Bab 18 Revitalisasi Pertanian

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2007

No.Program/

Kegiatan Pokok RPJMProgram/

Kegiatan Pokok RKP 2007Sasaran Program

Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)1 Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Kegiatan-kegiatan pokok:1. Pengamanan ketersediaan

pangan dari produksi dalam negeri, antara lain melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian;

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan-kegiatan pokok:1. Peningkatkan produksi dan produktivitas :

(i) Pengembangan kelembagaan perbenihan, penyediaan dan penggunaan benih tanaman unggul bermutu dan peternakan

(ii) Pengembangan intensifikasi tanaman padi-padian, kacang-kacangan dan umbi-umbian

(iii) Pengembangan penyediaan prasarana dan sarana pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida serta penyempurnaan kebijakan pupuk

1. Produksi padi 55,46 juta ton GKG; jagung 12,87 juta ton; kedele 0,9 juta ton; kacang hijau 0,38 juta ton; ubi kayu 20,4 juta ton;ubi jalar 1,98 juta ton.

2. Peningkatan produksi daging sapi 473,1 ribu ton,kambing/domba 133,3 ribu ton,dan unggas 1.469,2 ribu ton

3. Peningkatan produktivitas daging di 33 provinsi

4. Peningkatan produktivitas padi 1%

5. Peningkatan pengendalian penyakit tanaman di 30 provinsi

6. Pembongkaran ratoon pada areal seluas 22.757 ha, dan pembibitan tebu 3.430 ha di 9 provinsi

1. Peningkatan fungsi 32 balai pengawasan mutu dan sertifikasi benih

2. Pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi

Deptan,

BULOG

3.086.180,6

II.18 - 9

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)

(iv) Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

(v) Perluasan Areal Tanam dan Areal Panen, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan air

(vi) Peningkatan mutu dan keamanan pangan

(vii) Pengembangan perlindungan tanaman dan ternak dan Pengendalian wabah/flu burung pada hewan

tingkat usahatani dan jaringan irigasi desa 240.000 ha

3. Tersusunnya rencana kebutuhan benih/bibit,pupuk dan pestisida

4. Meningkatnya pengawasan pupuk dan pestisida

5. Tersusunnya penyempurnaan kebijakan pupuk

Bantuan peralatan pasca panen dan bimbingan pasca panen di 14 provinsi sentra penghasil padi

1. Optimasi,konservasi dan reklamasi lahan 14.500 ha

2. Perluasan areal tanam 45.000 ha

3. Pengembangan/rehabilitasi tata air mikro 70.000 ha

1. Depopulasi dan stamping out masing-masing sebesar 9 juta ekor

2. Vaksinasi unggas 1,8 milyar dosis

3. Pembangunan BSL3 sebanyak 2 unit

4. Peningkatan kapasitas

II.18 - 10

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)

2. Peningkatan distribusi pangan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur perdesaan yang mendukung sistem distribusi pangan , untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan;

(viii) Pencegahan penyebaran dan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit flu burung

(ix). Pengembangan sistem perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan pangan

2. Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan:

(i) Pemantauan dan analisis pangan masyarakat (ii). Pemantauan dan analisis harga pangan strategis(iii) Pengembangan model distribusi pangan yang efisien (iv) Koordinasi dan Pengembangan cadangan pangan(v) Pemantauan situasi ketersediaan pangan(vi) Pengembangan sistem koordinasi distribusi pangan(vii)Stabilisasi harga pangan strategis

laboratorium regional tipe A sebanyak 9 unit

5. Peningkatan kapasitas poskeswan sebanyak 394 unit

1. Memperketat biosecurity di tempat pengeluaran 26 provinsi daerah tertular

2. Pemusnahan media pembawa yang masuk ke 7 provinsi daerah bebas

3. Pengawasan lalu lintas media pembawa di 39 UPT karantina hewan

Meningkatnya fungsi perkarantinaan dalam mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri di 10 pintu pemasukan/pengeluaran

1.Pengembangan akses di perdesaan rawan pangan di 100 kabupaten

2. Penyediaan pangan beras pemerintah sebanyak 350.000 ton

3. Terpantaunya harga pangan strategis di 27 provinsi

4. Stabilisasi harga gabah melalui pembelian gabah petani sebanyak 244.318 ton GKG di 27 propinsi

5. Koordinasi pengamanan

II.18 - 11

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)

3. Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan dengan mutu yang semakin meningkat, dan peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal; dan

4. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui peningkatan bantuan pangan pada keluarga miskin/rawan pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dan pengembangan sistem antisipasi dini thd kerawanan pangan

5. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin

3. Konsumsi ,Diversifikasi dan Keamanan Pangan(i) Pengembangan pangan lokal

(ii)Kampanye/sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi dan seimbang

(iii)Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan kebutuhan pangan

(iv) Pembinaan dan pengawasan standardisasi, akreditasi dan pengendalian mutu

(v) Pengembangan Kewaspadaan Penanggulangan Rawan Pangan

(vi) Pembinaan dan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Obat Hewan/Pakan/Produk ternak

(vii) Bimbingan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga.

(viii)Pengembangan keamanan pangan

4. Pengembangan sistem pendukung ketahanan pangan(i) Pengembangan statistik pangan dan pertanian(ii) Pembinaan Kerjasama Internasional

ketahanan pangan di 33 provinsi yang telah memiliki lembaga ketahanan pangan daerah

6. Terpantaunya ketersediaan pangan di 27 provinsi

7. Berkembanganya sistem distribusi di 27 provinsi

1. Pengembangan pangan lokal di 10 provinsi

2. Peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi, dan seimbang di 33 provinsi

3. Pengembangan pangan non beras di 33 provinsi

4. Operasi pasar untuk stabilisasi harga beras

5. Pengembangan data untuk peringatan dini (sistem kewaspadaan pangan) di 33 provinsi pada 354 kabupaten

6. Penyediaan beras bersubsidi untuk .......juta KK miskin

7. Pencegahan masalah keamanan pangan

II.18 - 12

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)pertanian untuk pasca panen dan pengolahan hasil, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian utk menurunkan kehilangan hasil (looses);

(iii) Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik

(iv) Penelitian dan Pengembangan Komoditas(v) Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi

Pertanian(vi) Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi

dan Kebijakan Pertanian(vii)Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya

Tanah, Air dan Agroklimat(viii) Pengembangan Sumberdaya Informasi Iptek,

Diseminasi dan Penjaringan Umpan Balik(ix) Pembinaan dan Pengembangan Manajemen

Pembangunan Pertanian(x) Meningkatkan motivasi keterlibatan masyarakat

dalam peningkatan ketahanan pangan

8. Pemberdayaan di daerah rawan pangan 160 kab

1. Terciptanya teknologi sistem produksi dan tekno ekonomi (95 paket)

2. Terkelolanya 3000 asesi plasma nutfah tanaman pangan;2500 asesi sayuran;1500 tanaman buah;524 perkebunan

3. 2 model pengembangan teknologi di 25 provinsi dan 32 lokasi Prima Tani

4. Tersedianya 1 jenis peta arahan pengguna lahan di KTI 20 juta ha dan 1 jenis peta perwilayahan komoditas

5. Terciptanya 30 alternatif kebijakan pembangunan pertanian wilayah dan 30 paket teknologi inovatif spesifik lokasi.

2. Program Pengembangan Agribisnis

Kegiatan-kegiatan pokok:1. Pengembangan

diversifikasi usaha tani melalui pengembangan usahatani dengan komoditas bernilai tinggi dan

Program Pengembangan Agribisnis

Kegiatan-kegiatan pokok: .1. Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Produksi

Pertanian

Deptan

Kemenko Perekonomian

3.249.928,1

II.18 - 13

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)pengembangan kegiatan off-farm utk meningkatkan pendapatan dan nilai tambah;

2. Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan, melalui perbaikan jaringan irigasi dan jalan usahatani serta infrastruktur perdesaan lainnya;(RPJM No.3)

3. Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan (RPJM No.4) ;

4. Pengembangan lembaga keuangan perdesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha pertanian,

(i) Pengembangan infrastruktur pertanian & perdesaan

(ii) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana usaha pertanian

(iii) Pengembangan kelembagaan layanan agribisnis

1. Pembangunan /jalan produksi sepanjang 500 km

2. Pembangunan jalan usaha tani600 km

3. Pembangunan irigasi tanah dangkal dan dalam 2.200 unit

4. Pembangunan irigasi sprinkler dan tetes 400 unit

5. Pembangunan embung,dam,parit,dan sumur resapan 900 unit.

1. Meningkatnya penyaluran KKP secara kumulatif sebesar 4,725 triliun rupiah

2. Meningkatnya jumlah keuangan mikro bidang pertanian di perdesaan di 12 provinsi

3. Meningkatnya penyediaan skim pelayanan

II.18 - 14

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)antara lain melalui pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro/perdesaan, insentif permodalan dan pengembangan pola-pola pembiayaan yang layak dan sesuai bagi usaha pertanian (RPJM No. 7).

5. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran dan pengembangan agroindusri di perdesaan (RPJM No.2);

(iv) Pengembangan varietas/jenis ternak unggul(v) Pengembangan komoditas komersial

(vi) Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan

(vii) Penerapan good agriculture practices

(viii) Pengembangan produk sesuai standar internasional

pembiayaan pertanian 4. Meningkatnya

investasi masyarakat di sektor pertanian

1. Meningkatnya daya saing dan mutu produk segar dan olahan komoditas unggulan

2. Penumbuhan kecamatan pasca panen di 14 provinsi sentra padi

3. Pengembangan kelembagaan melalui pengembangan UP3HP di 33 provinsi 216 kabupaten

Tersosialisasinya GAP dan meningkatnya penerapannya oleh petani

1. Meningkatnya penerapan jaminan mutu GHP,GMP dan HACCP/ISO

II.18 - 15

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)

(ix) Peningkatan mutu produk pertanian(x) Pengembangan pola kemitraan usaha bidang

pertanian dan pola contract farming

9000 pada usaha olahan produk (tanaman pangan, hortikultura,peternakan, dan perkebunan) oleh 24 pelaku bisnis

2. Bertambahnya jumlah SNI baru dan penyempurnaan SNI sebanyak 40 SNI

3. Meningkatnya usaha industri tanaman pangan yang menerapkan GMP 300 usaha

4. Meningkatnya penerapan SNI oleh 60 pelaku usaha

5. Diplomasi dalam perumusan standar internasional (CAC/ISO/SPS) 24 kali

6. Sertifikasi produk dan sistem jaminan mutu HACCP 24 pelaku usaha

7. Tersedianya 90 aparat pembinaan mutu daereah berkualifikasi auditor HACCP peternakan

Perkebunan :1. Peningkatan luas

areal tanam perkebunan 37.000 ha

2. Peremajaan partisipatif karet 10.000 ha, kelapa 8.000 ha dan kelapa

II.18 - 16

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)

6. Peningkatan iptek pertanian dan pengembangan riset pertanian melalui

(xi) Koordinasi, monitoring dan evaluasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK)

2. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil:(i) Pengembangan

kelembagaan dan informasi pasar

sawit 1.700 ha3. Meningkatnya

rasio penggunaan benih perkebunan bermutu sekitar 40%

4. Bertambahnya jumlah penangkar benih perkebunan dari 264 menjadi 275

5. Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan menjadi 71% dari potensi.

Peternakan :1. Meningkatnya

populasi ternak menjadi 29,53 juta satuan ternak

2. Meningkatnya produksi daging menjadi 2,35 juta ton, telur 1,29 juta ton, dan susu 0,49 juta ton

Hortikultura1. Meningkatnya

produksi buah-buahan 16,28 juta ton, sayur 9,27 juta ton, tanaman hias 173,56 juta tangkai dan biofarmaka 283,876 ton

2. Meningkatnya kualitas dan standar buah-buahan dan sayur-sayur

II.18 - 17

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan; dan

7. Pengurangan hambatan perdagangan antar wilayah dan perlindungan dari sistem perdagangan dunia yang tidak adil (RPJM No 5);

(ii) Pengembangan kerjasama dan perdagangan internasional

(iii).Pengembangan kelembagaan sistem jaminan mutu produk pertanian

Percepatan pelaksanaan RPPK, termasuk upaya penurunan pengurangan fungsi lahan pertanian dan peningkatan keterpaduan dalam pemberian subsidi oleh pemerintah bagi petani dan nelayan

1. Terbangunnya jaringan informasi distribusi pangan,hortikultura, perkebunan, dan peternakan di 20 provinsi

2. Penerapan 2 instrumen SNI untuk produk pangan

3. Terbangunnya unit pengolahan kelapa sawit (PKS) di sentra produksi

4. Berkembangnya terminal agribisnis (TA) outlet pemasaran hasil pertanian di 30 lokasi

5. Meningkatnya akses informasi pasar kepada seluruh stakeholders melalui pengembangan pelayanan informasi pasar

1. Peningkatan kerjasama antara negara di bidang

II.18 - 18

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)

(iv).Pengembangan promosi produk pertanian

(v). Pengembangan agroindustri perdesaan

pemasaran dan akses pasar2. Kerjasama perdagangan

di tingkat regional dan sub regional (ASEAN)

3. Kerjasama perdagangan di tingkat ASEAN dan APEC,IMT-GT,BIMP-EGA, dll

4. Kerjasama perdagangan di tingkat dunia (multilateral WTO)

1. Meningkatnya usaha industri tanaman pangan yang menerapkan GMP 300 usaha

2. Meningkatnya SNI oleh 60 pelaku usaha

3. Meningkatnya penerapan jaminan mutu GHP,GMP dan HACCP/ISO 9000 pada usaha olahan produk (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) oleh 24 pelaku usaha

4. Diplomasi dan perumusan standar internasional (CAC/ISO/SPS) 24 kali

5. Sertifikasi produk dan sistem jaminan mutu HACCP 24 pelaku usaha

6. Tersedianya 90 aparat pembina mutu daerah

II.18 - 19

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)

3. Pengembangan Pasca Panen dan Peningkatan Mutu Komoditas Ekspor melalui(i). Penyusunan peta pewilayahan komoditas(ii).Penelitian dan Pengembangan teknologi budidaya,

pasca panen dan mekanisasi pertanian(iii).Pengkajian aspek sosial ekonomi dan kebijakan

komoditas(iv). Pengembangan teknologi pasca panen

(v) Sosialisasi dan penerapan peraturan perkarantinaan dan SPS(vi) Penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta akselerasi ekspor komoditas pertanian(vii) Penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan(viii) Sinkronisasi, koordinasi dan penyelarasan

berkualifikasi suditor HACCP peternakan

Bertambahnya pangsa dan jangkauan pasar produk pertanian melalui promosi di dalam dan luar negeri

1. Tumbuh dan kembangnya kelembagaan UP3HP di 216 kabupaten

2. Tumbuh dan kembangnya agroindustri tanaman pangan,hortikultura, peternakan dan perkebunan

di 99 desa3. Tumbuhnya contoh

pengelolaan agroindustri ramah lingkungan (PIRL) 15 unit

1. Meningkatnya nilai produksi hasil kebun dari output sampingan/tambahan

2. Meningkatnya produksi dan ekspor komoditas pertanian

3. Meningkatnya mutu, daya saing dan nilai tambah produk pertanian

4. Meningkatnya diversifikasi usaha petani dan pendapatan petani

5. Terciptanya 10 calon varietas pada hibrida

II.18 - 20

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)pelaksanaan kegiatan program pengembangan agribisnis dan VUT TB;50 klon unggul

harapan buah;60 tanaman hias;4 varietas kelapa;2 klon karet; 7 ras ternak unggul;dan 5 paket pengembangan produk biologik veteriner

6. Tersedianya 32 paket teknologi/bio-teknologi untuk peningkatan mutu hasil pertanian

1. Peningkatan fungsi dan kualitas laboratorium karantina di pusat dan 84 UPT

2. Peningkatan fungsi dan kualitas pos-pos karantina di pelabuhan utama dan daerah perbatasan Malaysia,PNG,Singapura dan Timor Leste sebanyak 14 pos karantina perbatasan

3. Peningkatan kualitas SDM karantina/aparat karantina melalui diklat terhadap 1420 orang

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan-kegiatan pokok:

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Meningkatnya

Deptan 1.009.703,4

II.18 - 21

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)1. Revitalisasi sistem

penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang secara intensif perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten;

2. Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pertanian (a.l. petani, nelayan, penyuluh dan aparat pembina);

1. Peningkatan kapasitas, posisi tawar petani dan kualitas SDM pertanian(i) Penyelenggaraan pendidikan

pertanian bagi petani(ii) Pengembangan penyuluhan,

pelatihan dan pendampingan bagi petani(iii) Perlindungan petani dan usaha

pertanian(iv) Pengembangan diversifikasi

usaha rumah tangga berbasis pertanian(v) Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program

(vi) Peningkatan layanan informasi bagi petani

(vii) . Pengembangan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Pertanian

jumlah petani/kelompok tani yang dilatih

2. Meningkatnya fungsi diseminasi teknologi di 30 BPTP

3. Tersebarnya paket teknologi untuk disebarkan melalui penyuluh pertanian di 33 provinsi

4. Terbinanya 3.557 BPP di lebih dari 341 kabupaten di 33 provinsi

5. Pelatihan 1.942 penyuluh lapangan

6. Tersedianya anggaran operasional untuk 27.250 penyuluh/pendamping di 33 provinsi 440 kabupaten/kota.

7. Meningkatnya kemampuan penyuluh, fungsi pelayanan dan penyuluhan pertanian;

1. Tersedianya 3.500 orang generasi muda pertanian di 95 SPP dan 490 penyuluh pertanian ahli di 7 STPP

2. Tersedianya biaya operasional pendidikan di 3 SPP dan 7 STPP

3. Tersedianya biaya operasional 8 balai besar dan balai diklat

II.18 - 22

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)

3. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan;

4. Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian;

5. Perlindungan terhadap petani dari persaingan usaha yang tidak sehat dan perdagangan yang tidak adil; dan

2. Pemberdayaan Kelembagaan Pertanian:(i) Pengembangan dan penguatan

kelembagaan petani(ii) Penguatan kelembagaan penyuluhan(iii) Pengembangan kelembagaan pertanian

perdesaan (keuangan, kios, jasa koperasi, asosiasi)(iv) Pemberdayaan masyarakat dan

lembaga sosial kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan hidup

(v) Menggali dan mengembangkan budaya masyarakat dalam konservasi air.

(vi) Pembinaan kesejahteraan pekebun, pengembangan pola pembiayaan/model usaha kelompok

3. Bimbingan dalam Peningkatan Promosi dan Proteksi Komoditas Pertanian (Legislasi dan Regulasi):(i) Kebijakan perlindungan petani dan

usaha pertanian(ii) Kebijakan promosi investasi dan

insentif usaha

agribisnis dan 1 pusat manajemen

4. Pelatihan diklat teknis pertanian 320 angkatan di 32 provinsi

5. Pelatihan diklat teknis non pertanian 192 angkatan di 32 provinsi

6. Diklat PIM II,III,dan IV, 100 orang dan pra-jabatan golongan II dan III sebanyak 600 orang

Meningkatnya kemampuan petani untuk mengelola usaha pertanian secara efisien dan berdaya saing

1. Perbaikan kualitas kepada kelompok tani di 350 kabupaten 33 provinsi

2. Bertambahnya jumlah SNI baru dan penyempurnaan SNI

3. Tersusunya paket bimbingan penerapan

II.18 - 23

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)

6. Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan.

Pengembangan sistem pendukung melalui: (i) Advokasi penataan hak

pemilikan, sertifikasi dan pencegahan konversi lahan;

(ii) Sinkronisasi program dan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan petani;

(iii) Koordinasi penanganan daerah bencana, konflik, tertinggal dan perbatasan

(iv) Penyempuranaan perstatistikan, sistem informasi dan data pertanian

(v) Pelaksanaan penyusunan program serta monitoring dan evaluasi (monev) program pembangunan pertanian

standar GAP, SOP dan SPS untuk dilatihkan ke petani.

4. Tersusunnya kebijakan pengaturan impor yang tidak merugikan petani.

1. Bertambahnya jumlah sertifikat lahan petani 50.000 persil

2. Meningkatnya pendapatan petani

3. Berkembangnya desa mandiri pangan di 32 provinsi, 224 kabupaten

4. Berkembangnya ketahanan pangan masyarakat di lahan kering pada 3 provinsi 14 kabupaten

5. Tersusunnya sistem informasi dan data (mikro) pertanian.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan

Kegiatan-kegiatan pokok:1. Pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir; 2. Pengembangan kawasan

budidaya laut, air payau, dan air tawar;

3. Percepatan dan penataan kembali usaha budidaya tambak dan air tawar;

4. Penyempurnaan iptek

Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan

Kegiatan-kegiatan pokok:1. Penyelenggaraan revitalisasi perikanan yang

mencakup pertumbuhan produksi dan skala usaha untuk komoditas tuna, udang, rumput laut, dan 8 komoditas unggulan lainnya;

2. Pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan;

3. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta input produksi lainnya, meliputi : pengembangan kawasan budidaya dan

1. Meningkatnya pertumbuhan produksi perikanan sebesar 5 % atau meningkat menjadi sekitar 7,5 juta ton; juga untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sehingga tingkat ekspor mencapai sebesar 1,3 juta ton dengan nilai devisa diperkirakan

DKP 1.818.717,0

II.18 - 24

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)dan sistem perbenihan;

5. Pengembangan sistem sertifikasi balai benih dan lahan budidaya;

6. Pembangunan pelabuhan perikanan untuk mendukung perikanan samudera;

7. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan;

8. Peningkatan usaha perikanan skala kecil, termasuk di pulau-pulau kecil yang potensial;

9. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha;

10. Penyusunan kebijakan dan perencanaan pengelolaan perikanan untuk setiap kawasan;

11. Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan;

12. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan;

13. Pengembangan iptek dan peningkatan riset perikanan, termasuk artificial breeding dan rekayasa genetika komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi;

pembenihan, tata kelola sarana perikanan di 33 provinsi, pembangunan dan revitalisasi pelabuhan perikanan serta rasionalisasi armada perikanan tangkap;

4. Pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan, yang difokuskan pada investasi dan permodalan, penanganan hasil perikanan, dan sistem perijinan, serta terciptanya sentra bisnis perikanan terpadu;

5. Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan , meliputi : (1) peningkatan nilai tambah produk, utilitas unit pengolahan ikan, dan penerapan manajemen mutu di 10 sentra produksi; (2) penurunan tingkat kehilangan hasil; (3) dihasilkannya 20 SNI (stándar nasional Indonesia) bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; (4) akreditasi 4 unit lembaga sertifikasi;

6. Penguatan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan, meliputi: (1) pengembangan jaringan pemasaran di 10 provinsi dan 10 negara serta sentra usaha di 20 lokasi; (2) peningkatan konsumsi ikan dalam negeri; dan (3) terfasilitasinya investasi pengolahan dan pemasaran;

7. Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir, untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir dan peran serta masyarakat lokal dan perempuan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir;

8. Pengembangan data, statistik dan informasi kelautan dan perikanan;

9. Pengembangan rekayasa teknologi terapan perikanan, yang sesuai dengan kebutuhan pelaku perikanan;

10. Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan,dan peningkatan sistem penyuluhan;

sebesar US$ 2,47 miliar.

2. Terpenuhinya ketersediaan ikan dalam negeri dengan tingkat konsumsi ikan masyarakat mencapai sebesar 26,01 kg/kapita/tahun.

3. Terjangkaunya program pemberdayaan masyarakat 14% dari populasi masyarakat pesisir di 297 kab/kota pesisir.

II.18 - 25

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)14. Pengembangan sistem

data, statistik dan informasi perikanan;

15. Peningkatan kualitas SDM, penyuluh dan pendamping perikanan; dan

16. Peningkatan profesionalisme perencanaan dan pengawasan pembangunan perikanan.

11. Pengembangan dan penyelenggaraan karantina perikanan, dan sistem pengelolaan kesehatan ikan.

12. Pengelolaan rencana dan program,penganggaran,kearsipan,perpustakaan, kepegawaian,perlengkapan,kehumasan,hukum,organisasi dan kerjasama luar negeri bidang kelautan dan perikanan.

5. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

Kegiatan-kegiatan pokok:1. Pengembangan produk-

produk kayu bernilai tinggi dan pengembangan cluster industri kehutanan berbasis wilayah;

2. Pengurangan kapasitas industri pengolahan kayu dan diversifikasi sumber bahan baku industri perkayuaan antara lain dengan menjajagi kemungkinan impor dari negara tetangga;

Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

Kegiatan-kegiatan pokok:1. Pengembangan pengelolaan hutan alam, hutan

tanaman, hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan serta perhutanan sosial (hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan)

2. Pengembangan industri yang mempunyai nilai tambah tinggi dengan memprioritaskan penyediaan bahan baku kayunya serta pengembangan pemasaran hasil hutan

1. Terlaksananya fasilitasi pembangunan hutan tanaman seluas 800 ribu ha dan hutan rakyat 200 ribu ha, terlaksananya percontohan pembentukan KPHP di 8 provinsi, serta meningkatnya produksi hasil hutan non-kayu

2. Terselenggaranya restrukturisasi industri pengelolaan hasil hutan, khususnya industri primer

3. Terpenuhinya suplai kayu untuk industri yang mempunyai nilai tambah tinggi

4. Terbentuknya unit usaha

Dephut 426.337,2

II.18 - 26

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)3. Pemasaran dan

pengendalian peredaran hasil hutan;

4. Pembinaan industri kehutanan primer;

5. Pengembangan hutan tanaman industri terutama pada kawasan hutan non produktif, termasuk untuk kemudahan perijinan usaha dan kemudahan permodalan/pinjaman;

6. Pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan, termasuk pemberian hak pengelolaan untuk periode tertentu kepada masyarakat untuk mengembangkan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu;

7. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan (peladangan berpindah, pionir hutan atau transmigran, dan sebagainya), dalam pengembangan hutan tanaman yang lestari; dan

8. Pengembangan iptek untuk menunjang peningkatan produktivitas sektor kehutanan

3. Deregulasi peraturan perundangan kehutanan untuk mendukung percepatan pembangunan hutan tanaman

pengelolaan hutan skala mikro

II.18 - 27

No.Program/



Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif

(Rp. Juta)

6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan-kegiatan pokok:1. Perlindungan Sumber Daya

Alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali terutama di kawasan konservasi laut yang rentan terhadap kerusakan.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan-kegiatan pokok:1. Perlindungan, pencegahan dan penanggulangan

kebakaran hutan2. Pengelolaan Taman Nasional dan kawasan konservasi

lainnya

1. Menurunnya kebakaran hutan dan lahan pada 10 provinsi rawan kebakaran

2. Meningkatnya pengelolaan 5 Taman Nasional, 3 Taman Wisata Alam dan 2 Taman Hutan Raya

Dephut 510.243,9

7 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

Kegiatan-kegiatan pokok:1. Pengembangan Rehabilitasi

hutan dan lahan

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

Kegiatan-kegiatan pokok:1. Rehabilitasi hutan dan lahan

Membaiknya kondisi 282 DAS prioritas dalam mendukung kebutuhan sumber air bagi tercapainya RPPK

Dephut 245.334,2

II.18 - 28

Documents

Bab 18 Revitalisasi Pertanian