BAB 4 Kebijakan Strategi

8/6/2019 BAB 4 Kebijakan Strategi

1/12

DOKUMEN AKADEMIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2025

BAB IVKEBIJAKAN DAN STRATEGI

PENATAAN RUANGPROVINSI JAWA BARAT 2025

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Jawa Barat meliputi

kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

4.1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERENCANAAN TATA RUANGKebijakan dan strategi perencanaan tata ruang disusun dalam rangka

mewujudkan rencana tata ruang ruang berkelanjutan dan operasional, serta

mengakomodasi paradigma baru dalam perencanaan. Kebijakan dan strategi

perencanaan tata ruang, terdiri dari :

1. Penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan dengan

pendekatan partisipatif.

Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang sesuai dengan

kaidah penataan ruang.Strategi :

Meningkatkan peran kelembagaan dan peranserta masyarakat dalam

perencanaan tata ruang.

2. RTRWP ditinjau kembali dan/atau disempurnakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima)

tahun dalam hal RTRWP tidak mampu untuk mengakomodasikan dinamika

perkembangan yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal,

perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan

bencana alam skala besar, serta ditetapkan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah provinsi berdasarkan

undang-undang.

Kebijakan ini bertujuan untuk :

Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan tata ruang dengan

perencanaan sektoral dan wilayah.

Kebijakan & Strategi Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat 96


2/12


3/12


WP dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan

dan merealisasikan rencana tata ruang.

Strategi :

1. menetapkan konsep pemerataan pengembangan wilayah2. menetapkan tema, fokus dan rencana pengembangan di setiap wilayah

pengembangan.

B. Keterkaitan fungsional antar WP dan antar pusat-pusat pengembangan (PKN

dan PKW).

Keterkaitan fungsional antar WP dan antar pusat-pusat pengembangan

dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi antar WP, meliputi :

a. Kawasan yang terletak di bagian utara provinsi, mencakup WP

Bodebekpunjur dan sebagian WP Purwasuka, WP Cekungan Bandung dan

WP Ciayumajakuning, menjadi kawasan yang dikendalikan

perkembangannya.

Strategi mengendalikan pengembangan wilayah :

1. mendorong kegiatan perkotaan berdaya saing dan ramah lingkungan

2. membatasi kegiatan perkotaan yang membutuhkan lahan luas dan

potensial menyebabkan alih fungsi lahan lindung dan sawah

3. membatasi perkembangan kegiatan perkotaan yang menarik arus

migrasi masuk tinggi

4. mengembangkan sistem transportasi massal.

b. Kawasan yang terletak di bagian timur provinsi, mencakup sebagian WP

Ciayumajakuning, WP Cekungan Bandung dan WP Priangan Timur-

Pangandaran, ditetapkan sebagai kawasan yang didorong

perkembangannya.

Strategi mendorong pengembangan wilayah, meliputi :

1. memprioritaskan investasi untuk mengembangkan kawasan sesuai

dengan arahan rencana tata ruang

2. mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, industri

dan perdagangan/jasa

3. memprioritaskan pengembangan infrastruktur wilayah



4/12


4. menjamin ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana permukiman

yang memadai.

c. Kawasan yang terletak di bagian selatan provinsi, atau disebut Jawa Barat

Bagian Selatan, meliputi sebagian WP Cekungan Bandung, WP Sukabumi

dan sekitarnya serta WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan menjadi

kawasan yang dibatasi perkembangannya.

Strategi membatasi pengembangan wilayah, meliputi:

1. mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang

telah ditetapkan

2. meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas budidaya secara

optimal denagn tetap memperhatikan fungsi kawasan lindung yang telah

ditetapkan

3. meningkatkan akses menuju dan keluar kawasan

4. meningkatkan sarana dan prasarana permukiman.

d. Kawasan yang terletak di bagian barat provinsi, meliputi sebagian WP

Bodebekpunjur, WP Cekungan Bandung dan WP Sukabumi dan sekitarnya,

ditetapkan menjadi kawasan yang ditingkatkan perkembangannya.

Strategi meningkatkan pengembangan wilayah, meliputi:

1. mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, industri,

dan perdagangan/jasa

2. memprioritaskan pengembangan infrastruktur wilayah

3. menjamin ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana permukiman

yang memadai.

4.2.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah Jawa Barat bertujuan untuk

mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan

keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya alam.

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang terdiri dari :

a. Memantapkan peran perkotaan di Jawa Barat sesuai fungsi yang telah

ditetapkan, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Nasional



5/12


sistem Provinsi (PKNp), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan

Wilayahsistem Provinsi (PKWp), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Strategi untuk memantapkan peran kawasan perkotaan di Jawa Barat sesuai

fungsi yang telah ditetapkan, yaitu PKN, PKNp, PKW, PKWp, dan PKL,meliputi :

1. Peningkatan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi

skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.

2. Pengembangan kegiatan ekonomi di bagian timur dan

tenggara Jawa Barat dengan orientasi pergerakan ke arah Cirebon.

3. Peningkatan peran kawasan perkotaan di Jawa Barat bagian

Selatan menjadi PKNp yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala

pelayanan internasional, nasional atau beberapa provinsi.4. Peningkatan peran PKW sebagai penghubung pergerakan

dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan

permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di wilayah

sekitarnya.

5. Peningkatan peran kawasan perkotaan di Jawa Barat bagian

Selatan dan Tenggara menjadi PKWp yang mempunyai fungsi tertentu

dengan skala pelayanan provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.

6. Peningkatan peran PKL perkotaan sebagai kawasanperkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota

atau beberapa kecamatan.

7. Peningkatan peran PKL perdesaan sebagai pusat koleksi dan

distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL

perkotaan.

b. Mengembangkan sistem kota-desa yang sesuai dengan daya dukung dan

daya tampung serta fungsi kegiatan dominannya.

Strategi :

1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk, terutama migrasi masuk, di

wilayah-wilayah pusat pertumbuhan dengan konsentrasi kegiatan ekonomi dan

pembangunan prasarana dan sarana perkotaan untuk mengurangi mobilitas dan

migrasi penduduk ke wilayah tersebut.



6/12


2. Pengendalian pertumbuhan permukiman skala besar dan mendorong

pengembangan permukiman vertikal di kawasan dengan konsentrasi penduduk

lebih dari 150 jiwa/hektar, antara lain di kawasan perkotaan Bodebek dan

kawasan perkotaan Bandung Raya.3. Pengendalian pertumbuhan kawasan permukiman skala besar di Kawasan

Pantura untuk mengurangi kecenderungan alih fungsi lahan sawah.

4. Pengendalian perkembangan kegiatan industri manufaktur dan

permukiman skala besar di koridor Bodebek-Cikampek-Bandung.

5. Pengendalian penduduk dengan mengarahkan pertumbuhan penduduk ke

kota-kota menengah dan kecil, terutama di bagian selatan, timur dan tenggara

Jawa Barat dengan memberikan stimulan kegiatan ekonomi produktif, serta

peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana wilayah, untukmengurangi mobilitas dan migrasi penduduk ke kota-kota besar.

c. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah utara dan tengah

untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan, serta mengembangkan secara

terbatas sistem kota-kota di wilayah selatan yang memiliki kendala fisik.

Strategi :

1. Menetapkan kawasan Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek), Bogor-Puncak-

Cianjur (Bopunjur), Sukabumi dan sekitarnya, Purwakarta-Subang-Karawang

(Purwasuka), Cekungan Bandung, Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan

(Ciayumajakuning) dan Priangan Timur-Pangandaran, sebagai WP.

2. Meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi wilayah

belakangnya (hinterland).

3. Memantapkan fungsi PKW, PKWp, dan PKL untuk mendukung klaster-

klaster perekonomian di WP, melalui penyediaan prasarana dengan kuantitas dan

kualitas sesuai standar pelayanan minimal.

d. Penataan dan pengembangan sistem infrastruktur wilayah yang dapat

menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong

pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi Jawa

Barat.

Strategi :



7/12


1. Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana

wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor kawasan

perkotaan Bandung Raya - Cirebon, dan kawasan perkotaan Pangandaran

ke arah Cirebon.2. Mengembangkan sistem angkutan umum massal di Kawasan Perkotaan

Bodebek dan Kawasan Perkotaan Bandung Raya untuk mengurangi

masalah transportasi perkotaan di kawasan tersebut.

3. Merealisasikan rencana pengembangan pelabuhan laut Internasional

Cirebon dan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka,

untuk memantapkan peran kawasan perkotaan Cirebon dan mengurangi

intensitas kegiatan di Kawasan Perkotaan Bodebek dan Kawasan Perkotaan

Bandung Raya.4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana dan fasilitas

pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP.

5. Mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat memantapkan

fungsi PKW, PKWp, PKL perkotaan, dan PKL perdesaan.

6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air untuk

menunjang kegiatan perkotaan dan pertanian.

7. Mengembangkan sistem Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA) regional

sesuai proyeksi pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatanperkotaan dan ekonomi.

8. Mengembangkan sistem telekomunikasi yang merata terutama untuk

menunjang kegiatan ekonomi yang dikembangkan di PKL perkotaan, PKL

perdesaan, PKW, dan PKWp.

9. Meningkatkan layanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya

terutama di PKL perkotaan dan PKL perdesaan, untuk meningkatkan

kualitas hidup penduduk dan mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat-

pusat kegiatan di PKN, dan PKW.

e. Mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan negara di beberapa

kawasan yang disesuaikan dengan rencana tata ruang pertahanan keamanan.

Strategi :



8/12


1. Padu serasi tata ruang pertahanan dan keamanan dengan tata ruang

wilayah.

2. Mengendalikan perkembangan kawasan di sekitar kawasan pertahanan dan

keamanan.

f. Mendorong terlaksananya peran Wilayah Pengembangan (WP) dan Kawasan

Strategis Provinsi (KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan

wilayah dan distribusi penduduk.

Strategi :

1. Menentukan tema dan fungsi setiap WP agar terjadi

sinergitas pembangunan di setiap WP.

2. Menentukan arah pengembangan wilayah sesuai potensi

dan kendala di setiap WP;

3. Mendorong tercapainya fungsi PKW dan PKL dalam setiap

WP.

4. Membangun dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas

prasarana untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di

dalam WP.

4.2.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, meliputi :

1. Pengembangan Kawasan Lindung

2. Pengembangan Kawasan Budidaya

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung, meliputi :

1. Pencapaian luas kawasan lindung sebesar 45%.

Strategi :

a. Peningkatan fungsi kawasan lindung di dalam dan di luar kawasan

hutanb. Pemulihan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah

fungsi

c. Pengalihan fungsi secara bertahap kawasan cadangan hutan lindung

yang berupa hutan produksi terbatas serta lahan milik masyarakat di

sekitar kawasan hutan negara, diubah statusnya menjadi hutan lindung



9/12


d. Pembatasan pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan

lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang

mendorong alih fungsi lahan lindung

2. Menjaga kualitas kawasan lindung.

Strategi :

a. Optimalisasi pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan

melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

b. Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya

buatan pada kawasan lindung

c. Pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan

budidaya

d. Rehabilitasi lahan kritis dalam kawasan lindung

e. Penyusunan arahan insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi

dalam hal alih fungsi dan/atau penerbitan izin pembangunan dan/atau

kegiatan di dalam kawasan lindung, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya, meliputi :

1. Mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta peningkatan produktivitas

pertanian guna menjaga ketahanan pangan Jawa Barat dan nasional.

Strategi :

a. Pengukuhan kawasan pertanian lahan basah beririgasi teknis

sebagai kawasan lahan sawah berkelanjutan yang tidak dapat

dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya lainnya.

b. Revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak

berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan

sawah.

c. Pemeliharaan jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui

kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota dan masyarakat.



10/12


d. Peningkatan produktivitas lahan sawah tadah hujan untuk

mengganti lahan sawah irigasi teknis yang telah beralih fungsi.

e. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dengan sistem

pola tanam yang mendukung pelestarian unsur hara dan kesuburan tanah.f. Stabilitasi pasokan dan harga sarana produksi pertanian (saprodi)

serta harga jual gabah sebagai insentif bagi petani untuk mempertahankan

pertanian tanaman pangan.

g. Penyusunan dan penetapan pedoman pengendalian alih fungsi lahan

sawah berkelanjutan untuk kebutuhan perluasan kawasan perkotaan dan

pembangunan prasarana strategis.

2. Mendorong pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan

keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan

berkelanjutan.

Strategi :

a. Penyiapan pranata pengelolaan pesisir, laut dan pulau kecil.

b. Penetapan batas zonasi laut.

c. Rehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan kawasan

perlindungan bencana pesisir.

d. Pengembangan perikanan tambak dan pemanfaatan hutan bakau

secara lestari dan terpadu.

e. Pengembangan perikanan tangkap.

f. Pengendalian pencemaran di kawasan pesisir dan laut.

3. Mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna

mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah-wilayah yang belum

berkembang karena adanya kendala fisik dan prasarana.

Strategi :

a. Peningkatan aksesibilitas dan pengembangan ekonomi di kawasan

budidaya wilayah tertinggal.

b. Peningkatan akses kawasan budidaya ke jaringan arteri primer dan

kolektor primer.

c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung di pusat kegiatan

lokal perkotaan dan perdesaan.



11/12


d. Peningkatan produktivitas pertanian komoditas unggulan dan

pengembangan keterkaitan hulu hilir di sektor pertanian.

4. Mendorong pembangunan hunian vertikal pada kawasan permukiman

perkotaan guna optimasi dan efisiensi ruang budidaya yang makin terbatas,

terutama pada kawasan-kawasan yang perlu dikendalikan perkembangannya.

Strategi :

a. Penyediaan lingkungan siap bangun (lisiba) untuk pembangunan hunian

vertikal di perkotaan dengan peran serta swasta dan masyarakat.

b. Pembangunan rumah susun bersubsidi bagi golongan masyarakat

berpenghasilan menengah ke bawah di kawasan perkotaan Bodebek dan

kawasan perkotaan Bandung.

c. Revitalisasi kawasan permukiman kumuh perkotaan menjadi kawasan

hunian vertikal.

d. Pemanfaatan hunian vertikal bagi golongan menengah ke atas di

perkotaan.

e. Sosialisasi perubahan persepsi dan budaya masyarakat untuk dapat

beradaptasi dengan pola hidup pada hunian vertikal.

4.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RUANG

Pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk menjaga konsistensi

pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Sasaran

pengendalian pemanfaatan ruang adalah terminimalisasinya penyimpangan

terhadap RTRWP yang dilaksanakan melalui pengawasan dan penertiban.

Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang adalah :

a. Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui pengawasan dan penertiban yang

didasarkan kepada arahan perijinan, arahan peraturan zonasi, arahan insentif

dan disinsentif, serta arahan sanksi.

b. Menjadikan pemberian ijin pemanfaatan ruang sebagai salah satu alat

pengendalian pemanfaatan ruang.



12/12


c. Pemberian ijin pemanfaatan ruang yang merupakan kewenangan

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dan

mempertimbangkan RTRWP.

d. Pemberian ijin pemanfaatan ruang oeh Kabupaten/Kota yang berdampakbesar dan/atau menyangkut kepentingan umum secara luas, terlebih dahulu

dikoordinasikan dengan Gubernur.

Strategi pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui

penyelenggaraan koordinasi penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Barat.


Documents

BAB 4 Kebijakan Strategi