of 15 /15
6 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Prosedur Dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan menyusun suatu prosedur sebagailandasan dalam pelaksanaan kegiatannya. Prosedur disusun sebaik- baiknya agar dapat tercapai tujuan kegiatan yang direncanakan. Prosedur ialah urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkanbeberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganansecara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang- ulang. (Mulyadi,2005:5) “ “Prosedur adalah serangkaian titik rutin yang di ikuti dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasional”. (Narko,2003 :3). Berdasarkan pengertian diatas tersebut dapat diketahui bahwa prosedur ialah suatuserangkaian kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna menangani segalatransaksi perusahaan yang berulang terjadi secara seragam. “Prosedur adalah urutan -urutan pekerjaan administrative, biasanya melibatkan beberapaorang dalam satu bagian atau lebih yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yangseragam terhadap transaksi- transaksi perusahaan yang sering terjadi” Dalam kamus Akuntansi Praktis (Fauzi,1995: 214), 2.2. Pelayanan Kualitas pelayanan merupakan gambaran pelaksanaan pelayanan berjalan sesuai yang ditetapkan. Misalnya penggunaan waktu relatif cepat, tingkat penyelesaian pekerjaan relatif cepat dan kualitas pekerjaan.Hal ini menunjukkan, bahwa kualitas pelayanan berarti ada efektifitas dan efisiensi yang tercipta pada suatu yang aktifitas pelayanan.“kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan”(Tjiptono,2006:54).

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Prosedurrepository.unimar-amni.ac.id/3023/2/BAB 2.pdfsering terjadi” Dalam kamus Akuntansi Praktis (Fauzi,1995: 214), 2.2. Pelayanan ... pelayaran

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Prosedurrepository.unimar-amni.ac.id/3023/2/BAB 2.pdfsering...

  • 6

    BAB 2

    TINJAUAN PUSTAKA

    2.1. Pengertian Prosedur

    Dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan menyusun suatu prosedur

    sebagailandasan dalam pelaksanaan kegiatannya. Prosedur disusun sebaik-

    baiknya agar dapat tercapai tujuan kegiatan yang direncanakan.

    “Prosedur ialah urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkanbeberapa

    orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin

    penanganansecara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang- ulang.

    (Mulyadi,2005:5) “

    “Prosedur adalah serangkaian titik rutin yang di ikuti dalam melaksanakan

    suatu wewenang fungsi dan operasional”. (Narko,2003 :3).

    Berdasarkan pengertian diatas tersebut dapat diketahui bahwa prosedur ialah

    suatuserangkaian kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna

    menangani segalatransaksi perusahaan yang berulang terjadi secara seragam.

    “Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan administrative, biasanya melibatkan

    beberapaorang dalam satu bagian atau lebih yang disusun untuk menjamin

    adanya perlakuan yangseragam terhadap transaksi- transaksi perusahaan yang

    sering terjadi” Dalam kamus Akuntansi Praktis (Fauzi,1995: 214),

    2.2. Pelayanan

    Kualitas pelayanan merupakan gambaran pelaksanaan pelayanan berjalan

    sesuai yang ditetapkan. Misalnya penggunaan waktu relatif cepat, tingkat

    penyelesaian pekerjaan relatif cepat dan kualitas pekerjaan.Hal ini

    menunjukkan, bahwa kualitas pelayanan berarti ada efektifitas dan efisiensi

    yang tercipta pada suatu yang aktifitas pelayanan.“kualitas memiliki hubungan

    yang erat dengan kepuasan pelanggan”(Tjiptono,2006:54).

  • 7

    Kualitas pelayanan juga diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan

    terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan (masyarakat).Dimana pelayanan

    dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk barang dan jasa sesuai

    dengan kebutuhan pelanggan (masyarakat) (Ibrahim, 2008:22).

    Sumber lain mengungkapkan definisi kualitas pelayanan adalah standar tingkat

    pelayanan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan pelayanan

    berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan pihak yang dilayani merasa

    puas dan memberikan respon positif (Mangkunegara, 2007 : 67).

    Menurut pengertian di atas, bahwa kualitas pelayanan adalah bentuk pelayanan

    yang memenuhi standar yang ditetapkan. Misalnya kualitas pelayanan bagi

    kantor Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, berarti ukurannya adalah

    besarnya perbandingan antara output dengan input, relatif rendahnya jumlah jam

    kerja digunakan, tetapi hasilnya sesuai yang direncanakan dan kecepatan

    menyelesaikan pekerjaan sesuai yang ditargetkan, tetapi hasilnya memenuhi

    syarat, sedangkan standar ukuran kualitas pelayanan bagi masyarakat, berarti

    masyarakat merasa puas atas layanan yang diberikan atau diterima dan juga

    adanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai kantor Direktorat Lalu

    Lintas dan Angkutan Laut. Beberapa dimensi atau atribut yang diperhatikan

    dalam perbaikan kualitas jasa :

    1. Ketepatan waktu pelayanan.

    2. Akurasi pelayanan

    3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan

    4. TanggungJawab

    5. Kelengkapan

    6. Kemudahan mendapatkan pelayanan

    7. Variasi model pelayanan

    8. Pelayanan pribadi

    9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan

    10. Atribut pendukung pelayanan lainnya. (Gaspersz, dalam Lukman:2008:46)

  • 8

    Dengan demikian tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas

    pelayanan publik, dalam konteks desentralisasi ini, pelayanan publik pemerintah

    daerah seharusnya menjadi lebih baik jika selalu berfokus pada kepentingan dan

    berfokus kepada kepuasan masyarakat sebagai pelanggan.Parasuraman, Zeithaml,

    and Berry mengajukan 10 kategori Kualitas Pelayanan.Ke-10 kategori ini mereka

    sebut “Service Quality Determinants.” Ke-10 kategori tersebut sebagai berikut :

    1. Reliability meliputi konsistensi kinerja dan keandalan. Artinya,organisasi

    menunjukkan pelayanan segera.

    2. Responsiveness adalah keinginan atau kesiapan pekerja dalam menyediakan

    pelayanan.

    3. Competence artinya menguasai keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan

    guna melakukan pelayanan.

    4. Access adalah kontak yang mudah dan dekat.

    5. Courtesy meliputi keramahan, respek, tenggang rasa, dan persahabatan dalam

    kontak personil (termasuk resepsionis, operator telepon, lain-lain).

    6. Communication artinya memastikan pelanggan beroleh informasi dalam

    bahasa yang bisa mereka pahami serta mendengarkan mereka. Juga ia berarti

    organisasi harus menyesuaikan bahasa dengan pelanggan yang berbeda-beda.

    7. Credibility meliputi kepercayaan, keyakinan, kejujuran. Ia meliputi

    pemunculan kondisi bahwa kepentingan pelanggan adalah segalanya.

    8. Security adalah kemerdekaan dari bahaya, resiko, atau keraguan.

    9. Understanding/Knowing The Customer meliputi melakukan usaha untuk

    memahami kebutuhan pelanggan.

    10. Tangibles meliputi tampilan fisik pelayanan perwakilan fisik dari layanan.

  • 9

    Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk

    mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari

    beberapa dimensi yaitu :

    1. Transparansi Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh

    semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah

    dimengerti.

    2. Akuntabilitas pelayanan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan

    ketentuan peraturan perundang-undangan.

    3. Kondisional pelayanan yang diberikan sesuai kondisi dan kemampuan

    pegawai dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas

    4. Partisipatif pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam

    penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan

    dan harapan Masyarakat.

    5. Kesamaan hak pelayanan yang diberikan yang tidak melakukan diskriminasi

    kepada agen swasta dilihat dari aspek apapun khususnya ras, agama,

    golongan, suku status sosial dan lain yang diberikan.

    6. Keseimbangan hak dan kewajiban pelayanan yang mempertimbangkan aspek

    keadilan antara pemberi layanan dan penerima layanan publik dari beberapa

    hal tersebut diatas jelas dipaparkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam

    pemberian pelayanan kepada masyarakat.

    Jika dihubungkan dengan administrasi publik pelayanan adalah kualitas

    pelayanan birokrat terhadap masyarakat(Sinambela,2008 : 6).

    Kualitas diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan

    pelanggan dan upaya perubahan kearah perbaikan terus-menerus sehingga dikenal

    istilah Q = MATCH (Meets Agreed Terms and Changes) (Vincent dan Gasperz,

    2006:1).

  • 10

    Menurut the American Society of Quality Control, kualitas adalah keseluruhan

    ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau layanan menyangkut kemampuan

    untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah dittentukan atau yang bersifat

    laten (Purnama N, 2006: 9).

    Pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok :

    1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan

    langsung, maupun keistimewaan aktraktif yang memenuhi keinginan

    pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk.

    2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

    konsep kualitas pelayanan dapat pula dipahami melalui “consumer behaviour”

    (perilaku konsumen) yaitu perilaku yang dimainkan oleh konsumen dalam

    mencari, membeli, menggunakan dan mengevaluasi suatu produk pelayanan

    yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya. Keputusan konsumen untuk

    mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi suatu barang/jasa dipengaruhi

    berbagai faktor, antara lain persepsinya terhadap kualitas pelayanan. Hal ini

    menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara kepuasan konsumen dengan

    kualitas pelayanan. (Harbani Pasolong, 2007:135).

    Pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada

    pelanggan sangat tergantung pada kepuasan pelanggan.Salah satu ukuran

    keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada

    tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani.Pendapat tersebut artinya menuju

    kepada pelayanan eksternal, dari perspektif pelanggan, lebih utama atau lebih

    didahulukan apabila ingin mencapai kinerja pelayanan yang berkualitas.

    Kualitas pelayanan merupakan gambaran pelaksanaan pelayanan berjalan

    sesuai yang ditetapkan. Misalnya penggunaan waktu relatif cepat, tingkat

    penyelesaian pekerjaan relatif cepat dan kualitas pekerjaan.Hal ini

    menunjukkan, bahwa kualitas pelayanan berarti ada efektifitas dan efisiensi

    yang tercipta pada suatu yang aktifitas pelayanan. Kualitas memiliki hubungan

    yang erat dengan kepuasan pelanggan (Tjiptono,2006:54).

  • 11

    2.3. Lalu Lintas

    Lalu Lintas di dalam undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai

    gerak kendaraan dan orang di Ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud

    Ruang Lalu Lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah

    kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

    Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan angkutan

    jalan yang selamat, aman, cepat, lancer, tertib dan teratur nyaman dan efisien

    melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

    Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan

    menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur

    lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

    2.4. Angkutan Laut

    Angkutan Laut adalah freight forwarder yaitu jasa atau transportasi angkutan

    barang untuk memenuhi kebutuhan pihak yang menyerahkan barang atau dasar

    konsinyasi atau penerima konsinyasi untuk melakukan pengapalan dan

    pengangkutan.

    Angkutan laut terdiri atas angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar

    negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan laut pelayaran-rakyat. Angkutan laut

    dalanm negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perariran

    Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

    Angkutan laut luar negeri adalah kegitatan angkutan laut dari pelabuhan atau

    terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang

    diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Angkutan laut khusus adalah

    kegiatan angkutan untuk meleyani kepentingan usaha sendiri dalam menunjanh

    usaha pokoknya. Angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang

    bersifat tradisional dan memepunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan

    angkutan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar

    bermotor, atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran

    tertentu.

  • 12

    2.5. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

    Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dipimpin oleh seorang Direkur

    Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Hal ini sesuai dengan Peraturan

    Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

    Kerja Kantor Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

    Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan

    perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

    kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di

    bidang lalu lintas dan angkutan laut

    2.6. Agen

    Agen adalah perantara yang berdiri sendiri (biasanya) terhadap beberapa

    pengusaha dengan mana dirinya tidk terikat dengan perjanjian perburuhan,

    melainkan perjanjian untuk melakukan pekerjaan dari Pasal 1601 KUHPerdata.

    Menurut (Prof. Sukardono).

    Hubungan antara agen perusahaan dengan pengusaha itu tidak bersifat

    pelayanan berkala dan juga tidak bersifat perburuhan, sebab hubungan

    tetapbukanlah sifat dari pelayanan berkala, dan hubungan yang sama tinggi sama

    rendah bukanlah hubungan perburuhan. Singkatnya hubungan antara agen

    perusahaan dengan pengusaha itu hanya bersifat pemberian kuasa. Hubungan

    yang tetap dan hubungan sama tinggi dan sama rendah tidak bertentangan dengan

    sifat pemberian kuasa.

    Perjanjian pemberian kuasa ini diatur dalam bab XVI, buku III, KUHPER,

    mulai dari pasal 1792, sampai dengan 1819. Perjanjian bentuk ini selalu

    mengandung unsure perwakilan (volmach) bagi pemegang kuasa(pasal 1799

    KUHPER). Dalam hal ini agen perusahaan sebagai pemegang kuasa, mengadakan

    perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha.

  • 13

    2.7. Perusahaan Pelayaran

    Perusahaan pelayaran merupakan usaha industri jasa transportasi laut yang

    memberikan manfaat sangat besar bagi perpindahan suatu barang melalui

    perairan, baik secara ’place utility’ maupun time utility. Berdasarkan kegiatannya

    pelayaran terbagi atas pelayaran niaga (shipping business, commercial shipping,

    Saat ini wilayah Indonesia berada dalam wilayah/rute pelayaran east bond/west

    bond sehingga pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang berada di rute tersebut

    merupakan pelabuhan-pelabuhan strategis untuk dikembangkan menjadi

    pelabuhan ’hub’. Namun sejalan dengan perkembangan perubahan iklim (global

    warming) kondisi strategis pelabuhan – pelabuhan di Indonesia dapat terancam

    karena rute pelayaran menunju Barat dapat berubah langsung tanpa melalui

    wilayah Indonesia (north – west). Sebagai konsekuensi berada pada jalur

    internasional maka Indonesia harus mematuhi aturan-aturan/konvensi-konvensi

    terkait ’maritime law’ (hukum laut internasional). Hukum laut internasional

    mengatur aspek-aspek pelayaran, baik yang berkaitan dengan masalah teknis,

    hukum positif, maupun yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau

    pengusahaan pelayaran. Meski Indonesia dikenal sebagai negara maritim, namun

    sampai hari ini kegiatan bisnis pelayaran di Indonesia masih didominasi oleh

    pelayaran asing, sehingga menjadi tantangan bagi kita untuk menjadikan

    Penyelenggaraan perusahaan pelayaran dapat dilakukan oleh Badan Hukum

    Indonesia baik berupa Badan usaha swasta, Badan Usaha milik Negara/Daerah

    (BUMN/D) maupun Koperasi. Dari ketiga bentuk badan hukum tersebut diatas,

    hanya koperasi dan BUMD yang belum berperan secara signifikan terhadap

    pengembangan usaha pelayaran dimaksud. Sedangkan berdasarkan jenisnya usaha

    pelayaran dapat dibedakan berdasarkan wilayah (pelayaran lokal, pelayaran

    pantai, pelayaran samudera, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, pelayaran cross

    trading). sifat usaha/ bentuk operasi (Liner service, pelayaran tramper, pelayaran

    khusus, pelayaran global, dan pelayaran feeder) dan jenis muatannya. Terkait

    dengan bentuk operasi dan jenis muatan tersebut maka penyelenggara pelabuhan

    harus menyesuaikan jenis pelayanan dan fasilitas yang dimiliki agar

  • 14

    Kegiatan pelayaran niaga terdapat 3 (tiga) pihak yang saling berhubungan hukum

    satu sama lain yaitu Pengirim Barang (shipper), Pengangkut barang (carrier), dan

    penerima barang (consignee), dimana hak dan kewajiban ketiga pihak tersebut

    diatur oleh perundang-undangan nasional/peraturan pemerintah dan beberapa

    konvensi internasional yang telah dibentuk guna mengatur masalah pelayaran,

    baik segi teknis-nautis pelayaran maupun segi niaganya. Disamping ketiga pihak

    tersebut, masih terdapat pihak-pihak yang tidak saling berhubungan hukum/tidak

    diatur oleh undang-undang namun memiliki peranan yang yang sangat penting

    dalam dunia pelayaran, yaitu :

    Ekspeditur, perusahaan Pergudangan (warehousing), perusahaan Bongkar Muat

    (stevedoring), dan Lembaga Jasa Pengurusan Transportasi dan barang (Freight

    Forwader).

    Dari penjelasan tersebut diatas tampak bahwa kegiatan kepelabuhanan merupakan

    sebagian kecil dari keseluruhan rantai kegiatan logistik, namun apabila terdapat

    kelambatan dalam pelayanan jasa kepelabuhanan akan mengganggu keseluruhan

    Terdapat beberapa perkembangan pelayaran internasional antara lain Shipping

    Conference (perkumpulan atau asosiasi sesama perusahaan pelayaran samudera

    yang menjalani trayek pelayanan secara teratur, untuk wilayah operasi tertentu

    untuk bekerjasama dalam menangani masalah-masalah), Non Conference Liner,

    Aliansi (kerjasama antara 2 buah perusahaan pelayaran yang besar, baik dalam hal

    pengangkutan maupun dalam pemakaian fasilitas yang dimiliki masing masing

    perusahaan), Non-Vessel Operating Common Carrier (yaitu sebuah usaha

    perkapalan yang tidak mempunyai kapal yang lebih merupakan sebuah usaha

    Cargo consolidation), Tramper (perusahaan pelayaran yang mengoperasikan

    Pelayaran dan Perkapalan kapal-kapalnya tanpa jadwal yang tetap dan waktu

    singgah ke pelabuhan yang tidak teratur).

  • 15

    2.8. Pelabuhan

    Pelabuhan adalah daratan atau perairan disekitarnya dengan batas-batas

    tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang

    dipergunakan sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turunnya penumpang,

    barang dan atau bongkar muat dilengkapi dengan fasilitas keselamatan serta

    sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Menurut (Suyono,

    R.P,2005).

    Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1983, Pelabuhan

    adalah daerah tempat berlabuh dan bertambatnya kapal serta kendaraan air lainnya

    untuk menaikan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan

    serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi.

    Jadi pengertian Pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja yang terdiri dari

    area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan

    bertambat kapal guna terselenggaranya bongkar muat barang serta naik turunnya

    penumpang dari satu moda transportasi laut ke moda transportasi lainnya atau

    sebaliknya.

    2.9. Pengertian Kapal

    Pengertian kapal menurut Undang-Undang pengangkutan laut 1992 adalah

    kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga

    mekanik, tenaga angin / ditunda kendaraan dibawah permukaan air serta alat

    apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.

    Sesuai dengan KUHD pasal 309 yang dimaksud dengan kapal adalah semua

    perahu dengan nama apapun maupun macam apapun juga selanjutnya KUHD

    Buku 1 Bab 1 sampai dengan Bab IV mengenai kapal laut yang dimaksudnya

    adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran dilaut yang dipergunakan untuk

    itu.

  • 16

    1. Kapal yang digerakan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai

    alat penggerak misalnya :

    a) Kapal Motor

    b) Kapal Uap

    c) Kapal tenaga matahari

    d) Kapal tenaga nuklir

    2. Kapal yang digerakan oleh angin adalah kapal layar

    3. Kapal tunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak

    atau kapal lain.

    4. Kendaraan yang berdayadukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat

    dioperasikan di atas air dengan penggerak daya dukung dinamis yang

    diakibatkan oleh kecepatan atau rancangan bangunan kapal itu sendiri,

    misalnya hidrofoil dan kapal cepat lainnya yang memiliki kreteria tertentu.

    5. Kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang bergerak di

    bawah permukaan air.

    6. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat

    apung dan bangunan terapung yang tidak memiliki alat sendiri, serta

    ditempatkan suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk

    waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi untuk

    menunjang kegiatan lepas pantai. Sedangkan ditinjau dari segi niaganya,

    terdapat berbagai jenis kapal menurut F.C.D. Sudjatmiko (1994:73) membagi

    kapal menjadi tiga golongan, yaitu:

    a. Kapal barang (Cargo Vessel)

    Adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan pengangkutan barang

    menurut jenis barang masing-masing

    b. Kapal barang penumpang

    Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut barang dan

    penumpang secara bersama-sama, kapal semacam ini umumnya

    digunakan untuk pelayaran antar pulau dimana jarak suatu pelabuhan lain

    terlalu jauh.

  • 17

    c. Kapal penumpang (Passenger Vessel)

    Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang dari

    satu pelabuhan kepelabuhan lainnya/ tujuan kapal penumpang yang

    beroperasi di pelabuhan Pekanbaru.

    2.10. Dokumen

    Kamus bahasa inggris Webster mengartikan dokumen sebagi suatu hal

    yang dapat membuktikan dengan keterangan atau melengkapi keterangan

    dengan fakta-fakta.dan dokumen melengkapi keabsahan dari keterangan

    seperti surat keterangan, pernyataan, lampiran-lampiran seperti untuk

    melengkapi sebuah buku dan tesis.

    Dokumen niaga, adalah dokumen yang berkaitan dengan perniagaan,

    berupa surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

    Contoh dokumen niaga ; cek, obligasi, packing list, faktur ,kuitansi,

    surat pangantar, bill of lading ,saham, dan letter of credit.

    2.11. Jasa

    Jasa adalah suatu aktivitas atau tindakan yang tidak terwujud, tidak dapat

    diraba tetapi dapat diidentifikasi, yang direncanakan dan dilaksanakan untuk

    memenuhi permintaan dan kepuasan konsumen. Jasa adalah suatu aktivitas

    ekonomi yang melibatkan berbagai interaksi dengan konsumen atau dengan

    barang-barang milik, tetapi tidak terjadi transfer kepemilikan.

    Dalam proses menghasilkan jasa, bisa menggunakan barang berwujud

    meskipun dalam menghasilkan jasa membutuhkan barang berwujud, akan tetapi

    tidak terjadi pemindahan hak milik atas barang tersebut.

  • 18

    2.12. Proses

    Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan

    dapat dilakukan berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika

    diadopsi, setiap tahap secara konsisten mengarah, tentu saja hasil yang diinginkan

    atau direncanakan oleh lembaga.

    Definisi lain dari proses ini adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait

    atau berinteraksi, yang mengubah input menjadi output dari kegiatan ini

    memerlukan alokasi sumber daya seperti manusia dan material. Input output

    berarti daya nyata (seperti peralatan, bahan dan komponen) atau intangible

    (seperti energi atau informasi). Output juga dapat tidak diinginkan, seperti limbah

    atau polusi.

    1. Sistem Pelayanan Kapal Masuk

    a. Registrasi Perusahaan & Master Kapal

    Untuk dapat menggunakan aplikasi SIMOP perusahaan Pelayaran atau

    Agen Kapal harus sudah teregistrasi terlebih dahulu.

    b Pengajuan PKK Bila Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal sudah

    teregistrasi selanjutnya Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal dapat

    mengajukan PKK.

    c. Rendal membuat RPKOP

    Bila PKK telah diajukan oleh Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal,

    selanjutnya Rendal akan membuat RPKOP berdasarkan informasi yang

    terdapat dari PKK yang diajukan.

    d. Pengajuan PPKB Masuk/Tambat

    PPKB masuk/tambat diajukan setelah RPKOP yang dibuat atau

    ditetapkan oleh RENDAL.

    e. Pelunasan Uang Jaminan (Uper) manual atau CMSSetelah Perusahaan

    Pelayaran atau Agen Kapal membayar uang jaminan Uper atau CMS

    kemudian PPKB baru dapat ditetapkan oleh RENDAL.

  • 19

    f. Penetapan PPKB

    Setelah Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal membayar uang jaminan

    kemudian PPKB akan ditetapkan oleh Kepanduan dan RENDAL.

    2. Sistem Pelayanan Kapal Keluar

    a. PPKB Keluar

    Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal mengajukan PPKB keluar.

    b. Penetapan PPKB

    PPKB Keluar yang diajukan oleh Perusahaan Pelayaran Atau Agen Kapal

    kemudi ditetapkan oleh Rendal/PPSA Cabang.

    c. Penerbitan SPK dan Bukti SPK

    Setelah PPKB ditetapkan kemudian Kepanduan mengeluarkan SPK Pandu

    berikut Bukti Pandu dan Pangkalan mengeluarkan SPK Lepas Tali berikut

    Bukti Lepas Tali.

    d. Pelaksanan Pelayanan

    Pelaksanaan pelayanan direalisasikan pada waktu yang telah ditetapkan di

    SPK yang mengacu kepada PPKB.

    e. Perekaman Data Realisasi

    2A1 dan 2A2 kemudian di entry oleh dinas Kepanduan dan Pangkalan.

    f. Daftar Kapal Keluar

    Rendalop dapat mengetahui pergerakan kapal keluar dari menu Daftar

    Keluar Kapal.

    g. Data Transaksi Jasa Kapal (DTJK)

    Setelah 2A2 di entry maka DTJK dikeluarkan oleh Divisi Keuangan, berisi

    rincian transaksi.

    h. Pranota (Bentuk A3)

    Pranota dikeluarkan oleh Bagian Keuangan.

    i. Nota Tagihan Jasa Kapal (Bentuk 4A)

    Setelah Pranota dikeluarkan kemudian Bagian Keuangan mengeluarkan

    Nota Tagiahan Jasa Kapal (Bentuk 4A).

  • 20

    j. Pengiriman Nota Tagihan

    Nota tagihan dikirimkan ke SIMKEU melalui aplikasi SIMOP oleh divisi

    keuangan dan di lunasi oleh agen perusahaan pelayaran.