107
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Kabupaten Balangan terbentuk secara resmi Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003 bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan dimana keberadaannya tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sekarang dan dimasa yang akan datang dihadapkan pada tantangan yang begitu besar. Menghadapi hal tersebut konsep pembangunan harus benar-benar diselaraskan dengan mengakomodasi kepentingan masyarakat yang sejalan dengan kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Balangan untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro dengan cakupan meliputi kondisi umum daerah, visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan. Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan yang dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut: Pertama, penyiapan rancangan RPJP Kabupaten Balangan dimana kegiatan ini dibutuhkan guna mendapat gambaran awal dari visi, misi, dan arah pambangunan Kabupaten Balangan. Kedua, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka panjang Kabupaten Balangan dilaksanakan untuk mendapat masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJP Kabupaten Balangan. Ketiga, penyusunan rancangan akhir RPJP Kabupaten Balangan dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Kabupaten Balangan menjadi masukan utama dan penyempurnaan rancangan RPJP Kabupaten Balangan, menjadi rancangan akhir RPJP Kabupaten Balangan. Keempat, penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Kabupaten Balangan dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan akhir RPJP Kabupaten Balangan beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Tentang RPJP Kabupaten Balangan. 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN RPJP Kabupaten Balangan sebagai dokumen perencanaan pembangunan kabupaten untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah kabupaten (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha), didalam mewujudkan cita- cita dan tujuan kabupaten sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian seluruh upaya yang dilakukan oleh

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Kabupaten

Embed Size (px)

Citation preview

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Balangan terbentuk secara resmi Sejak dikeluarkannya Undang-UndangNo. 2 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003 bersamaan dengan terbentuknyaKabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan dimana keberadaannyatidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disadari bahwadalam pelaksanaan pembangunan sekarang dan dimasa yang akan datangdihadapkan pada tantangan yang begitu besar. Menghadapi hal tersebut konseppembangunan harus benar-benar diselaraskan dengan mengakomodasikepentingan masyarakat yang sejalan dengan kegiatan pembangunan nasionalmaupun pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Balangan merupakandokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.RPJP ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Balangan untuk setiap jangkawaktu 5 (lima) tahunan. RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifatmakro dengan cakupan meliputi kondisi umum daerah, visi, misi, dan arahpembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan.

Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsurpelaku pembangunan yang dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:Pertama, penyiapan rancangan RPJP Kabupaten Balangan dimana kegiatan inidibutuhkan guna mendapat gambaran awal dari visi, misi, dan arah pambangunanKabupaten Balangan. Kedua, musyawarah perencanaan pembangunan(Musrenbang) jangka panjang Kabupaten Balangan dilaksanakan untuk mendapatmasukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)terhadap RPJP Kabupaten Balangan. Ketiga, penyusunan rancangan akhir RPJPKabupaten Balangan dimana seluruh masukan dan komitmen hasil MusrenbangJangka Panjang Kabupaten Balangan menjadi masukan utama danpenyempurnaan rancangan RPJP Kabupaten Balangan, menjadi rancangan akhirRPJP Kabupaten Balangan. Keempat, penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPKabupaten Balangan dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerahyang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum.Rancangan akhir RPJP Kabupaten Balangan beserta lampirannya disampaikankepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah untuk diproses lebih lanjutmenjadi Peraturan Daerah Tentang RPJP Kabupaten Balangan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJP Kabupaten Balangan sebagai dokumen perencanaan pembangunankabupaten untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud untukmemberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerahkabupaten (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha), didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan kabupaten sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yangtelah disepakati bersama. Dengan demikian seluruh upaya yang dilakukan oleh

Bab I Pendahuluan

Rancangan RPJP Kabupaten Tahun Balangan 2005-20252

masing-masing pelaku pembangunan diharapkan menjadi bersifat sinergis,koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan polatindak.

Tujuan dari disusunnya RPJP Kabupaten Balangan adalah untuk (a) mendukungkoordinasi pelaku pembangunan dalam mencapai visi daerah Kabupaten Balangan,(b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi, pemerintahan, maupun antar pusat dan daerah, (c)Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksana,dan pengawas, (d) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien,efektif, berkeadilan dan berkesinambungan, serta (e) mengoptimalkan partisifasimasyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Balangan juga menjadi acuanbagi Kepala Daerah dalam membuat Visi dan Misinya yang implementasinya akandituangkan dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah (RPJM). RJPM inimerupakan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka lima tahun sesuaimasa bakti Kepala Daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan dibuat sesuaidengan batas kewenangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitaskeuangan daerah. Hal ini diterapkan agar terjadi kesinambungan dalampembangunan daerah yang tujuan akhirnya adalah terciptanya kesejahteraan rakyatyang adil dan merata seperti diamanatkan dalam UUD 1945, yang lebih khusus lagiterwujudnya kabupaten Balangan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan idiil dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) KabupatenBalangan adalah Pancasila dan landasan Konstitusional UUD 1945, sedangkanlandasan operasional adalah RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kalimantan Selatanserta seluruh ketentuan perundangan yang berkaitan langsung denganpembangunan daerah, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorVII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.3. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten

Balangan4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005

tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah

Bab I Pendahuluan

Rancangan RPJP Kabupaten Tahun Balangan 2005-20253

1.4 HUBUNGAN RPJP KABUPATEN BALANGAN DENGAN DOKUMENPERENCANAAN LAINNYA

Seperti halnya kabupaten lain Kabupaten Balangan merupakan bagian integral dariProvinsi Kalimantan Selatan, sementara Provinsi Kalimantan Selatan adalah bagianintegral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kegiatan pembangunanyang dilaksanakannya. Ini menuntut terciptanya keserasian dan kesinambunganpembangunan antar daerah kabupaten dalam propinsi, antara kabupaten-kabupaten dengan provinsi, antar provinsi dan antara provinsi-provinsi denganpembangunan pada tingkat nasional.

Sesuai pula dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RPJP Kabupaten Balanganmengacu pada RPJP Provinsi Kalimantan Selatan yang dengan sendirinyamengacu pada RPJP Nasional. Pengacuan kepada rencana yang berada diatasnyaini justru dalam arti mengupayakan pengembangan diri secara optimal sesuaidengan potensi dan memampuan serta kebutuhan riil yang dimiliki oleh KabupatenBalangan sendiri. Hubungan dengan daerah lain dalam kerangka yang lebih luasmenjadi peluang bagi terbangunnya sinergi yang lebih mantap yang menjadikanseluruh kegiatan pembangunan berjalan lebih efisien dan efektif.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025ditulis dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PendahuluanBAB II Kondisi, Analisis, dan Prediksi Kondisi Umum Kabupaten BalanganBAB III Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Kabupaten BalanganBAB IV Penutup

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-20254

BAB IIKONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM

KABUPATEN BALANGAN

2.1. KONDISI DAN ANALISIS2.1.1. GEOMORFOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEADAAN WILAYAH Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah

Kabupaten Balangan terletak di bagian utara dari wilayah ProvinsiKalimantan Selatan, berada pada koordinat 114° 50' 24" sampai 115° 50'24" Bujur Timur serta 2° 01' 37" hingga 2° 35' 58" Lintang Selatan. Luaswilayahnya 1.878,30 Km2 atau sekitar 4,99 % dari luas wilayah ProvinsiKalimantan Selatan.

Secara administratif, Kabupaten Balangan dengan ibukotanya Paringinberbatasan dengan Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir ProvinsiKalimantan Timur di sebelah Utara, Kabupaten Pasir dan Kotabaru disebelah Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di sebelah Selatan, danKabupaten Hulu Sungai Utara di sebelah Barat. Terbagi kedalam 8 wilayahkecamatan dan 152 desa, dimana kecamatan yang terluas adalahKecamatan Halong 659,84 Km2 (35,13 %), dan yang tersempit adalahKecamatan Lampihong 96,96 Km2 (5,16 %).

Tabel .1. Luas Wilayah Kabupaten Balangan Menurut KecamatanTahun 2009

No Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Persentase

1. Lampihong 96,96 5,162. Batu Mandi 147,96 7,883. Awayan 14,57 7,594. Paringin 100,04 5,335. Juai 386,88 20,596. Halong 659,84 35,137. Paringin Selatan 86,80 4,628. Tebing Tinggi 257,25 13,70

JJumlah 1.878,30 100,00

Sumber: BPS, Balangan dalam angka 2008

Topografi atau MorfologiDitinjau dari Topografinya, bagian utara merupakan dataran tinggi danbergunung-gunung, dimana Pegunungan Meratus terbentang dari arahutara ke Selatan bagian timur. Menurut ketinggiannya Kabupaten Balangan

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-20255

terbagi kedalam 5 kelas, yaitu antara 0 – 7 meter d.p.l.; 35,30 Km2 (1,88%), 7 – 25 meter 363,82 Km2 (19,37 %), 25 – 100 meter 720,84 Km2

(38,38 %), 100 – 500 meter 588,82 Km2 (31,35 %) dan diatas 500 meter160,52 Km2 (9,03 %).

Sungai Balangan, Sungai Pitap, dan Sungai Halong, ketiganya merupakansumberdaya air yang penting bagi penunjang kehidupan masyarakat, baiksebagai sumber air baku untuk diolah menjadi air bersih maupun untukmemenuhi kebutuhan pertanian.

IklimIklim dan curah hujan di Kabupaten Balangan termasuk yang beriklimtropis, musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulanApril dan musim kemarau atau panas berkisar pada bulan Mei sampaidengan September setiap tahunnya. Sedangkan Suhu di daerah KabupatenBalangan berkisar antara 23,2°C sampai 31,7°C. Curah hujan bulanannyasekitar 175 mm dengan kisaran antara 45 – 400 mm. Bulan-bulan basahterjadi sekitar Desember – Januari, dan bulan-bulan kering sekitar Agustus- September. Menurut klasifikasi Schmidt & Ferguson iklim KabupatenBalangan termasuk tipe B.

Jenis TanahJenis tanah Podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan endapanyang sifat tanahnya mudah tererosi dan umumnya miskin unsur Haramendominasi wilayah ini. Kemiringan lerengnya didominasi oleh lahandengan kemiringan rendah (0-5%), sisanya memiliki kemiringan sedang(15-40%) dan lebih dari 40%. Kedalaman efektif tanah rata-rata lebih dari90 cm, dan sebagian besar tanahnya bertekstur halus

KONDISI SAMPAI SAAT INI Luas Kabupaten Balangan berdasarkan ketinggian tempat tersebar

pada berbagai ketinggian yang berbeda. Kemampuan tanah berdasarkan kombinasi dan gabungan berbagai

faktor seperti kelerengan, kedalaman efektif,tekstur, draenase danerosi pada berbagai tempat cukup variatif.

Berdasarkan jenis tanahnya wilayah Kabupaten Balangan sesuai untukbudidaya tanaman pangan lahan kering, perkebunan dan kehutananberbasis agroforestri karena jenis tanahnya podsolik merah kuning.Untuk pertanian lahan basah hanya sebagian kecil dari wilayahKabupaten Balangan dengan jenis tanah aluvial dan organosolgleihumus. Akan tetapi jenis tanah podsolik merah kuning ini memilikisifat yang sangat rentan yaitu mudah tercuci, peka erosi, permiabilitasrendah dan agregat kurang stabil. Jenis tanah ini tingkat kesuburannyasangat tergantung pada jenis vegetasi yang menjadi penutupnya. Darisegi lingkungan maka penggunaan jenis tanah ini harus dengan sistemsiklus unsur hara tertutup. Pola yang sesuai untuk dikembangkanadalah agroforestri yaitu pola pengkombinasian tanaman pertaniandengan tanaman kehutanan.

Berdasarkan kondisi geologi maka Kabupaten Balangan tersusun atasbeberapa formasi batuan. Berdasarkan kondisi geologis KabupatenBalangan kaya dengan berbagai sumberdaya alam mineral.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-20256

Berdasarkan kesesuaian lahan dengan jenis tanaman yang akandikembangkan maka terdapat 18 sistem lahan dengan 5 tingkatkesesuaian yaitu sangat sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai,tidaksesuai saat ini dan tidak sesuai permanen. Kesesuaian dikaitkandengan dapat atau tidaknya suatu jenis tanaman dikembangkan.

Penggunaan tanah yang diusahakan terdiri dari perkebunan,kebunrakyat, ladang, kolam, pemukiman. Luas tanah yang belumdiusahakan merupakan modal dan potensi untuk usaha budidayapertanian dan kehutanan sedangkan yang sudah diusahakan dapatditingkatkan produktivitasnya.

Pola wilayah tanah usaha (WTU) berdasarkan kondisi geomorfologi danlingkungan hidup yang ada terbagi menjadi 6 WTU yaitu WTU terbatasdengan ketinggian kurang 7 m dpl, permukaan tanah datar sampaisangat datar dan kadang-kadang terkena banjir , wilayah ini untukperikanan dan persawahan. WTU utama Ia,Ib dengan ketinggian 7-25m dpl, permukaan tanah datar sampai bergelombang ringan, sesuaiuntuk perikanan dan persawahan. WTU utama Ic pada ketinggian 25-100 m dpl, permukaan tanah bergelombang, sesuai untuk perkebunan,agroforestri,pertanian tanah kering dan sawah. WTU utama Id padaketinggian 100-500 m dpl, permukaan tanah bergelombang sampaiberbukit, sesuai untuk perkebunan,agroforestri dan pertanian tanahkering.WTU utama II 500-100 m dpl, keadaan permukaan tanahberbukit dan bergunung, dimanfaatkan sebagai kawasan lindung. WTUterbatas II, ketinggian lebih 1000 m dpl, peruntukan untuk kawasanlindung karena kelerengan lebih dari 40%.

ANALISISProyeksi Peluang

Berdasarkan kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup makasebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Balangan sangatpotensial untuk pengembangan budidaya pertanian dalam arti luasdan pemanfaatan sumberdaya mineral.

Masih banyak tanah yang belum dikelola dan dimanfaatkan secaraoptimal sehingga dengan introdusir teknologi berbasis lingkungantanah tersebut akan bermanfaat dan berfungsi optimal.

Berdasarkan kondisi geomorfologi maka pengembangan agroforestrisangat signifikan dilaksanakan dimana pola ini merupakan kombinasiantara 3 sektor vital yaitu kehutanan, pertanian dan perikanan-peternakan. Dengan sistem ini keseimbangan produksi danlingkungan akan dapat tercapai dalam rangka kelestarianpembangunan dan ekologi.

Proyeksi Ancaman Ketergantungan yang besar pada sumberdaya alam yang tidak dapat

diperbaharui akan menimbulkan permasalahan lingkungan hidupyang serius dan akan merubah kondisi geomorfologi wilayah secarabertahap. Sehingga kelestarian pembangunan dan ekologi tidak akandapat terwujud.

Pola penggunaan tanah dan pola pemanfaatan lahan yang tidakdidasarkan pada keadaan geomorfologi akan berpengaruh terhadap

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-20257

stabilitas bentang lahan sehingga memicu permasalahan lingkunganhidup seperti terganggunya keseimbangan tata tanah, tata air dantata udara.

Keberadaa sumberdaya mineral dalam bentuk bahan galian banyakyang berada pada posisi geomorfologi yang tidak sesuai berdasarkanketinggian tempat dan faktor kelerengan sehingga potensial akanmerubah bentuk bentang lahan yang ada.

Jenis tanah podsolik merah kuning yang meliputi sebagian besarwilayah Kabupaten Balangan bersifat sangat rentan terhadappenurunan produktivitas berbagai komuditi tanaman budidaya.

Proyeksi Permasalahan Ekses negatif dari pemanfaatan sumberdaya mineral, sumberdaya

hutan dan sumberdaya air selama ini belum dapat ditangani secaraoptimal. Sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dariketiga sumberdaya tersebut secara signifikan belum menunjukanhasil yang memuaskan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat Balangan secara merata.

Orientasi kegiatan ekonomi pada sumberdaya pertanian danperkebunan belum dilakukan secara optimal dan belum mampumenciptakan komoditi primadona bagi Kabupaten Balangan sehinggaupaya untuk menjadikan Kabupaten Balangan sebagai pusatagribisnis belum terwujud.

Sistem pemanfaatan tanah dan lahan berdasarkan kondisigeomorfologi belum dipahami secara komprehenshif oleh berbagaistakeholders untuk itu perlu ada koordinasi dan komitmen daerahdalam mengelolanya melalui kebijakan dan peraturan daerah.

Proyeksi Keberhasilan Dengan kondisi geomorfologi yang ada telah menjadikan Kabupaten

Balangan sebagai salah satu kabupaten yang kaya akan sumberdayaalam sehingga dapat menunjang pemasukan bagi daerah dalambentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya diharapkandapat mendorong percepatan pembangunan daerah.

Adanya koordinasi dan komitmen daerah dalam mengelola danmenjaga peruntukan lahan sejalan dengan kesesuaiannya secarageomorfologis hendaknya dipertegas melalui kebijakan dan peraturandaerah yang ditegakkan secara konsisten.

PREDIKSI KONDISI GEOMORFOLOGI Berdasarkan kondisi geomorfologi yang ada maka upaya untuk

menjadikan Kabupaten Balangan untuk pengembangan agribisnissangat didukung oleh potensi geomorfologinya. Sehingga KabupatenBalangan akan memiliki struktur perekonomian yang kokoh dimanapertanian (dalam arti luas) sesuai untuk menjadi komditi utamanya.

Perubahan orientasi pemanfaatan sumberdaya alam dari sumberdayaalam yang tidak dapat diperbaharui ke sumberdaya alam yang dapatdiperbaharui melalui terwujudnya pengelolaan dan pendayagunaansumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secaraberkelanjutan, berkeadilan, dan berkeseimbangan dengan perolehan

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-20258

nilai tambah yang optimal bagi kepentingan negara dan untuksebesar-besar kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya yangbertempat tinggal di Kabupaten Balangan.

Dengan berkembangnya agribisnis pertanian dalam arti luas baikdalam bentuk pertanian tanaman pangan,perkebunan,kehutananberbasis agroforestri, perikanan-peternakan maka ancamanperubahan kondisi bentang lahan pada geomorfologi wilayahKabupaten Balangan akan dapat teratasi.

Sumberdaya mineral diperkirakan secara alamiah depositnyamenurun akan tetapi tetap diperlukan untuk menopangperekonomian daerah dengan sistem pemanfaatan yang tidaksemata eksploitatif, melainkan mengutamakan keseimbangan dankelestarian lingkungan.

2.1.2 DEMOGRAFI

KONDISI SAMPAI SAAT INI

Selama 10 tahun, yaitu antara 1998 - 2007 penduduk Kabupaten Balanganmengalami peningkatan sebanyak 8.157 jiwa, atau mengalami pertumbuhan sekitar 0,87 % per tahun. Tahun 1998 jumlah penduduknyasebanyak 94.042 jiwa dan tahun 2007 menjadi 102.199 jiwa. Pertumbuhanpenduduk tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan denganpertumbuhan penduduk di Kalimantan Selatan yang sekitar 1,32 % pertahun. Pertambahan penduduk berdampak pada peningkatan jumlah rumahtangga, yaitu dari 26.117 KK pada tahun 2003 menjadi 28.882 KK padatahun 2007.

Sebaran penduduk di Kabupaten Balangan tidak merata, dimana sebagianbesar penduduknya terkonsentrasi di ibu kota kabupaten dan ibu kotakecamatan. Data sebarannya (2007) adalah; Kecamatan Paringin 14.335jiwa (14,03 %), Halong 17.413 jiwa (17,04 %), Awayan 11.193 jiwa(10,95 %), Lampihong 14.594 jiwa (14,28 %), Batu Mandi 14.076 jiwa(13,77 %) , Juai 15.251 jiwa (14,92 %), Tebing Tinggi 5.483 jiwa (5,37 %)dan Paringin Selatan 9.854 jiwa (9,64 %).

Kepadatan penduduk Kabupaten Balangan relatif masih jarang, sekitar 54jiwa per Km2. Kota Paringin sebagai ibukota Kabupaten Balangan,kepadatannya sekitar 143 jiwa per Km2. Kepadatan penduduk terendahterdapat di Kecamatan Halong yakni hanya 26 jiwa per Km2.

Penduduk usia muda, yang berusia antara 0 – 14, tahun pada tahun 2007mencapai 29,42 %, turun dibanding 2003 yaitu 30,69 %. Penurunan itudipicu oleh turunnya laju pertumbuhan kelompok usia muda dibandingtahun-tahun sebelumnya. Sementara itu penduduk usia tua (65 keatas)turun dari 4,53 % (2003) menjadi 4,37 % (2007).

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-20259

Tabel 2. Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten BalanganTahun 2003 dan 2007 (Jiwa dan %)

Penduduk2003 2007

Jumlah % Jumlah %

Usia Muda (0-14) 29.836 30,69 30.070 29,42

Usia Produktif (15-64) 62.974 64,78 67.658 66,25

Usia Lanjut (65 +) 4.403 4,53 4.471 4,53

Jumlah 97.213 100,00 102.199 100,00Sumber : BPS, Balangan dalam angka 2008

Dari 102.199 jiwa penduduk Kabupaten Balangan tahun 2007, jumlah laki-laki 50.702 jiwa dan perempuan 51.497 jiwa, sehingga Sex Ratio pendudukKabupaten Balangan adalah sebesar 0,98.

Tabel 3. Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten BalanganTahun 2003 dan 2007 (Jiwa)

Kelompok UmurLaki-Laki Perempuan

2003 2007 2003 2007

Usia Muda (0 – 14) 16.002 14.959 16.167 15.111

Usia Produktif (15 - 64) 30.001 34.120 30.640 33.538

Usia Lanjut (65 +) 2.051 1.623 2.352 2.848

Jumlah 48.054 50.702 49.159 51.497Sumber : BPS, Balangan dalam angka 2008

Rasio ketergantungan penduduk (2007) relatif masih cukup tinggi yaitu49,84 atau hampir 50. Tapi jika dibandingkan dengan rasio tahun 2003yang sebesar 60,30, maka beban rasio ketergantungan telah mengalamipenurunan.

PendidikanSalah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan adalah sumberdaya manusia (Human Resources) yang berkualitas. Jalur pendidikanmerupakan wadah untuk mendapatkan sumber daya manusia yangberkualitas, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Peningkatansumber daya manusia sekarang ini lebih diutamakan dengan memberikankesempatan kepada masyarakat Balangan untuk menempuh pendidikanyang seluas- luasnya, terutama yang berusia 7 – 24 tahun ( penduduk usiasekolah).

Secara umum pendidikan di Kabupaten Balangan dari tahun ke tahunmenunjukkan kemajuan. Pembangunan pendidikannya sudah mampu

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202510

mewujudkan suasana belajar mengajar yang cukup kondusif. Pendidikandasar sudah menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang sebelumnyabelum memiliki sarana pendidikan yang memadai, seperti SD terpencil danSMP Terbuka.

Angka partisipasi Kasar (APK) SD dan Madrasah Ibtidaiyah tahun 2004mencapai 113,11 %. Sedangkan Angka Partisipasi Murninya (APM) 113,23%.Pada tahun 2007 Sebanyak 13.782 orang murid SD dan 3.288 orangmurid Madrasah Ibtidaiyah belajar pada 159 buah SD dan 42 buahMadrasah, tetapi dari segi kebutuhan kelas masih kekurangan 92 ruanguntuk memenuhi proses belajar mengajar secara normal. Banyaknya guruSD 1.325 orang dengan kualifikasi yang layak mengajar 68,44 %, semilayak mengajar 18,66 % dan tidak layak mengajar 12,90 %. Sedangkanguru Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 420 orang dengan kualifikasi layakmengajar 68,27 %, semi layak mengajar 28,27 % dan tidak layak mengajar3,46 %.

Dijenjang pendidikan SMP dan Madrasah Tsanawiyah Angka partisipasiKasar (APK) tahun 2004 mencapai 70,40 %. Sedangkan Angka PartisipasiMurninya (APM) 48,94 %. Jumlah murid SMP dan Madrasah Tsanawiyahtahun 2007; 4.333 orang, terdiri dari 1.836 orang murid SMP, 2.429 orangmurid Madrasah Tsanawiyah dan 68 orang murid SMP Terbuka. Banyaknyasarana pendidikan per kecamatan dapat dilihat pada lampiran 2.

Guru SMP tercatat 177 orang dengan kualifikasi layak mengajar 63,41 %,semi layak mengajar 28,05 % dan tidak layak mengajar 8,54 %.Sedangkan guru Madrasah Tsanawiyah 201 orang dengan kualifikasi layakmengajar 37,81 %, semi layak mengajar 19,90 % dan tidak layak mengajar42,09 %.

Dijenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA dan SMK), Angkapartisipasi Kasar (APK) tahun 2004 mencapai 35,72 %. Sedangkan AngkaPartisipasi Murninya (APM) 19,26 %. Banyaknya murid SMA dan SMKtahun 2007; 1.268 orang, terdiri dari 858 orang murid SMA Negeri, 360orang murid SMK dan 50 orang murid SMA Swasta di Paringin. Banyaknyasekolah 7 buah, terdiri dari SMA Negeri 3 buah masing-masing di ParinginSelatan, Awayan dan Juai, SMK Negeri 2 buah (SPPN dan SMKN diParingin) dan 2 buah SMA Swasta di Paringin. Jumlah guru SMA Negeri 73orang dengan kualifikasi layak mengajar 82,00 %, semi layak mengajar16,00 % dan tidak layak mengajar 2,00 %. Sedangkan guru SMK sebanyak33 orang dengan kualifikasi layak mengajar 88,00 %, dan semi layakmengajar 12,00 %.

Masih cukup tingginya angka mengulang dan putus sekolah mencerminkanrendahnya kualitas proses belajar mengajar dan optimalisasi pemberdayaansumberdaya pendidikan, pada akhirnya berpengaruh terhadap kemajuanpendidikan. Angka mengulang SD di Kabupaten Balangan tahun 2004 13,17% dan putus sekolah 0,43 %. Madrasyah Ibtidayah 2,08 % dan 1,79 %;SMP 0,92 % dan 2,07 %; Madrasyah Tsanawiyah 0,50 % dan 2,00 %.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202511

Angka melanjutkan sekolah, SD/MI ke SMP/Madrasah Tsanawiyah sekitar76,25 %, dari SMP/Madrasah Tsanawiyah ke SMA/SMK sekitar 74,21 %.

Kondisi tersebut mencerminkan permasalahan di bidang pendidikan,yang pemecahannya diarahkan pada 4 upaya pokok, yaitu :a. Pemerataan pendidikan, termasuk peningkatan perpustakaan

sekolah, fasilitas olah raga, usaha kesehatan sekolah, pada semuajenjang pendidikan, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

b. Peningkatan mutu, terutama diarahkan pada peningkatan kualitas dankompetensi guru (masih cukup banyak guru yang tidak layak mengajar).

c. Relevansi, yang kurang didukung ketersediaan sarana dan prasaranapenunjang peningkatan keterampilan dasar, kesenian, bahasa Inggris,bahasa Indonesia dan Matematika.

d. Efisiensi dan efektifitas, melalui optimalisasi pengelolaan sekolah,ruang kelas dan kelayakan guru.

KesehatanIndikator kesehatan mencerminkan kondisi kesehatan perorangan,kelompok atau masyarakat. Indikator kesehatan tercermin dari dari 3indikator utama, yaitu angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibumelahirkan (AKI) dan usia harapan hidup (UHH) yang didukung olehperbaikan gizi dan lingkungan.a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan indikator yang paling peka dalammenggambarkan ketersediaan, penggunaan dan efektifitas pelayanankesehatan. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Balangan pada tahun2004 sebesar 52,40 per 1000 kelahiran, lebih baik dari pada kondisirata-rata Kalimantan Selatan, yaitu 52,90 per 1000 kelahiran.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)Angka Kematian Ibu merupakan gambaran keadaan sosial ekonomisecara umum, keadaan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatanlingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibumelahirkan dan ibu nifas. Angka Kematian Ibu berdasarkan data yangada menunjukkan adanya kemunduran. Jika tahun 2003 AKI masih101,84 per 100.000 kelahiran hidup, maka pada tahun 2004 menjadi102,35 per 100.000 kelahiran hidup.

c. Usia Harapan Hidup (UHH)Usia harapan hidup waktu lahir menunjukkan rata-rata tahun hidup yangakan dijalani oleh seseorang dari mulai melahirkan. Usia Harapan HidupWaktu Lahir dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari suatuupaya peningkatan terhadap kesehatan secara keseluruhan. UsiaHarapan Hidup penduduk Kabupaten Balangan semakin menunjukkanpeningkatan, yang mana pada tahun 2003 UHH penduduk hanya 63,1tahun, sedangkan pada tahun 2004 menjadi 63,7 tahun. Meskipunterjadi peningkatan UHH pada penduduk Kabupaten Balangan padatahun 2003 – 2004 apabila dibandingkan dengan UHH rata-rata ProvinsiKalimantan Selatan yang 67,9 tahun maka UHH Kabupaten Balanganmasih kalah jauh.

d. Tenaga Kesehatan dan Sarana KesehatanTenaga Kesehatan merupakan sumberdaya utama dalam upayapeningkatan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik dan terjangkau.Adapun rasio tenaga kesehatan (per 100.000 penduduk) pada tahun

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202512

2004 dokter umum sebanyak 12 orang dengan rasio 1 : 8.100 kemudianpada tahun 2007 naik menjadi 17 orang dengan rasio menjadi makinbaik yaitu menjadi 1 : 6.000, dokter gigi sebanyak 3 orang dengan rasio1 : 32.500 (2004) kemudian pada tahun 2007 rasionya naik menjadi1:34.000, bidan 82 orang dengan rasio 1 : 1.200 (2004) kemudian 2007berjumlah 103 orang dengan rasio 1 ; 990, dan perawat 53 orangdengan rasio 1 : 1.700 (2004) dan pada tahun 2007 menjadi 88 orangdengan rasio 1 : 1.160.

Penyediaan sarana kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam upayapeningkatan derajat kesehatan masyarakat yang menjadi salah satuperhatian utama pembangunan di bidang kesehatan. Jumlah Puskesmaspada tahun 2004 sebanyak 8 buah meningkat menjadi 10 buah (2007),Puskesmas Pembantu pada tahun 2004 sebanyak 23 buah meningkatmenjadi 27 buah (2007) dan Polindes pada tahun 2004 sebanyak 108buah turun menjadi 64 buah (2007).

Berdasarkan aspek kuantitas, pertumbuhan penduduk KabupatenBalangan relatif lebih ringan bebannya dalam menghadapi desakanjumlah penduduk.

Menurut struktur umurnya, terlihat perkembangan yang baik dimanajumlah usia produktif dan usia tua meningkat. Hal ini menunjukkanrasio ketergantungan berkurang dan kesehatan yang baik telahmeningkatkan usia harapan hidup. Namun dari segi tingkat kelahiranmasih tinggi karena golongan umur muda dan balita masih terlihattinggi.

Kepadatan penduduk antar kecamatan cukup variatif Jumlah penduduk (kepala keluarga) prasejahtera pada tahun 2004

sebesar 2.018 kk kemudian pada tahun 2007 naik menjadi 2.346 kk,sejahtera I turun dari 9.450 kk (2004) menjadi 9.161 kk, sejahtera IIturun dari 13.801 kk (2004), menjadi 13.593 kk, sejahtera III naikdari 3.089 kk (2004) menjadi 5.003 kk (2007) dan sejahtera plusnaik dari 271 kk (2004) menjadi 454 kk (2007). Jadi terlihat adapenurunan tingkat kemiskinan.

Angka pengangguran terbuka yang merupakan perbandingan antarajumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, menurut hasilSakernas pada tahun 2007 angka pengangguran terbuka berjumlah3,86% dari jumla angkatan kerja.

Berdasarkan aspek kualitas dilihat dari perkembangan indikatorIndeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balanganmenunjukkan perbaikan. Akan tetapi peningkatan ini masih jauh dariharapan yang diinginkan, karena Nilai Indeks Pembangunan Manusiamasih dibawah rata-rata nasional yang sebesar 65,8, sementara IPMrata-rata Nasional masih jauh tertinggal dibandingkan dengannegara-negara tetangga. Dengan demikian kondisi kualitas SDMKabupaten Balangan masih tertinggal apabila kita akan masuk padalingkungan global.

Pada aspek kesehatan, dilihat dari perkembangan angka tiapindikator memang menunjukkan peningkatan, tetapi peningkatantersebut masih berada dibawah rata-rata nasional, seperti indikator

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202513

angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kurang gizi padabalita, disparitas status kesehatan antar wilayah.

Pada aspek pendidikan, dilihat dari perkembangan angka tiapindikator memang juga menunjukkan peningkatan, tetapipeningkatan tersebut masih dibawah rata-rata nasional, sepertiindikator angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, jumlahpenduduk yang buta huruf, disparitas status pendidikan antarwilayah.

Capaian tingkat pendidikan tertinggi di Balangan juga masih rendah Faktor lain yang menentukan pembangunan manusia adalah tingkat

pengeluaran riil per kapita. Pada aspek budaya, daerah ini relatif sudah mengalamai kemajuan,

yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhdap keragamanbudaya, pentingnya toleransi, dan mulai berkembangnya interaksiantar budaya. Pada sisi lain dirasakan nilai-nilai solidaritas dankekeluargaan semakin memudar karena belum optimalnyaketeladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh hukum danlemahnya penegakkan hukum serta disiplin yang rendah.

Pada aspek kehidupan beragama, dirasakan berkembang denganbaik, dilihat dari aspek fisik maupun non fisik, seperti makinmaraknya pembangunan tempat ibadah, kelompok-kelompokpengajian serta besarnya minat masyarakat untuk menjalankanibadah haji dan toleransi antar umat beragama yang semakin baik,namun peningkatan kesadaran tersebut belum sepenuhnyamenjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YangMaha Esa. Demikian juga ajaran agama mengenai etos kerja danpesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkandalam kehidupan sehari-hari.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkanpeningkatan yang tercermin dari semakin mambaiknya kualitas hidupperempuan dan anak. Partisipasi pemuda dalam pembangunan yangsemakin membaik seiring dengan budaya olah raga yang makinmeluas dikalangan masyarakat. Tingkat kesejahteraan sosialmasyarakat cukup memadai melalui berbagai upaya pemberdayaan,pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat yangrentan masalah social termasuk bagi penyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS). Meskipun demikian, kualitas hidup danperan perempuan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomidan politik masih rendah.

Masyarakatnya taat dan kuat dalam menjalankan ajaran agama yangdianutnya, memegang teguh adat istiadat, terbuka terhadapperadaban dan pembaharuan, tinggi sifat kekeluargaan dan gotong-royong serta tinggi partisipasinya dalam setiap kegiatanpembangunan.

ANALISISProyeksi Peluang

Interaksi yang lebih intens dengan dunia yang lebih luas baik regionalmaupun internasional tidak hanya memaparkan tantangan tetapi juga

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202514

peluang seperti terbukanya akses ke sumber-sumber baru yangmungkin lebih baik dan lebih murah dimana sebelumnya tidak ada.Termasuk dalam hal ini berbagai hasil informasi dan teknologi yangmenjadi sumber bagi pembangunan kesehatan, pendidikan, ekonomi,budaya, dan spiritual.

Proyeksi Ancaman Dalam dua dasa warsa kedepan kehidupan sosial masyarakat

Balangan akan menghadapi era keterbukaan yang lebih luas. Eraglobalisasi makin kental dengan berbagai dampak yang dibawanyaseperti budaya dan gaya hidup yang tidak cocok dengan akar budayamasyarakat yang kalau tidak disikapi dengan tepat bisamenyebabkan “culture shock”.

Kualitas yang rendah seperti ditunjukkan Indeks PembangunanManusia (IPM) Kabupaten Balangan menunjukkan gambaran bebanyang semakin berat dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Jikaperbaikan tidak segera dilakukan, masyarakat Balangan bisamenjadi masyarakat tertinggal yang tidak bisa berperan aktif dalamaktifitas pembangunan dimasa depan.

Proyeksi Permasalahan Dari komposisi demografi Balangan sudah merasakan sedikit jebakan

demografis sebagai dampak lain dari menigkatnya mutu kesehatandalam bentuk menurunnya kematian bayi dan balita dibarengidengan meningkatnya tingkat harapan hidup. Hal ini patut menjadiperhatian agar tingkat kelahiran dapat direncanakan dengan tepat,ditingkatkannya penyediaan sarana dan prasarana sekolah yangbermutu, dan penyediaan lapangan kerja yang mencukupi.

Meski angka pengangguran terbuka relatif rendah akan tetapiterdapat kecendrungan untuk meningkat terutama akibat dampakkrisis moneter dan perubahan harga-harga yang terjadi dalam tigatahun terkhir yang mengakibatkan korporasi perlu mengkalkulasiulang struktur ongkos produksi perusahaan.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balanganadalah salah satu hal yang perlu mendapat perhatian ditengahberkembang baiknya indikator-indikator lain. Hal tersebut palingdipengaruhi oleh rendahnya pengeluaran riil per kapita. Selain itutingkat harapan hidup dan melek huruf pun cukup rendah dan harusmendapat perhatian.

Meski terus membaik, indikator kesehatan seperti angka harapanhidup, angka kematian bayi, angka kurang gizi pada balita, disparitasstatus kesehatan antar wilayah di Balangan masih rendah dan lebihrendah dari sebagian besar daerah lain di Kalsel.

Pada aspek pendidikan, indikator melek huruf, enrollment sertacapaian tingkat pendidikan tertinggi di Balangan juga masih rendahyakni karena yang paling dominan hanya tamat SD. Hal ini harussegera ditingkatkan secara konsisten karena menyangkut mutu SDMyang urgent dalam menjalankan pembangunan. Sementarapenyediaan lapangan kerja untuk klasifikasi pendidikan relatif tinggi

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202515

masih perlu ditingkatkan karena untuk kategori ini tingkatpengangguran relatif masih tinggi.

Fakta bahwa tingkat pengeluaran riil perkapita nilainya masih rendahmenggambarkan bahwa tingkat hidup masyarakat masih belum jauhdari tingkat rendah (subsistens). Oleh karena itu usahameningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi danpemerataan yakni dengan terus memperbaiki koefisien gini yangdicapai menjadi mutlak.

Proyeksi Keberhasilan Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif terkendali.

Kabupaten Balangan relatif lebih ringan bebannya dalam menghadapidesakan jumlah penduduk. Hal ini memberi kesempatan luas bagidaerah untuk menata pembangunannya dalam upayamengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisiendan efektif.

Angka pengangguran terbuka yang selama ini dapat dikendalikansehingga relatif paling rendah di Kalimantan Selatan dapat menjadilandasan yang kuat bagi terciptanya tingkat produktifitas danproduksi yang tinggi dalam ekonomi. Hal terakhir menjadi sangatpenting terutama dalam menghadapi perkembangan dalam dua dasawarsa kedepan.

Dengan komitmen yang kuat dari seluruh unsur masyarakat danperangkat pemerintah mendukung peningkatan mutu SDM makakerjasama yang terpadu dan sinergis dari aspek kesehatan,pendidikan, dan kesejahteraan menjadi kunci keberhasilan bagipembangunan bidang kependudukan Kabupaten Balangan.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202516

PREDIKSI KONDISI DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Balangan dengan dua puluh tahun kedepan akantumbuh

Dari segi kualitasnya berdasarkan indikator IPM yang merupakankomposit indikator kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraanekonomi, Balangan diharapkan dapat bertransformasi dari klasifikasirendah saat ini menjadi memiliki SDM berkualitas tinggi.

Keadaan ini dibarengi dengan menurunnya jumlah penganggur danjumlah penduduk miskin. Hal ini karena berjalannya mekanismeredistribusi pendapatan yang efektif dengan pemerataan akseskepada sumber ekonomi secara adil sehingga mampu menurunkantingkat kesenjangan. Angka gini coefficent pun secara konsisten terusmenurun menggambarkan pemerataan yang lebih baik ini.

Laju pertumbuhan penduduk relatif terkendali. Hal ini dicapai denganadanya partisipasi aktif masyarakat merencanakan keluarga secaramatang sehingga tingkat kelahiran menurun, kematian bayi danbalita menurun, dan tingkat harapan hidup meningkat.

Dari aspek tigkat pendidikan, SDM meningkat rata-ratapendidikannya ditandai dengan rata-rata tingkat enrollment yangsejak 2015 sudah mencapai 12 tahun yakni rata-rata telahmenamatkan SLTA karena jika dibawah itu niscaya tidak bisabersaing. Seperti sekarang ini yang dominan adalah pendudukdengan tingkat pendidikan tertinggi masih SD. Sementara tingkatmelek huruf juga telah dicapai sebesar 100% pada 2010 denganmelalui program wajib belajar dan Kejar Paket A dan B yangmenyeluruh.

Pembinaan pendidikan selain melalui pendidikan formal yang lebihdiarahkan pada kemampuan teknis menengah dan akademis yanglebih tinggi guna mengantisifasi kebutuhan pemenuhan sumber dayalokal dalam mendorong perekonomian, juga dilakukan denganmelalui pendidikan informal dan wadah pembinaan swadayamasyarakat yang berfokus pada peningkatan skills (teknis, jasa,bahasa, dan lain-lain) serta mental spiritual keagaaman yang aktifdan terlindungi.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semamin nampakhasilnya melalui semakin baiknya kualitas hidup perempuan dananak. Partisipasi pemuda dalam pembangunan yang semakinmembaik seiring dengan budaya olah raga yang makin meluasdikalangan masyarakat. Tingkat kesejahteraan social masyarakatsudah memadai melalui berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan,rehabilitasi dan perlindungan sosial sehingga Balangan bebas darimasyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Kualitas hidup dan peran perempuan terutama dibidang pendidikan,kesehatan, ekonomi dan politik makin seimbang guna membawaaspirasinya ketengah masyarakat tanpa melupakan peran utamawanita sebagai pengurus rumah tangga dan tiang negara lewatpendidikan yang baik yang diberikannya kepada anak-anaknya.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202517

2.1.3. EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

2.1.3.1. MAKRO EKONOMI

KONDISI SAMPAI SAAT INISecara makro, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten BalanganMenurut PDRB Kabupaten Balangan (atas dasar harga konstan) antaratahun 2005 – 2007 perekonomian Kabupaten Balangan (termasuk minyakdan pertambangan) menunjukkan pertumbuhan rata-rata 4,56% per tahun.Sedangkan jika tanpa minyak bumi dan pertambangan, pertumbuhannyasekitar 6,45% per tahun. Beda pertumbuhan itu menunjukkan besarnyaandil pertambangan ( rata-rata sekitar 66,04%) terhadap perekonomiansecara keseluruhan. Kondisi ini perlu diwaspadai, sebab pertambangan,khususnya batubara sangat rentan terhadap gejolak ekonomi danmerupakan komoditas yang non-renewable. Secara bertahap KabupatenBalangan perlu memperbaiki struktur ekonominya dengan mendorongpertumbuhan sektor-sektor lainnya, khususnya pertanian yang bersifatrenewable.

Tanpa pertambangan, sektor pertanian merupakan sektor andalan ekonomirakyat dan kontribusinya terhadap PDRB tahun 2007 sekitar 60,35%dengan bagian terbesar berasal dari sub sektor pangan, yaitu sekitarRp.206,5 milyar (31,06 %). Nilai ini meningkat dibanding tahun 2005sekitar Rp. 168,8 milyar dan 2006 sekitar Rp. 181,9 milyar.

Tabel 4. Struktur Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2005 - 2007 (%)(Dengan pertambangan dan minyak bumi)

No Sektor 2005 2006 2007

1 Pertanian 20,31 20,43 21,412 Pertambangan dan Penggalian 67,19 66,28 64,643 Industri Pengolahan 0,20 0,25 0,274 Listrik & Air Bersih 0,09 0,08 0,125 Bangunan 1,46 1,55 1,916 Perdagangan, Rest dan Hotel 3,36 4,12 4,117 Pengangkutandan Komunikasi 2,07 1,93 1,818 Keu, Persewaan & Jasa Perush 1,00 0,97 0,969 Jasa-jasa 4,32 4,93 4,76

Total PDRB 100,00 100,00 100,00

Sub sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar terhadapsektor pertanian adalah sub sektor perkebunan, yakni sekitar Rp. 122,8

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202518

milyar pada tahun 2007 (6,55 %) dengan komoditi andalannya karet,kelapa sawit dan pisang.

Meskipun dalam usia yang relatif masih muda, Kabupaten Balanganmenunjukkan keberhasilannya menata sendi-sendi kehidupan ekonomikerakyatan. Kegiatan pertanian pangan, perkebunan, peternakan danperikanan terus berkembang, didukung usaha mikro, kecil dan menengahyang semuanya itu merupakan sendi-sendi pokok pembangunan ekonomikerakyatan.

Atas dasar harga berlaku (tanpa pertambangan) perekonomian KabupatenBalangan tahun 2005 mampu menghasilkan PDRB hampir Rp. 504,9 milyar.Tahun 2006 mencapai Rp. 585,8 milyar dan tahun 2007 mencapai Rp.664,7 milyar.Jika dimasukan sektor pertambangan pada tahun 2005 PDRBKabupaten Balangan pada tahun 2005 mencapai Rp 1.534,4 milyar danterus naik menjadi Rp 1.732,1 milyar pada tahun 2006 dan menjadi Rp1.874,1 milyar pada tahun 2007.

Selanjutnya selama 2005 - 2007 semua sektor ekonomi menunjukkanpertumbuhan positif. Sektor yang pertumbuhannya relatif tinggi adalahsektor bangunan (rata-rata sekitar 15,91 %); sektor industri pengolahan (14,42% ) sektor listrik dan air minum ( 13,66%) dan perdagangan, hotel &restoran (10,36% ), sedang sektor-sektor lainnya kurang dari 5 %.

Atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita Kabupaten Balangan tanpapertambangan dan minyak bumi tahun 2005 mencapai Rp. 5,1 juta. Nilaitersebut naik menjadi Rp 5,7 juta (2006) dan naik lagi menjadi Rp 6,5 juta(2007). Jika dimasukkan sektor pertambangan maka PDRB per kapita padatahun 2005 mencapai Rp 15,6 juta dan terus naik menjadi Rp 17,3 juta(2006) dan naik menjadi Rp 18,4 juta (2007) Apabila dibandingkan denganProvinsi Kalimantan Selatan nilai tersebut lebih tinggi.

Dalam kerangka struktur pekonomian Provinsi Kalimantan Selatanterlihat bahwa pekonomian daerah Kabupaten Balangan tumbuh lebihpesat dari pada pertumbuhan provinsi, terutama sekali disebabkanmenonjolnya sektor pertambangan dan penggalian, industripengolahan, perdagangan-hotel-dan restoran, dan jasa keuangan. Inimenunjukan peranan perekonomian Balangan mengarah semakintinggi dalam skala perekonomian provinsi.

Perekonomian Balangan memiliki konsentrasi yang tinggi padasektor-sektor yang pertumbuhannya cepat di Kalimantan Selatanseperti pertanian, pertambangan dan penggalian, listrik-gas & air,bangunan, dan jasa-jasa lain. Oleh karenanya Balangan potensialmenjadi pusat pengembangan sektor tersebut, seperti pertanian,bagi Provinsi Kalimantan Selatan.

Sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan,perdagangan-hotel-dan restoran, dan jasa keuangan ternyatamemiliki daya kompetisi yang baik dalam perekonomian KalimantanSelatan karena sektor-sektor ini tumbuh menonjol dibandingpertumbuhannya di Kalimantan Selatan keseluruhan. Karenanyasektor-sektor inilah yang secara struktural saat ini dapat dianggapmenjadi sektor-sektor unggulan. Namun dengan melihat potensi

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202519

kedepan dan untuk mencapai peningkatan kesempatan kerja danpemerataan yang lebih baik maka pengembangan sektor Pertaniandalam kerangka Agribisnis adalah pilihan paling baik.

ANALISISProyeksi Peluang

Balangan dapat dikatakan sangat kaya akan potensi sumber dayayang dapat dikembangkan bagi peningkatan taraf ekonomi, mulaidari sumber daya dan kekayaan air (perikanan), pertanian tanamanpangan, perkebuan, kehutanan, sampai kepada pertambangan dangalian sebagai sumber energi. Balangan seperti sebuah “miniaturIndonesia” dengan alamnya yang lengkap dari perbukitan danpegunungan sampai ke dataran rendah yang berawa sehinggabelajar dari pengalaman krisis di Indonesia, perlu kecermatan dalammemanfaatan segala potensi yang ada.

Melalui ketersediaan sarana prasarana infrastruktur jalan,listrik/energi, dan air yang ada sekarang serta disertai ketersediaaninformasi termasuk lewat sarana world wide web (internet)merupakan faktor yang kondusif dalam mendorong kegiataninvestasi. Apalagi memiliki sumber daya energi yang dapatmendukung Kabupaten Balangan yang diproyeksikan menjadi pusatpembangkit tenaga listrik di wilayah Utara Kalimantan Selatan yangdapat melayani Banua Enam dan daerah Lintas Provinsi.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kewenangan kepadadaerah Kabupaten Balangan untuk menentukan sendiri dan memilihproyek eksploitasi sumber daya, misalnya pertambangan, yang amandari ekses buruk terhadap lingkungan

Adanya globalisasi yang membuka peluang usaha dalam kemitraanmaupun kesempatan pemasaran lebih luas seudah tentu jugamemberikan kesempatan bagi Balangan mengambil manfaatsebesar-besarnya.

Adanya komitmen untuk mengembangkan agribinis dengan polaaspiratif masyarakat melalui kemitraan dapat menjadi landasan yangkokoh bagi tumbuhnya sistem ekonomi berbasis kerkayatan yangsecara langsung menciptakan sumber pendapatan yang bermanfaatuntuk meningkatkan kesejahteraan.

Proyeksi Ancaman Menjadi ancaman nyata di masa depan adalah dampak globalisasi

dan pasar bebas yang membawa keterbukaan arus keluar masukmodal, komoditas, dan tenaga kerja baik inter-regional maupuninternasional. Jika Balangan kalah dalam hal kualitas dan daya saingniscaya akan tenggelam dan kalah bersaing dari arus masuk sumber-sumber yang datang dari luar ke pasar lokal apalagi untuk bersaingdipasar inter-regional maupun internasional.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202520

Masih dominannya ketergantungan ekonomi pada sektorpertambangan sementara produktifitasnya cenderung semakinmenurun disamping cadangannya akan terus menipis jugadampaknya yang sangat signifikan dalam merusak tata cadangan airdan keseimbangan lingkungan.

Situasi politik, sosial, dan keamanan saat ini yang masih belumbenar-benar stabil secara masional sedikit banyak berpengaruhterhadap indikator-indikator penentu kegiatan ekonomi sepertitingkat inflasi dan investasi.

Karena agribisnis merupakan sektor yang baru diunggulkan, terbukakemungkinan masih rendahnya ketersediaan SDM baik dariperangkat pemerintahan maupun para pelaku di dunia usaha.Demikian pula dalam hal pemanfaatan teknologi tepat guna jugamsih belum optimal. Sementara struktur dan infrastruktur terpasangyang mendukung langsung pengembangannya harus segera disiapkan.

Proyeksi Permasalahan Pengaruh krisis ekonomi bagi pertumbuhan PDRB masih begitu

terasa sehingga secara struktural perekonomian Balangan harusmelakukan penyesuaian-penyesuaian agar proses recovery dapatberjalan lancar.

Masih dominannya ketergantungan ekonomi pada sektorpertambangan menjadikan Balangan perlu segera membenahipembangunan supaya terdapat percepatan pertumbuhan di sektorlainnya terutama agribisnis yang dimasa depan lebih prospektif danbersinambungan.

Proyeksi Keberhasilan Sebagaimana komitmen arah pembangunan masa depan yang

bertumpu pada agribisnis didukung oleh lokasi strategis Balanganmaka secara sinergis potensi fisik dan tekad daerah tersebut sangatmendukung kemajuan.

Di Kabupaten Balangan sudah terdapat lembaga-lembaga penunjangperekonomian berupa lembaga keuangan dan koperasi yang terdiriatas Bank Pemerintah, BPR, BMT, USP, LPK, dan Koperasi baik KUDmaupun Non KUD yang dapat diberdayakan secara optimal untukmendukung pemerataan akses kepada sumber pembiayaan bagiberjalannya produksi di sektor riil.

Sumber daya agribisnis yang siap didayagunakan untukpembangunan ekonomi daerah adalah, meliputi lahan, air, beragamhayati, sumber daya manusia dibidang agribisnis, teknologi di bidangagribisnis, dan lain-lain. Melalui proses modernisasi teknologi danmanajerial agribisnis akan secara langsung memodernisasiperekonomian daerah dan dapat memecahkan sebagian besarpersoalan ekonomi di Kabupaten Balangan.

Untuk mewujudkan hal itu perlu adanya penelaahan kembali secarateliti untuk mengidentifikasi komoditas ataupun produk yang benar-

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202521

benar dapat diunggulkan dari Kabupaten Balangan baik secarakomparatif maupun kompetitif sehingga nantinya benar-benar dapatbersaing dan menonjol di pasar lokal, regional dan global yangsemakin terbuka.

Sarana informasi dan promosi potensi yang ada perlu lebihdioptimalkan fungsinya sejalan dengan upaya peningkatanketersediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukungdalam menunjang kegiatan pembangunan secara terintegrasi dalamProvinsi Kalsel khususnya di Kabupaten Balangan.

Pemanfaatan kerjasama strategis antar wilayah perlu terusdikembangkan agar terjalin kerjasama yang kuat dan salingmenunjang bagi pemanfaatan sumber-sumber daya dan kesatuanlangkah dalam pemanfaatan peluang secara optimal.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202522

PREDIKSI KONDISI MAKRO EKONOMI Berdasarkan kecendrungan perkembangan nilai PDRB yang telah

dicapainya maka Kabupaten Balangan pada dua dekade ke depan akanmencapai tingkat PDRB tanpa minyak bumi dengan pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi per tahun.

Hal tersebut mengakibatkan pendapatan perkapita masyarakatBalangan naik dan diharapkan dapat mengurangi jumlah pendudukmiskin.

Laju pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk mencapai tingkatini adalah sebesar rata-rata 6,5%.

Sektor-sektor ekonomi akan tumbuh dengan stabil ditandai dengansemakin kuatnya perananan subsektor kluster agroindustri (secarabersama-sama pertanian-agroindustri-perdagangan) ditengah makinmenurunnya peranan sektor pertambangan dan galian yang secaraalamiah depositnya diperkirakan akan terus menurun. Sektor yangdapat meningkat juga adalah listrik, gas, dan air dalam hal ini akandidirikan sejalan dengan akan didirikannya pusat pembangkit listrikenaga uap dengan tujuan untuk dapat memanfaatkan sumber dayabatu bara dengan cermat dan efisien.

Aktifnya unit-unit kegiatan ekonomi masyarakat yang bertumbuhmemberikan kontribusi yang signifikan bagi total produksi Balanganserta menjadi mitra yang tangguh bagi unit-unit ekonomi berskalabesar.

Melalui pola seperti inilah terlahir komoditas dan produk unggulanyang mampu bersaing di pasar lokal, regional, maupun global.

Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pokok dan energi yang cukupmelalui berjalannya kebijakan yang tepat. Hal ini penting disampingsebagai landasan bagi tercapainya tingkat kesejahteraan yang adil danmerata juga memberikan ruang geerak yang kondusif bagi masyarakatuntuk aktif berusaha.

Bergeraknya taraf ekonomi ketingkat yang lebih tinggi secara pastidiikuti oleh berkembangnya mentalitas masyarakat yang telah menjadilebih produktif mengakibatkan volume tabungan yang dapatdisalurkan kedalam bentuk investasi berkembang pesat dan kegiataninvestasi secara berkesinambungan menimbulkan akselerasi danmengembangkan volume ekonomi.

Balangan dapat menyerap manfaat sebesar-besarnya keterbukaanekonomi seperti dengan mendapatkan sumber-sumber daya danteknologi yang murah dengan tanpa merusak struktur ekonomi yangberakar dimasyarakat dan kemandiriannya dalam mengolah potensi-potensi lokal.

Pada arah yang lain produk dan komoditas hasil produksi Balangandapat melalkukan pentrasi pasar seluas-luasnya ditunjang sengansistem informasi pasar yang sudah terbangun dan berfungsi denganbaik serta tersedanya infrastruktur yang mantap dan mencukupi.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202523

2.1.3.2. PERTANIAN

Agenda dan Prioritas Pembangunan Nasional sejak tahun 2005 yang lalumenetapkan “Revitalisasi Pertanian” sebagai salah satu prioritasPembangunan bidang Ekonomi. Revitalisasi Pertanian diarahkan untukmeningkatkan kesejahteraan sebagian besar rakyat dan meletakkanlandasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi. Konsep tersebutmerupakan komitmen politik yang harus didukung dan dijabarkan lebihlanjut operasionalnya oleh semua instansi yang terkait dengan pertanian.

Pembangunan pertanian secara umum di Kabupaten Balangan merupakanbagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melaluiotonomi daerah dan pengaturan sumberdaya, yang memberikankesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yangberdayaguna dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayananmasyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahsecara merata dan berkeadilan.

Sektor Pertanian Kabupaten Balangan masih merupakan sektor yangdiandalkan dilihat dari kontribusinya terhadap total PDRB dan penyerapantenaga kerja.

Pembangunan pertanian dan perkebunan yang dilaksanakan secarabertahap dan berkesinambungan telah menunjukkan keberhasilan yangcukup menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain dalampeningkatan produksi dan pendapatan, tambahan kesempatan kerja sertadalam mendukung sektor industri dan ekspor.

Dari sisi penyediaan lapangan pekerjaan, pada tahun 2000 sektorpertanian menampung 57.713 pekerja atau 64,9% dari total pendudukberusia di atas 15 tahun yang bekerja. Banyaknya jumlah pekerja sektorpertanian disebabkan karena sektor ini dapat menampung tenaga kerjatanpa memandang umur, jenis kelamin dan jenjang pendidikan.

Searah dengan rumusan RPJM, fokus pembangunan sektor pertanianyang ditempuh Kabupaten Balangan dalam periode sampai tahun 2030adalah :

Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis padakemampuan produksi, keragaman sumberdaya pangan sertakelembagaan dan budaya lokal.

Mengembangkan agribisnis yang berorientasi global denganmembangun keunggulan kompetitif produk-produk daerahberdasarkan kompetisi dan keunggulan komparatif sumberdayaalam dan sumberdaya manusia yang bersangkutan.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, Pemerintah KabupatenBalangan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan telahmengambil kebijakan merubah orientasi pembangunan pertanian dan

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202524

perkebunan yang semula berdasarkan pendekatan produksi menjadipendekatan agribisnis dan revitalisasi perkebunan.

Pembahasan Sektor Pertanian dibagi ke dalam lima Sub Sektor seperti dibawah ini.

2.1.3.2.1. TANAMAN PANGAN

KONDISI SAMPAI SAAT INILuas Lahan dan Pemanfaatannya

Luas potensi lahan, baik berupa sawah maupun lahan kering diKabupaten Balangan.

Menurut Laporan Tahunan Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan,penyebab belum optimalnya pemanfaatan lahan antara lain adalahterbatasnya tenaga kerja (baik manusia, ternak kerja maupunmesin/traktor), tingkat kesuburan tanah yang rendah, belumtersedianya saluran irigasi dan drainase yang baik dan memenuhisyarat, terbatasnya modal petani untuk mengelola usahataninya, danadanya beberapa lahan yang cukup jauh letaknya dari domisili petani.

Tanaman padi diusahakan oleh petani di berbagai tipe lahan. Luas tanam dan luas panen padi sawah dan padi ladang. Perbedaan

antara luas tanam dan luas panen padi sawah yang cukup signifikandisebabkan oleh adanya force majeur (kebanjiran dan kekeringan)serta adanya eksplosi hama dan penyakit.

Luas tanam padi ladang turun. Penurunan yang cukup tajam tersebutbaik luas tanam dan luas panen padi ladang disebabkan oleh adanyapergeseran penggunaan lahan kepada komoditi perkebunan.

Luas tanam dan luas panen palawija selama kurun waktu lima tahun.Terjadinya penurunan ini antara lain disebabkan oleh kurangnyakemampuan dan kemauan petani untuk melaksanakan diversifikasiusahatani.

Untuk memenuhi kebutuhan benih, komoditi pangan di KabupatenBalangan dikoordinasikan dengan instansi terkait seperti BPSB, OPB,penangkar dan lainnya untuk menghasilkan kelas benih BS – FS danFS – SS dari Balai Benih Induk (BBI) dan Balai Benih Utama (BBU).

Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) dan benih bersertifikat masihterbatas. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman petani mengenaipentingnya benih bersertifikat bagi petani.

Produksi Produksi padi selama kurun waktu lima tahun terjadi penurunan.

Kondisi ini sudah tergambar pada luas panen padi karena ada korelasipositif antara luas panen dengan produksi.

Sementara itu produksi palawija selama kurun waktu lima tahun jugaterjadi penurunan. Kondisi ini terjadi karena makin berkurangnyaminat masyarakat dalam melaksanakan diversifikasi usahatani.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202525

Perkembangan produksi sayur-sayuran selama kurun waktu limatahun cukup menggembirakan, karena mengalami peningkatan.Keadaan ini terjadi karena makin bertambahnya umur tanaman,sementara upaya peremajaan tanaman masih terbatas.

Produktivitas Produktivitas padi meningkat namun produktivitas yang dicapai

Kabupaten Balangan masih jauh lebih rendah. Berdasarkan data produksi padi, dapat diketahui bahwa Kabupaten

Balangan masih mengalami surplus beras. Surplus beras diperolehmelalui pengurangan produksi padi terhadap keperluan benih untukpenanaman kembali, buffer stock, dan konsumsi rumah tangga.

Walaupun perkembangan produksi padi selalu terjadi peningkatannamun penambahan produksi tersebut masih di bawah peningkatanjumlah penduduk setiap tahunnya.

Perhitungan surplus tersebut adalah dengan mengurangkan produksidengan keperluan benih, pakan ternak, konsumsi, industri, losses danbuffer stock. Masih banyaknya losses (kehilangan hasil) panen jugamenjadi penyebab rendahnya surplus.

ANALISISProyeksi Masalah

Adanya surplus beras dan peningkatan total produksi tanaman panganselama ini ternyata belum cukup untuk menghadapi keadaan yangakan berkembang di masa yang akan datang karena walaupunperkembangan produksi padi selalu terjadi peningkatan namunpenambahan produksi tersebut masih di bawah peningkatan jumlahpenduduk setiap tahunnya.

Luas lahan yang tersedia belum optimal dimanfaatkan, antara laindisebabkan terbatasnya tenaga kerja (baik manusia karena kurangnyamotivasi, ternak kerja maupun mesin/traktor), tingkat kesuburantanah yang rendah, belum tersedianya saluran irigasi dan drainaseyang baik dan memenuhi syarat, terbatasnya modal petani untukmengelola usahataninya, dan adanya beberapa lahan yang cukup jauhletaknya dari domisili petani.

Dalam hal luas panen sistem yang sudah berkembang belum mampumengantisiapisi secara optimal seperti adanya force majeur(kebanjiran dan kekeringan) serta adanya eksplosi hama danpenyakit.

Luas tanam padi ladang bahkan menurun begitu pula halnya denganluas panen. Namun penurunan yang cukup tajam tersebut lebihdisebabkan oleh adanya pergeseran penggunaan lahan kepadakomoditi perkebunan. Hal ini berarti menyangkut kepentingan atauprioritas yang menjadi kebutuhan dan potensi daerah.

Luas tanam dan luas panen padi dan palawija cenderung menurundisebabkan rendahnya diversifikasi usahatani, terbatasnyaPenggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) dan benih bersertifikat. Hal

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202526

ini disebabkan rendahnya pemahaman petani mengenai pentingnyabenih bersertifikat bagi petani.

Produksi buah-buahan mengalami penurunan karena makinbertambahnya umur tanaman, sementara upaya peremajaan tanamanmasih terbatas.

Surplus beras yang mengalami penurunan disebabkan makinbertambahnya tingkat konsumsi, yang diindikasikan melaluipeningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti penambahanproduksi secara proporsional.

2.1.3.2.2. PERKEBUNAN

KONDISI SAMPAI SAAT INILuas Lahan dan Pemanfaatannya

Lahan yang dapat digunakan untuk tanaman perkebunan masih luas. Didalam Sub Sektor Perkebunan komoditas yang paling berpotensi

untuk dikembangkan saat ini adalah komoditas karet, kopi, lada,kemiri, kelapa dan kelapa sawit. Hal ini dilihat dari luas areal tanam,produksi dan produktivitas komoditas tersebut.

Usaha perkebunan karet rakyat merata di seluruh kecamatan denganpusat konsentrasi di wilayah utara.

Untuk pemenuhan kebutuhan benih komoditi perkebunan, terutamabibit karet di Kabupaten Balangan dilaksanakan oleh para petanipenangkar yang telah dibina oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangandan Perkebunan.

Penggunaan klon unggul masih terbatas pada klon tertentu saja. Inidisebabkan masih belum tersedianya kebun entres dengan klonterbaru.

Secara keseluruhan pencapaian luas areal tanaman perkebunanmeningkat.

Produksi dan Produktivitas Karet yang diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan.

2.1.3.2.3. PETERNAKAN

KONDISI SAMPAI SAAT INILahan Pengembangan

Pada Sub Sektor Peternakan tersedia lahan untukpenggembalaan/padang rumput untuk pengembangan ternak besar.

Pengembangan ternak unggas cukup sesuai dengan lahan yangtersedia.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202527

Populasi Ternak Usaha ternak yang cukup menonjol adalah sapi, kambing dan ternak

unggas (ayam ras, ayam buras dan itik)

Produksi Produksi daging dari berbagai jenis ternak selama kurun waktu 2003

- 2007 mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan.Peningkatan produksi ini karena pemotongan ternak yang terusmeningkat begitu pula halnya dengan pemasukan ternak dari daerahlain.

Perkembangan produksi telur (ayam dan itik) dalam kurun waktulima tahun berfluktuasi.

Konsumsi Konsumsi daging selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Konsumsi telur selama kurun waktu yang sama juga mengalami

fluktuasi. Meningkatnya konsumsi masyarakat akan bahan pangan asal ternak

berdampak terhadap meningkatnya angka kecukupan gizi danprotein asal ternak, walaupun masih dibawah target nasional sebesar6 gr/kapita/hari.

Penyakit Hewan Penyakit menular yang dapat dipantau pada hewan/ternak di

Kabupaten Balangan baik secara laboratoris maupun klinis adalahRabies, Brucellosis (Kluron menular pada sapi) dengan keadaannegatif, Penyakit ngorok pada sapi, Parasit Darah, Newcastle Disease(tetelo pada ayam) yang diduga ada hampir di seluruh Kabupaten,Fasciolosis (cacing hati) yang banyak ditemukan. Penyakit DemamTiga Hari yang ditemukan di beberapa kecamatan, PenyakitKambing, serta penyakit-penyakit lain pada unggas.

Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan melalui vaksinasi,eliminasi dan pengobatan sudah banyak dilakukan oleh DinasPeternakan dan Perikanan, akan tetapi masih belum optimal.Pengendalian ini juga sangat tergantung pula pada pemeliharaanyang dilakukan peternak dan lingkungannya.

ANALISISProyeksi Peluang atau Kesempatan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kewenangan kepadadaerah Kabupaten Balangan untuk mengelola sumberdaya alamnyasesuai dengan potensi yang ada.

Adanya globalisasi yang membuka peluang usaha dalam kemitraanmaupun kesempatan pemasaran lebih luas sudah tentu jugamemberikan kesempatan bagi Kabupaten Balangan mengambilmanfaat dari arus keluar masuknya modal serta arus teknologi daninformasi.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202528

Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkanagribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulankompetitif produk-produk daerah berdasarkan kompetisi dankeunggulan komparatif sumber daya alam dan sumberdaya manusia.

Pembangunan peternakan provinsi diarahkan untuk mewujudkanKalimantan Selatan sebagai daerah sumber bibit sapi potong tahun2010. Hal ini memberikan peluang bagi Kabupaten Balangan untukmengembangkan usaha peternakan khususnya sapi potong.

Proyeksi Ancaman Pengaruh globalisasi membuat persaingan yang dihadapi akan

semakin berat. Globalisasi dan pasar bebas membawa keterbukaanarus keluar masuk modal, sumberdaya manusia baik inter-regionalmaupun internasional. Jika Kabupaten Balangan tidak memacu diriuntuk meningkatkan kualitas dan daya saing niscaya akan tenggelamdalam arus globalisasi tersebut.

Semakin meningkatnya konsumsi masyarakat akan protein hewani,terutama daging dan telur, merupakan tantangan yang harusdihadapi bidang peternakan terlebih lagi dengan terus meningkatnyajumlah penduduk. Oleh karena itu, untuk dua puluh tahun ke depan,produksi daging dan telur harus terus ditingkatkan.

Semakin meningkatnya usaha pertambangan merupakan ancamanbagi usaha pertanian secara umum maupun usaha peternakankarena adanya perubahan fungsi lahan. Bila hal ini tidak disikapidengan bijaksana, maka dampak usaha pertambangan yangmeningkat justru akan menjadi ancaman bagi kelangsungan usahapeternakan.

Masih ditemukannya berbagai penyakit ternak yang belumsepenuhnya dapat dicegah dan diberantas merupakan ancaman bagistabilitas populasi ternak yang selanjutnya akan mempengaruhiproduksi asal ternak.

Bencana alam yang tidak dapat diduga juga dapat menjadi ancamanbagi kelangsungan usaha peternakan.

Proyeksi Permasalahan Bencana alam yang tidak dapat diduga juga dapat menjadi ancaman

bagi kelangsungan usaha peternakan. Populasi ternak besar terus menurun, yang disebabkan antara lain

karena terjadinya peningkatan jumlah pemotongan ternak setiaptahunnya sebagai akibat meningkatnya konsumsi daging. Hal iniakan terus menjadi permasalahan bila tidak diatasi sesegeramungkin. Pemotongan ternak yang kurang terkendali akanmempengaruhi jumlah populasi dan produksi.

Bibit, bakalan dan ternak siap potong masih tergantung dari luaryang ditunjukkan oleh banyaknya pemasukkan ternak. Hal ini akan

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202529

mengganggu stabilitas populasi ternak yang ada di KabupatenBalangan. Oleh karena itu perlu diupayakan mengurangiketergantungan tersebut dan menjaga kestabilan populasinyamelalui inseminasi buatan (pembibitan), peningkatan pelayanankesehatan ternak dan pengendalian pemotongan betina produktif.

Ketersediaan pakan ternak masih tergantung dari luar. Apabila hal initidak segera diatasi, maka akan mempengaruhi produksi baik darisegi kuantitas maupun kualitas.

Permasalahan dari sisi produksi adalah masih rendahnyaproduktivitas induk, mutu bakalan yang ada masih kurang, AverageDaily Gain (rata-rata pertambahan berat per hari) masih rendah, danpemanfaatan teknologi masih rendah. Hal ini bisa terjadi akibatketergantungan pakan ternak dari luar dan masih lemahnyapengendalian penyakit ternak.

Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia di bidang peternakandan masih lemahnya kelembagaan peternak. Keterampilan dalammemelihara ternak danpengendalian hama penyakit ternak masihlemah. Di samping itu, masih banyak peternak yang menjalankanusaha ternaknya dengan skala subsisten dengan manajemenusahatani yang lemah.

Di samping itu belum optimalnya pemanfaatan Rumah Potong Hewan(RPH). Hal ini terlihat dari masih banyaknya pemotongan di luar RPH,bahkan masih banyak pemotongan ternak yang tidak tercatat.

Produksi ternak dijual dalam keadaan hidup dan homogen, belumada produk yang terstandarisasi (gradding). Hal ini mengakibatkannilai tambah yang diperoleh peternak juga rendah.

Di bidang pemasaran, sistem pemasaran belum tertata dengan baikdan bargaining position (posisi tawar) peternak masih lemah.

Masih terbatasnya modal yang dimiliki oleh peternak, hal ini akanmempengaruhi keberlangsungan usaha ternak yang mereka miliki.Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memfasilitasi peternakdalam mendapatkan kemudahan kredit permodalan.

Proyeksi Keberhasilan Masih tersedianya lahan untuk penggembalaan/padang rumput

untuk pengembangan ternak besar. Hal ini sangat mendukung untukpengembangan ternak besar. Meskipun kondisi selama sepuluhtahun terakhir menunjukkan penurunan populasi ternak besar, akantetapi kondisi ini dapat diperbaiki dengan cara mendatangkan bibitdan bakalan ternak besar dari luar dan selanjutnya diusahakan untukmengembangkan usaha penangkaran, dibarengi dengan usahapengendalian pemotongan betina produktif.

Adanya visi dan misi Kabupaten Balangan yang jelas serta adanyakomitmen aparatur daerah untuk mengembangkan sektor pertaniandalam arti luas dengan pendekatan agribisnis. Hal ini juga akanmendukung peternakan dimana untuk masa yang akan datangpeternakan juga tidak lagi hanya berorientasi kepada produksi tetapimengarah kepada agribisnis.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202530

Kegiatan peternakan sektor produksi mengalami penurunan tetapisektor usaha meningkat. Hal ini disebabkan karena sudah semakinterbukanya persaingan baik pada faktor produksi maupunproduksinya sehingga harga yang lebih murah dan kualitas yanglebih baik sangat dominan di pasaran. Faktor produksi yang masihberbasis pada bahan baku lokal dan harga bersaing masih bisabertahan dengan baik.

Pelaksanaan Pilot Project Penguatan Kelembagaan danPengembangan Prasarana Pedesaan (PKP2D) di Kabupaten Balangandengan menggunakan pendekatan kawasan strategis. Salah satukomoditas unggulan yang ditetapkan dalam program ini adalahternak sapi potong. Dengan adanya kawasan strategis tersebutdiharapkan dapat mendorong peningkatan produksi sapi potong.

Semakin meningkatnya konsumsi asal ternak baik berupa dagingmaupun telur memberikan angka kecukupan gizi yang terusmeningkat pula, meskipun kondisi saat ini masih di bawah targetnasional, akan tetapi dengan kecenderungan produksi daging yangsemakin meningkat akan dapat memenuhi kebutuhan konsumsimasyarakat.

PREDIKSI KONDISI PETERNAKANPopulasi Ternak

Berdasarkan data populasi ternak besar, yaitu sapi, sepuluh tahunterakhir cenderung mengalami penurunan, maka dua dekade kedepan populasi ternak ini juga akan terus semakin menurun.

Populasi unggas cenderung mengalami peningkatan, kecuali itik.Prediksi dua dekade ke depan populasi ayam ras dan ayam burasakan terus mengalami peningkatan.

Begitu pula halnya dengan populasi ayam buras.

Pemasukan Ternak Populasi ternak sapi semakin menurun, sementara produksi dan

konsumsi cenderung meningkat, hal ini berarti produksi sapididukung oleh pemasukan ternak siap potong.

Pemasukan ternak sapi dua dekade mendatang juga akan terusmeningkat. Akan tetapi pemasukan ini lebih diarahkan kepadapemasukan bakalan dan bibit.

Pemasukan ayam ras dua dekade mendatang terus meningkat,dengan laju pertumbuhan per tahun yang semakin menurun.

Produksi Produksi dua dekade mendatang juga akan terus ditingkatkan

mengingat semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat asalternak ditambah lagi dengan semakin bertambahnya jumlahpenduduk.

Prediksi produksi daging meningkat. Prediksi produksi telur (ayam ras, ayam buras dan itik) meningkat.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202531

Konsumsi Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka konsumsi

pangan asal ternak juga meningkat. Prediksi konsumsi daging dua dekade mendatang cenderung

meningkat. Prediksi konsumsi telur dua dekade mendatang meningkat. Semakin meningkatnya konsumsi pangan asal ternak dua dekade

mendatang akan mendorong pula peningkatan angka kecukupan giziberupa protein hewani. Konsumsi protein hewani lima tahun pertamamencapai angka 4,97 gr/kapita/hari, lima tahun kedua sebesar 5,32gr/kapita/hari, lima tahun ketiga sebesar 5,67 gr/kapita/hari danlima tahun keempat mencapai angka 6,01 gr/kapita/hari.

2.1.3.2.4. PERIKANAN

KONDISI SAMPAI SAAT INI Pembangunan perikanan di Kabupaten Balangan telah tumbuh dan

berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan daerah diberbagai sektor lainnya. Kebijakan pembangunan perikanandiarahkan dalam rangka pemanfaatan potensi sumberdaya perikanansecara optimal untuk meningkatkan produksi dan produktivitasdengan tetap memperhatikan kelestariannya.

Adanya kecenderungan penurunan produktivitas penangkapan ikandi perairan umum dan berkembangnya teknologi budidayaperikanan, telah mendorong peran perikanan budidaya lebih besardalam upaya penyediaan komoditas perikanan.

Lahan Pengembangan Di bidang perikanan, Kabupaten Balangan memiliki sumberdaya

hayati perikanan yang cukup besar, dimana potensi perairan umumdapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya ikan, baik di karamba,kolam, minapadi, fishpen, maupun jala apung. Potensi perairan yang bisa dikembangkan untuk kegiatan

perikanan terdiri dari budidaya ikan di kolam, budidaya ikan dikaramba, Budidaya ikan di sawah (minapadi).

Pada Sub Sektor Perikanan ditunjang dengan keberadaan arealperikanan darat yang memiliki potensi untuk budidaya danpembibitan ikan.

Benih Sumber air yang mengairi lahan perbenihan berasal dari sungai

Balangan. Aktivitas pembenihan ikan dapat dilakukan melalui Unit Pembenihan

Rakyat (UPR) di Kabupaten Balangan untuk penghasil bibit ikan,,

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202532

merupakan ujung tombak dalam pengembangan kegiatan budidayapembesaran ikan.

Sumberdaya Manusia Potensi lain yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya

sumberdaya manusia. Perkembangan Rumah Tangga Perikanan (RTP). Seiring dengan berkembangnya jumlah UPR dan luas lahan

pembenihan, produksi benih juga mengalami perkembangan yangmenggembirakan.

Produksi dan Kosumsi Perkembangan produksi ikan Perkembangan produksi dari hasil penangkapan di perairan umum Konsumsi ikan per kapita per tahun mempunyai kecenderungan yang

terus meningkat

ANALISISProyeksi Peluang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kewenangan kepadadaerah Kabupaten Balangan untuk mengelola sumberdaya alamnyasesuai dengan potensi yang ada.

Adanya globalisasi yang membuka peluang usaha dalam kemitraanmaupun kesempatan pemasaran lebih luas sudah tentu jugamemberikan kesempatan bagi Kabupaten Balangan mengambilmanfaat dari arus keluar masuknya modal serta arus teknologi daninformasi.

Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkanagribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulankompetitif produk-produk daerah berdasarkan kompetisi dankeunggulan komparatif sumber daya alam dan sumberdaya manusia.

Proyeksi Ancaman Pengaruh globalisasi membuat persaingan yang dihadapi akan

semakin berat. Globalisasi dan pasar bebas membawa keterbukaanarus keluar masuk modal, sumberdaya manusia baik inter-regionalmaupun internasional. Jika Kabupaten Balangan tidak memacu diriuntuk meningkatkan kualitas dan daya saing niscaya akan tenggelamdalam arus globalisasi tersebut.

Semakin meningkatnya kebutuhan pemenuhan gizi masyarakatmelalui konsumsi protein hewani asal ikan, merupakan tantanganyang harus dihadapi bidang perikanan terlebih lagi dengan terusmeningkatnya jumlah penduduk.

Semakin meningkatnya usaha pertambangan merupakan ancamanbagi usaha pertanian secara umum maupun usaha perikanan karenaadanya perubahan fungsi lahan. Bila hal ini tidak disikapi dengan

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202533

bijaksana, maka dampak usaha pertambangan yang meningkatjustru akan menjadi ancaman bagi kelangsungan usaha perikanan.

Semakin menyempitnya areal penangkapan memberikan tantanganke depan untuk lebih meningkatkan budidaya (kolam, karamba danminapadi).

Proyeksi Permasalahan Adanya kecenderungan penurunan produktivitas penangkapan ikan

di perairan umum. Hal ini berarti bahwa untuk memenuhi kebutuhankonsumsi masyarakat akan ikan maka budidaya harus lebihditingkatkan.

Ketersediaan pakan ternak ikan masih tergantung dari luar.Ketersedian pakan ternak ikan baik dalam kuantitas, kualitasmaupun kontinuitas sangat berpengaruh terhadap pembesaran ikanyang dibudidayakan, yang selanjutnya tentu saja akan berpengaruhpada produksi dan produktivitas ikan.

Terbentuknya kawasan sentra produksi benih ikan di KabupatenBalangan sangat mendukung bagi kelancaran usaha perikanan, akantetapi benih yang dijual belum terstandarisasi.

Belum optimalnya pemanfaatan lahan pembenihan Belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya (baik kolam,

minapadi dan karamba). Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) penangkapan dan jumlah

alat tangkap cenderung mengalami peningkatan, sedangkan produksipenangkapan justru menurun dengan semakin menyempitnya arealpenangkapan. Hal ini berarti bahwa RTP penangkapan harus lebihdiarahkan ke budidaya.

Proyeksi Keberhasilan Di bidang perikanan, Kabupaten Balangan memiliki sumberdaya

hayati perikanan yang cukup besar, dimana potensi perairan umum(sungai, danau, rawa, cekdam dan genangan air lainnya) dapatdikembangkan untuk kegiatan budidaya ikan, baik di karamba,kolam, minapadi, fishpen, maupun jala apung.

Potensi perairan yang bisa dikembangkan untuk kegiatan perikanan.Hal ini berarti untuk masa yang akan datang peningkatan produksiperikanan dapat dilakukan melalui budidaya dengan memanfaatkanpotensi lahan yang ada.

Terbentuknya kawasan sentra produksi benih ikan Potensi lain yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya

sumberdaya manusia. Konsumsi masyarakat akan ikan yang cenderung mengalami

peningkatan, akan semakin mendorong peternak ikan untukmeningkatkan produksi ikan.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202534

PREDIKSI KONDISI PERIKANAN Selama dua dekade mendatang aktivitas penangkapan dikurangi dan

lebih diarahkan kepada budidaya. Produksi ikan dari hasil budidaya lebih ditingkatkan lagi di masa dua

dekade mendatang. Untuk dapat menghasilkan pertumbuhan produksi yang positif, maka

luas areal budidaya juga harus ditingkatkan.

2.1.3.2.5. KEHUTANAN

KONDISI SAMPAI SAAT INI Luas kawasan hutan yang terdapat di Kabupaten Balangan pada

tahun 2007 adalah 98.153 ha yang terdiri dari hutan lindung(51.938 ha), hutan produksi terbatas (7.510 ha) dan hutan produksi(38.705 ha).

Kondisi ekologis dan biologis kawasan hutan di Kabupaten Balanganmencerminkan tipe hutan Dipteropcarp pegunungan selain itu jugaterdapat tipe hutan Dipterocarp dataran lembah dan dasar lembah,tipe hutan biwan,rivarian forest (tepi sungai), bukit kapur, batukapur dan hutan sekunder. Sebagian besar pohon-pohon yangterdapat di kawasan hutan tersebut merupakan anggota familiDipterocarpaceae seperti meranti (Shorea sp.), kapur (Driobalanopssp),keruing (Dipterocarpus spp),nyatoh (Palaquium spp), bangkirai(Shorea laevis), balau (Shorea eliptica),biwan(Endertia spectabilis),merijang (Sindora spp) dan ulin(Eusideroxylon zwageri). Selain vegetasi pohon juga terdapatberagam jenis burung terutama burung penghasil sarang yangbernilai ekonomi tinggi seperti walet , beragam jenis kelalawar yangtinggal di gowa-gowa dalam hutan, beragam jenis ikan dan amfibi,juga terdapat owa-owa, orang utan, macan dahan, beruangmatahari,bekantan dan banteng.

Sejalan dengan kondisi umum kehutanan Indonesia secara makromaka hutan dan kehutanan di Kabupaten Balangan jugamenghadapi tantangan yang besar berupa pesatnya deforestasisumberdaya hutan, penebangan liar, kegiatan perladangan,kebakaran hutan, perubahan fungsi hutan, penebangan olehIUPHHKHA, dan kegiatan pertambangan.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutankebanyakan mencerminkan petani dengan sistem pertanian berupaladang berpindah. Mereka memiliki mata pencaharian denganmemanfaatkan produk-produk hutan baik kayu maupun non kayu.Disamping itu kegiatan sosial-ekonomi masyarakat setempat jugabergerak dibidang perkebunan karet yang dianggap masyarakatsetempat sebagai sumber pendapatan yang dapat diandalkan.Perkebunan karet dengan menggunakan karet lokal merupakan

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202535

sumber investasi jangka panjang dengan sedikit input dan sebagaidasar legalitas terhadap hak tenurial atas pembukaan dankepemilikan lahan dan hutan. Sedangkan kegiatan penebangankayu yang terdapat di dalam hutan secara finansial dan pemasaranterkait dengan dukungan pihak yang berada di luar area

Kebanyakan keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan jikadiukur dengan pendekatan kesejahteraan secara kuantitatif masihberada di bawah garis kemiskinan dengan tolok ukur rendahnyatingkat pendapatan, pendidikan dan kesehatan, kurangnya aksesterhadap pasar, kurangnya sanitasi perumahan dan lingkungan.Upaya untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat telahdilakukan melalui program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan,Pembinaan dan pendampingan Kelompok Produktif dengan SistemKemitraan ,Penyuluhan, Pelatihan Agroforestri dan PengembanganHutan Kemasyarakatan (HKm) dan Sosial forestry.

Kontribusi bidang kehutanan terhadap penerimaan asli daerah (PAD)berupa dana PSDH, DR dan Retribusi Hasil Hutan berdasarkan DataDinas Kehutanan Kabupaten Balangan menunjukan peningkatanyang berarti pada setiap tahunnya.

Program Dinas Kehutanan Balangan selaku institusi daerah yangberwenang menangani kegiatan kehutanan setelah otonomi daerahmeliputi 7 program utama yaitu :Pengembangan informasisumberdaya alam dan lingkungan, peningkatan efisiensipemanfaatan SDA dan lingkungan hidup, konservasi dan rehabilitasiSDA dan lingkunganhidup,penetapan hukum dan kelembagaan SDAdan lingkungan hidup,peningkatan peran serta masyarakat dalampengelolaan SDA dan lingkungan hidup, penertiban perizinanpengelolaan dan pemanfaatan SDA, konservasi dan rehabilitasi lahankritis dan pasca tambang. Program tersebut terintegrasi dengan 5kebijakan Departemen Kehutanan yang meliputi kebijakanpemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangankayu illegal, revitalisasi sektor kehutanan khususnya industrikehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan,pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan,pemantapan kawasan hutan.

Keberhasilan pengelolaan hutan mesti didukung oleh manajemenpengelolaan hutan yang baik dan sumber daya manusia (pelaksana)yang handal. Manajemen yang baik harus berorientasi padaparadigma pengelolaan hutan baru yang memiliki konsep forestresources management dan forest ecosistem managementmengintegrasikan sub-sistem kehutanan dan sub-sistem sosekbudmasyarakat secara holistik. Sumber daya manusia yang handalharus berkualitas atau profesionalisme dan memiliki budayarimbawan yang berhubungan dengan nilai-nilai moralitas.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202536

ANALISISProyeksi Peluang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Nasional.RPJPK yang disusun untuk tahun 2010 sampai 2029 merupakanperencanaan makro bidang kehutanan yang bersifat strategis yangmenjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakankehutanan yang dapat berfungsi sebagai acuan (guidance) untukrencana kehutanan jangka panjang di daerah sehingga apa yangmenjadi substansi dari penyusunan RPJPK di daerah bahan pijakandan landasannya sudah sangat jelas yaitu RPJP DepartemenKehutanan yang sifatnyanya sinergis dengan RPJPK yang disusun didaerah.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah.Kebijakan otonomi daerah yang terdapat dalam UU No.32 tahun2004 yang secara substansial memberikan kewenangan luas bagidaerah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatanpembangunan. Daerah otonom berhak mengelola sumber daya alamdan juga berkewajiban menjaganya agar terjaga kelestariannya.Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah maka daerahmemiliki peluang dan kesempatan dalam hal mengkaji dan bahkanmenghapus beberapa peraturan kehutanan yang bertentangandengan desentralisasi dan otonomi daerah,menerbitkan peraturanbaru bidang kehutanan dalam rangka mendorong pelaksanaanmanajemen hutan lestari, memantapkan keberadaan mitrakehutanan dan potensi peran serta masyarakat dalam mendukungpembangunan kehutanan melalui pola manajemen hutanpartisipatif.

Isu Internasional Tentang Lingkungan Hidup.Isu tentang lingkungan hidup secara global seperti kesepakatanClean Development Green Development di Kyoto merupakan peluangyang akan mendukung penyelenggaraan pengelolaan hutan secaralestari. Dimasa yang akan datang berbagai macam produk yangberasal dari hutan harus berasal dari hutan yang memiliki kondisilingkungan stabil sesuai kreteria dan indikator hutan lestari dengansertifikat manajemen (ISO). Secara internasional maka dukunganpengelolaan hutan lestari amat besar.

Faktor Peluang LainPeluang lain terkait dengan potensi sumberdaya hutan yang tersediaberupa kayu dan NTFP cukup besar, komitmen daerah dalammengelola sumberdaya hutan,ketergantungan terhadap sumberdayahutan, permintaan pasar terhadap sumberdaya hutan dan peluanginvestasi di bidang sumberdaya hutan.

Proyeksi Ancaman Paradigma Desentralisasi dan Otonomi Yang Sempit

Salah menafsirkan makna desentralisasi dan otonomi daerah akanmemperkeruh manajemen pengelolaan hutan di daerah. Tidakmustahil dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah justru

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202537

para pejabat di daerah akan berlomba-lomba memanfaatkan apasaja yang ada dan tersisa dari hutan yang ada di daerah.Padahalotonomi daerah merupakan kesempatan untuk mengembangkan danmeningkatkan potensi daerah untuk sebesar-besar kemakmuranmasyarakat sebagai bagian kekuatan bangsa untuk mendukungkeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Paradigma pemanfaatan sumber-sumber ekonomi daerah yangberlebihan dapat menimbulkan ego sektoral daerah otonom padahalfaktor lingkungan hidup harus dikelola secara terpadu, apalagifenomena lingkungan hidup tidak memperdulikan batas-batasadministrasi daerah otonom tetapi lebih banyak berdasarkan batasDAS yang melewati batas-batas administrasi.

Besarnya Permintaan Produk KehutananPermintaan akan kayu bukan hanya berasal dari dalam daerah tetapijuga berasal dari luar daerah.

Konversi Lahan HutanKonversi atau alih guna lahan sangat tidak bisa dihindari karenahampir semua lahan di Indonesia dulunya hutan alam yang secaraberangsur-angsur berubah menjadi berbagai bentuk penggunaanlahan lain seperti pemukiman-pekarangan, pertanian, kebun,perkebunan, HTI,penggalian bahan tambang,tempat penampunganair, bencana alam,dan lain-lain. Dengan kata lain kebutuhan lahanuntuk berbagai kepentingan sangat tinggi.

Kerusakan HutanPopulasi dan distribusi kekayaan sumber daya hutan di KabupatenBalangan diprediksi akan mengalami penurunan berkaitan denganmunculnya berbagai sumber ancaman dan tekanan hutan sepertipenebangan dan perdagangan kayu liar,perladangan dengan tujuanuntuk tanaman padi dan karet, kebakaran hutan yang belumsepenuhnya dapat diatasi, perubahan fungsi hutan, kondisi penataankawasan hutan yang belum mantap, kegiatan pertambangan.Konsekuensi logis dari berbagai sumber dan tekanan tersebut akanberdampak pada terjadinya penurunan populasi dan distribusikekayaan sumber daya hutan berupa terjadinya erosi yangberdampak pada penurunan kesuburan tanah, banjir, kualitas pohonberkurang, hasil hutan non kayu berkurang, jumlah dan jenisbinatang berkurang, jumlah dan jenis pohon berkurang dan luashutan berkurang.

Proyeksi Permasalahan Perspektif Sumber Daya Hutan

Dari sumberdaya hutan yang ada di Kabupaten Balangan selainmemiliki sisi kekuatan juga memiliki sisi kelemahan.Dari kondisiobjektif SDH yang ada sekarang menunjukan bahwa sebagianmengalami degradasi. Dengan kondisi hutan seperti itu makatantangan masa depan manajemen pengelolaan hutan adalahmerehabilitasi logged over area atau hutan sekunder dan kawasanpasca balak yang dalam keadaan kondisi rusak, padang alang-alang,

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202538

areal perladangan dan juga kawasan hutan tanaman dengan kondisirusak agar kembali produktif namun tetap mengedepankan aspekkepentingan lokal.

Perspektif Manajemen Pengelolaan HutanManajemen pengelolaan hutan dengan visi dan misi pengelolaanhutan yang berorientasi pada hasil hutan kayu dengan menafikanfaktor sosekbud masyarakat yang ada di dalamnya merupakan suatukelemahan dari manajemen pengelolaan hutan. Tetapi selama kurunwaktu beberapa tahun terakhir ini sudah dimulai pembenahan dilingkungan kehutanan Indonesia walaupun belum optimal dalampelaksanaan.Salah satu persoalan yang dapat diidentifikasikan dari kelemahansistem manajemen pengelolaan hutan selama ini adalah sistemmanajamen pengelolaan hutan yang bersifat top-down, datainformasi tentang sumberdaya hutan belum secara detil tersedia,IPTEK yang belum memadai,aksesibilitas yang rendah terhadapkawasan hutan,tingkat keamanan dari aspek hukum belum jelas,ketidakpastian status kawasan dan distribusi manfaat hutan yangtimpang serta kualitas hutan yang rendah dan tidak seimbang.Secara komprehensip dapat dikemukakan bahwa manajemenpengelolaan hutan masih memilah sub-sistem sosial dengan sub-sistem kehutanan sebagai sesuatu yang terpisah sehingga terjadidisparitas antara das sein dan das sollen di dalam kegiatanpengelolaan hutan.

Perspektif Sumber Daya Manusia dan KelembagaanTerkait dengan sumber daya manusia yang menjadi kelemahanadalah kemampuan dari SDM dalam kelembagaan kehutanan didaerah baik pada Dinas Kehutanan maupun pada perusahaan dalammenterjemahkan paradigma baru pengelolaan hutan pada tataranimplementasi di lapangan. Sehingga paradigma baru tersebut tidaksekedar menjadi wacana dan konsep saja tetapi benar-benar dapatberfungsi menjadi arah dan tujuan mulai dari tahap perencanaansampai tahap operasional di lapangan.Berkaitan dengan hal tersebutdapat diasumsikan bahwa kelembagaan yang kuat dan handaladalah kelembagaan yang didukung oleh sumberdaya manusia yangmemadai dan profesional.Kelemahan yang terkait dengan SDM dan kelembagaan antara lain:Kemampuan SDM dan kelembagaan dalam mengelola sumberdayahutan belum optimal. Kepastian dan pelayanan usaha di bidangkehutanan masih rendah. Penyelenggaraan kehutanan belumsinergi.

Perspektif Masyarakat Sekitar HutanPerspektif masyarakat sekitar hutan yang menjadi kelemahan terkaitdengan gambaran kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Kegiatanindustri kehutanan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan telahmembatasi lebensraum penduduk terhadap hutan sebagai satu-

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202539

satunya sumber kehidupan akibatnya peladang jadi sulitmendapatkan lahan, binatang buruan berkurang, dan sumberpendapatan tambahan hasil hutan ikutan seperti rotan, sarangburung, madu juga menurun. Padahal masyarakat yang tinggal didesa-desa dekat hutan memperoleh pendapatan berupa hasil hutannon kayu (NTFP) berasal dari hutan dengan kata lain hutan berfungsimenyediakan pendapatan, bahan bakar, obat-obatan dan bahanbangunan. Pengurangan sumberdaya hutan karena penebangan danpenggundulan kemungkinan besar akan memunculkan kantong-kantong kemiskinan baru.

Kemiskinan desa sekitar hutan dapat diidentifikasi berdasarkansatuan analisis terkecil berupa keluarga dan bukan individu.Alasannya, keluarga merupakan satuan sosial ekonomi terkecil dalammasyarakat. Dalam identifikasi kemiskinan desa hutan indikatornyajuga dibedakan atas 3 kelompok. Pertama, input bagi prosesterjadinya kemiskinan menyangkut berbagai faktor yang diperkirakanakan mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupminimum. Kedua, proses terjadinya kemiskinan yang berhubungandengan orientasi usaha. Ketiga, out-put berupa tingkat kemiskinanberupa tingkat pendapatan atau tingkat pengeluaran.Berdasarkanfaktor penyebabnya maka kemiskinan desa sekitar hutan lebihbersifat strukturalis dimana kebjiakan pengelolaan hutan telahmengkooptasi masyarakat desa sekitar hutan untuk tetap beradapada posisi statis dan marginal.

Bila dicermati lebih jauh kehadiran perusahaan-perusahaan tersebutlebih banyak membawa masalah bagi penduduk setempat terutamaberkaitan dengan perngusahaan hutan-tanah. Perusahaan-perusahaan tersebut menggarap hutan yang menjadi kawasan hutan-tanah adat masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaantelah merusak kebun rotan, mematikan pohon madu, menebangtanaman masyarakat dan menutup akses pada sumber daya hutanyang merupakan sumber kehidupan bio-sosial-budaya masyarakatsetempat.Begitulah gambaran aspek sosekbud masyarakat sekitarhutan yang menuntut pemecahan kongkret agar dapat dientaskan.

Proyeksi Keberhasilan Perspektif Sumber Daya Hutan

Luas kawasan hutan yang terdapat di Kabupaten Balangan denganditunjang kondisi ekologisnya masih menjanjikan harapan jikadikelola dengan baik dengan kondisi ekologis dan biologis kawasanhutan di Kabupaten Balangan yang mencerminkan tipe hutanDipteropcarp pegunungan selain itu juga terdapat tipe hutanDipterocarp dataran lembah dan dasar lembah ,biwan,rivarian forest(tepi sungai), bukit kapur, batu kapur dan hutan sekunder. Sebagianbesar pohon-pohon yang terdapat di kawasan hutan tersebut

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202540

merupakan anggota famili Dipterocarpaceae. Selain vegetasi pohonjuga terdapat beragam jenis burung terutama burung penghasilsarang yang bernilai ekonomi tinggi seperti walet , beragam jeniskelalawar yang tinggal di gowa-gowa dalam hutan, beragam jenisikan dan amfibi, juga terdapat owa-owa,orang utan, macan dahan,beruang matahari,bekantan dan banteng. Potensi sumberdaya hutantersebut merupakan sumber kekuatan yang belum optimaldidayagunakan.

Perspektif Manajemen Pengelolaan HutanTelah terjadi perubahan paradigma pengelolaan hutan dariparadigma pengelolaan hutan konvensional (timber extarction dantimber management) keparadigma pengelolaan hutan yang baru(forest resources management dan forest ecosistem management).Perubahan paradigma ini terjadi secara simultan dari pusat kedaerah. Dengan paradigma baru pengelolaan hutan dituntut adanyapergeseran nilai-nilai pengelolaan hutan yang amat besar, hampirmenyangkut semua aspek perencanaan dan pelaksanaan dilapangan. Strategi kehutanan yang baru tidak hanya memperhatikanhasil kayunya saja melainkan mengusahakan semua fungsi hutansecara utuh, komprehensif dan integratif dimana fungsi ekonomi,lingkungan dan sosial budaya bersifat komplementer dalam tataruang yang sama.Mampu memadukan kondisi bio-fisik yang adadengan pendapat dan kepentingan masyarakat luas , serta mampumemprediksi perkembangan masalah-masalah tersebut dimasamendatang dan kemudian dapat merumuskan rencana pembangunankehutanan dengan memadukan kepentingan kehutanan,masyarakatdan lingkungan.Paradigma baru ini dalam implementasinya di lapangan telahdiaktualisasikan melalui rangkaian kegiatan program strategipelibatan masyarakat dalam kegiatan pengamanan hutan, strategipelaporan masyarakat dalam pelestarian hutan, dan konseppenyusunan rencana pengamanan hutan partisipatif. Juga tergambardari 7 program utama Dinas Kehutanan diantaranya programpeningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA danlingkungan hidup. Dari perspektif ini terlihat ada motivasi untukmelakukan perubahan dari manajemen lama ke manajemen baru.

Perspektif Sumber Daya Manusia dan KelembagaanDiasumsikan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yangberpengaruh secara signifikan dalam pembangunan dan pengelolaanhutan di daerah. Sumber daya manusia yang tersedia pada dinaskehutanan di kabupaten secara kuantitatif dan kualitatif cukupmemadai dan akan mampu bertanggung jawab merencanakan,melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi setiap kegiatan yangterkait dengan kehutanan.Apalagi setelah kebijakan otonomi daerahyang terdapat dalam UU No.32 tahun 2004 yang secara substansialmemberikan kewenangan luas bagi daerah dalam merencanakan dan

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202541

melaksanakan kegiatan pembangunan. Daerah otonom berhakmengelola sumber daya alam dan juga berkewajiban menjaganyaagar terjaga kelestariannya.

Perspektif Masyarakat Sekitar HutanMasyarakat sekitar hutan dari dulu sudah hidup bersama hutan,mengembangkan sikap budaya selaras dengan alam sehingga dicapaisuasana kehidupan ekosistem yang seimbang. Jika manajemenpengelolaan hutan dengan paradigma baru benar-benar mampudijalankan oleh sumber daya manusia kehutanan yang memilikiotoritas dan otonomi penuh maka pelaksanaan pembangunankehutanan akan dapat berjalan dengan baik dimana masyarakatmerupakan potensi yang sangat besar dalam mendukung pemerintahdan perusahaan mewujudkan penyelenggaraan pembangunankehutanan yang menjamin kelestarian hutan dan kemakmuranmasyarakat.

PREDIKSI KONDISI KEHUTANAN Pengelolaan hutan secara lestari (sustainable forest management)

yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan (sustainabledevelopment) akan dapat tercapai. Kelestarian disini meliputi aspeksumberdaya alam fisik biologis seperti produksi hutan,tanah,air,fauna,flora,plasma nutfah, dan udara yang terintegrasidengan sumberdaya manusia dengan sosial, ekonomi dan budayanya.Definisi operasional mengenai pengelolaan hutan lestari menurut ITTOmencakup unsur-unsur: Hasil yang berkesinambungan baik kayu, nonkayu, dan jasa. Mempertahankan tingkat biodeversitas kawasanlindung dan konservasi. Menjaga stabilitas fungsi dan ekosistem hutandengan penekanan pada pemeliharaan produktivitas tempat tumbuh,menjaga sumber benih dan unsur biodeversitas hutan yang diperlukanuntuk regenerasi dan pemeliharaan hutan. Meningkatkan dampakpositif pada areal di sekitar dan sekaligus mengambil langkah-langkahuntuk meminimalkan dampak yang merugikan. Proses meningkatkanpartisipasi masyarakat dan menyelesaikan perbedaan pendapat yangtimbul.

Rehabilitasi hutan dan lahan dengan tujuan untuk memulihkan kondisisumberdaya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimaldan berkelanjutan akan dapat memberikan manfaat kepada seluruhstakeholders, menjamin keseimbangan sistem lingkungan dan tata airDAS, serta mendukung kelangsungan pembangunan kehutanan.Sasaran RHL yang berada dalam kawasan hutan konservasi, hutanlindung ,hutan produksi dan di luar kawasan hutan tidak sebatasteknis tanam–menanam akan tetapi sudah berada pada tataranlansekap fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan sehingga secarasimultan dapat memulihkan demensi fisik sumberdaya hutan,ekosistem hutan, tata sosial,ekonomi dan budaya masyarakat.

Kayu merupakan sepertiga sumber penghasilan non migas namunbanyak penghasilan dari kayu yang tidak tercatat atau bocor.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202542

Kontribusi bagi ekonomi daerah juga dirasa masih kurang (PDRB -1,31% pada tahun 2007). Dalam 20 tahun mendatang Industriperkayuan yang sekarang lesu karena bahan baku yang berasal darihutan alam pasokannya menurun dengan restrukturisasi industri yangdiarahkan dalam rangka mengamankan pasokan kayu secaraberkesinambungan diharapkan akan lebih meningkat dan akan dapatmencapai tujuan akhir yaitu untuk menciptakan sektor pengolahankayu yang dapat bersaing secara global .

Tuntutan keikutsertaan masyarakat sekitar hutan dari prosesperencanaan sampai operasional pada segala aspek kegiatankehutanan diprediksi akan semakin meningkat dimana masyarakatdiposisikan tidak lagi sekedar menjadi obyek dari pembangunankehutanan tetapi sebagai sobyek dari pembangunan kehutananDengan pola keikutsertaan secara komprehenshif diharapkan jugadapat menanggulangi masalah masyarakat miskin di dalam dan disekitar hutan yang mencakup miskin pendapatan, berusaha yanglayak, pendidikan, kesehatan dan sanitasi. Pada sisi lain keikutsertaanini diharapkan dapat pula memunculkan kesadaran masyarakatterhadap kelestarian sumberdaya hutan sehingga dapat meminimalkanaktivitas penebangan ilegal, perdagangan ilegal dan perambahanhutan melalui terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutanpartisipatif yang bertujuan mengamankan hutan dari gangguanpenebang liar dan perambah hutan.

Penegakan hukum dan perundang-undangan kehutanan akan dapatberjalan dengan baik karena pembangunan kehutanan hanya akanberhasil jika didukung oleh adanya supermasi hukum yang tegas baikkepada perorangan maupun institusi yang dianggap bersalah dalampemanfaatan sumber daya hutan. Selain itu undang-undangkehutanan juga harus tegas dijalankankan sehingga akses masyarakatterhadap informasi yang berhubungan dengan hak-hak atas hutandapat terakomudir. Untuk membentuk kredebilitas dari kerangkahukum bagi kehutanan perlu penentuan tujuan yang realistis dansecara teratur mengkomunikasikannya dengan publik yang dimulaidengan tersedianya perangkat peraturan dan sistemnya berdasarkanaspirasi semua pihak (stakeholders)

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam 20 tahunmendatang di bidang kehutanan secara global akan semakinkompetitif sementara kemampuan sumber daya hutan Indonesia untukmenghasilkan dan untuk pulih sangat berkurang. Sehingga perludikembangkan IPTEK yang mampu menunjang pembangunankehutanan dimasa yang akan datang baik yang terkait dengan sistembudidayanya maupun sistem teknologi pengolahan hasil hutannya.Dengan berkembangnya IPTEK diharapkan dapat memicu tersedianyasegala informasi yang terkait dengansumberdaya hutan yang ada.

Sumber daya manusia pengelola kehutanan mulai berkembangkearah profesionalisme, tangguh dan kompetetif sehingga akan bisamenunjang keberhasilan pembangunan kehutanan dimasa yang akandatang. SDM kehutanan dimasa yang akan datang diharapkan akan

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202543

dapat menjawab segala tantangan yang berhubungan kelestarianhutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.Keberadaan SDM yang demikian akan dapat menunjang munculnyakelembagaan kehutanan dengan manajemen yang partisipatif,akuntabilitas dan konsisten berdasarkan paradigma baru.

2.1.3.2.6. AGRIBISNIS(Terdiri dari Sub-sistem Agribisnis hulu, Sub-sistem Budidaya, Sub-sistem Pengolahan, Sub-sistem Pemasaran, Sub-sistem JasaPenunjang)

KONDISI SAMPAI SAAT INI Sektor Pertanian Kabupaten Balangan masih merupakan sektor yang

diandalkan dilihat dari kontribusinya terhadap total PDRB danpenyerapan tenaga kerja.

SUB-SISTEM AGRIBISNIS HULU (UP - STREAM)Untuk agribisnis hulu yang berpotensi untuk dikembangkan adalah subsektor tanaman perkebunan.

Lahan yang dapat digunakan untuk tanaman perkebunan masih luas. Secara keseluruhan pencapaian luas areal tanaman perkebunan

meningkat. Dari seluruh luas areal tanaman perkebunan, komoditasyang paling dominan adalah karet.

Pertumbuhan produksi tanaman sub sektor Perkebunan Rakyat selamaperiode 2003-2007 beberapa produk dari sub sektor ini yang dapatdikembangkan untuk menunjang pembangunan agribisnis adalahkaret, kopi, lada, kemiri, kelapa, dan kelapa sawit.

Dari produk perkebunan ini, yang merupakan produk unggulan adalahkaret untuk kesinambungan produk, maka telah dibina petanipenangkar bibit karet. Kendatipun, karet merupakan komoditasunggulan sektor pertanian, tetapi karena kebun entres belum tersedia,maka belum ada klon terbaru.

Untuk pemenuhan kebutuhan benih komoditi perkebunan, terutamabibit karet di Kabupaten Balangan dilaksanakan oleh para petanipenangkar yang telah dibina oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangandan Perkebunan.

Penggunaan klon unggul masih terbatas pada klon tertentu saja. Inidisebabkan masih belum tersedianya kebun entres dengan klonterbaru.

SUB-SISTEM AGRIBISNIS BUDIDAYA (ON-FARM) Didalam Sub Sektor Perkebunan komoditas yang paling berpotensi

untuk dikembangkan saat ini adalah komoditas karet, kopi, lada,kemiri, kelapa dan kelapa sawit. Hal ini dilihat dari luas areal tanam,produksi dan produktivitas komoditas tersebut.

Usaha perkebunan karet rakyat merata di seluruh kecamatan denganpusat konsentrasi di wilayah utara.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202544

SUB SISTEM PENGOLAHAN Berdasarkan data dan hasil survey beberapa hasil dari sektor

pertanian dapat dijadikan sumberdaya untuk sektor industri, antaralain karet alam, kemiri, dan ubi kayu. Produk tersebut dapat dijadikansumberdaya bagi industri Agro dan industri Kecil dan Menengah.

Dari kelompok industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan unit usaha yangterbesar adalah Industri Anyaman Purun/Bambu dan industri GulaAren, dan keduanya termasuk dalam industri kerajinan rakyat.

Industri kerajinan rakyat lain dan menggunakan bahan baku sektorpertanian yang tersedia adalah industri kerupuk tapioka dan kerupukubikayu. Selain itu, industri yang menggunakan bahan baku darisektor pertanian dan berskala menengah adalah industri kopi bubukdan pengolahan karet.

Berdasarkan pada komoditas unggulan sektor Pertanian, yaitu karet,dan industri kerajinan pengolahan karet (remilling dan hammer mill)dapat dikembangkan sebagai industri utama pendukung pembangunanagribisnis, walaupun pada saat ini industri tersebut masih berskalakecil dan masih belum berkembang dengan baik.

Industri Remilling Karet masih belum menunjukkan perkembanganwalaupun masih tetap berdiri

Potensi kabupaten Balangan yang terkenal dengan penghasil buahdapat dimanfaatkan dengan mendirikan industri pengalengan buah-buahan dan industri olahan dari buah disebabkan pada musim tertentuagak melimpah.

SUB-SISTEM PEMASARAN Komoditas unggulan yang diperdagangkan di Kabupaten Balangan

adalah karet , kopi dan sapi, di samping produk hasil pertanianseperti buah-buahan.

SUB-SISTEM PENUNJANG Alat transport yang digunakan dalam perdagangan di Kabupaten

Balangan berupa mobil beban yang terdiri dari truk barang dan pickup selama periode 2003 – 2007 terus mengalami pertumbuhan.

Sarana / prasarana perdagangan di Kabupaten Balangan yaitu berupapanjang jalan dan panjang jembatan mengalami pertumbuhan pesat.

ANALISISProyeksi Peluang

Sumberdaya alam yang tersedia dapat dioptimalkan penggunaannyadengan menambah nilai guna tanah dengan menambah teknologipertanian yang sesuai.

Bahan baku yang tersedia dapat ditingkatkan nilai tambahnya melaluiteknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi wilayah.

Memperkuat sarana dan prasarana yang tersedia dan menambahjumlah armada transportasi.

Meningkatkan dan menambah infomasi saluran pemasaran bahan bakudan produk akhir.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202545

Sumberdaya manusia yang tersedia dapat ditingkatkan nilai tambahdan kualitasnya dengan meningkatkan pendidikan dan latihan.

Proyeksi Ancaman Adanya alih fungsi lahan sektor pertanian ke sektor non pertanian,

yaitu pertambangan dan perumahan, sehingga akan mengurangiketersediaan lahan bagi kegiatan sub-sistem up-stream dan sub-sistem on-farm.

Era globalisasi menyebabkan masuknya produk-produk saingan, baikpada sub-sistem on-farm berupa bahan baku bagi sub-sistempengolahan, maupun pada sub-sistem pengolahan itu sendiri denganmasuknya produk-produk saingan.

Proyeksi Permasalahan Sumberdaya alam (lahan) yang tersedia belum dimanfaatkan dan

direkayasa dengan maksimal, sehingga belum mampu meningkatkannilai tambah lahan dan kapasitas produksi tidak optimal .

Sumberdaya (bahan baku) yang tersedia tidak sesuai baik dalamkualitas maupun kuantitas

Belum mampu membangun industri yang sesuai dengan bahan bakuyang tersedia.

Prasarana (jalan dan jembatan) masih belum mampu menjangkau kewilayah-wilayah sumberdaya yang jauh di pedalaman.

Sumberdaya manusia (tenaga kerja) yang tersedia sebagian besarbelum mempunyai tingkat pendidikan yang sesuai untukmeningkatkan nilai tambah sektor Pertanian (sub-sistem on-farm),untuk meningkatkan skala usaha sektor industri (sub-sistempengolahan), dan untuk mengakses wialyah-wilayah pemasaranproduk yang lebih luas (sub-sistem pemasaran).

Proyeksi Keberhasilan Kebutuhan benih komoditi perkebunan, terutama bibit karet telah

dapat dipenuhi oleh para petani penangkar dan mengalami surplussehingga kesinambungan bahan baku industri Remilling Mill danHammer Mill akan terjamin. Selain itu, potensi pengembangankomoditi karet lebih besar karena sebagian petani karet terusberupaya meningkatkan produksinya.

Industri Remililling Mill dan Hammer Mill merupakan industri yangdapat dikembangkan dan kedua industri ini dapat berkembang bilapenyediaan bahan baku dapat terpenuhi dengan ketersediaan lahankaret yang cukup luas dibandingkan dengan luas lahan komoditaslain.

Luas lahan karet yang meningkat dan tingginya penyerapan tenagakerja. Berpotensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan skalausahanya, sehingga dapat menjadi andalan sub-sistem pengolahanpada agribisnis Kabuptaen Balangan.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202546

Ketersediaan prasarana (jalan dan jembatan) serta alat angkutan yangterus bertambah secara kualitas dan kuantitas.

PREDIKSI KONDISI AGRIBISNIS Struktur agribisnis tumbuh kokoh dan menjadi basis aktivitas ekonomi

yang menghasilkan produk-produk pada sub-sistem pengolahan yangberdaya saing tinggi dan dapat menjadi produk andalan daerah.

Rasio investasi terhadap produksi (COR) sub-sistem pengolahan padatahun 2030 maksimal sama dengan 1 (satu). Namun jika dihitungdengan peningkatan yang terjadi di sektor pertanian (on farm) sebagaiikutannya, maka pertumbuhan lapangan kerja tentu jauh lebih besar.

Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sangat lambat dibandingkandengan perkiraan pertumbuhan produksi dan investasi. Perkiraanjangka menengah ternyata menunjukkan pertumbuhan dan COR yanglebih baik dibandingkan perkiraan jangka panjang dan jangkamenengah kedua. Pada kondisi seperti ini, untuk meningkatkan angkapertumbuhan dan menurunkan COR perlu diperhatikan variabel-variabel yang berpengaruh, seperti sumberdaya yang tersedia.

Mutu sumberdaya manusia yang bergerak di sub-sistem sub-sistemagribisnis telah meningkat dengan adanya pendidikan dan latihanbidang agribisnis yang digalakkan sehingga kualitas produk dankemasan dapat bersaing dengan produk lain. Selain itu prosesproduksi dan pemasaran ini harus didukung oleh kualitas dankuantitas infrastruktur pedesaan, seperti jalan, jembatan, dan fasilitaspergudangan untuk mewujudkan kelancaran pembangunan agribisnis

Dalam masa 20 tahun kedepan secara bertahap akan terujud kawasanindustri pengolahan dan UKM dengan sentra-sentra komoditasunggulan sebagai penggerak utama pembangunan agribisnis

Meningkatkan kegiatan promosi produk pengolahan dan promosiidaerah sebagai kawasan agribisnis serta meningkatkan peluang-peluang investasi.

2.1.3.3. INDUSTRIKONDISI SAMPAI SAAT INI

Kelompok industri yang menjadi tulang punggung sektor industriadalah Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dengan jumlah unitusaha, penyerapan tenaga kerja, investasi dan produksi yang terbesardibandingkan dengan kelompok industri yang lain selama periodetersebut.

Dari kelompok industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan unit usaha yangterbesar adalah Industri Anyaman Purun/Bambu dan industri GulaAren, dan keduanya termasuk dalam industri kerajinan rakyat. Selainitu, industri yang menggunakan bahan baku dari sektor pertanian danberskala menengah adalah industri kopi bubuk dan pengolahankaret, sementara ini produksi karet masih bersifat Hammernill yaitubahan baku karet yang masih kasar.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202547

Sebagian besar skala usaha pada sektor Industri masih berskala kecildan pemasaran produknya hanya lokal atau di sekitar wilayahkabupaten Balangan.

Untuk mengembangkan unit usaha di sektor industri, maka perhatianyang khusus telah ditujukan untuk menumbuh-kembangkan UKM dankoperasi yang potensial.

Berdasarkan kondisi sektor industri tersebut, maka rencanapembangunan sektor industri prioritas dilakukan berdasarkan analisisdaya saing dan potensi wilayah. Dalam jangka panjangpengembangan industri di arahkan pada penguatan, pendalaman, danpenumbuhan klaster pada kelompok industri : 1) Industri Agro. 2).Industri Manufaktur . 3). Industri Kecil dan Menengah.

Untuk menuju visi Kabupaten maka jenis industri yang akandikembangkan adalah yang mempunyai sumberdaya dan mempunyaipemasaran hasil, dengan kata lain, backward dan forward tersedia,sehingga dapat membangun dan meningkatkan PAD wilayah.

ANALISISProyeksi Peluang

Tingginya dukungan politis dan komitmen pemerintah dan masyarakatuntuk dikembangkannya sektor industri khususnya industri kecil danmenengah serta koperasi

Masih potensialnya ketersedian sumberdaya alam, termasuk dariperkebunan berupa peremajaan karet yang cukup besar ditahun-tahun mendatang dimana pohon-pohon karet tua bisa dijadikan bahanbaku industri kayu lapis / venner) dan kekayaan seni budayatradisional di tiap daerah/kecamatan yang belum didayagunakansecara optimal untuk mengembangkan industri kecil dan menengah.

Tersedianya SDM angkatan kerja dalam jumlah besar yang masihbelum terdayagunakan secara produktif.

Potensialnya peluang pasar di dalam negeri bagi produk industri yangmenggunakan bahan baku dari sektor pertanian dan berskalamenengah seperti industri kopi bubuk dan pengolahan karet. Pasokanproduk ini masih belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang ada.

Akan lebih terbuka luasnya peluang pasar ekspor, paling tidak akanlebih mudahnya akses pasar ke kawasan Asia Tenggara dalam rangkaAFTA, serta ekspor ke seluruh kawasan dunia lainnya mulai 2020.

Munculnya teknologi baru dibidang informasi dan komunikasi yangakan sangat menunjang kemampuan untuk akses pasar secara cepat.

Proyeksi Ancaman Persaingan dari produk-produk industri yang berasal dari impor akan

semakin tajam sebagai akibat dari semakin terbukanya lalulintasperdagangan lintas batas sebagai konsekwensi dari globalisasi danliberalisasi ekonomi, sebagaimana dihadapi sesuai dengan komitmenterhadap ketentuan WTO

Kelemahan pengaturan dan penegakan hukum dapat mengancamsemakin terdesaknya industri kecil dan menegah oleh usaha besar

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202548

yang secara agresif dapat memasuki wilayah usaha yang sepantasnyadiperuntukan bagi industri kecil dan menengah.

Kekurangan- mampuan sektor industri memenuhi tuntutan konsumenakan mutu produk yang semakin tinggi dibandingkan dengan mutuproduk sejenis dari buatan daerah lain atau luar negeri.

Proyeksi Permasalahan Produk-produk hasil industri kebanyakan pemasararan masih bersifat

lokal belum mempunyai daya tembus kepasar nasional bahkan pasardunia/ ekspor

SDM yang terlibat dalam sektor industri belum banyak yangberkwalifikasi andal dan profesional, utamanya pula di bidangkewirausahaan. Pengusaha-pengusaha pada umumnya masih belummampu memenuhi permintaan pasar yang menuntut kestabilan mutu,jumlah pesanan yang besar, delevery cepat dan tepat waktu.

Kemampuan dan agrevitas mengakses pasar para pengusah masihterbatas.

Kemampuan permodalan masih terbatas dan kemampuan mengaksessumber-sumber dana/ permodalan juga terbatas antara laintertumbuk masalah kolateral, biaya konsultasi, biaya promosipenjualan (pameran, brosur, biaya pengujian mutu, pengirimansampel dan sebagainya), yang diperparah pula dengan belumkonsistennya keberpihakan sektor keuangan dan perbankan kepadapengembangan sektor industri khususnya UKM.

Masih terbatanya institusi pemasaran yang efektif dan fasilitaspendukung lain bagi produk sektor industri khususnya UKM.

Masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi untukmendinamisasi dan memajukan sektor industri khususnya UKM.

Masih belum meluasnya wawasan dan pengetahuan mengenai HAKI,sehingga para pelaku pasar belum terobsesi untuk melakukan inovasiteknologi dan sistem manajemen untuk membangun keunggulankompetitif.

Belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakn dan semangatketerpaduan berbagai pihak/ pembuat keputusan kebijakan dalampemgembangan industri.

Belum meluasnya dukungan infra-struktur yang memadai bagi sentra-sentra produksi ( lahan/ kawasan industri, jalan akses, listrik,komunikasi, pengolahan limbah, laoratorium pengujian mutu)

Proyeksi Keberhasilan Industri kecil dan menengah mempunyai fleksibilitas dan

ketahananyang tinggi dalam mengantipasi dan menyesuaikan diriterhadap dinamika perubahan/ perkembangan pasar, karenadiuntungkan oleh dominannya tumpuan pasar domestik (khususnyaproduk-produk barang konsumsi tradisional) serta kuatnya akar padapenggunaan input sumber daya daerah.

Tidak gampang tertembusnya pasar domestik oleh produk-produksejenis dari impor (barriers to entry secara alamiah cukup kuat)

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202549

karena tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan rendah(teknologi sederhana sampai madya) dan tidak memerlukanketrampilan yang tinggi.

PREDIKSI KONDISI INDUSTRI Berdasarkan perkembangan produksi sektor industri yang terbagi

dalam kelompok Industri Logam mesin dan elektronika (BengkelSepeda, Reparasi Sepeda motor, Pandai Besi, Bengkel Mobil), IndustriKimia (Batu Bata, Volkanisir Ban Dalam, Gipsun, Sablon Kecantikan,Arang Kayu), Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (AnyamanPurun/ Bambu, Gula Aren, Penggergajian Kayu, Peti Buah/ Kemas)dan Industri Aneka (Penjahit Pakaian, Tali temali, Reparasi Radio/TV)maka sektor industri Kabupaten Balangan pada dua dekade ke depanakan mengalami pertumbuhan.

Berdasarkan perkembangan dari tingkat penyerapan tenaga kerja daninvestasi industri pada kelompok industri yang telah dicapainya makaKabupaten Balangan pada dua dekade ke depan akan meningkat.

Sebagai sektor pendukung koperasi mempunyai target sebagaikoperasi berkualitas.

2.1.3.4. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

KONDISI SAMPAI SAAT INI Paradigma sustainable development muncul sejak tahun 1992 hasil

dari KTT Bumi di Rio de Jenero-Brazil sebagai sebuah agenda politikpembangunan bagi semua negara yang dijadikan sebagai prinsippembangunan. Akan tetapi paradigma ini justru banyak dipahami dandiimplementasikan dalam wujud cara pandang antroposentrisme yaitusuatu cara pandang yang melahirkan prilaku eksploitatif yangcenderung mengabaikan kelestarian sumberdaya alam (ecologysustainable). Akibatnya terjadilah pengurasan sumberdaya alamtermasuk sumberdaya mineral dan hutan secara besar-besarandengan dalih ekonomi. Kecendrungannya adalah bagaimanamengubah sumberdaya alam menjadi nilai ekonomi riel sehingga nilai-nilai lain seperti kesejahteraan manusia,kultur,spritual dan estetikajadi terabaikan. Manusia ditempatkan sebagai pusat dari alam dansebagai penguasa alam yang boleh berbuat apa saja terhadap alam.

Kegiatan pengusahaan tanah yang dilakukan terdiri dariperkebunan,sawah, ladang, pertambangan, industri, kebun campuransejenis dan perkampungan.

Sumber daya mineral merupakan potensi yang dapat dikembangkandan dimanfaatkan secara optimal. Di Kabupaten Balangan terdapatkandungan mineral bijih besi, emas, batu gamping, marmer, krikil,pasir kuarsa, batu rijang dan andesit yang terdapat di wilayah tengahdan utara Kabupaten Balangan.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202550

Potensi sumber daya mineral lain yang ada di wilayah Balanganberupa bahan galian, sebagian besar sudah dieksplorasi oleh DinasPertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan. Yang sudahdieksplorasi adalah bahan galian batubara oleh PT. Adaro Indonesia.

ANALISISSUMBERDAYA MINERALProyeksi Peluang

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, memberi peluangkepada daerah untuk dapat mengatur sendiri daerahnya.

Permintaan investasi di bidang sumberdaya mineral baik lokal,nasional maupun internasional terus mengalir.

Keinginan masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan terlibat dalampengelolaan Sumber daya mineral sangat tinggi.

Proyeksi Ancaman Ekploitasi mineral cenderung menurunkan kwalitas lingkungan yang

sulit dan lama untuk dipulihkan. Pergeseran paradigma sosial ekonomi dan budaya masyarakat dari

agraris ke industri pertambangan Terjadinya kantong-kantong kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di

masyarakat Hilangnya kesempatan bagi daerah untuk menikmati hasilnya, karena

adanya ketidak adilan dalam pembagian hasil produksi.

Proyeksi Permasalahan Manajemen pengelolaan sumberdaya mineral tidak sepenuhnya

diserahkan ke daerah otonom, akibatnya pengawasan dan kendalimenjadi lemah

Sumberdaya manusia daerah/lokal terbatas Sumberdaya finansial daerah terbatas Kepatuhan pengusaha terhadap undang-undang kurang optimal Daya dukung peraturan daerah kurang mendukung Sarana prasarana daerah belum memadai Daya dukung masyarakat kurang Teknologi pertambangan bahan mineral cenderung menimbulkan

dampak lingkungan, sehingga tuntutan masyarakat terhadapperbaikan kualitas lingkungan akan terus mengalir.

Proyeksi Keberhasilan Potensi sumberdaya mineral yang dimiliki cukup besar dan sampai

saat ini belum banyak termanfaatkan Permintaan Sumberdaya mineral Internasional, nasional, maupun

regional terus meningkat.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202551

SUMBERDAYA HUTANProyeksi Peluang

Potensi sumberdaya alam berupa hutan yang masih tersedia danyang masih ada

Potensi Peran Serta Masyarakat Keberadaan masyarakat sekitar hutan yang dari dulu sudah hidup

bersama hutan, mengembangkan sikap budaya selaras dengan alamsehingga dicapai suasana kehidupan ekosistem yang seimbang. Makamasyarakat merupakan potensi yang sangat besar dalam mendukungpenyelenggaraan pembangunan sumberdaya alam yang lestari danberkelanjutan.

Isu tentang lingkungan hidup secara global Komitmen daerah dalam mengelola sumberdaya alam berupa hutan Ketergantungan terhadap sumberdaya alam berupa hutan Permintaan pasar terhadap sumberdaya alam dan peluang investasi di

bidang sumberdaya alam.

Proyeksi Ancaman Deforestasi hutan karena disebabkan oleh kegiatan penebangan

kayu secara liar, perladangan, kebakaran hutan,perubahan fungsihutan,penebangan oleh HPH, dan kegiatan pertambangan.

Dehumanisasi masyarakat sekitar hutan berupa munculnya kantong-kantong kemiskinan baru akibat adanya kegiatan pengurangansumberdaya alam berupa hutan karena kegiatan penebangan kayusecara liar, perladangan, kebakaran hutan,perubahan fungsi hutan,dan kegiatan pertambangan.

Penataan kawasan hutan dan pemanfatan sumberdaya alam berupahutan belum mantap.

Proyeksi Permasalahan Manajemen pengelolaan sumberdaya alam berupa hutan dikelola

dengan sistem kelembagaan dan sumberdaya manusia yang terbatasdengan paradigma pengelolaan hutan yang berorientasi padaparadigma pembangunan berkelanjutan dengan menapikankeberlanjutan aspek ekologi sumberdaya alam dimasa yang akandatang.

Pengelolaan sumberdaya alam berupa hutan tidak memiliki arah dansasaran yang tepat dalam mengantisifasi dan mengatasi segalamasalah.

Peran dan potensi masyarakat kurang dimaksimalkan dan distribusimanfaat tidak adil.

Peraturan tentang kehutanan dan lingkungan kurang optimalpenerapannya.

Sarana prasarana pendukung terbatas

Proyeksi Keberhasilan Keberadaan sumberdaya hutan yang masih ada yang juga ditunjang

dengan kondisi ekologisnya yang masih menjanjikan harapan tetap

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202552

merupakan potensi kekuatan yang akan mendukung pengelolaansumberdaya hutan secara lestari dan berkelanjutan baik pada tataranpembangunannya (sustainable development) maupun pada tataranekologinya (sustainable ecology).

SUMBERDAYA AIRProyeksi Peluang

Keberadaan UU Nomor 7 tahun 2004 tentang pengaturan tata caradan prosedur pengelolaan sumber-sumber air.

Keberadaan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3K) sebagaikelembagaan lokal berbasis masyarakat yang potensial sebagai ujungtombak sebagai unit pengelola sumber-sumber air.

Proyeksi Ancaman Deforestasi hutan karena disebabkan oleh kegiatan penebangan

kayu secara liar, perladangan, kebakaran hutan,perubahan fungsihutan,penebangan oleh HPH, dan kegiatan pertambangan sehinggapotensial memicu berkurangnya sumberdaya air.

Keberadaan industri-industri besar yang potensial mencemari air padasumber air baik air permukaan maupun air dalam tanah.

Bentuk morfologi wilayah Balangan yang terdiri dari wilayahpegunungan dan dataran rendah. Jika sumberdaya air tidak dikeloladengan baik maka akan potensial menimbulkan masalah kekeringanpada musim kemarau pada wilayah pegunungan dan kebanjiran padamusim hujan di wilayah dataran rendah.

Proyeksi Permasalahan Belum adanya kebijakan dan peraturan daerah yang secara spesefik

membahas penatagunaan sumberdaya air. Belum adanya koordinasi lintas instansi yang secara khusus

membahas mengenai sumberdaya air. Kurangnya partisifasi masyarakat pengguna air baik air bersih maupun

air irigasi dalam pengelolaan sumberdaya air.

Proyeksi Keberhasilan Keberadaan DAS Balangan sebagai sumber utama pemasok air bagi

Kabupaten Balangan. Potensi sumberdaya hutan yang memiliki fungsi pengatur hidrologi

(tata air dan aliran air) dalam memelihara dan mempertahankankualitas air, mengatur jumlah air dalam kawasan, danmenyeimbangkan jumlah air dan sedimentasi dalam kawasan DAS.

PREDIKSI KONDISI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

SUMBERDAYA HUTAN Sumberdaya hutan di Kabupaten Balangan mulai mengalami

deforestasi. Penyebabnya antara lain kegiatan penebangan kayu

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202553

secara liar, perladangan, kebakaran hutan,perubahan fungsi hutan,dan kegiatan pertambangan. Berdasarkan kondisi tersebut diprediksiakan mengalami penurunan potensi.

Kayu merupakan sepertiga sumber penghasilan non migas baginegara namun banyak penghasilan dari kayu yang tidak dapat dicatat(bocor) dan kontribusi bagi ekonomi daerah juga dirasa masihkurang.Industri perkayuan (kayu gergajian,kayu lapis,pulp-kertas)menjadi lesu karena menurunnya kapasitas dari bahan baku yangberasal dari hutan alam ( pasokan kayu menurun walaupunpermintaan meningkat).

Layanan lingkungan oleh hutan berupa keanekaragaman hayati yangbesar, pengasingan karbon dan manfaat daerah aliran sungai akanterhambat jika terjadi deforestasi dan degradasi yang antara laindisebabkan karena kegiatan penebangan kayu secara liar,perladangan, kebakaran hutan,perubahan fungsi hutan, dan kegiatanpertambangan.

Pemerintah kabupaten menghadapi banyak tantangan ketika merekamulai mengambil tanggung jawab kehutanan yang baru sehubungandengan otonomi daerah. Mereka tidak memiliki kapasitas teknis,kelembagaan dan pedoman yang cukup dan justru bisa menimbulkantekanan pada hutan. Masyarakat lokal makin menuntut apa yangmereka pandang sebagai hak tanah tradisional namun peraturankabupaten bahkan nasional belum sampai pada perkembangan ini. Halini akan menimbulkan konplik antara masyarakat dan pemerintah,antar instansi pemerintah, antar masyarakat dan swasta dan bisamenjadi tindak kekerasan sporadis.

SUMBERDAYA AIR Pengelolaan sumberdaya air harus memperhatikan prinsip

keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaansumberdaya air agar dapat memberikan jaminan layanan lingkunganyang optimal.Konservasi sumberdaya air dapat dilakukan melaluiperlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air,pengelolaankualitas air, dan pengendalian pencemaran air. Berkurangnyasumberdaya hutan dan adanya kerusakan lingkungan yang intensifakan menyebabkan berkurangnya sumberdaya air yang diindikasikandengan berkurangnya debit air pada daerah aliran sungai dan bahkanbeberapa anak sungai akan mulai mengering. Selain debit air makakualitas air juga akan berkurang karena terkomtaminasi denganbahan-bahan pertanian, industri dan rumah tangga.Kondisi ini akanmemberikan dampak lanjutan berupa konflik sosial terutama berkaitandengan penggunaan air untuk kebutuhan pertanian, industri danrumah tangga antara petani,swasta dan pemerintah.

Sumberdaya air bagi masyarakat diprioritaskan untuk memenuhikebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalamsistem irigasi yang sudah ada. Berdasarkan UU No.7 tahun 2004tentang sumberdaya air maka pola pengelolaan sumberdaya airdisusun untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202554

masyarakat berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduanantara air permukaan dan air tanah .Penyusunan pola tersebut harusmelibatkan masyarakat dan dunia usaha.Permasalahan mendasarpengelolaan sumberdaya air di Kabupaten Balangan terkait dengansistem kelembagaan pengelolaan sumberdaya air misalnya adanyakrisis kepercayaan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3K)dan rendahnya partisifasi kelompok tersebut dalam melakukan operasidan pemeliharaan sarana prasarana pengairan.

SUMBER DAYA MINERAL Kegiatan pertambangan terbuka yang belangsung baik dalam skala

kecil maupun dalam skala besar sangat berpengaruh terhadapvegetasi tutupan lahan tidak terkecuali tutupan lahan berupa hutan.Kegiatan pertambangan yang tidak terkendali dapat membawakerusakan hutan dan lingkungan yang parah. Sumberdaya mineraltersebut jika dieksploitasi pasti juga akan mempengaruhi keberadaanvegetasi tutupan lahan yang kebanyakan berupa hutan.

2.1.4. SOSIAL BUDAYA DAN POLITIK

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatanyang merupakan salah satu variabel kesejahteraan antar penduduk adalahdengan menggunakan koefisien Gini Lorenz Ratio. Jika koefisien Gini LorenzRatio semakin besar maka tingkat kesenjangan pendapatan di masyarakatakan semakin besar.

Dari data yang ada, pembangunan di Kabupaten Balangan dalam beberapatahun terakhir ternyata berdampak positif terhadap perubahan kesenjanganantara yang kaya dengan yang miskin. Tingkat kesenjangan kesejahteraanmasyarakat pada tahun 2004 secara relatif merata. Kondisi tersebutditunjukkan dari besaran koefisien Gini Ratio 2004 sebesar 0,2541, yaitumasih pada kisaran 0,2 sampai 0,35 yang menunjukkan bahwa distribusipendapatan relatif merata.

Sampai tahun 2007 jumlah penduduk prasejahtera 2.346 KK, Sejahtera I9.161 KK Sejahtera II 13.593 KK sejahtera III 5.003 KK dan sejahtera plus454 KK. Dari jumlah tersebut dapat diindikasikan bahwa upaya pemulihanekonomi hingga kini masih belum sepenuhnya berhasil mengentaskankemiskinan.

Pembangunan dinilai berhasil jika mampu meningkatkan Indeks KesehatanMasyarakat (IKM), meningkatkan intelektualitas penduduknya yangtercermin dari Indeks Pendidikannya (IP), dan meningkatkan daya belimasyaratnya. Indikator yang digunakan untuk mengukurnya dikenal denganistilah Indek Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi indeksnya,semakin tinggi pula tingkat harkat dan martabat masyarakat daerah yangbersangkutan. Tahun 2004 IPM Kabupaten Balangan yang merupakan

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202555

akumulasi ketiga indikator tersebut mencapai 62,33 yang berarti masihdibutuhkan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat melalui pembangunan kesehatan, pendidikan dan peningkatandaya beli.

Dari segi komposisi penduduk menurut agama yang dipeluk di KabupatenBalangan tahun 2007 tercatat 93.390 jiwa (94,67 %) beragama Islam, 564jiwa (0,58 %) beragama Kristen Protestan, 132 jiwa (0,13 %) beragamaKatolik, 233 jiwa (0,24 %) beragama Hindu, 4.174 jiwa (4,23 %) beragamaBudha dan 153 jiwa (0,16 %) penganut kepercayaan animisme.

Kesadaran masyarakat dalam menjalankan ibadah berkembang dengan baikditambah kesadaran yang tinggi dikalangan pemuka agama/ulama dalammewujudkan interaksi sosial serta memelihara mantapnya hubunganinternal dan antar ummat beragama sangat besar pengaruhnya dalammewujudkan suasana kehidupan yang aman, damai, penuh toleransi dansaling menghargai. Sarana peribadatan yang tersedia bagi pemenuhankebutuhan ummat beragama dalam menjalankan ibadahnya terdiri darimesjid 127 buah, langgar/mushola 334 buah, gereja 2 buah, vihara 5 buahdan balai adat 13 buah (2007) tersebar per kecamatan. Pelayanan nikah,talak, dan cerai selama tahun 2007 tercatat masing-masing 1.112 kali, 0 kalidan 0 kali. Sementara dibidang pelayanan haji, jumlah jemaah haji untuktahun 2007 mencapai 67 orang, terdiri dari 24 orang laki-laki dan 43 orangperempuan.

KONDISI SAMPAI SAAT INI Struktur sosial masyarakat Balangan terbentuk dari suku asli

pedalaman, suku asli Melayu Banjar, pendatang dari daerah lainseperti dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Lombok dan lain-lainserta suku campuran ( Mixed Family ) hasil pencampuran antar sukuyang terjadi melalui adanya perkawinan. Dengan jumlah penduduk 102.199 jiwa (TDA, 2007), keempat unsur kesukuan inilah yangmenjadikan Balangan multi etnik dan heterogen namun menyatusecara harmonis dalam kehidupan sehari-hari karena sifatketerbukaan penduduk aslinya berpadu dengan pendatang yangpandai berbaur.

Berbagai bentuk pembinaan bagi masyarakat telah dilakukan, namunmasih terdapat berbagai persoalan.

Masalah anak terlantar masih menjadi persoalan yang mesti dihadapidengan serius oleh pemerintah Balangan dimana mereka yang sudahmendapat bantuan jumlahnya masih sedikit. Namun demikian hal inimenunjukkan bahwa persoalan anak terlantar masih harus menjadiperhatian serius pada tiap kecamatan.

Dibidang sosial permasalahan manusia lanjut usia yang terlantar jugamenjadi fokus yang penting dimana sampai saat ini.

Permasalahan lain yang tetap mengganjal adalah masih terdapatnyaPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202556

Terdapat sejumlah organisasi sosial dan panti asuhan yangmempunyai kepedulian untuk membantu mengatasi permasalahananak-anak. Perhatian lebih besar patut diorientasikan untukmendorong kegiatan mereka.

Dalam rangka membantu pemerintah mengatasi masalah masalahsosial ini pemerintah telah merekrut Pekerja Sosial Masyarakat yangbekerja dibawah koordinasi Dinas Kesejahteraan Sosial.

Potensi Karang Taruna terlihat belum optimal diberdayakan. Pembinaan kehidupan beragama diarahkan kepada peningkatan

kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esadan kualitas kerukunan umat beragama dalam usaha memperkokohpersatuan dan kesatuan bangsa dan peningkatan moral, untukmembangunan masyarakat.

Untuk mendukung bidang tersebut diberikan bantuan melaluiAnggaran Belanja Rutin seperti untuk kegiatan pembinaan LPTQ,bantuan kepada pembinaan yang dilaksanakan organisasi/lembaga-lembaga keagamaan ataupun kelompok-kelompok masyarakat,Bantuan terhadap rumah-rumah ibadah terutama rumah-rumahibadah yang berada dipedesaan, pelayanan dan bimbingan kepadajamaah haji.

Dalam pembangunan politik, kelembagaan sosial dan budaya,tantangan yang dihadapi adalah mempertahankan momentumpelembagaan demokratisasi; menyepakati pentingnya aturanbersama; membangun wawasan nasional, berbangsa, dan bernegara;menyelesaikan dan mengendalikan masalah-masalahkemasyarakatan lokal yang sensitif; menyempurnakan reformasibirokrasi sipil dan TNI-Polri; sehingga menjadikan pendidikan politiksebagai alat transformasi sosial menuju demokrasi.

Saat ini terdapat berbagai macam ormas sebagai wadah aspirasisosial politik masyarakat.

Sebagai wadah arpirasi politik dan sosial baik yang menjalankanadvokasi ataupun pemberdayaan. Saat ini mereka begitu aktifberperan dalam pembangunan sekaligus menjalankan fungsi kontrolsekaligus mitra pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat.

Kesadaran yang cukup besar dari masyarakat bagi kelangsungankehidupan politik dan partisipasi dalam partai politik.

ANALISAProyeksi Peluang

Jumlah masyarakat dengan beraneka ragam etnisnya yang hidup diBalangan dengan damai dapat menjadi paduan yang berkualitas gunameningkatkan budaya yang tinggi dengan budi dan akhlak luhur,cinta damai, peduli dan suka tolong menolong.

Meningkatnya perhatian seluruh pihak akan pentingnya pembinaanbidang sosial, budaya dan politik menjadi pintu yang lebar bagidilaksanakannya berbagai kegiatan yang dapat membina(empowering) masyarakat Balangan menjadi lebih berkualitas (high

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202557

capacity) secara lahir dan bathin, memiliki kepedulian dan kesadaran(awareness) akan perannya sehingga bisa secara aktif melaksanakanfungsi sebagai masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan.

Proyeksi Ancaman Derasnya arus informasi dari luar membawa serta budaya yang tidak

sesuai dengan kepribadian masyarakat yang luhur karenanya dapatmelunturkan budaya kebersamaan dan gotong royong, rasa hormatpada orang lain, ke Iman an dan ke Taqwa an, bahkan sebaliknyabisa menumbuhkan individualisme, hedonisme dan pragmatisme,serta kemalasan dan sikap serba ingin instant.

Masih terdapatnya masyarakat pedalaman yang kurang informasi dankurang mendapat pendekatan secara intensif sehingga rawanterhadap hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.Terlebih jika kesenjangan ekonomi semakin melebar sementarakehidupan mereka tidak diberdayakan dengan sungguh-sungguh.

Euforia kebebasan sejak dimulainya era reformasi sering membawakecendrungan pemanfaatan kedudukan dan sarana politik secaraberlebihan. Akibatnya timbul berbagai konflik yang tidak esensialnamun tidak bekesudahan yang didasari atas kepentingan-kepentingan pribadi semata, kebebasan berpendapat yang tidakterarah dan tidak bertanggung jawab, serta merebaknya perilakuamoral dan asusila.

Proyeksi Permasalahan Masyarakat penyandang masalah sosial kemasyarakatan cenderung

akan terus ada jika tidak diatasi dengan cepat dan tepat sasaranyakni pada inti masalah yang sebenarnya.

Masalah keluarga prasejahtera, anak telantar, dan manusia usialanjut yang telantar tidak terlepas dari persoalan ekonomi yang tidakmerata selain perlunya pembinaan dan pemberdayaan yang tepatuntuk dapat merubah budaya mereka untuk bisa mandiri danproduktif.

Masalah moral, susila, dan etika menjadi hal yang merebakdimanapun pada saat ini. Belajar dari hal ini maka kita pahami bahwaletak persoalannya adalah ketidakkonsistenan kita dalam memegangkeImanan dalam beragama. Selama agama dengan fngsinya tidakditempatkan secara proporsional dalam kehidupan manusia, niscayapersoalan-persoalan ini akan terus menyertai.

Euforia kebebasan dan era reformasi telah membawa masyarakatkedalam kancah praktik politik dan kebebasan bersuara secaraakseleratif. Sebagian mereka yang tidak terbina atau memiliki bekalyang cukup dapat menjadi matang secara karbitan sehinggacenderung hanya ikut-ikutan dalam hingar bingar politik tanpa tahuarah kedepan yang harus ditempuh bahkan terjerumus pada prilakuKKN di tingkat daerah.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202558

Proyeksi Keberhasilan Dengan potensi budaya yang luhur, pembauran yang harmonis, dan

sikap kerja keras yang dibina secara benar dapat mebentukmasyarakat Balangan yang produktif dan berkuaitas.

Persoalan kesejahteraan, moral, susila, rendahnya kesetiakawanan,prilaku KKN dan sebagainya lahir diawali karena tidak jelasnyakomitmen mental dan loyalitas masyarakat pada agama dan panutanyang ada kemudian berpadu dengan situasi dan kondisi lingkunganyang kodusif bagi tindakan negatif. Hal ini karena agama yang saratmoral dan aturan yang komprehensif serta keteladanan tidakmendapat tempat yang sesuai dalam kehidupan. Oleh karena itudengan kembali ke nilai-nilai agama sebagai sumber pokok peraturandan tuntunan moral maka niscaya pembangunan sosial masyrakatbisa berhasil

Melalui berbagai wadah aspirasi politik dan sosial, wadahkepemudaan dan sebagainya, masyarakat dapat terbina dengan baikagar lebih berkualitas. Namun agar perhatian pemerintah untukmembina kesadaran politik dan kepedulian sosial ini dapat efektifmencapai sasaran, setiap program perlu ditelaah dengan cermatsehingga tidak sia-sia atau cenderung menjadi alat kepentingansesaat saja.

PREDIKSI KONDISI SOSIAL BUDAYA DAN POLITIK Dalam dua dasa-warsa kedepan masyarakat Balangan akan menuju

kepada masyarakat yang agamis, memiki kesadaran politik yang baikdan kepedulian sosial yang tinggi.

Pemerintah bersama-sama masyarakat yang bergerak atas swadayamereka sendiri dalam wadah-wadah pembinaan masyarakat baikdalam hal keagaamaan, kesehatan dan kesejateraan, pendidikan nonformal, kepemudaan, pemberdayaan wanita, perpolitikan, dan lain-lain yang berjalan baik dan mendapat dukungan serta perlindungandari pemerintah.

Kegiatan pembinaan spiritual yang benar menjadi program yangdilaksanakan secara kontinyu bahkan diformalkan ditingkatpenyelenggara daerah dan masyarakat untuk mencapai sasaranberupa meningkatnya keImanan dan keTaqwaan, moral, kepeduliansosial, dan kesadaran berpolitik secara benar dan konstruktif.

2.1.5. SARANA DAN PRASARANA

1. Transportasi Darat

Panjang jalan di Kabupaten Balangan Tahun 2007 mencapai 660,183 Km,terdiri dari jalan negara 27,500 Km (4,09 %), jalan Provinsi 63,850 km(9,69 %), dan jalan kabupaten 568,883 Km (86,21 %). Menurut

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202559

permukaannya, yang beraspal 342,093 Km (52 %), kerikil 192,435 Km(29%), dan selebihnya berupa jalan tanah.

Menurut kondisinya; yang baik 341,970 Km (51 %), sedang 256,338 Km (39%), dan rusak 51,453 Km (8%). Menurut kelasnya sepanjang 27,500 Km(4,09 %) tergolong kelas IIIB, 63,850 Km (9,69 %) tergolong kelas IIIC dan568,833 Km (86,21 %) termasuk jalan kelas IV dan kelas dibawahnya lagi.

2. Irigasi

Pengelolaan sumberdaya air di Kabupaten Balangan terus ditingkatkan danpada tahun 2007 irigasi setengah teknis sudah mampu melayani hingga1.204 Ha, irigasi sederhana PU 75 Ha, dan irigasi sederhana Non PU 1.485Ha dan tadah hujan 24.768 ha. Selain itu masih terdapat 5.432 Ha lebakpolder yang berpotensi bagi pengembangan peternakan itik dan perikanan.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004Tentang Sumberdaya Air maka kewenangan pengelolaan daerah irigasi danlebak di Kabupaten Balangan menjadi kewenangan daerah.

3. Perumahan dan Permukiman

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan didorong olehkecenderungan membaiknya perekonomian daerah maka kebutuhan akanperumahan pun semakin meningkat. Jumlah rumah pada tahun 2004sebanyak 26.972 unit, dan sekitar 15,00 % keluarga belum memiliki rumahsendiri. Sebagian keluarga (26,5 %) menempati perumahan yangkondisinya masih belum memenuhi standar kesehatan. Permukiman kumuhdi Kabupaten Balangan yang sudah terindenfikasi sebanyak tiga lokasi, yaitudi Desa Bungin, Lingsir dan Paringin Timur, semuanya di KecamatanParingin. Pada umumnya lokasi pemukiman kumuh tersebut terdapatdidekat bantaran sungai.

Ketersediaan sarana air bersih baru mencapai sekitar 7,50 % di daerahperkotaan dan kurang dari 2,50 % untuk daerah pedesaan, sedangkanketersediaan prasarana persampahan masih jauh dari memadai, demikianjuga prasarana jalan lingkungan permukiman.

Ketersediaan prasarana transportasi erat kaitannya dengan tingkat kemajuanperekonomian daerah dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam. Potensisumberdaya alam terbesar di Kabupaten Balangan berasal dari bahantambang dan bahan galian yang sebagian sudah dieksploitasi dan sebagianlainnya masih dalam tahap penjajakan. Sebagian bahan tambang potensialdigunakan untuk bahan baku industri maupun sumber energi alternatif dimasa yang akan datang. Produksi batubara tahun 2007 mencapai18.014.034 metrik ton.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202560

Disisi lain maraknya pertambangan liar batubara beberapa waktu yang lalutelah berdampak terhadap rusaknya sarana jalan/jembatan rusaknyalingkungan. Eksploitasi batubara yang tidak mengindahkan peraturanperundang-undangan dan Amdal berpotensi menimbulkan degradasilingkungan berupa pencemaran udara, air, maupun tanah. Kegiatanpenambangan liar juga telah mengganggu kelestarian hutan lindung. Denganmeningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan aktivitaskegiatan masyarakat, khususnya di daerah perkotaan, mengakibatkanturunnya kualitas lingkungan berupa pencemaran udara dan air. Semakinmeningkatnya kendaraan bermotor dan peningkatan kegiatan industri, sertaberkembangnya kawasan kumuh merupakan indikasi yang menunjukkanterjadinya peningkatan aktifitas kegiatan masyarakat. Kondisi ini tidak hanyaterjadi di Kota Paringin tetapi juga dibeberapa kota-kota kecamatan. Dalamjangka panjang peningkatan pencemaran air, udara, dan tanah dapatmenurunkan produktivitas wilayah.

Menurunnya kualitas air yang diantaranya disebabkan sebagian rumahtangga di Kabupaten Balangan masih membuang limbah rumah tangganyake sungai telah berdampak buruk terhadap lingkungan. Padahal dihubungkandengan kebutuhan sumber air minum, air sungai merupakan bahan baku airminum. Selain itu sebagian wilayah Kabupaten Balangan masih rawanterhadap kebakaran hutan, kekeringan dan kebanjiran, terutama padapuncak musim kemarau dan puncak musim penghujan.

KONDISI SAMPAI SAAT INI PDAM Kabupaten Balangan masih belum mampu memberikan

pelayanan bagi seluruh penduduk. Pelayanan PDAM pada musim kemarau tidak optimal dan adanya

penurunan kualitas DAS sebagai akibat dari aktivitas illegal dan legallogging maupun aktivitas pertambangan.

Kondisi jaringan jalan Kabupaten dan jembatan masih perluditingkatkan.

Semua sumber energi yang saat ini digunakan merupakan sumberenergi yang tidak terbarukan sehingga untuk penggembangankedepan memerlukan perencanaan yang sustainable.

Kondisi wilayah Balangan yang relatif bergunung-gunungmengakibatkan kerapatan beban rendah sehingga untukpembangunan jaringan PDAM membutuhkan dana yang relatif tinggisementara dihadapkan pada masalah klasik yakni keuangan(terbatasnya dana investasi).

Masih rendahnya pelanggan telpon yang tersebar di berbagai daerahKecamatan sehingga terbatasnya pengguna internet.

Ketersediaan fasilitas umum seperti sarana air bersih masih rendah.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202561

Sumber Daya Air Sumber air baku yang dipergunakan oleh PDAM Kabupaten Balangan

bersumber dari Sungai Balangan.

Transportasi Adanya rencana pengembangan system transportasi yang dapat

berfungsi mendukung pusat koleksi dan distribusi angkutan umumantar propinsi, antar kota kabupaten, dan sub regional yang menjadisimpul distribusi barang dan jasa dari dan ke kecamatan-kecamatanyang tersebar di Kabupaten Balangan.

Energi Sumber energi yang tersedia di Kabupaten Balangan berupa Bahan

Galian A yakni terdiri dari Batu Bara. Semua sumber energi ini merupakan sumber energi yang tidak

terbarukan sehingga untuk penggembangan kedepan memerlukanperencanaan yang lebih baik.

Telematika Pelayanan system jaringan telekomunikasi telah menjangkau seluruh

wilayah Kecamatan, khusus ibukota Kecamatan yang telah dilayani PTTelkom dan Perusahaan telepon seluler.

Adanya pemanfaatan teknologi informasi elektronik meskipun masihterbatas pada instansi-instansi pemerintah dan swasta dengan skalabesar seperti PT.Adaro dan beberapa perusahaan Batubara, sementaramasyarakat umumnya hanya yang berada dikawasan perkotaan.

Perumahan/Permukiman Meningkatnya jumlah penduduk semakin membaiknya perekonomian

daerah, kebutuhan akan perumahan dan fasilitas umum juga semakinmeningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan perumahan,pemerintah Kabupaten telah menetapkan beberapa kawasan untukdijadikan sebagai kawasan permukiman .

Kebutuhan rumah dengan asumsi 5 jiwa per rumah maka kebutuhanakan rumah pertahun meningkat untuk semua jenis kavling rumah(Besar, Sedang, dan Kecil).

Ketersediaan fasilitas umum seperti sarana air bersih Ketersediaan fasilitas persampahan dan jalan lingkungan permukiman

sudah ada meskipun masih terbatas baik dari segi kuantitas maupunkualitas.

Telah tersedianya fasiltas untuk perumahan/permukiman beruparuang terbuka hijau, fasilitas peribadatan, Fasum,dan fasilitasperekonomian meskipun masih belum memadai.

Kelistrikan Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan dilayani PLN dengan tenaga

pembangkit PLTD yang menjangkau seluruh kecamatan.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202562

Kebutuhan listrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini harusdiikuti dengan pasokan listrik yang cukup sehingga rencanapembangunan PLTU interkoneksi dengan produksi sebesar 2 X 65 MWdi Kabupaten Balangan sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan akanlistrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

ANALISISProyeksi PeluangSumber Daya Air

Permintaan pelayanan air bersih masyarakat selalu meningkat pertahun.

Memanfaatkan sumber air baku dari sungai Balangan, dan sungailainnya yang merupakan pecahan dari DAS Balangan.

Terbatasnya Saluran irigasi teknis dan setengah teknis yang dimiliki.Transportasi.

Memungkinkan keterlibatan dunia usaha swasta dan masyarakatdalam penyediaan angkutan perkotaan dan pedesaan yangkontinue/reguler.

Memungkinkan terminal Kabupaten Balangan sebagai terminal dapatmendukung moda transportasi regional.

Mengupayakan sumber-sumber dana yang didapat dari masyarakatpengguna jasa agar dapat digunakan untuk membiayai rehabilitasidan pemeliharaan infrastruktur (ear marking)

Energi Memungkinkan Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan hasil yang

lebih optimal dari kegiatan pertambangan batubara denganpengawasan yang bisa lebih intensif.

Pengendalian lingkungan hidup dalam semua tahapan yaitu mulai dariproses eksplorasi, eksploitasi, pemanfaatan energi dan teknologi yangbersih lingkungan.

Mengurangi laju pengurasan sumber daya energi tak terbarukankhususnya minyak bumi dan meningkatkan energi terbarukan.

Telematika Adanya web site Pemerintah Kabupaten di Internet memungkinkan

masuknya investasi dari luar. Meningkatkan jumlah fasilitas publik untuk telekomunikasi dan

internet sehingga mencapai 10% dari kapasitas telepon tetap Tercapainya pembangunan fasilitas telekomunikasi diseluruh desa. Pemanfaatan internet bagi dunia pendidikan dan home industry yang

bergerak dibidang agribisnis.

Permukiman dan Perumahan Memungkinkan adanya keterlibatan dunia usaha swasta dan

masyarakat dalam penyediaan perumahan dan fasilitaspendukungnya.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202563

Terbukanya suatu kawasan untuk aktivitas perekonomian sebagaidampak dari pemusatan penduduk.

Peningkatan ketersediaan dan kualitas hunian (bagi masyarakatberpenghasilan menengah dan rendah.

Memanfaatkan lahan yang menganggur untuk menigkatkankesejahteraan PNS khususnya di bidang perumahan.

Bagi pengembang mempercepat dan mempermudah prosespembangunan perumahan.

Mendorong pembangunan perumahan bertumpu pada kemandirianmasyarakat

Menciptakan lingkungan sehat , tertib, dan teratur serta dilengkapiprasarana dan sarana yang memadai.

Meningkatkan cakupan pelayanan air minum, pengelolaan PDAMberdasarkan prinsip good governance dan keterlibatan swasta danmasyarakat.

Meningkatkan kepedulian terhadap sanitasi dasar melalui perilakuhidup bersih dan sehat

Meningkatkan kepedulian masyarakat, kualitas pengelolaan , danketerlibatan swasta dan masyarakat dalam mengelola persampahan.

Memantapkan system perencanaan dan penanggulangan kawasanrawan banjir dan tergenang kontinue.

Meningkatkan keterlibatan dunia usaha swasta dan masyarakat.

Kelistrikan Tingginya angka pertumbuhan pelanggan listrik. Terbukanya kemungkinan untuk pihak swasta dan Pemerintah

Kabupaten untuk terlibat dalam penyediaan ketenagalistrikan dengandikeluarkannya UU No.003 tahun 2005 tentang Investasi swasta danPemerintah daerah dan UU No.009 tahun 2005 tentang PembelianTenaga Listrik dan sewa menyewa.

Untuk mendukung beroperasinya PLTU interkoneksi Kalselteng danKal-Tim perlu disiapkan dan disediakan sumber energi untukmemenuhi kebutuhan PLTU tersebut yang direncanakan beroperasipada tahun 2010.

Proyeksi AncamanSumber Daya Air

Kapasitas pelayanan air bersih yang dimiliki oleh Kabupaten Balangan(PDAM) tidak mampu memenuhi permintaan seluruh masyarakat ,terkait dengan bentuk morfologis wilayah Balangan yang sebagianbesar di dominasi wilayah pegunungan.

Di Kabupaten Balangan saat ini terjadi pembukaan lahan secarabesar-besaran baik untuk lahan pertambangan (illegal maupun legalminning) maupun kegiatan industri kayu (illegal dan legal logging)yang menganggu daerah resapan air sehingga mengurangiketersediaan air tanah dan sungai sebagai sumber air baku yang akandiolah dengan IKK Kecamatan, instalasi pengolahan air sederhana

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202564

(IPAS), sumur gali, dll, khususnya masyarakat yang belum terlayaniPDAM, juga tercemarnya sungai oleh perusahaan tambangmengakibatkan air yang biasa dikonsumsi beralih fungsi menjadi airyang hanya digunakan untuk MCK (mandi cuci kakus).

Rusaknya kawasan tangkapan air (cathment area) di kawasan huludan DAS yang mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau dankebanjiran pada musim hujan.

Kurangnya partisipasi dari P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)untuk melakukan OP (Operasi dan Pemeliharaan) sarana-saranapengairan/irigasi

Adanya krisis kepercayaan khususnya masyarakat petani dengan tidaklagi dikucurkannya dana pembinaan untuk kelompok-kelompok P3A,yang sebelumnya setiap bulan mendapatkan dana pembinaan dariAPBN lewat Kimpraswil Provinsi.

Sering terjadi tuntutan masyarakat terhadap ganti rugi tanahwalaupun sebelum pelaksanaan telah dilakukan sosialisasi.

Transportasi Memperbaiki kondisi jalan lingkungan perkotaan dan pedesaan

terutama yang menghubungkan pusat permikuman dan kegiatanperekonomian masyarakat yang membutuhkan dana yang besar.

Energi Aktivitas pertambangan yang cukup tinggi baik migas dan batubara

harusnya dibarengi dengan rehabilitasi lahan terutama untuk lahanexs batubara yang ditinggalkan begitu saja oleh penambang setelahdiambil batubaranya.

Eksplorasi terhadap sumber energi yang besar-besaran kiranya harusmemperhatikan sustainabilitynya sehingga bukan untuk mengejarkeuntungan sesaat .

Telematika Pembangunan jaringan telepon terutama telepon kabel dalam rangka

memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan akaninformasi melalui internet

Besarnya dana yang harus disediakan untuk membangun informasiyang berbasis teknologi dan utnuk penyiapan SDMnya, dimanasebagian besar instasi masih melakukan pengolahan data secaramanual.

Perumahan/Permukiman Adanya beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir dimusim

hujan harus mendapatkan perhatian serius. Kebutuhan masyarakat akan air bersih menjadi lebih tinggi untuk

mencapai kualitas hidup yang lebih baik

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202565

Listrik Kondisi wilayah Balangan yang relatif bergunung-gunung

mengakibatkan kerapatan beban rendah sehingga untukpembangunan jaringan PLN membutuhkan dana yang relatif tinggisementara dihadapkan pada masalah klasik yakni keuangan(terbatasnya dana investasi).

Proyeksi PermasalahanSumber Daya Air

Bentuk morfologis Kabupaten Balangan yang bergunung-gunung. Berkurangnya partisipasi kelompok P3A dalam melakukan OP (operasi

dan pemeliharaan) saluran irigasi karena tidak lagi mendapat insentipdari Kimpraswil Provinsi.

Rusaknya sumber air baku sebagai akibat aktivitas legal dan illegallogging dan minning.

Transportasi Besarnya dana yang diperlukan untuk melakukan peningkatan mutu

jalan Kabupaten yang pada umumnya masih kelas IIIC dan jalanlingkungan yang sebagian besar masih perkerasan.

Semakin tingginya angka kerusakan Jalan dan Jembatan Kabupatendan lingkungan perumahan.

Energi Pemanfaatan Sumber daya tak terbarukan tidak memperhatikan

dampak terhadap lingkungan. Kerapatan penduduk yang rendah sehingga diperlukan investasi di

bidang kelistrikan cukup tinggi untuk membangun jaringan agar dapatmelayani seluruh masyarakat.

Telematika Rendahnya pengguna jasa dibidang informasi telematika dibandingkan

investasi yang harus ditanamkan.

Permukiman dan Perumahan Fasilitas untuk pengelolaan sampah sudah dipergunakan secara

maksimal sehingga bila ada peningkatan produksi sampah tidak bisadilayani secara optimal.

Kawasan tergenang umumnya berada pada kawasan dataran rendahsehingga probabilitas terjadinya genangan disetiap musim hujanmenjadi tinggi.

Peningkatan kebutuhan akan rumah pertahun sebesar 1,54 % untuksemua jenis kavling rumah (Besar, Sedang, dan Kecil) memerlukandana investasi yang tinggi.

Ketersediaan fasilitas umum seperti sarana air bersih baru mencapai56% untuk sambungan rumah dan 44% untuk sambungan kran

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202566

umum/MCK, perlu mendapat perhatian mengingat merupakankebutuhan pokok masyarakat.

Fasiltas untuk perumahan/permukiman berupa ruang terbuka hijau ,fasilitas peribadatan, Fasum,dan fasilitas perekonomian masih belummemadai.

Kelistrikan Kondisi wilayah Balangan yang relatif bergunung-gunung

mengakibatkan kerapatan beban rendah sehingga untukpembangunan jaringan PLN membutuhkan dana yang relatif tinggisementara dihadapkan pada masalah klasik yakni keuangan(terbatasnya dana investasi), ini dikarenakan bangunan fisik yangdiperlukan lebih banyak quntitasnya sehingga dana yang dianggarkansedemikian besar untuk pengelolaan pembangkit baru.

Proyeksi KeberhasilanSumber Daya Air

Adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk Kelompok P3A(Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang membantu melakukan OP(operasi dan pemeliharaan).

PDAM sebagai satu-satunya perusahaan daerah yang memberikanpelayanan air bersih kepada masyarakat.

Transportasi Letak geografis Kabupaten Balangan sebagai lintasan dalam

transportasi darat menuju Kalimantan Timur. Pada umumnya/hampir 90% transportasi penduduk menggunakan

jalan darat. Pembenahan Terminal untuk keperluan terminal regional dan trans

Kalimantan agar aktivitas perekonomian masyarakat pedesaanmenjadi lebih lancar.

Energi Sumber energi yang tersedia di Kabupaten Balangan berupa Bahan

Galian A yakni terdiri dari Batu Bara.

Telematika Tersedianya Pelayanan system jaringan telekomunikasi telah

menjangkau seluruh wilayah Kecamatan yang dilayani PT Telkom danPerusahaan telepon seluler, dan pengguna internet masih terbataspada instansi-instansi pemerintah dan swasta dengan skala besar, danjumlah pelanggan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tersedianya web site Pemerintah Kabupaten sebagai sarana untukpromosi daerah dan akses bagi pihak eksternal.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202567

Perumahan /Permukiman Adanya penetapan fungsi kecamatan yang disesuaikan dengan potensi

dan kendala yang dapat ditumbuhkembangkan berkaitan dengankarakteristik wilayah dalam RTRW Kabupaten Balangan.

Kelistrikan Mendukung rencana pembangunan PLTU interkoneksi dengan produksi

sebesar 2 X 65 MW di Kabupaten Balangan yang merupakanpembangkit listrik antar koneksi yang akan melayani kawasan di Kal-Sel,Tim, dan Teng dengan memanfaatan energi batubara yangtersedia dalam jumlah yang banyak di Kabupaten Balangan.

PREDIKSI KONDISI SARANA DAN PRASARANA

PDAM memiliki sumber air baku yang berasal dari Sungai Balanganmasih dapat dipenuhi, tetapi adanya penurunan kualitas air bakuakibat aktivitas legal dan illegal logging dan minning diperlukan usahakonservasi sumber air baku ini.

Kebutuhan listrik dengan asumsi 100 % untuk semua fasilitasPendidikan, Kesehatan, Peribadatan, Perekonomian, Fasum, dll,perumahan penduduk Kav besar (100%), Kav Sedang (90%),Kav.Kecil (85%).

Kebutuhan lahan untuk fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan,peribadatan, perekonomian, fasum,dan ruang terbuka hijau relatiftersedia di Kabupaten Balangan tinggal upaya untuk membangunlahan yang tersedia untuk berbagai fasilitas diatas.

Fasilitas Perumahan dibangun pada kawasan yang diperuntukan untuklahan permukiman.

Fasilitas pendidikan dalam 20 tahun direncanakan dapat memenuhikebutuhan akan pendidikan dasar dan menengah sampai dengan akhirtahun RPJP maka perhatian lebih ditujukan pada rehabilitasi sekolahdan peningkatan fasilitas sekolah.

Fasilitas Kesehatan dapat terpenuhi dengan berbagai fasilitas baikrumah sakit, puskesmas dan puskesdes.

Fasilitas Peribadatan relatif sudah cukup secara kuantitasnya sampaidengan akhir periode RPJP (2030), tinggal pemeliharaan danperemajaan saja.

Fasilitas Perekonomian maíz harus ditingkatkan. Fasilitas Umum dan Ruang terbuka hijau secara umum sudah

memadai sampai dengan tahun 2030 tinggal perawatan danpemeliharaannya saja yang harus diperhatikan.

Fasilitas telekomunikasi masih potensial dikembangkan.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202568

2.1.6. PEMERINTAHAN

Kabupaten Balangan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi KalimantanSelatan merupakan kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten HSU. Untukmendorong pembangunan yang cepat dan berkelanjutan maka perlu adanyasuatu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yangkonsisten, sehingga segala aktivitas pemerintahan, pembangunan danpembinaan/pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Balangan dapatberjalan sesuai dengan keinginan dari seluruh Stakeholders di Daerah.

Sejak bergulirnya reformasi tuntutan demokratisasi dan keterbukaansemakin meluas khususnya dibidang politik. Banyak partai politik yangberperan aktif menyuarakan aspirasi dan tuntutan rakyat. Setiap partaipolitik berupaya mengkonsolidasikan diri dan memantapkan eksistensinyasebagai wadah berpolitik praktis. Persaingan yang sehat antar sesama partaipolitik adalah merupakan sesuatu yang wajar diera reformasi dan demokrasi.

Pada Pemilu legislatif dan Pilpres 2009, kehidupan politik dan prosesdemokratisasi secara umum sudah berjalan pada jalur dan arah yang benaryang ditandai dengan adanya proses transformasi menuju ke arahdemokratisasi kehidupan sosial politik pada tataran masyarakat dan elit-elitpolitik. Meskipun demikian masih dibutuhkan optimalisasi peran dan fungsilembaga-lembaga demokrasi yang ada; menyempurnakan dan melengkapiperaturan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah;memperkuat peran Komisi Pemilihan Umum Daerah, upaya pemberantasankorupsi, dan sebagainya.

Manajemen pemerintahan daerah di Kabupaten Balangan yang dilandasiUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sudahberjalan lancar, didukung keberadaan DPRD Kabupaten Balangan yangmemiliki legitimasi kuat, demokratis, transparan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, mampu mewujudkan kondisi kepemerintahan yangkondusif untuk melakukan perubahan inovatif menuju terwujudnya cleangovernance dan good governance. Beberapa prinsip yang melandasipemerintahan umum adalah prinsip-prinsip demokratis, partisipasimasyarakat, berkeadilan dan pemerataan.

Hubungan eksekutif dan legislatif terjalin baik, berkat saling pengertian dankerjasama yang harmonis dan kondisi demikian sangat memperlancarjalannya roda pemerintahan daerah hingga mampu menghasilkan sejumlahkebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kemajuan daerah. Sesuaifungsinya DPRD sudah berhasil melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik,dan mampu menghasilkan sejumlah keputusan DPRD, keputusan PimpinanDewan, dan peraturan daerah. Selama 5 tahun kedepan kondisi demikianperlu dipelihara dan ditingkatkan melalui kerjasama yang harmonis danpenuh kemitraan antara Kepala Daerah dengan DPRD agar seterusnyamampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kemajuandaerah dan masyarakatnya.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202569

Penyelengaraan Pemilu legislatif tahun 2009 berjalan lancar dalam suasanayang kondusif, aman dan demokratis. Hasilnya adalah telah terpilihsebanyak 20 orang anggota DPRD Kabupaten Balangan periode 2009 – 2014.Momentum demokrasi tersebut penting artinya bagi kehidupan politik lokaldan merupakan modal awal bagi berkembangnya proses demokratisasikedepan.

Kemajuan perwujudan prinsip demokratis juga ditunjukkan dari semakinberkembangnya kesadaran akan hak-hak dasar dan hak-hak politikmasyarakat yang pada akhirnya diharapkan mampu menstimulasimasyarakat untuk semakin berperan aktif dan berinisiatif dalam mengelolaurusan-urusan publik. Pegawai Negeri Sipil adalah aparatur penyelenggaraanbirokrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.Sampai tahun 2007, Kabupaten Balangan memiliki 2.546 orang PegawaiNegeri Sipil, tersebar di unit kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD,Sekretariat KPU, Dinas-Dinas Daerah dan Kantor, Badan-Badan Daerah,Pemerintah Kecamatan, Pemerintah desa/kelurahan dan sebagai guru disekolah-sekolah serta tenaga kesehatan di institusi pelayanan kesehatandasar.

Dari segi kualitasnya Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Balangan yangberpendidikan Pasca Sarjana/S2 sebanyak 42 orang (1,65 %), Sarjana/S1323 orang (12,69 %), D-I, D-II dan D-III 1.538 orang (47,30 %),SMA/SMK/sederajat 572 orang (22,47 %), SMP/sederajat 27 orang (1,06 %)dan SD 30 orang (1,18 %). Kebanyakan yang berpendidikan D-I, D-II dan D-III berasal dari kalangan guru, Dari segi kepangkatannya, Golongan IV;2,73 %, Golongan III; 16,84 %, Golongan II; 81,85 % dan Golongan I;1,30%.

Dari segi kuantitas aparat dapat dikatakan bahwa jumlah sumberdayamanusia aparatur tersebut relatif masih kurang. Sehingga dari segi kualitaspelayanan, belum semua masyarakat terlayani dengan baik. Untuk kedepan,disamping dibutuhkan peningkatan kuantitas, kualitas pelayanan danpeningkatan profesionalisme aparatur, maka kemampuan teknis yangdimilikinya perlu ditingkatkan secara terus menerus, dikaitkan dengantuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring denganperkembangan waktu dan keadaan.

Perkembangan pemerintahan daerah ditandai pula dengan pemantapanformat baru hubungan eksekutif dan legislatif yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang intinyaadalah mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Disisi lain kelancaran pemerintahan umum dan pembangunan daerah dapatterselenggara baik berkat dukungan keamanan dan ketertiban umum.Keamanan dan ketertiban umum suatu daerah pada dasarnya sangat

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202570

dipengaruhi oleh beberapa faktor internal yang ada, seperti kondisi geografiswilayah, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, kehidupan sosialekonomi masyarakat, dan kesiapan aparat keamanan dalam mengantisipasi,mencegah dan menangani kasus-kasus pelanggaran hukum dan kejahatan,memotivasi masyarakat patuh terhadap hukum/aturan yang berlaku danmendorong partisipasi masyarakat dalam memelihara stabilitas keamanandan ketertiban umum dilingkungannya. Jika diantara faktor-faktor tersebuttidak berjalan sesuai aturan dan ketentuan maka kondisi itu dapat memicuterjadinya tindak kriminalitas yang pada akhirnya dapat mengganggustabilitas keamanan dan ketertiban umum. Terlebih lagi akhir-akhir inimuncul kecenderungan masyarakat untuk main hakim sendiri dalammenyelesaikan kejadian tindak kriminalitas. Bahkan kasus kriminalitaskecilpun jika tidak ditangani secara cepat dan tuntas dapat memicuterjadinya kerusuhan massal.

Meskipun secara umum kondisi keamanan dan ketertiban umum diKabupaten Balangan masih tergolong kondusif bagi terselenggaranyapembangunan daerah, tetapi kewaspadaan dan partisipasi semua pihaksangat dibutuhkan. Partisipasi rakyat dalam pemeliharaan keamanan danketertiban umum dilingkungannya cukup tinggi yang tercermin darikeikutsertaan dalam sistem pengamanan lingkungan, demikian pula halnyadengan sikap yang ditunjukkan mereka dalam upaya mempertahankankeamanan dan ketertiban umum secara swadaya.

KONDISI SAMPAI SAAT INIPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Balangan selaludiarahkan untuk menjadi sistem pemerintahan yang modern sehinggaselalu resposif guna mengakomodasi perkembangan yang dinamis. Halini dibuktikan dengan diterapkannya Penyelenggaraan PemerintahanKabupaten Balangan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah memantapkan kedudukan DPRD sebagailembaga legislatif murni sehingga tidak lagi menjadi bagian dariPemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan konsep “Trias Politika” yakniadanya pemisahan yang jelas antara fungsi kelembagaan eksekutif,legislatif, dan yudikatif yang memungkinkan terciptapnya mekanisme“check and balance” guna menghasilkan dan mengontrol kebijakanyang dapat menampung aspirasi masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah,Badan/Kantor, dan Kecamatan serta Kelurahan. Semua instansi vertikallebur menjadi Perangkat Daerah kecuali untuk instansi vertikal yangmasih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagai manakewenangan yang dikecualikan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202571

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasar peraturan barumaka melalui Peraturan Daerah. Mendasari kewenangan yang telahditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut dan berdasarkan padabeberapa aspek lokalitas berupa karakteristik, potensi, sumber dayaaparatur, serta pendanaan, maka disusun Peraturan Daerah Nomor 18Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Balangan.

Di dalam aturan baru tersebut maka Perangkat Daerah adalahmerupakan institusi pembantu Kepala Daerah yang terdiri dari 1 buahSekretariat Daerah (3 Asisten, 10 Bagian dan 33 Subbagian),Sekretariat DPRD, 16 buah Dinas (efektif 15), 6 buah Badan, 3 buahKantor, 11 Kecamatan dan 7 Kelurahan. Dari sebanyak institusiPerangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut terdiridari level jabatan sebagai berikut, yaitu : Eselon II sebanyak 26jabatan, Eselon III sebanyak 148 jabatan, Eselon IV sebanyak 583jabatan dan Eselon V sebanyak 14 jabatan.

Penyelenggaraan Koordinasi Terdapat kelembagaan hubungan kerja antara Bupati dan unsur-unsur

pimpinan daerah (Muspida) yang merupakan suatu forum konsultasidan koordinasi antara Bupati dengan unsur pimpinan di Daerah sertaAparatur Pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan sertamemelihara stabilitas Nasional dan pembangunan Nasional di Daerah.

Sehubungan dengan keberadaan Instansi Vertikal di daerah, hubungankerja dengan Bupati dilaksanakan melalui pola hubungan koordinasiyang implementasinya menuntut adanya koordinasi dalampenyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, danpelaporan dari kegiatan instansi vertikal karena Bupati selaku kepaladaerah tetap merupakan pemimpin penyelenggaraan UrusanPemerintah Umum di daerah.

Setelah bergulirnya era Desentralisasi berdasarkan Undang-UndangNomor 22 Tahun 1999 kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimanaKepala Daerah tidak lagi sekaligus sebagai Kepala Wilayah, maka adakekosongan regulasi mengenai peran Kepala Wilayah sebagai bentukdari pelaksanaan Pemerintahan Umum. Namun meskipun adakekosongan regulasi, tetapi secara riil praktek koordinasi yangdilakukan oleh Kepala Daerah dalam mengkoordinir semuapenyelenggaraan pemerintahan khususnya terhadap semua instansivertikal yang masih ada di daerah masih tetap berjalan sebagaimanakebiasaan yang sudah berlangsung pada masa sebelumnya.

Penyelenggaraan Perencanaan dan Program Di bidang perencanaan yang prosesnya ditempuh secara berjenjang

melalui tahapan program bottom-up dan top-down, yakni mengusulkanrencana kegiatan masyarakat yang dirumuskan berjenjang dalamMusyawarah Pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan dan Temu Karyadi tingkat Kecamatan. Semua hasil rapat itu dirumuskan pada Rapat

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202572

Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) di tingkat Kabupaten denganmenyerasikan dan menyelaraskan antara rencana kerja InstansiVertikal dengan rencana kerja dari Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan program, koordinasi ditempuh dalam bentukkoordinasi fungsional, koordinasi instansional maupun teritorial.Koordinasi Fungsional, dilakukan oleh Bupati terhadap dua instansiatau lebih yang mempunyai program yang berkaitan erat. KoordinasiInstansional, dilakukan Bupati terhadap beberapa instansi yangmenangani satu urusan tertentu yang bersangkutan. KoordinasiTeritorial, terhadap dua atau lebih Wilayah dengan program tertentu.

Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Bawahan Upaya menunjang dan meningkatkan program pembangunan agar

lebih terarah, terpadu, terencana, terkoordinasi sertaberkesinambungan di Kabupaten Balangan tidak terlepas dari peranPemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai perpanjangantangan Pemerintah Daerah.

Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang baik pandaimenerjemahkan dan menjalankan kebijakan Pemerintah Daerahdengan tepat sehingga mampu mencapai sasaran secara akurat.

Keberhasilan pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan danpembinaan kemasyarakatan sangatlah ditunjang dan tergantung daridata dan informasi dari setiap kecamatan, Desa/Kelurahan yangobyektif dan akurat. Data dan informasi akan dijadikan sebagai tolokukur dalam menentukan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraanpemerintahan dan keakuratannya sekaligus menjadi penentukeberhasilan kecamatan dan Desa/Kelurahan secara keseluruhan.

Untuk memenuhi hal tersebut di atas, salah satu upaya yang telahdilakukan adalah dengan dilaksanakannya pembinaan terhadap seluruhPerangkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan di bidang AdministrasiPemerintahan yang lebih tertib, benar, akurat dan obyektif berdasarkanketentuan yang berlaku. Dalam rangka itulah untuk mewujudkanpemerintahan kecamatan dan Desa/Kelurahan yang optimal, baik dibidang administrasi maupun operasional, Pemerintah Kabupatenmelaksanakan Program pembinaan Kecamatan dan Desa/Kelurahansecara periodik.

Pembinaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai bagian dariPemerintah Kabupaten dilakukan pembinaan administrasi, aparatur,monitoring, evaluasi, dan penilaian.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kecamatan tidak lagi sebagai salah satu perangkat dekonsentrasi tetapi

sudah menjadi perangkat desentralisasi. Jadi seluruh pembiayaannyayang semula bersumber dari APBN menjadi bersumber dari APBD.Kecamatan tidak lagi melaksanakan fungsi Kepala Wilayah sebagaiimplementasi dari penyelenggaraan Pemerintahan Umum, tetapimerupakan bagian dari Perangkat Daerah sebagaimana PerangkatDaerah lain hanya saja Kecamatan memiliki wilayah kerja tertentu.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202573

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan pada eraOtonomi Daerah ini telah dilakukan beberapa penyesuaian, yaitudiantaranya : memberikan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepadaCamat dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Balangan tentangPelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat ,perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan,memperbaiki dan melengkapi sarana prasarana kecamatan.

Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang adadi Kabupaten Balangan termuat sebagaimana diatur dalam PeraturanDaerah Kabupaten tentang Pembentukan, Susunan OrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten Balangan. Di dalam Perda tersebutKecamatan terdiri dari Seorang Camat, Sekretaris Camat dan 5 Seksi,yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, SeksiPembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan, Seksi Kesejahteraan Sosialdan Seksi Pelayanan Umum.

Dalam penyelenggaraan tugas dan kewajibannya Camat memilikikewenangan mengkoordinasikan seluruh aktivitas penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan, dan pembinaan/pelayanankemasyarakatan tehadap semua instansi yang ada di Kecamatananbaik instansi vertikal maupun UPTD (Dinas dan Lembaga Teknis Daerahlainnya).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sejak 1 Januari 2001 penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dandiperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah. Berdasarkan peraturan lama maka dalammenjalankan aktivitasnya Pemerintahan Desa (Kepala Desa)bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat sedangkan setelahtahun 2001 Kepala Desa dalam menjalankan aktivitas tugas danwewenangnya bertanggung jawab kepada BPD (Badan PerwakilanDesa) sebagai badan legislatif Desa.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, PemerintahKabupaten Balangan telah mengeluarkan beberapa kebijakan, programdan kegiatan, .

Di Kabupaten Balangan sampai tahun 2007 terdapat sejumlah 152buah Desa/Kelurahan. Dalam upaya penerapan Undang-undang Nomor32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 yangsecara khusus mengatur mengenai desa sebagai perwujudan daripadaadanya Otonomi Desa, maka memberikan kewenangan bagi Desauntuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan semangatOtonomi Desa yang pada akhirnya akan berimplikasi denganpelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Balangan.

ANALISAProyeksi Peluang

Semakin kencangnya issue tentang penyelenggaraan pemerintahanyang baik (Good Governance) yang pada intinya memiliki 3 (tiga)

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202574

karakteristik utama yang meliputi transparansi, akuntabilitas danpartisipasi merupakan acuan yang tegas untuk memotivasipelaksanakan program dan kegiatan secara benar dan terarah.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih dalam duadasa warsa kedepan memungkinkan pemerintah kabupaten untukmelaksanakan fungsinya secara optimal dengan memanfaatkanfasilitas-fasilitas yang lebih canggih, efisien, dan efektif.

Adanya amandemen atas UU No 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah menjadi UU No 32 Tahun 2004 didasari oleh terjadinya banyaksalah persefsi tentang kewenangan di era otonomi daerah yangmenjadikan keleluasaan yang diberikan berubah kontraproduktif.Dengan UU yang baru ini kesalahan tersebut diperbaiki supayareformasi ini berjalan betul-betul pada substansinya.

Proyeksi Ancaman Semakin kencangnya arus globalisasi disamping menyajikan sejumlah

peluang juga melahirkan ancaman yang mana diantaranya adalahtuntutan akan mutu pelayanan publik yang makin tinggi.

Masuknya nilai-nilai dan paham-paham yang tidak sesuai,membahayakan bahkan berdampak pada motivasi disintegrasimengharuskan pemerintah bekerja lebih keras memberikanperlindungan yang cukup serta pelayanan yang adil dan merata bagisegenap unsur masyarakat .

Era otonomi daerah menutut kemandirian daerah dalam mengelolasendiri segenap potensi daerah dan sekaligus membiayai sendirikegiatan-kegiatan yang dicanagkan.

Proyeksi Permasalahan Meski secara tertulis aturan main penyelenggaraan pemerintahan

sudah sangat baik namun permasalahan pada umumnya timbul karenaterjadi inkonsistensi dalam pengimplementasian akibat kurangnyakomitmen, tanggung jawab, dan keImanan pada Tuhan Yang Maha Esadari aparatur.

Masih rendahnya kualitas dan kredibilitas aparatur menyebabkanrendahnya pula mutu pelayanan publik yang diberikan, misalnyaprosedur yang berbelit-belit, informasi yang tidak transparan dan tidaksiap bagi publik yang membutuhkan.

Euforia kebebasan yang terbawa sejak jaman reformasi menyebabkansalah persefsi akan otonomi daerah sehingga banyak menciptakanpraktek korupsi, kolusi, dan nephotisme baru di tingkat daerah baikoleh eksekutif maupun pada legislatif.

Interpretasi kemandirian daerah yang berlebihan menyebabkan sikapgovernment-centris sehingga banyak peraturan-peraturan daerah yangtumpang tindih serta pungutan-pungutan yang berlebihan sehinggamenyebabkan dampak disinsentif bagi masyarakat khususya duniausaha.

Rendahnya kinerja pelayanan serta inisiatif aparatur dalammelaksanakan tugas bisa terjadi karena belum memadainya kualitas

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202575

pendidikan dan pelatihan, ketidaksesuaian posisi dengan kompetensi,kurangnya motivasi karena ketidakjelasan informasi dan jenjang karir,tidak transparannya formasi, rekrutmen, promosi dan mutasi sertabelum jelasnya penerapan reward and punishment sebagai kompensasikinerja aparatur.

Proyeksi Keberhasilan Agar terlaksananya tata pemerintahan yang baik (Good Governance)

maka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Balangan harusberpatokan pada 3 karakteristik yang meliputi transparansi,akuntabilitas dan partisipasi yang mengandung unsur aspirasi,ketaatan atas asas dan hukum serta profesionalisme.

Guna mewujudkan Transparansi, pemerintah harus bisa membukaakses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiapinformasi sesuai porsi dan kepentingan yang menjadi haknya —sepertitentang berbagai peraturan dan perundang-undangan, kebijakan dantujuan kebijakan pemerintah dan lain-lain–dengan biaya yangminimal. Kebebasan arus informasi yang andal (reliable), memadaidan bertanggung jawab di bidang sosial, ekonomi, dan politikmemberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untukmelaksanakan haknya berpartisipasi memantau, mengontrol, danmenyampaikan aspirasinya bagi terjaganya kinerja birokrasi yangtinggi.

Pemerintah beserta setiap jajarannya berkewajiban untukmempertanggungjawabkan kegiatannya dalam mengelola sumber-sumber yang dipercayakan ke tangannya. Akuntabilitas yangmerupakan kapasitas suatu pemerintahan untuk bertanggung jawabsecara sosial dan yuridis formal atas keberhasilan maupun kegagalandalam melaksanakan tugas harus terkandung didalam pelaksanaanmulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai padapemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara periodik. Hal ini gunamemastikan bahwa kekuasaan telah dijalankan dengan baik dansesuai dengan kepentingan publik.

Demi terjaminnya keberhasilan proses pembangunan makapemerintahan di masa depan harus benar-benar bersifat partisipasif.Belajar dari kegagalan masa lalu maka terujudnya partisifasi aktifmasyarakat secara murni merupakan kunci bagi keberlangsunganpemerintahan yang baik. Masyarakat bukanlah sekedar penerimamanfaat (beneficiaries) atau objek belaka, melainkan agenpembangunan (subjek) yang mempunyai porsi yang penting.Sedangkan pemerintah adalah mitra masyarakat yang diorientasinuntuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi kepentinganmasyarakat yang dinamis.

PREDIKSI KONDISI PEMERINTAHAN Berdasarkan analisa peluang, ancaman, permasalahan dan syarat

keberhasilan maka fungsi pemerintahan Kabupaten Balangan dimasadepan merupakan potret pemerintahan yang konsisten dengan tiga

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202576

prinsip utama yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yangmengandung unsur aspirasi, ketaatan atas asas dan hukum sertaprofesionalisme.

Semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalamkerangka anggaran, dilaksanaan melalui koordinasi agar terjadiketerpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatandalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinasdan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada pemerintah kabupaten, sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunanmelalui mekanisme yang jelas dan konsekuen telah berjalan denganaktif dan dinamis. Aspirasi masyarakat sudah dapat terakomodasikandalam kebijakan pemerintah kabupaten.

Sejalan dengan keterbukaan yang makin luas, batas antar negaramenjadi bukan penghalang bagi berlakunya nilai-nilai universal sepertikepastian hukum. Oleh karena itu kepastian hukum yang merupakanresultan dari hukum dan perundangan-undangan yang jelas dantegas, serta diketahui publik di satu pihak, dengan upaya penegakanhukum yang efektif , konsisten, dan tanpa pandang bulu di pihak laintelah menjadi indikator kewibawaan pemerintahan besertalegitimasinya di hadapan rakyatnya, dan dunia internasional.

Berjalannya mekanisme akuntabilitas memberikan arahan kejelasandalam setiap tanggung jawab penyelenggaraan fungsi pemerintahantentang siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa, dan apa yangdipertanggungjawabkan.

Orientasi akan akuntabilitas ini maka telah tersusun kriteria danindikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, sertamekanisme apa yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainyaberbagai standar tersebut.

Aparatur yang berkualitas, memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggiserta profesional dan konsekuen dalam melaksanakan tanggung jawabdan wewenangnya terujud dalam wajah birokrasi pelayanan yangprima. Aparatur bekerja sebagai mitra yang berusaha memberikanpelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat secara proporsionalbukan sebaliknya menjadikan dirinya sebagai birokrat atau aparat yangberada diatas masyarakat yang sedang membutuhkan.

Perbaikan kinerja pemerintahan ini tentunya dibina secara bertahap,komprehensif dan sisstematis baik dibidang SDM aparatur termasuktaraf kesejahteraannya, kelembagaan dan ketatalaksanaannya,fasililitas dan pranata hukum dan peraturan yang bijak dan responsifterhadap perkembangan yang dinamis dan substansial.

BAB IIIVISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BALANGAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah adalahmerupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat Visi, misi,dan Arah Pembangunan daerah. Dengan demikian RPJP disusundengan memperhatikan potensi, permasalahan, kebutuhan, danaspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) daerah disusun dalam rangka mencapai tujuanpembangunan dalam kerangka nasional sebagaimana tercantum dalamPembukaan UUD 1945 dan mengacu pada arah pembangunan sebagaiberikut ;

1. Pembangunan ekonomi diarahkan kepada pemantapan sistemekonomi nasional untuk mendorong kemajuan bangsa denganciri-ciri sebagai berikut.

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasaratas asas kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara danmenguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atasasas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasanlingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangankemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negaradilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten secarakeseluruhan memperhatikan hak warga masyarakat sertakewajibannya untuk berperan dalam pembangunan.

3. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan,pelaksanaan pemerintahan daerah didasarkan pada otonomiyang luas. Pelaksanaan otonomi di daerah diupayakan untukmendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dalamrangka memperkokoh persatuan dan kesatuan danmemberdayakan potensi masyarakat lokal.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202578

3.1. VISI

Didasarkan pada kondisi daerah saat ini, tantangan yang akandihadapi dalam 20 tahun ke depan, dan dengan memperhatikan modaldasar yang dimiliki dengan segala kekuatan, kelemahan, peluang,tantangan serta faktor-faktor strategis yang ada, maka VisiPembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 - 2025adalah:

VISI :BALANGAN YANG MANDIRI DENGAN BERLANDASKAN OTONOMI

DAERAH

Visi Pembangunan Daerah 2005-2025 ini mengarahkan upayapemerintah, masyarakat dan semua pihak di Kabupaten Balangan agarmampu berdiri sendiri tegak sejajar dengan daerah lain yang sudahmaju dengan sekaligus memanfaatkan momentum otonomi daerah.

Kabupaten Balangan yang Mandiri, digambarkan dengankemudahan dalam akses terhadap kebutuhan-kebutuhan akan hakdasar, yang meliputi; pangan, sandang, perumahan, pendidikan,kesehatan, pekerjaan, kesempatan berusaha, dan rasa aman.Masyarakat Balangan dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitasdan menguasai IPTEK, infrastruktur yang mantap dan pengelolaanSumber Daya Alam yang berkelanjutan, sehingga mampumensejajarkan diri dengan masyarakat yang sudah maju,berkedudukan yang sejajar dihadapan hukum, partisipasi publik dalamkebijakan pembangunan, pendapatan perkapita yang tinggi danmerata, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatansendiri.

Balangan yang mandiri dapat diukur dari telah berjalannya rodapemerintahan daerah secara optimal dengan unsur kelembagaandaerah yang lengkap serta manajemen organisasi kelembagaan yangdikelola oleh aparatur dengan jumlah yang cukup dan berkualitastinggi.Kabupaten Balangan dengan Berlandaskan Otonomi Daerah,digambarkan dengan pembangunan yang menerapkan sistem yangmengatur agar ketimpangan daerah tidak terjadi dan semakin melebardengan indikator adanya penyerahan wewenang (desentralisasi)berbarengan dengan pelimpahah wewenang (dekonsentrasi) dan tugasperbantuan.

Untuk mencapai visi kemandirian yang berlandaskan otonomi daerahmaka perlu memperhatikan :Bahwa pembangunan daerah Kabupaten Balangan dalam 20 tahunmendatang harus memiliki sumber daya manusia yang handal, fondasiekonomi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunanyang dilaksanakan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202579

individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasilpembangunan.Pembangunan yang dilakukan memberikankemakmuran lahir dan batin yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisanmasyarakat dengan penerapan otonomi daerah secara optimal denganprinsip-prinsip good governance yaitu akuntable, jujur dan akomodativyang didukung aparatur pemerintahan yang bersih.

3.2. MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban agar tujuan yang telahditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai denganVisi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, Misi adalah upaya-upayayang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi. Dalam mewujudkan VisiPembangunan Kabupaten Balangan tersebut, ditempuh MisiPembangunan Kabupaten Balangan sebagai berikut.

1. Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potendaerah dalam rangka mewujudkan SDM Balangan yang berdayasaing, dengan meningkatkan kualitas, mutu, pendidikan,keterampilan, kesehatan dan berbasis Ilmu Pengetahuan danTeknologi dengan mengedepankan perwujudan masyarakatbalangan yang religius, berakhlak dan berbudaya, denganmeningkatkan kualitas pembelajaran, penghayatan danpengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut,tumbuh dan berkembang di masyarakat

2. Mewujudkan ketahanan ekonomi dengan berbasis kerakyatandalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yangsejahtera, mandiri dan berkelanjutan, dengan didukung olehSumber Daya Alam yang tersedia, pemanfaatan IlmuPengetahuan dan Teknologi yang didukung SDM yang handal.

3. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang dilakukan secarabertahap, sistematis, dan berkelanjutan dengan melibatkanseluruh komponen yang didukung ketersediaan infrastruktur diberbagai bidang dan kawasan, dengan meningkatkanketersediaan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur yangdapat memberikan kelancaran dan kenyamanan masyarakatdalam melakukan aktivitas perekonomian, pergerakan orang,barang dan jasa.

4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih danberwibawa (Good Governance), serta penerapan kepastianhukum ditengah masyarakat, melalui peningkatan penerapandisiplin, perbaikan tata pemerintahan, dan gerakan sadarhukum ditengah masyarakat.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202580

3.3. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG BALANGAN

Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025 adalah untukmenciptakan Kabupaten Balangan yang Mandiri berlandaskanOtonomi Daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersediaseirama dengan RPJP Propinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 dalammencapai Kalimantan Selatan yang Maju dan Sejahtera sebagai bagiandari pencapaian tujuan Pembangunan Nasional 2005-2025 yangmewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil serta sebagailandasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adildan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sasaran Pembangunan Daerah

Indikator tercapainya Kabupaten Balangan yang Mandiriberlandaskan Otonomi Daerah dapat dilihat dari arah pencapainsasaran pokok pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang darisetiap misi, yaitu sebagai berikut :

A. Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potendaerah dalam rangka mewujudkan SDM Balangan yang berdayasaing, dengan meningkatkan kualitas, mutu, pendidikan,keterampilan, kesehatan dan berbasis Ilmu Pengetahuan danTeknologi dengan mengedepankan perwujudan masyarakatbalangan yang religius, berakhlak dan berbudaya, denganmeningkatkan kualitas pembelajaran, penghayatan danpengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut,tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang ditunjukkan oleh :1. Semakin meningkatnya daya saing dan kualitas Sumber Daya

Manusia dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.2. Semakin meningkatnya akses layanan pendidikan dan

kesehatan dengan tercapainya indikator-indikator IPM di bidangPendidikan dan Kesehatan.

Tahapan dari pencapaian jangka panjang tersebut adalah sebagaiberikut : Tahapan Pertama ; IPM diharapkan mencapai angka 68,

dengan indikator bidang pendidikan tercapainya penuntasanwajib belajar 9 tahun, bidang kesehatan meningkatnya usiaharapan hidup mencapai 64 tahun dan turunnya angkakematian ibu dan anak.

Tahapan Kedua ; IPM diharapkan mencapai angka 72 denganindikator pendidikan tercapainya wajib belajar 12 tahun danmembaiknya sarana dan prasarana pendidikan, dibidangkesehatan meningkatnya usia harapan hidup mencapai 66 tahundan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202581

Tahapan Ketiga : IPM diharapkan mencapai angka 74 denganindikator pendidikan tercapainya wajib belajar 12 tahun danpeningkatan mutu pendidikan, di bidang kesehatanmeningkatnya usia harapan hidup mencapai 68 tahun denganpeningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan danpeningkatan mutu kesehatan.

Tahapan Keempat : IPM diharapkan mencapai angka 76 denganindikator pendidikan tercapainya wajib belajar 12 tahun denganmeningkatnya mutu pendidikan dan kemudahan aksespendidikan bagi masyarakat, di bidang kesehatan meningkatnyausia harapan hidup mencapai 70 tahun dan kemudahan akseskesehatan bagi seluruh masyarakat.

Perwujudan Masyarakat Balangan yang religius, berakhlak danberbudaya, dengan meningkatkan kualitas pembelajaran,penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, moral dan budayayang dianut, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Yang ditunjukkan oleh cerminan sikap masyarakatnya yangbermoral, beretika, berbudaya dan berkarakter yang berlandaskannilai-nilai agama dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kaitan itusasaran yang hendak dicapai dalam 20 tahun mendatang adalah:1. Semakin meningkatnya fungsi dan peran agama sebagai

landasan moral dan etika dalam pembangunan.2. Semakin meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku

dan etos kerja masyarakat dalam pembangunan.3. Semakin meningkatnya pembinaan akhlak, sehingga dapat

menghargai prestasi orang lain, yang menjadi kekuatanpendorong guna mencapai kemajuan pembangunan.

4. Semakin meningkatnya kegiatan pembinaan spiritual yangbenar menjadi program yang dilaksanakan secara kontinyubahkan diformalkan di tingkat penyelenggara daerah danmasyarakat untuk mencapai sasaran berupa meningkatnyakeimanan dan ketaqwaan, moral, kepedulian sosial, dankesadaran berpolitik secara benar dan konstruktif.

5. Semakin mantapnya budaya masyarakat yang beradab,berharkat dan berjati diri dengan berlandaskan agama.

B. Mewujudkan ketahanan ekonomi dengan berbasis kerakyatandalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera,mandiri dan berkelanjutan, dengan didukung oleh Sumber DayaAlam yang tersedia, pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologiyang didukung SDM yang handal. ditunjukkan oleh :1. Pertumbuhan ekonomi 2011-2015 (5,5 %), 2016-2020 (6 %)

dan 2020-2025 (6,5 %), 2025-2030 (7 %) dengan pendapatanperkapita tahun 2007 sebesar Rp 12.347.846,- dan diharapkan2030 sebesar Rp. 24.695.692,- atau jika kurs Rp. 10.000,- =US$ 1 maka sekitar US$ 2.469,5 dengan tingkat pemerataan

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202582

yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5persen.

2. Semakin meningkatnya kemandirian pangan dan daya saingproduk barang dan jasa Kabupaten Balangan yang berbasisekonomi kerakyatan dan didukung sumber daya alam yangtersedia, pemanfaatan teknologi dan SDM yang handal.

3. Terkelolanya dan berdayagunanya sumber daya alam yangefektif dan efesien dalam pemanfaatan SDA yang berkeadilandan berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.

4. Semakin menurunnya angka pengangguran dan terserapnyaangkatan kerja di daerah ini.

Tahapan dari pencapaian jangka panjang tersebut adalah sebagaiberikut : Tahap Pertama; peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah

sebesar rata-rata 5,5 % dengan teridentifikasi, pemetaanpotensi ekonomi dan dikembangkanya potensi ekonomi bagikesejahteraan rakyat dan berkurangnya masyarakat miskinsecara signifikan.

Tahap Kedua; peningkatan pertumbuhan ekonomi daerahsebesar rata-rata 6 % dengan peningkatan perbaikan saranadan prasaran perekonomian untuk mendukung tumbuh danberkembangnya perekonomian daerah, meningkatnyakemandirian perekonomian daerah dan meningkatnya dayasaing produk unggulan dan andalan daerah.

Tahap Ketiga; peningkatan pertumbuhan ekonomi daerahsebesar rata-rata 6,5 %, dengan berkembangnya sektor-sektorekonomi andalan yang memberikan multiflier terhadap sektor –sektor lainnya, mulai menunjukkan kemampuan produk daerahuntuk bersaing dengan produk andalan kawasan regional dannasional.

Tahap Keempat; peningkatan pertumbuhan ekonomi daerahsebesar rata-rata 7 % dan terwujudnya stabilitas perekonomiandaerah yang tumbuh dan berkembang dan telah mampubersaing baik di kawasan regional maupun nasional.

C. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang dilakukan secarabertahap, sistematis, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruhkomponen yang didukung ketersediaan infrastruktur di berbagaibidang dan kawasan, dengan meningkatkan ketersediaan danpemeliharaan jaringan infrastruktur yang dapat memberikankelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam melakukanaktivitas perekonomian, pergerakan orang, barang dan jasa. Yangditunjukkan oleh :1. Tersedianya infrastruktur perhubungan di berbagai bidang dan

kawasan dengan jaringan yang terintegrasi satu sama lain,khususnya jalan, terminal, sistem inter dan antar modal diKabupaten Balangan.

2. Tersedianya jaringan irigasi dan pengairan Kabupaten Balangan

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202583

3. Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman,seperti listrik, air bersih, sanitasi dan lingkungan.

4. Terkelolanya SDA dan terkendalinya pembangunan yang sesuaidengan RTRW dan RUTRK.

5. Terpadunya sinkronisasi, koordinasi dan implementasipenyelenggaraan penataan ruang inter dan antar wilayah, antarpemerintahan dan antar bidang.

Tahapan dari pencapaian jangka panjang tersebut adalah sebagaiberikut :

1. Terwujudnya infrastruktur perhubungan di berbagai bidang dankawasan dengan jaringan yang terintegrasi satu sama lain,khususnya jalan, terminal, sistem inter dan antar moda diKabupaten Balangan melalui tahapan berikut :

a. Tahap pertama adalah tersedianya sarana dan prasaranatransportasi; Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 30%dan 10 %, Peningkatan kondisi terminal 25 %, terminallokal 60 %, untuk mendukung percepatan pembangunanekonomi

b. Tahap kedua adalah tersedianya sarana dan prasaranatransportasi; Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 35%dan 20 %, Peningkatan kondisi terminal 50 %, terminallokal 75 %, terbentuknya sistem transportasi yangterpadu untuk mendukung percepatan ekonomi.

c. Tahap ketiga adalah tersedianya sarana dan prasaranatransportasi; Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 40%dan 35 %, Peningkatan kondisi terminal 75 %, terminallokal 80 %, terbentuknya sistem transportasi antarwilayah yang terpadu untuk mendukung percepatanekonomi.

d. Tahap keempat adalah tersedianya sarana dan prasaranatransportasi; Jalan dan Jembatan dalam kondisi baikmasing-masing 50%, Peningkatan kondisi terminal 75 %,terminal lokal 85 %, terbentuknya sistem transportasiantar wilayah yang terpadu dan terbukanya aksesperdagangan regional Banua Enam untuk mendukungpercepatan ekonomi.

2. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dansarana jaringan irigasi dan pengairan Kabupaten Balangan untukseluruh lapisan masyarakat dengan tahapan pencapaian sebagaiberikut :

a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanyasarana dan prasarana jaringan irigasi dan pengairanKabupaten Balangan 30 %.

b. Tahap kedua adalah terbangun dan terpeliharanya saranadan prasarana jaringan irigasi dan pengairan KabupatenBalangan 50 %.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202584

c. Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya saranadan prasarana jaringan irigasi dan pengairan KabupatenBalangan 75 %.

d. Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanyasarana dan prasarana jaringan irigasi dan pengairanKabupaten Balangan 90 %.

3. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dansarana perumahan untuk seluruh lapisan masyarakat dengantahapan pencapaian sebagai berikut :

a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanyasarana dan prasarana perumahan 50 %.

b. Tahap kedua adalah terbangun dan terpeliharanya saranadan prasarana perumahan 65 %.

c. Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya saranadan prasarana perumahan 75 %.

d. Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanyasarana dan prasarana perumahan 85%.

4. Terwujudnya pembangunan bidang sumberdaya alam danlingkungan hidup dengan pencapaian sebagai berikut : Tahap Pertama tercapainya pemetaan dan profil potensi

sumberdaya alam yang besar, revisi tata ruang yang akurat,terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, terciptanyabudaya kelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat dansemakin tertatanya pengelolaan lingkungan hidup padakegiatan pembangunan

Tahap Kedua dengan terukurnya potensi SDA di KabupatenBalangan, terciptanya kondisi pemanfaatan hutan yangberwawasan lingkungan dan sesuai tata ruang.

Tahap Ketiga terpenuhinya dalam pemanfaatan sumberdayaalam secara efisien dan berkelanjutan.

Tahap Keempat pemanfaatan sumberdaya alam sesuaiprinsip dan selaras dengan kelestarian lingkungan hidupyang didukung dengan kepastian hukum dalam pelestarianhutan dan lingkungan sehingga terpeliharanya kualitaslingkungan hidup sesuai standar yang berlaku.

5. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dansarana Kawasan Kota Paringin dengan terwujudnya Kota Rantauyang berkualitas dan tertatanya ruang dengan tahapanpencapaian sebagai berikut :

a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanyasarana dan prasarana Kawasan Kota Paringin danpengaturan tata ruang 90 %

b. Tahap kedua adalah terbangun dan terpeliharanya saranadan prasarana Kawasan Kota Paringin 100% danpengaturan tata ruang 95 %

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202585

c. Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya saranadan prasarana pengaturan tata ruang 100 % bagiKawasan Paringin.

d. Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanyasarana dan prasarana Kawasan Kota Paringin dan tataruang.

D. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa(Good Governance), serta penerapan kepastian hukum di tengahmasyarakat, melalui peningkatan penerapan disiplin, perbaikan tatapemerintahan, dan gerakan sadar hukum ditengah masyarakat.1. Ditunjukkan melalui terciptanya tata pemerintahan yang baik,

bersih berwibawa, profesional dan bertanggung jawab yangdiwujudkan melalui birokrasi yang efisien dan efektif sertapelayanan yang prima.

2. Terciptanya penegakan dan penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat, gerakan disiplin dan sadar hukum bagimasyarakat.

Tahapan pencapaian jangka panjang yang ingin dicapai dalampembangunan bidang politik, pemerintahan dan hukum sebagaiberikut : Tahap Pertama melalui terwujudnya penerapan otonomi daerah

dengan kepastian hukum berdasarkan indikator; terciptanyapemerintahan yang akuntabel, tersedianya perangkat hukum dalampenyelenggaraan pemerintahan, penerapan penegakan hukum danperaturan daerah, penerapan budaya hukum pada pemerintahandaerah dan masyarakat.

Tahap Kedua melalui terwujudnya pemerintahan yang baik, bersihdan berwibawa dengan indikator; penerapan prinsip transparansimelalui ketersedian dan kemudahan dalam akses data daninformasi serta ketersediaan media informasi dan komunikasi,tercapainya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi terhadappembangunan daerah dan tersalurnya aspirasi masyarakat dalampembangunan daerah.

Tahap Ketiga melalui terwujudnya penerapan penegakan hukum,budaya hukum, dan pemerintahan yang akuntabilitas.

Tahap Keempat melalui terciptanya kepastian hukum, transparansidalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akuntabilitas dalampenyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan partisipasi masyarakatdalam kebijakan publik.

Arah Pembangunan Daerah

Untuk mencapai Kabupaten Balangan yang Mandiri denganberlandaskan Otonomi Daerah yang diinginkan, Arah PembangunanJangka Panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang denganmenjabarkan visi dan misi Kabupaten Balangan sebagai berikut :

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202586

A. Mewujudkan SDM Balangan yang berkualitas dan berdayasaing tinggi,

Pembangunan SDM sangat penting dan menentukan dalam pencapaianvisi dan misi Kabupaten Balangan yang religius dan sejahtera dalammenghadapi persaingan di era globalisasi. Perwujudan SDM Balanganyang berdaya saing harus diarahkan untuk menjadi SDM yangberkualitas yang memiliki kemampuan, keterampilan, etos kerja,menguasai IPTEK dan memiliki IMTAQ. Arah pembangunan ini harusditopang oleh pembangunan sektor pendidikan dan sektor kesehatanyang dapat terakses oleh seluruh masyarakat secara merata diKabupaten Balangan. Dengan SDM yang baik dan berdaya saing akanmeningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya tingkatkemiskinan.

Peningkatan mutu pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan terjangkaunya biaya pendidikan dan mudahnya aksespendidikan bagi masyarakat. Sedangkan pembangunan sektorkesehatan diarahkan peningkatan fasilitas kesehatan danmeningkatnya layanan kesehatan dan terjangkaunya biaya kesehatan,khusus masyarakat miskin diupayakan agar tidak ada biaya pendidikandan kesehatan.Untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing maka pembangunandaerah dalam jangka panjang diarahkan untuk :1. Peningkatan mutu dan akses pendidikan bagi masyarakat yang di

arahkan untuk a) penyuksesan wajib belajar 9 tahun, b)peningkatan penyediaan dan perbaikan fasilitas pendidikan dantenaga pendidikan, c) peningkatan penyediaan pendidikan danpelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan dan pendidikannon formal, d) peningkatan kualifikasi, sertifikasi, kompetensi danprofesionalisme tenaga pendidikan, e) penyempurnaan manajemenpendidikan, peningkatan kualitas kurikulum dan perbaikankesejahteraan tenaga pendidik.

2. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajatkesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan,pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalankesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan.Pembangunan kesehatan masyarakat perlu didukung peningkatanperilaku dan kemandirian masyarakat, upaya promotif danpreventif, penyediaan fasilitas kesehatan melalui pembangunanRSUD, revitalisasi puskesmas setiap kecamatan, revitalisasipolindes/puskesdes, bidan di desa, kegiatan posyandu yangberkesinambungan, deteksi dini terhadap semua kasus kesehatansecara efektif dan efesien.

3. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan yangdiarahkan pada pemberdayaan perempuan, pembangunankesejahteraan dan perlindungan anak, penurunan eksploitasi dandiskriminasi perempuan dan anak.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202587

4. Pembangunan pemuda yang diarahkan pada peningkatanpartisipasi dalam pembangunan, peningkatan kemampuan dankualitas pemuda, peningkatan budaya dan prestasi pemuda padabidang keolahragaan.

5. Pembangunan SDM dengan ditandai adanya peningkatan IPM danpertumbuhan penduduk yang seimbang NRR (net reproductionrate) sama dengan 1 dan TFR (total fertilitas rate) sama dengan2,1, sehingga terkendalinya pertumbuhan penduduk.

6. Pembangunan keagamaan dan kebudayaan yang diarahkanuntuk;a) peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama,kerukunan beragama, b) mengembangkan modal sosial dankecintaan pada budaya daerah.

Mewujudkan kondisi masyarakat dengan SDM yang berdaya saingdibarengi dengan suasana masyarakat yang religius, berakhlak danberbudaya, dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, penghayatandan pengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut,tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka pembangunan daerahjangka panjang diarahkan :a) Meningkatkan fungsi, peran dan kualitas agama sebagai landasan

moral, budaya dan etika dalam pembangunan.b) Pemantapan martabat, karakter dan jati diri masyarakat Balangan

yang religius, kebersamaan, beretos kerja tinggi yang mampumerespon pembangunan di era modernisasi dan globalisasi.

c) Peningkatan dan pengembangan budaya inovatif, kreatifitas yangberlandaskan penguasaan IPTEK dengan mewujudkankeseimbangan aspek material, spritual dan emosional.

B. Mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiridan berkelanjutan, adil dan merata.

Salah satu indikator keberahasilan pembangunan daerah adalahpertumbuhan ekonomi yang meningkat secara stabil, berjalanberkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yangterkait dengan kemampuan menghadapi persaingan. Perekonomiandaerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan terkait dengansistem produksi, distribusi, dan pemasaran dengan memperhatikanproduk andalan dan berbasis kerakyatan agar tercipta pemerataanpembangunan.

Untuk mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri danberkelanjutan maka pembangunan daerah jangka panjang diarahkan :a) Menjaga pertumbuhan ekonomi yang selalu positif dengan

mewujudkan perekonomian yang adil dan merata.b) Pengembangan kawasan tertinggal dan terpencil agar dapat

tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat melaluipemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi wilayah.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202588

c) Mengembangkan perekonomian perdesaan melalui pengembanganagropolitan, peningkatan SDM perdesaan, peningkatan jaringaninfrastruktur perdesaan, dan terbukanya akses pasar.

d) Peningkatan kemitraan antar daerah dengan memanfaatkankeunggulan komparatif dan kompetetif masing-masing daerah sertapenggunaan sumber daya yang saling berbagi (resource sharing).

e) Revitalisasi peran koperasi, kelembagaan ekonomi dan UMKMdalam memperkuat basis ekonomi daerah dan peningkatankompetensi perkuatan kewirausahaan dan produktivitas.

f) Peningkatan efesiensi, modernisasi, dan nilai tambah di sektorpertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani danpengentasan kemiskinan.

g) Perlindungan terhadap perekonomian daerah melalui memperkokohsistem distribusi barang dan jasa, ketersediaan bahan pokok,kesadaran penggunaan produk lokal, terjaminya kepastianberusahan, sistem perdagangan dan persaingan yang sehat.

h) Memperkuat perekonomian daerah dengan berbasis kerakyatandengan mengedepankan pengembangan daya saing produk daerah,

i) Pengembangan perekonomian daerah dengan optimalisasipemanfaatan SDA dan SDM yang tersedia yang berkelanjutan.1. Pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi

lingkungan.2. Pendayagunaan SDA yang efektif dan efisien dalam rangka

pemanfaatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.3. Pemanfaatan SDA secara rasional, optimal, efisien dan

seimbang.4. Rehabilitasi lingkungan dan fungsi lahan yang telah rusak.5. Pelestarian kekayaan dan keragaman jenis SDA,6. Peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam

pemanfaatan dan pengelolaan SDA.j) Keberpihakan pada pengembangan ekonomi lokal yang mandiri dan

berdaya saing.k) Pengembangan produk andalan, sarana permodalan, dan iklim

berusaha yang kondusif.l) Pengembangan sentra industri, perdagangan dan pertanian dalam

arti luas yang dapat menopang perekonomian daerah.m) Pengembangan perekonomian yang didukung oleh pemantapan

sarana dan prasarana pendukung perekonomian daerah.

C. Mewujudkan Pelayanan yang Prima kepada Masyarkat danKetersediaan Infrastruktur di berbagai Bidang dan Kawasan,

Untuk mendukung pencapai sasaran pembangunan di segala bidangharus didukung oleh pelayanan prima dan ketersediaan infrastrukturyang memadai. Pencapaian sasaran pembangunan dalam mewujudkanpelayanan prima dan ketersediaan infrastruktur di berbagai bidang dankawasan maka pembangunan daerah dalam jangka panjang selama 20tahun ke depan diarahkan :

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202589

a) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikanyang berkualitas dengan arah kebijakan : pelaksanan pendidikanwajar 9 th, akses pendidikan bagi masyarakat miskin, tertinggal,dan penyandang cacat.

b) Peningkatan akses kesehatan yang berkualitas dengan arahkebijakan : peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas,peningkatan kuantitas dan kualitas paramedis, pengembanganjaminan kesehatan, meningkatkan sosialisasi kesehatan danlingkungan dengan pola hidup sehat, pendidikan kesehatan usiadini dan meningkatkan pemerataan kualitas dan fasilitas kesehatan.

c) Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial sertapenataan sistem perlindungan dan jaminan sosial.

d) Peningkatan kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam menopangperekonomian daerah.

e) Pembangunan infrastruktur yang mendorong transaksiperekonomian.

f) Peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi denganmanajemen terarah dan berkesinambungan.1. Meningkatkan pelayanan transportasi,2. Pengembangan jaringan transportasi inter dan antar moda,3. Tersedianya payung kebijakan di bidang transportasi melalui

peraturan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakatdan mendukung pembangunan dalam arti luas.

g) Peningkatan akses dan layanan ketenagalistrikan dan air bersih,peningkatan pengelolaan sumber air dan jaringan irigasi di kawasanKabupaten Balangan.

h) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perumahandan permukiman yang layak, berkelanjutan, lingkungan yangsehat, dan pengembangan kelembagaan dalam perumahan danpermukiman.

i) Penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada penghormatan,perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

D. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksanadan Ramah Lingkungan

a) Pengelolaan SDA dengan prinsip pembangunan yang bernilaitambah, memiliki daya dukung dan memperhatikan kelestarianlingkungan.

b) SDA terbarukan harus dikelola dan dimanfaatkan dengan rasional,optimal, efesien, dan bertangung jawab. Sedangkan SDA takterbarukan diarahkan berproduksi dengan nilai tambah yangoptimal.

c) Pengelolaan sumber daya air diarahkan menjamin keberlanjutandaya dukung, mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan dankebutuhan.

d) Memperhatikan dan mengelola SDA, perbaikan kelembagaan,peningkatan kesadaran masyarakat, diversifikasi produk dan

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202590

inovasi hasil sumber daya alam dengan kebijakan pembangunanberwawasan lingkungan berkelanjutan.

E. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih danberwibawa (Good Governance), serta penerapan kepastianhukum ditengah masyarakat,

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih danberwibawa (Good Governance), serta penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat, pembangunan daerah jangka panjang diarahkan :

a) Peningkatan dalam penanggulangan praktek KKN danpenyalahgunaan wewenang di daerah;1. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good

governance), dalam berbagai tingkatan pemerintahan dansemua aktivitas pemerintahan.

2. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsionalterhadap kinerja aparatur daerah,

3. Peningkatan pengawasan dengan efektivitas sinergi pengawasaninternal, eksternal dan masyarakat.

4. Peningkatan pemberdayaan aparat, dunia usaha, danmasyarakat untuk bersama-sama memberantas KKN.

b) Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan administrasipemerintahan.

c) Peningkatan transparansi, partisipasi, mutu layanan, dan kapasitasmasyarakat terkait dengan penyelenggaraan pembangunan didaerah.

d) Peningkatan dan pengembangan sikap disiplin masyarakat, sadarhukum dan penegakan hukum di daerah.

e) Peningkatan penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat.f) Penataan proses politik melalui peningkatan kualitas proses dan

mekanisme seleksi publik, komitmen politik yang tegas,pengembangan budaya politik dan penghormatan HAM.

g) Peningkatan peranan komunikasi dan informasi bagi masyarakat.h) Pembangunan dan pemantapan jati diri daerah melalui

transformasi, revitalisasi, dan reaktulisasi tata nilai budaya sertabudaya inovatif yang berorientasi IPTEK dengan keseimbanganaspek material, spritual dan emosional dalam kerangkapeningkatan harkat dan martabat dan peradaban.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2010-2029 memberikan visi, misi, dan arah penyelenggaraan pembangunanyang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional dan Propinsi Tahun 2010-2029 yang selanjutnya akan diacuBupati/Kepala Daerah Balangan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KabupatenBalangan Tahun 2010-2029 sebagai pedoman dalam menyusunRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang disusunberdasarkan Visi dan Misi pemerintan yang sedang berjalan dimanaRPJMD merupakan landasan dan referensi bagi disusunnya RencanaStrategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) KabupatenBalangan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten BalanganTahun 2010-2029 secara esensi menjadi pedoman bagipenyelenggaraan pembangunan seluruh komponen masyarakat, duniausaha dan aparat pemerintah termasuk DPRD. Untuk itu perlu dalamproses pelaksanaannya perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaansebagai berikut :

1. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaankegiatan yang telah diprogramkan dalam RPJPD KabupatenBalangan 2010-2029 maka dapat dilakukan melalui forumMUSRENBANGDA.

2. Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban untukmelaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJP KabupatenBalangan 2010-2029 dengan sebaik-baiknya;

3. Bupati Kabupaten Balangan dalam menetapkan visi, misi dan arahpembangunan berkewajiban untuk berpedoman kepada RPJPKabupaten Balangan 2010-2029 untuk selanjutnya visi, misi,tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokokpembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah KabupatenBalangan nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan KerjaPemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis(Renstra) SKPD;

4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Balanganberkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yangmenjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah;

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-202592

Mengingat urgensi RPJPD bagi keberlangsungan pembangunanBalangan dalam jangka panjang dan karena ketidakterkaitannya padakepentingan politik sehingga semata-mata hanya ditujukan bagipenyelenggaraaan pembangunan dan pelayanan untuk mencapaikesejahteraan masyarakat dengan seutuhnya maka terkandungtanggung jawab untuk menjaga dan menjamin implementasinyadilapangan. Oleh karena itu implementasi RPJP ini perlu didukungdengan : (1) Komitmen dari kepemimpinan kepala daerah yang kuatdan demokratis (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah (3)keberpihakan kepada rakyat dan (4) peran serta masyarakat dandunia usaha secara aktif.

Kinerja yang baik dan konsistensi seluruh aparat pemerintah sertapihak-pihak lain yang menjadi mitranya menjadi paduan uyangkonstruktif untuk mencapai tujuan pembangunan untuk mewujudkanKabupaten Balangan yang Sejahtera, Maju, Mandiri dan Berkelanjutan,Religius, Aman, Damai, Sentosa, Adil serta Demokratis berlandaskanotonomi daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, BupatiBalangan, Sekretariat Daerah, dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor, dan kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintahKabupaten Balangan, masyarakat, dan sektor swasta berkewajibanmenjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP) Daerah Kabupaten Balangan 2010-2029 dengan RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Balangan,Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Balangan, RencanaKerja Pemerintah (RKP) Daerah Kabupaten Balangan, dan RencanaKerja (Renja) SKPD Kabupaten Balangan.

Diatas segalanya kita tentunya berharap dengan pelaksanaanpembangunan yang teratur (by design) dibarengi kesungguhan seluruhpihak yang saling bahu-membahu mendukungnya diperkenankan Allahuntuk mencapai hasil yang terbaik. Amiin.

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025

ii

Daftar Isi

Halaman

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... v

PENDAHULUAN ..................................................................................................... I-1

1.1. Latar Belakang .................................................................................................... I-11.2. Maksud dan Tujuan ........................................................................................... I-21.3. Landasan Hukum ................................................................................................ I-21.4. Hubungan RPJP Kabupaten Balangan Dengan Dokumen Perencanaan Lain..... I-31.3. Sistematika Penulisan........................................................................................... I-3

KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM

KABUPATEN BALANGAN .............................................................................. II-4

2.1. Kondisi Dan Analisis ......................................................................................... II-42.1.1. Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup .................................................. II-4

Keadaan Wilayah. ............................................................................. II-4 Kondisi Sampai Saat Inii................................................................... II-5 Prediksi Kondisi Geomorpologi........................................................ II-7

2.1.2. Demografi.............................................................................................. II-8 Kondisi Sampai Saat Ini.................................................................... II-8 Pendidikan......................................................................................... II-9 Kesehatan. ......................................................................................... II-11 Prediksi Kondisi Demografi.............................................................. II-16

2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam......................................................... II-172.1.3.1. Makro Ekonomi........................................................................ II-12

Kondisi Sampai Saat Ini ................................................... II-17 Proyeksi Peluang .............................................................. II-19 Proyeksi Ancaman ............................................................ II-19 Proyeksi Permasalahan ..................................................... II-20 Proyeksi Keberhasilan ...................................................... II-20 Prediksi Kondisi Makro Ekonomi .................................... II-22

2.1.3.2. Pertanian ................................................................................... II-232.1.3.2.1. Tanaman Pangan.......................................................... II-24

Luas Lahan dan Pemanfaatan..................................... II-24 Produksi...................................................................... II-24

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025

iii

Produktivitas .............................................................. II-25 Proyeksi Masalah ....................................................... II-25

2.1.3.2.2. Perkebunan................................................................... II-24 Luas Lahan dan Pemanfaatannya ............................... II-26 Produksi dan Produktivitas......................................... II-26

2.1.3.2.3. Peternakan..................................................................... II-26 Lahan Pengembangan....................................................... II-26 Populasi Ternakan ............................................................ II-27 Produksi ........................................................................... II-27 Konsumsi .......................................................................... II-27 Penyakit Hewan................................................................ II-27 Analisis ............................................................................ II-27

2.1.3.2.4. Perikanan ...................................................................... II-31 Lahan Pengembangan ..................................................... II-31 Benih ................................................................................ II-32 Sumberdaya Manusia ....................................................... II-32 Analisis ............................................................................ II-32

2.1.3.2.5. Kehutanan ..................................................................... II-34 Kondisi Samapai Saat Ini ................................................ II-34 Analisis ............................................................................ II-34 Prediksi Kondisi Kehutanan ............................................ II-41

2.1.3.2.6. Agribisnis...................................................................... II-43 Sub-Sistem Agribisnis Hulu (UP – Strem) ...................... II-43 Sub-Sistem Agribisnis Budidaya (ON – FARM) ............ II-43 Sub-Sistem Pengolahan ................................................... II-44 Sub-Sistem Pemasaran ..................................................... II-44 Sub-Sistem Penunjang ..................................................... II-44 Analisis ........................................................................... II-44

2.1.3.3. Industri........................................................................................ II-46 Kondisi Sampai Saat Ini ................................................... II-46 Analisis ............................................................................. II-47 Prediksi Kondisi Industri .................................................. II-49

2.1.3.4. Sumber Daya Alam Dan Lingkungan......................................... II-49 Kondisi Sampai Saat Ini ................................................... II-49 Analisis ............................................................................. II-50 Sumber Daya Mineral....................................................... II-50 Sumber Daya Hutan.......................................................... II-51 Sumber Daya Air .............................................................. II-52

2.1.4. Sosial Budaya Dan Politik..................................................................... II-54

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025

iv

Kondisi Sampai Saat ..................................................................... II-55 Analisis .......................................................................................... II-56

2.1.5. Sarana dan Prasarana............................................................................. II-58 Transportasi Darat ........................................................................ II-58 Irigasi .......................................................................................... II-59 Perumahan dan Permukiman ......................................................... II-59 Kondisi Sampai Saat Ini ................................................................ II-60 Analisis .......................................................................................... II-62 Prediksi Kondisi Sarana Dan Prasarana......................................... II-67

2.1.6. Pemerintahan......................................................................................... II-68 Kondisi Sampai Saat Ini ............................................................... II-70 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah......................................... II-70 Penyelenggaraan Koordinasi ......................................................... II-71 Penyelenggaraan Perencanaan dan Program ................................. II-71 Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Bawahan................... II-72 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan .................................. II-72 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan .......................... II-73 Analisis .......................................................................................... II-73 Prediksi Kondisi Pemerintahan...................................................... II-75

VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BALANGAN.................................................................................... III-77

3.1. Visi............... ...................................................................................................... III-783.2. Misi............... ..................................................................................................... III-793.3. Arah Pembangunan Jangka Panjang Balangan............... ................................... III-80

Mewujudkan SDM Balangan Yang Berkualitas danBerdaya Saing Tinggi .............................................................................. III-86

Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Sejahtera,Mandiri dan Berkelanjutan, Adil dan Merata .......................................... III-87

Mewujudkan Pelayanan Yang Prima Kepada Masyarakat danKetersediaan Infrastruktur di Berbagai Bidang dan Kawasan................. III-88

Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam YangBijaksana dan Ramah Lingkungan .......................................................... III-89

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih danBerwibawa (GOOD GOVERNANCE), Serta Penerapan KepastianHukum Ditengah Masyarakat .................................................................. III-90

PENUTUP................................................................. ................................................. IV-91

DAFTAR PUSTAKA

Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025

v

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Balangan Menurut Kecamatan Tahun 2009 ........ II-4

Tabel 2. Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Balangan

Tahun 2003 dan 2007 ( jiwa Dalam Persen ) ................................................ II-9

Tabel 3. Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Balangan

Tahun 2003 dan 2007 ( Dalam jiwa ) ........................................................... II-9

Tabel 4. Struktur Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2005 dan 2007

Dalam Persen ( Dengan Pertambangan dan Minyak Bumi )........................ II-17

Z

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGANNOMOR .... TAHUN 2010

TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN BALANGANTAHUN 2005-2025

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGANNOMOR TAHUN 2010

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN BALANGANTAHUN ANGGARAN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal150 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahdan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor25 Tahun 2004 tentang sistemPerencananaan Pembangunan Nasional,Pemerintah Kabupaten Balangan perlumenyusun Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20(dua puluh) tahun.

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasipelaksana Rencana Pembangunan Daerah dandengan memperhatikan Surat Edaran Menteridalam Negeri Nomor 050/20201SJ tentangpetunjuk penyusunan Dokumen RPJP Daerahdan RPJM Daerah, dalam rangkapengintegrasian Perencanaan PembangunanDaerah dalam sistem Pembangunan Nasional,Pemerintah Kabupaten wajib menyusun RPJPD

yang memuat Visi, misi dan arahPembangunan daerah dengan mengacu padaRPJP Nasional.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a danhuruf b, perlu membentuk peraturan daerahtentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Kabupaten Balangan tahun2005-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958tentang penetapan Undang-undang DaruratNomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenaiPembantukan daerah Swatantra Tingkat IKalimantan Selatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004tentang sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah di ubah beberapa kali,terakhir dengan Undang- undang Nomor 12Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atasUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 33, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007tentang penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);

10. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 74, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4405);

11. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun2004 tentang Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4406);

12. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4593);

14. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintahan,Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan pemerintah Nomor 08 Tahun2008 tentang Tahapan Tata carapenyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007tentang Pengesahan, Pengundangan danPenyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15Tahun 2006 tentang Jenis dan BentukProduk Hukum Daerah.

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16Tahun 2006 tentang Prosedur PenyusunanProduk Hukum Daerah.

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah danBerita Daerah.

20. Peraturan Daerah Kabupaten BalanganNomor 2 Tahun 2008 Tentang UrusanPemerintahan Yang Menjadi KewenanganPemerintah Kabupaten Balangan.

21. Peraturan Daerah kabupaten BalanganNomor 3 Tahun 2009 TentangPembentukan, Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Balangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BALANGAN 2005-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. DPRD Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

5. Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah KabupatenBalangan.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yangselanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaanpembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitungsejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnyadisingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerahuntuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMD Kabupaten Balangantahun 2010 - 2015

8. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat RKPDdaerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)tahun 2011

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

(1) RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 merupakan penjabarandari RPJP Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional denganmemperhatikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

(2) RPJPD Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang memuat visi,misi dan arah pembangunan Daerah Kabupatern/Kota.

(3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalampenyusunan RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi danProgram Bupati/Walikota.

(4) RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusundengan mengacu pada RPJMD Kabupaten.

(5) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untukmenghindari kekosongan rencana pembangunan nasional, Bupati yangsedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkanmenyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahunpertama periode jabatan Bupati berikutnya.

(6) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagaipedoman untuk menyusun Anggaran dan Belanja Daerah tahunpertama periode jabatan Bupati berikutnya.

Pasal 3

RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantumdalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dai PeraturanDaerah ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 4

Dalam hal terjadi keadaan darurat (Force Majeur) disebabkan olehbencana alam atau hal-hal lain yang bersifat tidak terduga, Gubernurdapat menetapkan perubahan RPJPD 2005-2025 sebagaimana diaturdalam Peraturan Daerah ini dengan berpedoman pada ketentuanperundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

(1) RPJMD Kabupaten/kota yang telah ada dinyatakan tetap berlaku danwajib disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten /kota yang telahdisesuaikan dengan RPJPD Provinsi paling lama 6 (enam) bulan setelahdiundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur di dalamPeraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksananya diaturdengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahProvinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Paringin

Pada tangal.......2010

BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE

Diundang di Paringan

Pada tanggal ......2010

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BALANGAN,

Drs. H. M. RIDUAN DARLAN, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGANTAHUN 2010 NOMOR .....

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGANNOMOR ...... TAHUN 2010

TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN BALANGANTAHUN 2005-2025

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan 2005-2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan 2005-2025 menjadi acuan bagi semua SKPD dam Kecamatan dalam menyusunRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten yang memuatvisi, misi dan program Bupati.

Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) hurup e Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu menyusun RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

TAHUN 2010 NOMOR .......

LAMPIRAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN BALANGANNOMOR ….. TAHUN 2010TANGGAL …………….

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANGKABUPATEN BALANGAN

TAHUN 2005-2025

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN