8/18/2019 Bab 3 ku anyar

1/31

 

III. HASIL KEGIATAN PRAKTIK KERJA

A.  ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN BADAN

LAYANAN UMUM (BLU) UNSOED

Sistem Akuntansi Pendapatan BLU Unsoed berdasarkan Permendikbud nomor

10 tahun 2013 (Lampiran 1) terdiri dari 2 (dua) subsistem yaitu Subsistem

Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan dan Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya. 

1. 

Subsistem Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan merupakan pendapatan yang bersumber

dan disetorkan langsung oleh mahasiswa melalui bank yang ditunjuk. Pendapatan

Jasa Layanan Pendidikan terdiri dari:

1)  Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru,

2)  Biaya pendidikan mahasiswa,

3)  Biaya layanan administrasi pendidikan,

4)  Biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN),

5)  Biaya wisuda, dan

6)  Biaya pendidikan lain yang ditetapkan dalam peraturan Rektor atau

 peraturan lain yang lebih tinggi.

Pihak-pihak yang terkait dalam Subsistem Pendapatan Jasa Layanan

Pendidikan adalah:

1)  Mahasiswa,

2)  Bank,

3)  Bendahara Penerimaan,

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

2/31

9

4)  Otorisator Kegiatan dan Anggaran (OKA),

5)  Penguji Tagihan Unit (PTU), dan

6)  Bendahara Unit BLU (BUB).

Proses dari Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan dijelaskan dalam bagan alir

sebagai berikut:

Gambar 3.1 Bagan Alir Subsistem Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

Flowchart dari Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan dicantumkan pada

Lampiran 2.

Penjelasan dari bagan alir Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan adalah

sebagai berikut:

1.  Mahasiswa/calon mahasiswa melakukan pembayaran menggunakan slip

 pembayaran/slip transfer ke rekening rektor.

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

3/31

10

2.  Bank mengirimkan arsip data komputer (ADK) pembayaran biaya

 pendidikan mahasiswa, baik secara offline maupun online (host to host) ke

sistem akademik (e-SIA) secara periodik

3.  Bank mengirimkan rekening koran secara periodik kepada Bendahara

Penerimaan. Dalam hal Bendahara Penerimaan telah memiliki akses ke

dalam sistem internet banking, maka Bendahara Penerimaan dapat

mengunduh rekening koran secara periodik

4.  Bendahara Penerimaan mengunduh (download) data penerimaan dari

sistem akademik, kemudian mencocokan data penerimaan dengan rekening

koran

5.  Bendahara Penerimaan membuat Laporan Penerimaan Dana Pendidikan

(LPDP) untuk setiap unit BLU dan mengirimkannya setiap bulan kepada

OKA masing-masing unit BLU

6.  OKA menyampaikan LPDP kepada BUB melalui PTU, untuk dilakukan

 pencatatan akuntansi pendapatan

7.  BUB membuat Bukti Memorial yang ditandatangani oleh OKA sebagai

dasar pencatatan akuntansi

8. 

BUB dapat mengunduh (download) data registrasi mahasiswa sebagai data

 pendukung atau untuk melakukan verifikasi perhitungan penerimaan

sharing dana dalam LPDP yang disusun oleh Bendahara Penerimaan.

Jurnal Standar BUB untuk mencatat transaksi Jasa Layanan Pendidikan

adalah sebagai berikut:

Dr. 11020 Bank xxx

Cr. 411xx Pendapatan Unit BLU xxx

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

4/31

11

Dokumen sumber untuk pencatatan ini adalah Bukti Memorial dengan dokumen

 pendukung slip setoran, rekening koran atau daftar pembayaran dana pendidikan.

2.  Hasil Analisis Subsistem Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

Berdasarkan alur Subsitem Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan, terdapat

 beberapa poin analisis sebagai berikut:

a.  Analisis proses penyerahan LPDP dari OKA kepada BUB 

Pada proses Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan, Laporan Penerimaan Dana

Pendidikan (LPDP) diserahkan oleh Bendahara Penerimaan kepada Otorisator

Kegiatan dan Anggaran (OKA) untuk selanjutnya OKA menyerahkan LPDP

kepada BUB melalui PTU. Secara struktural PTU dan BUB merupakan bagian yang

terpisah jika dilihat dari struktur organisasi unit yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Unit berdasarkan Permendikbud 10 tahun 2013  

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

5/31

12

Yang menjadi perhatian adalah kenapa penyampaian LPDP melalui PTU, karena

secara struktural tidak ada keterkaitan PTU terhadap BUB jika dilihat dari struktur

organisasi unit, yaitu:

1.  Jika alasan penyampaian LPDP melalui PTU adalah dalam kapasitasnya

membantu OKA dalam mengelola anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

(karena PTU adalah penguji tagihan atas pengeluaran bukan pendapatan),

hal ini menjadi kurang tepat karena LPDP digunakan oleh BUB, bukan

PTU, sebagai data pendukung atau untuk melakukan verifikasi perhitungan

 penerimaan sharing  dana dalam LPDP yang disusun oleh Bendahara

Penerimaan.

2.  Jika alasan penyampaian LPDP melalui PTU adalah agar PTU hanya

sebatas mengetahui kemudian men-disposisi LPDP kepada BUB, maka hal

ini kurang tepat karena posisi PTU dan BUB berkedudukan sama dalam

struktur organisasi unit.

Berdasarkan analisis di atas maka saran untuk perbaikan Subsistem Pendapatan

Jasa Layanan Pendidikan adalah sebagai berikut:

1.  Jika tetap mempertahankan struktur tersebut, seharusnya dicantumkan tugas

PTU dalam kaitannya dengan penyerahan LPDP dari OKA kepada BUB

melalui PTU. Jika penyerahan tersebut terkait tupoksi PTU dalam

kapasitasnya membantu OKA dalam mengelola anggaran untuk

 pelaksanaan kegiatan, minimal dijelaskan bahwa PTU menyimpan copy

LPDP sebagai arsip. Dalam subsistem yang sekarang, dokumen LPDP

hanya ada pada BUB.

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

6/31

13

2.  Jika akan merubah struktur tersebut, PTU dalam kapasitasnya membantu

OKA dalam mengelola anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, strukturnya

menjadi sebagai berikut:

Gambar 3.3 Bagan Alir Usulan Perbaikan Penyerahan LPDP dari OKA ke BUB

Flowchart saran perbaikan berdasarkan Gambar 3.3 dilampirkan pada

Lampiran 3.

Perubahan dalam bagan alir ini dibandingkan dengan subsistem yang

sekarang adalah:

1)  PTU menerima LPDP (dalam bentuk copy) sebagai arsip dalam

kapasitasnya membantu OKA (jika sewaktu-waktu diperlukan) dalam

mengelola anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

7/31

14

2)  BUB menerima LPDP secara langsung dari OKA (tidak melalui PTU)

karena pemisahan tugas yang jelas, setelah sebelumnya alasan melalui

PTU tidak dijelaskan. Penggunaan LPDP oleh BUB adalah sebagai data

 pendukung atau untuk melakukan verifikasi perhitungan penerimaan

sharing dana dalam LPDP yang disusun oleh Bendahara Penerimaan

sedangkan LPDP digunakan oleh PTU sebagaimana disebutkan dalam

 poin sebelumnya.

b. 

Analisis Pencatatan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan oleh BUB

Pada Subsistem Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan, OKA menyerahkan

LPDP kepada BUB melalui PTU, BUB ketika akan mencatat Pendapatan Unit BLU

harus membuat Bukti Memorial yang ditandatangani oleh OKA. Sehingga proses

 pencatatan Pendapatan Unit BLU tentang Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan jika

digambarkan dalam bagan alir adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4 Bagan Alir Pencatatan LPDP oleh BUB

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

8/31

15

Flowchart bagan alir Gambar 3.4 dilampirkan dalam Lampiran 4.

Penjelasan dari diagram alir diatas adalah:

1)  LPDP diserahkan dari OKA kepada PTU untuk kemudian diserahkan ke

BUB,

2)  BUB menerima LPDP dari PTU,

3)  BUB berdasarkan LPDP membuat Bukti Memorial sebagai dasar

 pencatatan Pendapatan Unit BLU yang diserahkan kepada OKA untuk

ditandatangani.

4)  OKA menandatangani Bukti Memorial kepada BUB, selanjutnya BUB

mencatat Pendapatan Unit BLU.

Dilihat dari proses di atas, pencatatan dari disampaikannya LPDP dari OKA

hingga BUB mencatat Pendapatan Unit BLU termasuk panjang. Ada proses bolak-

 balik dari OKA dan BUB. Proses ini dapat dipersingkat, jika digabungkan dengan

analisis tentang penyerahan LPDP dari OKA kepada BUB, maka LPDP diserahkan

oleh OKA kepada BUB (yang secara paralel LPDP juga diserahkan kepada PTU)

disertai dengan Bukti Memorial yang sudah ditandatangani oleh OKA sebagai dasar

 pencatatan oleh BUB. Sehingga jika digambarkan dengan bagan alir menjadi

sebagai berikut:

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

9/31

16

Gambar 3.5 Bagan Alir Usulan Perbaikan Pencatatan LPDP oleh BUB

Flowchart  bagan alir sebagaimana Gambar 3.5 dilampirkan dalam Lampiran 5.

Hasil analisis subsistem Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan, jika digabungkan

antara kedua analisis di atas akan menjadi proses seperti di bawah ini:

Gambar 3.6 Bagan Alir Usulan Perbaikan Subsistem Pendapatan Jasa LayananPendidikan

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

10/31

17

Flowchart bagan alir sebagaimana Gambar 3.6 dilampirkan pada Lampiran 6.

Penjelasan dari bagan alir hasil analisis Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

adalah sebagai berikut:

1.  Mahasiswa/calon mahasiswa melakukan pembayaran menggunakan slip

 pembayaran/slip transfer ke rekening rektor.

2.  Bank mengirimkan arsip data komputer (ADK) pembayaran biaya

 pendidikan mahasiswa, baik secara offline maupun online (host to host) ke

sistem akademik (e-SIA) secara periodik

3.  Bank mengirimkan rekening koran secara periodik kepada Bendahara

Penerimaan. Dalam hal Bendahara Penerimaan telah memiliki akses ke

dalam sistem internet banking, maka Bendahara Penerimaan dapat

mengunduh rekening koran secara periodik

4.  Bendahara Penerimaan mengunduh (download) data penerimaan dari

sistem akademik, kemudian mencocokan data penerimaan dengan rekening

koran

5.  Bendahara Penerimaan membuat Laporan Penerimaan Dana Pendidikan

(LPDP) untuk setiap unit BLU dan mengirimkannya setiap bulan kepada

OKA masing-masing unit BLU

6.  OKA menyampaikan LPDP kepada PTU dalam bentuk copy sebagai arsip

7.  OKA menyampaikan LPDP asli kepada BUB beserta Bukti Memorial yang

sudah ditandatangani oleh OKA sebagai dasar pencatatan akuntansi

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

11/31

18

8.  BUB dapat mengunduh (download) data registrasi mahasiswa sebagai data

 pendukung atau untuk melakukan verifikasi perhitungan penerimaan

sharing dana dalam LPDP yang disusun oleh Bendahara Penerimaan.

3.  Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya

Pendapatan Jasa Lainnya merupakan pendapatan yang bersumber selain dari

dana pendidikan yang terdiri dari:

1)  Pendapatan kerjasama dengan pihak ketiga,

2)  Pendapatan dari unit usaha BLU,

3)  Penerimaan dana hibah,

4)  Pendapatan jasa perbankan,

5)  Pendapatan hasil investasi, dan

6)  Pendapatan lain-lain.

Pihak-pihak yang terkait dengan Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya adalah:

1)  Penanggung jawab Teknis Kegiatan (PTK),

2)  Bank,

3)  Bendahara Penerimaan,

4)  OKA,

5) 

PTU, dan

6)  BUB.

Proses dari Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya digambarkan dalam bagan alir

sebagai berikut:

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

12/31

19

Gambar 3.7 Bagan Alir Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya

Flowchart sebagaimana Gambar 3.7 dilampirkan pada Lampiran 7.

Penjelasan bagan alir Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya adalah sebagai berikut:

1)  Penanggung jawab Teknis Kegiatan (PTK) melakukan setoran pendapatan

menggunakan slip setoran/slip transfer ke rekening rektor, PTK

menyerahkan copy slip setoran/slip transfer kepada Bendahara Penerimaan,

2)  Jika setoran dilakukan oleh pihak ketiga, maka PTK menyerahkan copy

dokumen pendukung seperti surat perjanjian/ kontrak, bukti transfer/bukti

 pembayaran dan sejenisnya kepada Bendahara Penerimaan,

3) 

Bank mengirimkan rekening koran secara periodik kepada Bendahara

Penerimaan, Dalam hal Bendahara Penerimaan telah memiliki akses ke

dalam sistem internet banking, maka Bendahara Penerimaan dapat

mengunduh rekening koran secara periodik.

4)  Bendahara Penerimaan membuat Laporan Penerimaan Pendapatan Lain

(LPPL) setiap unit BLU atau pelaksana kegiatan dan mengirimkannya

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

13/31

20

secara periodik kepada Otorisator Kegiatan dan Anggaran (OKA) masing-

masing unit BLU atau PTK.

5)  OKA menyampaikan LPPL kepada BUB melalui PTU, untuk dilakukan

 pencatatan akuntansi pendapatan.

6)  BUB membuat Bukti Memorial yang ditandatangani oleh OKA sebagai

dasar pencatatan akuntansi.

Jurnal standar BUB untuk mencatat transaksi pendapatan jasa layanan lainnya

sebagai berikut:

Dr. 11110 Piutang Kepada Bendahara Penerimaan xxx

Cr. 41xxx Pendapatan Unit BLU ... xxx

Dokumen sumber untuk pencatatan BUB adalah Bukti Memorial dengan dokumen

 pendukung LPPL.

4. 

Hasil Analisis Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya

Berdasarkan alur Subsitem Pendapatan Jasa Lainnya, terdapat beberapa poin

analisis sebagai berikut:

a.  Penyetoran Bukti Setoran Pendapatan PTK kepada Bendahara

Penerimaan

Berdasarkan prosedur Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya, PTK secara

langsung meyampaikan bukti Setoran Pendapatan kepada Bendahara Penerimaan,

 baik Setoran Pendapatan yang dilakukan oleh PTK maupun oleh Pihak Ketiga tanpa

adanya pemberitahuan ataupun laporan kepada OKA.

Dilihat dari prosedur Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya ini, PTK melakukan

salah satu tupoksinya dalam penyetoran Pendapatan Jasa Lainnya tanpa

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

14/31

21

sepengetahuan ataupun pengawasan OKA. Secara struktural, PTK berada di bawah

OKA, sehingga PTK bertanggung jawab kepada OKA. Segala hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan tupoksi PTK di unit BLU seharusnya dalam sepengetahuan dan

 pengawasan OKA. Oleh karena itu, PTK dalam menyampaikan bukti Setoran

Pendapatan kepada Bendahara Penerimaan, secara paralel juga

melaporkan/menyampaikan kegiatan tersebut kepada OKA. Jika dibuat bagan alir

maka akan menjadi sebagai berikut:

Gambar 3.8 Bagan Alir Usulan Pelaporan Pendapatan Jasa Lainnya oleh PTK ke OKA

Flowchart bagan alir sebagaimana Gambar 3.8 dilampirkan pada Lampiran 8.

Dengan adanya pelaporan PTK kepada OKA perihal setoran Pendapatan

Jasa Lainnya, maka:

1)  PTK menjalankan salah satu tupoksinya, yaitu penyetoran Pendapatan Jasa

Lainnya dari Unit BLU, adalah dengan sepengetahuan atau dalam

 pengawasan OKA sebagai atasan langsung;

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

15/31

22

2)  Penyampaian Laporan PTK kepada OKA tentang Pendapatan Jasa Lainnya

 juga dapat menjadi bahan rekonsiliasi. OKA dapat mengontrol kesesuaian

antara Pendapatan Jasa Lainnya yang disetorkan oleh PTK ke rekening

Rektor yang dicatat oleh Bendahara Penerimaan (melalui Laporan PTK

terhadap OKA) dengan data LPPL yang dikirim oleh Bendahara

Penerimaan kepada OKA.

b. 

Penyampaian LPPL dari OKA kepada BUB dan Pencatatan Pendapatan

Jasa Lainnya oleh BUB 

Dalam Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya, penyampaian LPPL dari OKA

kepada BUB melalui PTU, BUB ketika akan mencatat Pendapatan Unit BLU dari

Pendapatan Jasa Lainnya harus membuat Bukti Memorial yang ditandatangani oleh

OKA. Proses tersebut jika digambarkan dengan bagan alir adalah sebagai berikut:

Gambar 3.9 Bagan Alir Penyerahan LPPL dari OKA dan Pencatatan LPPL oleh BUB

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

16/31

23

Flowchart  bagan alir sebagaimana Gambar 3.9 dilampirkan pada Lampiran 9.

Penjelasan bagan alir Gambar 3.9 adalah:

1)  LPPL diserahkan dari OKA kepada PTU untuk kemudian diserahkan ke

BUB,

2)  BUB menerima LPPL dari PTU,

3)  BUB berdasarkan LPPL membuat Bukti Memorial sebagai dasar pencatatan

Pendapatan Unit BLU yang diserahkan kepada OKA untuk ditandatangani.

4)  OKA menandatangani Bukti Memorial kepada BUB, selanjutnya BUB

mencatat Pendapatan Unit BLU.

Hasil analisis Penyampaian LPPL dari OKA kepada BUB dan Pencatatan

Pendapatan Jasa Lainnya oleh BUB adalah:

1)  Proses penyerahan LPPL dari OKA kepada BUB melalui PTU.

Sebagaimana dalam subsistem Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

dimana penyerahan LPDP dari OKA kepada BUB harus melalui PTU, proses

dalam penyerahan LPPL kepada BUB juga harus melalui PTU. Karena

kesamaan hal tersebut, maka saran perbaikan terhadap proses penyerahan LPPL

kepada BUB adalah sama dengan proses penyerahan LPDP kepada BUB yaitu

PTU dalam kapasitasnya membantu OKA dalam mengelola anggaran untuk

 pelaksanaan kegiatan, penerahan LPPL secara paralel diserahkan kepada PTU

(copy) dan BUB (asli), strukturnya menjadi sebagai berikut:

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

17/31

24

Gambar 3.10 Bagan Alir Usulan Perbaikan Penyerahan LPPL dari Oka kepada BUB

Flowchart  bagan alir sebagaimana Gambar 3.10 dilampirkan dalam

Lampiran 10.

2)  Proses pencatatan Pendapatan Jasa Lainnya oleh BUB dengan dasar Bukti

Memorial yang dibuat BUB dan ditandatangani oleh OKA

Proses pencatatan Pencatatan Jasa Lainnya oleh BUB dengan dasar Bukti

Memorial yang dibuat oleh BUB dan ditandatangani oleh OKA, berarti ada

 proses bolak-balik antara BUB yang sudah menerima LPPL dari OKA. Setelah

menerima LPPL dari OKA, BUB membuat Bukti Memorial berdasarkan LPPL

yang diserahkan kembali ke OKA untuk ditandatangani dan setelah

ditandatangani OKA diserahkan kepada BUB, untuk selanjutnya BUB mencatat

Pendapatan Jasa Lainnya.

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

18/31

25

Hal ini dapat dipersingkat dengan cara saat penyerahan LPPL kepada BUB

oleh OKA sudah disertai dengan Bukti Memorial agar BUB mencatat

Pendapatan Jasa Lainnya sesuai LPPL. Hal tersebut digambarkan dengan bagan

alir sebagai berikut:

Gambar 3.11 Bagan Alir Usulan Perbaikan Pencatatan LPPL oleh BUB

Flowchart  bagan alir sebagaimana Gambar 3.11 dilampirkan dalam

Lampiran 11.

Hasil Analisis Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya, jika digabungkan akan

menjadi sebagai berikut:

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

19/31

26

Gambar 3.12 Bagan Alir Usulan Perbaikan Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya

Flowchart bagan alir sebagaimana Gambar 3.12 dilampirkan pada Lampiran 12.

Penjelasan bagan alir hasil analisis Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya adalah

sebagai berikut:

1)  Penanggung jawab Teknis Kegiatan (PTK) melakukan setoran pendapatan

menggunakan slip setoran/slip transfer ke rekening rektor, PTK

menyerahkan copy slip setoran/slip transfer kepada Bendahara Penerimaan,

dan melaporkan kepada OKA perihal setoran pendapatan tersebut.

2)  Jika setoran dilakukan oleh pihak ketiga, maka PTK menyerahkan copy

dokumen pendukung seperti surat perjanjian/ kontrak, bukti transfer/bukti

 pembayaran dan sejenisnya kepada Bendahara Penerimaan, dan melaporkan

kepada OKA perihal setoran pendapatan tersebut.

3)  Bank mengirimkan rekening koran secara periodik kepada Bendahara

Penerimaan, Dalam hal Bendahara Penerimaan telah memiliki akses ke

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

20/31

27

dalam sistem internet banking, maka Bendahara Penerimaan dapat

mengunduh rekening koran secara periodik.

4)  Bendahara Penerimaan membuat Laporan Penerimaan Pendapatan Lain

(LPPL) setiap unit BLU atau pelaksana kegiatan dan mengirimkannya

secara periodik kepada Otorisator Kegiatan dan Anggaran (OKA) masing-

masing unit BLU atau PTK.

5)  OKA melakukan cross check  kesesuaian antara LPPL dengan laporan PTU

tentang Pendapatan Jasa Lainnya untuk kemudian diserahkan kepada PTU

(copy) sebagai arsip.

6)  OKA menyerahkan LPPL kepada BUB disertai Bukti Memorial yang

ditandatangani oleh OKA sebagai dasar pencatatan akuntansi.

B. 

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN UNIT

BLU FISIP

Sistem Akuntansi BLU Unsoed yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 10 tahun

2013 tentang Sistem Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman. Sistem Akuntansi

BLU Unsoed tersebut merupakan Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Badan Layanan Umum. Latar belakang Peraturan Menteri Keuangan

tersebut adalah untuk menjamin Akuntabilitas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Keuangan BLU sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU). Sistem

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

21/31

28

Akuntansi BLU Unsoed merupakan pengembangan sistem akuntansi di bidang

 pendidikan tinggi yang digunakan untuk menjamin terwujudnya Akuntabilitas,

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan BLU Unsoed.

Analisis penerapan Sistem Akuntansi BLU Unsoed adalah hal yang sangat

 penting karena standar untuk terwujudnya Akuntabilitas, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Keuangan BLU Unsoed adalah dengan diterapkannya Sistem

Akuntansi BLU Unsoed ini. Dengan kata lain, dengan tidak diterapkannya

komponen-komponen dalam Sistem Akuntansi BLU Unsoed ini, maka tingkat

Akuntabilitas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan BLU Unsoed

menjadi kurang. Hasil analisis terhadap penerapan Sistem Akuntansi BLU Unsoed

adalah sebagai berikut:

1.  Analisis Dasar Sistem Akuntansi pada Laporan Keuangan FISIP Semester

I tahun 2015 

Sistem Akuntansi BLU Unsoed digunakan sebagai pedoman bagi para

 pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada seluruh unit kerja di lingkungan

UNSOED, agar pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel,

tertib administrasi, efisien, dan efektif. Unit FISIP Unsoed, sebagai salah satu dari

unit pengelola keuangan dan pelaksana anggaran di lingkungan Unsoed, harus

melaksanakan Sistem Akuntansi BLU Unsoed.

Pada Laporan Keuangan FISIP Semester I tahun 2015, disitu masih tertulis

Peraturan Rektor UNSOED Nomor 037/H23/KU.00.00/2010 tanggal 27 Januari

2010 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (PK BLU) Unsoed sebagai acuan sistem

akuntansi BLU Unsoed.

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

22/31

29

Dalam Salinan Lampiran Permendikbud Nomor 10 tahun 2013 BAB I. A.

Latar Belakang, tertulis:

“UNSOED sebagai salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan pada tanggal 17 Desember 2009 telah ditetapkan sebagai

satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU (PK-BLU),

 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 502/KMK.05/2009 tentang

Penetapan Universitas Jenderal Soedirman pada Departemen Pendidikan

 Nasional sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Keuangan Badan

Layanan Umum. Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2010 UNSOED

telah menyusun sistem dan prosedur PK-BLU UNSOED yang tertuang

dalam Peraturan Rektor UNSOED Nomor 037/H23/KU.00.00/2010

tanggal 27 Januari 2010. Namun seiring dengan perkembangan

kebutuhan, untuk efektivitas dan efisiensi serta meningkatnya struktur

pengendalian internal maka pada tahun 2011 dilakukan perubahan

terhadap sistem dan prosedur PK-BLU tersebut dengan Sistem Akuntansi

BLU UNSOED.” 

Oleh karena itu, pencatuman Peraturan Rektor UNSOED Nomor

037/H23/KU.00.00/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pengelolaan Keuangan

BLU (PK BLU) Unsoed sebagai acuan sistem akuntansi BLU Unsoed pada Laporan

Keuangan FISIP Semester I tahun 2015 merupakan hal yang tidak tepat. Peraturan

Rektor tersebut telah dihapus dengan adanya Sistem Akuntansi BLU Unsoed yang

dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Permendikbud

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

23/31

30

 Nomor 10 tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman

(Unsoed). Kesalahan tersebut terjadi disebabkan oleh:

1)  Bagian pencatatan/akuntansi Unit Fisip belum mengetahui adanya

 perubahan Sistem Akuntansi Unsoed dari Peraturan Rektor UNSOED

 Nomor 037/H23/KU.00.00/2010 tanggal 27 Januari 2010 menjadi

Permendikbud Nomor 10 tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Universitas

Jenderal Soedirman,

2)  Bagian Akuntansi Pusat Unsoed, belum men-sosialisasikan perubahan

 peraturan mengenai Sistem Akuntansi BLU Unsoed, padahal Permendikbud

 Nomor 10 tahun 2013 sudah tersedia di Elfina Unsoed,

3)  Pada saat briefing  oleh Bagian Akuntansi Pusat Unsoed, belum pernah

dijelaskan mengenai dasar hukum dan peraturan-peraturan yang mengatur

tentang materi-materi yang disampaikan terkait pencatatan dan akuntansi.

Hal ini harus menjadi perhatian bagi Unit FISIP Unsoed karena dalam

 pemeriksaan laporan keuangan baik oleh BPK maupun akuntan publik,

 pencantuman dasar sistem akuntansi merupakan hal yang vital sebagai dasar acuan

dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Jika dasar pencatatan dan pelaporan

salah, maka dikhawatirkan dalam laporan keuangan FISIP tersebut terdapat

kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan dasar Sistem Akuntansi BLU

Unsoed yang berlaku seharusnya.

2. 

Analisis Penerapan Subsistem Pendapatan Jasa

Ada 2 (dua) Subsistem Pendapatan Jasa, yaitu Subsistem Pendapatan Jasa

Layanan Pendidikan dan Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya. Pada kenyataannya,

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

24/31

31

Unit BLU FISIP Unsoed tidak sepenuhnya menerapkan Sistem Akuntansi BLU

Unsoed yang diatur dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2013.

Perbedaan penerapan Sistem Akuntansi Unit BLU FISIP Unsoed Subsistem

Pendapatan dengan Sistem Akuntansi BLU Unsoed yang diatur dalam

Permendikbud Nomor 10 tahun 2013, dijelaskan sebagai berikut:

1)  Analisis Penerapan Subsistem Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan 

Pada Subsistem Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan, bagan alir yang

seharusnya sebagaimana dalam Permendikbud Nomor 10 tahun 2013 adalah

sebagaimana Gambar 3.1.

Pada tahap nomor 6 dan 7 dalam Gambar 3.1, OKA menyerahkan LPDP kepada

BUB melalui PTU. Setelah LPDP diterima oleh BUB maka BUB membuat Bukti

Memorial sebagai dasar pencatatan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan. Bukti

Memorial sah jika sudah ditandatangani oleh OKA. Setelah ditandatangani oleh

OKA, Bukti Memorial diserahkan kembali kepada BUB untuk selanjutnya

dilakukan pencatatan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan.

Hasil analisis terhadap Penerapan Subsitem Pendapatan Jasa Layanan

Pendidikan adalah sebagai berikut:

(1) 

Unit BLU FISIP tidak melakukan pencatatan Pendapatan Jasa Layanan

Pendidikan

Dalam penerapannya, saat ini Bendahara Unit BLU (BUB) FISIP tidak

melakukan pencatatan terhadap Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan.

Pencatatan Jasa Layanan Pendidikan hanya dilakukan oleh Unit BLU Unsoed

Pusat. Hal ini dilakukan berdasarkan arahan BLU Unsoed Pusat pada saat

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

25/31

32

sosialisasi pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal ini juga menurut Unit BLU

FISIP lebih sederhana dalam aplikasinya.

Dengan tidak adanya pencatatan terhadap Pendapatan Jasa Layanan

Pendidikan oleh Unit BLU FISIP, maka hal ini tidak sesuai dengan salah satu

tupoksi BUB FISIP dalam Permendikbud Nomor 10 tahun 2013, yaitu

“menerima, mencatat dan mempertanggungjawabkan pendapatan dan biaya

unit BLU yang ada dalam penguasaannya”. Walaupun tidak sesuai, tetapi dalam

 penerapannya hal ini menjadi lebih sederhana mudah diterapkan, maka

seharusnya dapat menjadi bahan pertimbangan perbaikan Subsistem

Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan dengan dipayungi peraturan yang sah.

(2) Menegaskan ketidakjelasan fungsi PTU dalam Subsistem Pendapatan Jasa

Layanan Pendidikan

Walaupun BUB FISIP tidak melakukan pencatatan Pendapatan Jasa

Layanan Pendidikan, dokumen LPDP tetap diserahkan oleh OKA melalui PTU

kepada BUB FISIP. Dokumen LPDP tetap diperlukan oleh BUB untuk

melakukan verifikasi perhitungan penerimaan sharing dana dalam LPDP yang

disusun oleh Bendahara Penerimaan.

Dilihat dari penerapan Subsistem Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan ini,

menguatkan ketidakjelasan kenapa penyerahan LPDP oleh OKA kepada BUB

harus melalui PTU, sebagaimana hasil analsis terhadap Permendikbud Nomor

10 tahun 2013 bagian yang telah lalu. Tugas PTU dalam subsistem ini tidak

dijelaskan. Peran PTU hanya meneruskan dokumen LPDP kepada BUB begitu

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

26/31

33

saja tanpa adanya penyimpanan arsip oleh PTU, atau dengan kata lain PTU

hanya mendisposisi LPDP dari OKA kepada BUB tanpa ada analisis atau arsip.

LPDP digunakan oleh BUB bukan oleh PTU. Jika memang PTU dalam

subsistem ini adalah dalam rangka tupoksinya membantu OKA dalam

mengelola anggaran untuk pelaksanaan kegiatan maka seharusnya dijelaskan

 paling tidak PTU menyimpan copy LPDP dalam proses ini.

Secara keseluruhan analisis terhadap Subsistem Pendapatan Jasa Layanan

Pendidikan yang paling menonjol adalah tidak adanya pencatatan Pendapatan Jasa

Layanan Pendidikan pada Unit BLU FISIP. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal,

yaitu:

1)  Unit BLU Fisip dalam melakukan pencatatan dan pelaporan hanya

 berpedoman pada materi hasil sosialisasi dan pelatihan pencatatan dan

 pelaporan oleh Unit BLU Unsoed Pusat,

2)  Pada saat sosialisasi dan pelatihan pencatatan dan pelaporan oleh Unit BLU

Unsoed Pusat, materinya tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 10

tahun 2013,

3) 

Pada saat sosialisasi dan pelatihan pencatatan dan pelaporan, Unit BLU

Unsoed Pusat belum pernah menyampaikan dasar hukum dan peraturan

yang mendasari materi sosialisasi dan pelatihan.

Karena tidak adanya pencatatan terhadap Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

oleh Unit BLU merupakan hasil sosialisasi dan pelatihan pencatatan dan pelaporan

keuangan yang diselenggarakan oleh Unit Unsoed Pusat, maka hal ini adalah

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

27/31

34

keputusan dari Unsoed dan berlaku pada semua Unit BLU Unsoed. Keputusan BLU

Unsoed untuk merubah Sistem Akuntansi BLU Unsoed sehingga tidak lagi

 berpedoman pada Permendikbud Nomor 10 tahun 2013 hingga saat ini belum

mempunyai payung hukum baik berupa keputusan rektor ataupun yang lainnya.

Oleh karena itu, Permendikbud Nomor 10 tahun 2013 seharusnya masih berlaku

dan diterapkan secara konsekuen oleh BLU Unsoed.

Hal ini sangat penting mengingat Sistem Akuntansi BLU Unsoed adalah untuk

menjamin Akuntabilitas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan BLU

Unsoed sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 10 tahun 2013. Apalagi

tidak diterapkannya Sistem Akuntansi BLU Unsoed Subsistem Pendapatan Jasa

Layanan Pendidikan merupakan keputusan BLU Unsoed yang tidak dipayungi oleh

 peraturan yang resmi, sehingga hanya dianggap sebagai improvisasi yang

disepakati bersama. Akan menjadi fatal akibatnya jika ada pemeriksaan oleh pihak

eksternal baik dari Auditor Intern Pemerintah, Auditor Eksternal Pemerintah yaitu

BPK, maupun oleh Akuntan Publik, karena tentunya hal yang pertama kali

ditanyakan adalah peraturan mengenai Sistem Akuntansi. Selama peraturan

mengenai Sistem Akuntansi BLU Unsoed belum dicabut atau dirubah secara resmi

maka pemeriksa eksternal akan tetap berpatokan pada Permendikbud Nomor 10

tahun 2013.

2) 

Analisis Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya 

Proses pada Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya yang seharusnya, jika

digambarkan dalam diagram alir adalah sebagaimana Gambar 3.7. Hal-hal

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

28/31

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

29/31

36

Gambar 3.14 Bukti Setoran Pendapatan Jasa Giro ke Rekening Rektor  

(2) 

Adanya Pelaporan Setoran Pendapatan Jasa Lainnya oleh PTK ke OKA

Dalam Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya pada Sistem Akuntansi BLU

Unsoed, PTK tidak berkewajiban untuk melaporkan penyetoran Pendapatan Jasa

Lainnya kepada OKA. Dalam penerapannya, PTK saat menyetorkan Pendapatan

Jasa Lainnya tetap melaporkan kegiatannya kepada OKA, walau hanya sekedar

laporan secara lisan. Jika nominal Pendapatan Jasa Lainnya material maka lebih

 baik dibuatkan format khusus untuk pelaporan Pendapatan Jasa Lainnya oleh PTK

kepada OKA. Kegunaan laporan Pendapatan Jasa Lainnya oleh PTK kepada OKA

sebagaimana disebutkan pada  Analisis Sistem Akuntansi BLU Unsoed: Hasil

 Analisis Subsistem Pendapatan Jasa Lainnya.

(3) OKA menyerahkan LPPL kepada BUB melalui PTU 

Dokumen LPPL diserahkan kepada OKA oleh Bendahara Penerimaan,

kemudian oleh OKA diserahkan kepada BUB melalui PTU. Sebagaimana hasil

analisis Subsistem Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan dan analisis

 penerapannya, proses penyerapahan LPPL melalui PTU hanya memperpanjang

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

30/31

37

 proses dan tidak dijelaskan peranan PTU dalam proses ini. Oleh karena itu, lebih

 baik dokumen diserahkan secara paralel kepada PTU dan BUB. PTU menyimpan

arsip dalam bentuk copy LPPL sebagai pelaksanaan tupoksi PTU dalam rangka

membantu OKA mengelola anggaran dan BUB menyimpan dokumen LPPL dalam

rangka sebagai dokumen pendukung pencatatan Pendapatan Jasa Lainnya.

(4) Pencatatan BUB atas Pendapatan Jasa Lainnya hanya dengan dasar bukti

penyetoran ke rekening Rektor 

Pada pedoman Permendikbud Nomor 10 tahun 2013, prosedur pencatatan

Pendapatan Jasa Lainnya adalah saat BUB mendapatkan dokumen LPPL dari OKA

melalui PTU, BUB membuat Bukti Memorial sebagai dasar pencatatan Pendapatan

Jasa Lainnya yang ditandatangani oleh OKA. Dalam proses ini berarti ada proses

yang panjang dan bolak-balik antara OKA dengan BUB sebelum pencatatan

Pendapatan Jasa Lainnya benar-benar dilakukan.

Pada penerapannya, BUB mencatat Pendapatan Jasa Lainnya hanya

menggunakan bukti setor Pendapatan Jasa Lainnya ke rekening rektor. Setelah

 penyetoran Pendapatan Jasa Lainnya ke rekening rektor, bukti asli setoran ke

rekening rektor diserahkan ke bagian keuangan FISIP untuk dilakukan pencatatan

dan kemudian bukti setor asli tersebut diarsipkan oleh bagian keuangan FISIP. BUB

tidak menunggu adanya dokumen LPPL dari Bendahara Penerimaan dan tidak

menggunakan Bukti Memorial yang ditandatangani OKA dalam mencatat

Pendapatan Jasa Lainnya.

Proses ini memang tidak sesuai dengan Sistem Akuntansi BLU Unsoed yang

diatur dalam Permendikbud Nomor 10 tahun 2013. Akan tetapi proses ini lebih

8/18/2019 Bab 3 ku anyar

31/31