BAB I .Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, ... Peraturan Daerah Kabupaten

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB I .Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, ... Peraturan Daerah...

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

PERIODE 2017-2021

RENJA SATPOL PP DAN DAMKAR PERIODE 2017-2021 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,

tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan

pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran

dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan

Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakarn untuk

menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan

memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyusun Rencana

Strategis Tahun 2017-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima

tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; yang memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kab.

Tanah Bumbu.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

PERIODE 2017-2021

RENJA SATPOL PP DAN DAMKAR PERIODE 2017-2021 2

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran mencakup:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

PERIODE 2017-2021

RENJA SATPOL PP DAN DAMKAR PERIODE 2017-2021 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali,

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD,

Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai pengganti

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 4 Tahun 2008 Tentang

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu No 20 );

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2006- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2011 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tananh Bumbu Tahun 2011- 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2011 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007

Tentang Pembetukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

PERIODE 2017-2021

RENJA SATPOL PP DAN DAMKAR PERIODE 2017-2021 4

lembaga Tekniks Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2007 Nomor 41) Sebagai Mana Telah Diubah Beberapa Kali

Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan,

Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bmbu Tahun 2015 Nomor 1);

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra SKPD minimal mencakup:

Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan

Pedoman dalam menyusun Renja SKPD

Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD

Acuan evaluasi dan penilaian kinerja

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran 2017-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan

Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:

BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah mencakup: Tugas, Fungsi,

dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat

Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

PERIODE 2017-2021

RENJA SATPOL PP DAN DAMKAR PERIODE 2017-2021 5

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah mencakup:

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Perangkat Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran mencakup: Tujuan dan Sasaran Jangka

Menengah RPJMD

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan mencakup rumusan pernyataan strategi dan

arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun kedepan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada bagian ini

dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BabVII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang mengemukakan indikator

kinerja perangkat daerah

BabVIII Penutup

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

PERIODE 2017-2021

RENJA SATPOL PP DAN DAMKAR PERIODE 2017-2021 6

BAB II

GAMBARAN PELAYANANSATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN TANAH BUMBU

Dalam pelaksanaan kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan untuk mendukung pencapaian visi

dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu periode 2017-2021 melalui

serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Tanah Bumbu berhubungan langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah dan

Keputusan Kepala Daerah. Sesuai dengan kewenangnya pengawasan dalam upaya

menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya pelanggaran Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya

di masyarakat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran

1. Tugas

Tu