UNDANG-UNDANG DASAR

Rusdi Laili, S.Sos., M.Si.

UNDANG-UNDANG DASAR UUD suatu Negara ialah hanya sebagian

dari hukumnya dasar negara itu. UUD ialah hukum dasar yang tertulis SelainUUD itu berlaku juga hukum dasar

yang tak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan

terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.

SIFAT & FUNGSI DASAR UUD UUD merupakan suatu perangkat peraturan yang

menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan.

Dapat dicatat bahwa pada abad ke-5 S.M., seorang Flisuf Yunani, Aristoteles di dunia Barat Dipandang sebagai sarjana ilmu politik pertama yang

berhasil melukiskan UUD di lebih dari 500 negara-kota Yunani

Dengan jalan mencatat pembagian kekuasaan serta hubungan-hubungan kekuasaan dalam setiap negara kecil itu.

SIFAT & FUNGSI DASAR UUD

UUD dapat dipandang sebagai lembaga yang menetapkan bagaimana kekuasaaan dibagi

1. Antara beberapa lembaga kenegaraan, 2. Antara badan legislative, 3. Antara badan eksekutif, 4. Antara badan yudikatif.

SIFAT & FUNGSI DASAR UUD UUD merekam hubungan-hubungan

kekuasaan dalam suatu negara. Dalam hubungan ini Herman Finer dalam

buku Theory and Practice of Modern Government menamakan UUD sebagai “Riwayat suatu hubungan kekuasaan (the autobiography of a power relationship)”.

SIFAT & FUNGSI DASAR UUD Dari sudut pandang filsafat diberikan oleh

Richard S. Kay : Maksud diadakannya UUD adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti yang memengaruhi perilaku manusia dan dengan demikian menjaga agar pemerintah tetap berjalan dengan baik

SIFAT & FUNGSI DASAR UUD

UUD mempunyai status legal, ungkapan aspirasi, cita –cita, dan standar-standar moral

yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. UUD mencerminkan dasar-dasar negara

serta ideologinya.

Konstitusionalisme Pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya (the

limited state), agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang.

UUD dianggap sebagai jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena, maka itu timbullah konsep the constitutional state

UUD dianggap sebagai institusi yang paling efektif melalui konsep Rule of Law atau Rechtsstaat.

Konstitusionalisme

Menurut Carl J. Friedrich dalam buku Constitutional Government and DemocracyKonstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.

Konstitusionalisme Menurut Richard S. Kay

Konstitusionalisme adalah pelaksanaan aturan-aturan hukum dalam hubungan individu dengan pemerintah.

Konstitusionalisme menghadirkan situasi aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah.

Jadi, konsep Rule of Law dan Rechtsstaat merupakan inti dari demokrasi konstitusional.

Konstitusionalisme Menurut Andrew Heywood 1. Dalam arti sempit, konstitusionalisme adalah

penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh UUD. 2. Dalam arti yang lebih luas, konstitusionalisme merupakan

perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah.  

Jadi, konstitusionalisme merupakan bagian penting dari demokrasi konstitusional.

Sejarah Konstitusionalisme Pada tahun 1215, Raja John dari Inggris

dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui beberapa hak mereka antara lain :1. Pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa

persetujuan dari yang bersangkutan, 2. Tidak akan diadakan penangkapan tanpa

peradilan.

Sejarah Konstitusionalisme Dalam Magna Charta dirasakan perlu

dipertegas dan diperluas lagi. Pada tahun 1679 parlemen menerima

Habeas Corpus Act, yang memberi perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan yang menjamin pengadilan yang cepat.

Pada tahun 1688, terjadi suatu revolusi yang berjalan damai tanpa pertumpahan darah, the Glorious Revolution.

Sejarah Konstitusionalisme The Glorious Revolution1. Kejadian ini adalah suatu konflik perebutan

kekuasaan antara raja dan parlemen. 2. Raja James II dipaksa turun takhta 3. Parlemen mengundang Puteri Mary bersama

suaminya Prince William of Orange, untuk menjadi Raja dan Ratu Inggris.

Sejarah Konstitusionalisme Tahun berikutnya, 1689, Parlemen menerima

Bill of Rights yang menetapkan beberapa hak bagi rakyat seperti

Hak untuk mengajukan petisi kepada Raja Bagi anggota Parlemen hak berbicara bebas

dari ancaman penangkapan. Jika rakyat diperlakukan sewenang-wenang

maka berdasarkan teori itu, rakyat berhak pula merampas kembali kekuasaan itu dari tangan penguasa.

Sejarah Konstitusionalisme Anggapan ini terpengaruh oleh filsafat John

Locke (1632-1704) tentang teori kontrak sosial.

Di Amerika dirumuskan pula Declaration of Independence pada tahun 1776, merupakan salah satu tulang punggung hak-hak kebebasan individu.

Sejarah Konstitusionalisme Akhir abad ke-18 muncul berbagai rumusan

undang-undang. UUD dianggap sebagai jaminan yang paling

efektif bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar.

UUD pertama dipaksakan oleh rakyat yang tidak bersedia lagi untuk diperintah dengan kekuasaan absolute.

Sejarah Konstitusionalisme Sejarah UUD Inggris seperti Bill of Rights

1860 atau Act of Settlement 1701, atau bahkan Magna Charta 1215

1. Tetapi tetap saja “abad UUD” (the age of constitution) dimulai dengan diundangkannya UUD tertulis yang pertama,

UUD Amerika Serikat 1789 dan Deklarasi Prancis tentang Hak-Hak Manusia dan Warga Negara 1789.

Sejarah Konstitusionalisme Di negara-negara komunis UUD mempunyai

fungsi berganda. 1. Di satu pihak mencerminkan kemenangan-

kemenangan yang telah dicapai, 2. Merupakan pencatatan formal dan legal dari

kemajuan yang telah dicapai.

Sejarah Konstitusionalisme Kata Andrei Y. Vyshinsky dalam buku The

Law of the Soviet State: “UUD Soviet menggambarkan perkembangan historis yang telah dijalani oleh negara Soviet”.

UUD komunis mengikuti perkembangan kearah terbentuknya masyarakat komunis dan diganti setiap kali tercapainya suatu tahap yang lebih maju.

Sejarah Konstitusionalisme Terdapat beberapa tahap yang tercermin

dalam UUD negara komunis. 1. Tahap pertama

Berhasilnya perebutan kekuasaan oleh golongan komunis dan diselenggarakannya dictator proletariat. Tahap ini dikenal dengan istilah “revolusi proletar”.

2. Tahap kedua Tercapainya kemenangan sosialisme dan dimulainya

pembangunan masyarakat komunis

Sejarah Konstitusionalisme Di negara-negara komunis, juga di negara-

negara penganut totaliterisme lainnya, UUD dibuat hanya untuk alat legitimasi kekuasaan negara.

Di Asia dan Afrika semuanya mempunyai UUD sebagai salah satu atribut kenegaraan yang melambangkan kemerdekaan yang baru diperoleh itu.

Sejarah Konstitusionalisme Di negara-negara itu, UUD sebagai dokumen

yang mempunyai arti yang khas, seperti misalnya India, Filipina, dan juga Indonesia.

Sebaliknya, negara komunis di Asia seperti China dan juga Korea Utara menganggap UUD sebagai suatu registrasi belaka dari perkembangan yang telah tercapai.

CIRI-CIRI UUD

1. Pembagian kekuasaan dan UUD sebagai dokumen legal yang khusus

2. Hak-hak asasi manusia.3. Prosedur mengubah UUD (amandemen).4. Memuat larangan untuk mengubah sifat

tertentu dari UUD.5. Merupakan aturan hukum yang tertinggi

yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali.

UUD & KONVENSI Setiap UUD mencerminkan konsep-konsep

dan alam pikiran dan merupakan hasil dari keadaan material dan spiritual dari masa ia dibuat.

Oleh para penyusun UUD diusahakan agar ketentuan-ketentuan dalam UUD yang dibuat itu tidak lekas using dan dapat mengikuti perkembangan zaman.

UUD & KONVENSI Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam

UUD hanya mengatur dan mencakup hal-hal dalam garis besarnya saja.

Hal ini disebabkan pertama, karena masyarakat terus berkembang secara dinamis;

kedua, karena penyusun UUD tidak selalu mampu melihat ke depan.

Maka dari itu, di timbul kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi.

UUD & KONVENSI Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan

yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presiden.

Dalam konteks UUD tidak tertulis, konvensi merupakan memberikan arahan tentang prosedur, kekuasaan, dan kewajiban dari institusi-institusi utama negara.

Konvensi berdasarkan putusan-putusan hakim (judge-made maxims).

UUD & KONVENSI Mahkamah Agung telah menjadi lembaga

yang mewarnai perkembangan UUD Konvensi tidak timbul dari kebiasaan, tidak

punya sejarah pemakaian sebelumnya Adanya konvensi-konvensi itu diperlukan

untuk melengkapi rangka dasar hukum UUD.

PERGANTIAN UUD Di Indonesia kita telah melalui lima tahap

perkembangan UUD, yaitu:1. Tahun 1945

UUD Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatra.

2. Tahun 1949 UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berlaku di seluruh Indonesia, kecuali Irian Barat.

PERGANTIAN UUD

3. Tahun 1950 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlaku di seluruh Indonesia,kecuali Irian Barat.

4. Tahun 1959 UUD Republik Indonesia 1945. UUD ini mulai 1959 berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Irian Barat.

5. Tahun 1999 UUD 1945 dengan amandemen dalam masa Reformasi.

Perubahan Amandemen Prosedur yang berbeda-beda di antara satu

negara dengan yang lain, namun secara umum bisa disebutkan sebagai berikut:1.Melalui sidang badan legislatif.2.Referendum atau plebisit. 3.Negara-negara bagian dalam negara

federal. 4.Musyawarah khusus

Perubahan Amandemen Di Indonesia wewenang untuk mengubah

UUD ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan ketentuan bahwa kuorum adalah2/3 dari anggota MPR

Usul perubahan UUD harus diterima oleh 2/3 dari anggota yang hadir (Pasal 37).

Sejak tahun 1999, tak lama setelah rezim Orde Baru berakhir kekuasaannya, UUD 1945 telah 4 kali diamandemen.

SUPREMASI UUD Undang-Undang Dasar dibentuk menurut

cara yang istimewa. Maka, UUD dianggap sesuatu yang luhur. Undang-undang dasar sifatnya lebih

sempurna dan lebih tinggi daripada undang-undang biasa.

UUD adalah hukum tertinggi (supreme law) yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara.

UUD TIDAK TERTULIS Ketentuan-ketentuan ketatanegaraan Inggris

yang merupakan UUD terdapat dalam:1. Beberapa undang-undang, antara lain :         

a. Magna Charta 1215.b. Bill of Rights 1689 dan Act of Settlement

1701.c. Parliement Acts 1911 dan 1949.

2. Beberapa keputusan hakim, terutama yang merupakan tafsiran terhadap undang-undang Parlemen.

UUD TIDAK TERTULIS

3.Konvensi-konvensi (aturan-aturan antara lain berdasarkan tradisi) yang mengatur hubungan antara cabinet dan Parlemen.

UUD TERTULIS Ketentuan-ketentuan konstitusional terdapat

dalam:1. Naskah UUD,2. Sejumlah undang-undang,3. Sejumlah keputusan Mahkamah Agung

berdasarkan hak menguji.

UUD YANG FLEKSIBEL Gagasan mengenai UUD yang fleksibel

berdasarkan konsep supremasi parlemen (parliamentary supremacy).

Parlemen dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang mengubah atau membatalkan undang-undang yang pernah dibuat oleh badan itu.

UUD YANG KAKU Kebanyakan UUD menentukan perlunya

partisipasi dari beberapa badan lain di samping Parlemen untuk mengambil keputusan.

UUD yang kaku biasanya hasil kerja dari suatu konstituante yang dianggap lebih tinggi kekuasaannya daripada parlemen karena memiliki “kekuasaan membuat UUD” (pouvoir constituant).

UUD DI INDONESIA Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat

diketahui bahwa UUD yang berlaku telah beberapa kali berganti, yaitu dari UUD 1945, kemudian diganti UUD RIS 1949, lalu berganti lagi dengan UUD Sementara 1950, dan akhirnya kembali ke UUD 1945.

UUD yang kini berlaku itu juga telah mengalami beberapa amandemen.

UUD DI INDONESIA Ada baiknya kita pelajari secara khusus

beberapa peristiwa yang dialami UUD 1945. Ada tiga krisis yang langsung melibatkan

UUD. Pertama, pada bulan November 1945 sistem

pemerintahan presidensial diubah menjadi sistem pemerintahan parlementer.

Kedua, Juli 1959 kita kembali ke UUD !945. Ketiga, 1999-2002 terjadi empat amandemen

yang banyak mengubah sistem ketatanegaraan kita.

UUD DI INDONESIA Pada 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta,

didukung oleh masyarakat luas, memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia.

PPKI secara resmi mendukung Proklamasi itu dan pada tanggal 18 Agustus 1945 mengeluarkan undang-undang untuk memberlakukan UUD yang telah disusun sebelumnya.

UUD DI INDONESIA UUD itu memuat sejumlah Peraturan

Peralihan, yang sebagai akibat gentingnya situasi menjadi basis bagi perkembangan negara selanjutnya.

Peraturan ini menetapkan bahwa untuk pertama kali seorang presiden akan dipilih oleh PPKI dan bahwa, karena pembentukan MPR dan DPR ditunda, wewenang kedua badan ini akan dijalankan oleh presiden dengan nasihat dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

UUD DI INDONESIA Pada awalnya KNIP hanya dimaksudkan

sebagai badan penasihat presiden. Akan tetapi sekelompok tokoh intelektual berpendapat bahwa akan lebih demokratis jika KNIP diberi wewenang sebagai semacam badan legislatif dengan kekuasaan legislatif bersama presiden.

Untuk mencapai tujuannya, kelompok ini bekerja melalui beberapa tahap.

UUD DI INDONESIA Sebagai langkah pertama, pada tanggal 7

Oktober 1945, 50 dari 150 anggota KNIP menyerahkan sebuah petisi kepada pemerintah agar KNIP tidak hanya sebagai badan penasihat tetapi juga diberi kekuasaan legislatif.

Sebagai langkah akhir, pada tanggal 11 November 1945 Badan Pekerja mengajukan petisi kepada pemerintah agar para menteri cabinet bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden.

UUD DI INDONESIA   Perubahan dari sistem presidensial menjadi

sistem parlementer dianggap perlu tidak hanya dalam rangka demokratisasi kehidupan masyarakat, akan tetapi juga untuk menangkis kecaman-kecaman dari luar negeri.

Pihak sekutu telah menyatakan tidak bersedia berunding dengan pihak Indonesia.

UUD DI INDONESIA Praktik kenegaraan yang agak menyimpang :1. Dengan maklumat Presiden , presiden

mengambil alih kekuasaan dari 28 Juni sampai 2 Oktober 1946 untuk mengatasi keadaan darurat yang diakibatkan oleh penculikan terhadap beberapa anggota cabinet oleh Persatuan Perjuangan. Organisasi ini tidak menyetujui perundingan dengan pihak Belanda.

UUD DI INDONESIA

2. Dengan Maklumat Presiden, presiden mengambil alih kekuasaan dari 27 Juni 1947 sampai 3 Juli 1947 untuk mengatasi keadaan darurat yang timbul sebagai akibat dari penandatanganan Persetujuan Linggarjati. Pengambilan kekuasaan ini hanya berjalan selama satu minggu, dalam masa itu Kabinet Sjahrir mengundurkan diri dan cabinet Amir Syarifuddin dibentuk.

UUD DI INDONESIA

3. Dengan suatu undang-undang badan legislatif (yaitu Badan Pekerja yang bertindak atas nama Komite Nasional) memberi kekuasaan penuh (plein pouvior) kepada presidenn selama tiga bulan mulai 15 September 1948 (Undang-Undang No. 20 September 1948). Pemberian kekuasaan penuh ini dimaksudkan untuk mengatasi pemberontakan PKI di Madiun.

UUD DI INDONESIA

Pada pokoknya ketetapan MPR dan Undang-Undang tersebut menentukan bahwa apabila

MPR hendak mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu

harus dimintakan pendapat rakyat secara langsung melalui referendum. Peluang untuk

mengadakan perubahan baru datang lagi ketika rezim Order Baru turun kekuasaan

pada pertengahan 1998.

UUD DI INDONESIA

Sejak saat itu perubahan terhadap UUD 1945 (dengan jalan amandemen) telah dilakukan

empat kali.Meskipun demikian, rumusan UUD 1945 cukup member kerangka konstitusional untuk dipakai dalam

menghadapi masa depan.