BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar .dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati (biodiversity) laut terbesar

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar .dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati (biodiversity) laut terbesar

1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kondisi

wilayah daratan dan perairan yang luas dan kompleks, terbentang mulai dari Pulau

Sabang di Provinsi Aceh sampai dengan Kabupaten Merauke di Provinsi Papua.

Beberapa referensi memberikan data tentang jumlah pulau yang ada di Indonesia,

diantaranya Tuo (2011) dan Kodoatie (2012) yang menyatakan bahwa Indonesia

merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 17.508 pulau.

Data tersebut telah terkoreksi, berdasarkan informasi terkini tentang jumlah

pulau yang telah terdaftar dan berkoordinat yang dimiliki oleh Indonesia sebagai

hasil kerja Tim Nasional Pembakuan Rupabumi Indonesia adalah sejumlah 13.466

pulau, terbentang mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Informasi tersebut

disampaikan pertama kali oleh Kepala Badan Informasi Geospasial Asep Karsidi

kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Eka Pangestu, saat serah

terima perangkat pendukung infrastruktur informasi geospasial di Gedung Sapta

Pesona Kemenparekraf Jakarta, pada 7 Mei 2014. Selanjutnya dijelaskan oleh Asep

Karsidi, bahwa jumlah tersebut sudah diakui dunia internasional dan tercatat di PBB

melalui United Nations Group of Experts on Geographical Names (UN GEGN),

dimana Indonesia bergabung di dalamnya (www.bakosurtanal.go.id).

Dahuri, dkk (1996) menyatakan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar,

Indonesia memiliki panjang garis pantai lebih dari 81.000 km serta luas laut sekitar

3,1 juta km2 sehingga wilayah pesisir dan lautan Indonesia dikenal sebagai negara

dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati (biodiversity) laut terbesar di dunia

2

dengan memiliki ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang (coral reefs)

dan padang lamun (sea grass beds).

Konvensi PBB yang disepakati pada tanggal 10 Desember 1982 dan tertuang

dalam Conclution of the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) Bab

IV pasal 46 mendeskripsikan negara kepulauan sebagai;

archipelagic State means a State constituted wholly by one or more

archipelagos and may include other island

archipelago means a group of islands, including parts of islands,

interconnecting waters and other natural features which are so closely

interrelated that such islands, waters and other natural features form an

intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically

have been regarded as such

Wilayah Indonesia secara geografis terdiri dari sekumpulan besar pulau-pulau

yang dihubungkan oleh perairan yang luas dan merupakan satu kesatuan geografis,

politik dan ekonomi. Masing-masing pulau tanpa memperhitungkan ukuran,

karakteristik maupun posisi geografis, pada dasarnya merupakan kumpulan dari

habitat-habitat yang membentuk lingkungan tempat hidup bagi biota dan juga

manusia dalam satu kesatuan ekosistem. Masing-masing ekosistem tersebut

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian dari ekosistem

nasional maupun ekosistem global. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,

Indonesia memiliki tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ribuan pulau yang

tersebar di seluruh wilayahnya dengan karakteristik biogeofisik yang berbeda-beda.

Kodoatie (2012) juga menyebutkan bahwa dari seluruh pulau yang ada di

Indonesia, 5 pulau memiliki luas lebih dari 10.000 km2, 26 pulau memiliki luas

3

antara 2.000-10.000 km2 dan sisanya merupakan pulau dengan luas lebih kecil dari

2.000 km2 (pulau kecil dan sangat kecil). Delinom (2007) menambahkan bahwa

pulau-pulau yang ada di Indonesia didominasi oleh pulau kecil (luas kurang dari

2.000 km2) dan pulau sangat kecil (luas kurang dari 100 km2 dan atau memiliki

lebar kurang dari 3 km). Dengan demikian pengelolaan pulau-pulau kecil secara

lestari merupakan hal yang sangat penting di Indonesia karena lebih dari 90% pulau-

pulau yang dimiliki Indonesia merupakan pulau-pulau kecil.

Pengelolaan pulau-pulau kecil secara lestari tertuang dalam Undang-undang

Nomor 27 Tahun 2007 junto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang tersebut

menegaskan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari

sumberdaya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan

dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang

maupun bagi generasi yang akan datang.

Dalam undang-undang ini juga ditegaskan bahwa wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang tinggi, dan sangat

penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga

kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan

berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan

tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.

Pulau-pulau kecil didefinisikan sebagai pulau dengan luas 10.000 km2 atau

kurang dan mempunyai penduduk 500.000 orang atau kurang (Beler et al., 1990)

(UNESCO, 1991), Pada perkembangan selanjutnya menjadi pulau yang luasnya

4

5.000 km2, kemudian turun lagi menjadi pulau yang luasnya kurang dari 2.000 km2

(Tresnadi, 1998). Sedangkan batasan pulau sangat kecil adalah pulau yang

mempunyai luas kurang dari 100 km2 atau pulau yang memiliki lebar kurang dari 3

km (Falkland, 1992). Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 dinyatakan

bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2

(dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

Menurut Sitaniapessy (2002) beberapa karakteristik pulau-pulau kecil yang

perlu mendapat perhatian dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan

adalah; 1) rentan terhadap pemanasan global yang mengakibatkan naiknya

permukaan air laut, sehingga luas daratan makin berkurang 2) mempunyai Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang cukup luas, sehingga wilayah perairan merupakan

daya dukung utama pembangunan wilayah 3) mempunyai sumberdaya alam yang

terbatas dan umumnya telah mengalami eksploitasi secara berlebihan 4) peka

terhadap bencana alam seperti vulkanisme, gempa bumi dan tsunami 5) umumnya

terisolasi dan jauh dari pasar utama 6) terbuka untuk sistem ekonomi skala kecil,

namun sangat peka terhadap kejutan pasar dari luar dalam skala yang lebih besar 7)

mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan menyebar tidak merata

dengan kepadatan tinggi 8) mempunyai infrastruktur yang terbatas, dan 9)

pendidikan dan keterampilan penduduknya terbatas serta kepercayaan terhadap hal-

hal mistis cukup kuat.

Pulau-pulau kecil juga mempunyai karakeristik Daerah Aliran Sungai (DAS)

yang spesifik seperti panjang sungai yang relatif pendek sehingga kesempatan air

meresap ke dalam tanah juga berkurang, akibatnya banyak air hujan yang terbuang

ke laut. Di lain pihak, penduduk di pulau-pulau kecil makin berkembang sehingga

5

membutuhkan lahan untuk perumahan dan air bersih untuk kehidupan sehari-hari

(Gunawan, 2013). Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan sebaran pemukiman

memiliki implikasi yang relefan terhadap pemanenan air tanah. Upaya kebutuhan air

pada umumnya dilakukan dengan menggali sumur sehingga lama kelamaan akan

berakibat meningkatnya intrusi air laut ke daratan.

Salah satu pulau kecil di Indonesia yang telah mengalami perubahan sangat

pesat dalam satu dekade belakangan ini adalah Pulau Bintan, sebuah pulau kecil

terbesar di gugusan Kepulauan Riau. Pulau Bintan merupakan pusat pemerintahan

Provinsi Kepulauan Riau, bagian dari Free Trade Zone (FTZ) serta Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan dan Karimun.

Disamping itu saat ini Pulau Bintan juga masih merupakan salah satu sentra

penambangan bauksit di Indonesia. Pulau Bintan merupakan salah satu kawasan

ekonomi khusus yang dikembangkan untuk kepentingan industri dan pariwisata.

Untuk kepentingan ekonomi, pelaksanaan FTZ di Pulau Bintan bertujuan

sebagai pintu gerbang bagi arus masuknya investasi, barang, dan jasa dari luar

negeri. Pulau Bintan juga berfungsi sebagai sentral pengembangan industri sarat

teknologi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke

seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain dan menjadi pusat pelayanan lalu-

lintas kapal internasional (Anonim, 2009)

Pulau Bintan telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat

pesat di bidang industri, pariwisata dan demografi. Untuk kepentingan industri,

pemerintah menyediakan lahan seluas 4.000 Ha (3,4 % dari luas Pulau Bintan) dan

untuk kepentingan pariwisata pemerintah memberikan konsesi kepada swasta seluas

23.000 Ha (19,7% dari luas Pulau Bintan). Data Badan Pusat Statistik Tahun 2015

6

menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Bintan adalah 2,37 % per

tahun dengan kepadatan penduduk 88 jiwa/Km2, sementara itu laju pertumbuhan

penduduk kota tanjungpinang s