Renja Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008

mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan

pembangunan nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) untuk

jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengan

(RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara terintegrasi dengan

dokumen-dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat pusat

dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan

sinkronisasi berbagai program/ kegiatan baik di pusat maupun di

daerah dan pada akhirnya berbagai program pembangunan yang

dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada

masyarakat di kabupaten Probolinggo khususnya.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya , Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)

OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan

berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan

yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan

tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Organisasi

Perangkat Daerah (RENJA-OPD) adalah merupakan dokumen

perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD

mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara

perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang

menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah.

Renja Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Tahun 2019

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan

awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD

dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan

rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih

dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja

OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap

pencapaian Renstra OPD. Selanjutnya Kepala OPD menetapkan

Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam

menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran

berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam

penyusunan RAPBD OPD yang bersangkutan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Orgnisasi Perangkat

Daerah (RENJA – OPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –

Undang Nonmor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Renja Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Tahun 2019

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonssentrasi

dan Tugas Pembantuan;

12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

15. Peraturan Mentri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan

Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Daerah, Tata Cara

Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD serta Tata Cara

Perubahan RPJPD , RPJMD dan RKPFD ;

17. Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ;

18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Jawa Timur Tahun

2005 – 2025;

19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa

Timur Tahun 2014 – 2019 sebagiamana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten

Probolinggo Tahun 2005–2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Renja Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Tahun 2019

23. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2019;

24. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten

Probolinggo;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan SKPD,

serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam

pembangunan daerah. Renja OPD tahun 2019 dipergunakan pula

sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan

Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2019. Adapun

Tujuan disusunnya renja tahun 2019 adalah untuk :

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan

strategi jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan

penganggaran tahunan OPD.

2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan

wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja

program dan kegiatan pembangunan.

3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi

penyelenggaraan kegiatan OPD yang perlu disampaikan kepada

pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Renja - OPD

Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Organisasi

Perangkat Daerah (Renja–OPD) Dinas Komunikasi dan nformatika

Kabupaten Probolinggo tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja OPD Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,

proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara

Renja Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Tahun 2019

Renja OPD dengan Renja Kementerian/ Lembaga (K/L)

dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat undang- undang, peraturan daerah dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK),

kewenangan OPD Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran OPD Dinas Komunikasi dan

Infromatika.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja OPD Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

renja OPD tahun 2017 dan perkiraan capaian

tahun berjalan (tahun 2018) mengacu pada APBD

tahun 2018.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat kajian terhadap kondisi pelayanan teknis

OPD, organisasi dalam OPD, tugas dan Fungsi

pelayanan OPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD Memuat isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi OPD Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan

analisis gambaran pelayanan OPD.

Renja Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Tahun 2019

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional

maupun provinsi sebgaimana dimaksud, yaitu

penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan provinsi yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan

atas rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas

dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian

garis besar mengenai rekapitulasi kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan-catatan penting, baik terkait pelaksanaan

kegiatan maupun ketersediaan anggaran, kaidah- kaidah

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

No. PROGRAM/ KEGIATAN

Alokasi Biaya Sumber

Dana

Output/Keluaran

Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % Uraian Target Realisasi %

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.412.110.000 1.257.820.490 89,0

7 DAU

1.1 Penyediaan Jasa

Tenaga Non PNS 216.950.000 207.700.000 95,7 DAU

Terlaksananya pengelaolaan

laporan keuangan

1 Paket 1 Paket 100

1.2

Penyediaan Jasa

Administrasi Kepegawaian

71.460.000 61.275.000 85,7

5 DAU

1. Terlaksanaya Pengelolaan keuangan

2. Terlaksanaya Pengadaan

Aplikasi Perjalanan

Dinas 3.

Terlaksanany

a peningkatan kapasitas dan

pembinaan ASN

1 paket

1 Paket

2 Paket

1 paket

1 paket

2 paket

100

100

100

1.3

Penyediaan Jasa

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

90.700.000 89.860.950 99,0

7 DAU

1. Terlaksananya Servis kendaran

dinas 2. Terlaksanan

ya pengadaan

alat kantor dan alat rumah

tangga 3. Terlaksanan

ya koordinasi di dalam

dan luar daerah

11 Unit

2 Paket

2 Paket

10 unit

2 paket

2 paket

91

100

100

1.4 Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran

1.033.000.000 898.984.540 87,0

3 DAU

1. Terlaksanan

ya perpanjanga

n STNK Kendaraan Dinas

2. Terlaksananya

pemeliharaan peralatan kantor

3. Terlaksananya

pengadaan scanner dan

kursi rapat

11 Unit

1 Paket

5 Unit

10 unit

1 paket

5 unit

91

100

100

2. Program Peningkatan Pengembangan

130.632.000 123.454.615

94,5

1 DAU

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.1

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

77.632.000 76.692.500 98,7

8 DAU

1. Terlaksanannya Pencetakan

n Buku Laporan

Keuangan 2. Terlaksanan

ya

Koordinasi Penyusunan

Laporan Keuangan

3. Terlaksananya survey IKM

4 Paket

1 Paket

1 Paket

4 paket

1 paket

1 paket

100

100

100

2.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

26.000.000 20550000 79,0

4 DAU

1. Terlaksanan

nya Pencetakan

n Buku Laporan Keuangan

2. Terlaksanan

nya koordinasi

laporan keuangan

12 Bulan honor

tenaga akuntan

1 Paket

10 bulan

1 paket

83,4

100

2.3

Penyusunan Rencana

Program dan Kegiatan SKPD

27.000.000 26.212.115 97,0

8 DAU

1. Terlaksananya

pencetakan buku

perencanaan dan penganggar

an 2.

Terlaksananya

Koordinasi Penyusunan Program

dan Kegiatan

Tahun 2018

3 Paket

1 Paket

3 Paket

1 Paket

100

100

3

Pogram Pengembangan

Data/Informasi/ statistik daerah

590.000.000 570.905.350 96,7

6 DAU

3.1

Penyusunan dan

pengumpulan data dan statistik daerah

125.000.000 121459150 97,1

7 DAU

1. Terlaksanan

ya koordinasi

penyusunan dokumen

statistik St daerah

(Profil Kab,

kecamatan) 2.

Terlaksananya

pencetakan buku

2 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

100

100

statistik daerah

3.2

Pengolahan updating

dan analisis data statistik daerah

215.000.000 199.514.700 92,8

0 DAU

1. Terlaksananya

Koordinasi penyusunan dokumen

statistik daerah

(ASPM, IPM, IPG,

IDG Indeks Gini)

2. Terlaksanan

ya Pameran Expo

Daerah 3. Terlaksanan

ya pencetakan buku

statistik daerah

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100

100

100

3.3

Penyusunandan analisa data informasi

Perencanaan pembangunan

ekonomi

250.000.000 249.931.500 99,9

7 DAU

1. Terlaksanany

a koordinasi penyusunan dokumen

statistik daerah (

Indikator ekonomi,IHK,

IKOR,, ILOR, 2.

Terlaksanany

a pencetakan buku statistik

daerah

4 Paket

1 Paket

4 Paket

1 Paket

100

100

4

Program

Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa

3.505.000.000 3263111197 93.1

0 DAU

4.1

Pembinaan dan Pengembangan jaringan komiunikasi

dan informasi

0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Penerbitan majalah pemerintah daerah

100.000.000 92.860.300 92,8

6 DAU

1. Terlaksanan

nya Pencetakan

Majalah Pemerintah daerah

2. Terlaksananya

koordinasi redaksional

dann distribusi majalah

3. Terlaksanaya koordinasi

Penerbitan Majalah

Elektronik

1 Paket

1 Paket

1 Jasa Aplikasi

Majalah Online

1 Paket

1 Paket

1 Jasa Aplikasi

Majalah Online

100

100

100

4.3 Pengelolaan PPID 150.000.000 136.438.550 90,9

0 DAU

1. Terlaksannya

pencetakan dokumen

administrasi PPID

2. Terlaksanny

a Koordinasi

Tindak Lanjut

Permohonan informasi Publik

3 Terlaksannya koordinasi

diseminasi informasi publik

publikasi

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100

100

100

4.4

Pengelolaan Lembaga

Penyiaran Publlik lokal

200.000.000 160.204.898 80,1

0 DAU

1. Koordinasi Penyiaran

Radio 2. Terlaksanan

nya Pengadaan Alat Studio

Radio 3. Terlaksanan

nya Pemeliharaan Gedung

dan perangkat

radio

1 Paket

1 Belanja

Modal

1 Paket Pemeliharaa

n

1 Paket

1 Belanja

Modal

1 Paket Pemeliharaa

n

100

100

100

4.4

Pengelolaan informasi dan dokumentasi

public

750.000.000 511.509.450 94,8

7 DAU

1. Terlaksanan

nya Koordinasi

Pengumpulan InformasiPu

blik 2. Terlaksanan

nya Koordinasi dokumentas

i publik 3. Terlaksanan

nya diseminasi

informasi publik

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100

100

100

4.5 Pengelolaan penerbitan tabloid pemerintah daerah

0 0 0 DAU 0 0 0

4.5 Pengelolaan TV Streming pemerintah

0 0 0 DAU 0 0 0

4.6

Pengembangan aplikasi pemerintah

dan pelayanan public

250.000.000 212.012.890 84,8

1 DAU

1. Teraplalikksaasni anya

sosialisasi layanan publik

(aplikasi) 2. Terlaksanan

ya Pengadaan

4 Kali

4 Paket

4 Kali

4 paket

100

100

Jasa Aplikasi

4.7 Pengelolaan data elektronik pemerintah

daerah

125.000.000 117,906.700 94,3

3 DAU

1. Terlaksananya

Koordinasi Pengelolaan website

2. Terlaksananya sewa

hosting website

probolinggo.go.id

3. Terlaksanan

ya Pengadaan

Belanja Modal

3 Monitoring

Evaluasi TIK

1 paket

1 unit

3 Monitoring

Evaluasi TIK

1 paket

1 unit

100

100

100

4.8

Pengelolaan website pemerintah daerah

50.000.000 38.476.870 76,9

5 DAU

1. Terlaksanannya

Koordinasi Pengelolaan

website Probolinggo

. go.id 2. Terlaksanan

ya

pengadaan Personal

Komputer

1 Tahun

2 Paket Belanja Modal

1 Tahun

2 Paket Belanja Modal

100

100

4.9

Pengelolaan

pengamanan informasi pemerintah

daerah

75.000.000 72.391.989 96,5

2 DAU

1. Terlaksanan

ya Koordinasi Pengelolaan

Informasi Pemerintah

2. Terlaksananya

Pengadaan Belanja Modal

personal komputer

1 Paket

1 Unit

1 Paket

1 Unit

100

100

4.10.

Layanan Penyediaan

prasarana dan sarana komunikasi

pemerintah

250.000.000 230.620.860 92,2

5 DAU

1. Terlaksananya

Pengadaan Aplikasi Paten

2. Terlaksananya

Koordinasi Pengelolaan

Vidiotron 3. Terlaksanan

ya

Pengadaan Belanja

Modal

1 Paket

1 Paket

8 Unit Belanja Modal

1 Paket

1 Paket

8 Unit Belanja Modal

100

100

100

4.11. Penyelenggaraan internet sehat , kreatif,

inovatif dan produktif

20.000.000 20.000.000 100 DAU

1. Terselengga

ranya Pembekalan internet

sehat kepada

pelajar 2. Terlaksanan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100

100

nya koodinasi

pemanfaatan internet

sehat 3. Terlaksanan

ya

Pengadaan Belanja

Modal

1 Buah

1 Buah

100

4.12 Penyebarluasan informasi melalui

media

900.000.000 868.862.250 96,5

4 DAU

1. Koordinasi

Penyebaran informasi publik

2. Koordinasi penguatan

kapasitas aparatur

pengelolaan PR

3. Koordinasi

Penguatan Keterbukaa

n Informasi Publik

1 Paket

1 Kali

1 Paket

1 Paket

1 Kali

1 Paket

100

100

100

4.13

Pengelolaan kemitraan media dan lembaga komunikasi publik

400.000.000 381.780.350 95,4

5 DAU

1. Koordinasi Penyebaran komunikasi

publik 2. Koordinasi

Penguatan Keterbukaa

n Informasi Publik

3. Koordinasi

Penguatan kapsitas

aparatur pengelola

goverment public relation

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100

100

100

4.14

Pengembangan

sumberdaya TIK pemerintah dan

masyarakat

25.000.000 21.835.500 87,3

4 DAU

1. Terlaksananya

pemeliharaan peralatan

kantor 2. Terlaksanan

ya

Sosiialisasi TIK

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100

100

4.15

Penyebarluasan informasi yang

bersifat penyuluhan bagi masyarakat

60.000.000 55.753.090 92,9

2 DAU

1. Terlaksananya

sosialisasi kebijakan pemerintah

2. Terlaksananya

Pengadaan Belanja

Modal

2 Paket

1 Unit

2 Paket

1 Unit

100

100

4.16

Pendidikan

kemasyarakata produktif melalui

telecenter

150.000.000 142.547.500 95,0

3 DAU

1. Koordinasi Penguatan

kapasitas masyarakat

dalam pemanfaata

4 Pelatihan dan Sialisasi

4 Pelatihan dan Sialisasi

100

TIK 2. Terlaksanany

a Pengadaan Belanja Modal

9 Unit Belanja

Modal

9 Unit Belanja

Modal

100

5

Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

525.000.000 495.557.798 94,3

9 DAU

5.1

Pelatihan SDM dalam

bidang komunikasi dan informasi

0 0 0 0 0 0 0

5.2 Pengendalian Sarana

Telekomunikasi 150.000.000 146.440.910

97,6

3 DAU

1. Terlaksanan

ya sosialisasi

pemanfaatan TIK

2. Terlaksanan

ya Pengadaan

Belanja Modal

3. Terlaksanan

ya fasilitasi pemeliharaa

n infrastruktu

r TIK

2 Kali

2 Paket

1 Paket

2 Kali

2 Paket

1 Paket

100

100

100

5.3

Pelayanan Pengembangan Inovasi TIK

75000000 66,236,478 88,3

2 DAU

1. Terselaksan

anya Pameran TIK

2. Terlaksanan

ya Pengadaan Belanja

Modal 3. Terselaksan

anya Koordinasi

Pameran Pekan KIM

1 Paket Jasa EO Pameran Pekan KIM

2 paket

1 kali

1 Paket Jasa EO Pameran

Pekan KIM

2 paket

1 paket

100

100

100

5.4

Pengelolaan bandwith

dan monitoring jaringan TIK

300.000.000 282.880.410 94,2

9 DAU

1. Koordinasi pengadaan Bandwith dan

jaringan 2. Terlaksanany

a Pengadaan Belanja Modal

1 Paket

10 Unit

1 Paket

10 Unit

100

100

6 Program Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai

550.000.000 547.905.400 99,6

2 DBDHC

6.1

Penyampaian

informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

cukai kepada masyarakat dan/ atau

pemangku kepentingan

550.000.000 547.905.400 99,6

2

DBDH

C

1. Koordinasi

Penyebaran Infromasi Publikasi

2. Koordinasi Penguatan

Kapasitas Kelompok

Informasi masyarakat

3. Koordinasi

Penguatan Keterbukaan

Infromasi Publik

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100

100

100

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo, ada

beberapa kegiatan yang dijadikan indikator kinerja aspek pelayanan

Umum yaitu :

1. Pelayanan Pengembangan Inovasi TIK

Pada tahun 2017 telah dilaksanakannya aplikasi LAPAK (Layanan

Cepat Administrasi Kecamatan) di dua Kecamatan yaitu Kecamatan

Sumberasih dan Dringu

,

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi lazimnya disingkat

dengan PPID secara sederhana merupakan orang yang ditugaskan

menduduki jabatan tertentu yang tugasnya mengelola informasi dan

dokumentasi di suatu Badan Publik. Jadi setiap Badan Publik

idealnya memiliki PPID. PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab

di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan /atau

pelayanan informasi di Badan Publik. Dari definisi ini terungkap bahwa

PPID mengemban tanggungjawab yang tidak mudah. Tugasnya

mengemban tata kelola informasi internal, dan membawa citra

lembaga ke luar melalui layanan informasi. Baik buruknya pengelolaan

laman suatu lembaga pemerintahan, misalnya ada di pundak PPID.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai

dengan tupoksinya, mengelola 2 PPID yaitu PPID Utama (PPID

Kabupaten Probolinggo) dan PPID Pembantu (PPID) Dinas Komunikasi

dan Informatika. Pada tahun 2017, persentase capaian kinerja

kegiatan ini sebesar 100%.

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja diskominfo 2017 dapat

dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statitik

dan Persandian telah berlangsung cukup baik. Namun sebagaimana

umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT di pemerintah daerah di

berbagai wilayah, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang

sangat krusial dalam rangka pengembangan teknologi informasi,

diantaranya :

1. Pembangunan Teknologi Informasi saat ini belum didukung

dengan sarana dan prasarana yang memadai.

2. Kurangnya SDM di bidang Teknologi Informasi baik dilingkup

Dinas

Kominfo maupun seluruh OPD Pemerintah Daerah Kab. Probolinggo.

3. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor

di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan stakeholders

maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi

(TIK)menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statiistik

dan Persandian dalam jangka menengah dan panjang, yang

pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu

peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui

media teknologi dan pengembangan keterbukaan informasi publik

akan memberikan nilai tambah bagi

peningkatan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan dan kompetensi yang dapat merancang,

menggunakan, dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat di

berbagai lintas sektoral, melalui sumberdaya manusia yang metode

komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya

sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan

peningkatan produktivitas, inovasi, dan kolaborasi, tidak hanya

dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

saja tetapi juga pada setiap OPD di Kabupaten Probolinggo.

Meningkatkan sistem layanan kepemerintahan (e-

Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-

Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat

dalam memperoleh layanan publik yang makin baik adalah salah

satu tujuan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat

memerlukan dukungan dari seluruh OPD Pemerintah Kabupaten

Probolinggo yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya

implementasi e-Government sebagai wujud pelayanan prima

Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Kurang maksimalnya

keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan pemerintah

daerah mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan pengaturan

sehingga menyulitkan penyelarasan pembangunan Teknologi

Informasi di Kabupaten Probolinggo.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya kebijakan yang

kuat guna mendukung implementasi e-Government, sulitnya

koordinasi kelembagaan, sarana dan rasarana yang belum

memadai, belum adanya aplikasi dan perencanaan berdasarkan

penilaian berkala. Hal –hal tersebut merupakan tantangan bagi

pengembangan TI di daerah dan perlu ditindak lanjuti dengan

upaya penanganan yang serius demi tercapainya tujuan

pengembangan IT Kabupaten Probolinggo yaitu Terwujudnya

Komunikasi dan Informasi yang Professional Berbasis Teknologi

Informasi Modern. Sedangkan peluang-peluang yang dimiliki

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Informatika

Kab. Probolinggo dari sisi internal antara lain: tersedianya Sumber

Daya Manusia, tersedianya anggaran

dan sarana prasarana, tersedianya tupoksi yang mendukung

penyebarluasan informasi dan pengembangan TIK. Dari sisi

eksternal peluang yang dimiliki antara lain kepedulian pimpinan

terhadap bidang kominfo, kebutuhan peningkatan kualitas

pelayanan publik berbasis teknologi informasi, kesadaran

masyarakat akan pentingnya informasi, dan kebutuhan

pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun isu-isu strategisnya antara lain adalah:

1. Penyelenggaraan good governance.

2.Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

pelayananpublik.

3. Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang

beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik dan

mencerahkan masyarakat.

Saran pemecahan masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan tahun 2019 adalah ;

1. Pengembangan e-government guna peningkatan kualitas

layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu,

administrasi.

2. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi.

3. Peningkatan diseminasi program pembangunan Pemerintah

Daerah dan layanan publik yang diberikan.

4. Meningkatkan kualitas SDM yang menangani infrastruktur

jaringan TIK.

5. Pelatihan untuk pegawai dalam bidang keilmuwan komunikasi

dan Informatika

6. Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga

komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan

informasi edukatif, mencerahkan, dan memberdayakan

masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanan Program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo harus

merujuk pada sasaran dan Kebijakan Kementerian Komunikasi dan

Informatika untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya

seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta

mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat

sampai ke daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan

Nasional secara keseluruhan. Kebijakan di bidang kominfo akan

sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian nasioanl. Untuk

itu, pembangunan infrastruktur dan SDM dalam bidang kominfo

masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan

arah kebijakan nasional dalam pengembangan sektor komunikasi

dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan

global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prsarana komunikasi

dan informatika yang berkelanjutan guna mendorong pemerataan

pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga

terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal.

Visi kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada

visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wapres M Jusuf Kalla.

Adapun visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah

terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mencapai visi

tersebut maka Kementerian Komunikasi dan Informatika

mempunyai misi :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi

dengan mengamankan sumberdaya maritime, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan

demokratis berlandaskan Negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan

memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang

tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang

mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam

kebudayaan.

Dalam rencana strategis Kementerian Kominfo tahun 2015-

2019, pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun

ke depan di prioritaskan pada upaya mendukung pencapaian

kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumberdaya

maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan

pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan pariwisata

dan industri, berlandaskan keunggulan SDM dan kemampuan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang

komunikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan

Informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas

layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus

pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam

menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan

2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan

penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial,

budaya, pertahanan, dan keamanan

3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika

yang efisien, berdaya saing, dan aman

4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi

birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan

informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Adapun arah kebijakan Provinsi Jawa Timur tertuang

dalam visi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur yaitu:

"Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik

melalui TIK di Jawa Timur". Misi yang menjadi tanggung

jawab Dinas Kominfo dengan mengacu pada misi ke empat

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu: “Meningkatkan

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” yang dititik

beratkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance), dan tata

pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme

pelayanan publik. Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang

dan tanggung jawabnya dan dalam rangka mendukung program

– program Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo

harus berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih yaitu : “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN

PROBOLINGGO BERAKHLAK MULIA YANG SEJAHTERA ,

BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING “,

Dalam rangka mencapai Visi tersebut telah ditindaklanjuti

dengan menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Melalui

Tatanan Kehidupan Yang Tentram dan Toleran ;

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan

Melalui Peningkatan Kualitas Sunberdaya Manusia dan

Menurunkan angka kemiskinan ;

3. Mewujudkan keadilan Melalui Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik dan Bersih ;

4. Mewujudkan Daya Saing Daerah Melalui Peningklatan

Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan .

Adapun tema Pembangunan Kabupaten Probolinggo pada

tahun 2019 adalah “ Meningkatkan Daya Saing Pembangunan

Daerah Yang Berkelanjutan Untuk Pertumbuhan Ekonomi dan

Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dibidang

Komunikasi dan Informatika dan urusan Pemerintahan Daerah

dibidang Persandian, dan urusan Pemerintah Daerah dibidang

Statistik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sesuai dengan tupoksinya Dinas komunikasi dan

Informatika mempunyai merupakan unsur pelaksana urusan

Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika dan

urusan pemerintahan Daerah di Bidang Persandian, dan urusan

Pemerintahan daerah di bidang statistik serta tugas pembantuan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

1. Meningkatkan keterbukaan informasi publik 2. Meningkatkan Implementasi Electronic Goverment Sedangkan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian adalah :

1. Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

2. Meningkatnya layanan Data Statistik Daerah

3. Meningkatnya Layanan tekhnologi Informasi dan

Komunikasi

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

melaksankan tiga urusan yaitu Urusan komunikasi dan

informatika, urusan Statistik dan Urusan Persandian. Adapun

program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga non PNS

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah terbayar honor

Non PNS selama 14 bulan

b. Kegiatan Jasa Administrasi kepegawaian

Adapaun Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah terlaksananya

pengelolaan keuangan dan aset selama 12 bulan

c. Kegiatan Jasa Sarana dan Prasarana kantor

Adapun Indikator Kinerja kegiatan ini adalah untuk

pembelian belanja modal

d. Kegiatan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah jumlah jenis

layanan administrasi Perkantoran ditargetkan sebanyak 15

Jenis, yaitu: Penyediaan bahana alat tulis kantor, penyediaan

alat listrik dan elektronik, penyediaan perangko, materai dan

benda pos lainnya, penyediaan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih, penyediaan belanja telepon kantor, belanja

listrik kantor, belanja surat kabar, belanja kawat/ faksimili/

internet, belanja jasa kebersihan kantor, belanja cetak,

belanja penggandaan, belanja makan minum rapat, belanja

perjalanan dinas.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a. Kegiatan Peningkatan Penyusunan Laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Adapun output yang diharapkan pada kegiatan ini adalah

Jumlah dokumen yang disusun sebanyak 9 dokumen yaitu

dokumen Laporan Bulanan Keuangan, Buku Kendali , LKPJ,

LPPD, Ringkasan LPPD, Laporan Semester, Penerapan Sakip,

LKJiP serta Laporan Keuangan Akhir Tahun.

b.Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan anggaran

Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah

Jumlah dokumen yang disusun, ditargetkan sebanyak 6

dokumen, yaitu RKA-DPA Perubahan, RKA- DPA APBD 2020 ,

Renja, Renja Perubahan, RENSTRA 2019-2023, Perjanjian

Kinerja dan perjanjian Kinerja Perubahan.

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa a. Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik

Output yang diharapkan dari kegiatan ini Pengumpulan,

analisis dan dokumentasi informasi publik dan Pelayanan

informasi dan pengaduan pelayanan publik.

d. Penyebarluasan informasi melalui media

Majalah Matahati merupakan majalah resmi yang dimiliki.

Pada tahun 2019 ditargetkan terbit majalah sebanyak 3.

Edisi. Majalah Matahati didistribusikan ke seluruh wilayah

Kabupaten Probolinggo, ADV kegiatan Penyebarluasan

informasi publik melalui media non pemerintah dan

Penyebarluasan informasi publik melalui media pemerintah

dan Penyebarluasan informasi melalui radio Bromo FM.

e. Kegiatan Pengelolaan pengamanan informasi pemerintah

Adapun indikator kinerja pada tahun 2019 ditargetkan

sebanyak 300 berita sandi dan berita pemerintahan serta

keamanan informasi.

f. Pengelolaan kemitraaan media dan lembaga komunikasi publik

Ouput yang diharapkan pada kegiatan ini adalah

Pemberdayaan komunitas komunikasi publik di masyarakat,

Peningkatan Bakohumas, dan pameran KIM 1 kali serta

Pameran Pembangunan 1 Kali

4. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan

Informasi

a. Kegiatan Pengendalian Sarana Telekomunikasi

Adapun output diharapkan dari kegiatan ini adalah

Pengelolaan bandwidth jaringan TIK, Peningkatan jaringan

infrastruktur TIK, Fasilitasi hosting , renovasi ruang server,

dan belanja modal data center,

b. Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan

informasi

Adapun output diharapkan dari kegiatan ini adalah

Audit infrastruktur dan implementasi TIK serta Peningkatan

kapasitas SDM dalam pengembangan e-Gov

c. Kegiatan Pelayanan pengembangan inovasi TIK

Guna mendukung pelayanan publik di kabupaten

Probolinggo, maka pada tahun 2019 ditargetkan

Pelaksanaaan integrasi aplikasi pelayanan publik,

Pengembangan aplikasi dan perangkat keras dan

Koordinasi dalam pengembangan aplikasi terintegrasi.

5. Program sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

a. Penyampaian Informasi ketentuan perundang-undangan

bidang cukai kepada masyarakat

Pada tahun 2019 direncanakan Sosialisasi regulasi tentang

cukai dan Koordinasi dokumentasi kegiatan masyarakat

terkait cukai

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

a. Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah

Output dari kegiatan ini adalah Penyusunan dan analisis

data pertumbuhan ekonomi, Penyusunan dan analisis data

kemiskinan dan Survey penguatan statistik daerah.

b. Pengolahan updating dan analisis data dan statistik daerah

Output dari kegiatan ini adalah Pengembangan basis data

statistik terpadu dan Pengolahan, updating dan analisis

data statistik daerah

Adapun Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten

Probolinggo tahun anggaran 2019 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Probolinggo

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Kinerja Program /Kegiatan

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

PROGRAM FASILITASI

PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. Jumlah jaringan

infrastruktur yang dibangun

2. Jumlah aplikasi pelayanan publik yang

dikembangkan dan diintergrasikan

3. Jumlah SDM aparatur yg mng implementasikan

pemerintah elentronik dan masyarakat ekonomi digital yang diberdayakan

Kab. Probolinggo

2 Paket

2 Paket

2 Paket

4.026.000.000 DAU

5.500.0000.000

Pelayanan Pengembangan

Inovasi TIK

1. Terlaksananya intergrasi

aplikasi pelayanan publik 2. Terlaksananya

pengembangan aplikasi 3. Terlaksananya rakor intergrasi

aplikasi

Kab.Probolinggo

7 Aplikasi

2 aplikasi

10 kali

800.000.000 DBHCHT 1000.000.000

Pelatihan SDM dalam

bidang Komunikasi dan Informasi

1. Jumlah Sosialisasi /

Rapat/pelatihan TIK 2. Penyusunan Dokumen

Evaluasi SPBE 3. Terlaksananya Pelatihan

Peningkatan Kapasitas SDM bidang TIK

Kab.Probolinggo

13 kali

1 dokumen

5 Kali

350.000.000 DAU 500.000.000

Pengendalian Sarana

Telekomunikasi

1. Terlaksananya Manajemen Bandwith di kantor Bupati.

2. Terlaksananya manajement bandwith di Mall PP

3. Tersedianya internet di Ruang Birokarasi dan Ruang publik

4. Terlaksananya sewa VPS

Kab. Probolinggo

8 titik

9 titik

13 titik

1 tahun

2.876.000.000 DAU 3.000.000.000

5. Terbangunnya ruang NOC 6. Terlaksananya kajian jaringan

radio wireles untuk wilayah

terpencil 7. Terbangunnya NOC dikantor

Bupati 8. Ternangunnya NOC di Mall PP

1 unit

1 kajian

1 unit

1 unit

Program Pengembangan

Komunikasi dan Informasi Media Masa

1. Jumah informasi publik

yang dihasilkan 2. Jumlah komunikasi publik

yang dihasilkan 3. Jumlah media wartawan

yang mempublikasikan kegiatan pembangun

pemerintah pembangunan dan

masyarakat

Kab.

Probolinggo

600 informasi 120 informasi

40 media

1.875.000.000,00 DAU 2.050.000.000

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi publik

1. Terlaksanannya Layanan Informasi Pengaduan

2. Terlaksanaanya Publikasi

Media Luar 3. Terlaksanannya Branding Mall

Pelayanan Publik 4. Terlaksanaanya Belanja Modal

5. Terlaksanannya Pengelolaan Website

Se-kab Probolinggo

f12 bulan

4 paket

1 paket

4 unit

12 bulan

ormasi

250.000.000 DAU 300.000.000

Pengelolaan Pengamanan

Informasi pemerintah Daerah

1. Terlaksanannya berita sandi dan berita pemerintahan

Kab. Probolinggo 300 surat 75.000.000 DAU 100.000.000

Penyebarluasan informasi melalui media

1. Terlaksanannya pengelolaan radio Bromo FM

2. Terlaksanaanya Pengelolaan

Majalah 3. Terlaksanaanya Advetorial di

Media

Se-kab Probolinggo

12 bulan

1 edisi

12 bulan

600.000.000 DAU 650.000.000

Pengelolaan Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi Publik

1. Terlaksananya Pekan KIM 2. Terlaksananya Kemitraan

Media 3. Terlaksananya Kemitraa

Lembaga Komunikasi publuk 4. Terlaksananya Belanja

Modalrintah

Se-kab Probolinggo

1 Kali

12 Bulan

12 Bulan

3 Unit

950.000.000 DAU 1.000.000.000

PROGRAM SOSIALISASI

KETENTUAN DI BIDANG CUKAI

Jumah Sosialisasi Peraturan

Tentang Cukai

Kab.

Probolinggo 15 Kali 300.000.000 DAU 400.000.000

Penyampaian informasi ketentuan peraturan

Perundang -undangan di

bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan

1. Terlaksanannya Sosialisasi

Peraturan tentang Cukai

2. Terlaksanannya Publikasi peraturan tentang cukai

Kab. Probolinggo

1 kali

10 kali

300.000.000 DAU 400.000.000

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik

Daerah

1. Jumlah dokumen data dan statistik daerah yang dianalisis

2. Jumlah dokumen data dan statistik daerah yang dipublikasikan

3. Jumlah layanan persandian yang

ditundaklanjuti dan didokumentasikan

4.

Kab. Probolinggo

2 Dokumen

2 Dokumen

12 Kali 400.000.000 DAU

650.000.000

Penyusunan dan

Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Terlaksanannya penyusunan dan

analisis data pembangunan ekonomi

Kab. Probolinggo 1 Dokumen 300.000.000 DAU 400.000.000

Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik

Daerah

1. Terlaksanannya penyusunan data capaian IKU OPD

2. Terlaksanannya penyusunan data capaian IKU sektoral OPD

3. Terlaksanannya updating data

statistik dalam aplikasi E-Data

Kab. Probolinggo

1 Dokumen

1 Dokumen aplikasi

65 OPD

100.000.000 DAU 250.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Tersedianya Honorarium

Non PNS 2. Tersedianya Honorarium

Pengelola Admninistrasi

Perkantoran

3. Tersedianya Kebutuhanperalatan dan perlengkapan kantor

4. Tersediannya

pembayaran jasa pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Probolinggo

14 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

849.045.800

1.440.000.000

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Tersedianya Honorarium Non PNS

Kab. Probolinggo 14 Bulan 655.138.800 DAU 700.000.000

Penyediaan Jasa

Administrasi Kepegawain

Terlaksananya Honorarium

Pengelola Adminstrasi Keuangan Kab. Probolinggo 12 Bulan 77.000.000 DAU 90.000.000

Penyediaan Jasa Sarana dan prasarana kantor

1. Terlaksananya belanja modal pengadaan alat kantor

2. Terlaksananya pengadaan belanja modal pengadaan

Kab. Probolinggo

5 Unit

1 Buah

99.077.000 DAU 300.000.000

komputer 3. Terlaksananya pengadaan

belanja modal pengadaan

peralatan mini komputer

1 Unit

Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Terlaksananya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

2. Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Probolinggo

12 Bulan

12 Bulan 273.104.400 DAU 350.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Jumlah dokumen Perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan

2. Jumlah dokumen sistim

pengendalian internal yang dihasilkan

3. Jumlah dokumen laporan keuangan yang

dihasilkan 4. Jumlah dokumen

pengendalian administrasi

pembangunan

Kab. Probolinggo

9 Dokumen

1 Dokumen

3 Dokumen

2 Dokumen

65.725.000 DAU 100.000.000

Peyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

1. Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja

2. Terlaksananya penyusunan

laporan keuangan

Kab. Probolinggo

6 Dokumen

3 Dokumen

34.000.000 DAU 50.000.000

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

1. Terlaksananya penyusunan dokumen rencana program dan kegiatan

2. Terlaksananya Sosialisasi Rencana Program dan Kegiatan

Kab. Probolinggo

6 Dokumen

1 Kali

31.725.000 DAU 50.000.000

BAB IV

PENUTUP

Perkembangan teknologi telah berjalan sangat pesat hingga

sekarang. Dulunya banyak daerah-daerah terpencil yang tidak terjamah

oleh teknologi, kini dapat juga merasakan juga teknologi informasi yang

beredar saat ini. Kini kita dapat menikmati teknologi informasi

dimana saja yang kita mau. Saat ini teknologi informasi masih

berkembang pesat di segala aspek kehidupan. Dari yang sederhana,

hingga yang mutakhir. Di berbagai negara maju dan berkembang, hadir

teknologi- teknologi baru yang dapat membantu kita dalam hal

pekerjaan. ini. Kini kita dapat menikmati teknologi informasi dimana

saja yang kita mau.

Melihat hal tersebut di atas maka pembangunan Kabupaten

Probolinggo utamanya bidang komunikasi dan Informatika perlu

mendapatkan perhatian serius mengingat saat ini perkembangan

teknologi informasi semakin pesat. Segala aspek kehidupan masyarakat

sudah banyak menggunakan teknologi informasi. Demikian pula

penerapannya dalam pemerintahan guna mewujudkan e government.

Melalui e government ini pula diharapkan bahwa pelayanan publik dapat

lebih maksimal, efektif, dan efisien.

Dalam perkembangannya tentu ada berbagai hambatan dan

tantangan yang dihadapi, antara lain bahwa saat ini konsep smart

city belum terwujud nyata di kabupaten Probolinggo, bahwa Sumber

Daya Aparatur di Bidang Kominfo sangat terbatas, perkembangan

teknologi informasi begitu pesat dan kemampuan daerah untuk

mengikutinya belum maksimal. Melalui Rencana kerja Dinas Kominfo

tahun 2019 ini diharapkan bahwa tujuan Organisasi Perangkat

Daerah yaitu meningkatnya pelayanan Kominfo dapat terwujud. Guna

mencapai tujuan tersebut maka sasaran kerja Dinas Kominfo adalah:

1. Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

2. Meningkatnya layanan Data Statistik Daerah

3.Meningkatnya Layanan tekhnologi Informasi dan Komunikasi

Selanjutnya diharapkan bahwa kehadiran Dinas komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian mampu menjembatani sehingga

perkembangan teknologi informasi dapat berdaya guna untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperlancar kinerja

aparatur sipil negara sehingga lebih efektif dan efisien.

Probolinggo, 28 Nopember 2018 KEPALA DINAS

KOMINFO, STATISTIK DAN PERNSADIAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Drs. H. TUTUG EDI UTOMO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196502041992031003