BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4008/narasi.pdfRenstra Dinkes Barru 2010-2015 - 1 - BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-undang

Renstra Dinkes Barru 2010-2015 - 1 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa

pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan

diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan

kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan mamfaat dengan perhatian

khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, balita, anak pra sekolah,

remaja, usia produktif, usia lanjut dan keluarga miskin.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Barru

merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan

kesehatan yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun

yaitu tahun 2010 – 2015 yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2010-

2015 dan bentuk tindak lanjut komitmen Millenium Development Goal’s (MDGS).

Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen perencanaan jangka

menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian

kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menjadi acuan

dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan RPJMD yang memuat Visi, Misi, Strategi Pemerintah

Kabupaten Barru melalui pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan

partisipatif, pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Sebagai dokumen

yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Barru, maka RENSTRA ini memuat Visi, Misi, tujuan,


sasaran, strategi, kebijakan yang selanjutnya diuaraikan di dalam program dan

kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasioanal

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan

pemerintah antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Kota/Kota

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi

Perangkat Daerah

9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang

Sistem Kesehatan Nasional

11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 331/Menkes/SK/VIII/2005 tentang

Rencana Strategis Departemen Kesehatan RI 2005-2009

12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang

Rencana Pembangunan Kesehatan 2005-2009.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.


14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan

16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi

Sulawesi Selatan.

17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang

Kesehatan Propinsi.

18. Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025.

19. Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan agar tersedianya dokumen

perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Barru yang komprehensif dalam

kurun waktu lima tahun dan mampu beradaptasi dengan segala perubahan-

perubahan lingkungan strategis.

2. Tujuan

a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan dalam perumusan program dan

kegiatan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang

kesehatan

b. Menentukan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan yang

sustainable

c. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan kabupaten Barru

d. Memudahkan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait

berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama dalam

pembangunan bidang kesehatan lima tahun kedepan


e. Merupakan komitmen bersama antara petugas kesehatan, pemangku

kebijakan dan masyarakat dalam melaksanakan program-program yang

dalam perumusannya menyerap hasil aspirasi dan keinginan masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

1. Bab I. Pendahuluan

2. Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD

3. Bab III. Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

5. Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif

6. Bab VI. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

7. Bab VII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Dinas Kesehatan adalah Instansi yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan pembangunan kesehatan dan hasil - hasil yang dicapai dari

Pembangunan Kesehatan tersebut. Sekaitan dengan hal tersebut, Dinas

Kesehatan Kabupaten Barru memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan tugas

dan fungsi pembangunan kesehatan.

Adapun Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Barru sebagaimana

diatur dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Barru.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Barru, yaitu :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Penyusunan Program 2. Subbagian Keuangan 3. Subbagian Umum

c. Bidang Pelayanan kesehatan dan Farmasi, yang terdiri dari :


1. Seksi Bina Sarana Pelayanan Kesehatan Umum; 2. Seksi Bina Rumah Sakit dan Puskesmas, Kesehatan Khusus; 3. Seksi Bina Farmasi, Makanan dan Laboratorium.

d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang terdiri dari :

1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit; 2. Seksi Bina Kesehatan Lingkungan; 3. Seksi Kesehatan Matra.

e. Bidang Promosi Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari :

1. Seksi Promosi Kesehatan; 2. Seksi Institusi dan Peran Masyarakat; 3. Seksi Bina JPKM.

f. Bidang Bina Kesehatan, Keluarga dan Gizi, yang terdiri dari:

1. Seksi Bina Kesehatan Ibu dan Anak; 2. Seksi Bina Gizi Masyarakat; 3. Seksi Bina Kesehatan Lanjut Usia.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 SUMBER DAYA SKPD DAN KINERJA PELAYANAN SKPD

1. Jumlah Personil

Jumlah personil atau pegawai yang bekerja pada lingkup Dinas Kesehatan

Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :

JENIS, JUMLAH DAN KEBUTUHAN KETENAGAAN LINGKUP DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BARRU TAHUN 2010

TENAGA KESEHATAN

JUMLAH TENAGA BERDASARKAN

STANDAR NASIONAL (Jml Tenaga / 100.000

Jml Penduduk)

TENAGA

KESEHATAN YG

DIBUTUHKAN

JUMLAH TENAGA

KESEHATAN YANG ADA

KESENJANGAN

Dokter Spesialis 6 10 0 10


Sumber : Bag. Umum Dan

Kepegawaian Dinkes Barru,

2010

Untuk menentukan

jumlah kebutuhan pegawai atau kesenjangan tenaga dengan perbandingan 1 per 100.000 jiwa

digunakan Jumlah Penduduk Kab. Barru sebanyak 165.900 Jiwa.

Disamping personil tenaga diatas yang keberadaannya telah ditetapkan berdasarkan

standar nasional, ada juga beberapa tenaga kesehatan lainnya yang bertugas dalam lingkup

dinas kesehatan Kab. Barru dan jajarannya, seperti dalam tabel di bawah ini :

Dokter Umum 40 66 18 48 Dokter Gigi 11 18 10 8 Apoteker 10 16 6 10 Asisten Apoteker 30 50 23 27 Bidan 100 166 85 81 Perawat 117 194 130 64 Ahli Gizi 22 36 30 6 Ahli Sanitasi 40 66 22 44 Ahli Kesmas 40 66 54 12

JUMLAH 416 688 378 310

TENAGA KESEHATAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN

S2 Manajemen Kesehatan 8 S2 Administrasi 2 S2 Manajemen SDM 1 S1 Administrasi 14 S1 Sistem Informasi 1 DIII Kesehatan Gigi 10 DIII Analis Kesehatan 10 DIII Teknik Elektromedik 1 D1 Informatika 1 SPRG 3 Pekarya Kesehatan 12


Sumber : Bag. Umum & Kepegawaian Dinkes Barru, 2010

Secara keseluruhan pegawai dalam lingkup dinas kesehatan seperti nampak pada

kedua tabel diatas sebanyak 458 orang yang tersebar pada 10 UPTD Puskesmas, Dinas

Kesehatan dan UPTD Gudang Farmasi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan + UPTD Gudang Farmasi : 58 Orang

2. UPTD PKM Pujananting : 29 Orang

3. UPTD PKM Ralla : 34 Orang

4. UPTD PKM Lisu : 33 Orang

5. UPTD PKM Pekkae : 63 Orang

6. UPTD PKM Padongko : 44 Orang

7. UPTD PKM Palakka : 29 Orang

8. UPTD PKM Madello : 40 Orang

9. UPTD PKM Mangkoso : 48 Orang

10. PKM Palanro : 37 Orang

11. UPTD PKM Bojo Baru : 31 Orang

2. Pendidikan Personil Termasuk Diklat Fungsional dan Teknis yang Pernah

Diikuti

Berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga

Kesehatan, maka pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu hal penting

bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Barru demi meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan yang paripurna.

SAA 1 SMA 11 SMAK 5 SMP 4 SPR 3 SD 1

JUMLAH 81


Berikut keadaan personil dinas kesehatan dan jajarannya berdasarkan

pada pendidikan dan atau jabatan, yaitu :

PENDIDIKAN/JABATAN JUMLAH TENAGA

Dokter Spesialis 0 S2 Kesehatan 8 Dokter Umum 18 Dokter Gigi 10 Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) 54 Apoteker 6 Asisten Apoteker 23 Bidan 85 Perawat 130 Ahli Gizi 30 Ahli Sanitasi 22 Perawat Gigi 10 Analis Kesehatan/Laboran 10 Teknik Elektromedik 1 SPRG 3 SAA 1 SMAK 5

JUMLAH 409

Sumber : Bag. Umum & Kepegawaian Dinkes Barru, 2010

Selain tenaga tersebut diatas, terdapat juga tenaga yang berlatar

belakang pendidikan non kesehatan, yaitu :

PENDIDIKAN JUMLAH TENAGA

S2 Manajemen SDM 1

S2 Administrasi 2

S1 Administrasi 14

S1 Sistem Informasi 1

D1 Informatika 1

Pekarya Kesehatan 12

SMA 11

SMP 4

SPR 3

SD 1

JUMLAH 49

Dari 25 rumpun jabatan fungsional kesehatan yang dipersyaratkan harus

mengikuti diklat jabatan fungsional untuk diangkat dalam jabatan fungsional


hanya 3 jenis rumpun jabatan. Sedangkan tenaga yang sudah pernah dan

belum mengikuti diklat jabatan fungsional dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Jenis jabatan fungsional Jumlah tenaga keseluruhan

Jumlah yang pernah mengikuti diklat

Administrator Kesehatan 20 1

Promosi Kesehatan 10 9

Epidemologi Kesehatan 24 7

JUMLAH 54 17

Berdasar tabel diatas terlihat bahwa dari 54 orang tenaga yang di

haruskan mengikuti diklat jabatan fungsional baru 17 orang tenaga yang pernah

mengikutinya, dengan demikian masih ada tenaga yang belum mengikuti

sebanyak 37 orang.

3. Jumlah Jabatan Yang Terisi

Secara rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini jabatan-jabatan

struktural yang terisi beserta pejabatnya dalam lingkup dinas kesehatan Kab.

Barru dan jajarannya.

JABATAN STRUKTURAL YANG TERISI DAN BELUM TERISI PADA DINAS KESEHATAN BARRU TAHUN 2011

No Jabatan Struktural Pemangku Jabatan Keterangan 1 2 3 4

1 Kepala Dinas Kesehatan Dr. H. Haryanda 2 Sekretaris Dinas Kesehatan Drs. H. Udding 3 Kepala Bidang Pelayanan

Kesehatan & Farmasi Hj. Selvia Madjid, B.Sc

4 Kepala Bidang Pencegahan Peny. & Penyehatan Lingkungan Umar, SKM, M.Kes

5 Kepala Bidang Promosi Kesehatan

Masyarakat drg. Muhammad Asri Tahir

6 Kepala Bidang Bina Kesehatan Keluarga & Gizi -

7 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program -

8 Kepala Sub Bagian Keuangan - 9 Kepala Sub Bagian Umum Dra. Maria Dandi Ranggina Kasubag umum &

Kepegawaian

10 Kepala Seksi Bina Sarana Pelayanan Kesehatan Umum -

11 Kepala Seksi Rumah Sakit & PKM, Kesehatan Khusus -

12 Kepala Seksi Bina Farmasi, Makanan & Laboratorium -

13 Kepala Seksi Pegamatan & Pencegahan Penyakit -


14

Kepala Seksi Bina Kesehatan Lingkungan

Drs. H. Syaifuddin Yasin

Kasi Penyehatan Ling/Pemuk. & TTU

15 Kepala Seksi Kesehatan Matra - 16 Kepala Seksi Promosi Kesehatan - 17 Kepala Seksi Institusi & Peran

Masyarakat - 18 Kepala Seksi Bina JPKM -

19 Bina Seksi Bina Kesehatan Ibu & Anak Ermy Ekaniswan, SKM, M.Kes Kasi KIA/KB & Gizi

20 Bina Seksi Bina Gizi Masyarakat - 21 Kepala Seksi Bina Kesehatan

Lanjut Usia - 22 Kepala UPTD PKM Padongko Hj. A. Marolah, SKM, S.Kep, M.Kes 23 Kepala UPTD PKM Palakka Muhammad Alidin, S.Kep 24 Kepala UPTD PKM Pujananting dr. Wilmayanti 25 Kepala UPTD PKM Ralla Saparuddin, SKM 26 Kepala UPTD PKM Lisu Makmur, S.Sos 27 Kepala UPTD PKM Madello drg. Ichwaniar Idris 28 Kepala UPTD PKM Palanro H. Gustaman, SKM 29 Kepala UPTD PKM Bojo Baru Isriani Latief, SKM, M.Kes 30 Kepala UPTD PKM Pekkae Drs. Idris, SKM, S. Kep, M.Kes 31 Kepala UPTD PKM Mangkoso dr. Citra Dewi 32 Kasubag TU UPTD PKM Padongko Tri Rasmi 33 Kasubag TU UPTD PKM Palakka Hj. Suharmawati, AMAK 34 Kasubag TU UPTD PKM

Pujananting Arifuddin, SKM 35 Kasubag TU UPTD PKM Ralla Mansur, S.Kep 36 Kasubag TU UPTD PKM Lisu Abdul Rahman, SKM 37 Kasubag TU UPTD PKM Madello Muhiddin,S. Sos 38 Kasubag TU UPTD PKM Palanro Hj. Heriati, AMK, SKM 39 Kasubag TU UPTD PKM Bojo Baru Susiana R, SKM, M. Kes 40 Kasubag TU UPTD PKM Pekkae Nurhayati, S. Sos 41 Kasubag TU UPTD PKM Mangkoso Andi Badaruddin, S. Sos 42 Kepala UPTD Gudang Farmasi Dra. Warsiah, Apt 43 Kasubag TU UPTD Gudang

Farmasi Jumriah Sumber : Bag. Umum & Kepegawaian Dinkes Barru, 2010

Berdasarkan tabel diatas menunjukan masih ada beberapa jabatan yang

belum terisi yaitu 13 jenis jabatan, sedangkan yang sudah terisi sebanyak 30

jabatan struktural. Adapun jabatan yang belum terisi sebagian besar para

kepala-kepala seksi dalam setiap bidang dalam lingkup Dinas Kesehatan Barru.

Jika dirinci menurut eselonisasi, maka jabatan yang terisi dan belum terisi

dapat digambarkan sebagai berikut :

NO ESELON JUMLAH SESUAI

PERDA TERISI

BELUM TERISI

1 II 1 1 -

2 III a 1 1 -

3 III b 4 3 1


4 IV a 26 14 12

5 IV b 11 11 -

JUMLAH 43 30 13

Sumber : Bag. Umum dan Kepegawaian Dinkes Barru, 2010

Sarana Dan Prasarana

Untuk melihat sarana yang di miliki oleh dinas kesehatan, dapat di

gambarkan sebagai berikut :

No. Kecamatan

Jumlah Desa

Sarana Kesehatan

Puskesmas Pustu Poskesdes

1. Pujananting 6 1 5 2

2. Tanete Rilau 10 1 6 8

3. Tanete Riaja 7 2 5 6

4. Barru 10 2 5 7

5. Balusu 6 1 3 5

6. Soppeng Riaja 7 1 4 6

7. Mallusetasi 8 2 5 6

Jumlah 54 10 33 39

Sumber : Diolah dari Data Profil Kesehatan Dinkes Barru, 2010

Disamping sarana di atas, dapat juga di kemukakan sarana dan

prasarana lainnya yang terdapat dalam lingkup dinas kesehatan dan jajaranya

hingga tahun 2010 adalah sebagai berikut :

NO SARANA/PRASARANA JUMLAH KONDISI

1 Mobil 18 Unit 14 Baik, 4 Rusak

2 Motor 103 Unit 75 Baik, 28 Rusak

3 Laptop 8 Unit Semua Baik

4 Komputer 13 Set 8 Baik, 5 Rusak

5 Printer 5 Buah 3 Baik, 2 Rusak

6 Meja 24 Buah Semua baik

7 Kursi 25 Buah Semua baik

8 Lemari 12 Buah Semua Baik

9 Kursi Tunggu 29 Buah Semua baik

10 Alat/Mesin Foging 8 Buah Semua baik


11 Laboratorium Set 1 Set Baik

12 Cold Chain 3 Buah 2 Baik, 1 Rusak

13 AC 6 Unit Semua baik

14 Faximile 1 Unit Baik

15 Telepon 1 Unit Baik

16 Televisi 1 Unit Baik

17 Kulkas 4 Unit Semua Baik

KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARRU

1. Kondisi Umum Daerah Masa Kini

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mencapai

tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis

dan berkesinambungan, baik pemerintah, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota maupun oleh masyarakat dan swasta.

Untuk menggambarkan derajat kesehatan di Kabupaten Barru

dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Umur Harapan Hidup Waktu Lahir Penurunan angka kematian bayi berpengaruh pada umur harapan

hidup waktu lahir . Meningkatnya umur harapan hidup secara tidak

langsung memberikan gambaran adanva peningkatan kualitas hidup

dan derajat kesehatan masyarakat. Rata-rata umur harapan hidup

penduduk Kabupaten Barru adalah sebagai berikut tahun 2007 (67,8

tahun), tahun 2008 (68,2 tahun) dan pada tahun 2009 (69,2 tahun).

(Profil Dinas Kesehatan Kab.Barru 2007-2009).

b. Angka Kematian (Mortalitas) a) Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB di Kabupaten Barru pada tahun 2010 berada pada

kisaran 4,96 jiwa per 1000 kelahiran hidup, sedikit mengalami

peningkatan dari tahun 2007 yang telah berada pada 3,34 jiwa

per 1000 kelahiran hidup tahun dan menjadi 2,63 jiwa per 1000

kelahiran hidup di tahun 2008. (Profil Kesehatan Kab.Barru 2007-

2010). Penyebab utama kematian bayi ini adalah terjadinya


gangguan perinatal, seperti gangguan saluran nafas (asfiksia),

diare, tetanus dan infeksi lainnya. Penyebab kematian bayi

tersebut sangat terkait dengan keterlambatan penangananan

pada saat persalinan dimana cakupan pertolongan persalinan

nakes pada Tahun 2010 ini adalah 83,5% dari target 85%. Ini

artinya masih ada sebesar 16 orang dari 100 ibu bersalin yang

ditolong oleh dukun sehingga ketika terjadi gangguan perinatal

sebagai penyebab utama kematian bayi terlambat ditangani oleh

tenaga kesehatan.

Capaian AKB dalam beberapa waktu terakhir memberi

gambaran bahwa di Kabupaten Barru AKB telah berada dibawah

target MDGs pada Tahun 2015 yaitu 34/1000 kelahiran hidup.

Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan kualitas hidup

masyarakat terutama dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Hal ini ditandai dengan adanya kecenderungan peningkatan

cakupan kunjungan ibu hamil K4 dan cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan selama 5 tahun terakhir mulai

tahun 2005 - 2010. Data menunjukkan bahwa K4 tahun 2005

kunjungan ibu hamil K4 sebesar 2.843 orang, tahun 2006





kunjungan ibu hamil K4 sebesar 3.099 orang.

b) Angka Kematian Anak Balita (AKABA) Angka Kematian Anak Balita (1-5 tahun) adalah jumlah

kematian anak umur 1 sampai dengan 5 tahun per 1.000 kelahiran

hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan

anak dan faktor - faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap

kesehatan anak Balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan

kecelakaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan

sosial dalam arti besar tingkat kemiskinan penduduk.

Untuk Kabupaten Barru AKABA ini masih berfluktuasi yakni

pada tahun 2005 sebesar 0 per 1000 jumlah Balita, tahun 2006

sebesar 7 per 1000 tahun 2007 sebesar 0 per 1000 jumlah Balita,

tahun 2008 sebesar 0 per 1000 Jumlah Balita tahun 2009 sebesar

0,3 per 1000 Jumlah Balita dan tahun 2010 sebesar 0 per 1000

Jumlah Balita (Profil Dinas Kesehatan Kab.Barru, 2005 - 2010).


Penyebab utama kematian didominasi oleh ISPA, Diare, Infeksi, dan

PD3I (penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi).

c) Angka Kematian IBU (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan

tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan

ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan

terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu

melahirkan dan masa nifas.

Angka kematian ibu (AKI) terus mengalami penurunan, hal ini

terlihat pada tahun 2005 AKI sebesar 2 per 100.000 kelahiran

hidup, tahun 2006 sebesar 1 per 100.000 ,tahun 2007 sebesar 2

per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2008 sebesar 0 per 100.000

kelahiran hidup tahun 2009 sebesar 1 per 100.000 kelahiran hidup

dan tahun 2010 sebesar 4 per 100.000 kelahiran hidup (Profil

Kesehatan Dinas Kesehatan kab.Barru, 2007-2010).

Salah satu faktor dominan kematian ibu melahirkan tersebut

adalah perdarahan. Selain itu, juga disebabkan karena kurang

akses ke pelayanan kesehatan, terutama pelayanan

kegawatdaruratan yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal

tanda bahaya dan mengambil keputusan, serta terlambat

mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Penyebab lain juga

tidak terlepas dari kondisi ibu itu sendiri dan merupakan salah satu

kriteria 4 “terlalu” yaitu terlalu tua pada saat melahirkan (>35

tahun), terlalu muda pada saat melahirkan (<20 tahun), terlalu

banyak anak (>4 anak), terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2

tahun).

Selain itu, untuk mengantisipasi masalah kematian ibu

melahirkan maka diperlukan terobosan-terobosan dengan

mengurangi peran dukun dan meningkatkan peran Bidan. Harapan

kita agar bidan di desa benar-benar sebagai ujung tombak dalam

upaya penurunan AKB dan AKI. Masalah lain yang perlu dicermati

adalah ketidakmampuan masyarakat membayar bidan dalam

pelayanan persalinan dan masyarakat lebih senang melahirkan di

rumah dari pada di sarana kesehatan yang tersedia. Oleh karena itu

upaya – upaya kemitraan bidan dan dukun perlu terus digalakkan.


c. Angka Kesakitan (Morbiditas) Angka kesakitan hingga akhir tahun 2010 masih di dominasi oleh –

oleh penyakit menular antara lain :

a) Angka “Acute Flaccid Paralysis”(AFP) Secara statistic jumlah penderita kelumpuhan AFP diperkirakan 2

diantara 100.000 anak usia <15 tahun. Situasi penderita AFP di

Kabupaten Barru yang ditemukan pada tahun 2007 (2 orang),

tahun 2008 (3 orang), menurun pada tahun 2009 (2 orang

penderita) dan tahun 2010 (2 orang penderita). Dari hasil

pemeriksaan laboratorium, dari semua kasus yang diperiksa

semua menunjukkan negative polio (berarti tidak ditemukan virus

polio liar).

b) Penyakit TB Paru

Upaya pencegahan pemberantasan TB paru dilakukan dengan

strategi DOTS. Penanggulangan penyakit TB paru di Kabupaten

Barru, setiap tahun semakin menunjukkan kemajuan. Hal ini dapat

terlihat dari meningkatnya jumlah penderita yang ditemukan dan

disembuhkan setiap tahun dengan angka kesembuhan TBC

sebesar 83,23% tahun 2008, 91,20% tahun 2009 dan 96% tahun

2010. Mengingat proses penularan penyakit TB Paru cukup tinggi,

maka diperlukan upaya promosi kesehatan yang menjangkau

seluruh lapisan masyarakat dan kedisplinan dalam melakukan

pengobatan.

c) Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Situasi kasus Penyakit DBD di Kabupaten Barru, cenderung

mengalami peningkatan yaitu tahun 2008 sebanyak 507 kasus

(Incidence Rate 0,3%), tahun 2009 mengalami peningkatan

sebanyak 551 kasus (insidence rate 0,3%) dan tahun 2010

mengalami penurunan sebanyak 463 kasus (insidence rate 0,3%)

Kecamatan dengan kasus tertinggi adalah kecamatan Barru dan

Tanete Rilau. Beberapa faktor yang menyebabkan kasus DBD

antara lain karena kepadatan vektor penular (nyamuk Aedes

Aegepty), mobilitas pendudduk, belum optimalnya program

pemberantasan sarang nyamuk baik dilihat dari sarana maupun

prasarana, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat

yang masih rendah.


d) Penyakit Malaria Hasil pengumpulan data/indikator kinerja bidang kesehatan dari 7

kecamatan di Kabupaten Barru menunjukkan. Pada tahun 2007 di

laporkan jumlah penderita klinis 31 dan yang positif malaria 29

penderita (2 per 10.000 jumlah penduduk), tahun 2008 di laporkan

jumlah penderita klinis 44 dan yang positif malaria 26 penderita

(prevalence rate 2 per 10.000 penduduk), tahun 2009 di laporkan

jumlah penderita klinis 48 dan yang positif malaria 26 penderita

(prevelence rate 2 per 10.000 penduduk), tahun 2010 di laporkan

jumlah penderita klinis 374 dan yang positif malaria 61 penderita.

e) Penyakit Kusta Tahun 2007, jumlah penderita Kusta yang terdaftar sebanyak 52

orang atau 3 per 10.000 penduduk dan diobati sampai yang

sembuh 44 orang (persentase kesembuhan 84,61%). Sementara

untuk tahun 2008, jumlah penderita Kusta yang terdaftar sebanyak

41 orang atau 3 per 10.000 penduduk dan yang diobati sampai

sembuh 39 orang (persentase kesembuhan 95,12%), untuk tahun

2009 jumlah penderita yang terdaftar sebanyak 27 orang atau

prevalence rate 2 per 10.000 penduduk dan yang diobati sampai

sembuh 27 orang (tingkat kesembuhan 100%) dan tahun 2010

jumlah penderita yang terdaftar sebanyak 31 orang atau

prevalence rate 2 per 10.000 penduduk dan yang diobati sampai

sembuh 29 orang (tingkat kesembuhan 93,55%).

f) Penyakit Filariasis

Salah satu upaya pemberantasan penyakit Filariasis (kaki gajah)

adalah penemuan penderita secara dini. Tahun 2008 – 2010 tidak

ditemukan penderita Filariasis di Kabupaten Barru

g) Penyakit Tidak Menular Sementara itu untuk kasus-kasus penyakit tidak menular,

cenderung diakibatkan karena semakin meningkatnya arus

globalisasi di segala bidang yang telah banyak membawa

perubahan pada periiaku dan gaya hidup masyarakat termasuk

dalam pola konsumsi makanan keluarga. Perubahan tersebut

tanpa disadari telah memberi pengaruh terhadap terjadinva transisi

epidemiologi dengan semakin meningkatnya kasus-kasus penyakit

tidak menular. Pada tahun 2008 jumlah penderita Hipertensi 2,130

per 100.000 penduduk, Diabetes Militus 482 per 100.000


penduduk, sedangkan tahun 2009 jumlah penderita Hipertensi

1,276 per 100.000 penduduk, Diabetes Militus 269 per 100.000

penduduk, Kecelakaan lalu lintas jalan 520 per 100.000 penduduk,

Asma 358 per 100.000 penduduk dan Struma 34 per 100.000

penduduk. Untuk saat ini penyakit tidak menular yang tergolong

dalam penyebab kematian yang tinggi adalah:

Jantung & Pembuluh Darah

Diabetes Militus

Akibat Kecelakaan

d. Status Gizi

Status gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan

permasalahan kesehatan secara umum. Karena disamping merupakan

faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara

langsung juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan

individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam

kandungan dan bayi yang sedang menyusu sangat dipengaruhi oleh

status gizi ibu hamil atau ibu menyusui.

Berdasarkan data hasil penimbangan balita pada tahun 2009

jumlah gizi buruk dengan indikator Berat Badan menurut umur

sebanyak 59 balita atau 0,85%, angka ini masih rendah dari target

nasional sebesar 3%. Tertinggi di Puskesmas Mangkoso 1,75% dan

terendah di puskesmas Madello 0,12%. Adapun situasi status gizi

balita di Kabupaten Barru pada tahun 2009 sebagai berikut : BGM

sebesar 9,62%, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium sebesar

5,93%.

Pencapaian indikator derajat kesehatan masyarakat tersebut

dipengaruhi dengan pencapaian cakupan program dan kegiatan

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kabupaten Barru hingga tahun 2010, yang dapat diuraikan sebagai

berikut:

a. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (76,79%)

b. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang

memiliki Kompetensi Kebidanan (82,22%)

c. Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk (100%)

d. Ibu hamil mendapat tablet Fe (84,44%)

e. Kunjungan Neonatus (69,75%)

f. Kunjungan Bayi (93%)


g. Cakupan Bumil risti/komplikasi ditangani (100%)

h. Cakupan Bumil risti dirujuk dan ditangani (88,46%)

i. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) –79,63%

j. Cakupan MP-ASI bayi BGM – 51,48%

k. Cakupan balita Gizi buruk mendapat perawatan – 100,00%

l. Cakupan murid SD/MI mendapat perawatan (UKGS) (67,87%)

m. Cakupan peserta KB aktif – 54,68%

n. Cakupan penduduk miskin dicakup JPKM – 91,53%

Sementara itu berdasarkan data profil Kesehatan Dinas Kesehatan dan

laporan dari penanggung jawab teknis program di Dinas Kesehatan

Kabupaten Barru Tahun 2010, didapatkan data tambahan yaitu :

Berdasarkan laporan rutin Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten

Barru, cakupan pemberian makanan pendamping (MP) ASI pada anak

usia 6-24 bulan adalah (51%), tertinggi di Kecamatan Tanet Rilau (94%)

dan terendah di Kecamatan Soppeng Riaja (20%).

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan terdapat 11 kasus

Berdasarkan data Subdin Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Barru

tahun 2009, jumlah bayi yang ditimbang 94% dan bayi BBLR 2,65%

Berdasarkan data Subdin Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Barru

tahun 2009, jumlah bayi yang ditimbang dengan BGM 9,62% dan 0,85%

Gizi Buruk

Berdasarkan data Subdin P2PL Dinas Kesehatan kabupaten

Barru, Cakupan imunisasi bayi tahun 2010 di Kabupaten Barru dari ke 5

jenis imunisasi yakni BCG 96,44%, Campak 94,20%, Polio95,24%, DPT

3 kali 91,90%, dan Hepatitis B 98,49%

o Untuk kasus-kasus penyakit menular, menurut data Subdin P2PL Dinas

Kesehatan kabupaten Barru tahun 2009 tercatat bahwa ada 3

kecamatan mempunyai masalah Filariasis yakni ditemukannya suspek

filariasis pada Kecamatan Pujananting (2 kasus), Kecamatan Tanete

Riaja (3 kasus) dan pada tahun 2010 tidak terdapat kasus filariasis

o Berdasarkan data Subdin P2PL Dinas Kesehatan kabupaten Barru tahun

2010, diperoleh data tambahan tentang kasus-kasu penyakit menular

antara lain : penyakit DBD menunjukkan kasus DBD tertinggi di

Kecamatan Barru 274 penderita dan Kecamatan Tanete Riaja 171

penderita dan untuk penyakit Malaria positif kasusnya di Kabupaten

Barru 54,17%, kasus TB Paru klinis tertinggi di kecamatan Tanete Riaja

(207 penderita) , untuk Pneumonia tertinggi di Kecamatan Barru (150

penderita), jumlah penderita dan kematian pada kecamatan dan

desa/kelurahan yang terserang KLB adalah 20 jumlah penderita dan


5 orang diantaranya meninggal dunia.

o Berdasarkan data Subdin Yankes POM Dinas Kesehatan kabupaten

Barru, cakupan pelayanan kesehatan dasar untuk puskesmas dan rumah

sakit dapat dilihat dan cakupan rawat inap sebesar 9%. Sedangkan

cakupan r a wat jalan sebesar 71,24%

o Berdasarkan data Subdin Promkes Dinas Kesehatan kabupaten Barru

Untuk rawap inap masyarakat miskin di puskesmas 0,76% dengan

kecamatan terendah adalah kecamatan pujananting 0,0%.

o Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada

tahun 2010 sebesar 83,93%.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Permasalahan

Perkembangan hasil – hasil pembangunan kesehatan dapat dilihat

dari status kesehatan masyarakat yang diukur pada indikator – indikator

kesehatan yaitu mortalitas (kematian) antara lain kematian ibu melahirkan,

bayi dan balita, morbiditas (kesakitan) misalnya prevalensi penyakit

menular, dan status gizi. Kondisi tersebut masih terjadi sebagai

permasalahan kesehatan di Kabupaten Barru.

Permasalahan pembangunan kesehatan merupakan kesenjangan

antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara

apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi

permasalahan pembangunan kesehatan umumnya timbul dari kekuatan

yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi,

peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pada aspek kekuatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Barru memiliki

beberapa potensi kekuatan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang

memadai jumlahnya dan tersebar pada berbagai sarana pelayanan

kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, polindes dan

poskesdes. Selain dari aspek jumlah, tingkat pendidikan tenaga kesehatan

relatif cukup tinggi yang sebagian besar minimal berpendidikan Diploma III


Kesehata, bahkan beberapa tenaga kesehatan sudah ada memiliki predikat

Magister yang bekerja di Puskesmas. Sedangkan dari aspek sarana

prasarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas sudah terdapat pada

setiap kecamatan dan puskesmas pembantu serta poskesdes merata

hampir di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Barru.

Sedangkan kelemahan lebih banyak dirasakan pada sisi manajemen

kesehatan khususnya pada kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan

monitoring evaluasi program yang belum dilakukan secara profesional. Hal

lainnya adalah manajemen SDM yang belum baik dengan parameter belum

meratanya pendistribusian tenaga kesehatan pada sarana kesehatan,

dimana ada sarana kesehatan seperti puskesmas yang memiliki tenaga

yang berlebihan tetapi puskesmas lainnya kekurangan tenaga. Parameter

lainnya yang terkait manajemen SDM yang belum baik adalah juga

penempatan tenaga pada bidang pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar

belakang pendidikan dan keahliannya, serta system pembinaan

kepegawaian yang dalam impelementasi regulasi kepegawaian khususnya

di bidang kesehatan belum dijalankan secara menyeluruh. Contoh yang

paling konkrit adalah sebagian pegawai menempuh jalur fungsional untuk

kenaikan pangkatnya, namun di sisi lain sebagian lainnya belum

mendapatkan kesempatan untuk hal tersebut, sehinga terjadi kesenjangan

antar tenaga satu dengan lainnya dan hal ini dapat berpengaruh kepada

kinerja pelayanan kesehatan. Demikian pula pada jabatan struktural pada

eselon IV yang tidak memiliki penanggung jawab atau pejabat eselon,

sehingga kinerja pada bagian tersebut tidak berjalan sebagaimana

mestinya. Selain itu, koordinasi dan kerja sama yang masih lemah antar

semua bagian yang dibuktikan dengan sangat minimnya pertemuan –

pertemuan koordinasi untuk membahas dan mengevaluasi tujuan dan

capaian organisasi.

Selain sisi kekuatan dan kelemahan, Dinas Kesehatan Kabupaten

Barru memiliki peluang yang cukup besar untuk mencapai kinerja sesuai


target yang diharapkan karena adanya regulasi dan kebijakan yang

memotivasi petugas kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya. Regulasi

dan kebijakan tersebut antara lain otonomi daerah dan perimbangan

keuangan pusat dan daerah, system perencanaan dan penganggaran

program/Kegiatan di Kabupaten Barru, Standar Pelayanan Minimal (SPM)

bidang kesehatan dari Kemenkes RI, Komitmen dunia termasuk Republik

Indonesia terhadap pencapaian 8 (delapan) tujuan dalam Millenium

Development Goal’s (MDGs).

Otonomi daerah memberikan peluang bagi pelaku – pelaku

pembangunan termasuk petugas kesehatan untuk berkreasi memunculkan

dan mengembangkan potensi – potensi lokal daerah sehingga daerah

memiliki daya saing yang kuat dengan daerah lainnya. System

perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan akan menciptakan

kondisi manajemen yang baik sehingga petugas kesehatan akan

mengimplementasikan sistem tersebut sebagaimana mestinya. Standar

pelayanan minimal merupakan bagian dari system kepemerintahan yang

baik menjadi peluang yang baik untuk implementasi program yang

menghasilkan kinerja yang baik pula. Sedangkan MDG’s merupakan

peluang yang baik untuk menunjukkan kepada dunia international tentang

kemauan dan komitmen kita terhadap pencapaian tujuan – tujuan mulia

tersebut.

Peluang lain yaitu tersedianya alokasi anggaran yang cukup untuk

pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif seperti program Jamkesmas,

program Kesehatan Gratis yang diluncurkan Gubernur Sulawesi Selatan

dan yang terakhir program Jaminan Persalinan (Jampersal) sangat

membuka peluang besar agar masyarakat menggunakan sarana pelayanan

kesehatan semaksimal mungkin tanpa perlu mempertimbangkan biaya lagi.

Pada aspek ancaman yang dirasakan adalah arus globalisasi yang

ditandai dengan semakin majunya teknologi termasuk teknologi kesehatan

dan semakin kuatnya arus informasi yang apabila tidak disikapi dengan


penyiapan sumber daya manusia untuk mengimpelemetasikannya, maka

akan berakibat kepada tidak efesien dan tidak efektifnya impelementasi

pembangunan kesehatan menurut ukuran – ukuran globalisasi tersebut,

dan hal ini berarti kita terbelakang. Oleh karena itu strategi pengembangan

sumber daya manusia dan penguatan system informasi kesehatan perlu

dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan yang tidak

diharapkan.

Ancaman lain adalah kemajuan sarana transportasi yang menjadi

salah satu faktor yang mempercepat penularan penyakit antar wilayah

bahkan mempercepat perubahan negative prilaku masyarakat akibat

terkontaminasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya asli

masyarakat Barru, seperti ibu yang tidak lagi memberikan ASI pada

anaknya karena gencarnya promosi susu formula dan distribusi produk

yang lancar karena sarana transportasi yang sudah modern sehingga

sangat mudah dijangkau masyarakat luas. Begitupun dengan produk rokok,

yang sangat nyata merugikan kesehatan dan menjadi salah satu tantangan

dalam program PHBS. Contoh nyata penyakit yang mudah tertular akibat

kelancaran sarana transportasi adalah flu burung dan penyakit infeksi

pernafasan lainnya.

Letak Kabupaten Barru yang menjadi perlintasan jalur trans Sulawesi

dan kini ditambah dengan adanya pelabuhan laut juga menjadi ancaman

yang cukup serius bagi bidang kesehatan ke depan terutama dalam

penanganan penyakit-penyakit akibat menular seksual.

Berdasarkan analisis swot yang dilakukan diatas dapat disimpulkan

berbagai permasalahan kesehatan yang perlu menjadi perhatian bersama

para stakeholder kesehatan, yaitu :

- Masih lemahnya manajemen kesehatan khususnya pada kemampuan

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program yang

belum dilakukan secara professional.


- Belum meratanya pendistribusian tenaga kesehatan baik dilihat dari

jenis/rumpun tenaga serta kualitas tenaga pada umumnya masih perlu

di tingkatkan kemampuannya.

- Masih belum terkelolanya system data dan informasi kesehatan

dengan perangkat teknologiI informasi (IT).

- Masih meningkatnya angka kesakitan penyakit menular seperti DBD

dan Malaria serta masih banyaknya penyakit-penyakit lama yang

belum tereleminasi sepertti TBC dan kusta.

- Pelayanan KIA dan Gizi yang berkualitas dan sesuai target-target

yang ditetapkan belum tercapai dengan maksimal.

- Kemitraan masyarakat dan pemberdayaan belum optimal menuju

kabupaten sehat.

3.2 Isu Strategis

Secara umum permasalahan kesehatan yang dihadapi saat ini terkait

dengan capaian – capaian kinerja pembangunan kesehatan cakupan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat dan terwujudnya

lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan, efektifitas pelayanan

perawatan dan pengobatan penyakit, status gizi masyarakat, angka

kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan, kebutuhan

sarana/prasarana kesehatan, tehnologi, obat – obatan, dokter dan

paramedis, kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit

tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit atau gangguan

kesehatan akibat pemanasan global.

Seiring dengan hal tersebut di atas, masalah kesehatan yang

dihadapi saat ini juga semakin kompleks. Bahkan beban ganda (double

burdon) masalah kesehatan menjadi satu issu tersendiri dimana selain kita

menghadapi penyakit menular kita juga dihadapkan penyakit tidak menular

(degenerative) yang cenderung meningkat jumlah kasusnya. Demikian juga

gizi buruk dihadapi bersamaan dengan masalah gizi lebih (obesitas) dan


munculnya kembali penyakit – penyakit lama dan kejadian – penyakit

penyakit baru.

Berkaitan dengan isu – isu strategis tersebut, maka pembangunan

kesehatan selama lima tahun ke depan diperhadapkan pada tantangan

berupa upaya – upaya dalam rangka penyadaran akan pentingnya PHBS

masyarakat dan upaya menciptakan lingkungan yang memenuhi syarat

kesehatan melalui penyelenggaraan penyehatan lingkungan, perbaikan dan

peningkatan status gizi. Di samping itu juga diperlukan upaya – upaya untuk

meningkatkan efektifitas perawatan dan pengobatan penyakit dengan

dukungan sarana dan prasarana kesehatan, tehnologi kesehatan, obat –

obatan, dokter dan paramedis yang memadai dan berkualitas. Demikian

pula dengan angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, kejadian -

kejadian penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu

Burung serta penyakit atau masalah kesehatan lainnya akibat globalisasi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI

1. Visi

“ Terwujudnya Pembangunan Kesehatan Yang Profesional, Inovatif, dan

Lebih Maju Bernafaskan Keagamaan Untuk Mewujudkan Masyarakat

Sehat Tahun 2015 ”.

Penjelasan Visi :

- Profesional berarti pelaksanaan pembangunan kesehatan mengacu

kepada standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan

regulasi atau peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan.

- Inovatif berarti dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan juga

dapat melakukan perubahan – perubahan sesuai masalah dan

tantangan yang dihadapi pada saat pelaksanaan program dan


mengembangkan inovasi – inovasi dalam rangka mencapai efesiensi

dan efektivitas pelayanan kesehatan.

- Lebih maju artinya proses pelaksanaan dan hasil - hasil

pembangunan kesehatan yang dicapai lebih baik dari tahun ke tahun

yang berdampak pada peningkatan kualitas SDM sebagai hasil dari

pembangunan kesehatan yang merupakan suatu investasi.

- Masyarakat sehat artinya terwujudnya kondisi kesehatan masyarakat

yang optimal, baik fisik, mental, spiritual, yang memungkinkan

produktif secara social maupun ekonomi untuk mewujudkan

masyarakat sejahtera. Indikator kesehatan masyarakat tersebut

biasanya diukur dengan melihat status gizi, menurunnya kasus –

kasus penyakit dan kematian ibu, bayi dan balita dan kemandirian

masyarakat dalam menolong dirinya sendiri utamanya pada aspek

promotif dan preventif.

- Bernafaskan keagamaan artinya bahwa setiap implementasi program

dan kegiatan pelayanan kesehatan selalu berada pada koridor aturan

dan norma – norma agama.

2. MISI

Untuk mendukung terwujudnya visi Dinas Kesehatan Kabupaten Barru,

maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat termasuk

swasta dan masyarakat madani.

2. Melindungi Kesehatan Masyarakat melalui upaya kesehatan yang

paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan.

3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.

4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan bidang kesehatan yang baik

(good governance of health sector).

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH


Tujuan dan sasaran bidang kesehatan yang akan dicapai adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat termasuk

swasta dalam mencegah penyakit dan memelihara kesehatan.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

a. Meningkatkan upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat.

b. Meningkatnya PHBS masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang

memenuhi syarat kesehatan

c. Meningkatkan kerjasama lintas sector, lintas bidang dan lintas program

2. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarkat.


a. Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit

b. Meningkatnya status gizi masyarakat

c. Menurunnya angka kematian bayi, balita dan Ibu hamil/melahirkan

d. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tehnologi kesehatan

dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya.

e. Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit

tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/gangguan

kesehatan akibat pemanasan global.

3. Terwujudnya aparatur tenaga kesehatan yang profesional dan merata


a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kepada

masyarakat.

b. Meningkatnya kemampuan manajerial dan kemampuan teknis aparatur.

c. Terwujudnya pemerataan tenaga kesehatan yang professional.

4. Terwujudnya manajemen dan pelayanan kesehatan yang efektif dan

efesien serta memuaskan masyarakat


a. Tercapainya efektifitas dan efesiensi pengelolaan program/kegiatan yang

transparan, akuntabel dan partisipatif.

b. Terciptanya pelayanan publik yang prima.


4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana

strategis pembangunan kesehatan maka strategi dan kebijakan ditetapkan untuk

mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut. Adapun strategi

pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan, melalui peningkatan

mutu tenaga kesehatan serta perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan

dengan mengembangkan layanan kesehatan yang didukung oleh fasilitas

kesehatan yang memadai dengan mengoptimalkan berbagai sumber

pembiayaan”.

Berdasarkan strategi tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan

kesehatan berdasarkan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah

bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit pada

semua sarana pelayanan kesehatan.

b. Meningkatkan status gizi masyarakat.

c. Menurunkan angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan.

d. Meningkatkan keterpenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan,

tehnologi, obat – obatan, dokter dan paramedic.

e. Meningkatkan kemampuan daya tangkal atas penyakit menular.

2. Meningkatkan pemenuhan hak – hak dasar masyarakat miskin dan penyandang

masalah kesejahteraan sosial lainnya melalui penajaman dan fasilitasi program

yang terintegrasi lintas sektor pada semua tingkatan pemerintahan dengan

dukungan kelembagaan, regulasi, data yang “up to date” dan mudah diakses

dengan sumber pembiayaan yang memadai dan “pro poor”.


kesehatan yang terkait dengan strategi tersebut adalah menurunkan jumlah

penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin bagi

kelompok yang berpotensi miskin.

3. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan antisipasi penanganan bencana

melalui pengembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan serta mengutamakan pemeliharaan sumber daya alam, kesiagaan


penanganan bencana yang didukung oleh regulasi, sistem pengawasan, mitigasi

dan adaptasi serta pembiayaan.

Berdasarkan strategi tersebut maka kebijakan pembangunan kesehatan

berdasarkan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah adalah

menciptakan sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efesien.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui penerapan tata kelola

pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan

mengembangkan system pelayanan yang terintegrasi, mudah dan murah,

regulasi pelayanan yang berorientasi pelanggan dan aparat yang profesional

dengan pembiayaan dari pihak terkait.


kesehatan berdasarkan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah

yaitu :

a. Meningkatkan pencapaian efektifitas dan efesiensi pengelolaan program/

kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

b. Meningkatkan pencapaian pelayanan publik yang prima

c. Meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barru seperti pada

tabel 5.1 pada lampiran Dokumen Rencana Strategis ini.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barru dapat di lihat pada

tabel 5.1 pada lampiran Dokumen Rencana Strategis ini.


BAB VII

PENUTUP

Demikianlah formulasi dokumen rencana strategis dinas kesehatan

Kabupaten Barru Tahun 2010-2015. Dalam Dokumen ini memberikan gambaran

bahwa semua stakeholders kesehatan di harapkan bahu-membahu dalam

mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Barru, yaitu Terwujudnya Pembangunan

Kesehatan Yang Profesional, Inovatif, dan Lebih Maju Bernafaskan Keagamaan

Untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat Tahun 2015. Untuk mencapai impian visi

tersebut, maka perlunya implementasi dan penjabaran Misi Dinas Kesehatan,

yaitu :

5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat termasuk swasta

dan masyarakat madani.

6. Melindungi Kesehatan Masyarakat melalui upaya kesehatan yang

paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan.

7. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.

8. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan bidang kesehatan yang baik (good

governance of health sector).

Kesemua rencana itu semoga terlaksana dengan baik, pada akhirnya

Pembangunan Sub Sektor Kesehatan berkontribusi dengan maksimal dalam

mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barru.

**** renstr@2010_b@rru ****

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4008/narasi.pdfRenstra Dinkes Barru 2010-2015 - 1 - BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-undang