BAB 1 Lap. Akhir. Kab Karawang

DOKUMEN ADMINISTRASI & TEKNISDOKUMEN ADMINISTRASI & TEKNISPendataan PBB Objek Standar untuk Belanja Jasa KonsultansiLAPORAN AKHIR

PT. PRODHIKAPT. PRODHIKA

pt. giri awas consultant

1.1. Latar Belakang

Dengan semakin berkembangannya dan semakin beragamnya pola kehidupan dan

penghidupan di masyarakat senantiasa berbanding lurus dengan tuntutan kebutuhan akan

lahan. Menjamurnya lahan terbangun, terutama bagi pemukiman yang disertai dengan

penyediaan sarana serta prasarana pendukungnya adalah konsekuensi logis dari

meningkatnya aktifitas penduduk dengan segenap nilai-nilai serta dinamikanya dalam

rangka memenuhi kebutuhan hidup. Perkembangan Land Use (tata guna lahan) terutama

dalam peruntukan lahan dan bangunan yang sedemikian cepat seperti tanah kosong

menjadi daerah perumahan atau hunian, adanya peningkatan jalan atau sarana/prasarana

dan lain sebagainya.

Perkembangan peruntukan lahan dan bangunan ini ternyata sekaligus merupakan sumber

penerimaan negara dari sektor pajak seperti tempat tinggal atau sarana hunian penduduk

(masyarakat). Seiring dengan peningkatan pembangunan yang berlangsung disegala

bidang dan perkembangan harga pasar wajar dan harga properti yang jauh diatas NJOP

bumi menurut klasifikasi kelas dengan aksebilitas kawasannya yang tertuang dalan NIR

pada lampiran SK. KPP Pratama Kabupaten Karawang serta dengan banyaknya mutasi

atau peralihan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi dalam waktu yang relatif cepat,

maka sangatlah wajar jika sektor ini selalu ditingkatkan. Adapu salah satu upaya

peningkatan sektor perpajakanini yakni melalui pendataan dan inventigasi kembali potensi

objek pajak tersebut, namun untuk menunjang hal tersebut diperlukan dat yang lengkap,

benar dan mutakhir.

BAB - 1| 1

PENDAHULUANPENDATAAN PBB OBJEK STANDAR UNTUK BELANJA JASA KONSULTANSI1




Oleh karena itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta dalam rangka

pemutakhiran data PBB dan sistem administrasi PBB dengan komputer, Kantor Dinas

Pendapatan, Pengelolaaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Karawang akan

melakukan Kegiatan Pendataan Objek dan Subjek PBB Dengan Cara Pengukuran Bidang

Objek Pajak Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012.

1.2. Maksud dan Tujuan Pekerjaan

Kegiatan pekerjaan Pendataan Objek dan Subjek PBB Dengan Cara Pengukuran Bidang

Objek Pajak adalah untuk melakukan penggalian potensi peningkatan penerimaan riil

pajak sektor PBB. Juga sebagai upaya untuk memperoleh data atau informasi PBB dengan

akurasi data cukup tinggi yang mencakup luas objek pajak, subjek pajak, lokasi dan ZNT

disetiap daerah potensial dengan lengkap, baik dan akurat (benar), pemutakhiran berupa

peta-peta PBB dan registrasi PBB dalam upaya :

a. Meningkatkan penerimaan riil pajak dari sektor PBB terutama dari daerah

kecamatan yang diamati/dijadikan lokasi kegiatan.

b. Peningkatan tata tertib/penatausahaan administrasi PBB

c. Informasi dan atau data-data hasil kegiatan dapat dimanfaatkan oleh

lembaga/instansi lainnya bagi kepentingan pembangunan daerah setempat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Pendataan PBB Objek Standar

Untuk Belanja Jasa Konsultansi ini adalah pendataan Objek dan Subjek Bumi dan

Tanah serta Objek dan Subjek Bangunan.

BAB - 1| 2




1.3. Landasan Hukum

Agar hasil akhir pendataan mencapai sasaran yang diinginkan, pihak pelaksana harus

melaksanakan pekerjaan/kegiatan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada serta

harus bekerjasama dengan pihak pelayanan PBB setempat dan pihak konsultan pengawas

yang sudah ditunjuk untuk mengarahkan maupun melakukan supervisi teknis pelaksanaan

di lapangan dan atau pihak lainnya yang terkait dengan seluruh rangkaian kegiatan ini.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam melaksankan kegiatan ini harus

didasari oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku, begitu pula pelaksanaan kegiatan

Pendataan Potensi PBB di Wilayah Kabupaten Karawang.

Adapun landasan operasional/ketentuan yang dimaksud antara lain :

1. Keputusan Menteri Kuangan RI. No. 817/KMK.04/1991 tanggal 5 Agustus 1991,

tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek PBB;

2. Keputusan Menteri Keuangan RI. No. : 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember

1998, tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan

pajak;

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. : KEP-533/PJ.6/2000, tanggal 20 Desember

2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan

Subjek PBB dalam Rangka Pembuatan dan atau Pemeliharaan Basis Data;

4. Surat Keputusan Dirjen Pajak No. : Kep-04/PJ.6/1998 tanggal 16 Juni 1998, tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB;

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. : SE-28/PJ.6/1992 tanggal 12 Juni 1992,

tentang Petunjuk Teknis Nomor Objek Pajak (NOP);

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. : SE-33/PJ.6/1993 tanggal 14 Juni 1993,

tentang Petunjuk Teknis Pemetaan PBB;

7. Petunjuk Teknis Pemetaan PBB Tahun 1993 serta Penyempurnaannya;

8. Petunjuk Penggambaran Peta-peta PBB tahun 1988;

9. Petunjuk-petunjuk Khusus yang tertuang di dalam ketentuan teknis dan petunjuk

Pelaksanaan pada Rencana Kerja serta Syarat-(KAK dan RKS) yang dikeluarkan oleh

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Karawang.

BAB - 1| 3




1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Lingkup Wilayah Pendataan

Pelaksanaan kegiatan Pendataan PBB Objek Standar untuk belanja jassa konsultansi

Tahun Anggaran 2012 Meliputi 10 Desa :

1. Desa Klari

2. Desa Gintung Kerta

3. Desa Anggadita

4. Desa Wadas

5. Desa Margasari

6. Desa Palumbonsari

7. Desa Karawang Wetan

8. Desa Kondang Jaya

9. Desa Sukamakmur

10. Desa Karawang Pawitan

1.4.2 Lingkup Kegiatan

Secara garis besar ruang lingkup kegiatan Pendataan PBB Objek untuk Belanja Jasa

Konsultansi adalah sebagai berikut :

A. Persiapan Pekerjaan Lapangan

1. Penelitian Pendahulua dan Penyusunan Rencana Kerja;

2. Pengadaan Peta Desa;

3. Pembuatan konsep peta blok, Peta Zona Nilai Tanah (ZNT/NIR) dengan cara

melakukan pencocokan sket/peta Desa dengan keadaan lapangan, pengumpulan

informasi harga jual dan analisa data serta pembantu penilai;

4. Pengadaan Peta Blok (konsep lapangan);

5. Pelatihan Petugas/pendamping;

6. Penyuluhan Kepala Desa dan Perangkatnya.

BAB - 1| 4




B. Pekerjaan Lapangan

Pengukuran objek pajak, penyampaian dan pengembalian SPOP/LSPOP, serta

pembuatan net konsep peta blok. Adapun kegiatan lapangan ini meliputi kegiatan :

1. Identifikasi geografi dan batas administrasi serta pengukuran detail yang berubah;

2. Identifikasi dan pengukuran Objek Pajak Bumi dan Bangunan;

3. Pengumpulan data dan informasi Nilai Jual Tanah, Identifikasi batas Zona Nilai

Tanah (ZNT) dan memberikan informasi Nilai Indek Ratio (NIR);

4. Pencetakan, penyampaian (penyebaran) dan pengumpulan kembali SPOP;

5. Pembuatan NOP dan pencetakan serta pemasangan stiker NOP;

6. Pembuatan/penyempurnaan peta-peta PBB :

- Peta Desa skala 1 : 1000

- Peta Blok skala 1 : 1000

- Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) skala 1 : 1000

7. Pembentukan master file data PBB dengan pola SISMIOP;

8. Pencetakan (Print Out) DHR hasil pendataan.

C. Pekerjaan Kantor

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pekerjaan kantor ini meliputi bagian :

1. Perekaman data dan pencetakan DHR;

2. Validasi DHR;

3. Pembuatan Peta Desa dan penggandaan;

4. Penggambaran dan penggandaan Peta Blok;

5. Pembuatan sket/peta ZNT Desa;

6. Pembuatan sket/peta ZNT Blok;

7. Pembuatan usulan SK KAKANWIL DJP (Penggandaan peta ZNT untuk lampiran

dan penjilidan).

BAB - 1| 5




D. Pembinaan

Mengadakan Rapat, Evaluasi dan Penyusunan Laporan

E. Pengadaan Sarana Penunjang

F. Operasional

Aspek teknis dan non teknis (pelaksana teknis, KPPBB dan konsultan).

1.5 Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan Pendataan

PBB Objek Standar Untuk Belanja Jasa Konsultansi selama 120 (seratus dua puluh )

Hari Kalender.

1.6 Keluaran

Hasil pelaksanaan Pendataan PBB Objek Standar Untuk Belanja Jasa Konsultansi

Tahun Anggaran 2012 ini adalah :

1. Hasil Pekerjaan Lapangan

a. SPOP/LSPOP yang dibundel 1 (satu) set perdesa

b. Data lapangan dan hasil penggambaran ukuran skala 1 : 1000 atau

lebih besar dalam bentuk pengukuran dan pendataan objek dan

subjek PBB;

c. Data informasi harga jual tanah : 1 (satu) set;

d. Hasil uji petik oleh team leader untuk setiap blok minimal 1%

2. Hasil Pembuatan Peta-peta PBB

a. Peta Desa Asli hitam – putih skala 1 : 5000 pada drafting, 1 set;

b. Copy Peta Desa Skala 1 : 5000;

c. Copy Peta Blok skala 1 : 5000, pada kertas foto copy, 1 set terdiri dari :

- 1 (satu) set diberi warna ZNT tanpa warna gambar;

- 1 (satu) set diberi warna detail tanpa warna gambar.

d. Peta ZNT skala 1 : 5000 pada kertas foto copy;e. Peta ZNT untuk lampiran SK KAKANWIL, ukuran A4 pada kertas foto

copy

BAB - 1| 6




3. Hasil Pekerjaan Registrasi PBB

a. Master file data basis data PBB pada Hardisk KPP Pratama 1 (satu) set;

b. Back Up Data Base DAT 2 (dua) set;

c. Print Out DHR per desa dibundel 1 (satu) set;

d. Lampiran SK KAKANWIL 2 (dua) set.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika Laporan Pendahuluan ini secara garis besar terbagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi pekerjaan mencakup

latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, landasan hukum, ruang

lingkup, jangka waktu pelaksanaan, keluaran (output) dan sistematika

pembahasan

Bab 2 Daerah Kegiatan Pendataan

Bab ini berisi ulasan singkat mengenai daerah kegiatan pendataan dan

jumlah Objek Pajak.

Bab 3 Pelaksanaan Pekerjaan

Bab ini berisi tinjauan secara umum terhadap pelaksanaan pekerjaan mulai

persiapan sampai pelaporan serta penggunaan peralatan dan material

BAB - 1| 7




Bab 4 Pendekatan dan Metodologi

Bab ini berisi rumusan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam

pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi : tahap pekerjaan persiapan,

pekerjaan pengumpulan data lapangan, pekerjaan penggambaran peta-peta

PBB dan tata cara pelaksanaan mulai dari pelaksanaan orientasi lapangan

sampai Pembuatan Master File Basis Data PBB.

Bab 5 Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan

Bab ini berisi ulasan mengenai mekanisme dan organisasi dalam

pelaksanaan pekerjaan mencakup rencana kerja, jadwal pelaksanaan

pekerjaan, struktur organisasi, komposisi tenaga ahli, dan penugasan

personil

Bab 6 Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan pekerjaan

BAB - 1| 8

Documents

BAB 1 Lap. Akhir. Kab Karawang