi/Plat 1997

2 Mobil Dinas Walikota CAMRY 2.5 HYBRID A/T 2.494 Besi/Plat

2012

11

1 2 3 4 5 6

3 Mobil Dinas Wakil

Walikota CAMRY 2.5 V/AT 2.494 Besi/Plat 2012

4 Station Wagon TOYOTA FORTUNER 2.7 A/T 2.500 Besi/Plat 2012

5 Station Wagon Toyota Avanza G.1300 1.298 Besi/Plat 2006

6 Station Wagon Toyota Kijang Innova 1.998 Besi/Plat 2006

7 Station Wagon Toyota Avanza S 1.500 1.498 Besi/Plat 2009

8 Station Wagon Nissan Extrail 2.488 Besi/Plat 2010

10 Station Wagon Suzuki Grand Vitara 1.995 Besi/Plat 2011

11 Station Wagon Nissan Extrail 2.0 CVT 1.997 Besi/Plat 2014

12 Bus Mitsubishi /Colt Diesel PS 135 4.214 Besi/Plat 2003

13 Micro Bus HINO DUTRO 110 LD 4.009 Besi/Plat 2014

14 Minibus Mitsubishi Maven 1.468 Besi/Plat 2007

15 Minibus Mitsubishi L 300 2.477 Besi/Plat 2006

16 Minibus INNOVA 2.4V A/T 1.998 Besi/Plat 2012

17 Minibus NAV1 V A/T 1.986 Besi/Plat 2013

18 Minibus Toyota Kijang Innova 1,998 Besi/Plat 2013

19 Truk Mitsubishi Colt Diesel Besi/Plat 1989

20 Pick Up Toyota Hilux 1.998 Besi/Plat 2007

21 Mobil Tangki Mitsubishi Colt Diesel 3.907 Besi/Plat 2006

22 Mobil Tahanan ISUZU/ NKR 71 4.570 Besi/Plat 2006

23 Sepeda Motor Honda / Impressa 100 Besi/Plat 2001

24 Sepeda Motor Honda / Win 100 Besi/Plat 2002

25 Sepeda Motor Kawasaki D-Tracker 150 Besi/Plat 2014

26 Sepeda Motor Roda 3 JIALING JH 200 RLN 150 Besi/Plat 2014

27 Sepeda Motor Roda 3 JIALING JH 200 200 Besi/Plat 2015

Sumber : BPKAD Kota Dumai, 2017

Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas yang

memenuhi persyaratan teknis adalah sebagai berikut:

1. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak

ekonomis apabila diperbaiki;

2. Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;

3. Barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa;

12

4. Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan,

seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau berkurangnya barang dalam

timbangan / ukuran disebabkan penggunaan / susut dalam penyimpanan /

pengangkutan.

Kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari Daftar Inventaris Barang

Milik Daerah dapat dijual melalui pelelangan baik pelelangan umum dan/atau

pelelangan terbatas. Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar

Inventaris Barang Milik Daerah adalah kendaraan yang telah berumur 5 (lima) tahun

lebih, untuk kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang dapat dihapus dari

Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah kendaraan yang telah berumur 7

(tujuh) tahun lebih. Penghapusan kendaraan dinas operasional walaupun batasan

usianya telah ditetapkan, harus tetap memperhatikan apakah sudah ada kendaraan

pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Kendaraan

dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris terdiri dari:

(a) Jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pick up;

(b) Jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua), (sepeda motor dan scooter);

(c) Jenis Kendaraan Dinas operasional khusus terdiri dari mobil Ambulans,

mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar,

pesawat, dan kendaraan diatas air.

Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan

dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Kepala

Daerah melalui pengelola. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang

dimohon untuk dihapus, Kepala Daerah dengan Surat Keputusan membentuk Panitia

13

Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional. Panitia penghapusan kendaraan dinas

operasional meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik,

kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya

operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian

Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Apabila memenuhi persyaratan, Kepala Daerah menetapkan keputusan

tentang penghapusan kendaraan dinas operasional. Setelah dihapus dari daftar

inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau

pelelangan terbatas. Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang Negara.

Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan

dengan keputusan kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014

Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan

Dinas Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas

dapat dilakukan kepada:

1. Pejabat Negara;

2. mantan Pejabat Negara;

3. pegawai ASN;

4. anggota TNI; atau

5. anggota Polri.

Pihak yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas

operasional yaitu Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10

(sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun

14

dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior

dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah

mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun. Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun

pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.

Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/pelelangan

terbatas; jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up dan jenis kendaraan

bermotor beroda 2 (dua). Kendaraan dinas operasional khusus lapangan (bus,

pemadam kebakaran, ambulance, truck, alat-alat berat, dlsb),

penjualan/pelelangannya dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan

terbatas. Hasil penjualan/pelelangan disetor ke kas daerah.

Sedangkan jangka waktu pelaksanaan pelelangan dengan dasar hokum

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014

Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan

Dinas Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 24 yaitu : Biaya yang telah

dikeluarkan oleh Pemerintah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang

akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan,

menjadi tanggungan Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri

yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dan harus dibayar sebagai

tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

15

Dibunyikan dalam Pasal 18 Harga jual Barang Milik Negara/Daerah berupa

Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat

Negara tanpa melalui lelang ditentukan oleh Pengguna Barang sebagai berikut:

a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga

jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20%

(dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17.

Berikut ini merupakan data aset Pemerintah Kota Dumai, yang mengalami

kerusakan baik sedang ataupun berat serta belum dilakukan pelelangan yaitu sebagai

berikut:

Tabel 1.2

Rekapitulasi Daftar Usulan Penghapusan Kendaraan Dinas

Kota Dumai

NO OPD Jenis Kendaraan Merk Cara Perolehan

Barang Jumlah

1 Dinas Pekerjaan

Umum Kota Dumai

Truk Tengki

Dyna dan Izusu

APBD 2

2 Dinas Perhubungan

Kota Dumai

Mobil kijang mini bus

Mobil kijang pick up

Toyota Toyota

KF.60

APBD

APBD

1

3

3 RSUD Ambulance Toyota Kijang APBD 10

4 Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Mobil Dinas Toyota Kijang APBD 7

5 Sekretariat DPRD Nissan

L300

Kijang KF

Sepeda Motor

Nissan Terano

Mitsubishi L300

Toyota Kijang

Honda

APBD

APBD

APBD

APBD

3

1

1

1

6 Kecamatan Dumai

Kota

Sepeda Motor Honda APBD 2

Sumber: Bidang Aset BPKAD Kota Dumai Tahun 2017

16

Berdasarkan data tabel diatas, maka aset kendaraan bermotor milik

Pemerintah Kota Dumai yang saat ini berada dalam kondisi rusak atau dalam tahap

penghapusan cukup banyak jumlahnya. Dari data keseluruhan Organisasi Perangkat

Daerah sejak tahun anggaran 2011-2017, maka dari total 35 (tiga puluh lima)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Dumai terdapat sekitar 31 (tiga puluh satu)

unit aset kendaraan bermotor Pemerintah Kota Dumai yang telah diusulkan untuk

dihapuskan. Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota

Dumai, karena jika tidak diperhatikan tentu saja mengakibatkan kerugian materiil

bagi pemerintah.

Kendaraan yang dilelang pada Pemerintah Kota Dumai memang kendaraan

yang kondisinya sudah tidak digunakan. Saat ini ada 31 unit yang akan kita ajukan

untuk dilelang. Dari 31 unit yang akan diajukan untuk dilelang nantinya belum tentu

semuanya bisa diterima oleh pihak ketiga sebagai pelaksana lelang. Tentu dilakukan

terlebih dahulu pengecekan terhadap kondisi kendaraan tersebut. Lelang terhadap

kendaraan Dinas pemerintah Dumai untuk tahun ini tidak lagi lelang tertutup seperti

tahun sebelumnya. Namun lelang terbuka dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Dumai.

Mengacu pada Peraturan Presiden 54 tahun 2010 dan perubahannya

PERPRES 70 tahun 2012 dan Perka Pelelangan Nomor 18 tahun 2012 jadwal lelang/

seleksi sederhana Pascakualifikasi Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, atau

Seleksi Sederhana Perorangan sebagai berikut :

17

Tabel 1.3

Waktu Pelaksanaan Pelelangan

No Pekerjaan Waktu Keterangan

1 2 3 4

1 Penayangan

pengumuman

Paling kurang 4 (empat) hari Kalender Batas akhirnya

adalah hari kerja

2 Pengambilan Dokumen

Pemilihan

(Download Dokumen

pemilihan)

sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1

(satu) hari kalender sebelum batas akhir

pemasukan Dokumen Penawaran

Batas akhirnya

adalah hari kerja

3 Pemberian Penjelasan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak

tanggal tanggal pengumuman

Jam Kerja dan Hari

Kerja

4 Pemasukan Dokumen

Penawaran

dimulai 1 (satu) hari kalender setelah

pemberian penjelasan sampai dengan paling

kurang 2 (dua) hari kerja setelah

ditandatanganinya Berita Acara Pemberian

Penjelasan (Minimal 2 hari kerja)

Batas akhirnya

adalah hari kerja

dan jam kerja

5 Masa sanggah 3 (tiga) hari kalender setelah pengumuman

hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana

Perorangan

Batas akhirnya

adalah hari kerja

dan jam kerja

6 Jawab Sanggah 5 (lima) hari kalender setelah jawaban

sanggah

Hari kalender

7 Sanggah banding selama 3 (tiga) hari kalender setelah

menerima

jawaban sanggahan (minimal 2 hari kerja)

Batas akhirnya

adalah hari kerja

dan jam kerja

8 Jawaban Sanggah

Banding

15 (lima belas ) hari kalender setelah

menerima sanggah banding

Hari kalender

9 Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ)

paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah

pengumuman penetapan pemenang

Pelelangan Sederhana atau Pemilihan

Langsung apabila tidak ada sanggahan, atau

setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak

ada sanggahan;

bandingsetelah sanggahan dijawab dalam

hal tidak ada sanggahan banding, atau

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

Kelompok Kerja ULP menyampaikan

Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada

PPK untuk Seleksi Umum;

sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ

pada Pelelangan Umum diterbitkan paling

lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya

jawaban sanggahan banding dari Menteri/

Hari Kerja

18

1 2 3 4

Pimpinan Lembaga/ Kepala daerah/

Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling

lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok

Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada

PPK untuk Seleksi Umum;

Dalam hal Pelelangan Umum dengan

prakualifikasi Pelelangan Terbatas, atau

Seleksi Umum dilakukan mendahului

Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah

DIPA/DPA ditetapkan.

10 Kontrak Ditandatangani paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ

Hari Kerja

Sumber : KPKNL Kota Dumai 2018

Sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini, Badan Pengelolaan Keuangan Dan

Aset Daerah Kota Dumai belum mampu melaksanakan kegiatan penghapusan aset

Kota Dumai secara optimal. Adapun beberapa faktor yang menghambat dalam

penghapusan dan penjualan Barang Milik Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Kondisi barang milik daerah yang sudah rusak berat (Rusaknya nomor KIR

kendaraan)

2. Tingginya penetapan harga limit pelelangan kendaraan dinas perorangan di

Pemerintah Kota Dumai

3. Terbatasnya sumber daya manusia pada bidang aset Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai.

Sedangkan Untuk kendaraan Dinas DPRD bersifat Pinjam Pakai Kendaraan

Dinas disebutkan dalam Lampiran VIII huruf b angka 1) huruf a) dan b) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016:

19

a) Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan barang milik daerah kepada

instansi pemerintah, antar pemerintah daerah, yang ditetapkan dengan Surat

Perjanjian untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah

jangka waktu tersebut berakhir, barang milik daerah tersebut diserahkan

kembali kepada Pemerintah Daerah.

b) Pinjam pakai selain hal tersebut di atas, dapat diberikan kepada alat

kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Komisi-komisi) dalam

rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kendaraan

tersebut sebagai kendaraan dinas operasional (pool).

Sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait penghapusan aset

dan Barang Milik Daerah Kota Dumai, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan menetapkan judul: “Implementasi Peraturan Daerah Kota

Dumai Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi

Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Dumai).”

1.2 Rumusan Masalah

Pengelolaan Aset dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Dumai Kota Dumai sebagai Pembantu Pengelola sedangkan Sekretaris

Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah. Aset tentu saja harus dikelola hal ini

dikarenakan aset merupakan barang inventaris dari Pemerintah dan memiliki nilai

guna dan nilai ekonomis. Akan tetapi pengelolaan aset di Kota Dumai belum

20

terlaksana secara optimal terutama dalam proses pendataan dan pelelangan aset

terutama aset kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, dalam merumuskan permasalahan penelitian, penulis

memaparkan beberapa perumusan masalah yang cukup relevan untuk diteliti yaitu

sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 09 Tahun

2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Penghapusan Aset

kendaraan Dinas di Pemerintah Kota Dumai?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah

Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah terhadap Penghapusan Aset Kendaraan Dinas di Pemerintah Kota

Dumai?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui

mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2017

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Penghapusan Aset Kendaraan

Dinas Pemerintah Kota Dumai. Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota

Dumai Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

terhadap Penghapusan Aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Dumai.

21

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Implementasi

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah terhadap Penghapusan Aset Kendaraan Dinas di

Pemerintah Kota Dumai.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, maka harapan dari penulis adalah dapat memberikan

manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi akademis diharapkan akan dapat memberikan sumbangan

pemikiran, baik berupa perbendaharaan konsep, metode, proposisi ataupun

pengembangan teori-teori dalam khasanah studi ilmu pemerintahan dan

masyarakat di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap

Penghapusan Aset kendaraan dinas.

2. Dari segi pragmatis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Dumai dalam Implementasi Peraturan

Daerah Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah terhadap Penghapusan Aset Pemerintah Kota Dumai.