1

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Semenjak 1 Januari 2014 adalah awal diterapkannya program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN). Program JKN bertujuan untuk memberikan pelayanan

kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk bagi warga negara

asing yang telah menetap dan mendapatkan pekerjaan selama enam bulan di

Indonesia. Awal dari terbentuknya jaminanan kesehatan menjadi program

pemerintah berdasarkan dari hasil pertemuan yang dilakukan di Jenewa pada

tahun 2005. Dalam pertemuan tersebut difasilitasi oleh World Health

Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia, merupakan bentukan dari

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). WHO memiliki misi yang dikenal dengan

Universal Health Coverage (UHC), merupakan sistem kesehatan yang

memastikan setiap warga yang ada dunia memiliki akses yang adil terhadap

pelayanan kesehatan.1

Patut kiranya dipahami, bahwa jaminan kesehatan diterapkan di

Indonesia tidak lain merupakan amanat resolusi World Health Assembly (WHA)2

ke-58 tahun 2005 di Jenewa yang menginginkan setiap negara mengembangkan

UHC bagi seluruh penduduk. Di Indonesia dikenal dengan Jaminan Kesehatan

Nasional.

Jauh sebelum ditetapkan program JKN, jaminan kesehatan sudah

diuraikan dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3):

1Kementrian Kesehatan RI. Universal Health Converage. http://mediakom.sehatnegeriku.com/

universal-health-converage/. Diakses pada 18 Juni 2015. 2 Wiku Adisasmito. 2014. Sistem Kesehatan. Rajagrafido Persada. Jakarta. Cet ke-V.

2

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang

layak”.

Dari hal tersebut dibentuklah undang-undang tentang kesehatan yaitu UU

No 23 Tahun 1993 yang kemudian diganti dengan UU No 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan. Dalam UU No 36 Tahun 2009 menyampaikan bahwa setiap

orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di

bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan

terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam

program jaminan kesehatan sosial.3

Untuk memberikan jaminan tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No

40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan

amanat dari UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2)

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang

bermartabat”.

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Dalam UU SJSN, menjelaskan bahwa dalam jaminan sosial terdiri dari;

jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua,

dan jaminan kematian. Untuk memudahkan dalam pengelolaan jaminan sosial,

maka dibentuk suatu badan hukum. Badan hukum tersebut dikenal dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dalam penyelenggaraan jaminan sosial,

3 Buku Pegangan Sosialisasi. Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial

Nasional. http://www.depkes.go.id/resources/download/jkn/buku-pegangan-sosialisasi-jkn.pdf.

3

BPJS terbagi menjadi dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketegakerjaan. BPJS

Kesehatan mengayomi jaminan kesehatan, sedangkan jaminan lainnya menjadi

kewenangan BPJS Ketenagakerjaan.

Mekanisme jaminan kesehatan yang diterapkan dari UU SJSN

menyeluruh, tanpa terkecuali. Bagi masyarakat yang tidak mampu akan dibiayai

oleh negara, baik hal tersebut bersumber dari APBN maupun dari APBD. Dalam

hal ini mekanisme pencantuman warga tidak mampu diatur dalam PP 101 Tahun

2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pelaksaan PP 101 Tahun 2012 Tentang PBI terdapat permasalahan dalam

melakukan pendataan. Dalam PP tersebut disampaikan bahwa yang melakukan

pendataan adalah Menteri Sosial dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan

dengan BPJS Kesehatan Pusat dalam menetapkan data terpadu, nantinya akan di

distribusikan kepada provinsi, kabupaten dan kota.

Kota Malang yang telah melaksanakan program JKN terdapat

permasalahan pada pendataan warga tidak mampu. Acuan yang digunakan adalah

data pada tahun 2011. Dimana data tersebut diperoleh melalui RT/RW dan

Kelurahan, adalah terapan cara yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

dengan mekanisme Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS),4 PPLS

tersebut dijadikan sebagai acuan dalam pendistribusian kartu kesehatan PBI (baik

APBN maupun APBD).5 Kewenangan pendataan PBI-JKN di Kota Malang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

4Rizqia Khoirunisa. Ketentuan Agar Dapat Program KIS, KIP Dan KKS Untuk Warga Kurang

Mampu. http://www.pasienbpjs.com/2017/10/ketentuan-agar-dapat-program-kis-kip.html. 5 Panduan Praktis Tentang Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan yang Diselenggarakan Oleh

BPJS Kesehatan Berdasarkan Regulasi yang Sudah Terbit. https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/

dmdocuments/a9c04aa825ffc12d24aeee668747f284.pdf.

4

Dengan kewenganan yang dimiliki oleh Dinas Sosial sebagai pelaksana

urusan pemerintah di bidang sosial. Salahsatu tugas dan fungsinya adalah

penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial. Lebih lanjut Dinas Sosial

dapat melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial (Perwali Kota Malang No

29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Sosial).

Pendataan bagi warga tidak mampu untuk mendapatkan jaminan

kesehatan masih bermasalah, hal ini ditemukan dari hasil riset Malang Corruption

Watch selama Januari-Oktober 2017 – salahsatu LSM di Kota Malang. Mereka

menemukan berbagai permasalahan kesehatan di Kota Malang, salahsatunya

adalah masalah pendataan warga tidak mampu. Temuan tersebut disampaikan

dalam bentuk Focus Group Discossion (FGD).6 Setidaknya dari aduan kesehatan

yang diterima sebanyak 49 aduan, 23 diataranya mengalami permasalahan

administrasi dan 12 lainnya mengalami kesulitan akses pelayanan kesehatan, kartu

kesehatan tidak dapat digunakan terdapat dua orang, permasalahan sosialisasi 11

orang, dan obat terlambat terdapat satu orang.

Pada pelaksanaan FGD tersebut, Dinas Sosial mangakui, bahwa data

untuk distribusi bantuan sosial yang disampaikan memang masih belum ada

perubahan dengan banyaknya warga miskin di Kota Malang, karena mengacu

pada program PPLS yang dilaksanakan oleh BPS. Perubahan data tersebut belum

terupdate dengan kondisi kebutuhan masyarakat Kota Malang, baik yang miskin

dan persoalan kemiskinan.

6Warga Kota Malang Masih Banyak Keluhkan Administrasi Program JKN. http://malang

voice.com/warga-kota-malang-masih-banyak-keluhkan-administrasi-program-jkn. Diakses Pada

19 Oktober 2017. Malang Voice; Media Online.

5

Dapat dilihat semenjak pelaksaan awal tahun 2014, pendataan untuk

warga tidak mampu yang berhak mendapatkan layanan kesehatan tidak terjadi

pergantian, keterangan pada FGD tersebut disampaikan bahwa distribusi PBI yang

telah melalui pendataan serta verifikasi dan validasi namun tidak memberikan

perubahan yang signifikan.7Sebagaimana yang disampaikan oleh PP tentang PBI

Pasal 6 bahwa pendataan dilakukan selama enam bulan sekali pada tahun

anggaran berjalan. Seharusnya pendataan tersebut jika memang dilakukan selama

enam bulan sekali, maka distribusi PBI tidak akan terjadi kesalahan alamat.

Seharusnya kewenangan pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan

program jaminan sosial, dapat memperhitungkan keakuratan warga tidak mampu,

sehingga data yang diterima oleh masyarakat tepat sasaran.

Pembagian fungsi dalam pelaksanaan pendataan adalah Dinas Sosial,

fungsi sebagai pembantu dalam menyukseskan penyelenggaraan JKN dengan

berkoodinasi dengan BPJS Kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut, maka

perlunya ada sinergitas antara kedua instansi. Secara umum sinergitas diartikan

kegiatan atau operasi gabungan, yang dimaksud untuk mencapai tujuan, maka

diperlukan kerjasama antar individu atau kelompok.8

Berdasarkan penyampaian diatas, dalam mewujudkan pelayanan kesehatan di

Kota Malang, dimana masyarakat masih merasakan adanya hambatan untuk

memperoleh pelayanan kesehatan terkhusus dalam menkanisme pendataan PBI,

daripada hal tersebut untuk mengetahui lebih lanjut perlu kiranya untuk melakukan

peneilitian lebih jauh. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitan dengan judul

Sinergitas Instansi Pelayanan Kesehatan Di Kota Malang Melalui Program

7Ibid.

8 Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/sinergi

6

Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Mekanisme Pendataan bagi Warga Miskin

dalam Menerima PBI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari temuan diatas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti

oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana Sinergitas antara Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan dalam

Pelayanan Kesehatan untuk mencapai Program Jaminan Kesehatan?

2. Bagaimana proses pendataan PBI bagi warga miskin di Kota Malang dalam

program Jaminan Kesehatan Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sinergitas antar Dinas Sosial dan

BPJS Kesehatan dalam penerapan program JKN untuk warga tidak mampu agar

mendapatkan akses kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan

manfaat praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

bahan atau referensi dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan khususnya

yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

dan pertimbangan oleh pemangku kebijakan dalam penerapan pelayanan

kesehatan. Khusunya sebagai produk hukum yang berkaitan dengan pemerintah

7

daerah Kota Malang bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan

untuk warga tidak mampu.

E. Definisi Konseptual dan Definis Operasional

Untuk memahami lebih lanjut pada penelitian ini, maka perlu untuk

menjabarkan dari definisi konsep sebagai pengantar untuk melakukan penelitian.

a. Definisi Konseptual

Definis konseptual merupakan penggambaran secara umum dan

menyeluruh yang menyiratkan maksud dari konsep atau istilah tersebut,

bersifat konstitutif (merupakan definisi yang tersepakati oleh banyak pihak

dan telah dibakukan – setidaknya dikamus bahasa), formal dan mempunyai

pengertian yang abstrak. Dalam hal ini perlu kiranya untuk memahami

bagaimana kedudukan antara instansi yang menyelenggarakan program JKN

sebagai bentuk sinergitas untuk mencapai akses kesehatan dengan mudah

oleh warga masyarakat.

Sinergitas yang merupakan kegiatan atau operasi gabungan, yang

dimaksud untuk mencapai tujuan, maka diperlukan kerjasama antar individu

atau kelompok. Sama halnya yang disampaikan oleh Najianti dan Rahmad

(2011), mereka menjelaskan bahwa sinergi merupakan kombinasi ataupun

paduan unsur atau bagian yangdapat menghasilkankeluaran lebih baik

danlebih besar.9 Tepatnya sinergi diartikan sebagai operasi gabungan atau

perpaduan unsur dengan akhirnya menghasilkan output yang lebih baik.

9 M. Irwanda Firmansyah. Agustus 2016. Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara

Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota

Surabaya. Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2 (146 – 156). http://journal.unair.ac.id/KMP

8

Oleh karena itu penting kiranya sinergitas ini diterapkan kepada setiap

intansi yang menyelenggarakan program JKN. Terkhusus bagaimana warga

tidak mampu di Kota Malang mendapatkan akses kesehatan dengan mudah.

1. BPJS Kesehatan

UU No 24 Tahun 2011 mengamanatkan, bahwasanya BPJS Kesehatan

memiliki kewengan pada; menerima pendaftaran peserta, memungut iuran,

menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial

untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta

program jaminan sosial, membayarkan manfaat dan/atau membiayai

pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial,

memberikan informasi mengenai penyeleng-garaan program jaminan sosial

kepada peserta dan masyarakat.

2. Peran Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan JKN

Pada penyelenggaraan JKN, kewenangan dari Dinas Sosial ialah

memastikan masyarakat dalam penerimaan bantuan iuran (PBI). PBI di

fungsikan bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses pelayanan

kesehatan. Cara kerja dari Dinas Sosial untuk memastikan PBI diterima oleh

masyarakat tidak mampu ialah melaui pendataan yang dilakukan oleh Pekerja

Sosial Masyarakat (PSM) dengan berkerjasama dengan kader posyandu di

wilayah Rukun Warga (RW).

Pada tahap pendataan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 11 PP No 101

Tahun 2012 Tentang PBI “Verifikasi dan validasi terhadap perubahan data PBI

@studi-deskriptif-tentang-sinergitas-kewenangan-antara-bpjs-article-10910-media-138-category-

8.html

9

Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 6

(enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan.”

Yang dimaksud dalam aturan ini ialah, bahwa pendataan dilakukan

selama enam bulan sekali. Dengan begitu, setiap enam bulan akan ada

pergantian bagi masyarakat yang diusulkan dalam penerimaan PBI. Proses

verifikasi dan validasi data, merupakan penyesuaian data yang diperoleh oleh

Dinas Sosial dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dengan hal demikian, akan dipilih sesuai dengan kategori warga miskin. Data

yang masuk, nantinya akan disampaikan kepada Menteri Sosial.Sebagaimana

yang ddisampaikandalampasal3 PP No 101 Tahun 2012 Tentang PBI “Hasil

pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dilakukan oleh lembaga

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik diverifikasi dan

divalidasi oleh Menteri untuk dijadikan data terpadu”.

Setelah data tersebut dijadikan data terpadu, selanjutkan akan dilakukan

koordinasi terlebih dahulu dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

Setelah semuanya dilaksanakan, data terpadu yang ditetapkan oleh

Menteri dirinci menurut provinsi dan kabupaten/kota. Data terpadu

sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI

Jaminan Kesehatan. Data terpadu dimaksud tersebut, disampaikan oleh

Menteri di bidang sosial kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang kesehatan dan DJSN. Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mendaftar-kan

jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan yang telah ditetapkan sebagaimana

10

dimaksud sebagai peserta program JaminanKesehatan kepada BPJS

Kesehatan.10

Untuk terbentuknya pendataan sebagai basis data terpadu, dapat

dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini yang dipambil dari PP 101 Tahun 2012:

Gambar 1.1

Sumber: Diolah dari PP No 101 Tahun 2012

b. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah serangkaian langkah-langkah prosedural

dan sistematis yang menggambarkan kegiatan guna mendapatkan eksistensi

empiris dari konsep. Definisi operasional merupakan penghubung antara

konsep yang bersifat teoritis dengan tingkat pengamatan yang bersifat

empiris.

Dalam pelaksanaan program JKN, di daerah kegiatannya dilaksanakan

oleh BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Hal tersebut telah ditentukan pada PP No

10

PP 101 Tahun 2012 Tentang PBI Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Data warga kurang

mampu

Badan

Pusat

Statistik

Verifikasi

dan

Validasi Menteri sosial

Kementrian

Keuangan Data Terpadu

Kabupaten Kota Provinsi

Dasar Penetapan

PBI-JKN

Menteri Kesehatan

DJSN

11

85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga BPJS. Mengacu

pada fungsi dari setiap intansi, maka kerangka berfikir yang menggabarkan pada

alur pendataan JKN dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini:

Gambar 1.2

Gambar diatas menyampaikan terkait dengan kewenangan pada kedua instansi yang yang

menjalankan JKN. Diharapkan dari penelitian ini akan ditujukan pada:

Hubungan BPJS Kesehatan dengan Dinas Sosial dalam mencapai Sinergitas

Sebagai penyelenggara dari program Jaminan Kesehatan Nasional,

BPJS Kesehatan memiliki kendali penuh, selain itu, BPJS Kesehatan juga

tidak dapat menjalankan sendiri program JKN. Ditentukannya melalui PP 101

Tahun 2012, maka yang memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan

kepada warga tidak mampu untuk memperoleh akses kesehatan melalui

mekanisem verifikasi dan validasi adalah Dinas Sosial. Kepesertaan JKN

untuk warga tidak mampu dikenal dengan PBI JKN (Kartu Indonesia

Sehat/KIS).

Sinergitas

Instansi

JKN

Dinas

Sosial

BPJS

Kesehatan

Verifikasi

pendataan bagi

warga tidak

mampu untuk

mendapatkan

jaminan

kesehatan

Iuran peserta

(dana kapitasi)

Menerima

pembayaran dari

pemeritah

rujukan

Keterangan: Dalam

penerapan program JKN di

Kota Malang, terdapat

sinergitas antar instansi

dalam mecapai jaminan

kesehatan semesta, salah

satunya terdapat pendataan

masyarakat tidak mampu

untuk mendapatkan

jaminan kesehatan.

12

Untuk mencapai sinergitas tersebut, adalah melihat pelaksanaan progam

JKN di Kota Malang. Sebagaimana temuan yang disampaikan oleh MCW,

bahwa kendali daripada penyelenggara JKN di Kota Malang masih kurang,

dilihat dari banyaknya persoalan tersebut. Terlebih adalah persoalan

pendataan yang merupakan harapan masyarakat tidak mampu untuk

memperoleh akses kesehata.

Bahwasanya pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak

semuanya diperoleh warga tidak mampu di Kota Malang. Masih terdapat

kesalahan pendataan yang dilakukan oleh aktor pendata yaitu Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal inilah yang menjadi persoalan, dan harus segera dilakukan evalusi

oleh setiap penyelenggara JKN di Kota Malang. Dengan harapan semua

warga yang tekategori tidak mampu dapat memperoleh akses kesehatan.

Bagi peserta PBI, karena dibiayai oleh pemerintah. Pelayanan

kesehatan yang diperoleh peserta PBI terdapat pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama (FKTP) dan kelas III di Fasilitas Kesehatan Rujukan

TingkatLanjut (FKRTL).11

Setiap fasilitas kesehatan yang dituju merupakan

fasilitas kesehatan yang telah berkerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Sebelumnya peserta PBI merupakan peserta Jamkesmas (jaminan

kesehatan masyarakat) yang danai oleh APBN – Kemenkes dan Jamkesda

(jaminan kesehatan daerah) yang didanai dari APBD. Saat ini seluruh bentuk

11 Rizqia Khoirunisa. Mengenal Persamaan & Perbedaan BPJS PBI APBN dan PBI APBD?

http://www.pasienbpjs.com/2017/01/persamaan-dan-perbedaan-bpjs-pbi-apbn-vs-apbd.html#com

ment-form.

13

jaminan kesehatan telah di integrasikan agar dikelola oleh BPJS Kesehatan.12

Biaya yang ditanggung oleh pemerintah bagi peserta PBI sebesar Rp

23.000,00 per orang per bulan.13

Dari pada hal tersebut dapat diketahui

melalui jumlah warga miskin dikali dengan iuran yang dibiayai oleh

pemerintah.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian kajian ilmiah terbagi menjadi dua; metode

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif lebih pada

penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Sedangkan

metode penelitian kualitatif lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data

yang ditemukan dilapangan.14

Dalam peneilitian ini, peneliti menggunakan

metode kualitatif. Berangkat dari temuan tersebut, perlu kiranya melakukan

penelitian dengan berbagai hal:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian

bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuan

menggambarkan suatu keadaan atau sifat seperti apa adanya.15

Langkah untuk

mendeskripsikan objek, fenomena atau setting sosial terjewantah dalam suatu

tulisan bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang terhimpun berbentuk kata

12

Hasbullah Thabrany. 2015. Jaminan Kesehatan Nasional. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Cet

Ke-II. 13

Lihat Perperes No 19 Tahun 2016 Perubahan Perpres No 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan

Kesehatan Pasal 16A Ayat 1. 14

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Alfabeta. Bandung. Cet

Ke-22 15

Suparmoko. 1999. Metode Penelitian (Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis).

Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

14

atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti

menggabarkan apa, mengapa dan bagaimana kejadian terjadi.16

2. Sumber Data

Adapun dalam penelitin ini mengacu pada dua sumber data. Dua

sumber data yang dimaksud adalah data primer dan data skunder. Umunya

data primer dikenal dengan data yang diperoleh dari sumber asli atau

pertama. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh melalui media

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang

telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak

dipublikasikan secara umum:17

a. Sumber data primer dalam penelitian ini sumber data primer ditujukan

pada BPJS Kesehatan Cabang Malang dan Dinas Sosial Kota Malang.

Kedua instansi tersebut merupakan pengelola jaminan kesehatan dan

pendataan warga miskin. Daripada hal tersebut menjadi acuan dalam

pengelolaan data primer.

b. Sumber data skunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari arsip-arsip

atau dokumen-dokumen yang ada sebelumnya, tertutama berkenaan

dengan arsip-arsip laporan, dokumen resmi, majalah, koran, internet, dan

lain sebagainya yang menunjang dalam penulisan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, digunakan dalam penelitan kualitatif,

karena yang bersangkutan adalah peneliti sendiri, maka perlunya untuk

16

Satori Djam’an Komariah Aan. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta. 17Maulidi, Achmad. 2016. Pengertian Data Primer dan Data Skunder. http://www.

kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html. Diakses pada 19

Oktober 2016.

15

mengetahui permasalahan dilapangan sebagai ujung tombak dari

pengumpulan data. Sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang

lebih banyak pada observasi dan adanya wawancara untuk mendalami hal

yang diteliti, sebagai pembuktian perlu dilakukan dokumentasi, salah satunya

adalah foto.18

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

a. Metode observasi (pengamatan), merupakan teknik pengumpulan data

yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu

peristiwa, tujuan dan perasaan.19

Dalam penelitian, hal-hal yang akan

diobservasi ruang kerja Dinas Sosial dalam melakukan pendataan, atau

bahkan tempat yang bersangkutan dengan proses pendataan PBI.

b. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, yang

dimaksud dalam narasumber disini adalah Dinas Sosial dan BPJS

Kesehatan, tidak lupa juga dalam proses wawancara tersebut akan ada

pertanyaan yang lebih, jikalau dalam prosesi wawancara terdapat jawaban

yang menimbulkan pertanyaan baru. Sehingga terjadi pembahasan diluar

dari konteks wawancara. Adapun tujuan tersebut adalah menggali lebih

jauh terkait proses pendataan PBI.

c. Data dalam penelitian kualitatif tidak hanya diperoleh melalui observasi

dan wawancara, melainkan juga dapat diperoleh melalui dokumen.

Adapun dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

berupa hasil notulensi rapat lembaga-lembaga tersebut, laporan

18

Ibid 19

Ghoni Djunaidi M dan Almansur Fauzan. 2012. Motode Penelian Kualitatif. Jogjkarta. Ar-Ruzz

Media.

16

pertanggungjawaban serta dokumen lain yang berhubungan dengan

penelitian ini. Dalam hal untuk mendapatkan dokumen pula diatur dalam

UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

G. Subyek Penelitian

Subyek penelitan adalah salah satu instrumen penting dalam mendapatkan

informasi yang banyak. Informasi adalah organ dalam pada latar penelitian yang

dimaksud.20

Oleh karena itu dalam penelitan ini akan digunakan metode proposive

sumpling sebagai subyek penelitian. Adapun subyek dari penelitian ini adalah:

1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dibawah naungan Dinas Sosial yang

berada pada Kasi Pengelolaan Sumber Daya Sosial dan Jaminan Sosial.21

PSM merupakan bagian pendata masyarakat yang berada di lingkup

kelurahan/desa untuk diberikan bantuan sosial, salahsatunya jaminan

kesehatan. Adapun aktor yang menjadi subyek penelitian di Dinas Sosial

adalah Gunung Herdian.

2. BPJS Kesehatan mengacu pada Bagian Kepatuhan, Hukum dan Hubungan

Antara Lembaga yang memiliki dua bidang; Bidang Kepatuhan dan

Pelayanan Hukum dan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Regulasi.22

Bidang-bidang tersebut merupakan pelaksana tugas BPJS Kesehatan dalam

menerapkan kerjasama dengan intansi pemerintah. Adapun aktor yang

menjadi narasumber untuk dimintai keterangan adalah Agus Setiawan.

20

Satori Djam’an Komariah Aan. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta. 21

https://dinsos.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/23/2014/04/Untitled.png 22

Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 10 Tahun 2017

Tentang Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

17

H. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini secara umum akan dilakukan di Kota Malang sebagai

tempat yang menjadi obyek penelitian daripada pelayanan kesehatan melalui

program JKN. Secara khusus, lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor BPJS

Kesehatan dan Kantor Dinas Sosial. Karena kedua intansi tersebut merupakan

pelaksana dari program JKN, maka penting kiranya untuk mengetahui sinergitas

dari kedua instansi tersebut. Jikalau pada penelitian ini terdapat data maupun

informasi pada tempat yang berbeda di Kota Malang, maka lokasi penelitian akan

ditambah.

I. Analisa Data

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia

dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi,

dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam hal ini, kelengkapan data

akan sangat mendukung terhadap proses analisa data. Proses analisa data adalah

pada penelitian kualitatif dulakukan secara berkesinambungan sejak memasuki

lapang, selama dilapangan, dan selesai dilapangan. Nasution menyatakan analisa

telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke

lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.23

Adapun model analisa data adalah model yang diperkenalkan oleh Miles

dan Huberman, dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu.

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang

diwawancarai, maka penelitian akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap

23

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Alfabeta. Bandung. Cet

Ke-22

18

tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman,24

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu data reduction, data display, dan

conclusion drawing/verification yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung

sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh:

a. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau

data yang terperinci, laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh

dan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-

hal penting.

b. Penyajian data, yaitu untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi,

juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami

tersebut.

c. Penarikan kesimpulan yaitu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya

masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.25

24

Satori Djam’an Komariah Aan. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta. 25

Ibid