6

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Prosedur

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan menyusun suatu prosedur

sebagailandasan dalam pelaksanaan kegiatannya. Prosedur disusun sebaik-

baiknya agar dapat tercapai tujuan kegiatan yang direncanakan.

“Prosedur ialah urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkanbeberapa

orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin

penanganansecara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang- ulang.

(Mulyadi,2005:5) “

“Prosedur adalah serangkaian titik rutin yang di ikuti dalam melaksanakan

suatu wewenang fungsi dan operasional”. (Narko,2003 :3).

Berdasarkan pengertian diatas tersebut dapat diketahui bahwa prosedur ialah

suatuserangkaian kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna

menangani segalatransaksi perusahaan yang berulang terjadi secara seragam.

“Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan administrative, biasanya melibatkan

beberapaorang dalam satu bagian atau lebih yang disusun untuk menjamin

adanya perlakuan yangseragam terhadap transaksi- transaksi perusahaan yang

sering terjadi” Dalam kamus Akuntansi Praktis (Fauzi,1995: 214),

2.2. Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan gambaran pelaksanaan pelayanan berjalan

sesuai yang ditetapkan. Misalnya penggunaan waktu relatif cepat, tingkat

penyelesaian pekerjaan relatif cepat dan kualitas pekerjaan.Hal ini

menunjukkan, bahwa kualitas pelayanan berarti ada efektifitas dan efisiensi

yang tercipta pada suatu yang aktifitas pelayanan.“kualitas memiliki hubungan

yang erat dengan kepuasan pelanggan”(Tjiptono,2006:54).

7

Kualitas pelayanan juga diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan

terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan (masyarakat).Dimana pelayanan

dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk barang dan jasa sesuai

dengan kebutuhan pelanggan (masyarakat) (Ibrahim, 2008:22).

Sumber lain mengungkapkan definisi kualitas pelayanan adalah standar tingkat

pelayanan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan pelayanan

berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan pihak yang dilayani merasa

puas dan memberikan respon positif (Mangkunegara, 2007 : 67).

Menurut pengertian di atas, bahwa kualitas pelayanan adalah bentuk pelayanan

yang memenuhi standar yang ditetapkan. Misalnya kualitas pelayanan bagi

kantor Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, berarti ukurannya adalah

besarnya perbandingan antara output dengan input, relatif rendahnya jumlah jam

kerja digunakan, tetapi hasilnya sesuai yang direncanakan dan kecepatan

menyelesaikan pekerjaan sesuai yang ditargetkan, tetapi hasilnya memenuhi

syarat, sedangkan standar ukuran kualitas pelayanan bagi masyarakat, berarti

masyarakat merasa puas atas layanan yang diberikan atau diterima dan juga

adanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai kantor Direktorat Lalu

Lintas dan Angkutan Laut. Beberapa dimensi atau atribut yang diperhatikan

dalam perbaikan kualitas jasa :

1. Ketepatan waktu pelayanan.

2. Akurasi pelayanan

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan

4. TanggungJawab

5. Kelengkapan

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan

7. Variasi model pelayanan

8. Pelayanan pribadi

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan

10. Atribut pendukung pelayanan lainnya. (Gaspersz, dalam Lukman:2008:46)

8

Dengan demikian tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik, dalam konteks desentralisasi ini, pelayanan publik pemerintah

daerah seharusnya menjadi lebih baik jika selalu berfokus pada kepentingan dan

berfokus kepada kepuasan masyarakat sebagai pelanggan.Parasuraman, Zeithaml,

and Berry mengajukan 10 kategori Kualitas Pelayanan.Ke-10 kategori ini mereka

sebut “Service Quality Determinants.” Ke-10 kategori tersebut sebagai berikut :

1. Reliability meliputi konsistensi kinerja dan keandalan. Artinya,organisasi

menunjukkan pelayanan segera.

2. Responsiveness adalah keinginan atau kesiapan pekerja dalam menyediakan

pelayanan.

3. Competence artinya menguasai keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan

guna melakukan pelayanan.

4. Access adalah kontak yang mudah dan dekat.

5. Courtesy meliputi keramahan, respek, tenggang rasa, dan persahabatan dalam

kontak personil (termasuk resepsionis, operator telepon, lain-lain).

6. Communication artinya memastikan pelanggan beroleh informasi dalam

bahasa yang bisa mereka pahami serta mendengarkan mereka. Juga ia berarti

organisasi harus menyesuaikan bahasa dengan pelanggan yang berbeda-beda.

7. Credibility meliputi kepercayaan, keyakinan, kejujuran. Ia meliputi

pemunculan kondisi bahwa kepentingan pelanggan adalah segalanya.

8. Security adalah kemerdekaan dari bahaya, resiko, atau keraguan.

9. Understanding/Knowing The Customer meliputi melakukan usaha untuk

memahami kebutuhan pelanggan.

10. Tangibles meliputi tampilan fisik pelayanan perwakilan fisik dari layanan.

9

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk

mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari

beberapa dimensi yaitu :

1. Transparansi Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah

dimengerti.

2. Akuntabilitas pelayanan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional pelayanan yang diberikan sesuai kondisi dan kemampuan

pegawai dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas

4. Partisipatif pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan

dan harapan Masyarakat.

5. Kesamaan hak pelayanan yang diberikan yang tidak melakukan diskriminasi

kepada agen swasta dilihat dari aspek apapun khususnya ras, agama,

golongan, suku status sosial dan lain yang diberikan.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban pelayanan yang mempertimbangkan aspek

keadilan antara pemberi layanan dan penerima layanan publik dari beberapa

hal tersebut diatas jelas dipaparkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam

pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Jika dihubungkan dengan administrasi publik pelayanan adalah kualitas

pelayanan birokrat terhadap masyarakat(Sinambela,2008 : 6).

Kualitas diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan

pelanggan dan upaya perubahan kearah perbaikan terus-menerus sehingga dikenal

istilah Q = MATCH (Meets Agreed Terms and Changes) (Vincent dan Gasperz,

2006:1).

10

Menurut the American Society of Quality Control, kualitas adalah keseluruhan

ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau layanan menyangkut kemampuan

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah dittentukan atau yang bersifat

laten (Purnama N, 2006: 9).

Pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok :

1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan

langsung, maupun keistimewaan aktraktif yang memenuhi keinginan

pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk.

2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

konsep kualitas pelayanan dapat pula dipahami melalui “consumer behaviour”

(perilaku konsumen) yaitu perilaku yang dimainkan oleh konsumen dalam

mencari, membeli, menggunakan dan mengevaluasi suatu produk pelayanan

yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya. Keputusan konsumen untuk

mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi suatu barang/jasa dipengaruhi

berbagai faktor, antara lain persepsinya terhadap kualitas pelayanan. Hal ini

menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara kepuasan konsumen dengan

kualitas pelayanan. (Harbani Pasolong, 2007:135).

Pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada

pelanggan sangat tergantung pada kepuasan pelanggan.Salah satu ukuran

keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada

tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani.Pendapat tersebut artinya menuju

kepada pelayanan eksternal, dari perspektif pelanggan, lebih utama atau lebih

didahulukan apabila ingin mencapai kinerja pelayanan yang berkualitas.

Kualitas pelayanan merupakan gambaran pelaksanaan pelayanan berjalan

sesuai yang ditetapkan. Misalnya penggunaan waktu relatif cepat, tingkat

penyelesaian pekerjaan relatif cepat dan kualitas pekerjaan.Hal ini

menunjukkan, bahwa kualitas pelayanan berarti ada efektifitas dan efisiensi

yang tercipta pada suatu yang aktifitas pelayanan. Kualitas memiliki hubungan

yang erat dengan kepuasan pelanggan (Tjiptono,2006:54).

11

2.3. Lalu Lintas

Lalu Lintas di dalam undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai

gerak kendaraan dan orang di Ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud

Ruang Lalu Lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah

kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan angkutan

jalan yang selamat, aman, cepat, lancer, tertib dan teratur nyaman dan efisien

melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan

menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur

lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

2.4. Angkutan Laut

Angkutan Laut adalah freight forwarder yaitu jasa atau transportasi angkutan

barang untuk memenuhi kebutuhan pihak yang menyerahkan barang atau dasar

konsinyasi atau penerima konsinyasi untuk melakukan pengapalan dan

pengangkutan.

Angkutan laut terdiri atas angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar

negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan laut pelayaran-rakyat. Angkutan laut

dalanm negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perariran

Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Angkutan laut luar negeri adalah kegitatan angkutan laut dari pelabuhan atau

terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang

diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Angkutan laut khusus adalah

kegiatan angkutan untuk meleyani kepentingan usaha sendiri dalam menunjanh

usaha pokoknya. Angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang

bersifat tradisional dan memepunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan

angkutan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar

bermotor, atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran

tertentu.

12

2.5. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dipimpin oleh seorang Direkur

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Hal ini sesuai dengan Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas dan angkutan laut

2.6. Agen

Agen adalah perantara yang berdiri sendiri (biasanya) terhadap beberapa

pengusaha dengan mana dirinya tidk terikat dengan perjanjian perburuhan,

melainkan perjanjian untuk melakukan pekerjaan dari Pasal 1601 KUHPerdata.

Menurut (Prof. Sukardono).

Hubungan antara agen perusahaan dengan pengusaha itu tidak bersifat

pelayanan berkala dan juga tidak bersifat perburuhan, sebab hubungan

tetapbukanlah sifat dari pelayanan berkala, dan hubungan yang sama tinggi sama

rendah bukanlah hubungan perburuhan. Singkatnya hubungan antara agen

perusahaan dengan pengusaha itu hanya bersifat pemberian kuasa. Hubungan

yang tetap dan hubungan sama tinggi dan sama rendah tidak bertentangan dengan

sifat pemberian kuasa.

Perjanjian pemberian kuasa ini diatur dalam bab XVI, buku III, KUHPER,

mulai dari pasal 1792, sampai dengan 1819. Perjanjian bentuk ini selalu

mengandung unsure perwakilan (volmach) bagi pemegang kuasa(pasal 1799

KUHPER). Dalam hal ini agen perusahaan sebagai pemegang kuasa, mengadakan

perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha.

13

2.7. Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran merupakan usaha industri jasa transportasi laut yang

memberikan manfaat sangat besar bagi perpindahan suatu barang melalui

perairan, baik secara ’place utility’ maupun time utility. Berdasarkan kegiatannya

pelayaran terbagi atas pelayaran niaga (shipping business, commercial shipping,

Saat ini wilayah Indonesia berada dalam wilayah/rute pelayaran east bond/west

bond sehingga pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang berada di rute tersebut

merupakan pelabuhan-pelabuhan strategis untuk dikembangkan menjadi

pelabuhan ’hub’. Namun sejalan dengan perkembangan perubahan iklim (global

warming) kondisi strategis pelabuhan – pelabuhan di Indonesia dapat terancam

karena rute pelayaran menunju Barat dapat berubah langsung tanpa melalui

wilayah Indonesia (north – west). Sebagai konsekuensi berada pada jalur

internasional maka Indonesia harus mematuhi aturan-aturan/konvensi-konvensi

terkait ’maritime law’ (hukum laut internasional). Hukum laut internasional

mengatur aspek-aspek pelayaran, baik yang berkaitan dengan masalah teknis,

hukum positif, maupun yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau

pengusahaan pelayaran. Meski Indonesia dikenal sebagai negara maritim, namun

sampai hari ini kegiatan bisnis pelayaran di Indonesia masih didominasi oleh

pelayaran asing, sehingga menjadi tantangan bagi kita untuk menjadikan

Penyelenggaraan perusahaan pelayaran dapat dilakukan oleh Badan Hukum

Indonesia baik berupa Badan usaha swasta, Badan Usaha milik Negara/Daerah

(BUMN/D) maupun Koperasi. Dari ketiga bentuk badan hukum tersebut diatas,

hanya koperasi dan BUMD yang belum berperan secara signifikan terhadap

pengembangan usaha pelayaran dimaksud. Sedangkan berdasarkan jenisnya usaha

pelayaran dapat dibedakan berdasarkan wilayah (pelayaran lokal, pelayaran

pantai, pelayaran samudera, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, pelayaran cross

trading). sifat usaha/ bentuk operasi (Liner service, pelayaran tramper, pelayaran

khusus, pelayaran global, dan pelayaran feeder) dan jenis muatannya. Terkait

dengan bentuk operasi dan jenis muatan tersebut maka penyelenggara pelabuhan

harus menyesuaikan jenis pelayanan dan fasilitas yang dimiliki agar

14

Kegiatan pelayaran niaga terdapat 3 (tiga) pihak yang saling berhubungan hukum

satu sama lain yaitu Pengirim Barang (shipper), Pengangkut barang (carrier), dan

penerima barang (consignee), dimana hak dan kewajiban ketiga pihak tersebut

diatur oleh perundang-undangan nasional/peraturan pemerintah dan beberapa

konvensi internasional yang telah dibentuk guna mengatur masalah pelayaran,

baik segi teknis-nautis pelayaran maupun segi niaganya. Disamping ketiga pihak

tersebut, masih terdapat pihak-pihak yang tidak saling berhubungan hukum/tidak

diatur oleh undang-undang namun memiliki peranan yang yang sangat penting

dalam dunia pelayaran, yaitu :

Ekspeditur, perusahaan Pergudangan (warehousing), perusahaan Bongkar Muat

(stevedoring), dan Lembaga Jasa Pengurusan Transportasi dan barang (Freight

Forwader).

Dari penjelasan tersebut diatas tampak bahwa kegiatan kepelabuhanan merupakan

sebagian kecil dari keseluruhan rantai kegiatan logistik, namun apabila terdapat

kelambatan dalam pelayanan jasa kepelabuhanan akan mengganggu keseluruhan

Terdapat beberapa perkembangan pelayaran internasional antara lain Shipping

Conference (perkumpulan atau asosiasi sesama perusahaan pelayaran samudera

yang menjalani trayek pelayanan secara teratur, untuk wilayah operasi tertentu

untuk bekerjasama dalam menangani masalah-masalah), Non Conference Liner,

Aliansi (kerjasama antara 2 buah perusahaan pelayaran yang besar, baik dalam hal

pengangkutan maupun dalam pemakaian fasilitas yang dimiliki masing masing

perusahaan), Non-Vessel Operating Common Carrier (yaitu sebuah usaha

perkapalan yang tidak mempunyai kapal yang lebih merupakan sebuah usaha

Cargo consolidation), Tramper (perusahaan pelayaran yang mengoperasikan

Pelayaran dan Perkapalan kapal-kapalnya tanpa jadwal yang tetap dan waktu

singgah ke pelabuhan yang tidak teratur).

15

2.8. Pelabuhan

Pelabuhan adalah daratan atau perairan disekitarnya dengan batas-batas

tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang

dipergunakan sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turunnya penumpang,

barang dan atau bongkar muat dilengkapi dengan fasilitas keselamatan serta

sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Menurut (Suyono,

R.P,2005).

Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1983, Pelabuhan

adalah daerah tempat berlabuh dan bertambatnya kapal serta kendaraan air lainnya

untuk menaikan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan

serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi.

Jadi pengertian Pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja yang terdiri dari

area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan

bertambat kapal guna terselenggaranya bongkar muat barang serta naik turunnya

penumpang dari satu moda transportasi laut ke moda transportasi lainnya atau

sebaliknya.

2.9. Pengertian Kapal

Pengertian kapal menurut Undang-Undang pengangkutan laut 1992 adalah

kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga

mekanik, tenaga angin / ditunda kendaraan dibawah permukaan air serta alat

apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.

Sesuai dengan KUHD pasal 309 yang dimaksud dengan kapal adalah semua

perahu dengan nama apapun maupun macam apapun juga selanjutnya KUHD

Buku 1 Bab 1 sampai dengan Bab IV mengenai kapal laut yang dimaksudnya

adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran dilaut yang dipergunakan untuk

itu.

16

1. Kapal yang digerakan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai

alat penggerak misalnya :

a) Kapal Motor

b) Kapal Uap

c) Kapal tenaga matahari

d) Kapal tenaga nuklir

2. Kapal yang digerakan oleh angin adalah kapal layar

3. Kapal tunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak

atau kapal lain.

4. Kendaraan yang berdayadukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat

dioperasikan di atas air dengan penggerak daya dukung dinamis yang

diakibatkan oleh kecepatan atau rancangan bangunan kapal itu sendiri,

misalnya hidrofoil dan kapal cepat lainnya yang memiliki kreteria tertentu.

5. Kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang bergerak di

bawah permukaan air.

6. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat

apung dan bangunan terapung yang tidak memiliki alat sendiri, serta

ditempatkan suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk

waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi untuk

menunjang kegiatan lepas pantai. Sedangkan ditinjau dari segi niaganya,

terdapat berbagai jenis kapal menurut F.C.D. Sudjatmiko (1994:73) membagi

kapal menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Kapal barang (Cargo Vessel)

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan pengangkutan barang

menurut jenis barang masing-masing

b. Kapal barang penumpang

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut barang dan

penumpang secara bersama-sama, kapal semacam ini umumnya

digunakan untuk pelayaran antar pulau dimana jarak suatu pelabuhan lain

terlalu jauh.

17

c. Kapal penumpang (Passenger Vessel)

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang dari

satu pelabuhan kepelabuhan lainnya/ tujuan kapal penumpang yang

beroperasi di pelabuhan Pekanbaru.

2.10. Dokumen

Kamus bahasa inggris Webster mengartikan dokumen sebagi suatu hal

yang dapat membuktikan dengan keterangan atau melengkapi keterangan

dengan fakta-fakta.dan dokumen melengkapi keabsahan dari keterangan

seperti surat keterangan, pernyataan, lampiran-lampiran seperti untuk

melengkapi sebuah buku dan tesis.

Dokumen niaga, adalah dokumen yang berkaitan dengan perniagaan,

berupa surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Contoh dokumen niaga ; cek, obligasi, packing list, faktur ,kuitansi,

surat pangantar, bill of lading ,saham, dan letter of credit.

2.11. Jasa

Jasa adalah suatu aktivitas atau tindakan yang tidak terwujud, tidak dapat

diraba tetapi dapat diidentifikasi, yang direncanakan dan dilaksanakan untuk

memenuhi permintaan dan kepuasan konsumen. Jasa adalah suatu aktivitas

ekonomi yang melibatkan berbagai interaksi dengan konsumen atau dengan

barang-barang milik, tetapi tidak terjadi transfer kepemilikan.

Dalam proses menghasilkan jasa, bisa menggunakan barang berwujud

meskipun dalam menghasilkan jasa membutuhkan barang berwujud, akan tetapi

tidak terjadi pemindahan hak milik atas barang tersebut.

18

2.12. Proses

Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan

dapat dilakukan berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika

diadopsi, setiap tahap secara konsisten mengarah, tentu saja hasil yang diinginkan

atau direncanakan oleh lembaga.

Definisi lain dari proses ini adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait

atau berinteraksi, yang mengubah input menjadi output dari kegiatan ini

memerlukan alokasi sumber daya seperti manusia dan material. Input output

berarti daya nyata (seperti peralatan, bahan dan komponen) atau intangible

(seperti energi atau informasi). Output juga dapat tidak diinginkan, seperti limbah

atau polusi.

1. Sistem Pelayanan Kapal Masuk

a. Registrasi Perusahaan & Master Kapal

Untuk dapat menggunakan aplikasi SIMOP perusahaan Pelayaran atau

Agen Kapal harus sudah teregistrasi terlebih dahulu.

b Pengajuan PKK Bila Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal sudah

teregistrasi selanjutnya Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal dapat

mengajukan PKK.

c. Rendal membuat RPKOP

Bila PKK telah diajukan oleh Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal,

selanjutnya Rendal akan membuat RPKOP berdasarkan informasi yang

terdapat dari PKK yang diajukan.

d. Pengajuan PPKB Masuk/Tambat

PPKB masuk/tambat diajukan setelah RPKOP yang dibuat atau

ditetapkan oleh RENDAL.

e. Pelunasan Uang Jaminan (Uper) manual atau CMSSetelah Perusahaan

Pelayaran atau Agen Kapal membayar uang jaminan Uper atau CMS

kemudian PPKB baru dapat ditetapkan oleh RENDAL.

19

f. Penetapan PPKB

Setelah Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal membayar uang jaminan

kemudian PPKB akan ditetapkan oleh Kepanduan dan RENDAL.

2. Sistem Pelayanan Kapal Keluar

a. PPKB Keluar

Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal mengajukan PPKB keluar.

b. Penetapan PPKB

PPKB Keluar yang diajukan oleh Perusahaan Pelayaran Atau Agen Kapal

kemudi ditetapkan oleh Rendal/PPSA Cabang.

c. Penerbitan SPK dan Bukti SPK

Setelah PPKB ditetapkan kemudian Kepanduan mengeluarkan SPK Pandu

berikut Bukti Pandu dan Pangkalan mengeluarkan SPK Lepas Tali berikut

Bukti Lepas Tali.

d. Pelaksanan Pelayanan

Pelaksanaan pelayanan direalisasikan pada waktu yang telah ditetapkan di

SPK yang mengacu kepada PPKB.

e. Perekaman Data Realisasi

2A1 dan 2A2 kemudian di entry oleh dinas Kepanduan dan Pangkalan.

f. Daftar Kapal Keluar

Rendalop dapat mengetahui pergerakan kapal keluar dari menu Daftar

Keluar Kapal.

g. Data Transaksi Jasa Kapal (DTJK)

Setelah 2A2 di entry maka DTJK dikeluarkan oleh Divisi Keuangan, berisi

rincian transaksi.

h. Pranota (Bentuk A3)

Pranota dikeluarkan oleh Bagian Keuangan.

i. Nota Tagihan Jasa Kapal (Bentuk 4A)

Setelah Pranota dikeluarkan kemudian Bagian Keuangan mengeluarkan

Nota Tagiahan Jasa Kapal (Bentuk 4A).

20

j. Pengiriman Nota Tagihan

Nota tagihan dikirimkan ke SIMKEU melalui aplikasi SIMOP oleh divisi

keuangan dan di lunasi oleh agen perusahaan pelayaran.