Agenda IndonesiaSebuah Bangsa hanya Dibentuk dengan Sengaja*

B. Herry-Priyono**

Dari mana Indonesia muncul? Ia tidak datang dari imperium Majapahit, tetapi ia juga

tidak muncul begitu saja dari realpolitik internasional pada awal abad XX. Ia muncul dari

agenda nasionalis yang memburu celah-celah terobosan dalam peta politik inter-nasion-al

di sekitar Perang Dunia II. Ia bukan kelanjutan dari primordialisme, namun ia juga bukan

penjelmaan dari universalisme.

Almarhum Ernest Gellner, satu di antara ahli yang secara mendalam menyusun teori

nasionalisme, melihat bahwa nasionalisme adalah gejala ajaib, “salah satu fakta paling

penting dalam dua abad terakhir”. Tulisnya:

“Tidak sepenuhnya jelas mengapa gejala itu terjadi: mengapa manusia lama

yang terikat pada sarang sempit primordialnya diganti bukan oleh ajaran Filsafat

Pencerahan tentang Manusia Universal yang diharuskan setia pada persaudaraan

universal, melainkan oleh manusia khusus yang lolos dari ikatan lamanya, dan

kemudian menghidupi mobilitas dalam batas-batas yang kini ditetapkan secara

formal, yaitu sebuah kultur dalam lingkup negara-bangsa”.1

Barangkali itulah yang dimaksud dengan argumen bahwa nasionalisme bukan kelanjutan

dari ikatan primordialisme, tetapi ia juga bukan penjelmaan dari abstraksi universalisme.

Itulah mengapa para globalis melihat nasionalisme sebagai terlalu sempit, sedangkan para

lokalis menganggap nasionalisme terlalu besar.

Sketsa kecil ini tidak bermaksud menjawab teka-teki “yang tidak sepenuhnya jelas

mengapa [nasionalisme] terjadi”. Namun dari survei atas berbagai teori nasionalisme,2

terdapat dua faktor konstan yang rupanya selalu hadir. Dua faktor itu adalah daya dorong

* Disampaikan dalam Kongres Pancasila 2009, diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 30 Mei – 1 Juni 2009.

(push) dan kekuatan penarik (pull). Sebuah negara-bangsa tidak muncul ataupun dibarui

hanya dengan kehendak dan kemauan (push), sebagaimana sebuah negara-bangsa juga

tidak lahir hanya dari tarikan situasional cuaca ideologis, politik, ekonomi, kultural,

hukum, dan sebagainya (pull).

Timor Leste ataupun Palestina, misalnya, tidak menjadi negara-bangsa hanya dari

kehendak para pemimpinnya, sebagaimana mereka juga tidak begitu saja muncul hanya

dari permainan situasional cuaca politik, ekonomi, hukum, maupun kultural yang sedang

terjadi. Dari kesaksian para pendiri Indonesia, pola itu juga terlihat dari bagaimana para

pemimpin nasionalis seperti Sukarno, Hatta ataupun Sjahrir sama-sama menghendaki

kemerdekaan (push). Akan tetapi, mereka juga bersitegang bukan hanya tentang caranya

(kooperasi atau non-kooperasi, kolaborasi atau non-kolaborasi),3 namun juga mengenai

pencarian momentum surutnya petualangan imperial Jepang di Asia Pasifik serta potensi

Belanda masuk kembali untuk menguasai wilayah-wilayah Indonesia (pull).4

Lantaran cuaca realpolitik yang menjadi faktor penarik (pull) tidaklah sepenuhnya

berada di tangan para nasionalis, saya kira agenda nasionalis pada akhirnya menunjuk

pada kehendak yang secara intensional dan sengaja (push) dilancarkan untuk memakai

dan mengarahkan kondisi eksternal apapun bagi pembentukan kerumunan (crowd) agar

menjadi sebuah bangsa (nation); dan instansi negara (state) adalah penggerak proyek itu.5

Itulah argumen sederhana lapis pertama yang coba diajukan dalam tulisan kecil ini. Akan

tetapi, bukankah kehendak intensional dan sengaja itu dapat dibawa ke arah mana saja

(entah arah agama ataupun kesukuan)? Pertanyaan itu membawa ke argumen sederhana

lapis kedua berikut: perangkat ideologis yang dipakai secara intensional dan sengaja

untuk mengarahkan cuaca realpolitik dan kondisi eksternal apapun bagi pembentukan

bangsa Indonesia adalah Pancasila.

Dalam rumusan singkat, sebuah bangsa hanya dibentuk dengan sengaja. Tetapi, apa

yang membuat urusan ‘kesengajaan’ ini begitu penting bagi pembentukan Indonesia?

2

Lain Zaman ada Kemiripan

Jarak temporal yang panjang menganga antara awal abad XX dan awal abad XXI

membuat pasti cuaca politik, ekonomi, kultural maupun ideologis antara kedua zaman itu

berbeda. Pada awal abad XX, gelombang pembentukan negara-bangsa tengah pasang di

wilayah-wilayah jajahan, sedangkan pada awal abad XXI gelombang itu telah surut atau

menciut. Di awal abad XX, ideologi liberalisme, komunisme dan sosialisme dengan

sengit bertarung memperebutkan hati dunia, sedangkan di awal abad XXI cuaca ideologis

berdandan dengan ajaran “akhir sejarah”, yaitu paham tentang kapitalisme-liberal sebagai

puncak sejarah.6 Namun sejarah selalu gelisah, dan cuacanya selalu berubah.

Justru karena itu, perbedaan-perbedaan seperti di atas juga mengecoh. Suatu bangsa

tidak lahir dari kehendak Tuhan, dan ia juga tidak muncul dari alam.7 Apa yang menarik

adalah gejala ini: jarak waktu yang membentang antara awal abad XX dan awal abad

XXI tidak juga menyurutkan cita-cita untuk membentuk Indonesia sebagai bangsa. Di

awal abad XX, tentulah cita-cita itu dilancarkan oleh sederet pemimpin seperti Sukarno,

Hatta, Sjahrir dan banyak lagi yang telah diabadikan sejarah. Sedangkan kini cita-cita itu

coba dirawat oleh tidak sedikit orang, dan cita-cita itu belum/tidak juga padam meskipun

banyak orang telah berhenti mencita-citakannya. Dengan kata lain, juga meskipun tahu

bahwa negara-bangsa bukan sesuatu yang kekal, cita-cita untuk membentuk Indonesia

sebagai bangsa tetap terpasang sebagai kemilau di ketinggian sana.

Apa yang terdengar romantik itu sesungguhnya berisi realisme kelugasan. Kalau

orang seperti Sukarno, Hatta ataupun Sjahrir terdengar romantik karena berkehendak

mendirikan Indonesia sebagai bangsa, itu hanya lantaran keruwetan peristiwa dan jerih-

payah mereka di masa itu telah menggelinding menjadi silam. Dan apa yang telah silam

terasa berkaca-kaca seperti embun – ringkih tapi indah, indah tapi ringkih. Namun

simaklah surat-surat pribadi seorang Sutan Sjahrir yang ditulis sejak tahun 1934, atau

berbagai gagasannya selama dasawarsa 1950-an, maka kita akan menemukan berbagai

kalkulasi yang dingin, lugas, dan penuh realisme.8

Fakta bahwa di awal abad XX orang-orang seperti Sukarno, Hatta dan Sjahrir hendak

mendirikan Indonesia secara resmi-legal, sedangkan di awal abad XXI Indonesia telah

terbentuk secara resmi-legal sebagai negara-bangsa, tidak juga melenyapkan cita-cita itu.

Yang pertama mungkin dapat disebut sebagai tahap penciptaan bangsa (creation), yang

3

kedua pengembangan atau pembaruan bangsa (renewal). Mungkin terasa ganjil bahwa

perbedaan kedua zaman tidak juga melenyapkan cita-cita itu. Namun sesungguhnya tidak

ada yang aneh pada gejala itu. Dalam ungkapan Benedict Anderson, karena “ketercapaian

[proyek Indonesia] tidak pernah penuh”, maka “kelangsungannya juga secara mendasar

merupakan proyek terbuka”.9

Gejala ini bukan khas Indonesia. Apa yang membuat Barak Obama mempesona bagi

para pemilihnya persis terletak dalam kehendaknya untuk membarui Amerika Serikat

sebagai bangsa. Dan ketika dipilih menjadi Perdana Menteri Inggris tahun 1997, pesona

Tony Blair persis terletak dalam agendanya untuk membarui Inggris sebagai bangsa yang

waktu itu dilihat telah letih menua. Mirip seperti kondisi eksternal para pendiri Amerika

Serikat di sekitar tahun 1776 berbeda dengan cuaca eksternal ketika Obama memimpin

pembaruan Amerika Serikat sebagai bangsa di hari-hari ini, begitu pula kondisi eksternal

para pendiri Indonesia di awal abad XX berbeda dengan cuaca eksternal ketika kita ingin

membarui Indonesia sebagai bangsa sekarang ini. Namun perbedaan itu tidak mencegah

kemiripan daya pendorong untuk membentuk Indonesia sebagai bangsa.

Nama daya pendorong (push) yang tetap itu adalah intensionalitas (intentionality)

dan kesengajaan (deliberateness). Dan mungkin daya intensionalitas serta kesengajaan

itulah yang kini terselip hilang entah di mana. Ciri retorik bergelora seorang Bung Karno

memang suka menyesatkan ketimbang kehati-hatian seorang Bung Hatta atau realisme

seorang Bung Sjahrir. Namun apa yang dikatakan Bung Karno dalam pidato di depan

Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan, 1 Juni 1945, dapat menjadi contoh apa

yang dimaksud dengan intensionalitas dan kesengajaan: “Indonesia Merdeka tidak dapat

datang djika... [kita] tidak menekad-mati-matian oentoek mencapai merdeka”.10

Sentralnya intensionalitas dan kesengajaan ini bukan hal baru, tetapi hanya implikasi

langsung dari argumen bahwa sebuah bangsa (the nation) tidak lahir ataupun dibarui dari

gejala alam, seperti munculnya pulau baru dari ledakan geologis. Bangsa adalah bentukan

manusia. Maka, apa yang dimaksud dengan ‘intensionalitas’ dan ‘kesengajaan’ menunjuk

pada kinerja kehendak dan keterarahan sebagai ciri khas tindakan dan proyek manusia,

individual maupun kolektif.11 Pembentukan bangsa pastilah cita-cita dan agenda manusia

seperti itu. Karena setiap agenda manusia senantiasa mengandaikan bekerjanya daya

intensionalitas dan kesengajaan,12 tersingkir dan surutnya intensionalitas dan kesengajaan

4

dalam cita-cita pembentukan Indonesia sebagai bangsa niscaya menyurutkan ‘Indonesia’

sebagai proyek cita-cita.

Tentu, sentralnya daya intensionalitas dan kesengajaan dalam agenda Indonesia tidak

berarti bahwa terwujudnya cita-cita itu hanya tergantung pada daya intensionalitas dan

kesengajaan. Sangat biasa kita menghendaki sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak juga terjadi

(intended but unrealised). Bukan karena kurangnya kehendak, melainkan karena kinerja

faktor lain yang disebut di atas sebagai ‘cuaca eksternal’. Begitu pula, proyek membentuk

Indonesia sebagai bangsa sangat bisa tidak terjadi hanya dengan daya intensionalitas dan

kesengajaan. Akan tetapi, juga sangat biasa sesuatu terjadi meskipun tidak kita kehendaki

(unintended but realised). Maka dalam proyek cita-cita sebesar ‘Indonesia’ tersembunyi

rahasia ini: hanya dalam gerakan yang intensional dan sengaja membentuk Indonesia

* * Pengajar pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta, untuk matakuliah Filsafat Ekonomi, Ekonomi-Politik, Filsafat Ilmu-ilmu Sosial, Teori Sosial, dan masalah Globalisasi; PhD London School of Economics (LSE).

1 Gellner, Language and...., 1998, hlm. 23. 2 Khasanah literatur mengenai teori nasionalisme telah berkembang amat pesat. Beberapa di antaranya

yang sangat dikenal, misalnya, Kedourie, Nationalism...., 1960, 1993; Gellner, Thought and...., 1964 (Bab 7); Gellner, Nations and...., 1983; Anderson, Imagined Communities..., 1983, 1991; Smith, Ethnic Origins...., 1986; Smith, National Identity...., 1991; Breuilly, Nationalism and...., 1995.

3 Hiruk-pikuk arus peristiwa dalam realpolitik kolaborasi dan non-kolaborasi ini dikisahkan secara panjang lebar dengan menarik dalam Simbolon, Menjadi Indonesia...., 1995, hlm. 332-363.

4 Untuk contoh kalkulasi atas pull factors yang berasal dari cuaca politik internasional, lihat kesaksian rinci Sutan Sjahrir dalam Renungan dan...., 1990, hlm. 249-276.

5 Tentang kaitan tak terpisahkan antara ‘gerakan nasionalis’ dan ‘negara’ (the state) serta mengapa ‘negara’ selalu menjadi target utama gerakan nasionalis, lihat misalnya Breuilly, Nationalism and...., 1995, hlm. 69, 375.

6 Seperti luas dikenal, pandangan ini terutama dipicu oleh argumen Francis Fukuyama yang secara panjang lebar dirumuskan dalam Fukuyama, The End of History and...., 1992.

7 Bandingkan, misalnya, dengan Renan, Qu’est-ce qu’une nation... [1882] 1994, hlm. 17-18.8 Sutan Sjahrir, Renungan dan...., 1990; Sjahrir, Sosialisme Indonesia..., 1982. 9 Ceramah Benedict Anderson di Hotel Borobudur, Jakarta, 4 Maret 1999. Dimuat dalam Anderson,

‘Indonesian Nationalism and….’, 1999, hlm. 3. 10 Lahirnja Pantja Sila...., 1947, hlm. 41 (ejaan lama sesuai aslinya)11 Bandingkan, misalnya, dengan Mohanty, The Concept of...., 1972, hlm. 153-177; Dupré, Human Nature

and the Limits..., 2001, Bab 7.12 Intensionalitas dan kesengajaan makin sentral justru karena obyeknya (Indonesia sebagai bangsa) bukan

sesuatu seperti benda di atas meja. Dalam hal ini, insight berikut barangkali berguna: “A satisfactory concept of intentionality – whatever else it may imply – has to take care of the fact that consciousness’s intentional reference to an object does not logically entail the existence of the intended object. For, if it did so entail, then the entire point about intentionality would be lost: it would be but another ontic relation, no matter external or internal. In fact, adopting a relational theory of intentionality – a theory which construes it as a relation between two reals (consciousness and object) – would be tantamount to rendering that notion superfluous, and would also give rise to the well known difficulties with which philosophers like Russell have vainly struggled. Fortunately, the relational theory fails on its own account. It fails to account, amongst other things, for intentional acts directed towards fictitious and non-existent objects, and also for what has recently been called by Quine ‘referential opacity’.” (Mohanty, The Concept of...., 1972, hlm.158-159).

5

sebagai bangsa, kita menciptakan kemungkinan terjadinya Indonesia sebagai bangsa.

Dari arah sebaliknya, semakin kita tidak secara intensional dan sengaja membentuk

Indonesia sebagai bangsa, semakin kita sedang membuktikan ketidakmungkinan

terbentuknya Indonesia sebagai bangsa. Tidak lebih, tidak kurang. Argumen ini punya

komplikasi yang tidak mudah, tetapi komplikasi itu akan ditanggapi di bawah nanti.

Apa yang membuat pentingnya daya intensionalitas dan kesengajaan itu dengan

mudah dilupakan? Jika kata “dilupakan” terdengar klise, bolehlah itu dirumuskan begini:

apa yang membuat pentingnya daya intensionalitas dan kesengajaan untuk membentuk

atau membarui Indonesia sebagai bangsa itu menyurut atau tersisih? Pertanyaan ini bisa

membawa kita pada persoalan lemahnya kehendak atau kedangkalan pemahaman yang

mungkin sedang meluas dewasa ini. Meskipun demikian, saya memilih untuk menjawab

dengan menunjuk dua faktor besar yang membuat penyingkiran intensionalitas dan

kesengajaan itu terjadi secara luas.

Dengan kata lain, kita perlu coba memahami dua faktor besar yang menandai cuaca

sejarah dewasa ini.

Dua Gelombang Dogma Raksasa

Dua faktor besar itu adalah fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar. Apa

kaitan keduanya dengan agenda membentuk Indonesia sebagai bangsa? Dan apa pula

kaitannya dengan teka-teki kehendak dan kesengajaan?

Pertama, fundamentalisme agama (religious fundamentalism). Apa yang dimaksud

menunjuk pada upaya menjadikan doktrin agama tertentu sebagai satu-satunya prinsip

pengaturan seluruh bidang kehidupan dalam semesta tatanan yang disebut ‘Indonesia’.

Istilah “seluruh bidang” mencakup aneka urusan yang mencakup tatanan politik, hukum,

ekonomi, budaya, pendidikan, relasi sosial, sampai urusan cara berpakaian dan tata cara

perkawinan. Andaipun agenda programatik seperti itu dianggap baik, cukup pasti sejak

awal fundamentalisme agama akan menabrak tembok tebal yang berupa fakta keragaman

tradisi religius maupun kultural yang menandai komposisi demografis Indonesia. Atau,

dalam bahasa Buya Syafii Maarif, “pengetahuan golongan fundamentalis [agama] ini

sangat miskin tentang peta sosiologis Indonesia yang memang tidak sederhana”, dan

6

“dengan mengatasnamakan Tuhan, menghukum dan bahkan membinasakan keyakinan

yang berbeda”.13

Kesulitan itu barangkali sudah jelas dan terang-benderang. Tetapi apa yang lebih

tersembunyi adalah persoalan berikut. Jika Indonesia tidak terbentuk dari gejala alam

tetapi sebagai proyek cita-cita manusia, dan jika pembentukan Indonesia sebagai bangsa

membutuhkan tindakan intensional dan sengaja, bukankah membentuk bangsa Indonesia

berdasarkan doktrin agama itu juga merupakan bentuk intensionalitas dan kesengajaan?

Apa yang sesat dari agenda itu? Tentu kita bisa merujuk kembali konsensus para pendiri

Republik: Indonesia dibentuk bukan berdasarkan intensionalitas dan kesengajaan prinsip

sektarian agama, ras atau kesukuan, tetapi atas dasar prinsip yang bersifat civic. Istilah

civic berasal dari kata Latin civis (warga negara). Dasar civic berarti keanggotaan dalam

negara-bangsa Indonesia bukan didasarkan pada identitas suku, ras, agama ataupun gaya-

hidup, dan pemilikan uang atau harta, melainkan didasarkan pada identitas orang sebagai

warga-negara (citizen).14

Namun jawaban dengan merujuk pada kehendak para pendiri Republik seperti itu

juga mudah terdengar seperti jawaban “karena nenek kita tidak menghendaki Indonesia

dibentuk berdasarkan agama, maka kita tidak boleh melakukannya”. Soalnya, bukankah

“nenek” kita sudah meninggal dan mewariskan Republik ini kepada kita? Mengapa kita

tidak boleh membuat bangsa Indonesia sekarang dibentuk atas dasar agama? Atau, bisa

juga kesengajaan itu pada akhirnya bukan diarahkan untuk membentuk Indonesia sebagai

bangsa, melainkan hanya sebagai tahapan bagi komunalisme religius transnasional.15 Ini

merupakan masalah lain yang tidak akan disinggung di sini.

Pokok terakhir inilah yang telah menyita perdebatan panjang, dan titik berangkat

perdebatan bisa dimulai dari mana saja: dari klaim pemeluk agama tertentu sebagai warga

mayoritas, dari penilaian atas dekadensi moral, sampai rujukan pada Piagam Jakarta.

Seluruh tinta dapat dihabiskan, dan seluruh waktu bisa dihamburkan untuk menjawab

13 Ahmad Syafii Maarif, ‘Masa Depan Islam....’, 2009, hlm.8, 9. 14 Untuk kajian lengkap tentang evolusi tata-negara berdasarkan prinsip ‘kewarganegaraan civic’ ini, lihat

misalnya Heater, Citizenship...., 1990. 15 Gerakan Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslim) yang berakar dari gerakan fundamentalis di Mesir

mungkin dapat digolongkan dalam kemungkinan ini (Lihat Dhume, ‘Indonesian Democracy’s Enemy....’, 2005). Bagaimana gelombang fundamentalis agama ini punya dampak yang merusak bagi Indnesia, lihat buku yang baru saja terbit dan sangat kaya dengan berbagai data empirik, Abdurrahman Wahid (ed), Ilusi Negara Islam..., 2009.

7

masalah itu, tapi pada akhirnya (dalam bahasa Syafii Maarif) “masalah Indonesia... tidak

mungkin dipecahkan oleh otak-otak sederhana yang lebih memilih jalan pintas, kadang-

kadang dalam bentuk kekerasan”.16 Pada akhirnya, jawaban yang memuaskan berkisar

pada kesulitan ini: bahwa membentuk Indonesia atas dasar agama merupakan tindakan

meniadakan diri (self-defeating): “semua kelompok fundamentalis ini anti demokrasi”,

dan jauh lebih berbahaya karena “mereka memakai lembaga negara yang demokratis

untuk menyalurkan cita-cita politiknya”.17 Tak ada satupun alasan menerima pendasaran

Indonesia di atas doktrin agama, kecuali bagi beberapa orang berjubah pemimpin agama

yang menginginkan itu, agama apapun itu. Lagi, “cara-cara yang mereka gunakan sama

sekali tidak akan semakin mendekatkan negeri ini kepada cita-cita mulia kemerdekaan,

malah akan membunuh cita-cita itu di tengah jalan”.18

Kedua, fundamentalisme pasar (market fundamentalism). Bersama fundamentalisme

agama, cuaca ideologis fundamentalisme pasar makin sering kita dengar dalam beberapa

dasawarsa terakhir. Namun tak pernah sepenuhnya jelas mengapa fundamentalisme pasar

punya implikasi begitu besar pada proyek cita-cita membentuk Indonesia sebagai bangsa.

Pada hemat saya, penjelasannya jauh lebih tersembunyi daripada perdebatan kubu pro-

pasar dan kubu anti-pasar yang sering kita dengar. Mirip seperti fundamentalisme agama

berambisi menjadikan doktrin agama tertentu sebagai satu-satunya prinsip pengatur

seluruh bidang hidup pribadi dan bermasyarakat, begitu pula fundamentalisme pasar

berambisi menjadikan mekanisme pasar bukan hanya sebagai prinsip pengatur kinerja

bidang ekonomi, tetapi sebagai satu-satunya prinsip pengatur seluruh bidang kehidupan

dalam semesta tatanan bermasyarakat.

Namun kedua fundamentalisme itu beroperasi dengan modus kinerja berbeda. Jika

fundamentalisme agama beroperasi dengan melakukan totalisasi cara kerja seluruh

bidang kehidupan masyarakat atas dasar doktrin agama, fundamentalisme pasar ingin

menciptakan tatanan masyarakat (social order) melalui anarki pengejaran kepentingan-

diri tiap orang atas dasar prinsip harga (price). Dengan kata lain, fundamentalisme agama

adalah bentuk totalitarianisme, sedangkan fundamentalisme pasar merupakan bentuk

anarkisme.19 Bagaimana mungkin cita-cita membentuk tatanan dilakukan melalui anarki?

16 Ahmad Syafii Maarif, ‘Masa Depan Islam....’, 2009, hlm. 10. 17 Ahmad Syafii Maarif, ‘Masa Depan Islam....’, 2009, hlm. 9.18 Ahmad Syafii Maarif, ‘Masa Depan Islam....’, 2009, hlm. 10.

8

Mungkin tak ada pemikir paling serius yang mendasari anarkisme pasar ini daripada

Friedrich von Hayek. Setiap tindakan membentuk dan mengatur tatanan (order) melalui

otoritas mempunyai risiko membatasi kebebasan tiap warga, atau bahkan mengakibatkan

perbudakan.20 Alternatifnya adalah tatanan yang tidak dibentuk melalui otoritas atau

rencana apapun, tetapi tatanan itu dibiarkan terbentuk secara alamiah sebagai hasil

ekuilibrium (perimbangan) tindakan bebas setiap orang dalam mengejar kepentingan-diri.

Terbentuknya tatanan tidak perlu dikejar dengan intensionalitas dan kesengajaan, sebab

dengan sendirinya ‘tatanan’ (order) akan muncul sebagai hasil dari ekulibrium berlaksa-

laksa tindakan kebebasan setiap orang. Sekali lagi, terbentuknya tatanan tidak perlu

direncanakan (planned) ataupun dikejar dengan sengaja (intentionally pursued), sebab

tatanan itu akan terbentuk sebagai hasil-sampingan dari begitu banyak tindakan bebas.

Dalam bahasa Hayek: “Tatanan dapat terbentuk dengan sendirinya dari tindakan-tindakan

yang oleh para pelakunya tidak dimaksudkan secara sadar untuk membentuk tatanan”.21

Juga seandainya tidak dilancarkan di atas bangunan teoretik se-sadar itu, cara para

fundamentalis pasar melihat proyek membentuk Indonesia sebagai bangsa berisi turunan

dari argumen seperti di atas. Silahkan mengganti kata ‘tatanan’ dengan kata ‘bangsa

Indonesia’, sebab akhirnya ‘bangsa Indonesia’ adalah tatanan politik (political order). Di

waktu lain, silahkan juga mengganti kata ‘tatanan’ dengan istilah ‘kesejahteraan bersama’

(common welfare), sebab kesejahteraan bersama pada akhirnya merupakan tatanan moral

(moral order). Maka, cara berpikir fundamentalis pasar dapat diringkas sebagai berikut:

bangsa Indonesia bisa terbentuk dengan sendirinya dari interaksi berlaksa-laksa tindakan

para warga-negaranya yang tak dimaksudkan sebagai tindakan sengaja untuk membentuk

Indonesia sebagai bangsa.

Tanpa diselidiki dengan cermat, gagasan itu seperti mengandung tanda faktual, sebab

memang sangat jarang tindakan sehari-hari kita secara sengaja kita maksudkan sebagai

cara membentuk bangsa Indonesia. Tidak ada seorang anak yang pergi belajar di sekolah,

atau seorang akuntan yang mengerjakan pembukuan perusahaan, atau juga seorang buruh

yang pergi bekerja di pabrik melakukan semua itu untuk secara sengaja membentuk

Indonesia sebagai bangsa. Tetapi, satu selidik kecil saja telah cukup untuk menunjukkan 19 Bandingan, misalnya, dengan pandangan mengenai koordinasi masyarakat melalui mekanisme pasar

sebagai ‘anarkisme pasar’ (market anarchism) dalam Miller, Political Philosophy...., 2003, hlm. 25-29. 20 Hayek, The Road to…, 1944. 21 Hayek, Studies in Philosophy…., 1967, hlm. 97.

9

bahwa antara “berlaksa-laksa tindakan setiap orang” dan “terbentuknya Indonesia sebagai

bangsa” terbentang jurang sedemikian dalam yang membutuhkan jembatan. Lugasnya,

keseluruhan tindakan bebas setiap orang tidak dengan sendirinya membentuk Indonesia

sebagai bangsa. Maka pertanyaannya: apakah jembatan itu?

Dalam dogma fundamentalisme pasar, jurang yang begitu dalam itu hanya dapat

dijembatani oleh dalil harga (price) yang akan menciptakan perimbangan (ekuilibrium)

dan pada akhirnya akan melahirkan tatanan (Indonesia). Namun tentu saja soal teoretik

abstrak ini segera menjelma menjadi gejala yang ganas, sebab konsep ‘harga’ pasar pada

akhirnya menyangkut urusan kemampuan daya-beli warga (purchasing power). Itu sama

dengan agenda untuk menciptakan ‘kewarganegaan’ (citizenship) melalui rute penciptaan

‘konsumen’ (consumership). Prinsip kewarganegaaan adalah hak dan kewajiban politik,

sedangkan prinsip konsumen adalah daya-beli. Dari sini penyingkiran warga-negara yang

berdaya-beli rendah (kaum miskin) segera terjadi. Dengan kata lain, cita-cita membentuk

tatanan (Indonesia) melalui rute ketidaksengajaan anarkisme pasar punya konsekuensi

yang tidak kurang ganas dibandingkan penyingkiran melalui fundamentalisme agama.

Justru karena itu, peran ‘kesengajaan’ dalam membentuk Indonesia sebagai bangsa

pada akhirnya perlu ditegaskan dalam rupa kebijakan publik (public policy). Penggerak

kebijakan publik tersebut tidak lain adalah pemerintah. Dari pokok ini, bolehlah diajukan

argumen sederhana bahwa agenda nasionalis (yaitu agenda membentuk Indonesia sebagai

bangsa) pada akhirnya berisi gerakan kesengajaan melalui berbagai kebijakan publik itu.

Dalam cuaca ideologis dua dogma besar itulah agenda nasionalis Indonesia dewasa

ini terdampar. Sudut-pandang fundamentalisme agama kira-kira punya posisinya begini:

Indonesia hanya dapat dibentuk dengan sengaja berdasarkan doktrin agama. Sedangkan

dari sudut-pandang fundamentalisme pasar, Indonesia tak perlu dibentuk dengan sengaja

atau terencana, sebab Indonesia justru tidak akan terbentuk sebagai bangsa; biarlah setiap

warga mengejar kepentingan-dirinya, maka Indonesia akan terbentuk dengan sendirinya

sebagai bangsa.

Jika proyek Indonesia berdasarkan doktrin agama tidak punya dasar apapun, doktrin

fundamentalisme pasar menyisakan pertanyaan besar: apakah memang bangsa Indonesia

akan terbentuk dengan sendirinya dari anarkisme pasar?

10

Tiga Teka-teki Strategi

Dalam ilmu-ilmu manusia, pertanyaan seperti itu telah lama menjadi hantu. Dan itu

berakar dari tidak terjelaskannya banyak teka-teki yang tersembunyi dalam tindakan dan

perilaku manusia, individual maupun kolektif, serta kaitan antara tindakan individual dan

kolektif. Dalam bahasa sketsa ini, pertanyaannya sebagai berikut: apa yang membuat

tindakan bebas tiap-tiap warga yang tidak dimaksudkan untuk membentuk bangsa pada

akhirnya menciptakan Indonesia sebagai bangsa? Meskipun dengan gagap, perkenankan

saya mengajukan tipologi masalah yang mungkin dapat membantu kita untuk menggagas

apa yang perlu dilakukan ke depan.22

Tipologi pertama, pada akhirnya argumen fundamentalisme pasar tentang proyek

Indonesia mendasarkan diri pada pengandaian bahwa “Indonesia dapat terbentuk dengan

sendirinya meskipun tidak dimaksudkan” (unintended but realised). Ilustrasi berikut ini

mungkin berguna. Para petani setiap hari pergi ke sawah untuk menghasilkan panen yang

dapat menghidupi keluarga, dan dalam proses bercocok-tanam itu (entah karena apa,

mungkin oleh “tangan ajaib”) terbentuklah Indonesia. Atau juga, perusahaan-perusahaan

sibuk melakukan transaksi untuk menaikkan tingkat laba, dan dalam proses itu (entah

karena apa, mungkin oleh “tangan ajaib”) terbentuklah Indonesia sebagai bangsa. Dengan

demikian, terbentuknya Indonesia sebagai bangsa sebenarnya tidak pernah dimaksudkan,

tetapi terjadi sebagai hasil-sampingan.

Segera terlihat keganjilan dalam pola di atas. Bukankah lalu tidak ada gunanya kita

menghendaki (mencita-citakan) pembentukan Indonesia sebagai bangsa? Sebab, ia akan

terjadi entah karena apa. Itu sebenarnya mirip dengan meyakini bahwa Tuhan atau alam

akan menciptakan Indonesia sebagai bangsa – sebuah absurditas! Tentu tetap terbuka

probabilitas Indonesia dapat terbentuk sebagai bangsa, tetapi begitu pula probabilitas

bahwa Indonesia tidak akan terbentuk sebagai bangsa. Saya kira tidak ada alasan apapun

untuk menerima keyakinan tipe ini.

Tipologi kedua, berbagai keluh-kesah dan kerinduan agenda nasionalis yang semakin

kuat dewasa ini pada akhirnya mengandaikan bahwa “Kita mencita-citakan dan

menghendaki Indonesia terbentuk sebagai bangsa, akan tetapi tidak/belum juga terjadi”

22 Proposal tiga tipologi dalam bagian ini diilhami dan dikembangkan dari refleksi Albert O. Hirschman atas sejarah intelektual peran ‘kepentingan-diri’ (self-interest) dan ‘nafsu’ (passion) manusia dalam tata negara dan ekonomi-politik (Hirschman, The Passions and...., [1977] 1997, hlm. 130-135).

11

(intended but unrealised). Setidaknya ada dua kemungkinan. Meminjam ungkapan Ben

Anderson di atas, itu lantaran “ketercapaian [proyek Indonesia] tidak pernah penuh”, dan

karena itu pembentukan bangsa Indonesia juga akan selalu belum selesai. Atau, ada yang

tolol pada strategi menghendaki sehingga apa yang dikehendaki tidak/belum terwujud.

Karena “strategi menghendaki” itu tercermin dalam berbagai kebijakan publik (ekonomi,

politik, hukum, budaya, atau pendidikan), maka “ketololan strategi” itu mungkin terletak

dalam kebijakan publik yang tidak cukup sengaja dikelola bagi pembentukan Indonesia

sebagai bangsa.

Dari khasanah sejarah pemikiran, mekanisme pasar dipandang dapat membantu

pembentukan tatanan sosial (baca: Indonesia) jika, dan hanya jika, terdapat instansi yang

mengelola anarkisme pasar itu serta mengarahkannya bagi pembentukan tatanan sosial.

Ambillah contoh gagasan Bernard Mandeville (1670-1733), seorang dokter-pemikir

Belanda yang berkarya di London. Setelah panjang-lebar merayakan manfaat pengejaran

kepentingan-diri setiap orang, pada akhirnya ia menulis juga bahwa tatanan sosial bisa

terbentuk dari anarkisme pasar hanya jika semua itu dikelola melalui “manajemen cerdik

politisi yang tangkas” (the dexterous management of a skillful politician).23 Dalam bahasa

tema kita, apa yang dimaksud dengan istilah “politisi tangkas” tersebut adalah kebijakan

publik instansi pemerintah yang dengan sengaja mengelola dan mengarahkan berlaksa-

laksa tindakan bebas para warga negara ke arah pembentukan Indonesia sebagai bangsa.

Dalam garis pemikiran seperti itu pula rupanya maksud Adam Smith ketika ia menulis

tiga tugas pemerintah, dan tugas ketiga adalah menciptakan “prasarana publik dan tata

kelembagaan publik”.24

Dalam banyak hal, apa yang disebut sebagai “ketololan strategi” mungkin berakar

dari cuaca ideologis yang meyakini bahwa kebijakan publik harus dibuat dan diarahkan

terutama untuk menjaga kinerja anarkisme pasar, dan tidak perlu dikelola/diarahkan

secara sengaja untuk membentuk Indonesia sebagai bangsa. Pokok ini sentral, dan antara

keduanya terdapat perbedaan tajam. Pada yang pertama, kebijakan publik disusun dan

dilaksanakan terutama untuk membantu setiap orang agar mencapai kepentingan-dirinya.

Namun sesungguhnya kebijakan seperti itu tidak layak disebut “publik”. Sedangkan pada

yang kedua, kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan terutama dengan mata-sasaran

23 Mandeville, The Fable of…, [1723] 1997, hlm. 148. 24 Smith, The Wealth of Nations..., [1776] 2000, p. 745.

12

untuk mengelola arus berbagai pengejaran kepentingan-diri individual para warga agar

mengarah pada pembentukan Indonesia sebagai bangsa.

Pada jenis kebijakan publik yang kedua inilah terletak agenda nasionalis. Agenda

nasionalis tidak pernah menolak pentingnya pengejaran kepentingan-diri warga, tetapi

mengelola berlaksa-laksa pengejaran kepentingan-diri itu bagi pembentukan Indonesia

sebagai bangsa. Tidak lebih, tidak kurang. Maka, agenda nasionalis tidak pernah menolak

genius kinerja ekonomi pasar. Apa yang dituntut agenda nasionalis adalah agar kinerja

ekonomi pasar secara sengaja dikelola bagi pembentukan Indonesia sebagai bangsa. Bila

regulasi menjadi perangkatnya, mengapa tidak? Tetapi lain kali mungkin perangkat itu

berupa de-regulasi. Dengan demikian cukup pasti pilihan regulasi ataupun de-regulasi

bukanlah terutama dipahami dari kacamata pelaku anarkisme pasar, melainkan dari

kacamata pembentukan Indonesia sebagai bangsa. Lugasnya, ekonomi pasar dipakai

untuk membentuk Indonesia, dan bukan Indonesia dipakai untuk pengejaran kepentingan-

diri para pelaku anarkisme pasar.

Tipologi ketiga, agenda nasionalis pada akhirnya bisa diringkas sebagai agenda

begini: “Kita menghendaki Indonesia terbentuk sebagai bangsa, dan kita menghendaki

cita-cita itu terwujud” (intended and realised). Tentu saja, dari dua tipologi sebelumnya

kita segera melihat bahwa tekad, kehendak, intensionalitas maupun kesengajaan bukanlah

penjamin bahwa Indonesia akan terbentuk sebagai bangsa. Di awal tulisan ini sudah

disebut bahwa terbentuknya bangsa bukan sekadar hasil kehendak para nasionalis (push

factor), melainkan juga hasil momentum realpolitik dan cuaca eksternal (pull factor).

Masalahnya, apa yang disebut sebagai “kekeliruan strategi” lebih sering merupakan

akibat ketertundukan kita pada permainan cuaca eksternal – dalam hal ini cuaca

ideologis.

Maka dapat dibayangkan terjadinya gejala berikut. Kekeliruan strategi terbentuk dari

ketertundukan kita pada cuaca angin ideologis (entah itu fundamentalisme pasar ataupun

fundamentalisme agama), dan itu masih ditambah lagi dengan kemiskinan kehendak,

intensionalitas atau kesengajaan untuk membentuk Indonesia sebagai bangsa. Gejala itu

dapat disebut malapetaka ganda: sudah keliru dalam hal strategi, dan masih ditambah lagi

dengan kemiskinan kehendak.

13

Justru karena itulah adanya daya intensionalitas dan kesengajaan untuk membentuk

Indonesia sebagai bangsa dapat dilihat sebagai faktor kunci. Kemudian agenda itu dapat

digunakan sebagai pisau-bedah untuk mengoreksi “kekeliruan strategi”. Dalam kalkulus

taktis, lebih baiklah kita punya intensionalitas dan kesengajaan, sebab dengan itu lalu

setidaknya kita punya tolok-ukur pegangan (yardstick) untuk menimbang sejauh mana

berbagai kebijakan publik sudah atau belum mengarah pada pembentukan Indonesia

sebagai bangsa. Hanya dengan itu, apa yang dicita-citakan (intended) punya probabilitas

untuk terwujud (realised).

Dari tiga tipologi di atas, cukup pasti bahwa agenda nasionalis tidak punya urusan

dengan sikap anti-asing atau sweeping. Agenda nasionalis menunjuk pada keterarahan

dalam rupa berbagai kebijakan publik yang secara intensional dan sengaja dikelola bagi

pembentukan Indonesia sebagai bangsa. Para pengritik yang memotret agenda nasionalis

sebagai agenda sempit dan menjijikkan biasanya menyamakan agenda nasionalis dengan

keganasan tribalisme komunal. Selain merupakan kesesatan berpikir, kritik tersebut juga

disebabkan karena tribalisme komunal dalam wajah kawanan ganas para fundamentalis

agama selalu suka berteriak lantang bahwa tuntutan mereka adalah agenda nasionalis.

Sebagaimana ditunjukkan Gellner, negara-bangsa bukan tribalisme-komunal maupun

universalisme-atomik. Negara-bangsa adalah modus koordinasi tatanan politik tersendiri

yang sedang mencari kemungkinan realisasinya bagi hidup bersama. Koordinasi tatanan

hidup-bersama memang tidak harus berbentuk ‘negara-bangsa’, tetapi koordinasi agenda

nasionalis dalam tata ‘negara-bangsa’ juga sudah dan akan punya kemungkinan menjadi

modus penataan itu.25

Cuma, apa kaitan semua itu dengan Pancasila?

Pancasila dalam Agenda Nasionalis

Dari berbagai pokok ringkas di atas, soalnya bukan apakah agenda nasionalis baik

atau buruk, melainkan tolok-ukur dan panduan ideologis apa (ideological yardstick) yang

dipakai oleh agenda nasionalis untuk membentuk ataupun membarui Indonesia sebagai

bangsa. Pada titik inilah saya kira terletak sentralitas Pancasila. Meminjam bahasa Ben

Anderson, Pancasila adalah medium dalam dan melalui mana kita “mereka-bayangkan”

25 Bandingkan, misalnya, dengan Gellner, Nationalism..., 1997, hlm. 102-108.

14

(imagining) serta menghendaki bangsa Indonesia seperti apa yang kita inginkan.26 Kata

“ingin” berarti bahwa Pancasila adalah normatif (cita-cita). Karena cita-cita ditetapkan di

awal dan bukan di akhir, ia juga dasar pemandu ideologis bagi pembentukan Indonesia

sebagai bangsa. Jika Pancasila terasa tidak praktis, jawabannya sederhana: tak ada cita-

cita yang praktis. Ia dimaksud sebagai pandu ideologis bagi pembuatan dan pelaksanaan

semua kebijakan publik dalam membentuk Indonesia sebagai bangsa. Pada akhirnya, apa

yang praktis bukan ‘Indonesia’ dan ‘Pancasila’, tetapi kebijakan-kebijakan publik yang

disusun dan dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Hanya dengan itu cita-cita membentuk

Indonesia sebagai bangsa punya kemungkinan perwujudannya. Apabila ia belum juga

terwujud, itu juga lantaran ekspektasi kita selalu mengembang. Sebuah cita-cita tidak

batal hanya karena belum terjadi.

Mengapa lima sila? Itulah yang dirumuskan oleh para leluhur pendiri Republik ini.

Namun tentu saja jawaban seperti itu tidak terlalu berbeda dengan jawaban “karena kakek

kita merumuskannya dalam lima sila”. Dan jawaban seperti itu tentu mudah patah. Pada

akhirnya, lima sila itu rupanya merupakan lima keutamaan hidup-bersama (politik) yang

dicita-citakan sebagai pandu ideologis bagi proses pemberadaban proses politik bangsa

Indonesia. Rumusan lima sila yang ada sekarang mungkin sudah terdengar klise, sebab

apa yang telah menjadi rutin dan biasa memang sering menumpulkan rasa. Namun

apabila dirumuskan dengan lebih bebas dan ringkas, mungkin dapat kita peroleh rumusan

berikut: (1) keterbukaan pada Yang Transenden; (2) kewargaan yang beradab; (3) bersatu

dalam keragaman; (4) proses demokratis; dan (5) keadilan sosial.27

Dipadatkan dalam rumusan itu, Pancasila tampil dalam kemilaunya. Ia bersifat civic

dan bukan sektarian agama, rasial, ataupun kesukuan. Bahkan sila pertama samasekali

tidak menunjukkan bunyi dan arti sektarian atau agamis apapun. Seperti dikatakan Bung

Karno dalam pidato 1 Juni 1945, itu hanya agar “tiap-tiap orangnja dapat menjembah

Toehannja dengan tjara jang leloeasa”.28

26 Ungkapan ‘mereka-bayangkan’ (imagining) dalam literatur nasionalisme tentu berasal dari Anderson, Imagined Communities...., 1983, 1991.

27 Rumusan ringkas untuk memperjelas dan melugaskan arti Pancasila ini juga dilakukan seorang Sukarno dalam pidato 1 Juni 1945. Rumusan Bung Karno adalah: (1) Kebangsaan Indonesia (untuk sila ketiga dalam rumusan Pancasila sekarang); (2) Internasionalisme atau peri-kemanoesiaan (untuk sila kedua); (3) Moefakat atau demokrasi (untuk sila keempat); (4) Kesedjahteraan sosial (untuk sila kelima); dan (5) Prinsip Ketoehanan (untuk sila pertama) – Lahirnja Pantja Sila...., 1947, hlm. 33 (ejaan lama sesuai aslinya).

28 Lahirnja Pantja Sila...., 1947, hlm. 34 (ejaan lama sesuai aslinya).

15

Satu catatan kehati-hatian perlu diajukan. Juga dengan semua pokok di atas, kaitan

antara Pancasila dan agenda nasionalis masih belum sepenuhnya jelas. Kalau Indonesia

adalah cita-cita, tentulah terbentuknya Indonesia selalu lolos dari keterwujudan empirik

yang final. Bukankah lalu setiap agenda nasionalis selalu ibarat mengejar fatamorgana

politik? Bagaimana kesulitan ini dapat dipahami? Dan bagaimana kemudian dijelmakan

dalam pelaksanaan? Sebab, tanpa penjelmaan tentulah cita-cita membentuk Indonesia

sebagai bangsa akan tetap tinggal seperti puncak gunung yang tak pernah didaki.

Dalam kesulitan itu tersembunyi sebuah teka-teki paradoksal. Paradoks itu kira-kira

dapat dijelaskan begini. Sebuah tujuan atau cita-cita biasanya justru tidak tercapai apabila

setiap detik kita disibukkan oleh kecemasan bagaimana mencapai cita-cita itu. Andaikan

kebahagiaan (happiness) adalah cita-cita hidup. Silahkan bertanya setiap hari apakah

Anda bahagia, maka Anda justru tidak akan bahagia. Meskipun lingkup individual tidak

dapat diterapkan begitu saja pada persoalan di lingkup sosial, dalam arti tertentu argumen

anarkisme pasar bagi pembentukan tatanan punya unsur kebenaran.

Artinya, silahkan bertanya tiap hari apakah Indonesia sebagai bangsa telah terbentuk,

maka seluruh energi kita justru akan habis untuk mereka-reka kesesuaian tindakan dan

kegiatan kita dengan terbentuk-tidaknya Indonesia. Dengan itu tidak terjadi optimalisasi

tindakan dan kegiatan yang mengarah pada pembentukan Indonesia. Maka, yang lebih

mungkin terjadi justru kita seperti burung pungguk yang setiap jam merindukan bulan

(lunatic). Sebagaimana cita-cita kebahagiaan tidak akan tercapai dengan setiap hari

melakukan kebahagiaan (karena ‘kebahagiaan’ bukan sesuatu yang secara empirik dapat

dilakukan), begitu pula proyek cita-cita Indonesia tidak akan dicapai dengan setiap hari

melakukan ‘Indonesia’ (sebab konsep ‘Indonesia’ bukan sesuatu yang secara empirik

dapat dilakukan). Pokok ini punya implikasi jauh. Sebagaimana cita-cita ‘kebahagiaan’

hanya dapat dicapai dengan melakukan apa yang secara konkret membawa kita ke

indikator ‘kebahagiaan’, begitu pula pembentukan Indonesia juga hanya dicapai dengan

melakukan apa yang secara konkret menjadi indikator terbentuknya Indonesia sebagai

bangsa.

Lima pokok yang terumus dalam Pancasila persis merupakan satuan indikator seperti

itu. Apabila mencermati rumusan padat di atas, segera terlihat bahwa lima pokok itu

melibatkan tindakan. Baik keadilan sosial maupun keterbukaan pada Yang Transenden,

16

atau juga kewargaan yang beradab maupun proses demokratis, semua itu menunjuk pada

proses tindakan dan gugus tindakan yang dilakukan para warga negara. Lugasnya, tidak

perlulah para warga negara setiap hari bertanya apakah arus tindakannya mengarah pada

pembentukan Indonesia sebagai bangsa, tapi cukuplah setiap warga negara mengarahkan

tindakannya agar makin sesuai dengan lima pokok dalam Pancasila. Tidak lebih, tidak

kurang.

17

Akan tetapi, tentu saja pola itu tidak dapat diharapkan begitu saja, sebab hampir tiap

orang lalu ingin memperoleh keuntungan tanpa melakukan apa-apa, termasuk melakukan

berbagai tindakan yang sesuai dengan semangat Pancasila. Maka, yang kemudian lebih

mungkin terjadi adalah meluasnya gejala “penumpang gelap” (free rider) dalam arus

anarkisme pasar. Misalnya, kalau suasana aman di kampung dapat saya nikmati dengan

ikut bergiliran ronda atau tidak ikut meronda, saya akan cenderung untuk menghindari

giliran tugas meronda. Dengan begitu saya menikmati suasana aman di kampung secara

18

gratis. Pola itu dapat direntang untuk diterapkan pada etos yang terkandung dalam

Pancasila. Kalau setiap orang berpikir bahwa dia akan mendapat keuntungan dari orang

lain yang bertindak sesuai dengan Pancasila, maka ia cenderung akan bertindak tidak

sesuai dengan Pancasila namun tetap akan memperoleh keuntungan dari berlaksa-laksa

tindakan orang lain yang bertindak sesuai dengan Pancasila.29

Persis pada titik inilah terletak sentralitas kebijakan publik (public policy). Dalam

kalkulus ini, kebijakan publik merupakan penggerak utama agenda nasionalis. Kebijakan

29 Dalam arti ini, Pancasila dapat disebut etos politik dan semangat publik. Berbeda dengan barang/jasa ekonomi yang akan berkurang apabila dikonsumsi, ketersediaan semangat publik justru akan hilang jika tidak dipakai: “Once... public spirit is equated with a scare resource, the need to economize it seems self-evident. Yet a moment’s reflection is enough to realize that the analogy is not only questionable but a bit absurd – and therefore funny.... We know that the supply of such resources as love and public spirit is not fixed or limited as may be the case for other factors of production. The analogy is faulty for two reasons: first of all, these are resources whose supply may well increase rather than decrease through use; second, these resources do not remain intact if they stay unused – like the ability to speak a foreign language or to play the piano, these moral resources are likely to become depleted and to atrophy if not used” (Hirschman, Rival Views of Market..., 1986, hlm. 155).

Bahan Kepustakaan

19

publik bertugas, dalam istilah Mandeville, sebagai “manajemen cerdik pemerintah yang

tangkas”. Cerdik dan tangkas bagi tujuan apa? Jawabnya lugas: cerdik dan tangkas dalam

mengelola arus jutaan tindakan warga bagi pembentukan Indonesia sebagai bangsa.

Dari pokok itu kita peroleh sekurangnya dua kemungkinan corak dan arah kebijakan

publik bagi agenda nasionalis. Pertama, corak kebijakan publik (politik, pendidikan,

ekonomi, kultural, agama, lingkungan hidup, dan sebagainya) secara intensional dan

sengaja disusun serta diarahkan bagi penciptaan berbagai kebiasaan yang mendekati

semangat lima sila dalam Pancasila. Kedua, tetapi karena intensionalitas dan kesengajaan

Abdurrahman Wahid (ed), Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.

Ahmad Syafii Maarif, ‘Masa Depan Islam di Indonesia (Prolog)’ dalam A. Wahid (ed), Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia, Jakarta: The Wahid Institute, 2009, hlm. 7-10.

Anderson, Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: Verso, 1983, 1991.

Anderson, Benedict, ‘Indonesian Nationalism Today and in the Future’, INDONESIA, 67, April 1999.

Breuilly, John, Nationalism and the State, Manchester: Manchester University Press, 1995 (Second Edition).

Dhume, S. ‘Indonesian Democracy’s Enemy Within: Radical Islamic Party Threatens Indonesia with Ballots more than Bullets’, Yale Global Online, 1 December 2005, dari <http://yaleglobal.yale.edu/>

Dupré, John, Human Nature and the Limits of Science, Oxford: Clarendon Press, 2001.Fukuyama, Francis, The End of History and the Last Man, New York: The Free Press,

1992. Gellner, Ernest, Thought and Change, London: Weidenfeld & Nicolson, 1964.Gellner, Ernest, Nations and Nationalism, Oxford: Blackwell, 1983.Gellner, Ernest, Nationalism, London: Weidenfeld & Nicolson, 1997.Gellner, Ernest, Language and Solitude, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.Hayek, F. A., The Road to Serfdom, Chicago: The University of Chicago Press, 1944.Hayek, F. A., Studies in Philosophy, Politics and Economics, London: Routledge &

Kegal Paul, 1967.Heather, Derek, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Politics and Education,

London: Longman, 1990.Hirschman, Albert O., The Passions and the Interests, New Jersey: Princeton University

Press, [1977] 1997.Hirschman, Albert O., Rival Views of Market Society and Other Essays, London:

Penguin, 1986. Hutchinson, John & Smith, Anthony D. (eds), Nationalism, Oxford: Oxford University

Press, 1994.Kedourie, Elie, Nationalism, Oxford: Blackwell, 1960, 1993 (Fourth Expanded Edition). Lahirnja Pantja Sila (eds. M. Nasution & Sjarif Bachroem), Jogjakarta: Oesaha

Penerbitan Goentoer, 1947.

20

agenda nasionalis itu bukannya tidak mengandung risiko kesewenang-wenangan, maka

kebijakan publik secara sengaja disusun dan diarahkan sebagai insentif bagi pelaksanaan

berbagai kebiasaan warga negara agar mendekati etos lima sila tersebut. “Insentif” berarti

pelaksanaannya membawa keuntungan, dan pelanggarannya membawa kerugian.

Dengan demikian kebijakan publik lebih bertugas sebagai insentif dan bukan sebagai

paksaan. Namun strategi “kebijakan publik sebagai insentif” ini dengan mudah dapat

terpelanting menjadi mekanisme anarkis pasar. Dari sudut-pandang agenda nasionalis,

kecenderungan terpelanting itu berakar pada gagasan yang keliru tentang kebijakan

publik, yaitu karena kebijakan publik disusun dan diarahkan terutama sebagai insentif

bagi kepentingan-diri setiap warga secara individual, dan bukan sebagai insentif bagi

penciptaan berbagai kebiasaan yang mendekati semangat lima sila.

Perbedaan itulah yang selama ini telah menyulut banyak kontroversi. Di satu pihak,

kebijakan publik sebagai insentif pengejaran kepentingan-diri cenderung terpelanting ke

dalam anarkisme pasar, hingga ada atau tidak-adanya Pancasila menjadi tidak relevan. Di

lain pihak, kebijakan publik sebagai insentif bagi penciptaan berbagai kebiasaan yang

mewujudkan etos Pancasila cenderung terpelanting menjadi larangan terhadap kebebasan

setiap warga, hingga adanya Pancasila terasa sebagai kekangan koersif. Kecenderungan

koersif inilah yang telah terjadi di bawah rezim Soeharto.

Mandeville, Bernard, The Fable of the Bees and Other Writings (ed. E. J. Hundert), Indianapolis: Hackett Publishing, [1723] 1997.

Mohanty, Jitendra N., The Concept of Intentionality, Missouri: Warren H. Green, 1972.Miller, David, Political Philosophy, Oxford: Oxford University Press, 2003. Renan, Ernest, ‘Qu’est-ce qu’une nation?’ dalam J. Hutchinson & A. D. Smith (eds),

Nationalism, Oxford: Oxford University Press, 1994, hlm. 17-18. Simbolon, Parakitri T., Menjadi Indonesia, Jakarta: Buku Kompas, 1995.Smith, Adam, The Wealth of Nations (ed. E. Cannan), New York: Modern Library,

[1776] 2000.Smith, Anthony D., The Ethnic Origins of Nations, Oxford: Blackwell, 1986.Smith, Anthony D., National Identity, London: Penguin, 1991. Sutan Sjahrir, Renungan dan Perjuangan, Jakarta: Penerbit Djambatan & Dian Rakyat,

1990. Sutan Sjahrir, Sosialisme Indonesia Pembangunan: Kumpulan Tulisan, Jakarta:

LEPPENAS, 1982

Jakarta, 24 Mei 2009© B. Herry-Priyono

21

Menghadapi dilema dan kesulitan itu, pada hemat saya tidak ada solusi lain kecuali

proses pendidikan yang panjang dan, dalam bahasa Mandeville, penciptaan “manajemen

cerdik dari [pemerintah] yang tangkas”. Semua ini hanya menunjukkan bahwa keindahan

dan kemilau Pancasila tidak pernah akan menjelma menjadi pedoman ideologis tanpa

berjerih-payah masuk ke dalam realpolitik. Dan dalam realpolitik itu, agenda nasionalis

berhadapan dengan berlaksa-laksa peristiwa dan ideologi yang menyeret hilang cita-cita

pembentukan Indonesia sebagai bangsa menuju ketidakmungkinannya – dari pemujaan

terhadap globalisme sampai keganasan komunalisme-tribal, dari anarki fundamentalisme

pasar sampai keganasan fundamentalisme agama.

Di tahap seperti itu, agenda nasionalis bukan lagi urusan bunyi syahdu Nanyian

Pulau Seribu, bukan pula perayaan Kebangkitan Nasional dengan mobilisasi massa untuk

berteriak “Merdeka!”. Agenda nasionalis berisi jerih-payah kehendak yang cerdik dalam

mengelola dan mengarahkan celah-celah realpolitik pada cuaca zaman bagi pembentukan

bangsa Indonesia.

Epilog

Pada akhirnya hanya dapat dikatakan bahwa persoalannya bukanlah apakah agenda

nasionalis baik atau buruk, perlu atau tidak. Sejauh kita masih mencita-citakan Indonesia

sebagai bangsa, agenda nasionalis pada akhirnya berisi intensionalitas dan kesengajaan

dalam menyusun serta mengarahkan kebijakan publik bagi proyek Indonesia itu. Dalam

agenda itu, titik tolak, kriteria pengukur, serta sasarannya adalah keutamaan-keutamaan

politik yang terumus dalam Pancasila.

Kaitan-kaitan rumit antara agenda nasionalis dan Pancasila, yang salah satunya coba

disajikan dalam sketsa kecil ini, mungkin merupakan persoalan yang sudah diabaikan.

Pengabaian itu bisa saja merupakan efek-sampingan dari keletihan ideologis, tetapi bisa

pula pengabaian itu berakar dari miskinnya imajinasi kita dalam realpolitik yang kian

berlarian tunggang-langgang dewasa ini.

Lalu, apa yang mesti dilakukan dengan berbagai cacat penafsiran dan pelaksanaan

dari kaitan antara agenda nasionalis dan Pancasila yang terjadi selama ini? Terhadap soal

itu, mungkin hanya satu jawaban sederhana: cacat tidak pernah meniadakan keluhuran

22

suatu cita-cita. Keyakinan itulah yang telah diwariskan para pendiri Indonesia kepada

generasi ini.

Atau, barangkali di hadapan kehendak kuat dan kecerdikan para leluhur itu, kita

tinggal seperti api yang mulai padam. Mungkin kita memang terlalu kerdil untuk proyek

Indonesia, atau proyek Indonesia terlalu besar untuk kita.***

Rujukan dan Catatan

23