Author
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
6
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Prosedur
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan menyusun suatu prosedur
sebagailandasan dalam pelaksanaan kegiatannya. Prosedur disusun sebaik-
baiknya agar dapat tercapai tujuan kegiatan yang direncanakan.
“Prosedur ialah urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkanbeberapa
orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin
penanganansecara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang- ulang.
(Mulyadi,2005:5) “
“Prosedur adalah serangkaian titik rutin yang di ikuti dalam melaksanakan
suatu wewenang fungsi dan operasional”. (Narko,2003 :3).
Berdasarkan pengertian diatas tersebut dapat diketahui bahwa prosedur ialah
suatuserangkaian kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna
menangani segalatransaksi perusahaan yang berulang terjadi secara seragam.
“Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan administrative, biasanya melibatkan
beberapaorang dalam satu bagian atau lebih yang disusun untuk menjamin
adanya perlakuan yangseragam terhadap transaksi- transaksi perusahaan yang
sering terjadi” Dalam kamus Akuntansi Praktis (Fauzi,1995: 214),
2.2. Pelayanan
Kualitas pelayanan merupakan gambaran pelaksanaan pelayanan berjalan
sesuai yang ditetapkan. Misalnya penggunaan waktu relatif cepat, tingkat
penyelesaian pekerjaan relatif cepat dan kualitas pekerjaan.Hal ini
menunjukkan, bahwa kualitas pelayanan berarti ada efektifitas dan efisiensi
yang tercipta pada suatu yang aktifitas pelayanan.“kualitas memiliki hubungan
yang erat dengan kepuasan pelanggan”(Tjiptono,2006:54).
7
Kualitas pelayanan juga diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan
terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan (masyarakat).Dimana pelayanan
dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk barang dan jasa sesuai
dengan kebutuhan pelanggan (masyarakat) (Ibrahim, 2008:22).
Sumber lain mengungkapkan definisi kualitas pelayanan adalah standar tingkat
pelayanan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan pelayanan
berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan pihak yang dilayani merasa
puas dan memberikan respon positif (Mangkunegara, 2007 : 67).
Menurut pengertian di atas, bahwa kualitas pelayanan adalah bentuk pelayanan
yang memenuhi standar yang ditetapkan. Misalnya kualitas pelayanan bagi
kantor Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, berarti ukurannya adalah
besarnya perbandingan antara output dengan input, relatif rendahnya jumlah jam
kerja digunakan, tetapi hasilnya sesuai yang direncanakan dan kecepatan
menyelesaikan pekerjaan sesuai yang ditargetkan, tetapi hasilnya memenuhi
syarat, sedangkan standar ukuran kualitas pelayanan bagi masyarakat, berarti
masyarakat merasa puas atas layanan yang diberikan atau diterima dan juga
adanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai kantor Direktorat Lalu
Lintas dan Angkutan Laut. Beberapa dimensi atau atribut yang diperhatikan
dalam perbaikan kualitas jasa :
1. Ketepatan waktu pelayanan.
2. Akurasi pelayanan
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan
4. TanggungJawab
5. Kelengkapan
6. Kemudahan mendapatkan pelayanan
7. Variasi model pelayanan
8. Pelayanan pribadi
9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan
10. Atribut pendukung pelayanan lainnya. (Gaspersz, dalam Lukman:2008:46)
8
Dengan demikian tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik, dalam konteks desentralisasi ini, pelayanan publik pemerintah
daerah seharusnya menjadi lebih baik jika selalu berfokus pada kepentingan dan
berfokus kepada kepuasan masyarakat sebagai pelanggan.Parasuraman, Zeithaml,
and Berry mengajukan 10 kategori Kualitas Pelayanan.Ke-10 kategori ini mereka
sebut “Service Quality Determinants.” Ke-10 kategori tersebut sebagai berikut :
1. Reliability meliputi konsistensi kinerja dan keandalan. Artinya,organisasi
menunjukkan pelayanan segera.
2. Responsiveness adalah keinginan atau kesiapan pekerja dalam menyediakan
pelayanan.
3. Competence artinya menguasai keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan
guna melakukan pelayanan.
4. Access adalah kontak yang mudah dan dekat.
5. Courtesy meliputi keramahan, respek, tenggang rasa, dan persahabatan dalam
kontak personil (termasuk resepsionis, operator telepon, lain-lain).
6. Communication artinya memastikan pelanggan beroleh informasi dalam
bahasa yang bisa mereka pahami serta mendengarkan mereka. Juga ia berarti
organisasi harus menyesuaikan bahasa dengan pelanggan yang berbeda-beda.
7. Credibility meliputi kepercayaan, keyakinan, kejujuran. Ia meliputi
pemunculan kondisi bahwa kepentingan pelanggan adalah segalanya.
8. Security adalah kemerdekaan dari bahaya, resiko, atau keraguan.
9. Understanding/Knowing The Customer meliputi melakukan usaha untuk
memahami kebutuhan pelanggan.
10. Tangibles meliputi tampilan fisik pelayanan perwakilan fisik dari layanan.
9
Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk
mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari
beberapa dimensi yaitu :
1. Transparansi Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh
semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah
dimengerti.
2. Akuntabilitas pelayanan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional pelayanan yang diberikan sesuai kondisi dan kemampuan
pegawai dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas
4. Partisipatif pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan
dan harapan Masyarakat.
5. Kesamaan hak pelayanan yang diberikan yang tidak melakukan diskriminasi
kepada agen swasta dilihat dari aspek apapun khususnya ras, agama,
golongan, suku status sosial dan lain yang diberikan.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban pelayanan yang mempertimbangkan aspek
keadilan antara pemberi layanan dan penerima layanan publik dari beberapa
hal tersebut diatas jelas dipaparkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam
pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Jika dihubungkan dengan administrasi publik pelayanan adalah kualitas
pelayanan birokrat terhadap masyarakat(Sinambela,2008 : 6).
Kualitas diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan
pelanggan dan upaya perubahan kearah perbaikan terus-menerus sehingga dikenal
istilah Q = MATCH (Meets Agreed Terms and Changes) (Vincent dan Gasperz,
2006:1).
10
Menurut the American Society of Quality Control, kualitas adalah keseluruhan
ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau layanan menyangkut kemampuan
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah dittentukan atau yang bersifat
laten (Purnama N, 2006: 9).
Pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok :
1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan
langsung, maupun keistimewaan aktraktif yang memenuhi keinginan
pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk.
2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.
konsep kualitas pelayanan dapat pula dipahami melalui “consumer behaviour”
(perilaku konsumen) yaitu perilaku yang dimainkan oleh konsumen dalam
mencari, membeli, menggunakan dan mengevaluasi suatu produk pelayanan
yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya. Keputusan konsumen untuk
mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi suatu barang/jasa dipengaruhi
berbagai faktor, antara lain persepsinya terhadap kualitas pelayanan. Hal ini
menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara kepuasan konsumen dengan
kualitas pelayanan. (Harbani Pasolong, 2007:135).
Pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada
pelanggan sangat tergantung pada kepuasan pelanggan.Salah satu ukuran
keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada
tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani.Pendapat tersebut artinya menuju
kepada pelayanan eksternal, dari perspektif pelanggan, lebih utama atau lebih
didahulukan apabila ingin mencapai kinerja pelayanan yang berkualitas.
Kualitas pelayanan merupakan gambaran pelaksanaan pelayanan berjalan
sesuai yang ditetapkan. Misalnya penggunaan waktu relatif cepat, tingkat
penyelesaian pekerjaan relatif cepat dan kualitas pekerjaan.Hal ini
menunjukkan, bahwa kualitas pelayanan berarti ada efektifitas dan efisiensi
yang tercipta pada suatu yang aktifitas pelayanan. Kualitas memiliki hubungan
yang erat dengan kepuasan pelanggan (Tjiptono,2006:54).
11
2.3. Lalu Lintas
Lalu Lintas di dalam undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai
gerak kendaraan dan orang di Ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud
Ruang Lalu Lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah
kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan angkutan
jalan yang selamat, aman, cepat, lancer, tertib dan teratur nyaman dan efisien
melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.
Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan
menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur
lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.
2.4. Angkutan Laut
Angkutan Laut adalah freight forwarder yaitu jasa atau transportasi angkutan
barang untuk memenuhi kebutuhan pihak yang menyerahkan barang atau dasar
konsinyasi atau penerima konsinyasi untuk melakukan pengapalan dan
pengangkutan.
Angkutan laut terdiri atas angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar
negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan laut pelayaran-rakyat. Angkutan laut
dalanm negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perariran
Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
Angkutan laut luar negeri adalah kegitatan angkutan laut dari pelabuhan atau
terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang
diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Angkutan laut khusus adalah
kegiatan angkutan untuk meleyani kepentingan usaha sendiri dalam menunjanh
usaha pokoknya. Angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang
bersifat tradisional dan memepunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan
angkutan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar
bermotor, atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran
tertentu.
12
2.5. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dipimpin oleh seorang Direkur
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas dan angkutan laut
2.6. Agen
Agen adalah perantara yang berdiri sendiri (biasanya) terhadap beberapa
pengusaha dengan mana dirinya tidk terikat dengan perjanjian perburuhan,
melainkan perjanjian untuk melakukan pekerjaan dari Pasal 1601 KUHPerdata.
Menurut (Prof. Sukardono).
Hubungan antara agen perusahaan dengan pengusaha itu tidak bersifat
pelayanan berkala dan juga tidak bersifat perburuhan, sebab hubungan
tetapbukanlah sifat dari pelayanan berkala, dan hubungan yang sama tinggi sama
rendah bukanlah hubungan perburuhan. Singkatnya hubungan antara agen
perusahaan dengan pengusaha itu hanya bersifat pemberian kuasa. Hubungan
yang tetap dan hubungan sama tinggi dan sama rendah tidak bertentangan dengan
sifat pemberian kuasa.
Perjanjian pemberian kuasa ini diatur dalam bab XVI, buku III, KUHPER,
mulai dari pasal 1792, sampai dengan 1819. Perjanjian bentuk ini selalu
mengandung unsure perwakilan (volmach) bagi pemegang kuasa(pasal 1799
KUHPER). Dalam hal ini agen perusahaan sebagai pemegang kuasa, mengadakan
perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha.
13
2.7. Perusahaan Pelayaran
Perusahaan pelayaran merupakan usaha industri jasa transportasi laut yang
memberikan manfaat sangat besar bagi perpindahan suatu barang melalui
perairan, baik secara ’place utility’ maupun time utility. Berdasarkan kegiatannya
pelayaran terbagi atas pelayaran niaga (shipping business, commercial shipping,
Saat ini wilayah Indonesia berada dalam wilayah/rute pelayaran east bond/west
bond sehingga pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang berada di rute tersebut
merupakan pelabuhan-pelabuhan strategis untuk dikembangkan menjadi
pelabuhan ’hub’. Namun sejalan dengan perkembangan perubahan iklim (global
warming) kondisi strategis pelabuhan – pelabuhan di Indonesia dapat terancam
karena rute pelayaran menunju Barat dapat berubah langsung tanpa melalui
wilayah Indonesia (north – west). Sebagai konsekuensi berada pada jalur
internasional maka Indonesia harus mematuhi aturan-aturan/konvensi-konvensi
terkait ’maritime law’ (hukum laut internasional). Hukum laut internasional
mengatur aspek-aspek pelayaran, baik yang berkaitan dengan masalah teknis,
hukum positif, maupun yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau
pengusahaan pelayaran. Meski Indonesia dikenal sebagai negara maritim, namun
sampai hari ini kegiatan bisnis pelayaran di Indonesia masih didominasi oleh
pelayaran asing, sehingga menjadi tantangan bagi kita untuk menjadikan
Penyelenggaraan perusahaan pelayaran dapat dilakukan oleh Badan Hukum
Indonesia baik berupa Badan usaha swasta, Badan Usaha milik Negara/Daerah
(BUMN/D) maupun Koperasi. Dari ketiga bentuk badan hukum tersebut diatas,
hanya koperasi dan BUMD yang belum berperan secara signifikan terhadap
pengembangan usaha pelayaran dimaksud. Sedangkan berdasarkan jenisnya usaha
pelayaran dapat dibedakan berdasarkan wilayah (pelayaran lokal, pelayaran
pantai, pelayaran samudera, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, pelayaran cross
trading). sifat usaha/ bentuk operasi (Liner service, pelayaran tramper, pelayaran
khusus, pelayaran global, dan pelayaran feeder) dan jenis muatannya. Terkait
dengan bentuk operasi dan jenis muatan tersebut maka penyelenggara pelabuhan
harus menyesuaikan jenis pelayanan dan fasilitas yang dimiliki agar
14
Kegiatan pelayaran niaga terdapat 3 (tiga) pihak yang saling berhubungan hukum
satu sama lain yaitu Pengirim Barang (shipper), Pengangkut barang (carrier), dan
penerima barang (consignee), dimana hak dan kewajiban ketiga pihak tersebut
diatur oleh perundang-undangan nasional/peraturan pemerintah dan beberapa
konvensi internasional yang telah dibentuk guna mengatur masalah pelayaran,
baik segi teknis-nautis pelayaran maupun segi niaganya. Disamping ketiga pihak
tersebut, masih terdapat pihak-pihak yang tidak saling berhubungan hukum/tidak
diatur oleh undang-undang namun memiliki peranan yang yang sangat penting
dalam dunia pelayaran, yaitu :
Ekspeditur, perusahaan Pergudangan (warehousing), perusahaan Bongkar Muat
(stevedoring), dan Lembaga Jasa Pengurusan Transportasi dan barang (Freight
Forwader).
Dari penjelasan tersebut diatas tampak bahwa kegiatan kepelabuhanan merupakan
sebagian kecil dari keseluruhan rantai kegiatan logistik, namun apabila terdapat
kelambatan dalam pelayanan jasa kepelabuhanan akan mengganggu keseluruhan
Terdapat beberapa perkembangan pelayaran internasional antara lain Shipping
Conference (perkumpulan atau asosiasi sesama perusahaan pelayaran samudera
yang menjalani trayek pelayanan secara teratur, untuk wilayah operasi tertentu
untuk bekerjasama dalam menangani masalah-masalah), Non Conference Liner,
Aliansi (kerjasama antara 2 buah perusahaan pelayaran yang besar, baik dalam hal
pengangkutan maupun dalam pemakaian fasilitas yang dimiliki masing masing
perusahaan), Non-Vessel Operating Common Carrier (yaitu sebuah usaha
perkapalan yang tidak mempunyai kapal yang lebih merupakan sebuah usaha
Cargo consolidation), Tramper (perusahaan pelayaran yang mengoperasikan
Pelayaran dan Perkapalan kapal-kapalnya tanpa jadwal yang tetap dan waktu
singgah ke pelabuhan yang tidak teratur).
15
2.8. Pelabuhan
Pelabuhan adalah daratan atau perairan disekitarnya dengan batas-batas
tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang
dipergunakan sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turunnya penumpang,
barang dan atau bongkar muat dilengkapi dengan fasilitas keselamatan serta
sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Menurut (Suyono,
R.P,2005).
Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1983, Pelabuhan
adalah daerah tempat berlabuh dan bertambatnya kapal serta kendaraan air lainnya
untuk menaikan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan
serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi.
Jadi pengertian Pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja yang terdiri dari
area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan
bertambat kapal guna terselenggaranya bongkar muat barang serta naik turunnya
penumpang dari satu moda transportasi laut ke moda transportasi lainnya atau
sebaliknya.
2.9. Pengertian Kapal
Pengertian kapal menurut Undang-Undang pengangkutan laut 1992 adalah
kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga
mekanik, tenaga angin / ditunda kendaraan dibawah permukaan air serta alat
apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.
Sesuai dengan KUHD pasal 309 yang dimaksud dengan kapal adalah semua
perahu dengan nama apapun maupun macam apapun juga selanjutnya KUHD
Buku 1 Bab 1 sampai dengan Bab IV mengenai kapal laut yang dimaksudnya
adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran dilaut yang dipergunakan untuk
itu.
16
1. Kapal yang digerakan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai
alat penggerak misalnya :
a) Kapal Motor
b) Kapal Uap
c) Kapal tenaga matahari
d) Kapal tenaga nuklir
2. Kapal yang digerakan oleh angin adalah kapal layar
3. Kapal tunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak
atau kapal lain.
4. Kendaraan yang berdayadukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat
dioperasikan di atas air dengan penggerak daya dukung dinamis yang
diakibatkan oleh kecepatan atau rancangan bangunan kapal itu sendiri,
misalnya hidrofoil dan kapal cepat lainnya yang memiliki kreteria tertentu.
5. Kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang bergerak di
bawah permukaan air.
6. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat
apung dan bangunan terapung yang tidak memiliki alat sendiri, serta
ditempatkan suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk
waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi untuk
menunjang kegiatan lepas pantai. Sedangkan ditinjau dari segi niaganya,
terdapat berbagai jenis kapal menurut F.C.D. Sudjatmiko (1994:73) membagi
kapal menjadi tiga golongan, yaitu:
a. Kapal barang (Cargo Vessel)
Adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan pengangkutan barang
menurut jenis barang masing-masing
b. Kapal barang penumpang
Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut barang dan
penumpang secara bersama-sama, kapal semacam ini umumnya
digunakan untuk pelayaran antar pulau dimana jarak suatu pelabuhan lain
terlalu jauh.
17
c. Kapal penumpang (Passenger Vessel)
Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang dari
satu pelabuhan kepelabuhan lainnya/ tujuan kapal penumpang yang
beroperasi di pelabuhan Pekanbaru.
2.10. Dokumen
Kamus bahasa inggris Webster mengartikan dokumen sebagi suatu hal
yang dapat membuktikan dengan keterangan atau melengkapi keterangan
dengan fakta-fakta.dan dokumen melengkapi keabsahan dari keterangan
seperti surat keterangan, pernyataan, lampiran-lampiran seperti untuk
melengkapi sebuah buku dan tesis.
Dokumen niaga, adalah dokumen yang berkaitan dengan perniagaan,
berupa surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
Contoh dokumen niaga ; cek, obligasi, packing list, faktur ,kuitansi,
surat pangantar, bill of lading ,saham, dan letter of credit.
2.11. Jasa
Jasa adalah suatu aktivitas atau tindakan yang tidak terwujud, tidak dapat
diraba tetapi dapat diidentifikasi, yang direncanakan dan dilaksanakan untuk
memenuhi permintaan dan kepuasan konsumen. Jasa adalah suatu aktivitas
ekonomi yang melibatkan berbagai interaksi dengan konsumen atau dengan
barang-barang milik, tetapi tidak terjadi transfer kepemilikan.
Dalam proses menghasilkan jasa, bisa menggunakan barang berwujud
meskipun dalam menghasilkan jasa membutuhkan barang berwujud, akan tetapi
tidak terjadi pemindahan hak milik atas barang tersebut.
18
2.12. Proses
Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan
dapat dilakukan berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika
diadopsi, setiap tahap secara konsisten mengarah, tentu saja hasil yang diinginkan
atau direncanakan oleh lembaga.
Definisi lain dari proses ini adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait
atau berinteraksi, yang mengubah input menjadi output dari kegiatan ini
memerlukan alokasi sumber daya seperti manusia dan material. Input output
berarti daya nyata (seperti peralatan, bahan dan komponen) atau intangible
(seperti energi atau informasi). Output juga dapat tidak diinginkan, seperti limbah
atau polusi.
1. Sistem Pelayanan Kapal Masuk
a. Registrasi Perusahaan & Master Kapal
Untuk dapat menggunakan aplikasi SIMOP perusahaan Pelayaran atau
Agen Kapal harus sudah teregistrasi terlebih dahulu.
b Pengajuan PKK Bila Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal sudah
teregistrasi selanjutnya Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal dapat
mengajukan PKK.
c. Rendal membuat RPKOP
Bila PKK telah diajukan oleh Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal,
selanjutnya Rendal akan membuat RPKOP berdasarkan informasi yang
terdapat dari PKK yang diajukan.
d. Pengajuan PPKB Masuk/Tambat
PPKB masuk/tambat diajukan setelah RPKOP yang dibuat atau
ditetapkan oleh RENDAL.
e. Pelunasan Uang Jaminan (Uper) manual atau CMSSetelah Perusahaan
Pelayaran atau Agen Kapal membayar uang jaminan Uper atau CMS
kemudian PPKB baru dapat ditetapkan oleh RENDAL.
19
f. Penetapan PPKB
Setelah Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal membayar uang jaminan
kemudian PPKB akan ditetapkan oleh Kepanduan dan RENDAL.
2. Sistem Pelayanan Kapal Keluar
a. PPKB Keluar
Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal mengajukan PPKB keluar.
b. Penetapan PPKB
PPKB Keluar yang diajukan oleh Perusahaan Pelayaran Atau Agen Kapal
kemudi ditetapkan oleh Rendal/PPSA Cabang.
c. Penerbitan SPK dan Bukti SPK
Setelah PPKB ditetapkan kemudian Kepanduan mengeluarkan SPK Pandu
berikut Bukti Pandu dan Pangkalan mengeluarkan SPK Lepas Tali berikut
Bukti Lepas Tali.
d. Pelaksanan Pelayanan
Pelaksanaan pelayanan direalisasikan pada waktu yang telah ditetapkan di
SPK yang mengacu kepada PPKB.
e. Perekaman Data Realisasi
2A1 dan 2A2 kemudian di entry oleh dinas Kepanduan dan Pangkalan.
f. Daftar Kapal Keluar
Rendalop dapat mengetahui pergerakan kapal keluar dari menu Daftar
Keluar Kapal.
g. Data Transaksi Jasa Kapal (DTJK)
Setelah 2A2 di entry maka DTJK dikeluarkan oleh Divisi Keuangan, berisi
rincian transaksi.
h. Pranota (Bentuk A3)
Pranota dikeluarkan oleh Bagian Keuangan.
i. Nota Tagihan Jasa Kapal (Bentuk 4A)
Setelah Pranota dikeluarkan kemudian Bagian Keuangan mengeluarkan
Nota Tagiahan Jasa Kapal (Bentuk 4A).
20
j. Pengiriman Nota Tagihan
Nota tagihan dikirimkan ke SIMKEU melalui aplikasi SIMOP oleh divisi
keuangan dan di lunasi oleh agen perusahaan pelayaran.